Negara: Myanmar

  • Sempat Berkabar dengan Rekan, Rizal Terlihat Bekerja Sambil Tangan Diborgol

    Sempat Berkabar dengan Rekan, Rizal Terlihat Bekerja Sambil Tangan Diborgol

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Rizal Sampurna (30) seorang pekerja migran asal Banyuwangi yang dikabarkan meninggal dunia di Kamboja, diduga bekerja sebagai operator judi online (Judol).

    Melalui keterangan dari kerabat, Rizal sempat mengirim foto dan melakukan panggilan video kepada keluarga setelah beberapa bulan di Kamboja.

    Selain itu, salah satu teman Rizal yang sering ia kontak adalah Anies Zulkarnain. Anies adalah teman akrab Rizal di Banyuwangi. Meski tak menyampaikan kabar apa pun kepada pihak keluarga ketika berangkat ke Kamboja, Anies adalah salah satu orang yang menerima informasi saat korban akan pergi ke luar negeri.

    “Dia mengabari saya berangkat ke Kamboja dari Medan ramai-ramai, mungkin sekitar 20 orang lainnya turut pergi ke Kamboja saat itu,” kata Anies, Selasa (15/4/2025).

    Anies mengaku, sebelum di Medan, Rizal sempat memberinya kabar ketika bekerja di Bali dan pergi ke Jakarta. “Di Medan katanya berangkat naik kapal,” lanjutnya.

    Bahkan Anies mengatakan, Rizal sempat mengaku bahwa dirinya bekerja sebagai scamer judol di Kamboja.

    “Saya sempat tanya ke dia di sana kerja apa, si Rizqi ketawa-ketawa,” kata Anies.

    Sewaktu ketika, Rizal mengaku, sempat menghubungi Anies ketika ia sedang bekerja. Melalui panggilan tersebut, di sana Rizal bekerja di depan komputer, namun tangannya terlihat diborgol.

    Menurut Rizal, pekerjaan yang dilakoninya memang seperti itu, yakni dengan cara diborgol seperti itu. Anies menjelaskan, terakhir kali berkomunikasi dengan Rizal pada 9 Maret. Saat itu, Rizal meminta doa agar targetnya terpenuhi.

    “Rizal mengaku akan dipindah ke Myanmar atau Vietnam apabila targetnya tak terpenuhi,” kata dia.

    Anies menambahkan, Rizal juga sempat bercerita bahwa ia dijanjikan gaji 800 Dolar AS. Namun ketika sudah bekerja, gaji yang ia terima hanya 300 Dolar AS.

    “Setelah lama tidak ada kabar dan informasi saya sempat menghubungi Rizal pada 26 Maret. Tapi teleponnya sudah tidak aktif. Tentu kaget sekali mendapat kabar Rizal meninggal,” tandasnya. [tar/ian]

  • 80.000 Pekerja Migran Indonesia di Kamboja Ilegal, Mayoritas Terlibat Judi Online dan Penipuan
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        15 April 2025

    80.000 Pekerja Migran Indonesia di Kamboja Ilegal, Mayoritas Terlibat Judi Online dan Penipuan Regional 15 April 2025

    80.000 Pekerja Migran Indonesia di Kamboja Ilegal, Mayoritas Terlibat Judi Online dan Penipuan
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com-
    Sebanyak 80.000
    pekerja migran
    Indonesia (PMI) yang bekerja di
    Kamboja
    merupakan PMI ilegal.
    Mayoritas WNI itu bekerja di sektor judi online dan penipuan atau scamming. Sedangkan judi merupakan bisnis legal di Kamboja.
    Menteri Pelindungan
    Pekerja Migran
    Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengatakan para PMI ilegal tersebut rata-rata berangkat melalui calo atau unprosedural.
    “Ilegal semua (PMI di Kamboja) karena kita nggak punya kerjasama penempatan dengan mereka,” ujar Karding usai memberikan pengarahan kepada Gubernur Jawa Tengah dan bupati di kantor Gubernur Jateng, Selasa (15/4/2024).
    Karding juga menyebut, Kamboja dan Myanmar menjadi tujuan baru bagi pemuda pemudi asal Indonesia yang nekat mengadu nasib di luar negeri lewat jalur ilegal atau non prosedural.
    “Secara nasional paling banyak yang unprosedoral itu paling banyak ke Arab Saudi, Malaysia, Hongkong, Taiwan. Sekarang banyak tren baru ke Kamboja dan Myanmar terutama anak anak terkini yg ditipu infotmasi di sosmed,” beber dia.
    Puluhan ribu PMI yang bekerja di Kamboja, kata Karding, mayoritas bekerja sebagai penipu atau scammer hingga judi online.
    Industri itu merupakan industri terlarang di Indonesia, tapi legal di Kamboja.
    “Macem-macem ada yang operator judi online, di restoran atau scammimg. Tapi rata rata judol dan scammimg,” ungkap dia.
     
    Lebih lanjut Karding membeberkan, banyak korban yang terjerat PMI ilegal adalah anak-anak muda terdidik yang tertipu lewat lowongan fiktif di media sosial.
    P2MI juga mengaku kesulitan untuk memonitor para PMI yang bekerja di Kamboja. Salah satunya kasus PMI asal Bekasi bernama Iwan Sahab yang meninggal dunia diduga dianiaya di Kamboja pada Senin (14/4/2025) kemarin.
    “Sedang kita lacak karena rata rata ketahuan karena tidak prosedural kalau viral baru kita cari,” kata Karding.
    Sementara itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi berkoordinasi dengan instansi terkait untuk meminimalisir penyaluran pekerja migran secara ilegal.
    “Kita harus jemput bola. Jangan ada kasus kemudian baru kita turun. Mulai rekrutmen sudah mulai dilibatkan kepala desa, kemudian pernyataan kepala desa, sampai tataran atas. Kemudian tempatnya,” ucap Luthfi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • P4MI Banyuwangi Benarkan Meninggalnya TKI di Kamboja, KBRI Belum Temukan Titik Terang

    P4MI Banyuwangi Benarkan Meninggalnya TKI di Kamboja, KBRI Belum Temukan Titik Terang

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kabar tentang kematian Rizal Sampurna, TKI Banyuwangi di Kamboja yang sempat menyebar dibenarkan oleh Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Banyuwangi. Namun, diakui berita tersebut diakui masih sangat minim informasi.

    Kepala P4MI Banyuwangi, Fery Meryanto mengaku telah mendapat kabar meninggalnya Rizal Sampurno sejak 7 April lalu. Kabar didapat dari kantor BP2MI pusat setelah menerima informasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kamboja.

    Bahkan, sehari berselang Fery juga telah mendapat informasi dari salah satu pegiat PMI dengan informasi serupa, tanpa kejelasan lebih dalam. Bahkan jenazah pria berumur 30 tahun masih belum diketahui dimana keberadaanya.

    “Kami mendapat kabar dari kantor kami di pusat setelah mendapat kabar dari KBRI. Memang benar ada PMI dari Banyuwangi atas nama Rizal Sampurna yang meninggal di Kamboja. Tapi dokumen yang kami terima masih minim hanya pasport. Kami masih menunggu info lengkap dari KBRI,” ujarnya.

    Fery menjelaskan, terkait proses pemulangan jenazah, pihaknya memang sudah dilakukan pengajuan. Namun pihaknya menyebut proses tersebut masih menunggu keputusan dari KBRI.

    Sebab kini KBRI di Kamboja masih melakukan penyelidikan lebih dalam terhadap pihak yang mempekerjakan Rizal. Pihak bersangkutan tersebut nantinya yang bakal dimintai pertanggungjawaban salah satunya proses pemulangan jenazah.

    “KBRI akan meminta pertanggungjawaban kepada yang mempekerjakan atau perusahaan untuk proses pemulangannya. Ini masih dalam penyelidikan,” tegasnya.

    Fery mengungkapkan, jika kasus yang dialami TKI Banyuwangi bernama Rizal kali ini, terbilang cukup pelik sebab data yang ada masih sangat minim. Karena menurutnya, korba diduga berangkat jadi TKI melalui jalur gelap alias unprosedural.

    “Kasus Rizal ini informasinya masih minim, hal itu yang masih diselidiki oleh KBRI. Statusnya unprosedural. Disana bekerja sebagai apa dan apa sebab meninggalnya, dimana jenazahnya, kami belum bisa pastikan karena belum ada pernyataan pasti dari KBRI,” terangnya.

    Fery menambahkan, kasus PMI Banyuwangi Kamboja bukan kali pertama. Sebelumnya juga sempat ada yang ditangani P4MI, namun saat itu korban tidak meninggal dunia dan hanya dilakukan pemulangan.

    Berdasarkan PMI yang bekerja disana, mereka dipekerjakan sebagai scamer judi online. Mereka berangkat lewat jalur unprosedural dan kepincut gara-gara iming-iming gaji yang cukup tinggi.

    “Karena unprosedural jumlahnya yang berangkat kesana tidak bisa diperkirakan. Selain Kamboja juga ada Thailand dan Myanmar. PMI yang bekerja di tiga negara ini kebanyakan unprosedural. Menurut keterangan mereka disana ya mereka bekerja jadi scammer,” pungkasnya. [alr/aje]

  • 1
                    
                        Tenaga Kerja Indonesia Dilarang Kerja di Thailand, Myanmar, dan Kamboja, Kenapa? 
                        Regional

    1 Tenaga Kerja Indonesia Dilarang Kerja di Thailand, Myanmar, dan Kamboja, Kenapa? Regional

    Tenaga Kerja Indonesia Dilarang Kerja di Thailand, Myanmar, dan Kamboja, Kenapa?
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com –
    Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, menargetkan sebanyak 425.000
    tenaga kerja Indonesia
    dapat terserap di luar negeri pada tahun 2025.
    Karding juga mengungkapkan larangan untuk tenaga kerja Indonesia di tiga negara.  
    Seusai menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Kota Solo dan Universitas Sebelas Maret (UNS) di Gedung Tower UNS Solo, Jawa Tengah, pada Senin (14/4/2025), Karding menjelaskan bahwa saat ini terdapat permintaan sebanyak 1,7 juta tenaga kerja dari Indonesia.
    Namun hingga saat ini, baru 297.000 orang yang berhasil dipenuhi.
    “Tahun ini saya menargetkan 425.000 dari 297.000 (tenaga kerja),” ujar Karding.
    Menurutnya, permintaan tenaga kerja Indonesia paling banyak berasal dari Taiwan dan Hongkong.
    Dia juga menambahkan bahwa Arab Saudi menunjukkan minat yang besar, dengan permintaan mencapai 650.000 tenaga kerja.
    “Arab Saudi itu menghubungi saya minta 650.000 orang tenaga kerja untuk dikirim ke Arab Saudi. Tapi harus dibuka dulu MoU-nya,” tambahnya.
    Karding juga mengumumkan larangan bagi warga Indonesia untuk bekerja di tiga negara, yaitu Kamboja, Myanmar, dan Thailand.
    Larangan ini diambil karena tidak adanya kerja sama antara Indonesia dengan ketiga negara tersebut terkait penempatan tenaga kerja.
    Selain itu, Karding menyoroti adanya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terjadi di Thailand.
    “Kita ini sama Kamboja, Myanmar, dan Thailand tidak punya kerja sama penempatan. Kalau tidak punya kerja sama penempatan sebenarnya tidak boleh. Dan apalagi di sana banyak warga kita kena TPPO, makanya saya berinisiatif untuk melarang itu,” tegas Karding.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 100 Negara Tawarkan 1,5 Juta Lowongan Kerja ke RI, Waspada Hal Ini – Page 3

    100 Negara Tawarkan 1,5 Juta Lowongan Kerja ke RI, Waspada Hal Ini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pengamat ketenagakerjaan, Tadjuddin Noer Effendi, perlindungan terhadap Pekerja migran Indonesia (PMI) perlu diperhatikan secara serius, apalagi Pemerintah Indonesia telah menerima tawaran lowongan kerja untuk 1,7 juta pekerja migran dari 100 negara.

    Menurutnya meskipun di negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan, perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia sudah terbilang baik, dengan sistem yang mendukung hak-hak pekerja, seperti gaji yang sesuai, jaminan sosial, dan tempat tinggal yang layak.

    Namun, ada pula negara-negara yang masih membutuhkan perhatian lebih, seperti Malaysia. Di beberapa kawasan, terutama di sekitar Sarawak, banyak pekerja Indonesia yang bekerja di sektor perkebunan yang rentan terhadap kondisi kerja yang tidak ideal.

    Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan perlindungan di negara-negara yang belum memiliki sistem perlindungan yang memadai.

    “Jadi, memang kalau di negara-negara yang sudah perlindungan terhadap tenaga kerja migran dari Indonesia itu baik, itu nggak apa-apa, kayak Hongkong juga banyak tenaga kerja kita. Itu kan membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di Indonesia,” kata Tadjuddin kepada Liputan6.com, Senin (14/4/2025).

    Selain itu, Tadjuddin juga menyoroti kekhawatiran terhadap potensi eksploitasi hingga perdagangan manusia yang masih menjadi isu yang perlu diwaspadai.

    Kasus-kasus di negara seperti Kamboja dan Myanmar, yang melibatkan pekerja migran Indonesia, menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memastikan bahwa negara-negara tersebut tidak menjadi tujuan penempatan pekerja migran Indonesia.

    Laporan-laporan mengenai pekerja yang menjadi korban perdagangan manusia atau tindak kekerasan, seperti pencurian organ, menggarisbawahi perlunya kebijakan yang lebih ketat terkait negara-negara yang berisiko.

    Pemerintah Indonesia telah melarang pengiriman tenaga kerja ke negara-negara yang terindikasi terlibat dalam perdagangan manusia atau memiliki risiko eksploitasi tinggi, seperti Kamboja, Myanmar, dan Thailand. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi PMI dari potensi ancaman yang sangat berbahaya.

    “Ya, jadi pemerintah harus memastikan bahwa kalau tenaga kerja kita dikirim ke negara itu bahwa tidak akan terjadi eksploitasi. Seperti yang terjadi di Myanmar, Kamboja, dimana lagi itu kan Thailand, kalau nggak salah. Itu kan memang sudah dilarang pemerintah. Artinya tenaga kerja kita itu dilarang masuk ke sana,” ujarnya.

     

     

     

  • Kematian Pekerja Migran di Kamboja, Menteri P2MI Ungkap 2 Nama yang Tawarkan Pekerjaan
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        13 April 2025

    Kematian Pekerja Migran di Kamboja, Menteri P2MI Ungkap 2 Nama yang Tawarkan Pekerjaan Regional 13 April 2025

    Kematian Pekerja Migran di Kamboja, Menteri P2MI Ungkap 2 Nama yang Tawarkan Pekerjaan
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com
    – Menteri Perlindungan
    Pekerja Migran
    Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengungkapkan dua nama yang diduga menawarkan kerja kepada
    Soleh Darmawan
    ,
    pekerja migran
    yang meninggal di Kamboja pada 3 Maret 2025.
    Kedua orang yang dimaksud politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu adalah Serli dan Ray.
    “Kami akan mendorong keluarga (Soleh) untuk melaporkan dua orang, Serli dan Ray yang mengajak Soleh (kerja di Kamboja), ke kepolisian supaya kena pasal
    TPPO
    (tindak pidana perdagangan orang),” ujar Karding di rumah dinas Bupati Magelang, Minggu (13/4/2025).
    Dia menyatakan, Kementerian P2MI juga membuka opsi membuat laporan kepolisian terkait dugaan TPPO yang menimpa Soleh.
    Saat ini, pihaknya tengah mengkaji aturan yang memperbolehkan Kementerian P2MI melaporkan dugaan TPPO tersebut.
    “Kalau memungkinkan akan kami laporkan. Karena itu tugas kami melakukan perlindungan terhadap seluruh pekerja migran Indonesia, baik yang ilegal maupun legal,” cetusnya.
    Karding menyatakan, Soleh berangkat secara ilegal atau non-prosedural.
    “Karena Indonesia dengan Kamboja, Myanmar, dan Thailand tidak punya kesepakatan penempatan pekerja migran,” tandasnya.
    Dia menambahkan bahwa tidak ada penjualan organ tubuh terhadap Soleh, seperti kabar yang beredar di media sosial.
    Dia bilang, lipatan kulit di bagian perut Soleh merupakan bekas luka lama dan bukan bekas jahitan pengambilan organ.
    Kendati demikian, Karding menyatakan, pihaknya akan membantu apabila pihak keluarga menginginkan adanya otopsi terhadap Soleh.
    Soleh Darmawan, warga Kota Bekasi, Jawa Barat, diduga menjadi korban sindikat perdagangan orang internasional.
    Diana (43), ibu Soleh, menjelaskan bahwa anaknya bekerja di Kamboja berawal dari tawaran sebuah yayasan pencari kerja yang berkantor di Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada pertengahan Februari 2025.
    Setelah bertemu pihak yayasan pada 17 Februari 2025, Soleh pun bersepakat untuk bekerja di Thailand dan berangkat satu hari kemudian.
    Setibanya di Thailand, Soleh dan Diana masih berkomunikasi selama empat hari, tetapi tiba-tiba terputus yang membuat Diana mengkhawatirkan nasib putranya.
    Pada 2 Maret 2025, Diana dihubungi seorang pria bernama Kevin yang menyebut Soleh berada di Kamboja dan menunjukkan kondisi Soleh yang terkulai lemas.
    Sehari kemudian, Kevin kembali menghubungi Diana dan mengabarkan bahwa Soleh meninggal dunia.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pekerja Migran Tewas di Kamboja, Kementerian P2MI Buka Peluang Lapor Polisi
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        13 April 2025

    Pekerja Migran Tewas di Kamboja, Kementerian P2MI Buka Peluang Lapor Polisi Regional 13 April 2025

    Pekerja Migran Tewas di Kamboja, Kementerian P2MI Buka Peluang Lapor Polisi
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com
    – Kementerian Pelindungan
    Pekerja Migran
    Indonesia (P2MI) membuka peluang untuk membuat laporan kepolisian terkait dugaan tindak pidana perdagangan orang (
    TPPO
    ) yang menimpa Soleh Darmawan.
    Soleh adalah
    pekerja migran
    non-prosedural yang meninggal di
    Kamboja
    pada 3 Maret 2025.
    Menteri P2MI
    Abdul Kadir Karding
    mengatakan, pihaknya tengah mengkaji aturan yang memperbolehkan Kementerian P2MI melaporkan dugaan TPPO tersebut.
    “Kalau memungkinkan akan kami laporkan. Karena itu tugas kami melakukan perlindungan terhadap seluruh pekerja migran Indonesia, baik yang ilegal maupun legal,” katanya di rumah dinas Bupati
    Magelang
    , Minggu (13/4/2025).
    Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu menyatakan, Soleh berangkat secara ilegal atau non-prosedural.
    “Karena Indonesia dengan
    Kamboja
    , Myanmar, dan Thailand tidak punya kesepakatan penempatan pekerja migran,” tandasnya.
    Karding menambahkan bahwa tidak ada penjualan organ tubuh terhadap Soleh, seperti kabar yang beredar di media sosial.
    Dia bilang, lipatan kulit di bagian perut Soleh merupakan bekas luka lama dan bukan bekas jahitan pengambilan organ.
    Kendati demikian, Karding menyatakan, pihaknya akan membantu apabila pihak keluarga menginginkan adanya otopsi terhadap Soleh.
    Soleh Darmawan, warga Kota Bekasi, Jawa Barat, diduga menjadi korban sindikat perdagangan orang internasional.
    Diana (43), ibu Soleh, menjelaskan bahwa anaknya bekerja di Kamboja berawal dari tawaran sebuah yayasan pencari kerja yang berkantor di Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada pertengahan Februari 2025.
    Setelah bertemu pihak yayasan pada 17 Februari 2025, Soleh pun bersepakat untuk bekerja di Thailand dan berangkat satu hari kemudian.
    Setibanya di Thailand, Soleh dan Diana masih berkomunikasi selama empat hari, tetapi tiba-tiba terputus, yang membuat Diana mengkhawatirkan nasib putranya.
    Pada 2 Maret 2025, Diana dihubungi seorang pria bernama Kevin yang menyebut Soleh berada di Kamboja dan menunjukkan kondisi Soleh yang terkulai lemas.
    Sehari kemudian, Kevin kembali menghubungi Diana dan mengabarkan bahwa Soleh meninggal dunia.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dua Pekan Setelah Gempa Dahsyat, Myanmar Diterpa Lagi Guncangan 5,6 M, Warga Panik Berhamburan – Halaman all

    Dua Pekan Setelah Gempa Dahsyat, Myanmar Diterpa Lagi Guncangan 5,6 M, Warga Panik Berhamburan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Myanmar kembali diguncang gempa bumi pada Minggu (13/4/2025), hanya dua pekan setelah gempa dahsyat berkekuatan 7,7 magnitudo menghancurkan wilayah tengah negara tersebut pada 28 Maret lalu.

    Kali ini, gempa berkekuatan 5,6 Magnitudo mengguncang kawasan dekat Meiktila, Myanmar bagian tengah.

    Episentrum gempa berada di wilayah Kota Wundwin, sekitar 97 kilometer selatan Mandalay, kota terbesar kedua di Myanmar.

    Lokasi ini tidak jauh dari Ibu Kota Naypyitaw yang sebelumnya mengalami kerusakan besar akibat gempa bulan lalu.

    Departemen Meteorologi Myanmar mencatat gempa terjadi pada kedalaman 20 kilometer (12 mil), dikutip dari Independent.co.uk.

    Meskipun belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa atau kerusakan besar dari gempa terbaru ini, para ahli menyebutnya sebagai salah satu gempa susulan terkuat dari ratusan guncangan yang mengikuti gempa utama pada akhir Maret.

    Waktu kejadian gempa ini bertepatan dengan hari pertama libur Thingyan, perayaan Tahun Baru tradisional di Myanmar. 

    Namun, perayaan publik telah dibatalkan menyusul bencana dan krisis yang tengah melanda, dikutip dari Hindustan Times.

    Menurut laporan The Associated Press yang mengutip dua warga Wundwin, guncangan terasa sangat kuat hingga membuat warga panik berhamburan ke luar gedung.

    Akibat gempa 5,6 M ini, beberapa rumah mengalami kerusakan di bagian langit-langit.

    Namun seorang warga di Naypyitaw mengaku tidak merasakan gempa, meski berada tidak jauh dari pusat guncangan.

    Gempa 7,7 M Guncang Myamar Akhir Maret 2025

    Sebelumnya, gempa terjadi pada Jumat (28/3/2025) sekitar pukul 12.50 siang, waktu setempat di dekat Mandalay.

    Kemudian gempa susulan terjadi beberapa menit kemudian, berkekuatan 6,4 SR.

    Getaran gempa berkekuatan besar ini juga terasa hingga Thailand.

    Di Myanmar, gempa berkekuatan besar ini merobohkan bangunan, jambatan hingga merusak jalan.

    Setiap jalan khususnya di kota Mandalay, dipenuhi bangunan yang runtuh.

    Jumlah korban gempa telah mencapai angka 3.471 orang, dikutip dari Al Jazeera.

    Bencana ini mengakibatkan banyak daerah tanpa listrik, sambungan telepon atau telepon seluler, serta jalan dan jembatan yang rusak, sehingga sulit untuk memperkirakan seberapa parah kerusakannya.

    Bencana ini telah merusak sekitar 5.223 bangunan, 1.824 sekolah, 4.817 pagoda dan kuil, 167 rumah sakit dan klinik, 169 jembatan, 198 bendungan dan 184 ruas jalan raya utama negara tersebut.

    Sebelumnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memperingatkan bahwa gempa bumi 28 Maret lalu telah memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah parah di Myanmar, yang selama beberapa tahun terakhir dilanda konflik sipil dan ketidakstabilan politik.

    Lebih dari 3 juta orang dilaporkan mengungsi akibat konflik, dan kini banyak yang kehilangan tempat tinggal akibat gempa.

    PBB juga mencatat bahwa kerusakan infrastruktur sangat memengaruhi produksi pertanian dan pelayanan kesehatan. 

    Dengan kondisi yang terus memburuk, Myanmar kini menghadapi tantangan besar dalam menangani dampak bencana alam di tengah konflik dan krisis kemanusiaan yang masih berlangsung.

    (Tribunnews.com/Farrah Putri)

  • Impor Trump: Apa Saja Dampaknya bagi Negara Berkembang? – Halaman all

    Impor Trump: Apa Saja Dampaknya bagi Negara Berkembang? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Tarif impor yang diberlakukan oleh Presiden AS, Donald Trump, memicu peringatan serius dari Badan Perdagangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai potensi bencana ekonomi yang dapat melanda negara-negara berkembang, khususnya di kawasan Asia dan Afrika.

    Kebijakan ini, yang resmi diberlakukan pada awal April, memiliki implikasi yang jauh lebih luas bagi perekonomian global.

    Apa yang Terjadi dengan Kebijakan Tarif Trump?

    Pada awal April, Donald Trump menerapkan kebijakan tarif resiprokal kepada 180 negara.

    Meskipun ada pengumuman penundaan selama 90 hari untuk tarif tinggi terhadap 56 negara, risiko masih tetap ada.

    Kebijakan ini berpotensi membuat barang-barang yang tidak diproduksi di Amerika Serikat terkena pajak tambahan, yang tentu saja akan meningkatkan biaya barang impor ke pasar AS.

    Menurut Pusat Perdagangan Internasional (International Trade Center/ITC), kebijakan ini dapat menyebabkan perdagangan global menyusut antara 3 persen hingga 7 persen.

    Lebih jauh lagi, produk domestik bruto (GDP) global diproyeksi merosot sekitar 0,7 persen, dengan negara-negara berkembang menjadi yang paling terkena dampak.

    Apa Dampaknya pada Ekonomi Negara Berkembang?

    Kebijakan tarif ini berpotensi menghentikan keuntungan ekonomi yang telah diraih oleh negara-negara berkembang dalam beberapa tahun terakhir.

    Coke-Hamilton menegaskan, “Tarif dapat memiliki dampak yang jauh lebih berbahaya daripada pencabutan bantuan asing.”

    Ini karena banyak negara berkembang sangat bergantung pada ekspor produk seperti tekstil, elektronik, baja, dan produk pertanian ke pasar AS.

    Namun, dengan adanya tarif tinggi, harga barang yang dijual ke AS menjadi lebih mahal, yang pada gilirannya mengurangi permintaan terhadap barang-barang tersebut.

    Ketidakpastian yang ditimbulkan akibat perang dagang yang disebabkan oleh kebijakan Trump berpotensi menghancurkan arus investasi asing ke negara-negara berkembang.

    Investor mungkin mulai menjauhi kawasan-kawasan yang terdampak oleh ketegangan perdagangan ini, menciptakan tantangan baru bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

    Negara Mana Saja yang Paling Terkena Dampak?

    Beberapa negara paling kurang berkembang yang berpotensi terdampak dari kebijakan tarif ini terletak di kawasan Asia Tenggara dan Afrika, termasuk Lesotho, Kamboja, Laos, Madagaskar, dan Myanmar.

    Bangladesh, sebagai eksportir pakaian jadi terbesar kedua di dunia, juga diprediksi akan kehilangan hingga 33 miliar dollar jika tarif AS sebesar 37 persen tetap berlaku setelah masa jeda 90 hari.

    Madagaskar, yang sangat bergantung pada industri tekstil dan garmen sebagai pendorong utama ekonominya, juga akan mengalami dampak serupa.

    Selama bertahun-tahun, Madagaskar mendapatkan akses bebas tarif ke pasar AS melalui program African Growth and Opportunity Act (AGOA).

    Namun, sejak 2 April, penerapan tarif impor membuat sekitar 80 persen produk tekstil dan pakaian jadi yang diproduksi di negara itu tidak dapat lagi diekspor ke AS.

    Peningkatan tarif impor yang diberlakukan oleh AS dapat menciptakan efek domino yang merugikan bagi negara-negara berkembang, di mana perekonomian mereka banyak bergantung pada ekspor.

    Kebijakan ini tidak hanya memengaruhi perdagangan internasional tetapi juga menciptakan ketidakpastian yang dapat menurunkan arus investasi.

    Oleh karena itu, perluasan diskusi mengenai efek jangka panjang dari kebijakan ini harus menjadi perhatian bagi para pemangku kepentingan di seluruh dunia, demi menjaga stabilitas ekonomi global.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Tarif Impor Trump Bawa Bencana Buruk Bagi Negara Berkembang, Asia dan Afrika Paling Terdampak – Halaman all

    Tarif Impor Trump Bawa Bencana Buruk Bagi Negara Berkembang, Asia dan Afrika Paling Terdampak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Badan Perdagangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan negara-negara berkembang untuk bersiap menghadapi bencana ekonomi dahsyat imbas tarif impor yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump.

    Seperti diketahui pada awal April ini, Presiden AS Donald Trump secara resmi memberlakukan kebijakan tarif resiprokal kepada 180 negara di berbagai belahan dunia.

    Namun secara mengejutkan Trump mengumumkan bahwa pemberian tarif tinggi terhadap 56 negara  ditunda selama 90 hari. Kendati telah ditunda, namun kebijakan tersebut berpotensi membuat semua barang yang tidak dibuat di Amerika Serikat akan dikenakan pajak tambahan.

    Hal tersebut tentunya dapat meningkatkan biaya barang yang akan di dijual ke pasar AS, termasuk berbagai produk asing yang berasal dari negara-negara berkembang asal Asia.

    The International Trade Center (ITC) atau Pusat Perdagangan Internasional menyebutkan bahwa kebijakan tarif Trump dapat berimbas pada perdagangan global yang dapat menyusut 3 persen hingga 7 persen.

    Selain itu produk domestik bruto global (global gross domestic bruto) atau GDP diproyeksi merosot 0,7 persen, dengan negara-negara berkembang menjadi yang paling terkena dampak, kata Pusat Perdagangan Internasional (ITC).

    “Ini sangat besar. Jika eskalasi antara China dan AS ini berlanjut, ini akan mengakibatkan pengurangan perdagangan antara kedua negara hingga 80 persen, dan efek berantainya secara menyeluruh dapat menjadi bencana besar,” kata Direktur Eksekutif Pusat Perdagangan Internasional Pamela Coke-Hamilton kepada Reuters, dikutip dari Reuters.

    Tak sampai disitu, Coke-Hamilton menyebut bahwa negara-negara berkembang juga berisiko mengalami kemunduran dari keuntungan ekonomi yang telah mereka peroleh dalam beberapa tahun terakhir.

    “Tarif dapat memiliki dampak yang jauh lebih berbahaya daripada pencabutan bantuan asing,” jelasnya.

    Ancaman ini dilontarkan bukan tanpa alasan, pasalnya banyak negara berkembang yang menggantungkan perekonomian mereka pada ekspor barang seperti tekstil, elektronik, baja, dan produk pertanian ke pasar AS.

    Akan tetapi setelah Trump memberlakukan tarif tinggi, barang-barang yang akan dijual ke AS dibanderol menjadi lebih mahal dari harga sebelumnya. Imbasnya permintaan barang dari negara berkembang akan menurun karena konsumen dan perusahaan AS mencari alternatif domestik atau dari negara yang tidak terkena tarif.

    Alhasil ekspor dari negara berkembang terhambat, berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu ketidakpastian akibat perang dagang yang dipicu oleh kebijakan Trump dapat memukul arus investasi asing ke negara berkembang, menyebabkan investor asing mulai menghindari kawasan yang terdampak ketegangan dagang

    Negara yang Terdampak Tarif Trump

    Adapun beberapa negara paling kurang berkembang di dunia yang berpotensi terdampak kebijakan Trump mayoritas dialami oleh negara di wilayah Asia Tenggara dan Afrika, seperti Lesotho, Kamboja, Laos, Madagaskar, dan Myanmar.

    Menyusul yang lainnya Bangladesh yang merupakan eksportir pakaian jadi terbesar kedua di dunia juga berpotensi terdampak, PBB  memperkirakan Bangladesh kehilangan 3,3 miliar  dolar jika tarif AS sebesar 37 persen tetap berlaku setelah jeda 90 hari.

    Hal serupa juga turut dialami Madagaskar yang sangat bergantung pada industri tekstil dan garmen sebagai penggerak utama ekonominya. Selama bertahun-tahun negara ini mendapatkan akses bebas tarif ke pasar AS melalui program AGOA (African Growth and Opportunity Act).

    Namun pada 2 April lalu Trump mulai menetapkan tarif impor, imbasnya sekitar 80 persen produk tekstil dan pakaian jadi buatan pabrik Tiongkok dan India yang ada di Madagaskar tak dapat lagi di ekspor ke AS.