Negara: Myanmar

  • Hari Ini, Komisi I DPR “Fit and Proper Test” Calon Dubes RI

    Hari Ini, Komisi I DPR “Fit and Proper Test” Calon Dubes RI

    Hari Ini, Komisi I DPR “Fit and Proper Test” Calon Dubes RI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com

    Komisi I DPR RI
    menjadwalkan untuk melakukan
    fit and proper test
    atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap 24 calon Duta Besar Republik Indonesia (
    Dubes RI
    ) pada hari Sabtu (5/7/2025) ini.
    Selain pada Sabtu, uji kelayakan dan kepatutan tersebut juga dijadwalkan bakal berlangsung pada Minggu (6/7/2025).
    Anggota Komisi I
    DPR
    RI, Sukamta sebelumnya sudah mengonfirmasi jadwal
    fit and proper test
    tersebut.
    Bahkan, menurut dia, jadwal itu sudah direstui oleh pimpinan DPR RI.
    “Sudah diizinkan (pimpinan). Ya, Sabtu-Ahad besok akan dilakukan
    fit and proper
    di DPR terhadap 24
    calon Dubes
    ,” kata Sukamta kepada
    Kompas.com
    , Jumat (4/7/2025).
    Rencananya,
    fit and proper test

    calon dubes
    tersebut bakal diadakan di ruang Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan.
    Sebelumnya diberitakan, DPR RI telah menerima Surat Presiden (Surpres) berisi nama-nama calon duta besar untuk 24 negara dan organisasi internasional. Penerimaan surat diumumkan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rapat paripurna yang digelar pada Jumat kemarin.
    Puan menyebut, DPR RI akan menjalankan mekanisme pemilihan duta besar sesuai dengan aturan yang berlaku. Setelah menerima Surpres, pembahasan pertimbangan calon duta besar akan dilakukan oleh Komisi I DPR RI secara rahasia.
    Nantinya, hasil pembahasan komisi tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR untuk selanjutnya diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto.
    Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa nama-nama calon duta besar itu bersifat rahasia karena menyangkut dengan integritas.
    “Nama-nama yang diusulkan sudah merupakan pilihan yang terbaik. Karenanya kami berharap bahwa calon-calon tersebut bisa mewakili Indonesia di negara-negara tersebut dan bisa bekerja dengan sebaik-baiknya atas nama Indonesia,” kata Puan.
    Sebagaimana diketahui, ada 12 posisi dubes yang kosong, yakni Dubes RI untuk Amerika Serikat; Dubes RI untuk Jerman; Dubes RI untuk Korea Utara; Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Markas PBB Jenewa; PTRI di Markas PBB New York; Dubes RI untuk Meksiko; Dubes RI untuk Afghanistan; Dubes RI untuk Azerbaijan; Dubes RI untuk Libya; Dubes RI untuk Madagaskar; Dubes RI untuk Myanmar; dan Dubes RI untuk Polandia.
    Khusus untuk posisi Dubes AS telah kosong lama, yakni sejak 2023 lalu. Sosok terakhir yang menjadi Dubes AS adalah Rosan Roeslani.
    Ketiadaan Dubes Indonesia untuk AS ini menjadi sorotan saat Indonesia tengah menegosiasikan tarif impor atau tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump.
    Padahal, posisi Dubes dapat menjadi orang pertama di AS yang dapat mengantisipasi dinamika politik dan kebijakan perdagangan yang diambil Presiden Trump.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • WNI Ditahan Junta Myanmar, Wakil Ketua DPR Dorong Pemerintah Tempuh Jalur Diplomasi untuk Pembebasan

    WNI Ditahan Junta Myanmar, Wakil Ketua DPR Dorong Pemerintah Tempuh Jalur Diplomasi untuk Pembebasan

    WNI Ditahan Junta Myanmar, Wakil Ketua DPR Dorong Pemerintah Tempuh Jalur Diplomasi untuk Pembebasan
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad mendorong pemerintah segera mengambil langkah diplomatik untuk membebaskan warga negara Indonesia (
    WNI
    ) yang saat ini ditahan di Myanmar.
    Sebelumnya, ramai diberitakan di berbagai media sosial dan nasional terkait seorang selebgram Indonesia bernama Arnold Putra yang diduga telah ditahan oleh junta
    militer
    Myanmar karena dituduh mendukung gerakan oposisi bersenjata di negara tersebut.
    “Kami mendorong pemerintah untuk terus melakukan
    diplomasi
    bagi warga negara dan seluruh tumpah darah Indonesia,” tegas Dasco dilansir dari laman
    dpr.go.id
    , Kamis (3/7/2025).
    Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers usai memimpin Rapat Paripurna DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.
    Namun, jika jalur diplomasi menemui jalan buntu, Dasco menilai pemerintah perlu mempertimbangkan langkah alternatif melalui Operasi
    Militer
    Selain Perang (OMSP).
    Politisi Partai Gerindra itu menyatakan bahwa OMSP merupakan bagian dari mandat Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (
    UU TNI
    ) yang terbaru.
    “Itu ada di Undang-Undang TNI. Jika diplomasi gagal, kami akan mendorong pemerintah untuk mengeluarkan opsi OMSP. Operasi militer di luar perang telah dijamin dalam perundangan TNI yang baru,” ujarnya.
    Konferensi pers tersebut dihadiri oleh Ketua DPR RI Puan Maharani,
    Wakil Ketua DPR
    RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Adies Kadir, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Saan Mustopa, serta Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Cucun Ahmad Syamsurizal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Dorong Pemerintah Lakukan Diplomasi di Kasus Selebgram WNI di Myanmar

    DPR Dorong Pemerintah Lakukan Diplomasi di Kasus Selebgram WNI di Myanmar

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong pemerintah dan Badan Pertahanan Nasional (BPN) untuk segera melakukan tindakan penyelamatan Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditangkap otoritas Myanmar.

    Ketua DPR RI, Puan Maharani berujar bahwa seluruh WNI yang ada di luar negeri perlu mendapat perlindungan, terutama bila keselamatannya sedang terancam.

    “Sudah menjadi kewajiban dari pemerintah Indonesia untuk bisa menyelamatkan dengan cara apapun yang bisa dilaksanakan untuk menyelematkan seluruh warga negara Indonesia yang berada di luar negeri,” katanya dikutip, Jumat (4/7/2025).

    Sependapat, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad juga menuturkan DPR mendorong pemerintah agar terus berdiplomasi untuk menjaga WNI yang ada di luar negeri.

    “Khusus untuk Myanmar, kita mendorong pemerintah terus melakukan diplomasi untuk warga negara Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia,” katanya dalam kesempatan yang sama.

    Mengutip dari Antara pada Kamis (3/7/2025), sebelumnya seorang warga negara Indonesia (WNI) ditangkap di Myanmar atas tuduhan mendukung gerakan oposisi bersenjata di negara itu, telah divonis tujuh tahun penjara, menurut Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI.

    WNI berinisial AP itu diketahui ditangkap otoritas Myanmar pada 20 Desember 2024 dan didakwa melanggar Undang-Undang Anti-Terorisme, UU Keimigrasian, dan UU Perkumpulan yang Melanggar Hukum (Unlawful Associations Act).

    “Setelah melalui proses pengadilan, AP divonis tujuh tahun penjara,” kata Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Judha Nugraha, Selasa (1/7).

    Judha mengatakan bahwa AP, yang juga seorang selebgram (selebritas di Instagram), saat ini mendekam di Penjara Insein di Yangon, Myanmar.

  • Puan sebut pembahasan calon dubes secara rahasia sesuai tata tertib

    Puan sebut pembahasan calon dubes secara rahasia sesuai tata tertib

    Ketua DPR RI Puan Maharani. (ANTARA/ist)

    Puan sebut pembahasan calon dubes secara rahasia sesuai tata tertib
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 03 Juli 2025 – 19:59 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan pembahasan calon Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara sahabat dan organisasi internasional secara rahasia oleh Komisi I DPR RI melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sesuai dengan tata tertib yang berlaku di DPR.

    “Bukan kami rahasiakan, tapi tata tertibnya memang seperti itu,” kata Puan selepas menghadiri Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7).

    Untuk itu, dia meminta publik untuk tidak keliru dalam menangkap pembahasan Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Indonesia yang dilangsungkan secara tertutup oleh Komisi I DPR.

    “Jadi bukannya ini dirahasia-rahasiain, aturannya memang tadi juga dalam paripurna, saya membacakan sesuai dengan tata tertib akan dibahas secara rahasia tanpa menyebut nama, kemudian akan dilakukan fit and proper, setelah itu selesai baru akan diumumkan,” ucapnya.

    Puan pun meminta publik untuk menunggu hasil uji kelayakan dan kepatutan yang digelar Komisi I DPR terhadap nama-nama calon Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Indonesia tersebut.

    “Nanti dalam fit and proper itu kan akan dinyatakan bagaimana nanti kemudian Komisi I menyatakan apakah orang tersebut pantas, tidak pantas, boleh diajukan atau tidak diajukan, dan lain-lain sebagainya,” katanya.

    Dia menegaskan bahwa Komisi I DPR lah yang berwenang untuk mengumumkan nama-nama calon Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Indonesia yang lolos uji kelayakan dan kepatutan.

    “Itu ranah Komisi I untuk menyebutkan bagaimana orang tersebut apakah bisa lanjut dari calon menjadi duta besar atau tidak, ya silakan nanti,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, dia menyebut apabila nama-nama tersebut bocor ke publik sebelum diumumkan Komisi I DPR maka hal itu di luar kewenangan pihaknya.

    “Nanti akan diumumkan bahwa negara ini, walaupun nanti mungkin akan bocor, tapi bukan kami yang akan mengumumkan,” tuturnya.

    Dia lantas berkata, “Jadi memang karena aturannya seperti itu. Jadi nggak ada rahasia-rahasiaan dalam artian rahasia. Itu aturan dalam tata tertib.”

    Terpisah, Puan mengatakan bahwa calon Duta Besar yang akan diproses melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi I DPR RI disiapkan untuk ditempatkan di 24 negara.

    Adapun 12 posisi dubes yang hingga saat ini belum terisi, yaitu Dubes RI untuk Amerika Serikat, Dubes RI untuk Jerman, Dubes RI untuk Korea Utara, Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Markas PBB Jenewa.

    Kemudian PTRI di Markas PBB New York, Dubes RI untuk Meksiko, Dubes RI untuk Afghanistan, Dubes RI untuk Azerbaijan, Dubes RI untuk Libya, Dubes RI untuk Madagaskar, Dubes RI untuk Myanmar, dan Dubes RI untuk Polandia.

    Sumber : Antara

  • GAPKI harap EUDR kembali dipertimbangkan demi petani kecil

    GAPKI harap EUDR kembali dipertimbangkan demi petani kecil

    Bagi Indonesia yang merupakan produsen dan eksportir minyak kelapa sawit terbesar di dunia, implikasi EUDR sangat mendalam,

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) Eddy Martono berharap kebijakan Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR) dapat kembali dipertimbangkan dan ditunda agar tidak berdampak kepada petani-petani kecil (smallholders).

    “Saya terus terang berharap, kalau memungkinkan, ya, di-postponed (tunda) lagi, supaya kita sambil mempersiapkan diri. Karena yang paling tidak siap adalah smallholder. Sedangkan kita juga terkena dampaknya (sebagai) perusahaan,” kata Eddy saat ditemui di Jakarta, Kamis.

    Menurut Eddy, implementasi EUDR bisa menjadi masalah ketika Indonesia melakukan ekspor ke negara-negara Uni Eropa.

    “Bagi Indonesia yang merupakan produsen dan eksportir minyak kelapa sawit terbesar di dunia, implikasi EUDR sangat mendalam,” ujar dia.

    Adapun EUDR sendiri mengharuskan perusahaan untuk memastikan bahwa produk yang mereka tempatkan di pasar Uni Eropa bebas dari deforestasi.

    Artinya, produk tersebut tidak diproduksi di lahan yang telah mengalami deforestasi atau berkontribusi terhadap degradasi hutan.

    Sementara itu, dalam daftar negara dengan risiko deforestasi yang dirilis oleh Komisi Eropa, Mei 2025, Indonesia masuk ke dalam kategori risiko standar.

    Dalam daftar yang sama, Rusia, Belarus, Korea Utara, dan Myanmar merupakan empat negara yang masuk ke kategori risiko tinggi.

    Sedangkan, 27 anggota Uni Eropa, Amerika Serikat, dan China masuk ke dalam daftar risiko rendah deforestasi yang akan dikecualikan dalam pengecekan cukai serta penelusuran asal barang.

    “Kalau menurut saya, sekarang sebenarnya untuk sementara di awal ini dengan standard risk atau medium risk itu sudah menurut saya bagus, itu sudah bagus,” kata Eddy.

    “Tapi kalau memang nanti ternyata diberlakukan khusus untuk negara-negara EU dan petani EU maupun Amerika dengan zero risk, kita harus react, komplain, dan kompak, karena itu adalah diskriminasi,” ujarnya menambahkan.

    Lebih lanjut, Eddy menilai adanya Sertifikasi Berkelanjutan Minyak Sawit (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) juga menjadi momentum untuk mempersiapkan dan memperbaiki tata kelola dalam negeri.

    “Yang harus kita benahi sebenarnya, di internal kita sendiri, aturan-aturannya,” kata dia.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dasco dorong pemerintah terus berdiplomasi selamatkan WNI di Myanmar

    Dasco dorong pemerintah terus berdiplomasi selamatkan WNI di Myanmar

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendorong pemerintah untuk terus berdiplomasi guna menyelamatkan warga negara Indonesia yang ditahan di Myanmar.

    Dasco mengatakan pemerintah perlu melindungi warga negara Indonesia (WNI) beserta seluruh tumpah darah Indonesia.

    “Khusus untuk Myanmar, kita mendorong pemerintah untuk terus melakukan diplomasi,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Apabila diplomasi gagal, dia mengatakan bahwa DPR RI juga mendorong pemerintah untuk mengeluarkan opsi lain guna menyelamatkan WNI tersebut.

    Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan demi menyelamatkan WNI tersebut karena keselamatan WNI di luar negeri tetap menjadi kewajiban pemerintah.

    “Sudah menjadi kewajiban dari pemerintah Indonesia untuk bisa menyelamatkan dengan langkah-langkah apapun yang bisa dilaksanakan,” kata Puan.

    Sebelumnya, seorang warga negara Indonesia (WNI) yang ditangkap di Myanmar atas tuduhan mendukung gerakan oposisi bersenjata di negara itu telah divonis tujuh tahun penjara, menurut Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI.

    WNI berinisial AP itu diketahui ditangkap otoritas Myanmar pada 20 Desember 2024 dan didakwa melanggar Undang-Undang (UU) Anti-Terorisme, UU Keimigrasian, dan UU Perkumpulan yang Melanggar Hukum (Unlawful Associations Act).

    “Setelah melalui proses pengadilan, AP divonis tujuh tahun penjara,” kata Direktur Pelindungan WNI Kemenlu RI Judha Nugraha, Selasa (1/7).

    Judha mengatakan bahwa AP, yang juga seorang selebgram (selebritas di Instagram), saat ini mendekam di Penjara Insein, Yangon, Myanmar.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 2
                    
                        Selebgram Ditahan di Myanmar, Dasco Minta Pemerintah Teruskan Diplomasi
                        Nasional

    2 Selebgram Ditahan di Myanmar, Dasco Minta Pemerintah Teruskan Diplomasi Nasional

    Selebgram Ditahan di Myanmar, Dasco Minta Pemerintah Teruskan Diplomasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua DPR
    Sufmi Dasco Ahmad
    mendorong pemerintah untuk terus menggulirkan diplomasi atas kasus selebgram Indonesia berinisial AP yang ditangkap oleh Junta Myanmar.
    Menurut Dasco, diplomasi harus dijalankan karena pemerintah wajib melindungi segenap warga negara Indonesia.
    “Khusus untuk Myanmar, kita mendorong pemerintah untuk terus melakukan diplomasi. Untuk warga negara Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2025).
    Sebelumnya, Direktur Jenderal Perlindungan WNI Kemenlu Judha Nugraha menyebutkan bahwa AP dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara setelah menjalani proses peradilan di Myanmar.
    Judha menjelaskan, AP kini tengah menjalani hukuman di Insein Prison yang berlokasi di Yangon, Myanmar.
    Ia dipenjara setelah dituduh masuk Myanmar secara ilegal dan bertemu dengan kelompok bersenjata yang dianggap organisasi terlarang oleh otoritas setempat.
    AP didakwa melanggar Undang-Undang Anti-Terorisme, Undang-Undang Keimigrasian 1947, dan Section 17(2) Unlawful Associations Act.
    “Kementerian Luar Negeri RI dan KBRI Yangon tengah menangani kasus seorang WNI dengan inisial AP yang ditangkap otoritas Myanmar pada tanggal 20 Desember 2024,” ujar Judha kepada
    Kompas.com
    , Selasa (1/7/2025).
    Judha menjelaskan, KBRI Yangon telah melakukan berbagai upaya perlindungan sejak AP ditangkap pada 20 Desember 2024.
    Hal tersebut dilakukan dengan mengirimkan nota diplomatik dan melakukan akses kekonsuleran serta pendampingan langsung saat pemeriksaan.
    Selain itu, KBRI Yangon juga memastikan pembelaan pengacara serta memfasilitasi komunikasi antara AP dan keluarganya.
    Setelah vonis berkekuatan hukum tetap (inkracht), upaya non-litigasi juga dilakukan Kemlu dan KBRI Yangon melalui fasilitas permohonan pengampunan dari pihak keluarga.
    “Kemenlu dan KBRI Yangon akan terus memonitor kondisi AP selama menjalani hukuman penjara,” kata Judha.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cerita WNI Dibui 7 Tahun di Myanmar karena Bertemu Kelompok Bersenjata

    Cerita WNI Dibui 7 Tahun di Myanmar karena Bertemu Kelompok Bersenjata

    Jakarta

    Seorang warga negara Indonesia berinisial AP divonis tujuh tahun penjara oleh pengadilan Myanmar setelah dituduh memasuki wilayah tersebut secara ilegal dan bertemu kelompok bersenjata yang dikategorikan sebagai organisasi terlarang oleh otoritas setempat.

    Direktur Perlindungan WNI Kemlu Indonesia, Judha Nugraha, menjelaskan AP dikenakan dakwaan melanggar Undang-Undang Anti-Terorisme, Undang-Undang Keimigrasian 1947, dan Section 17(2) Unlawful Associations Act.

    Sejak awal penangkapan pada 20 Desember 2024, sambung Judha, KBRI Yangon telah melakukan berbagai upaya perlindungan, antara lain mengirimkan nota diplomatik, melakukan akses kekonsuleran dan pendampingan langsung saat pemeriksaan.

    Selain itu, memastikan pembelaan pengacara serta memfasilitasi komunikasi antara AP dan keluarganya.

    “Setelah melalui proses pengadilan, AP divonis tujuh tahun penjara. Saat ini AP menjalani hukuman penjara di Insein Prison, Yangon, Myanmar,” ujar Judha dalam keterangan tertulis kepada BBC News Indonesia, Selasa (01/07).

    Getty Images/Somrerk KosolwitthayanantSejumlah anggota Organisasi Pertahanan Nasional Karen dipotret Mei 2022 di perbatasan Thailand-Myanmar. Kelompok ini dicap sebagai pemberontak oleh pemerintah junta militer Myanmar.

    Setelah vonis berkekuatan hukum tetap (inkracht), upaya non-litigasi juga dilakukan Kemlu dan KBRI Yangon melalui fasilitasi permohonan pengampunan dari pihak keluarga.

    Siapa AP?

    Anggota Komisi I DPR, Abraham Sridjaja, menyebut seorang warga negara Indonesia diduga ditahan di Myanmar karena mendanai kelompok pemberontak di negara itu.

    Dalam rapat kerja bersama Kementerian Luar Negeri, dia meminta Menteri Luar Negeri Sugiono untuk menindaklanjuti informasi tersebut.

    “Terkait dengan warga negara kita di Myanmar, ada satu warga negara kita di Myanmar yang ditahan oleh pemerintah Myanmar. Kemarin kami sudah komunikasi dengan [Direktur Perlindungan WNI Kemlu] Pak Judha Nugraha, dia ditahan karena terkait dengan imigrasi,” papar Abraham dalam rapat, Senin (30/06).

    Dia juga bilang WNI yang ditahan itu merupakan anak muda berusia 33 tahun dan disebut sebagai pembuat konten di media sosial.

    Abraham berharap pemerintah dapat mengambil tindakan untuk memulangkan orang tersebut.

    “Bisa diberikan amnesti atau dideportasi, karena dia dituduh mendanai pemberontak Myanmar.”

    “Padahal dia tidak ada niat untuk seperti itu, dia hanya selebrgam suka bikin konten, alangkah baiknya bisa diperjuangkan untuk bisa dikembalikan ke Indonesia.”

    Ketika ditanya soal penangkapan AP, juru bicara militer Myanmar, Jenderal Zaw Min Tun, mengaku dirinya tidak mengetahuinya.

    Menurut sumber BBC Burma yang menolak identitasnya diungkap atas alasan keamanan, AP datang ke Myanmar untuk menghadiri pernikahan temannya.

    “Dia menunjukkan foto-foto bersama anggota KNU di pernikahan tersebut. Rupanya ada orang di situ menginformasikan hal itu ke aparat Myanmar yang berujung pada penangkapannya,” kata sumber BBC Burma.

    KNU adalah Karen National Union (Persatuan Nasional Karen), salah satu kelompok etnis yang menandatangani kesepakatan dengan militer Myanmar sebelum kudeta pada 2021 lalu.

    Sejak kudeta, KNU berseberangan dengan militer Myanmar. Bahkan, sayap bersenjata KNU bernama KNLA dan KNDO melakukan perlawanan terhadap militer Myanmar. KNU juga turut membantu Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF), sayap bersenjata pemerintahan sipil Myanmar (NUG) yang digulingkan militer.

    Apa yang terjadi di Myanmar?

    Myanmar jatuh dalam perang saudara sejak berada di bawah kekuasaan militer.

    Setelah beberapa dekade dikuasai pemerintah junta dan mengalami penindasan brutal, kelompok-kelompok etnik bersama dengan pasukan pemberontak melakukan perlawanan yang membuat kekuasaan junta melemah.

    Dua pertiga negara bagian telah jatuh ke tangan gerakan perlawanan.

    Perang saudara tersebut juga memakan korban jiwa.

    Sejak kudeta militer pada 2021, konflik telah menewaskan puluhan ribu orang, termasuk anak-anak.

    Kudeta itu memicu protes besar-besaran dari masyarakat sipil. Ribuan orang turun ke jalan setiap hari menuntut pemerintahan sipil kembali memerintah negara.

    Aksi yang mulanya dianggap sebagai aksi pembangkangan sipil segera berkembang menjadi pemberontakan yang meluas dan melibatkan kelompok pro-demokrasi serta pemberontak etnisyang akhirnya memicu perang saudara.

    Empat tahun kemudian, pertempuran sengit terus berlanjut antara militer di satu sisi, serta kelompok etnis dan kelompok perlawanan bersenjata di sisi lain.

    Junta militer yang telah mengalami kekalahan terus-menerus nan memalukan serta kehilangan sebagian besar wilayah, semakin mengandalkan serangan udara untuk menghancurkan perlawanan terhadap kekuasaan mereka.

    Ketika gempa bumi berkekuatan 7,7 skala richter mengguncang Myanmar pada April lalu, pemerintahan junta terus melancarkan serangan udara ke beberapa negara yang menyasar kelompok pemberontak.

    ‘Ada ribuan kelompok bersenjata di Myanmar’

    Konflik yang pecah di Myanmar sejak kudeta militer tahun 2021 sangat kompleks, menurut riset lembaga pemantau Armed Conflict Location & Event Data (ACLED). Pada 1 Februari 2021, militer menjatuhkan pemerintahan pimpinan Liga Nasional untuk Demokrasi, sebuah partai yang pernah dipimpin Aung San Suu Kyi.

    Menurut riset ACLED, setidaknya terdapat 2.600 kelompok non-pemerintah yang terlibat dalam konflik bersenjata di Myanmar.

    “Mayoritas kelompok itu dibentuk oleh kelompok penentang kudeta yang tidak mau lagi melakukan perlawanan secara damai untuk menentang dugaan penahanan sistematis, kekerasan, dan pembunuhan terhadap warga yang berdemonstrasi,” demikian catatan ACLED dalam riset mereka.

    Hingga saat ini belum ada informasi resmi dari pemerintah Indonesia tentang kelompok bersenjata yang dikunjungi oleh AP.

    Sejumlah kelompok bersenjata yang selama ini diketahui publik karena aksi mereka terhadap junta militer Myanmar, antara lain Arakan Army, Arakan Liberation Army, Chin National Army, Three Brotherhood Alliance, Kachin Independence Army, Karen National Liberation Army, dan Ta’ang National Liberation Army.

    Merujuk investigasi BBC, saat ini pemerintah militer Myanmar hanya menguasai 21 persen wilayah negara itu, sementara “kelompok pemberontak” dan tentara etnis menguasai 42 persen.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menanti diplomasi Indonesia di KTT BRICS 2025

    Menanti diplomasi Indonesia di KTT BRICS 2025

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menanti diplomasi Indonesia di KTT BRICS 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 03 Juli 2025 – 00:05 WIB

    Elshinta.com – Rio de Janeiro, Brasil, bersiap menjadi panggung diplomasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS yang melibatkan delegasi dari 10 negara anggota penuh dan sembilan negara mitra, saat mereka berkumpul pada 6-7 Juli 2025.

    BRICS yang merupakan akronim dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, telah berkembang menjadi kekuatan ekonomi dan politik yang signifikan. Kelompok ini mewakili lebih dari 40 persen populasi dunia dan sekitar sepertiga produk domestik bruto (PDB) global.

    Kelompok negara berkembang BRICS, yang kini diperkuat dengan penambahan anggota baru, termasuk Indonesia, semakin mengukuhkan posisinya sebagai kekuatan signifikan di panggung global.

    BRICS tidak hanya menjadi penyeimbang ekonomi, tetapi juga pendorong utama terciptanya tatanan dunia yang lebih adil di tengah pengaruh dominasi historis negara-negara Barat.

    Dengan masuknya Iran, Mesir, Etiopia, dan Uni Emirat Arab, serta bergabungnya Indonesia secara resmi sejak 6 Januari 2025, BRICS kini diperkuat 10 negara anggota penuh, meningkatkan bobot ekonomi dan demografi kelompok tersebut.

    Selain itu, banyak anggota BRICS adalah produsen utama komoditas penting global, mulai dari energi, mineral, produk pertanian, hingga sumber daya manusia yang melimpah.

    Dana Moneter Internasional (IMF) mencatat BRICS menyumbang sekitar 37,3 persen terhadap PDB global pada 2024, melampaui capaian G7 (AS, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Prancis) yang menyumbang 30 persen terhadap PDB global.

    Bagi dosen di Departemen Hubungan Internasional Universitas Bakrie, Sellita Selli, BRICS bukan tentang alternatif, tetapi mengenai tata kelola global baru yang menyeimbangkan kekuatan antara Barat dan Selatan Global yang baru.

    BRICS telah mengukuhkan posisinya sebagai pemain kunci dalam pasar komoditas global, terutama melalui ekspor minyak mentah dan produk pertanian.

    China, sebagai mesin ekspor utama BRICS, membanjiri pasar dunia dengan berbagai produk, mulai dari tekstil hingga elektronik. Kehadiran kolektif BRICS sebagai eksportir dan importir utama menjadi mitra tidak terpisahkan dalam rantai pasok global.

    Tidak hanya sebagai pemasok, negara-negara BRICS juga merupakan pasar impor yang sangat penting, mengonsumsi berbagai bahan baku, mesin, dan teknologi. India, misalnya, adalah importir besar bahan bakar mineral serta besi dan baja, sementara Rusia, selain menguasai ekspor energi, juga mengimpor beragam produk pangan.

    Bagi Indonesia, hubungan perdagangan dengan BRICS sangatlah vital. Pada tahun 2024, ekspor Indonesia ke BRICS mencapai 84,37 miliar AS, dengan ekspor non-migas menyumbang 33,91 persen dari total ekspor non-migas Indonesia.

    Di tengah sorotan terhadap dinamika ekonomi dan geopolitik dunia, posisi Indonesia, sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi terkuat di Asia Tenggara yang menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif, akan menjadi topik menarik untuk dicermati.

    Peluang kerja sama

    Data IMF pada 2024 menempatkan Indonesia di peringkat lima PDB per kapita dari 11 negara Asia Tenggara. Dengan PDB per kapita sebesar 5.270 dolar AS, Indonesia berada di bawah Singapura ($88.450), Brunei Darussalam ($35.110), Malaysia ($13.310), dan Thailand ($7.810).

    Peringkat ini menempatkan Indonesia di segmen tengah, di atas Vietnam ($4.620), Filipina ($4.130), dan negara-negara lain yang PDB per kapitanya jauh lebih rendah, seperti Kamboja, Laos, Timor-Leste, dan Myanmar.

    Angka ini menunjukkan bahwa Indonesia telah melampaui fase pembangunan awal, namun masih menghadapi tantangan dalam mendorong kesejahteraan yang lebih merata di seluruh lapisan masyarakatnya.

    Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa yang berada di jalur perdagangan maritim global antara Samudra Hindia dan Pasifik, Indonesia berada di gerbang pasar domestik bagi negara-negara BRICS dalam mencari peluang ekspor maupun investasi.

    Indonesia kaya akan berbagai sumber daya alam, termasuk nikel, batu bara, minyak kelapa sawit, dan banyak mineral kritis lainnya.

    Teranyar, adalah proyek pembangunan Ekosistem Industri Baterai Listrik Terintegrasi Konsorsium Antam-IBC-CBL di Kawasan Artha Industrial Hills (AIH) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Minggu (29/6), sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional dalam rangka mewujudkan swasembada energi Indonesia.

    Proyek yang mencakup area seluas 3.023 hektare ini memiliki nilai investasi sebesar 5,9 miliar dolar AS dari hulu hingga hilir, serta diproyeksikan menyerap hingga 8.000 tenaga kerja, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung.

    Dalam sambutannya pada acara peresmian itu, Presiden menyampaikan bahwa proyek tersebut menjadi bagian dari upaya besar bangsa dalam menjalankan hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

    Proyek hilirisasi terbesar di Asia Tenggara itu relevan bagi negara-negara BRICS sebagai rantai pasok bahan baku industri otomotif, terutama dalam konteks transisi energi dan pengembangan teknologi yang kini selaras dengan harapan KTT BRICS.

    Hubungan bilateral

    Sejak resmi menjadi anggota penuh BRICS, Indonesia kini berada di ambang era baru kerja sama ekonomi. Meskipun status keanggotaan penuh masih terbilang baru, hubungan bilateral yang kuat dengan negara-negara anggota BRICS telah menjadi modal awal dan gerbang menuju kolaborasi yang lebih dalam.

    Ada beberapa bentuk kerja sama konkret yang sebelumnya telah dan sedang bergerak menuju realisasi bersama sejumlah negara BRICS.

    Salah satu keuntungan nyata dari keanggotaan BRICS adalah akses langsung Indonesia ke New Development Bank (NDB). NDB, yang didirikan oleh BRICS adalah lembaga keuangan yang fokus membiayai proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan.

    Bagi Indonesia, ini berarti peluang baru untuk mendapatkan pendanaan bagi proyek-proyek skala besar, seperti inisiatif transisi energi, hingga pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

    NDB dikenal dengan syarat pinjamannya yang seringkali lebih fleksibel dibandingkan lembaga keuangan tradisional, memberikan opsi pembiayaan yang lebih beragam bagi Indonesia.

    Sebelum menjadi anggota penuh, hubungan dagang dan investasi Indonesia dengan negara-negara, seperti China, India, dan Rusia, sudah terjalin dengan baik. Dengan status keanggotaan di BRICS, kerja sama ini diproyeksikan akan semakin diperkuat.

    Diharapkan ada peningkatan investasi langsung dari negara-negara BRICS ke Indonesia, terutama di sektor manufaktur, pertambangan dengan fokus pada hilirisasi dan energi terbarukan. Sebaliknya, produk komoditas kunci Indonesia, seperti minyak sawit dan karet juga berpotensi menemukan pasar yang lebih besar di negara-negara BRICS.

    Keamanan energi dan transisi menuju energi bersih adalah isu krusial bagi negara-negara BRICS. Indonesia, sebagai produsen energi, dapat mempererat kerja sama pasokan dengan anggota lain. Namun, potensi terbesar ada pada pengembangan energi terbarukan.

    Ada ruang luas untuk kolaborasi dalam proyek-proyek tenaga surya, angin, dan hidro. Transfer teknologi dari China dan India, yang merupakan pemimpin global dalam inovasi energi bersih, akan sangat vital bagi ambisi energi hijau Indonesia.

    Selain itu, potensi kerja sama teknologi juga meluas ke sektor digital, kecerdasan buatan (AI), fintech, dan e-commerce, membuka peluang bagi kolaborasi antara startup di negara-negara anggota.

    Politik bebas aktif

    Diplomasi Indonesia di KTT BRICS 2025 juga tidak akan lepas dari tantangan. Dinamika geopolitik global yang kompleks, persaingan antarblok kekuatan, dan perbedaan kepentingan di antara anggota BRICS sendiri memerlukan pendekatan yang hati-hati dan strategis dari delegasi Indonesia.

    Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyatakan bahwa keikutsertaan ini selaras dengan diplomasi luar negeri RI yang bebas aktif, yaitu mengambil peran, tanpa terjebak blok geopolitik.

    Keseimbangan antara menjaga hubungan baik dengan semua kekuatan besar dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip politik luar negeri yang independen akan menjadi kunci.

    Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan tampil di Konferensi Tingkat Tinggi BRICS pada 6-7 Juli 2025 di Rio De Jeniro, Brasil, seusai menuntaskan kunjungan resmi ke Kerajaan Arab Saudi.

    Publik menanti narasi diplomasi Indonesia yang adaptif, memastikan bahwa kehadiran di KTT BRICS 2025 di Rio de Janeiro benar-benar memberikan nilai tambah bagi kemajuan bangsa dan kontribusi bagi perdamaian serta kemakmuran global.

    Sumber : Antara

  • Selebgram WNI Ditahan Junta Myanmar, Dituduh Bertemu Kelompok Bersenjata

    Selebgram WNI Ditahan Junta Myanmar, Dituduh Bertemu Kelompok Bersenjata