Negara: Myanmar

  • Khofifah kenalkan keunggulan Jatim kepada atase 17 negara

    Khofifah kenalkan keunggulan Jatim kepada atase 17 negara

    Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengenalkan keunggulan Provinsi Jawa Timur sebagai Center of Gravity kepada para atase pertahanan dari 17 negara sahabat, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin.

    Dalam forum yang dihadiri perwakilan Kementerian Pertahanan RI tersebut, Khofifah memaparkan potensi strategis Jatim dari sisi geografis, ekonomi, pertanian, industri, hingga kebudayaan.

    “Jawa Timur memiliki luas wilayah 36,75 persen dari Pulau Jawa dan populasi mencapai 41,31 juta jiwa. Provinsi ini juga menyumbang 12,10 persen terhadap sektor pertanian nasional,” ujar Khofifah.

    Ia menambahkan perekonomian Jatim pada triwulan I 2025 tumbuh sekitar 5 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor industri, perdagangan, dan pertanian.

    “Jatim merupakan penyumbang terbesar kedua bagi perekonomian nasional, sekitar 14,42 persen,” katanya.

    Di bidang logistik dan pertahanan, Khofifah menyoroti peran Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sebagai jalur strategis menuju Kawasan Indonesia Timur. Dari total 39 alur laut, 19 di antaranya dilayani melalui pelabuhan ini.

    “Artinya, sekitar 80 persen logistik untuk 20 provinsi di Indonesia Timur disuplai dari Jatim,” ucapnya.

    Selain itu, Jatim juga memiliki dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Gresik dan Singhasari, 13 kawasan industri, dan satu kawasan industri halal.

    Dalam sektor budaya dan pariwisata, Jatim memiliki kekayaan budaya lokal seperti Arek, Osing, Tengger, Madura, Pantura, dan Mataraman.

    Destinasi wisata unggulan antara lain Air Terjun Madakaripura, Tumpak Sewu, dan kawasan Bromo Tengger Semeru.

    Khofifah juga mengapresiasi upaya perwakilan Serbia, Colonel Miloje Zdarvkovic, yang melafalkan dan memahami makna motto Jawa Timur “Jer Basuki Mawa Beya”.

    “Tidak ada hasil tanpa kerja keras. Motto ini kami pegang dalam membangun Jawa Timur,” tuturnya.

    Sementara itu, Kolonel Czi Sugeng Haryadi Yogopranowo dari Kementerian Pertahanan RI menyatakan kunjungan ini bertujuan memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan atase pertahanan negara sahabat.

    Delegasi pertahanan berasal dari Serbia, Australia, Brasil, Kamboja, Kanada, Jerman, Kenya, Laos, Myanmar, Belanda, Selandia Baru, Qatar, Rusia, Sri Lanka, UEA, Inggris, dan Amerika Serikat.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Isu ekonomi hingga konflik Myanmar akan dibahas di KTT ASEAN ke-46

    Isu ekonomi hingga konflik Myanmar akan dibahas di KTT ASEAN ke-46

    ANTARA – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) pada Rabu (21/5) membeberkan persiapan rangkaian kegiatan KTT ASEAN ke-46 yang dijadwalkan berlangsung 26-27 Mei 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia. Isu ekonomi, kejahatan lintas batas hingga permasalahan konflik di Myanmar nantinya akan dibahas dalam KTT ASEAN kali ini. (Azhfar Muhammad Robbani/Rizky Bagus Dhermawan/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kasino bisa legal di RI asal dimainkan WNA tiru UEA-Malaysia

    Kasino bisa legal di RI asal dimainkan WNA tiru UEA-Malaysia

    Di tempat di sebuah pulau atau tempat tertentu. Karena perputaran uang sangat besar. Dan kita bisa lebih mengendalikan daripada mereka beroperasi di Kamboja dan Myanmar.

    Kabupaten Bekasi (ANTARA) – Akademisi asal STIE Ekuitas Vidya Ramadhan menyebut aktivitas kasino bisa saja dilegalkan di Indonesia asal dimainkan warga negara asing (WNA) sebagai salah satu pertimbangan, seperti yang diterapkan di Uni Emirat Arab (UEA) serta Malaysia.

    “Khusus dibuka untuk WNA dan melarang kepada masyarakat Indonesia. Bila dilihat dari aspek ekonomi, tidak bisa dipungkiri aktivitas tersebut berdampak positif dalam jangka pendek, namun perlu diatur agar jangan sampai merugikan masyarakat,” katanya, di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (20/5).

    Dia menyatakan kasino dapat dilegalkan dengan membuka operasional kawasan ekonomi khusus, seperti di Bali atau Batam. Negara bisa mengambil pajak dari transaksi judi kasino dengan catatan melalui pengawasan langsung.

    “Jangan sampai juga legalisasi kasino berdampak pada daya beli masyarakat khususnya masyarakat menegah ke bawah, karena itu bisa mengurangi tabungan kelompok masyarakat tersebut,” katanya.

    Hal lain yang perlu dikaji adalah aspek aturan legalisasi kasino. Bila dikaji secara hukum, bisa menjadi opsi, karena larangan tersebut berada di KUHP sementara kawasan ekonomi khusus diatur dalam undang-undang, sehingga dapat setara secara kekuatan hukum.

    Menurut dia, jika kajian mendalam dilakukan dan akhirnya dilegalkan, maka akan ada aturan khusus tentang hal tersebut.

    “Konsep itu namanya ‘Lex specialis derogat legi generali’ yang artinya asas hukum yang menyatakan bahwa ketentuan hukum yang khusus (lex specialis) akan mengesampingkan ketentuan hukum yang umum (lex generalis), jadi kalau ada aturan khusus itu bisa dipertimbangkan,” ujarnya lagi.

    Wacana pembangunan kasino pertama kali mencuat saat Anggota Komisi XI DPR RI Galih Kartasasmita mempertanyakan UEA sebagai negara penganut syariah Islam yang menjalankan kasino dengan dalih menambah objek baru penerimaan negara bukan pajak.

    Galih membahas hal itu dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di gedung parlemen. Wacana itu pun bergulir ke publik dan mendapat banyak dukungan terutama akibat marak judi daring serta defisit anggaran negara yang sangat besar.

    “Mohon maaf nih, saya bukan mau apa-apa, tapi UEA kemarin sudah mau menjalankan kasino, coba negara Arab jalankan kasino, maksudnya mereka kan out of the box kementerian dan lembaganya,” kata Galih, di gedung parlemen.

    Sementara itu, pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwana juga mendukung legalisasi kasino darat yang dikendalikan negara sembari terus fokus memberantas judi daring yang membuat triliunan uang rakyat Indonesia justru tersedot ke luar negeri.

    “Di tempat di sebuah pulau atau tempat tertentu. Karena perputaran uang sangat besar. Dan kita bisa lebih mengendalikan daripada mereka beroperasi di Kamboja dan Myanmar,” katanya pula.

    Diketahui, Genting Malaysia Berhad yang mengoperasikan satu-satunya kasino legal di negara itu, yakni Resorts World Genting dalam laporan tahunan mencatat pendapatan sebesar RM10,91 miliar pada tahun 2024 atau setara Rp37,09 triliun (kurs Rp3.400).

    “Pendapatan dari judi legal di Malaysia itu mengalahkan APBD 2025 Jawa Barat yang hanya Rp30,99 triliun. Sebagian besar pendapatan ini berasal dari operasi kasino di Malaysia, meskipun perusahaan juga memiliki operasi di luar negeri, seperti Inggris, Mesir, AS dan Bahama,” ujarnya pula.

    Ia mencontohkan Indonesia pernah memiliki kepala daerah yang progresif dalam mencari sumber pendanaan untuk pembangunan. Gubernur DKI Jakarta periode 1966-1977 Ali Sadikin dikenal berani mengambil langkah-langkah kontroversial demi pembangunan ibu kota.

    Salah satu kebijakan yang paling menuai sorotan publik pada masa itu adalah legalisasi dan pengelolaan perjudian, termasuk keberadaan kasino di Jakarta. Kebijakan itu justru menjadi bagian penting dalam strategi pembiayaan pembangunan Jakarta.

    Pada akhir 1960-an, Jakarta menghadapi tantangan besar dalam hal pembiayaan pembangunan. Sebagai kota yang sedang berkembang pesat, kebutuhan akan infrastruktur, seperti jalan, rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lain sangat mendesak.

    Namun, anggaran yang tersedia dari pemerintah pusat sangat terbatas. Dalam situasi ini, Ali Sadikin menyadari perlu mencari sumber-sumber dana alternatif di luar anggaran negara.

    “Jalan keluarnya melegalkan kegiatan perjudian tertentu seperti lotre dan memberi izin operasional kasino yang dikelola secara resmi,” katanya lagi.

    Langkah itu pun ditempuh dengan pendekatan yang sangat terkendali dengan tujuan bukan untuk mendorong perjudian sebagai budaya melainkan sebagai sarana mengumpulkan dana pembangunan yang cepat dan signifikan.

    Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI AL musnahkan 2 ton narkoba selundupan Kepri bernilai Rp7,5 T

    TNI AL musnahkan 2 ton narkoba selundupan Kepri bernilai Rp7,5 T

    “Prajurit Jalasena TNI AL berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba dengan nilai ekonomi mencapai Rp7,5 triliun dan menyelamatkan lebih dari 16 juta jiwa generasi bangsa,”

    Batam (ANTARA) – Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) bersama lembaga penegak hukum dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika seberat 2,061 ton hasil penggagalan penyelundupan di perairan Kepulauan Riau (Kepri) yang memiliki nilai Rp7,5 T.

    “Prajurit Jalasena TNI AL berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba dengan nilai ekonomi mencapai Rp7,5 triliun dan menyelamatkan lebih dari 16 juta jiwa generasi bangsa,” ujar Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedharma di Batam, Selasa.

    Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan bagian dari pelaksanaan perintah Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, yang sejalan dengan arahan Presiden RI dalam Asta Cita poin ketujuh: pemberantasan penyelundupan narkotika.

    Pemusnahan digelar di Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) IV Batam, dan dilakukan di sebuah incinerator untuk memusnahkan sabu seberat 768.823 gram dan kokain 1.285.030 gram.

    Penindakan tersebut dilaksanakan merupakan hasil sinergi Tim Fleet One Quick Response (F1QR) Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Karimun bersama Badan Narkotika Nasional (BNN), Polri, BIN, BAIS TNI, Bea Cukai, dan Kejaksaan dalam rilis Jumat lalu (16/5).

    Penindakan bermula dari laporan intelijen TNI AL, dan dilanjutkan dengan patroli laut terhadap kapal ikan asing (KIA) berbendera Thailand. Kapal tersebut memiliki lima awak kapal dengan nakhoda berinisial KS warga negara Thailand, serta empat ABK warga negara Myanmar berinisial UTT, AKO, KL, dan S.

    Kapal tersebut berhasil dihentikan saat memasuki perairan Indonesia dan didapati membawa narkotika dalam jumlah besar.

    “Untuk pelabuhan asal dan tujuan kapal masih dalam proses pendalaman jadi kami belum bisa memberi jawaban pasti,” kata dia.

    Sekretaris Utama BNN Tantan Sulistyana menyebutkan bahwa yang diamankan saat ini adalah transporter, dan pengembangan tengah dilakukan untuk mengungkap jaringan internasionalnya.

    “Ini baru permulaan. Kami ingin mengungkap seluruh jaringan karena ini transporter saja, belum lagi jaringannya,” katanya menegaskan.

    Kepala Staf AL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan melalui zoom meeting bahwa pemusnahan ini menjadi bukti nyata komitmen TNI AL dan seluruh pemangku kepentingan untuk memberantas penyelundupan di perbatasan.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Meneguhkan peran media dalam menyuarakan isu kawasan

    Meneguhkan peran media dalam menyuarakan isu kawasan

    Di tengah era digital yang kerap menukar kedalaman dengan kecepatan dan menggantikan verifikasi dengan viralitas, EAMC menawarkan sesuatu yang justru langka, yakni ruang untuk berpikir, menyimak, dan menyelami kompleksitas zaman.

    Jakarta (ANTARA) – Dalam dunia yang ditandai oleh ketidakpastian, polarisasi informasi, dan meningkatnya ketegangan geopolitik, jurnalisme tidak lagi hanya berperan sebagai penyampai kabar.

    Ia menjadi medan pertarungan gagasan, arena etik, dan bahkan dalam banyak kasus, satu-satunya ruang publik yang masih berani merawat kebenaran.

    Di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, yang tengah bergerak cepat menuju integrasi ekonomi namun sekaligus rapuh oleh retakan politik dan lingkungan, peran media bukan sekadar penting, ia menentukan arah sejarah.

    Maka penyelenggaraan East Asia Media Caucus (EAMC) oleh Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) tidak datang begitu saja.

    Ia muncul dari kesadaran yang mendalam bahwa media, bila dibekali dengan pengetahuan dan jejaring lintas disiplin, dapat menjadi fondasi moral dan intelektual kawasan ini.

    Di tengah era digital yang kerap menukar kedalaman dengan kecepatan, dan menggantikan verifikasi dengan viralitas, EAMC menawarkan sesuatu yang justru langka yakni ruang untuk berpikir, menyimak, dan menyelami kompleksitas zaman.

    Pertemuan ini tidak hanya mempertemukan jurnalis dan pakar. Ia mempertemukan dua dunia yang sering terpisah, dunia narasi dan dunia kebijakan.

    Chief Operating Officer ERIA Toru Furuichi mengatakan, peran jurnalis sangat penting dalam membantu masyarakat memahami isu-isu kompleks dan menjembatani komunikasi antara publik dan pembuat kebijakan.

    Ketika dunia yang bekerja dengan bahasa manusia disatukan dalam forum seperti ini bersama dunia yang sibuk dengan rumus, strategi, dan data, lahirlah kemungkinan baru yaitu informasi yang bukan hanya faktual, tapi juga transformatif; bukan hanya benar, tetapi juga bermakna.

    Pembahasan isu Myanmar misalnya, bukan semata-mata soal instabilitas politik atau kekerasan militer.

    Ia juga tentang bagaimana krisis satu negara dapat menjalar secara sistemik ke negara-negara lain melalui migrasi, perdagangan, jaringan sosial, hingga narasi publik yang membentuk persepsi regional.

    Ketika jurnalis memahami itu tidak sebagai berita satu hari, tapi sebagai fenomena yang berlapis dan penuh implikasi, maka mereka mulai menulis bukan hanya untuk mengejar eksklusivitas, tetapi untuk menciptakan kesadaran kolektif.

    Di titik inilah jurnalisme melampaui dirinya sendiri sebagai profesi dan menjelma menjadi etika publik.

    Jurnalisme seperti itu tentu tidak lahir dalam ruang tertutup. Ia butuh ekosistem yang sehat, interaksi lintas sektor, dan yang sering dilupakan kemauan untuk belajar bersama.

    Inilah yang dibangun perlahan oleh ERIA melalui Media Welcome Day dan pembukaan akses ke dalam laboratorium-laboratorium pengetahuan mereka.

    Ketika pusat seperti Asia Zero Emission Center atau E-DISC diperkenalkan bukan hanya sebagai proyek, tapi sebagai visi bersama yang harus didebatkan dan dikritisi, maka media tidak ditempatkan sebagai penonton, tetapi sebagai mitra strategis dalam membentuk masa depan kawasan.

    Namun relasi antara media dan lembaga riset tidak pernah sederhana. Ada ketegangan laten yang mesti diakui bahwa media bekerja dengan waktu yang cepat, sementara riset berjalan lambat, media bicara dalam bahasa emosional yang mudah dipahami publik, sementara riset sering tenggelam dalam abstraksi dan istilah teknis.

    Di sinilah pentingnya forum seperti EAMC, yang tidak berpretensi menyelesaikan semua perbedaan itu, tapi berani membukakan ruang dialog yang jujur.

    Sebab ketika dialog dimulai dari kesediaan untuk mendengarkan, bukan dari keinginan untuk mendominasi, maka percakapan bisa berubah menjadi pembelajaran.

    Penafsir dunia

    Hal yang kerap terlupakan adalah bahwa wartawan bukanlah sekadar penyampai fakta. Mereka adalah penafsir dunia.

    Dalam tradisi jurnalisme yang matang, kerja wartawan adalah kerja intelektual yang memadukan observasi, penalaran, dan empati. Ketika jurnalis Indonesia bisa duduk berdampingan dengan jurnalis dari Laos, Jepang, atau Filipina, bukan hanya informasi yang mereka tukar.

    Senior Communications Advisor di ERIA Kavi Chongkittavorn juga percaya percaya bahwa media memiliki peran strategis dalam membentuk narasi publik yang sehat.

    Mereka saling memperkaya perspektif, memahami konteks sosial masing-masing, dan pada akhirnya mengikis prasangka yang sering dibangun oleh media yang tertutup pada lintas budaya.

    Di sini, solidaritas kawasan tidak dibentuk oleh kesepakatan politik, melainkan oleh perjumpaan manusia yang tulus.

    Tentu kita tidak naif. Forum seperti ini bukan tanpa keterbatasan. Tidak semua media memiliki kebebasan yang sama. Tidak semua jurnalis bekerja dalam lingkungan yang suportif.

    Bahkan dalam forum seperti EAMC pun, ada ketimpangan representasi yang bisa menyulitkan dialog setara.

    Tetapi semua juga tahu, bahwa perubahan besar sering kali berawal dari pertemuan-pertemuan kecil yang jujur.

    Dan mungkin inilah kontribusi terbesar EAMC yaitu menciptakan ruang, bukan hanya untuk berbagi data, tetapi juga untuk saling melihat dan memahami.

    Pada akhirnya, pertanyaan mendasarnya bukan apakah media bisa berperan dalam membentuk masa depan kawasan.

    Pertanyaannya adalah apakah masyarakat, sebagai komunitas kebijakan dan pengetahuan, bersedia mempercayakan masa depan itu juga pada mereka?

    Apakah kita bersedia mengubah relasi kita dengan media, dari relasi instrumen menjadi relasi kolaboratif?

    Dan apakah kita cukup rendah hati untuk menerima bahwa jurnalis bukan hanya mereka yang melaporkan apa yang terjadi, tetapi juga mereka yang bisa membayangkan dunia yang belum ada?

    Jika jawabannya ya, maka forum seperti EAMC bukan hanya penting untuk diadakan sekali dalam setahun.

    Ia harus menjadi kultur baru dalam hubungan antara pengetahuan dan komunikasi, antara kebijakan dan publik, antara data dan cerita.

    Sebab pada akhirnya, masa depan kawasan ini tidak akan ditentukan hanya oleh para pemimpin atau ekonom.

    Tetapi akan ditentukan oleh bagaimana semua, termasuk para jurnalis, memilih untuk memahami, menyampaikan, dan membentuk dunia bersama.

    Copyright © ANTARA 2025

  • Ini 5 Cincin Batu Akik yang Paling Dicari Kolektor, Harga Bisa Tembus Ratusan Juta!

    Ini 5 Cincin Batu Akik yang Paling Dicari Kolektor, Harga Bisa Tembus Ratusan Juta!

    JABAR EKSPRES – Cincin batu akik setiap tahunnya mengalami peminat yang banyak. Bukan hanya dijadikan hiasan tapi bisa juga dijadikan investasi.

    Sempat mengalami masa tidak lagi viral, namun di kalangan kolektor sejati, pesona batu akik tak pernah benar-benar padam.

    Bahkan hingga hari ini, banyak jenis cincin batu akik yang tetap menjadi incaran karena keunikan warna, motif, serta mitos dan nilai historisnya.

    Beberapa jenis batu akik bahkan bisa dihargai hingga ratusan juta rupiah, tergantung pada kelangkaan, kualitas potongan, serta sejarah pemiliknya.

    Jika kamu adalah pecinta batu mulia atau sekadar penasaran dengan dunia akik, berikut ini adalah lima cincin batu akik yang paling dicari kolektor, lengkap dengan alasan mengapa nilainya sangat tinggi, apa saja ya kira-kira? Yuk simak ulasan berikut!

     

    5 Cincin Batu Akik yang Paling Dicari Kolektor

     

    1. Batu Bacan Doko – Permata Hijau dari Pulau Kasiruta

    Batu Bacan Doko berasal dari Pulau Kasiruta, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Warna hijaunya yang khas dan kemampuan berubah warna atau “kristalisasi” seiring waktu menjadikan Bacan sangat istimewa.

    Batu ini dulunya digunakan oleh para bangsawan, bahkan disebut-sebut pernah dipakai oleh Presiden RI pertama, Soekarno.

    Ciri khas Bacan Doko adalah warna hijau toska yang jernih dan bisa semakin bening jika sering dipakai. Para kolektor percaya bahwa semakin tua usia Bacan dan semakin sering dikenakan, maka kualitasnya akan semakin baik. Proses kristalisasi alami ini membuat setiap batu Bacan menjadi unik dan tidak bisa ditiru oleh batu sintetis.

     

    Harga pasaran:Bacan kualitas standar: Rp500.000 – Rp3 jutaBacan super kristal dan besar: Bisa mencapai Rp50 juta – Rp150 juta

     

    2. Batu Giok Hijau (Jadeite) – Lambang Kemakmuran Asia Timur

    Batu Giok atau Jadeite telah lama menjadi simbol keberuntungan dan kemakmuran, terutama di Tiongkok dan negara Asia Timur lainnya.

    Dalam bentuk cincin, batu ini dipercaya bisa menarik aura positif, memperkuat hubungan sosial, hingga menolak bala.

    Yang membuat batu Giok mahal adalah warna hijaunya yang pekat, bening, dan memiliki kilap natural. Giok kelas dunia sering berasal dari Myanmar (Burma), tetapi beberapa ditemukan juga di Sumatera dan Kalimantan. Di Indonesia, batu giok Aceh menjadi salah satu jenis yang cukup populer di pasar lokal.

  • BKSAP tekankan diplomasi aktif untuk selesaikan permasalahan Rohingya

    BKSAP tekankan diplomasi aktif untuk selesaikan permasalahan Rohingya

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menekankan pentingnya BKSAP mendorong diplomasi aktif melalui forum internasional dan kawasan guna menyelesaikan krisis Myanmar yang menjadi akar permasalahan masuknya pengungsi Rohingya.

    Termasuk melalui ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) hingga menggalang dukungan dari negara-negara anggota ASEAN lainnya.

    “Sekecil apapun langkahnya, kami harus mulai,” kata Mardani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Hal itu disampaikan Mardani saat BKSAP menggelar diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion/FGD) tentang penanganan pengungsi Rohingya, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5).

    Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena menekankan pentingnya ASEAN memiliki mekanisme perlindungan pengungsi yang terkoordinasi dan memanfaatkan instrumen internasional, seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS), untuk meningkatkan upaya pencarian dan pertolongan.

    “ASEAN memang damai, tetapi ketika krisis kemanusiaan muncul, kita tidak punya instrumen yang siap,” ujarnya.

    Perwakilan lembaga swadaya masyarakat SUAKA Angga Reynaldi menambahkan urgensi pembentukan kerangka hukum nasional yang lebih komprehensif dalam bentuk Undang-Undang tentang Penanganan Pengungsi sebagai sebuah solusi jangka panjang.

    “Kebijakan di tingkat daerah penting, tapi kita butuh kerangka hukum nasional agar penanganan tidak terfragmentasi,” katanya.

    Sementara itu, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Faudzan Farhana menyoroti pentingnya pendekatan kemanusiaan dalam menangani perpindahan paksa serta mendorong pembentukan forum khusus di ASEAN melalui AIPA guna membahas isu Rohingya secara lebih konkret.

    Adapun Senior Protection Officer United Nations High Commissionerfor Refugees (UNHCR) Emily Bojovic menggarisbawahi pentingnya kejelasan prosedur tetap (SOP) bagi pemerintah daerah dalam menangani pengungsi, terutama di Aceh yang menjadi pintu masuk utama.

    FGD tersebut merupakan rapat tindak lanjut penyelesaian masalah pengungsi Rohingya yang kian mendesak dan membutuhkan penanganan bersama komunitas internasional

    FGD tersebut menyoroti sejumlah hal dalam merespons krisis kemanusiaan Rohingya, mulai dari keterbatasan kerangka kerja ASEAN, hingga kebutuhan akan perlindungan menyeluruh terhadap pengungsi di darat maupun yang masih terlantar di laut.

    Dalam kegiatan tersebut, turut dihadiri Wakil Ketua BKSAP DPR RI Ravindra Airlangga dan para anggota BKSAP DPR lainnya, yakni Melly Goeslaw, Ruby Chairana Syiffadia, Andina Thresia Narang, Amelia Anggraini, dan Eva Monalisa.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bukan Unggulan, Mungkinkah Paus Baru Datang dari Negara Non-Katolik?

    Bukan Unggulan, Mungkinkah Paus Baru Datang dari Negara Non-Katolik?

    Peringatan artikel ini memuat akhir dari film Conclave.

    Empat calon kuat dari ratusan kardinal berkumpul di ruangan yang terkunci dalam pertemuan yang rahasia yang bernama konklaf.

    Di tengah jalan, dua nama baru yang tidak diperhitungkan sebelumnya muncul dan menguat.

    Satu dari “dua kuda hitam” yang namanya bahkan hampir tak terdengar sebelum konklaf, akhirnya terpilih menjadi Paus yang baru, dan ia datang dari negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim.

    Tetapi ini hanya terjadi film fiksi produksi Hollywood Conclave yang mulai tayang tahun lalu dan memenangkan penghargaan Oscar.

    Konklaf yang sebenarnya baru akan digelar pada 7 Mei mendatang untuk memilih Paus baru menggantikan Paus Fransiskus, yang meninggal 21 April lalu,

    Konklaf adalah proses pertemuan para kardinal yang dilakukan secara tertutup dan rahasia di Kapel Sistina, Vatikan, untuk memilih Paus yang baru.

    Konklaf yang berbeda

    College of Cardinals yang tersebar di seluruh dunia saat ini berjumlah 252 orang.

    Dari jumlah ini, 135 orang di antaranya berhak dipilih dan memilih karena berusia kurang dari 80 tahun.

    Tapi karena dua orang sudah memberikan konfirmasi tidak akan hadir karena alasan kesehatan, angkanya menjadi 133.

    Berdasarkan sebaran geografis, College of Cardinals datang dari tujuh benua, 94 negara, 71 negara di antaranya memiliki kardinal elektor atau kardinal yang berhak dipilih dan memilih dalam konklaf.

    Eropa punya 53 kardinal elektor, sisanya berasal dari Asia sebayak 23 kardinal elektor dari Asia, 18 dari Afrika, 17 dari Amerika Selatan, 16 dari Amerika Utara, sementara dari kawasan Oceania dan Amerika Tengah masing-masing empat kardinal elektor.

    Associate Professor Joel Hodge, National Head of the School of Theology dari Australian Catholic University, mengatakan konklaf kali ini akan berbeda karena komposisi yang dihasilkan dari proses selama 70 tahun terakhir atas upaya Pope John Paul II and Benedict XVI.

    “Sekarang kita punya lebih banyak perwakilan dari luar Eropa,” katanya.

    “Memang perwakilan Eropa masih kuat, tapi ada juga negara-negara yang sebelumnya tidak pernah punya kardinal, misalnya Timor Leste, tetangga di Asia Tenggara, yang baru untuk pertama kalinya memiliki kardinal.”

    “Dia akan ikut pemilihan Paus untuk pertama kalinya. Ini peristiwa yang bersejarah,” kata Profesor Hodge kepada ABC.

    Bisa saja, tapi seberapa mungkin?

    Para kardinal dari Asia dan luar benua Eropa, termasuk Kardinal Filipina Luis Antonio Tagle, dianggap sosok yang bukan unggulan dalam konklaf.

    Meski demikian, faktanya Kardinal Tagle datang dari negara dengan mayoritas Katolik di Asia Tenggara.

    Karena tidak semua kardinal elector datang dari negara dengan mayoritas Katolik, skenario film fiksi Conclave merebak kembali: apakah mungkin Paus yang terpilih berasal dari negara yang mayoritasnya non-Katolik?

    Profesor Hodge menyebut kemungkinan itu selalu ada.

    “Saya pikir itu tentu saja mungkin. Bisa saja [yang menjadi Paus] adalah seseorang yang datang dari negara yang mayoritas penduduknya, bukan Katolik,” katanya.

    “Ini sangat tergantung dari tipe orangnya, teologinya, spiritualitasnya, dan tipe kepemimpinan mereka.”

    Ia menambahkan masalah geopolitik tentu akan “menjadi perhatian” para kardinal dalam arti Paus yang terpilih harus mampu mengelola hubungan yang sangat kompleks di seluruh dunia.

    Ia mengatakan meskipun negara dengan mayoritas Katolik umumnya menghasilkan lebih banyak panggilan, di mana para Kardinal berasal, Paus Fransiskus memilih kardinal dari negara-negara yang bukan mayoritas Katolik, seperti Mongolia, yang memiliki populasi Katolik yang sangat kecil.

    “Jadi itu tentu saja mungkin, tetapi seberapa besar kemungkinannya, kita lihat saja nanti,” katanya.

    “Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di dalam konklaf, karena seperti kata pepatah Italia, Anda masuk ke konklaf sebagai Paus, dan keluar sebagai Kardinal.”

    “Kadang-kadang memang bisa saja terjadi, mereka yang difavoritkan akhirnya terpilih. Dan di lain waktu, yang terjadi adalah kejutan. Jadi, ya, kita lihat saja nanti.”

    Yang terlemah dari yang bukan unggulan

    Faktanya, negara yang bukan mayoritas Katolik tidak melulu berarti minim aktivitas gereja, seperti yang pernah disampaikan Paus Fransiskus usai lawatan terakhirnya sebelum ia wafat.

    “Di Indonesia, hanya sekitar 10 persen penduduknya Kristiani, dan hanya tiga persen di antaranya Katolik, minoritas.”

    “Tapi yang saya temukan adalah gereja yang hidup dan dinamis, yang mampu menghidupi dan menyebarkan kebaikan Tuhan di negara yang memiliki budaya yang sangat beragam, dan pada saat yang sama juga memiliki jumlah umat Muslim terbesar di dunia,” ujar Paus Fransiskus di plaza St Pietro Basilica tahun lalu.

    Kardinal Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo adalah salah satu kardinal elektor yang menghadiri konklaf di Vatikan pekan depan.

    Tidak seperti kardinal negara tetangganya, nama Kardinal Indonesia yang berusia 74 tahun ini nyaris tidak pernah terdengar menjelang konklaf, mungkin karena Suharyo sendiri tidak pernah ingin menjadi Paus, meskipun ia cukup lantang dan progresif di Indonesia.

    Ketika pemerintah Indonesia berencana untuk memberikan izin tambang pada organisasi keagamaan, Kardinal Suharyo menolaknya.

    Ia menggarisbawahi kalau Konferensi Wali Gereja adalah ormas yang dibangun di atas hukum gereja, tidak boleh mencampuradukkan urusan agama dan bisnis.

    “Saya tidak akan minta izin tambang atau izin mendirikan rumah ibadah, saya hanya ingin pemerintah menjalankan perannya dengan baik,” kata Kardinal Suharyo.

    Ia juga dikenal membangun tim awam, beranggotakan para profesional Katolik yang ahli di berbagai bidang untuk memberikan masukan dan update, serta berdiskusi dengannya.

    Sekretaris Keuskupan Agung Jakarta Vincentius, Adi Prasojo, yang 12 tahun terakhir melayani dengan Romo Suharyo, mengatakan Uskup Agung Jakarta ini tidak punya ambisi.

    “Saya bisa pastikan hanya ada satu yang beliau pikirkan, yaitu pelayanan pada gereja,” ujarnya

    “Tidak punya misi kekuasaan atau jabatan, dan hanya memikirkan pelayanan kepada umat,” kata Romo Adi yang berada di Vatikan menjelang persiapan konklaf kepada ABC Indonesia.

    Pada kesempatan yang lain, Kardinal Suharyo mengatakan kalau “dipilih menjadi Paus itu bukan ambisi, bukan jenjang karir yang semakin naik, tapi persis sebaliknya.”

    “Kalau ada orang bercita-cita jadi Paus, dia itu, maaf ya, bodoh,” kata Kardinal Hardjoatmodjo kepada wartawan di Jakarta (28/04).

    Namun karena apa pun bisa terjadi dalam konklaf, Romo Adi mengatakan Kardinal Suharyo akan “menerimanya sebagai bentuk ketaatan” jika terpilih.

    Walau sama-sama berasal dari negara non-katolik, Kardinal Charles Maung Bo dari Myanmar relatif lebih dikenal dibanding Suharyo dan dianggap berpeluang dalam pemilihan Paus.

    “Ia banyak dibicarakan sebagai salah satu kandidat, meskipun saya pikir itu kecil kemungkinannya, tetapi ia harus menunjukkan kepemimpinan politik, spiritual, moral dalam situasi yang sangat sulit di Myanmar dan di bawah konflik sipil dan pemerintahan militer dan semua hal semacam itu,” kata Profesor Hodge.

    “Jadi, ia adalah orang yang mengesankan dan seseorang yang harus mengelola dan hidup dalam situasi yang sangat sulit dan memberikan bimbingan iman dan spiritual serta bimbingan moral.”

    Tetapi lagi-lagi, sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi di balik pintu yang terkunci itu.

    “Konklaf kali ini tampaknya akan lebih lama dari biasanya, butuh waktu karena sepertinya tidak ada calon yang dominan … yang disampaikan oleh media selama ini pun hanya prediksi,” kata Romo Adi.

    Dua konklaf yang terakhir berakhir dalam waktu dua hari, ketika satu calon memperoleh dua pertiga suara.

    Konklaf yang terlama terjadi selama hampir tiga tahun saat memilih pengganti Paus Klementius IV, dimulai pada November 1268 dan berakhir September 1271.

    Dan siapa pun yang keluar dari ruangan itu sebagai Paus yang baru, nantinya punya setumpuk pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

    “Tentu saja, seputar reformasi gereja, khususnya seputar reformasi keuangan dan seluruh perlindungan anak serta krisis pelecehan seksual dan investigasi kejahatan tersebut, itu adalah isu yang masih berlangsung,” kata Profesor Hodge.

  • Presiden undang PM Anwar Ibrahim untuk lawatan resmi ke Jakarta

    Presiden undang PM Anwar Ibrahim untuk lawatan resmi ke Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengundang Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim untuk lawatan resmi ke Jakarta dalam waktu dekat.

    PM Anwar mengungkapkan, undangan itu disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo saat keduanya berbincang-bincang melalui sambungan telepon pada Sabtu (3/5) malam.

    “Presiden Prabowo turut mengundang saya ke Jakarta bagi mengadakan Lawatan Rasmi dalam masa terdekat,” kata PM Anwar mengungkap isi pembicaraannya dengan Presiden Prabowo dalam akun media sosial resminya @anwaribrahim yang dikutip di Jakarta, Minggu.

    Dalam unggahan yang sama, PM Anwar menjelaskan dirinya dan Presiden Prabowo berdiskusi mengenai hubungan kerja sama Indonesia dan Malaysia di berbagai bidang. Presiden Prabowo dan PM Anwar meyakini kerja sama yang erat antara dua negara dapat membawa manfaat yang besar bagi rakyat Indonesia dan Malaysia.

    “Kami menyentuh keperluan kedua-dua negara sahabat ini untuk memperkukuh hubungan kerja sama meliputi pelbagai bidang. Saya dan Presiden Prabowo percaya hubungan erat Malaysia dan Indonesia ini dapat memberi manfaat buat rakyat keseluruhannya,” kata PM Anwar dalam Bahasa Melayu.

    Dalam sambungan telepon yang sama, PM Anwar dan Presiden Prabowo juga membahas persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Kuala Lumpur pada akhir Mei 2025. Malaysia selaku ketua ASEAN tahun ini akan menjadi tuan rumah KTT ASEAN 2025.

    “Kami juga menyentuh soal persiapan Sidang Kemuncak ASEAN 2025 di Kuala Lumpur pada hujung bulan ini,” kata PM Anwar membagikan isi percakapannnya dengan Presiden Prabowo.

    PM Anwar dan Presiden Prabowo pada minggu ini (30/4) juga berbicara melalui sambungan telepon bersama pemimpin negara ASEAN lainnya, yaitu Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, dan Perdana Menteri Laos Sonexay Siphandone.

    Dalam percakapan tingkat tinggi itu, PM Anwar mengungkap isi pembicaraan menyangkut tarif impor resiprokal Amerika Serikat, kemudian terkait situasi di Myanmar.

    PM Anwar, kepada Presiden Prabowo, PM Laos, dan Sultan Brunei, menekankan pentingnya sikap kolektif ASEAN untuk merespons kebijakan tarif impor resiprokal AS.

    “Selaku pengerusi ASEAN, Malaysia turut membawa suara kolektif rantau ini, khususnya membuka ruang rundingan buat semua negara anggota. Saya tekankan pentingnya ASEAN bertindak secara kohesif dalam semangat kesatuan untuk memperkukuh kedudukan bersama serta melindungi kepentingan jangka panjang rantau ini,” kata PM Anwar.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Indonesia–Thailand Sepakat Perkuat Penanganan TPPO dan Lindungi WNI – Halaman all

    Indonesia–Thailand Sepakat Perkuat Penanganan TPPO dan Lindungi WNI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, membahas isu perlindungan warga negara Indonesia (WNI) saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Thailand, Maris Sangiampongsa, di Bangkok, Thailand.

    Dalam pertemuan tersebut, kedua negara sepakat untuk memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) serta memperkuat upaya perlindungan terhadap warga negara masing-masing.

    Sebagaimana diketahui, Pemerintah Indonesia beberapa waktu lalu berhasil memulangkan ratusan WNI yang menjadi korban perdagangan manusia dari kawasan Myawaddy, perbatasan antara Myanmar dan Thailand.

    Para WNI tersebut awalnya berangkat secara mandiri dengan tujuan bekerja.

    Namun, setibanya di lokasi, mereka justru dipekerjakan tidak sesuai perjanjian awal dan dijerumuskan ke industri perjudian online serta sindikat penipuan daring (online scammer).

    “Saya mengapresiasi dukungan Pemerintah Thailand dalam pemulangan para WNI yang menjadi korban trafficking. Kita harus terus memperkuat kolaborasi untuk memberantas kejahatan transnasional ini,” ujar Sugiono dalam keterangan resmi Kementerian Luar Negeri RI, Sabtu (3/5/2025).

    Selain isu perlindungan WNI, kedua menteri juga sepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral ke tingkat kemitraan strategis.

    Di bidang ekonomi, Indonesia dan Thailand sepakat untuk memperluas akses pasar bagi produk-produk Indonesia, termasuk sektor pertanian, perikanan, dan UMKM. Keduanya juga mendorong kerja sama baru di bidang transisi energi hijau.

    Sugiono menyambut baik minat investor Thailand untuk menjalin kerja sama dengan sejumlah perusahaan strategis di Indonesia.

    “Langkah ini mencerminkan hubungan bilateral kita yang semakin erat, serta visi bersama untuk berkontribusi lebih besar bagi kawasan,” tegas Sugiono. (Tribunnews.com/Danang Triatmojo)