Negara: Myanmar

Myanmar Serahkan 84 WNI Korban Sindikat Judol ke Thailand

Jakarta, CNBC Indonesia – Myanmar menyerahkan 84 warga negara Indonesia (WNI) ke Thailand pada Kamis (27/2/2025). Pejabat setempat mengatakan kelompok terbaru dari terduga pekerja pusat penipuan itu akan dipulangkan dari wilayah tersebut.

Sekitar 70 pria dan 14 wanita menyeberang dari Myawaddy ke kota Mae Sot di Thailand pada hari Kamis sekitar tengah haroi waktu setempat. Mereka telah melewati imigrasi Thailand sebelum diserahkan kepada pejabat kedutaan Indonesia.

“Mereka menuju Bangkok,” kata seorang pejabat Thailand yang meminta untuk tidak disebutkan namanya kepada AFP.

Ia menambahkan bahwa jika mereka tiba pada Kamis malam mereka mungkin akan terbang kembali besok (Jumat) atau lusa. Ia mengatakan mereka telah dibebaskan dari pusat penipuan siber ilegal, seperti judi online (judol), yang telah menjamur di perbatasan Thailand-Myanmar dalam beberapa tahun terakhir.

Minggu lalu, sekitar 600 warga negara China dideportasi dengan cara serupa dari Myanmar dan diterbangkan kembali ke China melalui Thailand. Pemulangan ini menyusul kunjungan pejabat keamanan publik China ke perbatasan Thailand-Myanmar.

Thailand, China, dan Myanmar diperkirakan akan mengadakan pembicaraan tiga arah pada Jumat untuk membahas logistik pemulangan lebih lanjut ribuan pekerja pusat penipuan yang ditahan oleh milisi perbatasan di Myanmar.

(sef/sef)

27/02/2025 21:40
84 WNI Terduga Korban Penipuan Online di Myanmar Diserahkan ke Indonesia

Jakarta –

Pemerintah Myanmar menyatakan mereka telah menyerahkan 84 warga negara Indonesia (WNI) kepada perwakilan pemerintah Indonesia, Kamis (27/02), untuk dipulangkan melalui Thailand. Rencananya mereka akan dipulangkan ke Indonesia pada Jumat (28/02), kata Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Mereka adalah terduga korban perdagangan orang (TPPO) di Myanmar.

Direktur Perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, membenarkan informasi tersebut kepada BBC News Indonesia.

Menurut rencana, 84 orang WNI itu akan dipulangkan ke Indonesia pada Jumat (28/02), kata Judha Nugraha.

Seperti dilaporkan BBC Burma, perwakilan pemerintah Myanmar, Indonesia, dan Thailand telah bertemu pada Kamis (27/02) pagi untuk penyerahan secara resmi 84 orang WNI tersebut.

Mereka saat ini sedang menunggu di Thailand untuk dipulangkan ke Indonesia pada Jumat (28/02).

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia sudah memulangkan 46 orang WNI terduga korban perdagangan manusia di Myanmar pada Kamis, 20 Februari 2025 lalu.

BBC

BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

BBC

Menurut Kemlu Indonesia, sampai Februari 2025, ada 6.800 WNI yang diduga terlibat TPPO di luar negeri.

“Angkanya masih terus bertambah,” kata Judha, seperti dikutip Detik.com.

Judha Nugraha mengatakan mereka dipekerjakan sindikat judi online.

Data Kemlu menyebutkan ada 10 negara sebagai tujuan untuk bekerja termasuk di Myanmar.

Delapan WNI dan ratusan WNA dibebaskan dari pusat penipuan online Myanmar

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Indonesia mengonfirmasi sejumlah warga negara Indonesia (WNI) termasuk dalam 260 orang dari 20 negara yang dibebaskan oleh kelompok etnis bersenjata Myanmar dan dibawa ke Thailand.

Mereka adalah orang-orang yang bekerja di pusat penipuan Myanmar.

Para pekerja, yang lebih dari separuhnya berasal dari negara-negara Afrika atau Asia termasuk Indonesia dibawa dari Negara Bagian Karen di Myanmar dan diterima oleh tentara Thailand.

Mereka diperiksa untuk memastikan apakah mereka korban perdagangan manusia.

Direktur Perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, membenarkan informasi tersebut. Kendati begitu dia belum memerinci identitas WNI yang dibebaskan.

Pekan lalu, Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra bertemu dengan pemimpin China Xi Jinping, dan berjanji akan menutup pusat penipuan yang tersebar di sepanjang perbatasan Thailand-Myanmar.

ReutersWarga negara asing yang menjadi korban penipuan online berdiri di atas kapal yang mengapung menuju sisi perbatasan Thailand melalui Sungai Moei di Distrik Phop Phra, Provinsi Tak, Thailand, 12 Februari 2025.

Otoritas Thailand telah menghentikan akses listrik dan bahan bakar dari sisi perbatasan Thailand.

Mereka juga memperketat peraturan perbankan dan visa demi mencegah operator penipuan menjadikan Thailand sebagai negara transit untuk memindahkan pekerja dan uang tunai.

Beberapa anggota parlemen oposisi di Thailand telah mendorong pemerintah Thailand untuk melakukan tindakan semacam ini selama dua tahun terakhir.

BBC

Pekerja asing biasanya dibujuk ke pusat penipuan ini dengan tawaran gaji yang besar, atau dalam beberapa kasus, dijanjikan pekerjaan di Thiland, bukan Myanmar.

Para penipu mencari pekerja yang memiliki keterampilan dalam bahasa yang menjadi sasaran penipuan dunia maya, biasanya bahasa Inggris dan Mandarin.

Mereka dipaksa melakukan aktivitas kriminal di dunia maya, mulai dari modus penipuan asmara yang dikenal sebagai “jagal babi” dan penipuan kripto, hingga pencucian uang dan perjudian ilegal.

Beberapa bersedia melakukan pekerjaan itu, tetapi yang lain dipaksa untuk tinggal, dan pembebasan hanya mungkin dilakukan jika keluarga mereka membayar uang tebusan yang besar.

Beberapa dari mereka yang berhasil melarikan diri menceritakan penyiksaan yang mereka alami.

Para pekerja asing yang dibebaskan diserahkan oleh DKBA, salah satu dari beberapa faksi bersenjata yang menguasai wilayah di Negara Bagian Karen.

Getty ImagesLebih dari 250 orang yang diselamatkan dari pusat penipuan daring di Myanmar diserahkan ke Thailand pada 12 Februari, kata seorang pejabat senior militer Thailand, menyusul serangkaian tindakan keras terhadap operasi ilegal tersebut.

Kelompok bersenjata ini dituduh membiarkan kompleks penipuan itu beroperasi di bawah perlindungan mereka, dan menoleransi penyiksaan yang meluas terhadap korban perdagangan manusia yang dipaksa bekerja di kompleks itu.

Pemerintah Myanmar tidak mampu memperluas kendalinya atas sebagian besar wilayah Negara Bagian Karen sejak kemerdekaan pada tahun 1948.

Pada Selasa (11/02), Departemen Investigasi Khusus Thailandserupa dengan FBI di ASmeminta surat perintah penangkapan untuk tiga komandan kelompok bersenjata lain yang dikenal sebagai Tentara Nasional Karen.

Thai News PixPara penipu mencari pekerja yang memiliki keterampilan dalam bahasa Inggris dan Mandarin.

Surat perintah penggeledahan itu mencakup Saw Chit Thu, panglima perang Karen yang membuat kesepakatan pada 2017 dengan sebuah perusahaan China untuk membangun Shwe Kokko, kota baru yang diyakini sebagian besar didanai oleh penipuan.

BBC mengunjungi Shwe Kokko atas undangan Yatai, perusahaan yang membangun kota tersebut.

Yatai mengatakan tidak ada lagi penipuan di Shwe Kokko.

ReutersKorban

Perusahaan telah memasang papan reklame besar di seluruh kota yang menyatakan, dalam bahasa Mandarin, Burma, dan Inggris, bahwa kerja paksa tidak diperbolehkan, dan bahwa “bisnis daring” harus tutup.

Namun, kami diberitahu oleh penduduk setempat bahwa bisnis penipuan itu masih berjalan, dan kami mewawancarai seorang pekerja yang pernah bekerja di salah satu tempat itu.

Seperti DKBA, Saw Chit Thu memisahkan diri dari kelompok pemberontak utama Karen, KNU, pada 1994, dan bersekutu dengan militer Myanmar.

Thai News PixPekerja asing yang dibebaskan berbaris di luar truk militer untuk dibawa ke wilayah perbatasan Thailand dengan Myanmar

Di bawah tekanan dari Thailand dan China, Saw Chit Thu dan DKBA mengatakan mereka akan mengusir bisnis penipuan dari wilayah mereka.

Komandan DKBA menghubungi anggota parlemen Thailand pada Selasa (11/02) untuk mengatur penyerahan 260 pekerja.

Mereka termasuk 221 pria dan 39 perempuan, dari Ethiopia, Kenya, Filipina, Malaysia, Pakistan, Cina, Indonesia, Taiwan, Nepal, Uganda, Laos, Burundi, Brasil, Bangladesh, Nigeria, Tanzania, Sir Lanka, India, Ghana, dan Kamboja.

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

27/02/2025 17:27
Kesaksian Warga Myanmar yang Jual-Beli Ginjal Demi Menyambung Hidup

Jakarta –

Perdagangan ginjal ilegal marak terjadi di berbagai negara, termasuk di India. BBC berbicara dengan orang-orang yang terlibat dalam prosesnya, termasuk pendonor, penerima, dan perantaranya, untuk mendapatkan gambaran soal bagaimana ini semua terjadi.

“Saya hanya ingin punya rumah dan melunasi utang saya. Itulah mengapa saya memutuskan menjual ginjal saya,” kata Zeya, seorang buruh tani di Myanmar.

Harga berbagai barang melonjak setelah terjadi perang saudara yang dipicu kudeta militer pada 2021. Karena itu, Zeya, bukan nama sebenarnya hampir tak lagi mampu menafkahi keluarga mudanya dan terlilit banyak utang.

Zeya dan keluarga tinggal di rumah ibu mertuanya, di sebuah desa dengan rumah-rumah beratap jerami yang berjejer di sepanjang jalan tanah. Butuh beberapa jam untuk mencapai desa ini dengan kendaraan bermotor dari Yangon, kota terbesar di Myanmar.

BBC

BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

BBC

Satu hari, Zeya mendengar ada orang-orang di desanya yang telah menjual salah satu ginjal mereka.

“Saya lihat mereka tampak sehat,” kata Zeya.

Maka, Zeya pun mulai menggali informasi lebih lanjut soal ini.

Zeya adalah satu dari delapan orang di daerah itu yang mengatakan pada BBC Burma bahwa mereka telah menjual ginjal mereka di India.

Perdagangan organ ilegal dapat ditemukan di seluruh Asia, dan kisah Zeya memberikan gambaran lebih soal bagaimana ini terjadi.

Mengatur transaksi

Membeli atau menjual organ tubuh manusia adalah tindakan ilegal di Myanmar dan India, tetapi Zeya mengatakan ia berhasil menemukan seorang pria yang ia sebut sebagai “perantara”.

Menurut Zeya, pria itu mulanya membantu mengatur tes medis. Selang beberapa pekan, si pria bilang ada seorang perempuan Myanmar yang berpotensi jadi penerima ginjal Zeya, dan keduanya dapat melakukan operasi di India.

Di India, jika pendonor dan penerima organ bukan kerabat dekat, mereka harus menunjukkan bahwa tindakan itu dilakukan sukarela untuk menolong tanpa mengharapkan imbalan. Mereka pun mesti menjelaskan hubungan mereka.

Untuk itu, si perantara disebut memalsukan dokumen yang mirip Kartu Keluarga di Indonesia.

“Si perantara itu mencantumkan nama saya di silsilah keluarga penerima,” kata Zeya.

Mudahnya, perantara itu membuat Zeya seolah mendonorkan organ kepada “seseorang yang bukan kerabat sedarah, tetapi kerabat jauh”.

Kemudian, imbuhnya, perantara itu membawanya untuk bertemu dengan penerima di Yangon.

Di sana, seorang pria yang memperkenalkan diri sebagai dokter mengurus dokumen-dokumen lain dan memperingatkan Zeya bahwa dia harus membayar biaya yang cukup besar jika batal mendonorkan ginjalnya.

BBCSetelah menjual ginjalnya secara ilegal, Zeya bilang ia bisa melunasi utangnya dan membeli sebidang tanah.

BBC lantas menghubungi pria ini, yang bilang ia berperan memeriksa apakah pasien layak menjalani prosedur tersebut, bukan mengecek hubungan antara pendonor dan penerima.

Zeya mengatakan dia diberi tahu bahwa dia akan menerima 7,5 juta kyat Myanmar. Ini setara antara Rp27,8 juta dan Rp44,2 juta selama beberapa tahun terakhirnilai tukarnya berfluktuasi sejak terjadi kudeta militer.

Dia lalu terbang ke India utara untuk menjalani operasi di sebuah rumah sakit besar.

Semua transplantasi yang melibatkan warga negara asing di India harus disetujui oleh panel yang disebut komite otorisasi, yang dibentuk rumah sakit atau pemerintah setempat.

Zeya mengatakan dia diwawancara sekitar empat orang dengan bantuan seorang penerjemah.

“Mereka bertanya kepada saya, apakah saya dengan sukarela menyumbangkan ginjal saya kepadanya, bukan dengan paksa,” kata Zeya.

Ia menjelaskan bahwa penerima ginjalnya adalah seorang kerabat dan, kemudian, rencana transplantasinya disetujui.

Zeya ingat dokter memberikan obat bius, lalu ia kehilangan kesadaran.

“Tidak ada masalah besar setelah operasi, hanya saya selalu merasakan sakit setiap kali bergerak,” katanya, seraya menambahkan bahwa ia tetap dirawat di rumah sakit itu selama seminggu setelah operasi.

Getty ImagesIlustrasi pasien mulai kehilangan kesadaran setelah mendapat obat bius.

‘Ibu palsu’

Pendonor lain, Myo Winyang juga bukan nama sebenarnya, mengatakan kepada BBC bahwa ia juga berpura-pura berkerabat dengan orang asing.

“Si perantara memberi saya selembar kertas, dan saya harus menghafal apa yang tertulis di kertas itu,” katanya.

Ia juga diminta mengatakan bahwa penerimanya menikah dengan salah satu kerabatnya.

“Orang yang menilai kasus saya juga bermaksud menelepon ibu saya, tetapi pihak perantara mengatur agar ada ibu palsu yang menerima telepon itu,” katanya.

Lalu, imbuhnya, si “ibu palsu” mengonfirmasi bahwa Myo Win mendonorkan ginjalnya kepada seorang kerabat dengan restunya.

Getty ImagesIlustrasi ginjal manusia dijual.

Myo Win mengatakan ia ditawari uang berjumlah sama dengan Zeya, tetapi uang itu disebut sebagai “sumbangan amal”, dan 10% di antaranya mesti disisihkan untuk membayar si perantara.

Menurut Myo Win dan Zeya, keduanya mendapat sepertiga dari uang yang dijanjikan di depan.

Sebelum memasuki ruang operasi, Myo Win berpikir, “Saya memutuskan saya harus melakukannya karena saya telah mengambil uang mereka.”

Ia menambahkan, ia “memilih cara nekat ini” karena ia bergelut dengan utang dan tagihan medis istrinya.

Tingkat pengangguran meningkat di Myanmar sejak kudeta militer. Perang menghancurkan ekonomi dan membuat investor asing melarikan diri.

Pada 2017, seperempat dari populasi Myanmar hidup dalam kemiskinan dan, pada 2023, jumlahnya telah mencapai setengahnya, menurut badan pembangunan PBB, UNDP.

BBC

Myo Win mengatakan perantara itu tidak memberi tahu bahwa dia menjual ginjalnya secara ilegal.

“Saya tidak akan melakukannya jika dia memberi tahu [tindakan itu ilegal]. Saya takut berakhir di penjara,” katanya.

BBC sengaja tidak menyebutkan nama organisasi atau individu mana pun yang terlibat di operasi ilegal ini untuk melindungi anonimitas dan keselamatan orang yang diwawancarai.

Namun, seorang pria lain di Myanmar, yang juga berbicara secara anonim, mengatakan kepada BBC bahwa ia telah membantu sekitar 10 orang untuk membeli atau menjual ginjal via operasi di India.

Ia bilang biasanya ia merujuk orang-orang ke sebuah “agensi” di Mandalay, Myanmar tengah, yang bakal membantu mengurus hal ini.

“Jangan khawatir soal para pendonor,” katanya. “Kami punya daftar pendonor yang mengantre untuk memberikan ginjal mereka.”

Ia juga mengatakan bahwa sejumlah dokumen memang dipalsukan agar orang-orang yang tak saling kenal tampak berkerabat.

Ketika ditanya apakah ia menerima uang untuk bantuan yang ia berikan, ia tidak menjawab.

Penangkapan di India

Transplantasi organ meningkat lebih dari 50% di seluruh dunia sejak 2010, dan sekitar 150.000 tindakan dilakukan setiap tahunnya, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Namun, WHO menyatakan bahwa pasokan organ yang ada hanya cukup untuk memenuhi sekitar 10% kebutuhan global.

Perdagangan organ tubuh manusia tercatat ilegal di hampir semua negara dan sulit diukur. Pada 2007, WHO memperkirakan bahwa 5-10% organ yang ditransplantasikan berasal dari pasar gelap, tetapi angkanya bisa jadi lebih tinggi.

Getty ImagesWHO menyatakan bahwa pasokan organ yang ada hanya cukup untuk memenuhi sekitar 10% kebutuhan global.

Penjualan ginjal ilegal karena kemiskinan ditemukan dalam beberapa tahun terakhir di seluruh Asia, termasuk di Nepal, Pakistan, Indonesia, Afganistan, India, dan Bangladesh.

India telah lama menjadi pusat wisata medis dan kekhawatiran tentang penjualan ginjal di sana tengah meningkat, terutama menyusul berbagai laporan media massa dan investigasi polisi belakangan.

Juli lalu, kepolisian India mengatakan mereka telah menangkap tujuh orang terkait dugaan pemaksaan penjualan ginjal, termasuk seorang dokter India dan asistennya.

Polisi menduga kelompok itu mengatur agar orang-orang Bangladesh miskin menjual ginjal mereka, termasuk menggunakan dokumen palsu untuk mendapatkan persetujuan transplantasi.

Vijaya Rajakumari, dokter di RS Indraprastha Apollo yang bergengsi di Delhi, diduga telah melakukan operasi tersebut sebagai konsultan atau dokter tamu di RS Yatharth, yang terpisah hanya beberapa kilometer.

Kuasa hukum Rajakumari mengatakan tuduhan tersebut “sama sekali tidak berdasar dan tanpa bukti”.

Getty ImagesSeorang dokter di India ditangkap polisi pada Juli lalu terkait dugaan pemaksaan penjualan ginjal.

Rajakumari disebut hanya melakukan operasi yang telah disetujui komite otorisasi dan selalu bertindak sesuai dengan hukum.

Menurut perintah pengadilan terkait pembebasan bersyaratnya, ia tidak dituduh menyiapkan dokumen palsu.

RS Yatharth mengatakan kepada BBC bahwa semua kasus medis yang ditangani, termasuk oleh dokter tamu, “tunduk pada protokol kami yang kuat untuk memastikan kepatuhan terhadap standar hukum dan etika”.

“Kami telah meningkatkan lebih jauh proses yang ada untuk mencegah kejadian seperti itu di masa mendatang,” kata RS Yatharth.

Setelah penangkapan Rajakumari, RS Apollo mengatakan si dokter adalah konsultan yang bekerja secara lepas, dan seluruh keterlibatan klinisnya di rumah sakit tersebut telah dihentikan.

Hingga kini, Rajakumari belum didakwa di pengadilan.

‘Tidak ada penyesalan’

April lalu, seorang pejabat senior Kementerian Kesehatan India menulis surat kepada seluruh negara bagian untuk memperingatkan tentang “peningkatan” transplantasi yang melibatkan orang asing dan menyerukan pemantauan yang lebih baik.

Berdasarkan hukum India, warga negara asing yang ingin menyumbangkan atau menerima organ harus memiliki sejumlah dokumen, termasuk yang menunjukkan hubungan antara donor dan penerima, yang diverifikasi oleh kedutaan negara mereka sendiri di India.

BBC telah menghubungi Kementerian Kesehatan India dan Organisasi Transplantasi Organ dan Jaringan Nasional, serta pemerintah militer Myanmar untuk meminta komentar mereka, tetapi hingga kini belum mendapat tanggapan.

Seorang dokter sekaligus juru kampanye kesehatan masyarakat di Myanmar, Thurein Hlaing Win, mengatakan, “Penegakan hukum tidak berjalan efektif.”

Ia menambahkan bahwa calon pendonor perlu menyadari risikonya, termasuk pendarahan selama operasi dan kerusakan organ lain, seraya menambahkan mereka memerlukan perawatan lanjutan yang memadai.

Getty ImagesProtes terhadap kudeta Myanmar tahun 2021 diredam dan perang saudara yang brutal pun terjadi, memicu kenaikan harga barang, meningkatnya pengangguran dan kemiskinan.

BBC terakhir kali mendengar kabar dari Zeya beberapa bulan setelah operasinya.

“Saya mampu melunasi utang saya dan membeli sebidang tanah,” katanya.

Namun, Zeya mengatakan tidak mampu membayar orang untuk membangun rumahnya atau mengerjakan sendiri pembangunannya di tengah masa pemulihan pascaoperasi. Ia bilang ia menderita sakit punggung.

“Saya harus segera kembali bekerja. Jika efek sampingnya muncul lagi, saya harus menghadapinya. Saya tidak menyesalinya,” imbuhnya.

Ia mengatakan sempat berhubungan dengan penerima ginjalnya selama beberapa waktu, dan si penerima bilang ginjalnya dalam kondisi baik.

Berbicara secara anonim, penerima ginjal itu mengatakan kepada BBC bahwa ia membayar total 100 juta kyat Myanmar, kira-kira setara Rp360,1 juta hingga Rp572,9 juta dalam beberapa tahun terakhir.

Namun, ia membantah bahwa dokumennya dipalsukan, dan menyatakan bahwa Zeya adalah kerabatnya.

Enam bulan setelah operasinya, Myo Win mengatakan kepada BBC bahwa ia telah melunasi sebagian besar utangnya, tetapi tidak semuanya.

“Saya sekarang tidak punya pekerjaan dan bahkan tidak punya sepeser pun uang,” katanya, seraya menambahkan bahwa ia mengalami beberapa masalah perut sejak operasi.

Ia tidak menyesal, tapi juga mengatakan, “Saya bilang ke orang-orang lainnya untuk tidak melakukan ini. Ini tidak baik.”

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

27/02/2025 15:49
Kesaksian Pilu Warga Myanmar Terpaksa Jual Ginjal Ilegal demi Bertahan Hidup

Jakarta –

Masalah finansial yang berat menjadi alasan banyak warga di sebuah desa di Myanmar memutuskan untuk menjual satu ginjalnya secara ilegal.

“Saya hanya ingin memiliki rumah dan melunasi utang saya, itulah mengapa saya memutuskan untuk menjual ginjal saya,” kata Zeya, seorang pekerja pertanian di Myanmar diberitakan BBC.

Harga ginjal melonjak setelah kudeta militer pada tahun 2021 yang memicu perang saudara. Dia hampir tidak bisa memberi makan keluarga mudanya dan terlilit banyak utang. Mereka semua tinggal di rumah ibu mertuanya, di sebuah desa dengan rumah-rumah beratap jerami di sepanjang jalan tanah, beberapa jam perjalanan dari kota terbesar di negara itu, Yangon.

Zeya, yang namanya telah diubah untuk menyembunyikan identitasnya, tahu tentang penduduk setempat yang telah menjual salah satu ginjal mereka.

“Mereka terlihat sehat,” saat itu lah dia mulai mencari tahu tentang prosedur jual beli ginjal ilegal.

Ia adalah satu dari delapan orang di daerah tersebut yang mengatakan kepada BBC Burmese bahwa mereka telah menjual ginjal dengan cara pergi ke India. Perdagangan organ ilegal merupakan masalah di seluruh Asia, dan kisah Zeya memberikan wawasan tentang bagaimana hal itu terjadi.

Mengatur transaksi

Membeli atau menjual organ tubuh manusia adalah tindakan ilegal di Myanmar dan India, tetapi Zeya mengatakan bahwa ia segera menemukan seorang pria yang ia gambarkan sebagai “perantara”. pria itu mengatur tes medis dan, beberapa minggu kemudian, memberi tahu dia bahwa seorang calon penerima – seorang wanita Burma – telah ditemukan, dan bahwa keduanya dapat melakukan perjalanan ke India untuk operasi.

Di India, jika pendonor dan penerima bukan kerabat dekat, mereka harus menunjukkan bahwa motifnya adalah sukarela dan menjelaskan hubungan di antara mereka. Zeya mengatakan bahwa perantara tersebut memalsukan dokumen, yang harus dimiliki setiap rumah tangga di Myanmar, yang mencantumkan rincian anggota keluarga.

“Seseorang yang bukan kerabat darah, tetapi kerabat jauh,” ucap Zeya.

Kemudian, katanya, perantara itu membawanya menemui penerima di Yangon. Di sana, seorang pria yang memperkenalkan dirinya sebagai dokter melengkapi lebih banyak dokumen dan memperingatkan Zeya bahwa ia harus membayar biaya yang cukup besar jika ia membatalkannya.

BBC menghubungi pria ini setelahnya, yang mengatakan perannya adalah untuk memeriksa apakah pasien layak menjalani prosedur tersebut, bukan untuk memeriksa hubungan antara pendonor dan penerima.

Zeya mengatakan ia diberi tahu bahwa ia akan menerima 7,5 juta kyat Myanmar. Ini bernilai antara USD 1.700 dan USD 2.700 atau Rp 27,8 juta – 44 juta selama beberapa tahun terakhir. Zeya mengatakan ia terbang ke India utara untuk operasi dan itu terjadi di sebuah rumah sakit besar.

Semua transplantasi yang melibatkan warga negara asing di India harus disetujui oleh sebuah panel yang disebut komite otorisasi, yang dibentuk oleh rumah sakit atau oleh pemerintah daerah. Zeya mengatakan ia diwawancarai, melalui seorang penerjemah, oleh sekitar empat orang.

“Mereka bertanya apakah saya dengan sukarela mendonorkan ginjal saya kepadanya, bukan dengan paksa,” katanya.

Ia mengatakan bahwa ia menjelaskan bahwa penerima ginjal adalah seorang kerabat dan transplantasi tersebut disetujui. Zeya ingat dokter memberikan anestesi sebelum ia kehilangan kesadaran.

“Tidak ada masalah besar setelah operasi, kecuali bahwa saya tidak bisa bergerak tanpa rasa sakit,” katanya, seraya menambahkan bahwa ia tinggal di rumah sakit selama seminggu setelahnya.

BBC terakhir kali mendengar kabar dari Zeya beberapa bulan setelah operasinya.

“Saya berhasil melunasi utang saya dan membeli sebidang tanah,” katanya.

Next: Kasus jual beli ginjal naik

Perdagangan organ tubuh manusia ilegal di hampir semua negara dan sulit diukur. Pada tahun 2007, WHO memperkirakan bahwa 5-10% organ yang ditransplantasikan berasal dari pasar gelap, tetapi angkanya mungkin lebih tinggi.

Penjualan ginjal ilegal yang didorong oleh kemiskinan telah didokumentasikan dalam beberapa tahun terakhir di seluruh Asia, termasuk di Nepal, Pakistan, Indonesia, Afghanistan, India, dan Bangladesh.

India telah lama menjadi pusat wisata medis dan kekhawatiran di sana tentang penjualan ginjal telah meningkat, menyusul laporan media dan penyelidikan polisi baru-baru ini.

Juli lalu, polisi India mengatakan mereka telah menangkap tujuh orang terkait dengan dugaan pemerasan ginjal, termasuk seorang dokter India dan asistennya. Polisi menuduh kelompok itu mengatur orang Bangladesh yang miskin untuk menjual ginjal mereka, menggunakan dokumen palsu untuk mendapatkan persetujuan transplantasi.

Dr Vijaya Rajakumari, yang telah bekerja di Rumah Sakit Indraprastha Apollo yang bergengsi di Delhi, diduga telah melakukan operasi tersebut sebagai konsultan tamu di rumah sakit lain, Yatharth, beberapa kilometer jauhnya.

Pengacaranya mengatakan kepada BBC bahwa tuduhan tersebut “sama sekali tidak berdasar dan tanpa bukti”, bahwa ia hanya melakukan operasi yang disetujui oleh komite otorisasi dan selalu bertindak sesuai dengan hukum. Menurut perintah jaminannya, ia tidak dituduh menyiapkan dokumen palsu.

Rumah Sakit Yatharth mengatakan kepada BBC bahwa semua kasusnya, termasuk yang ditangani oleh konsultan tamu, “tunduk pada protokol yang kuat untuk memastikan kepatuhan terhadap standar hukum dan etika”.

27/02/2025 08:38
Rohingya Protes Dana Bantuan Dipangkas: Kami Dibiarkan Mati Pelan-pelan

Jakarta –

Para pengungsi Rohingya kini menghadapi situasi kritis pascapemangkasan dana bantuan dari Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) pada Januari lalu. Beberapa pengungsi bahkan mengatakan hidup mereka kian tidak pasti dan merasa seperti dibiarkan mati pelan-pelan di tengah ketidakpastian.

Perwakilan IOM di Jakarta menjelaskan pemotongan dana bantuan untuk pengungsi ini dilatari oleh keputusan Presiden AS Donald Trump yang menghentikan sementara pendanaan bantuan luar negeri. Karenanya, IOM harus mematuhi kebijakan tersebut dan menerapkannya.

Pengamat kebijakan hubungan internasional dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Dafri Agussalim, sangat menyayangkan keputusan Trump yang menghentikan pendanaan bantuan luar negerinya.

Sebab negara-negara yang menampung para pengungsi harus “kena getahnya”. Di Indonesia, menurut Dafri, bisa saja terjadi kriminalitas jika para pengungsi terdesak oleh kebutuhan hidup mereka.

Adakah yang bisa dilakukan pemerintah atas persoalan ini?

‘Hidup kami makin sulit’

Sebuah rumah sederhana berukuran 6×12 meter persegi yang berada di dalam gang kecil di Kota Medan, dihuni satu keluarga dalam ketidakpastian.

Bangunan bercat hijau dengan lantai polos tanpa keramik tersebut ditempati Hosen, istri, dan empat anaknya.

Sekitar tiga pekan lalu, keluarga pengungsi Rohingya itu terpaksa harus angkat kaki dari tempat penampungan yang selama ini disediakan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM).

BBC

BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

BBC

Pada Kamis (13/02) lalu, BBC News Indonesia diperbolehkan bertamu ke rumah Hosen.

Tak banyak barang-barang di dalamnya, tapi yang menarik perhatian sebuah foto keluarga Hosen yang dibingkai seadanya terpajang di dinding.

Karena bangunan ini bentuknya memanjang, tiap ruangan yang disulap jadi kamar disekat dengan triplek dan ditutup dengan tirai.

“Hidup kami semakin sulit karena pengurangan bantuan, sementara kami harus mencari dan membayar tempat tinggal sendiri,” tuturnya pasrah.

“Kami mohon dikembalikan seperti dulu,” sambungnya.

ANTARA FOTOPara imigran etnik Rohingya asal Myanmar berada dalam tenda pengungsian sementara di lapangan sepak bola Seunebok Rawang, Aceh Timur, Aceh, Minggu (02/02).

Pengurangan dana bantuan dari IOM kepada pengungsi Rohingya, katanya, sudah berlangsung sejak Januari 2025.

Organisasi yang mengurusi para imigran dan pencari suaka ini disebut tidak lagi membiayai penginapan sebagian besar pengungsi Rohingya di Medan.

Akibatnya, selain Hosen ada puluhan orang bernasib sama.

Kepada BBC News Indonesia, pria 38 tahun ini bercerita dulu hidupnya sangat damai bersama keluarga di Hasyurata, desa kecil di Kota Maungdaw, Rakhine, Myanmar. Ia bekerja sebagai nelayan.

Namun ketenangannya sirna pada 2012, ketika puluhan ribu warga Rohingya diusir dari permukiman mereka.

Berselang lima tahun kemudian, ungkapnya, militer yang didukung pemerintah Myanmar melancarkan operasi brutal yang disebutnya mengarah pada genosida.

Orang-orang Rohingya mati dibunuh, ujar Hosen, termasuk saudara laki-laki dan ayah kandungnya. Warga lain tak luput disiksa secara sadis dan diperlakukan tak manusiawi.

Ladang dan rumah mereka diberangus hingga akhirnya keberadaan mereka tak diakui sebagai warga negara.

Situasi ini membuat ratusan ribu warga Rohingya kabur dari Rakhine demi menyelamatkan diri.

Hosen sempat tinggal di kamp pengungsian Cox’s Bazar Bangladesh, sebelum terombang-ambing di lautan selama enam bulan bersama ratusan orang lainnya.

Pada 7 September 2020 malam, kapal kayu yang ditumpanginya kandas di perairan Aceh. Mereka diboyong ke Kota Lhokseumawe.

Tapi, tak semuanya berhasil menginjakkan kaki dengan selamat. Ia berkata, banyak pengungsi yang mati karena berdesak-desakan dan kelaparan.

Dia, istri, dan tiga anaknya mampu bertahan hidup.

Dalam hitungan bulan, Hosen sekeluarga dipindahkan ke Kota Medan. Mereka ditampung di suatu penginapan di Jalan Jamin Ginting. Di sini, anak bungsunya lahir.

Selain tempat tinggal, mereka juga diberi uang bulanan.

Untuk orang dewasa besarannya Rp1.250.000 per orang/bulan dan anak di bawah 18 tahun mendapatkan Rp500.000 per orang/bulan.

ANTARA FOTOAnak-anak imigran etnik Rohingya asal Myanmar berada dalam tenda pengungsian sementara di lapangan sepak bola Seunebok Rawang, Aceh Timur, Aceh, Minggu (02/02).

Para orang tua juga diberi tambahan Rp200.000 per bulan sebagai uang transportasi sekolah anak mereka. Ada juga asuransi kesehatan. Khusus bagi satu keluarga yang terdiri dari enam orang diberi bantuan dua unit kamar.

Namun dana sokongan tersebut, belakangan dipangkas.

“Kami dibawa ke tempat penampungan ini secara resmi, bukan keinginan sendiri. Tapi setelah empat tahun ditampung, kenapa tiba-tiba bantuan penginapan dihentikan? Bagaimana kami hidup?” tanyanya penuh cemas.

Kabar buruk soal pemangkasan bantuan itu, terjadi di penghujung 2024.

IOM, kata Hosen, menerapkan kebijakan baru: pengungsi yang tiba di Aceh dan Sumatra Utara sejak 2018 ke atastermasuk diatak akan memperoleh fasilitas tempat tinggal. Bantuan bulanan kena potong.

Sebaliknya, klaim Hosen, pengungsi Rohingya yang tiba sejak 2018 ke bawah mendapatkan tambahan dana bantuan dari yang awalnya Rp1.250.000 menjadi Rp1.750.000. Sedangkan untuk anak-anak Rp800.000.

Sejak itulah, sejumlah pengungsi hanya dapat bantuan uang tunai antara Rp700.000 – Rp1.050.000 per orang/bulan. Tak ada pula tambahan uang transportasi, tempat tinggal, maupun asuransi.

Padahal, kata Hosen, kebutuhan hidup di Kota Medan cukup tinggi.

“Jika ditotal sebulan kami sekeluarga dapat Rp4.300.000, uang itu dipakai untuk menyewa rumah Rp1.300.000… selebihnya makan, minum.”

“Saya juga tidak bisa mencari tambahan, karena dilarang bekerja. Sekarang anak pertama dan kedua saya sudah putus sekolah.”

“Mimpi saya anak-anak punya ilmu yang tinggi untuk mengubah masa depan keluarga.”

‘Untuk beli susu anak saja tidak bisa’

Apa yang dialami Hosen sekeluarga, juga dirasakan 88 orang pengungsi Rohingya lainnya di Kota Medan. Dua di antaranya Salam (30 tahun) dan Yaser (27 tahun). Keduanya tiba di Indonesia pada 2012 dan 2022.

Salam termasuk beruntung karena tak kena pengurangan bantuan, tapi tidak dengan istrinya yang sampai di sini pada 2020.

Agar tetap bisa tinggal sekamar di tempat penampungan, Salam harus membayar uang sewa penginapan sekitar Rp1.000.000 per bulan.

Sisa uangnya Rp2.800.000 inilah yang dipakai menghidupi istri beserta dua anaknya. Dia bilang, jumlah uang tersebut tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi istrinya sedang hamil tujuh bulan.

“Terkadang pedih hati saya. Untuk beli susu anak-anak saja tidak bisa,” tutur Salam.

Nanda Fahriza BatubaraSeorang pengungsi Rohingya memperlihatkan isi kamar kos di sekitar Jl. Jamin Ginting, Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu (16/02).

Yaser juga sama merananya.

Sekarang istrinya hamil muda. Mereka menikah di tempat penampungan pada 2022. Ia tiba lebih dulu di Kota Lhokseumawe pada 2020, adapun sang istri dua tahun kemudian.

Gara-gara kebijakan baru IOM, Yaser dan istri harus angkat kaki dari penampungan dan menyewa kontrakan seharga Rp800.000 per bulan.

Dengan total bantuan Rp1.050.000 per bulan, maka uang yang tersisa cuma Rp200.000 saja yang pasti mustahil mencukup kebutuhan hidup. Ujung-ujungnya dia berutang dan kini totalnya sudah Rp6.000.000.

“Istri saya delapan bulan di sini tidak dapat bantuan medis dan makanan, mohon bantu istri saya apalagi dia sedang hamil. Kami perlu bantuan karena tak bisa bekerja,” ucapnya penuh harap.

Kesengsaraan juga dialami Umar, pria yang sudah tiba di Indonesia 13 tahun silam.

Sore itu lelaki berbadan tegap ini sedang duduk-duduk di halaman tempat penginapan kelas melati di Jalan Jamin Ginting.

Umar mengatakan, “kadang merasa seperti dibiarkan mati pelan-pelan di tengah ketidakpastian ini”.

Pria yang menikah pada 2019 ini dikaruniai empat anak. Seperti halnya Salam, dia mengaku tidak mengalami pemangkasan dana bantuan. Namun, tidak bagi istrinya yang tiba pada 2018.

Dia bilang setiap bulan harus membayar uang sewa Rp1.000.000 untuk bisa tetap tinggal di kamar penginapan yang sama.

“Mungkin kami ini ingin dibunuh diam-diam, sekarang saja tempat tinggal sudah tidak ada, bantuan juga dikurangi,” ungkapnya.

Nanda Fahriza BatubaraSeorang pengungsi Rohingya menyewa kos tersebut lantaran tidak lagi memeroleh bantuan kamar di tempat penampungan sebelumnya.

Melihat beberapa keluarga temannya sengsara, sejumlah pria muda Rohingya memilih tak menikah lantaran merasa tak punya masa depan yang jelas.

Amran, salah satunya.

Pria 28 tahun ini sampai di Kota Lhokseumawe pada 2020 sendirian, tanpa keluarga. Orang tuanya, masih berada di kamp pengungsian di Bangladesh. Komunikasi dengan keluarga tersambung lewat telepon.

“Saya tidak mau orang tua saya menyusul ke sini dan juga tidak berencana menikah di sini, karena tidak bisa cari makan untuk keluarga. Saya sedih dengan masa depan saya,” akunya.

Sementara pemuda lain, Sukur (24 tahun) berkata masa depannya terasa gelap. Akibat keputusan baru IOM, dia hanya mendapat Rp1.050.000 per bulan.

Uang itu akan dipotong untuk sewa kamar kos Rp600.000, sehingga tersisa Rp450.000 untuk kebutuhan sehari-hari.

“Uangnya tidak cukup, jadi sehari-hari saya hanya makan sekali. Saya juga tidak tahu apa saya masih punya harapan masa depan atau tidak.”

Apa alasan IOM memangkas dana bantuan untuk pengungsi?

Perwakilan IOM di Jakarta menjelaskan pemotongan dana bantuan untuk pengungsi ini dilatari oleh keputusan Presiden AS Donald Trump yang menghentikan sementara pendanaan bantuan luar negeri.

Karenanya, IOM mengaku harus mematuhi kebijakan tersebut dan menerapkannya.

“Keputusan ini sedianya juga berdampak pada staf, kegiatan, dan orang-orang yang kami layani.”

“Tapi IOM tetap berkomitmen untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang sangat diperlukan dan terus terlibat secara konstruktif dengan donor dan mitratermasuk Amerika Serikatuntuk mempertahankan layanan penting.”

Data terbaru UNHCR menyebutkan ada sekitar 2.800 pengungsi Rohingya di Indonesia. Pada 2025, tercatat ada 400 lebih pengungsi tiba.

UNHCR bersama IOM mengeklaim telah memberikan bantuan kepada para pengungsi yang mencakup tempat tinggal, sanitasi, layanan kesehatan, makanan, dan barang-barang non-makanan.

Pengungsi Rohingya menghadapi situasi kritis

Pengamat kebijakan hubungan internasional dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Dafri Agussalim, sangat menyayangkan keputusan Presiden AS Donald Trump yang menghentikan pendanaan bantuan luar negerinya.

Sebab banyak lembaga internasional yang perhatian pada persoalan kemanusiaan, pengungsi, hak asasi manusia, dan demokrasi, bergantung pada dana tersebut.

Pendanaan ini pun, kata dia, sebetulnya menjadi upaya diplomasi AS untuk menunjukkan dirinya sebagai “role model” bagi negara-negara lain.

“Tapi dengan penghentian pendanaan ini menunjukkan soft power Amerika Serikat mulai mundur. AS tidak bisa lagi bicara soal hak asasi manusia dan seterusnya, atau mengajari negara-negara lain kalau dia sendiri tidak peduli dengan masalah-masalah tersebut,” jelas Dafri Agussalim kepada BBC News Indonesia, Senin (25/02).

Getty ImagesAnak-anak dan relawan berpose dengan spanduk Hari Migran Internasional di kamp pengungsi Rohingya di Padang Tiji, provinsi Aceh, Indonesia pada 18 Desember 2024.

“Dan dicabutnya bantuan untuk WHO dan IOM misalnya, itu contoh bahwa AS sudah mengalami degradasi dari sisi moral publik internasional.”

Direktur Eksekutif ASEAN Studies Center UGM ini juga menilai dengan kondisi begini para pengungsi Rohingya kini menghadapi situasi kritis. Mereka dan negara-negara yang menampung para pengungsi harus “kena getahnya”.

Di Indonesia, menurut Dafri, bisa saja terjadi kriminalitas jika para pengungsi terdesak oleh kebutuhan hidup mereka.

Pasalnya saat ini saja di beberapa wilayah seperti Aceh, masyarakat setempat sudah mulai resah lantaran ada dugaan kasus pelecehan di antara sesama pengungsi.

Selain itu, beberapa pengungsi ketahuan melarikan diri ke Malaysia menggunakan jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

“Jika Indonesia tidak bisa menangani pengungsi itu dengan baik, maka dampaknya terhadap Indonesia. Di mata internasional, Indonesia dianggap gagal atau lalai dalam mengurus masalah kemanusiaan ini.”

“Dan itu tidak baik, tentunya.”

Dafri Agussalim berkata sebetulnya ada jalan keluar yang bisa ditempuh pemerintah Indonesia untuk membantu para pengungsi ini, yakni mengupayakan diplomasi dengan negara-negara ASEAN agar mendapatkan dukungan berupa dana bantuan.

Cara lain, mempekerjakan para pengungsi di sektor-sektor informal seperti yang dilakukan Malaysia.

Meskipun, diakuinya, langkah itu bakal ditentang oleh masyarakat di tengah kondisi banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Selain itu secara hukum pun, katanya, Indonesia yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 sehingga tak ada kewajiban mengurus pengungsitermasuk memberikan pekerjaan.

“Kendati dari sisi idealisme, enggak ada masalah. Itu bisa memberi ruang kepada pengungsi untuk dapat hidup. Tapi dari sisi praktiknya, pasti akan ada penolakan dari masyarakat lokal.”

Solusi terakhir, menurutnya, dalam keadaan darurat sekarang ini IOM bisa meminta tambahan dana ke negara-negara pendonor selain AS.

Lihat juga Video: Imigrasi Aceh Usul Pulau Khusus untuk Menampung Pengungsi Rohingya

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

26/02/2025 10:19
Menteri Karding Sebut Tak Satupun Pekerja Migran Indonesia di Kamboja-Myanmar yang Legal

JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding memastikan pekerja migran Indonesia yang berada di Kamboja dan Myanmar berangkat tak sesuai prosedur atau ilegal. Sebab, pemerintah tak pernah memiliki kerja sama dengan dua negara tersebut.

“Belum pernah ada kerja sama bilateral atau multilateral penempatan tenaga kerja ke Kamboja dan Myanmar, nggak ada,” ujar Karding saat rapat kerja bersama dengan Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Selasa, 25 Februari.

Para pekerja migran Indonesia itu kerap menggunakan visa turis sebagai modus untuk masuk ke dua negara di Asia Tenggara tersebut.

“Jadi tidak ada satu pun orang berangkat ke Myanmar itu pakai visa kerja. Mereka berangkat pakai visa turis, transit di Thailand, Malaysia, tidak ada yang langsung ke Myanmar dan Kamboja,” kata Menteri Karding.

Karding juga menyebut aksi nekat dilakukan pekerja migran mengelabuhi keimigrasian hingga menggunakan jalur tikus untuk bekerja di Kamboja dan Myanmar sebenarnya di luar tanggung jawab pemerintah.

Namun karena mengemban amanat konstitusi, pemerintah akan terus memberikan pelindungan terhadap warga negara Indonesia sekaligus terus aktif melakukan penyuluhan akan bahaya menjadi pekerja migran ilegal atau unprosedural.

“Jadi sebenernya kami tidak bertanggungjawab itu. Walaupun itu warga kita, mau tidak mau harus kita lindungi,” ucap Karding.

Berdasarkan sejumlah kejadian, keberadaan pekerja migran Indonesia ilegal biasanya baru diketahui setelah mereka menjadi korban penyiksaan di Kamboja dan Myanmar.

Karenanya, Karding menyarankan masyarakat tidak tergiur dengan iming-iming gaji tinggi sehingga nekat masuk Kamboja atau Myanmar untuk bekerja secara ilegal.

Disarankan mereka yang berkeinginan bekerja di luar negeri menempuh jalur prosedural untuk menghindari kejahatan di negara tujuan.

“Setelah mereka kena siksa di sana, baru viral, baru kita tahu, oh ada warga kita kena siksa di sana. Baru kami koordinasi dengan kementerian luar negeri,” kata Karding.

25/02/2025 21:16
Semua WNI yang Kerja Di Kamboja Berangkat Secara Ilegal, Menteri P2MI Ungkap Modusnya – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menegaskan warga negara Indonesia yang bekerja di Kamboja dan Myanmar, berangkat secara ilegal.

Tak ada satu pun dari mereka yang berangkat menggunakan visa kerja.

Kata Karding, modus WNI maupun para penyalur untuk memasuki dua negara tersebut adalah dengan visa turis dan lebih dahulu singgah atau transit di Thailand maupun Malaysia.

Hal ini dijelaskan Karding dalam rapat kerja bersama Komite III DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

“Jadi tidak ada satu pun orang berangkat ke Myanmar itu pakai visa kerja. Mereka berangkat pakai visa turis, transit di Thailand, Malaysia, tidak ada yang langsung ke Myanmar dan Kamboja,” kata Karding.

Selain itu, Karding juga menyatakan, sampai sekarang pemerintah Indonesia tidak pernah punya kerja sama penempatan pekerja migrannya di Kamboja dan Myanmar.

Sehingga, kata dia, sebenarnya pemerintah tidak memiliki tanggung jawab terhadap upaya nekat para WNI yang sengaja mengelabui imigrasi hingga memakai jalur tikus demi bisa sampai dan bekerja di kedua negara Asia Tenggara tersebut.

Kendati demikian, Kementerian P2MI tetap menjalankan amanat konstitusi dengan memberikan perlindungan terhadap para WNI sekaligus aktif melakukan penyuluhan soal bahaya berangkat kerja secara ilegal.

“Belum pernah ada kerja sama bilateral atau multilateral penempatan tenaga kerja ke Kamboja dan Myanmar, nggak ada. Jadi sebenarnya kami tidak bertanggung jawab itu. Walaupun itu warga kita, mau tidak mau harus kita lindungi,” kata Karding.

Adapun berdasarkan sejumlah kejadian masa silam, keberadaan PMI ilegal umumnya baru diketahui setelah kasusnya viral karena mereka menjadi korban penyiksaan di Kamboja dan Myanmar.

Mereka umumnya juga menjadi admin judi online maupun operator penipuan atau online scammer.

Karena itu, Kementerian P2MI meminta publik tidak mudah tergiur iming-iming gaji tinggi sehingga nekat berangkat secara ilegal ke Kamboja atau Myanmar.

“Setelah mereka kena siksa di sana, baru viral, baru kita tahu, oh ada warga kita kena siksa di sana. Baru kami koordinasi dengan kementerian luar negeri,” ungkapnya.

25/02/2025 18:56
Evakuasi WNI dari Myanmar

Selasa, 25 Februari 2025 10:00 WIB

Pemerintah mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Myanmar yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Sebanyak 46 orang di antaranya telah tiba di Indonesia.

25/02/2025 10:00
Internet RI Lelet Kalah dari Laos, Bos Provider Teriak Moratorium

Jakarta, CNBC Indonesia – Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) punya dua rencana besar dalam jangka pendek. Pertama, mendorong moratorium, khususnya untuk di Pulau Jawa terlebih dahulu. Kedua, menggencarkan kampanye anti internet ilegal.

Kampanye ini dilakukan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mendorong maraknya internet illegal.

Ketua Umum APJII Muhammad Arif mengatakan, penyelenggara internet ilegal atau tidak punya izin dapat merusak tatanan industri telekomunikasi Indonesia.

“Ini akan merusak bukan hanya kesehatan, merusak harga, merusak kualitas, dan merusak juga keyakinan masyarakat juga,” ujar Arif dalam Tech & Telco 2025 CNBC Indonesia, Jumat (21/2/2025).

Masyarakat juga akan dirugikan karena mereka menggunakan provider yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.

Di tahun ini APJII berharap agar ISP [Internet Service Provider], Komdigi, dan seluruh sektor yang ada, dapat mendorong soal moratorium dan pemberantasan internet illegal.

“Saya rasa seluruh operator akan setuju, karena bagaimanapun juga, di sini, kalau mereka digerogotin terus, bagaimana kita bisa membalap Laos atau membalap yang lainnya ketika para operator ini tidak punya dana,” jelasnya.

Dalam laporan Speedtest Global Index Desember 2024 oleh Ookla, kecepatan internet Indonesia masih jauh dari 100 Mbps, baik untuk kecepatan mobile maupun fixed broadband.

Indonesia berada di urutan ke-86 untuk mobile sebesar 28,80 Mpbs dan Fixed Broadband memiliki kecepatan 32,07 Mbps berada di peringkat ke-121. Kecepatan internet tersebut masih di bawah dari kebanyakan negara di Asia Tenggara.

Singapura jadi negara dengan internet mobile paling cepat di kawasan. Berada di peringkat 15 secara global, negara itu tercatat memiliki kecepatan 129,13 Mbps.

Begitu juga dengan Laos yang berada di peringkat ke 75 dengan kecepatan 36,64 Mbps. Internet mobile Kamboja juga melampaui kecepatan yang dihasilkan di Indonesia, mencapai 32,27 Mbps.

Keadaan tak jauh berbeda juga terjadi untuk laporan internet fixed broadband. Indonesia memang tak berada di urutan terakhir, namun hanya mengalahkan Myanmar dan berbeda tiga peringkat secara global.

Indonesia berada di peringkat 121 dengan kecepatan 32,07 Mbps. Sementara Myanmar berada di peringkat terakhir dan 124 secara global dengan kecepatan 28,94 Mbps.

Internet Singapura juga kembali jadi yang tercepat di Asia Tenggara. Negara itu berada di peringkat puncak secara global untuk kategori ini dengan kecepatan tembus 300 Mbps atau 330,98 Mbps.

(dem/dem)

24/02/2025 19:00
Ramai #KaburAjaDulu, Segini Perbandingan Gaji di RI Vs Negara Lain

Jakarta –

Media sosial Tanah Air sedang dihebohkan #KaburAjaDulu. Seruan dalam tagar ini berisikan keluh kesah netizen atas kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang saat ini dinilai suram.

Salah satu hal yang cukup menjadi perhatian netizen adalah besaran upah atau gaji yang diterima jika bekerja di Indonesia dengan jika bekerja di luar negeri. Bahkan tidak sedikit yang membagikan perhitungan perbandingan upah di RI dengan negara-negara lain.

“Baru rame #KaburAjaDulu, gue udah bilang dari beberapa tahun lalu, Indonesia ini makin kacau. Bisnis makin ga sehat, permainan orang dalam, impor menggila, inflasi terus naik, gaji ga naik, kualitas hidup ga ada. Makanya gua pindah ke luar negeri, buka bisnis diluar negeri,” tulis pengguna X lain.

“Gaji rendah, biaya hidup tinggi, dan kesempatan kerja yang sempit bikin banyak yang merasa kurang dihargai di negeri sendiri. Haruskah kita pergi atau justru berjuang di sini? #KaburAjaDulu,” keluh pengguna X lain.

Berapa gaji yang bisa diterima pekerja jika berkarier di Indonesia Vs di luar negeri?

Berdasarkan data di situs CEOWORLD Magazine, per 2024 Indonesia menempati posisi ke-120 dari 196 negara dengan gaji tertinggi di dunia. Rata-rata upah bulanan bruto yang didapat sebesar US$ 344 atau sekitar Rp 5,6 juta.

Di kawasan ASEAN, gaji yang diterima masyarakat Indonesia masih lebih besar daripada Myanmar, Filipina, Kamboja, Timor Leste, dan Laos. Namun sayangnya, upah yang diterima warga RI masih kalah dengan Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

Daftar negara dengan gaji tertinggi di kawasan ASEAN

1. Singapura: US$ 4.350 (Rp 70,96 juta per bulan)
2. Brunei: US$ 1.708 (Rp 27,86 juta per bulan)
3. Malaysia: US$ 855 (Rp 13,94 juta per bulan)
4. Thailand: US$ 508 (Rp 8,28 juta per bulan)
4. Vietnam: US$ 448 (Rp 7,30 juta per bulan)
6. Indonesia: US$ 344 (Rp 5,61 juta per bulan)
7. Myanmar: US$ 290 (Rp 4,73 juta per bulan)
8. Filipina: US$ 286 (Rp 4,66 juta per bulan)
9. Kamboja: US$ 215 (Rp 3,50 juta per bulan)
10. Timor Leste: US$ 175 (Rp 2,85 juta per bulan)
11. Laos: US$ 108 (Rp 1,76 juta per bulan).

Kondisi perbandingan upah ini semakin terasa jika dibandingkan dengan negara-negara di belahan dunia lain yang masuk dalam peringatan 10 besar dengan gaji tertinggi.

Swiss menjadi negara yang memberikan gaji tertinggi untuk karyawannya dengan rata-rata upah bulanan bruto (sesuai nilai tukar US$ saat ini) sebesar US$ 8.111 atau sekitar Rp 125 juta per bulan.

Di posisi kedua ada Luksemburg dengan rata-rata gaji sebesar US$ 6.633 atau setara Rp 102 juta. Di urutan ketiga ada Amerika Serikat dengan rata-rata upah US$ 6.455 atau sekitar Rp 99,4 juta per bulan.

Menariknya, posisi lima besar dihuni oleh negara-negara di Eropa. Di urutan keempat ada Islandia dengan rata-rata gaji US$ 6.441 (Rp 99,2 juta), kemudian Norwegia di posisi kelima dengan rata-rata gaji US$ 5.665 (Rp 87 juta).

Sedikit jauh ke bawah, ada Singapura yang berada di urutan ke-11 dengan kisaran gaji Rp 67 juta per bulan tadi. Artinya Indonesia yang berada di posisi ke-120 memiliki selisih gaji rata-rata per bulan dengan salah satu negara tetangga terdekat ini hingga Rp 65,35 juta.

(fdl/fdl)

22/02/2025 18:30