Xcloud.id

Negara: Myanmar

  • Bantu Korban Gempa Myanmar, Indonesia Layani 315 Pasien per Hari di RS Lapangan – Halaman all

    Bantu Korban Gempa Myanmar, Indonesia Layani 315 Pasien per Hari di RS Lapangan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus memberikan bantuan pada korban gempa Myanmar. 

    Termasuk pelayanan medis untuk masyarakat Myanmar yang masih berlangsung hingga Minggu (20/4/2025).

    Berdasarkan data BNPB. Hingga hari ke-14 pascagempa M7,7 yang terjadi pada 28 Maret 2025 lalu, Emergency Medical Team (EMT) Indonesia mengoperasikan pos kesehatan di Nay Pyi Taw.

    Medical Center Tenaga Cadangan Kesehatan – Emergency Medical Team (TCK-EMT) Indonesia mencatat sebanyak 660 pasien berobat pada Minggu (20/4/2025).

    Koordinator Tim Kemanusiaan Indonesia Brigjen Pol (Purn) Ary Laksmana Widjaja menginformasikan jumlah pasien yang ditangani mencapai 535 orang. Ary mengungkapkan antusiasme warga Myanmar sangat besar.

    “Pelayanan medis akan berakhir pada esok hari (21/4),” katanya.

    Menurut Ary, rata-rata jumlah pasien yang dilayani TCK-EMT Indonesia mencapai 315 pasien per hari.

    “Diperkirakan bahwa besok jumlah pasien juga akan banyak karena merupakan hari terakhir pelayanan,” ujar Ary.

    Lebih lanjut, Ary menyampaikan Pemerintah Indonesia akan menyerahkan semua sarana dan prasarana rumah sakit lapangan kepada pihak 50 Bed Ottarathiri Hospital.

    “Penyerahan simbolis akan disaksikan oleh pejabat Kementerian Kesehatan Myanmar,” ujarnya.

    Selama pengoperasian Medical Center TCK-EMT Indonesia, sejumlah kasus telah ditangani oleh para dokter spesialis dan umum. Kasus yang tercatat antara lain nyeri otot, radang sendi, luka minor, ISPA, nyeri punggung, vertigo, gastritis, cefalgia. 

    Ada juga kasus darurat yang ditangani di pos kesehatan yang berada di kompleks 50 Bed Ottarathiri Hospital.

    Pasien dengan luka robek, luka tusuk, fraktur dan stroke juga ditangani para dokter Indonesia.

    Sementara itu, Ary menambahkan pelayanan kesehatan diterima secara baik oleh pemerintah setempat dan khususnya warga Myanmar.

    “Apa yang telah dilakukan di sini, pasti akan menjadi kenangan dan catatan yang indah bagi masyarakat Myanmar. Ini kenangan kebaikan rakyat Indonesia yang ditunjukkan melalui EMT dalam masa tanggap darurat pascagempa M7,7,” ujar Ary. 

    GEMPA MYANMAR – Emergency Medical Team (EMT) Indonesia melayani pasien terdampak gempa di pos kesehatan di lingkungan Rumah Sakit 50 Oattara Thiri Township, Naypyitaw, Myanmar pada Rabu (9/4/2025). Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, Ph.D mengatakan selama sepekan bertugas EMT Indonesia telah berhasil mengobati sedikitnya 1.112 warga Myanmar. (HO/Emergency Medical Team (EMT) Indonesia)

    Ia mengatakan, apabila Kementerian Kesehatan Myanmar menginginkan adanya keberlanjutan atau kerja sama antar dua negara, ini dapat dibicarakan melalui jalur bilateral.

    Pejabat tinggi Mynmar telah menyempatkan diri untuk meninjau Medical Center TCK-EMT Indonesia beberapa waktu lalu. Menteri Kesehatan Dr. Thet Khaing Win dan Gubernur Nay Pyi Taw Than Tun Oo mengapresiasi pelayanan tim medis Indonesia untuk warganya.

    Pos Kesehatan yang beroperasi dari pukul 08.30 – 16.30 waktu setempat ini berlokasi di 50 Bed Ottarathiri Hospital, Distrik Ottara, Nay Pyi Taw.

  • Kisah Ihwan Sahab, TKI Tewas Jadi Korban Perdagangan Orang di Kamboja

    Kisah Ihwan Sahab, TKI Tewas Jadi Korban Perdagangan Orang di Kamboja

    Kisah Ihwan Sahab, TKI Tewas Jadi Korban Perdagangan Orang di Kamboja

    TRIBUNJATENG.COM- Ihwan Sahab, seorang pemuda asal Bekasi berusia 28 tahun, menjadi korban dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kamboja. 

    Ia dilaporkan meninggal dunia pada 14 April 2025 setelah mengalami penyiksaan di tempat kerjanya yang diduga merupakan perusahaan penipuan daring (online scam).

    Pihak keluarga menerima kabar korban meninggal setelah dihubungi oleh salah satu staf Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh, Kamboja. 

    “Tanggal 14 April 2025 pagi dikabarin oleh staf KBRI, namanya Pak Dadang,” kata adik korban, Subiyantoro (23) yang tinggal Perumahan Villa Gading Harapan, RT 2/RW 22, Kebalen, Babelan, Kamis (17/4/2025).

     

    Kerja Sejak 2024

    Ihwan Sahab diketahui pamit bekerja ke luar negeri sejak Februari 2024. Kepada keluarga, ia mengaku mendapat mutasi dari perusahaan lamanya di Indonesia.

    Padahal, Ihwan bekerja sebagai admin perusahaan online scam atau penipuan daring di Kamboja.

    “Scam itu perusahaan penipuan, market (targetnya) dia itu orang Indonesia. Itu kayak penipuan-penipuan lewat telepon, lewat link gitu,” jelas Subyantoro.

    Menurut Subyantoro, Ihwan nekat bekerja sebagai admin perusahaan online scam di Kamboja karena ingin memperbaiki ekonomi keluarga.

    Sebab, sejak lulus sekolah, Ihwan sudah menjadi tulang punggung bagi orang tua dan saudara-saudaranya.

    Sejak bekerja di Kamboja, Ihwan sudah membelikan banyak barang untuk keluarganya.

    Dia berangkat itu dia udah baik banget, kayak beliin HP orang tua, beliin mesin cuci orang tua, beliin saya laptop, beliin istri saya kamera, itu udah baik banget,” ungkapnya.

     

    Susah Dihubungi 

    Sejak Januari 2025, Ihwan Sahab susah dihubungi keluarga.

     

    Jatuh Sakit

    Saat dirawat di rumah sakit di Kamboja, Ihwan Sahab sempat bercerita kepada keluarganya, ia disiksa belasan orang karena tak berhasil memenuhi target perusahaan.

    Ihwan mengaku disiksa di sebuah ruangan selama dua hari berturut-turut.

    “Karena enggak target, jadi kayak ditarik gitu terus dimasukin ke ruangan dia bilang gitu,” cerita Subyantoro.

    “Nah terus saya tanya lagi, itu ada berapa orang yang negroyok? Dia bilang, sekitar 15 orang,” imbuhnya.

    Melalui telepon video, keluarga melihat kondisi Ihwan yang penuh luka di hampir sekujur tubuhnya mulai dari kepala, kaki, badan, tangan sampai bokong. 

    “Kemungkinan karena disetrum, kemungkinan besar kebanyakan itu karena disetrum, dipukul gitu,” jelas Subyantoro.

    Setelah tak sadarkan diri, Ihwan diduga dibuang di jalan. Ia ditemukan polisi setempat dengan kondisi tanpa busana, lalu dibawa ke rumah sakit. 

    4 April 2025: P2MI menerima informasi dari Disnaker Bekasi bahwa Ihwan mengalami musibah di Kamboja.

    5 April 2025: Ihwan dirawat di Rumah Sakit Kratie, Kamboja, setelah diduga disiksa karena gagal memenuhi target kerja.

    14 April 2025: Ihwan meninggal dunia. Analisis medis menunjukkan adanya benturan di kepala yang menyebabkan kemungkinan putusnya pembuluh darah di otak.

    Kondisi dan Penanganan
    KBRI Phnom Penh telah mengonfirmasi kematian Ihwan. Namun, karena Ihwan tidak terdaftar secara resmi sebagai pekerja migran, pihak berwenang menghadapi kesulitan dalam menelusuri perusahaan tempat Ihwan bekerja dan meminta pertanggungjawaban.

    Peringatan Pemerintah
    Pemerintah Indonesia mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri, khususnya di negara-negara seperti Kamboja, Myanmar, dan Thailand, yang sering menjadi lokasi praktik TPPO dan penipuan daring.

    (*)

  • Tanda Perang Segera Berakhir, Malaysia Turun Tangan Langsung

    Tanda Perang Segera Berakhir, Malaysia Turun Tangan Langsung

    Jakarta, CNBC Indonesia – Junta militer Myanmar dan kelompok oposisi utama telah mengindikasikan bahwa mereka akan memperpanjang gencatan senjata. Tindakan ini untuk memprioritaskan suplai bantuan kemanusiaan pasca gempa dahsyat pada akhir Maret lalu yang menewaskan lebih dari 3.600 orang dan menimbulkan krisis kemanusiaan.

    Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan hal tersebut pada hari Jumat (18/4), usai pembicaraan tingkat tinggi.

    Myanmar berada di tengah-tengah konflik yang meluas sejak militernya menggulingkan pemerintah terpilih pada tahun 2021 dan membentuk Dewan Administrasi Negara (SAC) untuk menjalankan negara tersebut.

    Datuk Seri Anwar, yang juga ketua blok regional ASEAN, mengungkapkan hasil pembicaraan yang diadakan sejak 17 April dengan kepala junta militer Myanmar Min Aung Hlaing dan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) bayangan yang memerangi militer.

    “Akan ada gencatan senjata dan tidak ada provokasi yang tidak perlu, karena jika tidak, seluruh upaya kemanusiaan akan gagal,” kata Anwar kepada wartawan di ibu kota Thailand.

    “Pertukaran informasi awal saya dengan Perdana Menteri SAC (Dewan Administrasi Negara) dan NUG (Pemerintah Persatuan Nasional) sangat berhasil,” imbuhnya, merujuk pada kepala junta Min Aung Hlaing.

    Setelah gempa Maret lalu, junta Myanmar mengumumkan gencatan senjata selama 20 hari pada 2 April 2025, menyusul langkah serupa yang diambil NUG, dengan lebih dari 3,5 juta orang telah mengungsi akibat perang saudara dan ekonomi yang hancur.

    Meski demikian, junta tetap melanjutkan operasi militer di beberapa wilayah, termasuk serangan udara, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kelompok lainnya.

    Dalam pembicaraannya dengan NUG, Anwar mengatakan bahwa ia telah menyampaikan bahwa ASEAN akan melanjutkan dialog dengan junta militer Myanmar. Bantuan kemanusiaan akan diberikan ke daerah-daerah yang membutuhkan, terlepas dari siapa yang memegang kendali.

    “Kami memahami bahwa ASEAN, dalam perannya sebagai badan regional, mungkin berupaya untuk melibatkan semua aktor yang terlibat dalam situasi Myanmar,” kata juru bicara NUG kepada Reuters.

    Pembicaraan yang dipimpin Anwar sesuai dengan pendekatan Thailand terhadap krisis Myanmar, dengan penghentian konflik yang diperlukan agar bantuan kemanusiaan dapat berjalan, kata juru bicara kementerian luar negerinya.

    “Ini adalah langkah awal yang positif bagi ASEAN untuk terlibat dengan Myanmar,” kata Nikorndej Balankura kepada wartawan pada hari Jumat.

    Perdamaian dan Pemilu

    Langkah Anwar untuk terlibat langsung dengan junta, setelah bertahun-tahun ASEAN melarang para jenderal Myanmar dari pertemuannya karena kegagalan mereka untuk mematuhi rencana perdamaiannya, dapat memberikan peluang potensial untuk menyelesaikan konflik yang berlarut-larut.

    Secara khusus, Anwar harus memperluas proses dialognya untuk mencakup empat organisasi etnis bersenjata tertua di Myanmar yang menguasai sebagian besar wilayah perbatasan negara itu, kata Fuadi Pitsuwan, seorang sarjana ilmu politik di Universitas Thammasat Bangkok.

    “Mereka adalah pemangku kepentingan penting dalam setiap proses perdamaian yang layak,” katanya.

    Blok ASEAN, yang juga mencakup Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, akan tetap fokus pada pelaksanaan rencana perdamaiannya, kata Anwar.

    “Kami akan terus melibatkan semua pihak dalam mendukung perdamaian, rekonsiliasi, dan kesejahteraan rakyat Myanmar,” katanya dalam sebuah posting Facebook setelah pertemuan tersebut.

    Saw Taw Nee, juru bicara Karen National Union, sebuah kelompok etnis besar yang menguasai wilayah di sepanjang perbatasan Thailand-Myanmar, mendesak ASEAN untuk mengubah pendekatannya dan mengulurkan tangan.

    “Para pemimpin ASEAN harus memberikan penghargaan dan mengakui kami,” katanya kepada Reuters.

    Langkah baru untuk mengintensifkan dialog di Myanmar juga muncul di tengah rencana junta untuk menyelenggarakan pemilihan umum pada bulan Desember, sebuah tindakan yang dicemooh oleh para pengkritiknya sebagai tipuan untuk mempertahankan kekuasaan para jenderal melalui perwakilan.

    Di Bangkok, Anwar menggarisbawahi perlunya pemilihan umum yang inklusif, bebas, dan adil – sebuah pesan yang menurutnya telah disampaikan kepada junta, yang ingin terus melanjutkan rencana pemilihan umum tersebut tanpa penundaan.

    Namun, beberapa analis memperingatkan bahwa ASEAN harus berhati-hati.

    “Min Aung Hlaing telah menunjukkan bahwa ia tidak dapat dipercaya. Jadi ASEAN di bawah Anwar harus berhati-hati agar tidak tertipu,” kata Thitinan Pongsudhirak, seorang ilmuwan politik di Universitas Chulalongkorn.

    (fab/fab)

  • Terbuai Gaji Besar Ternyata Disiksa di Myanmar, 77 Pekerja Migran Ilegal Kembali ke Babel Dibina Pemprov

    Terbuai Gaji Besar Ternyata Disiksa di Myanmar, 77 Pekerja Migran Ilegal Kembali ke Babel Dibina Pemprov

    JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) melakukan pembinaan terhadap 77 orang pekerja migran non prosedural atau ilegal asal Babel yang berhasil dipulangkan pemerintah dari perbatasan Myanmar-Thailand. 

    Pembinaan dilakukan agar mereka tidak lagi terjebak dan bekerja di luar negeri secara ilegal.

    Upaya Pemprov Babel dalam melakukan pelindungan terhadap pekerja migran berkoordinasi dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) melalui Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumatera Selatan (Sumsel). 

    “Pembinaan ini agar pekerja migran ini tidak mengulangi perbuatannya bekerja sebagai pekerja migran Indonesia non prosedural,” kata Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kepulauan Babel Wira Purnama di Pangkalpinang, Jumat 18 April, disitat Antara. 

    Ia mengatakan, sebanyak 77 pekerja migran Indonesia ilegal ini terjebak di perbatasan Myanmar-Thailand, berawal mereka mendapatkan informasi dari media sosial dan mulut ke mulut tentang pekerjaan sebagai customer service dengan iming-iming gaji besar di kisaran Rp10-15 juta per bulan.

    Namun faktanya, mereka dipekerjakan sebagai scammer dengan gaji yang dibayarkan rata-rata Rp4-6 juta per bulan dan dibebani oleh target yang besar. Apabila tidak tercapai mereka akan mendapatkan siksaan fisik dan mental.

    “Kita tidak hanya melakukan pembinaan, tetapi juga menyosialisasikan tata cara yang benar bekerja di luar negeri,” katanya.

    Menurut dia, banyak modus dilakukan untuk mengelabuhi petugas terkait keberangkatan pekerja migran Indonesia ilegal, sehingga diperlukan sinergitas dan koordinasi lintas stakeholder untuk pencegahannya.

    Selain itu, Disnaker Babel juga terus memberikan pelatihan bagi masyarakat yang hendak berangkat ke luar negeri melalui pelatihan berbasis kompetensi sesuai dengan amanat Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding. 

    “Untuk mengurangi terjadinya pekerja migran Indonesia ilegal ini, kami terus berkoordinasi dengan lintas sektor seperti BP3MI Sumsel, Kanwil Imigrasi Babel, kepolisian, disnaker kabupaten dan kota untuk melakukan sosialisasi tentang prosedur bekerja di luar negeri yang benar secara masif sesuai dengan kewenangan masing-masing sampai ke desa-desa,” tandasnya.

  • Isu Politik-Hukum Terkini: Reshuffle Golkar dan Napi Pesta Narkoba

    Isu Politik-Hukum Terkini: Reshuffle Golkar dan Napi Pesta Narkoba

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah artikel menjadi isu politik-hukum terkini di Beritasatu.com, sejak Kamis (17/4/2025) hingga Jumat (18/4/2025) pagi.

    Isu politik dan hukum ini beragam tema mulai dari pernyataan Bahlil Lahadalia akan adanya reshuffle dalam struktur kepengurusan Golkar hingga Komisi XIII DPR segera memanggil Menteri Imipas buntut dari kasus 14 orang napi di Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru, Riau terlibat dugem sambil pesta narkoba.

    Berikut isu politik terkini Beritasatu.com

    1. Singgung Reshuffle Kepengurusan Golkar, Bahlil: Jabatan Bukan Warisan

    Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengisyaratkan akan adanya reshuffle dalam struktur kepengurusan partainya. Menurut Bahlil, sistem pergantian pengurus di Partai Golkar mirip dengan mekanisme perombakan kabinet menteri, yang bisa dilakukan kapan saja tanpa harus menunggu satu atau dua tahun.

    “Pak Maman (Menteri UMKM Maman Abdurrahman), jangan ketawa-ketawa. Saya sudah memahami aspirasinya. Nanti, Pak Maman, sebentar lagi akan ada reshuffle. Reshuffle pengurus Partai Golkar itu sama seperti reshuffle kabinet, tidak harus menunggu satu atau dua tahun,” ujar Bahlil saat acara Halal Bihalal Partai Golkar, Rabu (16/4/2025) malam.

    Bahlil menekankan reshuffle diperlukan sebagai bentuk penyegaran dan penguatan kinerja organisasi. Ia menilai Partai Golkar merupakan aset bangsa yang harus terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Indonesia.

    2. Awas TPPO! Jangan Kerja ke Kamboja, Thailand, Myanmar!

    Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap tawaran kerja ke Kamboja, Thailand, dan Myanmar yang disebarkan melalui media sosial karena berpotensi terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

    Ia menekankan, Pemerintah Indonesia saat ini tidak memiliki kerja sama resmi penempatan tenaga kerja dengan ketiga negara tersebut.

    “Indonesia belum menjalin kerja sama penempatan pekerja dengan Kamboja, Thailand, dan Myanmar,” ujar Menteri Karding dalam konferensi pers di kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

    3. KKI Cabut STR Dokter PPDS Pemerkosa Keluarga Pasien

    Isu politik-hukum terkini berikutnya mengenai Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) mengambil tindakan tegas dengan mencabut STR dokter PPDS. Langkah ini diambil menyusul terungkapnya kasus pemerkosaan yang melibatkan seorang Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran, PAP, terhadap keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat.

    “Seperti yang rekan-rekan ketahui, kasus ini telah bergulir di ranah hukum dan yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka. Setelah menerima laporan resmi dari fasilitas kesehatan dan kepolisian mengenai status residen ini, KKI bergerak cepat mencabut STR dokter PPDS tersebut,” ujar Ketua KKI Arianti Anaya di Gedung KKI, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

  • Konferensi Asia-Afrika, tonggak solidaritas negara berkembang

    Konferensi Asia-Afrika, tonggak solidaritas negara berkembang

    Dokumentasi sejumlah anggota Pramuka mengibarkan bendera peserta Konferensi Asia Afrika di Museum Konferensi Asia Afrika (KAA), Bandung, Jawa Barat, Senin (18/4/2022). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

    18 April 1955: Konferensi Asia-Afrika, tonggak solidaritas negara berkembang
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 18 April 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Tanggal ini menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah hubungan internasional. Pada 18 April 1955, Konferensi Asia-Afrika (KAA) resmi dibuka di Gedung Merdeka, Bandung, dan menjadi awal dari kerja sama besar antara negara-negara Asia dan Afrika yang baru merdeka. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara, termasuk Indonesia, India, Mesir, Tiongkok, dan Myanmar, serta melibatkan tokoh-tokoh besar seperti Presiden Soekarno, Jawaharlal Nehru, Gamal Abdel Nasser, Zhou Enlai, dan U Nu.

    Konferensi tersebut bertujuan untuk mempererat solidaritas antarbangsa bekas jajahan dan menolak segala bentuk kolonialisme serta imperialisme. Dalam pidato pembukaannya, Presiden Soekarno menyerukan pentingnya persatuan dunia ketiga dalam menghadapi ketimpangan global. KAA menghasilkan Dasasila Bandung, sebuah deklarasi prinsip-prinsip dasar dalam hubungan internasional yang menekankan perdamaian, kedaulatan, dan kerja sama.

    Konferensi Asia-Afrika berlangsung selama tujuh hari, dari 18 hingga 24 April 1955, dan menjadi perhatian besar dunia internasional, terutama di tengah ketegangan Perang Dingin. Peristiwa ini juga menjadi cikal bakal terbentuknya Gerakan Non-Blok, yang kemudian memainkan peran penting dalam menyeimbangkan kekuatan dunia antara blok Barat dan Timur.

    Sejak saat itu, setiap tanggal 18 April diperingati sebagai Hari Konferensi Asia-Afrika. Kota Bandung rutin menggelar berbagai kegiatan untuk mengenang peristiwa bersejarah ini, termasuk Asia Africa Festival yang melibatkan delegasi dari berbagai negara. Hingga kini, semangat solidaritas dan kemandirian yang lahir dari konferensi tersebut masih menjadi inspirasi dalam upaya menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan damai.

    Sumber : Sumber Lain

  • Dikabarkan Meninggal di Kamboja, Keberadaan Jasad Pekerja Banyuwangi Belum Jelas

    Dikabarkan Meninggal di Kamboja, Keberadaan Jasad Pekerja Banyuwangi Belum Jelas

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Rizal Sampurna (30) dikabarkan meninggal dunia di Kamboja. Namun keberadaan jasad pria pekerja migran asal Lingkungan Sukowidi, Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, itu hingga kini masih belum jelas.

    Ketua Migran Care Banyuwangi, Siti Uut Rochimatin menyampaikan bahwa cerita pilu Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dari Indonesia ke Kamboja hingga beberapa negara sekitarnya masih marak terjadi dalam beberapa tahun belakangan.

    Banyak warga Indonesia yang pergi ke tujuan tersebut dipekerjakan sebagai scamer dan admin judi online tanpa imbalan yang sesuai.

    Rizal pria berangkat tanpa sepengetahuan keluarga karena iming-iming gaji tinggi dan motivasi mengubah nasib ekonomi. Namun setelah 4 bulan bekerja, Rizal dikabarkan meninggal dunia.

    Meski dikabarkan sudah meninggal tanpa sebab yang jelas, hingga kini dimana jasad Rizal serta bagaimana kondisinya juga masih belum diketahui. Kasus ini masih ditangani oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI).

    Siti Uut Rochimatin menyampaikan kepedihan dan mengaku prihatin dengan apa yang dialami oleh Rizal Sampurna. Menurutnya, ini merupakan bukti bagaimana lemahnya sistem pengawasan pemerintah baik pusat hingga desa, terhadap migrasi masyarakatnya.

    “Perlindungan dan sosialisasi migrasi aman masih minim. Warga mudah tergiur karena tidak paham risikonya,” kata perempuan yang akrab disapa Uut tersebut.

    Uut mengatakan, selama ini Indonesia tidak memiliki hubungan soal pekerja migran dengan negara-negara seperti Kamboja ataupun Myanmar. Sehingga dampaknya, dipastikan mereka yang ingin bekerja ke negara tersebut berangkat lewat jalur ilegal atau unprosedural.

    Padahal belakangan tawaran kerja di Kamboja terlihat menggiurkan dengan iming-iming gaji selangit, tanpa syarat ketat seperti di dalam negeri. Bahkan, tingkat pendidikan juga bukan menjadi syarat yang tidak begitu diperhitungkan.

    “Di balik iming-iming gaji tinggi, justru banyak PMI menjadi korban perdagangan orang dan kerja paksa. Janjinya adalah bekerja sebagai operator di perusahaan, eh justru akhirnya dipaksa menjadi scammer. Mereka ditarget menipu sejumlah orang setiap hari. Jika gagal target bakal ada hukuman, bisa tidak diberi makan atau gaji,” ungkap Uut.

    Fakta-fakta itu didapati Uut dari beberapa pekerja migran Banyuwangi yang berhasil lolos dari Kamboja. Sebab sejak 2022, Migran Care telah mendampingi pemulangan pekerja migran Banyuwangi dari negara berjuluk Angkor Wat tersebut.

    “Migran Care pernah mendampingi pemulangan beberapa pekerja migran Banyuwangi di Kamboja. Saat itu ada yang dari Pesanggaran, Muncar, dan Srono,” ujar Uut.

    Uut menyebut, korban TPPO paling banyak disasar calo tenaga kerja pada usia produktif tujuan Kamboja. Oleh karenanya informasi soal tawaran kerja di Kamboja banyak didapat dari media sosial.

    Bila sepakat berangkat dengan pekerja prosesnya singkat, dalam waktu dua minggu pekerja sudah bisa terbang ke Kamboja. Sang korban sering dibawa diam-diam, bahkan sesama korban tidak saling mengenal.

    “Seperti pengakuan salah satu korban, dia tahu info dari sosmed, setelahnya ketemuan di Jajag. Iming-imingnya adalah kerja jadi operator di salah satu perusahaan. Dua minggu langsung berangkat. Tapi setelah sampai justru disekap,” jelasnya.

    Saat berhasil kabur, usai dua bulan bekerja, korban berhasil melapor akhirnya dibantu pulang melalui Kementerian Luar Negeri. Sebelumnya korban mengajukan permintaan pulang secara mandiri ke tempatnya bekerja, namun jika ingin pulang secara mandiri PMI diharuskan membayar denda hingga Rp60 juta.

    Dari berbagai problem TPPO yang terjadi, Uut mendesak dam berharap agar pemerintah memperkuat kebijakan perlindungan PMI dan menindak tegas jaringan perdagangan orang. Tanpa upaya serius, fenomena ini dikhawatirkan akan terus memakan korban.

    “Pemerintah pusat utamanya desa harus lebih ketat mengawasi warganya yang hendak bermigrasi. Perlu penguatan kebijakan, sosilisasi agar tidak semakin banyak korban. Memperbanyak lapangan kerja di dalam negeri juga menjadi solusi agar generasi kita tidak terjebak pada iming-iming yang justru merugikan,” tandasnya. [alr/but]

     

  • Awas TPPO! Jangan Kerja ke Kamboja, Thailand, Myanmar!

    Awas TPPO! Jangan Kerja ke Kamboja, Thailand, Myanmar!

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap tawaran kerja ke Kamboja, Thailand, dan Myanmar yang disebarkan melalui media sosial karena berpotensi terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

    Ia menekankan, Pemerintah Indonesia saat ini tidak memiliki kerja sama resmi penempatan tenaga kerja dengan ketiga negara tersebut.

    “Indonesia belum menjalin kerja sama penempatan pekerja dengan Kamboja, Thailand, dan Myanmar,” ujar Menteri Karding dalam konferensi pers di kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

    Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap meningkatnya jumlah kasus kematian pekerja migran Indonesia yang berangkat secara nonprosedural ke Kamboja.

    Karding mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati jika mendapat tawaran bekerja di negara-negara tersebut.

    “Kalau ada tawaran pekerjaan dari tiga negara ini, mohon lebih waspada. Sudah banyak kasus perdagangan orang (TPPO) yang terjadi,” tegasnya.

    Ia juga menyatakan bahwa kementeriannya sangat serius dalam menangani persoalan kematian pekerja migran yang tidak melalui jalur resmi, terutama yang terjadi di Kamboja dan Myanmar.

    Karding berharap masyarakat ikut membantu menyebarkan informasi dan melaporkan jika ada kerabat atau tetangga yang menerima tawaran kerja ke tiga negara itu.

    “Harap bantu untuk menyadarkan mereka. Sudah banyak contoh kasus yang bisa dijadikan pelajaran,” tambahnya.

    “Kami sangat mengharapkan partisipasi aktif masyarakat agar tidak ada lagi korban jiwa karena terjebak pekerjaan sebagai penipu daring (online scammer) di luar negeri,” sambungnya.

    Belum lama ini, dua pekerja migran asal Indonesia, Ihwan Sahab dari Kota Bekasi dan Rizal Sampurna dari Banyuwangi, Jawa Timur, dilaporkan meninggal dunia setelah diketahui bekerja secara nonprosedural di Kamboja.

    Sistem Siskop2MI tidak mencatat nama keduanya dalam data penempatan resmi, yang mengindikasikan mereka berangkat tanpa melalui prosedur sah dan tanpa perlindungan hukum.

    Tim BP3MI Jawa Timur telah mengunjungi keluarga Rizal di Banyuwangi dan ditemukan bahwa kepergiannya tidak diketahui oleh pihak keluarga.

    Diketahui Rizal memasuki wilayah Kamboja melalui jalur laut dari Malaysia pada Oktober 2024. Ia sempat menghubungi keluarganya pada Januari 2025 dan menyampaikan bahwa ia sedang bekerja di Kamboja.

    Pada 13 Maret, Rizal kembali menghubungi keluarga dan mengungkapkan dirinya bekerja sebagai scammer, bahkan mengirim foto dengan kondisi tangan diborgol.

    Kemudian pada 6 April 2025, seseorang bernama Ihwan mengabari keluarga Rizal telah meninggal dunia, tetapi tidak disertai bukti dokumen atau foto jenazah karena disebut sudah diserahkan kepada pihak Kepolisian Kamboja.

    “Kementerian P2MI sudah melakukan koordinasi dengan KBRI di Phnom Penh untuk proses pemulangan jenazah Rizal,” jelas Menteri Karding.

    Sementara itu, Ihwan Sahab disebut mengalami kecelakaan dan dirawat di RS Kratie, Kamboja, pada 5 April 2025, dan dinyatakan meninggal dunia pada 14 April 2025.

    Namun, pihak KBRI Phnom Penh belum dapat mengidentifikasi tempat Ihwan bekerja, sehingga menyulitkan proses pertanggungjawaban dari pihak perusahaan.

    Menurut hasil pemeriksaan medis RS Kratie pada 17 April, Ihwan diduga mengalami trauma di bagian kepala dan kemungkinan terjadi pendarahan di otak. Setelah mendapat persetujuan dari pihak keluarga, Ihwan akhirnya dimakamkan di Kamboja dengan bantuan penuh dari Kementerian P2MI dan KBRI Phnom Penh.

    Atas dasar itulah menteri P2MI mengimbau kepada warga Indonesia untuk mewaspadai tawaran kerja ke tiga negara tersebut karena berpotensi terjadinya TPPO.

  • Tim Medis Indonesia Rawat 2.273 Pasien Korban Gempa Myanmar

    Tim Medis Indonesia Rawat 2.273 Pasien Korban Gempa Myanmar

    loading…

    Emergency Medical Team (EMT) bagian dari Tim Kemanusiaan Indonesia terus memberikan layanan medis kepada 2.273 pasien bencana gempa bumi di Myanmar. Foto/Ist

    JAKARTA – Emergency Medical Team (EMT) bagian dari Tim Kemanusiaan Indonesia terus memberikan layanan medis kepada 2.273 pasien bencana gempa bumi di Myanmar.

    Tiba di Myanmar sejak Kamis (3/4/2025), tim medis tersebut melakukan pelayanan kesehatan di lingkungan Rumah Sakit 50 Bed Oattara Thiri Township, Naypyitaw ibukota Myanmar.

    Tim terdiri dari 7 orang Dokter Umum, 2 Dokter Spesialis Bedah, 2 Dokter Spesialis Orthopedi, 2 Dokter Spesialis Emergensi, 1 orang Dokter Spesialis Anestesi, 1 Dokter Spesialis Anak, 11 orang Perawat, 3 orang Tenaga Farmasi, 1 orang Bidan, 1 orang Petugas Administrasi dan 4 orang Tenaga Logistik.

    Sampai hari ini sebanyak 2.273 pasien telah mendapatkan pengobatan dari EMT Indonesia.

    “Pasien yang datang tidak hanya dari wilayah kota Naypyitaw, ada juga yang dari wilayah Mandalay dan Yangon dengan waktu tempuh 1 sampai 3 jam,” ucap Ketua EMT Indonesia, dr Eko Medistianto dalam keterangannya, dikutip Kamis (17/4/2025).

    Pos pelayanan kesehatan Indonesia selalu ramai warga yang ingin mendapatkan pengobatan, ini terlihat dari antusiasme warga Myanmar yang rela antri setiap paginya, bahkan sebelum operasional pelayanan dibuka.

    Setiap hari terdapat sekitar 200 warga korban gempa datang untuk mendapatkan perawatan medis.

    Adapun pelayanan kesehatan yang tersedia mencakup pelayanan emergensi, rawat jalan, kesehatan anak, tindakan bedah minor, kebidanan, terapi nyeri, pelayanan farmasi, laboratorium dasar dan pemeriksaan X Ray.

    Dalam pelaksanaannya, penanganan medis tidak hanya bagi warga yang berada di wilayah Naypyitaw saja, tapi dari beberapa wilayah terdekat pun turut berobat di posko kesehatan EMT Indonesia.

    (shf)

  • Dorong penempatan PMI berkualitas, Kemen PPMI gandeng Pemkot Solo dan UNS

    Dorong penempatan PMI berkualitas, Kemen PPMI gandeng Pemkot Solo dan UNS

    Sumber foto: Agung Santoso/elshinta.com.

    Dorong penempatan PMI berkualitas, Kemen PPMI gandeng Pemkot Solo dan UNS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 April 2025 – 17:21 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah terus memperkuat upaya penempatan tenaga kerja migran Indonesia ke luar negeri dengan menggandeng berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, menegaskan hal ini usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan Focus Group Discussion (FGD) antara KP2MI, Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Pemerintah Kota Solo di Kampus UNS, Senin (14/4/2025).

    Karding menjelaskan, saat ini terdapat permintaan tinggi untuk tenaga kerja Indonesia di luar negeri, mencapai 1,7 juta orang. Namun, kementeriannya baru mampu mendorong penempatan sebanyak 297 ribu pekerja.

    “Untuk itu, kita perlu membangun kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk universitas dan pemerintah daerah. Salah satu bentuknya adalah penyiapan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan internasional,” kata Karding.

    Menurutnya, kerja sama ini mencakup pelatihan vokasi, penyusunan kurikulum yang selaras dengan kebutuhan pasar luar negeri, serta penyediaan instruktur berkualitas. Ia menekankan, keterampilan yang baik akan berdampak positif bagi pekerja migran, baik dari sisi perlindungan maupun peningkatan pendapatan.

    “Kalau skill-nya bagus, gajinya juga bagus. Dia bahkan bisa menjadi expert setelah pulang ke Indonesia. MoU ini akan mencakup mulai dari pra-pemberangkatan, penempatan kerja, hingga kepulangan. Ini bagian dari sistem tata kelola yang kita bangun bersama,” jelas Karding.

    Dia juga mengapresiasi komitmen Walikota Solo Respati Ardi, yang telah menyiapkan infrastruktur pendukung seperti Teknopark dan program Asta Cita “Rumah Siap Kerja”.

    “Visi Solo sangat bagus, ingin memanfaatkan bonus demografi untuk mengisi peluang kerja luar negeri, terutama ke Jepang,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Agung Santoso, Selasa (15/4). 

    Karding berharap MoU ini tak hanya menjadi wacana semata, tetapi benar-benar menjadi role model bagi sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan perguruan tinggi.

    Dalam kesempatan tersebut, Karding juga memaparkan negara-negara yang memiliki permintaan tinggi terhadap tenaga kerja Indonesia, seperti Taiwan, Hong Kong, dan Arab Saudi.

    “Arab Saudi bahkan meminta 650 ribu pekerja, namun kita harus buka dulu MoU-nya. Sementara itu, untuk negara-negara seperti Kamboja, Myanmar, dan Thailand, kita tidak punya perjanjian penempatan, sehingga saya larang, apalagi dengan risiko TPPO,” tegasnya.

    Target penempatan tenaga kerja migran tahun ini pun ditingkatkan menjadi 425 ribu orang.

    “Kita tidak ingin hanya berdiskusi, tapi fokus pada eksekusi, khususnya di Kota Solo,” tambah Karding.

    Sementara itu, Rektor UNS Prof. Hartono menyambut baik kolaborasi ini. UNS, kata dia, tengah menyiapkan fasilitas pendidikan untuk program diploma D3 dan D4 guna mencetak tenaga kerja berkualitas.

    “Kami berharap kerja sama ini bukan hanya simbolis, tapi menjadi fondasi kuat untuk kolaborasi berkelanjutan dan berdampak luas bagi masyarakat, khususnya para pekerja migran yang menjadi pilar pembangunan nasional,” ungkap Hartono.

    Diskusi lanjutan akan digelar dalam sesi FGD untuk merumuskan langkah konkret penguatan SDM bagi pasar kerja global.

    Senada, Walikota Solo Respati Ardi menyampaikan bahwa Pemkot Solo telah menetapkan program utama “Rumah Siap Kerja” dalam RPJMD yang telah diperbarui. Anggaran terbesar pun dialokasikan untuk sektor ketenagakerjaan.

    “Kita akan menghadapi bonus demografi. Kalau kota tidak siap memberi opsi kerja, maka kita akan berat. Harapannya, dengan dukungan program dari kementerian dan UNS, angka kemiskinan yang saat ini 8,31 persen bisa kita tekan,” tutur Respati.  

    Sumber : Radio Elshinta