Xcloud.id

Negara: Myanmar

  • Prabowo dan PM Singapura Sepakat Serukan Penghentian Kekerasan di Timur Tengah

    Prabowo dan PM Singapura Sepakat Serukan Penghentian Kekerasan di Timur Tengah

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengajak Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong untuk menyerukan penghentian kekerasan dan perang yang terjadi di sejumlah Negara.

    Orang nomor satu di Indonesia itu menekankan bahwa pentingnya menjaga perdamaian dan kemanan regional dan internasional di tengah situasi geopolitik yang makin kompleks. Khususnya serangan Israel ke Palestina, situasi di Lebanon, dan konflik di Myanmar.

    Hal ini disampaikan Prabowo dalam keterangan pers saat menerima kunjungan Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu (6/11/2024).

    “Saya menekankan pentingnya untuk terus menyerukan penghentian kekerasan segera, pengiriman bantuan kemanusian yang tanpa hambatan dan pencapaian solusi dua negara untuk Palestina dan Israel berdasarkan hukum internasional,” tuturnya dalam forum itu.

    Terkait Myanmar, kata Prabowo, Indonesia dan Singapura juga sepakat untuk memastikan implimentasi 5 poin konsensus. Khususnya dialog nasional yang inklusif dan pengriman bantuan kemanusiaan.

    Sekadar informasi, Kehadiran PM Wong kali ini merupakan kunjungan kenegaraan perdana yang diterima oleh Presiden Ke-8 RI itu.

    PM Lee bersama delegasi tiba di Istana Bogor sekitar pukul 9.45 WIB dan langsung disambut oleh Presiden Prabowo. Kedua pemimpin kemudian memperkenalkan delegasi dari masing-masing negara.

  • Di Depan PM Singapura, Prabowo Serukan Penghentian Kekerasan di Palestina dan Lebanon Nasional 6 November 2024

    Di Depan PM Singapura, Prabowo Serukan Penghentian Kekerasan di Palestina dan Lebanon Nasional 6 November 2024

    Di Depan PM Singapura, Prabowo Serukan Penghentian Kekerasan di Palestina dan Lebanon
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    menyampaikan keprihatinan atas situasi di
    Palestina
    dan
    Lebanon
    serta menyerukan agar kekerasan di dua wilayah tersebut dihentikan.
    Hal tersebut Prabowo sampaikan saat menerima kunjungan Perdana Menteri (PM) Singapura
    Lawrence Wong
    di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (6/11/2024).
    “Terkait Timur Tengah, saya menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi di Palestina dan Lebanon. Saya menekankan pentingnya untuk terus menyerukan penghentian kekerasan segera,” ujar Prabowo.
    Prabowo menuturkan, tidak boleh ada hambatan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan yang ditujukan ke Palestina dan Lebanon.
    Dia juga mendorong segera dilakukan solusi dua negara antara Israel dan Palestina berdasarkan hukum internasional.
    Prabowo mengaku punya pandanga yang sama dengan Lawrence terkait pentingnya menjaga perdamaian.
    “Dan keamanan regional dan internasional di tengah situasi geopolitik yang makin kompleks,” ucap dia.
    Sementara itu, terkait kudeta di Myanmar, Prabowo mengatakan mereka sepakat untuk memastikan implementasi lima poin konsensus, khususnya dialog nasional yang inklusif dan pengriman bantuan kemanusiaan.
    Prabowo pun berterima kasih kepada Lawrence atas diskusi yang sangat intensif dan bermanfaat dalam kunjungan kenegaraan kali ini.
    Prabowo menyebut kedatangan Lawrence sangat bermakna karena delegasi Singapura merupakan tamu asing pertama yang Indonesia terima sejak dirinya menjabat Presiden ke-8 RI.
    “Saya yakin hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura akan terus berkembang,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menggiurkannya Bisnis Penyelundupan Pengungsi Rohingya di Aceh Timur Regional 5 November 2024

    Menggiurkannya Bisnis Penyelundupan Pengungsi Rohingya di Aceh Timur Regional 5 November 2024

    Menggiurkannya Bisnis Penyelundupan Pengungsi Rohingya di Aceh Timur
    Tim Redaksi
    ACEH TIMUR, KOMPAS.com
    – Praktik
    penyelundupan manusia
    yang melibatkan
    pengungsi Rohingya
    dari Bangladesh ke Indonesia kembali terungkap.
    Tim gabungan Polres
    Aceh Timur
    dan Polda Aceh berhasil menangkap tiga pelaku yang terlibat dalam penyelundupan ini, termasuk seorang warga negara asing (WNA).
    Mereka diduga membawa 96 pengungsi Rohingya dari Bangladesh ke perairan Pidie, sebelum akhirnya diturunkan di Aceh Timur.
    Para tersangka yang ditangkap adalah IS (38) dan AY (64), keduanya merupakan warga Kabupaten Aceh Timur, serta MH (41), seorang warga negara Myanmar.
    Dalam konferensi pers yang diadakan di Aceh Timur pada Selasa (5/11/2024), Kasat Reskrim Polres Aceh Timur Iptu Adi Wahyu Nurhidayat, menjelaskan peran masing-masing pelaku.
    “MH berperan sebagai nakhoda kapal yang membawa pengungsi Rohingya dari Bangladesh ke Indonesia, sedangkan IS bertugas menjemput WNA Rohingya dari perairan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, Aceh. AY berperan sebagai pemilik kapal yang digunakan untuk menjemput pengungsi Rohingya,” ungkap Iptu Adi.
    Pada Kamis, 31 Oktober 2024, kapal yang membawa pengungsi tersebut berhasil diturunkan di pinggir pantai Desa Meunasah Asan, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Namun enam orang pengungsi dilaporkan meninggal dunia dalam perjalanan.
    “Mereka dapat uang ratusan juta dari upah membawa Rohingya itu,” kata AKP Adi.
    Yakni MH menerima 200.000 Taka (mata uang Bangladesh) dari agen Molofi Abdul Rohim, atau setara dengan Rp 26.319.371.
    Sementara IS alias Wanda menerima uang sebesar Rp 128 juta, dengan rincian Rp 66 juta untuk membawa manusia, dan sisanya memperbaiki kapal milik AY.
    “Setiap pengungsi dihargai Rp 1 juta,” tutur dia. 
    AY sendiri memperoleh keuntungan sebesar Rp 52.500.000 dari mengangkut pengungsi Rohingya dari Padang Tiji ke perairan Aceh Timur.
    Dari penangkapan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti meliputi satu unit mobil Toyota Agya Nomor Polisi BK 1647 UQ, dua ponsel android, dua telepon satelit, dan satu kapal bermotor (KM) Jeddah 01.
    Pihak kepolisian juga menyita uang tunai sebesar Rp 128 juta, satu buku rekening bank, dan kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BSI.
    Sebelumnya, pada 31 Oktober 2024, sebanyak 90 pengungsi Rohingya diantar oleh satu kapal kayu di Desa Asan, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, yang mengakibatkan enam orang meninggal dunia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menggiurkannya Bisnis Penyelundupan Pengungsi Rohingya di Aceh Timur Regional 5 November 2024

    Tiga Pelaku Penyelundupan Rohingya Ditangkap di Aceh Regional 5 November 2024

    Tiga Pelaku Penyelundupan Rohingya Ditangkap di Aceh
    Tim Redaksi
    ACEH UTARA, KOMPAS.com
    – Tim gabungan Polres
    Aceh Timur
    dan Polda Aceh menangkap tiga pelaku
    penyelundupan manusia
    yang membawa
    pengungsi Rohingya
    ke Aceh Timur.
    Salah satu dari mereka merupakan warga negara asing (WNA).
    Kasat Reskrim Polres Aceh Timur, Iptu Adi Wahyu Nurhidayat, dalam konferensi pers di Aceh Timur, Selasa (5/11/2024) mengungkapkan identitas tersangka.
     
    Yakni IS (38) dan AY (64) yang merupakan warga Kabupaten Aceh Timur, serta MH (41) yang merupakan warga negara Myanmar.
    Adapun peran ketiga tersangka yaitu MH sebagai 
    nakhoda kapal yang membawa pengungsi Rohingya dari Bangladesh ke Indonesia.
    IS bertugas menjemput WNA Rohingya dari perairan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, Aceh. Kemudian AY sebagai pemilik kapal yang digunakan untuk menjemput WNA Rohingya.
    Pengungsi tersebut dibawa ke pinggir pantai Desa Meunasah Asan, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur pada Kamis (31/10/2024), di mana enam orang dilaporkan meninggal dunia.
    “Kita lakukan pendalaman informasi, diketahui penyelundup utama adalah IS alias Wanda. Dari sinilah kita telusuri keberadaan mereka,” tegas Iptu Adi.
    Ketiga pelaku kini dipersangkakan dengan Pasal 120 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
    Kemudian Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, jo Pasal 55 jo Pasal 56 KUHP.
    Ancaman hukuman bagi para pelaku adalah paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun penjara.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Zulhas Beri Sinyal, RI Masih Impor Beras Tahun Depan

    Zulhas Beri Sinyal, RI Masih Impor Beras Tahun Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memberikan sinyal bahwa Indonesia berpotensi masih akan mengimpor beras pada tahun depan, namun dengan kuota yang lebih sedikit.

    Menko Zulhas menekankan bahwa pemerintah akan meningkatkan produksi beras dan mengurangi ketergantungan impor pada 2025.

    “Selanjutnya kami akan lebih intens lagi untuk mempersiapkan tahun depan agar kita bisa berjalan dengan baik, impor sedikit mungkin, produksi bisa naik,” kata Zulhas di Gudang Bulog Sunter Timur, Kelapa Gading, Jakarta, Senin (4/11/2024).

    Selain itu, Zulhas juga berharap bantuan sosial (bansos) beras ke masyarakat juga bisa terlaksana dengan baik.

    Namun saat ditanya lebih lanjut terkait impor beras untuk tahun depan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu hanya mengatakan sepanjang 2024 pemerintah telah memutuskan mengimpor 3,6 juta ton beras. 

    Adapun dari jumlah itu, hanya tersisa 1 juta ton impor beras yang akan masuk ke Indonesia. Di sisi lain, Perum Bulog baru menyelesaikan 150.000 ton dari sisa 1 juta ton. Ini artinya tersisa 850.000 ton beras lagi yang akan membanjiri pasar Indonesia.

    “Ini sudah diputuskan tahun lalu, 3,6 [juta ton beras], realisasinya yang belum selesai,” jelasnya.

    Sebelumnya diberitakan, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) menyatakan akan memprioritaskan produksi beras lokal untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.

    Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) Wahyu Suparyono menuturkan, untuk saat ini pihaknya belum berencana mengimpor beras untuk kebutuhan tahun depan.

    “Tidak ada [rencana impor beras], belum. Kita harus berupaya penyerapan dalam negeri lah. Semangat kita semangat dalam negeri,” ujar Wahyu saat ditemui di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

    Wahyu menjelaskan bahwa untuk stok kebutuhan beras yang dikelola Perum Bulog setidaknya membutuhkan sebanyak 2,64 juta ton sepanjang tahun. Artinya, kebutuhan beras ini untuk bantuan pangan yang setiap bulannya adalah 220.000 ton beras.

    “Yang dikelola Bulog, stok kebutuhan untuk bantuan pangan setiap bulan 220.000 ton [beras], tinggal dikalikan satu tahun,” terangnya.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia masih mengimpor beras sepanjang sembilan bulan pertama pada tahun ini. Nilai impornya mencapai US$2,01 miliar atau sekitar Rp31,54 triliun (asumsi kurs Rp15.691 per dolar AS).

    Di sisi lain, Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto bertekad agar Indonesia menjadi negara swasembada pangan dalam empat tahun mendatang.

    Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa impor beras tercatat mencapai 3,23 juta ton pada Januari—September 2024.

    “Untuk impor beras Januari—September 2024 tercatat sebesar 3,23 juta ton atau senilai US$2,01 miliar,” kata Amalia dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS Perkembangan Ekspor-Impor September 2024, Selasa (15/10/2024).

    Dia merincikan, mayoritas negara asal pengimpor beras berasal dari Thailand, Vietnam, dan Pakistan. Perinciannya, sebanyak 1,14 juta ton beras dari Thailand, 988.040 ton dari Vietnam, dan 463.396 ton beras dari Pakistan.

    Di samping itu, Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar sebanyak 407.449 ton dan India sebanyak 202.677 ton sepanjang Januari—September 2024.

  • Mengintip Canton Fair, Pameran Dagang Impor dan Ekspor Terbesar di China – Page 3

    Mengintip Canton Fair, Pameran Dagang Impor dan Ekspor Terbesar di China – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Berbagai produk buatan China mejeng di pameran dagang impor dan ekspor Canton Fair ke-136 yang digelar di Canton Fair Complex, Guangzhou, China Selatan sejak 15 Oktober 2024. Pameran Canton Fair ini dibagi dalam tiga fase atau gelombang.

    Liputan6.com, berkesempatan mengunjungi fase ketiga Canton Fair ke-136 yang dibuka pada Kamis, 31 Oktober 2024 atas undangan dari Yangcheng Evening News Group yang bermarkas di Guangzhou. Fase ketiga Canton Fair ini bakal berakhir pada 4 November 2024.

    Adapun Canton Fair dihelat oleh Kementerian Perdagangan China dan Pemerintah Provinsi Guangdong yang menggandeng Pusat Perdagangan Luar Negeri China.

    Pada fase tiga Canton Fair, berbagai produk tekstil rumah tangga, karpet & permadani, pakaian pria dan wanita, perlengkapan mandi, produk perawatan pribadi, mainan, makanan, hingga pakaian anak-anak dipamerkan. Sebagian besar produk, memang didominasi produsen asal China.

    Total, lebih kurang 11.000 perusahaan ikut berpartisipasi dalam Canton Fair ke-136 fase tiga. Selain perusahaan asal China, produk asal Turki, Korea Selatan, Amerika, Iran, Rusia, Prancis Myanmar, Italia, India, Pakistan, Malaysia, dan Indonesia turut menjadi peserta di Canton Fair ke-136.

    Memasuki area Canton Fair, dijumpai mereka yang datang mengenakan beberapa tanda pengenal dengan warna yang berbeda-beda. Warna biru untuk buyer atau para pembeli, warna ungu untuk exhibitor atau pedagang, dan warna merah untuk jurnalis.

    Canton Fair sendiri digelar dua kali setiap tahunnya, yakni pada Mei dan Oktober di Guangzhou, China. Baik para pedagang maupun para pembeli harus mengisi formulir jauh-jauh hari di laman resmi Canton Fair sebelum acara dimulai untuk memperoleh tanda pengenal.

    Hampir semua komoditas yang diperdagangkan di Canton Fair merupakan barang grosir yang tidak bisa dibeli secara eceran atau satuan. Oleh sebab itu, Canton Fair menjadi surga bagi para pedagang seluruh dunia yang berburu berbagai produk dengan harga miring.

     

  • Apindo: Putusan MK Tentang UU Cipta Kerja Picu Ketidakpastian Usaha

    Apindo: Putusan MK Tentang UU Cipta Kerja Picu Ketidakpastian Usaha

    Jakarta, Beritasatu.com –  Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait judicial review Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja akan memberikan ketidakpastian ke iklim investasi di Tanah Air. 

    Pasalnnya, keputusan ini membatalkan sejumlah ketentuan penting UU Cipta Kerja.

    Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam mengatakan, putusan MK dapat memicu ketidakpastian regulasi yang berdampak pada iklim investasi. Padahal, kepastian hukum adalah faktor kunci bagi pelaku usaha dan investor dalam membuat perencanaan jangka panjang.

    “Tanpa kepastian ini, Indonesia berisiko menurunkan daya tarik sebagai tujuan investasi, yang pada gilirannya memperlambat aliran modal baru dan bahkan memengaruhi ketahanan investasi yang sudah ada,” kata Bob dalam keterangan resmi yang diterima pada Jumat (1/11/2024).

    Dia mengatakan, perubahan 21 pasal yang diputuskan MK ini akan membuat dunia usaha mengukur kembali dampak terhadap perencanaan perusahaan ke depan, terutama yang berpotensi meningkatkan beban operasional.  Dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, peningkatan biaya berdampak pada kemampuan perusahaan menjaga daya saing.

    “Beban operasional tinggi akan menekan produksi, terutama di sektor padat karya, seperti manufaktur yang memekerjakan tenaga kerja dalam jumlah besar dan sensitif terhadap perubahan biaya tenaga kerja,” kata dia.

    Bob menegaskan, agar Indonesia tidak kehilangan momentum menarik industri manufaktur dan padat karya, perlu memperkuat iklim investasi baik mengingat negara-negara tetangga di ASEAN, seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam, telah lebih dahulu menarik investasi global.

    “Bahkan, negara-negara yang sebelumnya tertinggal, seperti Kamboja, Laos, dan Myanmar mulai menawarkan fleksibilitas ketenagakerjaan dan kebijakan yang ramah investasi,” tegas Bob.

    Lebih lanjut, Apindo akan mengkaji putusan MK terutama kebijakan yang berdampak di klaster ketenagakerjaan. 

    Mengenai proses penetapan upah minimum 2025 yang sudah diambang pintu, Apindo berharap agar proses penetapan upah minimum tetap mengikuti ketentuan yang ada sebelum terbitnya putusan MK Nomor 168/PUU-XX1/2023 tanggal 31 Oktober 2024.

    “Hal ini mengingat kerumitan akan terjadi di seluruh daerah bahkan di perusahaan apabila putusan MK terkait tentang upah minimum langsung diberlakukan dan menjadi acuan penetapan upah minimum 2025,” pungkas Bob.

    Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (31/10/2204) mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh dan sejumlah pemohon lain terkait Undang-Undang Cipta Kerja. MK pun mengabulkan gugatan terhadap 21 pasal.

    Sejumlah hal yang berubah berdasarkan putusan MK adalah  perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) maksimal 5 tahun dari sebelumnya tidak adanya syarat jangka waktu PKWT. Selain itu, MK menyatakan tenaga kerja berhak mendapat penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar.

    MK memasukkan makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua sebagai unsur upah. MK menyatakan tenaga kerja asing masih bisa bekerja di Indonesia, tetapi pemberi kerja harus mengutamakan tenaga kerja Indonesia.

    MK juga memperketat proses pemutusan hubungan kerja (PHK) terutama jika terdapat proses perundingan bipartit. Jika tak mencapai kesepakatan antara pekerja dan pengusaha, MK menyatakan PHK hanya dapat dilakukan setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dari lembaga berwenang.

    MK juga memperjelas persoalan nilai minimal pesangon dalam putusannya.

  • Apindo: Putusan MK Soal UU Cipta Kerja Berpotensi Hambat Iklim Investasi

    Apindo: Putusan MK Soal UU Cipta Kerja Berpotensi Hambat Iklim Investasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas judicial review Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja berpotensi menimbulkan ketidakpastian pada iklim investasi di Indonesia. Putusan ini membatalkan sejumlah ketentuan kunci dalam UU Cipta Kerja, yang dinilai dapat berdampak negatif terhadap daya tarik investasi.

    Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam mengungkapkan langkah MK ini memicu ketidakpastian regulasi terkait investasi di Indonesia. Menurut Bob, stabilitas regulasi dan kepastian hukum adalah hal penting bagi pelaku usaha dan investor dalam membuat perencanaan jangka panjang.

    “Tanpa adanya kepastian, Indonesia berisiko menurunkan daya tariknya sebagai tujuan investasi. Hal itu dapat memperlambat aliran modal baru dan mengganggu ketahanan investasi yang sudah ada,” ujar Bob dalam pernyataan resminya pada Jumat (1/11/2024).

    Ia menjelaskan perubahan 21 pasal dalam UU Cipta Kerja yang diputuskan oleh MK membuat pelaku usaha harus menilai kembali dampaknya terhadap rencana bisnis dan kondisi perusahaan. Hal itu berdampak pada potensi peningkatan beban operasional. Dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, peningkatan biaya operasional ini bisa memengaruhi daya saing perusahaan.

    “Biaya operasional yang lebih tinggi akan berdampak pada stabilitas produksi, terutama di sektor padat karya seperti manufaktur, yang mempekerjakan banyak tenaga kerja dan rentan terhadap perubahan biaya tenaga kerja,” kata Bob.

    Bob juga mengingatkan pentingnya menjaga momentum untuk menarik investasi di sektor manufaktur dan industri padat karya. Menurutnya, iklim investasi yang kuat perlu diperkuat, terlebih negara-negara ASEAN, seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam sudah berhasil menarik minat investor global ke sektor manufaktur mereka.

    “Bahkan, negara-negara yang sebelumnya tertinggal seperti Kamboja, Laos, dan Myanmar, kini mulai menawarkan fleksibilitas tenaga kerja dan kebijakan yang ramah investasi, menjadikannya semakin kompetitif sebagai tujuan investasi,” tegas Bob.

    Apindo akan melakukan kajian mendalam terhadap dampak putusan MK, khususnya pada klaster ketenagakerjaan. Apindo juga berharap pemerintah melibatkan pelaku usaha dalam pembahasan untuk merespons putusan MK secara substantif.

    “Pelibatan dunia usaha secara berarti, seperti yang diamanatkan dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sangat kami harapkan dalam penyusunan berbagai kebijakan,” tambahnya.

    Terkait penetapan upah minimum pada 2025, Apindo berharap penetapan upah minimum masih merujuk pada ketentuan sebelum adanya putusan MK Nomor 168/PUU-XX1/2023 yang diterbitkan pada Kamis (31/10/2024). Menurut Bob, implementasi putusan ini secara langsung dapat menyebabkan kerumitan di tingkat daerah dan perusahaan.

    Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan mematuhi putusan MK terkait UU Cipta Kerja.

    “Pemerintah akan mengikuti putusan MK, khususnya pada aspek pengupahan, dengan melibatkan dialog antara Kemenaker, pekerja, buruh, dan pengusaha,” kata Airlangga.

    Dalam putusannya, MK meminta pemerintah untuk memperbaiki aturan yang berkaitan dengan pengupahan, perjanjian kerja, outsourcing, dan hak pekerja lainnya. Salah satu regulasi turunan mengenai pengupahan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan, yang berlandaskan pada indeks biaya hidup layak.

  • Alasan PMI Manufaktur Ambruk: Daya Beli Warga RI Lemah

    Alasan PMI Manufaktur Ambruk: Daya Beli Warga RI Lemah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah menyatakan akan kembali fokus menyehatkan konsumsi atau daya beli masyarakat untuk menghadapi terus ambruknya angka Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang baru dirilis S&P Global hari ini, Jumat (1/11/2024).

    Rilis terbaru indeks yang menjadi indikator gambaran kondisi bisnis di sektor manufaktur suatu negara itu per Oktober 2024 sebesar 49,2 atau kembali terkontraksi karena di bawah angka 50. PMI Manufaktur Indonesia sudah kontraksi selama empat bulan beruntun yakni pada Juli (49,3), Agustus (48,9), September (49,2), dan Oktober (49,2).

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sebetulnya kondisi kontraksi indeks PMI Manufaktur itu tidak hanya dialami Indonesia, namun terjadi juga di berbagai negara ASEAN.

    “Berbagai negara masih kontraksi di sektor manufaktur termasuk di ASEAN. Hanya mungkin yang masih baik itu adalah Vietnam,” kata Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

    Khusus Indonesia, Airlangga mengatakan merosotnya angka indeks manufaktur itu masih disebabkan oleh pelemahan tingkat konsumsi di dalam negeri. Maka, fokus ke depan pemerintah adalah memperbaiki konsumsi mereka.

    “Tentu kita akan melihat kalau bagi kita di Indonesia kita melihat juga dari segi domestik itu terjadi pelemahan konsumen juga. Nah tentu kita berharap ini bisa recover, kalau konsumsinya recover kita juga berharap industri-nya juga bisa akan terdorong,” ungkap Airlangga.

    Sebagaimana diketahui, S&P menjelaskan manufaktur Indonesia mengalami penurunan marginal dan tidak berubah angkanya karena melemahnya output, pesanan baru, dan tambahan lapangan pekerjaan. Kondisi ini mencerminkan lesunya pasar manufaktur serta tenaga kerja.

    Tumpukan pekerjaan berkurang karena beban perusahaan dalam produksi berkurang menyusul berkurangnya pesanan. Stok barang pun jadi meningkat selama empat bulan beruntun. Yang mengkhawatirkan, keyakinan terhadap prospek ekonomi ke depan juga turun ke level terendah dalam empat bulan.

    “Manufaktur Indonesia terus menunjukkan kinerja yang lesu pada Oktober, dengan produksi, pesanan baru, dan lapangan pekerjaan semuanya mengalami penurunan marginal sejak September,” tutur Paul Smith, Direktur Ekonomi di S&P Global Market Intelligence, dalam website resminya.

    Begitu pula dengan negara di ASEAN yang mayoritas masih berada di teritori kontraksi (angka PMI Manufaktur kurang dari 50). Contohnya di Myanmar dengan PMI Manufaktur berada di angka 48,4 pada Oktober 2024 dengan penurunan pesanan baru dan output yang mereda sejak September.

    Malaysia juga berada di kategori kontraksi dengan angka PMI Manufaktur sebesar 49,5 atau tidak berubah dibandingkan bulan sebelumnya. Adapun Thailand belum masuk ke zona kontraksi karena level PMI Manufaktrunya 50, turun tipis dari sebelumnya 50,4. Hanya Vietnam yang di level 51,2 dari sebelumnya 47,3.

    (arj/mij)

  • Menko Polkam berkontribusi redam konflik Rohingnya dan Myanmar

    Menko Polkam berkontribusi redam konflik Rohingnya dan Myanmar

    Beberapa yang menjadi prioritas, khususnya tren Indonesia dalam menangani permasalahan Rohingya ya dengan Myanmar begituJakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan pihaknya akan berkontribusi dalam meredam konflik yang terjadi antara etnis Rohingnya dan Myanmanr yang sampai saat ini masih berlangsung.

    “Beberapa yang menjadi prioritas, khususnya tren Indonesia dalam menangani permasalahan Rohingya ya dengan Myanmar begitu,” kata Budi Gunawan saat ditemui di kantor Menko Polhukam di Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa.

    Menurut Budi, Indonesia selaku salah satu anggota ASEAN berhak mengambil peran untuk mendamaikan dua pihak tersebut.

    Perdamaian tersebut harus tercipta agar kondisi geopolitik di wilayah Asia Tenggara dapat berjalan dengan kondusif.

    Karenanya, dalam waktu dekat pihaknya akan menganalisa situasi konflik terlebih dahulu sebelum akhirnya melakukan langkah upaya perdamaian.

    “Kita akan nanti coba mengurai sumbatan-sumbatan apa selama ini, karena selama ini kita tahu di Asean kan belum bisa masuk ya,” kata Budi.

    Baca juga: Budi Gunawan pastikan program Kemenko Polkam selaras dengan Astacita

    Baca juga: Jalan panjang Budi Gunawan hingga jadi Menko Polkam

    Tidak hanya mengurusi konflik yang terjadi di Myanmar, Budi juga akan berupaya menciptakan hubungan yang baik dengan negara-negara tetangga di pasifik selatan.

    Langkah-langkah yang dapat dilakukan di antaranya kerja sama di bidang pertahanan dan kerja sama di bidang strategis lainnya.

    Menurut Budi, hubungan antar-negara tersebut harus terjalin dengan baik demi memperkuat posisi politik dan kekuatan militer Indonesia di mata internasional.

    “Karena kita ingin menjadi tetangga yang baik dan kita ingin agar hubungan kepada Indonesia ini semakin kuat untuk NKRI,” tutur Budi.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024