Xcloud.id

Negara: Myanmar

  • Jungkir Balik RI Lobi Tarif Impor AS, Berbuah Manis?

    Jungkir Balik RI Lobi Tarif Impor AS, Berbuah Manis?

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah negara saat ini sedang disibukkan dengan negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) dengan tujuan diberikan tarif yang lebih rendah oleh Presiden Donald Trump. Indonesia pun menjadi salah satu negara yang terus mengupayakan lobi dagang dengan Negara Adidaya itu.

    Indonesia masih di bawah ancaman penerapan tarif resiprokal sebesar 32% yang diumumkan Trump pada April tahun ini. Trump memberi 90 hari waktu negosiasi untuk menurunkan tarif tersebut. Jika tidak ditemukan kesepakatan maka tarif tersebut akan berlaku pada 9 Juli 2025.

    Bahkan, terbaru Trump mengancam akan kenakan tarif tambahan sebesar 10% ke negara mana pun yang dianggap sejalan dengan kebijakan anti-Amerika yang diusung BRICS. Indonesia sendiri termasuk negara yang hadiri KTT BRICS di Brasil.

    Pada awal-awal masa negosiasi usai pengumuman ancaman tarif pada awal April 2025, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka telah bertemu dengan US Trade Representative (USTR) maupun US Secretary of Commerce untuk bernegosiasi soal tarif Trump.

    “Pembahasan ini guna mendiskusikan opsi yang ada terkait kerja sama bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat yang kita berharap bahwa situasi daripada perdagangan yang kita kembangkan bersifat adil dan imbang,” tutur Airlangga dalam konferensi pers secara daring, Jumat (18/4/2025).

    Adapun dalam pertemuan tersebut, belum ada kesepakatan akhir dan baru disepakati kerangka acuan negosiasi.

    Kedua pihak optimistis untuk menemukan titik temu dan jalan terbaik terkait negosiasi tarif yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Indonesia telah menawarkan konsensi kepada AS, mulai dari peningkatan impor hingga kemudahan investasi dan bisnis.

    Tak hanya itu, pemerintah juga berencana untuk melakukan investasi di AS melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara dalam rangka negosiasi tarif resiprokal.

    Airlangga menyampaikan bahwa upaya tersebut menjadi satu dari sederet tawaran yang diajukan pemerintah Indonesia. “[Perjanjian tersebut termasuk] terkait dengan rencana investasi, termasuk di dalamnya oleh BUMN dan Danantara,” tutur Airlangga dalam konferensi pers terkait perkembangan negosiasi tarif Trump di kantornya, Kamis (3/7/2025).

    Bahkan, usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di KTT BRICS yang dilaksanakan di Rio de Janeiro, Brasil pada Minggu (6/7/2025), Airlangga segera terbang ke AS untuk melanjutkan negosiasi tarif.

    Pengumuman Trump

    Namun, di tengah proses negosiasi intens yang sedang berjalan, Trump mengumumkan tetap mengenakan tarif impor sebesar 32% ke barang-barang asal Indonesia.

    Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengungkapkan bahwa pengumuman tarif tersebut sebenarnya di luar dugaan pemerintah, mengingat tenggat waktu perundingan baru akan jatuh pada 9 Juli 2025. Kendati demikian, Trump sudah mengumumkan tarif baru pada 7 Juli 2025 waktu AS.

    “Tentu kita juga surprise [terkejut] ya dengan keputusan ini, karena keluar lebih cepat sebelum tanggal 9. Tapi kami melihat pemerintah AS saat ini tampaknya mempertimbangkan secara global, bukan lagi per negara,” ujar Haryo dalam keterangan pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2025).

    Dia menuturkan bahwa notabenenya seluruh dokumen dan data yang diminta AS sebenarnya sudah disampaikan lengkap oleh Indonesia dalam proses negosiasi yang berjalan selama beberapa pekan terakhir.

    Hanya saja, pemerintah menyadari bahwa keputusan akhir ada di tangan Trump. Meski begitu, pemerintah menilai proses negosiasi belum berakhir. Haryo mengingatkan bahwa surat yang ditulis Trump ke Presiden Prabowo Subianto menyebut masih ada ruang pembicaraan lebih lanjut, setidaknya sampai tarif 32% berlaku pada 1 Agustus 2025.

    “Kesempatan masih terbuka. Kita kembali menyampaikan bahwa Indonesia saat ini sangat penting, sehingga perlu mendapatkan prioritas,” ungkapnya.

    Pemerintah pun masih berupaya keras melobi AS untuk menurunkan tarif resiprokal 32% yang sebelumnya diumumkan Presiden AS Donald Trump.

    Dia menegaskan bahwa angka 32% tersebut belum final karena masih ada ruang negosiasi yang terbuka, setidaknya sebelum berlaku pada 1 Agustus 2025 seperti yang diumumkan Trump.

    “Targetnya kita [setara dengan yang] rendah di Asean atau mungkin lebih rendah,” ujar Haryo.

    Adapun, tarif resiprokal 32% untuk Indonesia lebih rendah dari yang dikenai Trump atas Kamboja, Myanmar (40%), Laos (40%), Kamboja (36%), dan Thailand (36%). Hanya saja, tarif Indonesia itu lebih tinggi dari Malaysia (25%), Brunei Darussalam (24%), Vietnam (20%), Filipina (17%), dan Singapura (10%).

  • 6 Update Perang Dagang: Trump Ancam Tarif 200%-Airlangga Datang ke AS

    6 Update Perang Dagang: Trump Ancam Tarif 200%-Airlangga Datang ke AS

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perang dagang global kembali memanas setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan gelombang baru tarif impor terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia.

    Langkah agresif ini menambah ketegangan global dan memicu respons cepat dari berbagai negara serta pelaku pasar.

    Berikut enam perkembangan terbaru seputar perang dagang Trump hingga Rabu (9/7/2025):

    1. Trump Kenakan Tarif Tembaga dan Obat, Ancaman hingga 200%

    Dalam rapat kabinet Gedung Putih pada Selasa (7/7/2025), Trump mengumumkan rencana mengenakan tarif 50% untuk impor tembaga dan mengancam tarif hingga 200% untuk produk farmasi.

    “Hari ini kita bahas tembaga,” ujar Trump, dikutip AFP. “Kita juga akan membuat pengumuman soal farmasi… Mereka akan dikenai tarif sangat tinggi, seperti 200%.”

    Meski begitu, tarif untuk farmasi disebut tidak langsung berlaku. Pemerintah AS akan memberikan masa transisi 12-18 bulan. Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick mengatakan, kebijakan tarif farmasi dan semikonduktor masih dalam tahap finalisasi, dan studi pendukung akan selesai akhir bulan ini.

    2. Malaysia Kritik Tarif Trump, ASEAN Waswas

    Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyindir keras kebijakan tarif terbaru Trump dalam pertemuan para diplomat ASEAN di Kuala Lumpur.

    “Alat yang dulunya digunakan untuk menghasilkan pertumbuhan kini digunakan untuk menekan, mengisolasi, dan membatasi,” kata Anwar. Ia menilai tarif, pembatasan ekspor, dan hambatan investasi kini berubah menjadi senjata persaingan geopolitik.

    Pernyataan ini muncul saat Menlu AS Marco Rubio dijadwalkan menghadiri forum ASEAN dua hari di Malaysia, mulai Kamis (10/7/2025).

    3. Airlangga Bertolak ke AS, Bahas Tarif Impor RI 32%

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan bertemu tiga pejabat penting AS: Mendag Howard Lutnick, Menkeu Scott Bessent, dan USTR Jamieson Greer. Pertemuan ini sebagai respons atas surat tarif dari Trump yang mengenakan bea masuk 32% atas produk asal Indonesia.

    “Kita harap Pak Menko sudah tiba di AS hari ini,” kata Jubir Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto. “Pertemuan dengan Lutnick sudah terjadwal, sementara dengan Bessent dan Greer masih disesuaikan.”

    Surat tarif disebut telah diterima Presiden RI Prabowo Subianto dan akan efektif berlaku mulai 1 Agustus 2025.

    4. RI Tetap Berkomitmen Impor Barang AS US$ 34 Miliar

    Meski dikenai tarif tinggi, Indonesia tetap melanjutkan kerja sama strategis dengan AS. Pada 7 Juli, pemerintah mengumumkan komitmen impor senilai US$ 34 miliar melalui penandatanganan MoU antara perusahaan RI dan AS, melampaui defisit perdagangan RI-AS yang diklaim Trump sekitar US$ 18-19 miliar.

    “Komitmen ini mencakup sektor pertanian dan energi,” ujar Airlangga. Acara penandatanganan di Washington D.C. dihadiri perusahaan strategis seperti Pertamina, FKS Group, Busana Apparel Group, dan Sorini Agro Asia Corporindo.

    5. RI Masih Punya Waktu Negosiasi hingga 1 Agustus

    Wakil Menlu RI Arif Havas Oegroseno menegaskan pemerintah masih bisa bernegosiasi. “Surat dari AS memberi ruang negosiasi sampai 1 Agustus,” ujarnya usai rapat dengan Komisi I DPR.

    Menurut Havas, surat tarif yang dikirim Trump bersifat standar dan tidak hanya ditujukan kepada negara BRICS. Ia menyebut, Jepang dikenai 24%, Korea Selatan 25%, Myanmar 44%, Laos 48%, dan Indonesia 32%.

    “Sudah ada beberapa tawaran dari Indonesia, tapi tidak bisa diungkap semua karena sifat negosiasi yang sensitif,” tambahnya.

    6. Pasar Tak Gentar, Investor Justru Alihkan Fokus ke Asia

    Kepala Eksekutif CGS International Securities Group Carol Fong mengatakan, pasar mulai “mati rasa” terhadap kebijakan dagang Trump.

    “Dalam dua hari terakhir setelah tenggat tarif berakhir, pasar tak bereaksi tajam,” katanya dalam forum Reuters Next Asia di Singapura.

    Sebaliknya, Asia kini menarik minat baru. CEO ING Asia Pasifik Uday Sareen menyebut kawasan ini unggul dalam menarik FDI, sementara CEO Eastspring Investments Vis Nayar menyoroti India sebagai pasar yang menjanjikan, meski perlu waspada terhadap valuasi yang tinggi.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • RI Bidik Tarif Impor AS Lebih Rendah dari Negara Asean Lain

    RI Bidik Tarif Impor AS Lebih Rendah dari Negara Asean Lain

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan agar tarif impor yang dikenakan Amerika Serikat (AS) terhadap produk asal Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara Asean lain.

    Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan bahwa pemerintah masih berupaya keras melobi AS untuk menurunkan tarif resiprokal 32% yang sebelumnya diumumkan Presiden AS Donald Trump.

    Dia menegaskan bahwa angka 32% tersebut belum final karena masih ada ruang negosiasi yang terbuka, setidaknya sebelum berlaku pada 1 Agustus 2025 seperti yang diumumkan Trump.

    “Targetnya kita [setara dengan yang] rendah di Asean atau mungkin lebih rendah,” ujar Haryo dalam keterangan pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).

    Adapun, tarif resiprokal 32% untuk Indonesia lebih rendah dari yang dikenai Trump atas Kamboja, Myanmar (40%), Laos (40%), Kamboja (36%), dan Thailand (36%). Hanya saja, tarif Indonesia itu lebih tinggi dari Malaysia (25%), Brunei Darussalam (24%), Vietnam (20%), Filipina (17%), dan Singapura (10%).

    Sejauh ini, kata Haryo, Indonesia telah menyampaikan tawaran-tawaran terbaik kepada AS, termasuk dalam bentuk second best offer yang disebut pemerintah AS sebagai tawaran yang sangat baik. Meski begitu, keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Presiden Trump.

    “Kemudian ini belum berakhir, saya melihat keputusan ini masih menunggu respons dari setiap negara apa yang akan ditawarkan kembali. Jadi kata 32% itu belum final, kita masih akan terus respons dan berunding kembali dan menawarkan nilai-nilai lebih untuk jadi pertimbangan Amerika Serikat,” ungkapnya.

    Haryo menambahkan, selain tarif, negosiasi juga mencakup aspek hambatan non-tarif. Menurutnya, Indonesia selama ini juga terus mendorong perbaikan regulasi untuk mempermudah investasi, baik untuk AS maupun negara lain.

    Dia mencontohkan bahwa tim negosiasi sudah menyampaikan berbagai upaya perbaikan hambatan non-tarif yang dilakukan seperti penerapan (OSS) Online Single Submission) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2025 tentang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    Meski demikian, dia menegaskan bahwa pembahasan utama saat ini tetap pada tarif, terutama terkait volume perdagangan dan komoditas prioritas.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sendiri sedang dalam perjalanan ke AS untuk lakukan negosiasi dagang lanjutan dengan pemerintah AS. Airlangga dijadwalkan akan bertemu dengan perwakilan USTR (Kantor Perwakilan Dagang AS), Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, dan Menteri Keuangan AS Scott Bessent dalam tiga hari ke depan.

  • Pemerintah Akui Tak Bisa Berharap Banyak dari AS, Genjot Diversifikasi Pasar Ekspor

    Pemerintah Akui Tak Bisa Berharap Banyak dari AS, Genjot Diversifikasi Pasar Ekspor

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengakui tidak bisa terlalu berharap banyak terhadap hasil negosiasi tarif impor dengan AS di tengah kebijakan proteksionis yang tengah digencarkan Presiden Donald Trump.

    Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan, meski proposal dagang yang diajukan Indonesia selama proses negosiasi dianggap baik oleh AS, pemerintah menyadari hasil akhir negosiasi tidak sepenuhnya bisa dikendalikan.

    “Kita juga tentu tidak bisa berharap sepenuhnya untuk keberhasilan seperti apa yang kita mau, karena ini AS ini kan sekarang bukan dengan Indonesia saja tapi dengan juga berbagai negara,” jelas Haryo dalam keterangan pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).

    Dia menjelaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sedang dalam perjalanan ke AS untuk lakukan negosiasi dagang lanjutan dengan pemerintah AS. Airlangga dijadwalkan akan bertemu dengan perwakilan USTR (Kantor Perwakilan Dagang AS), Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, dan Menteri Keuangan AS Scott Bessent dalam tiga hari ke depan.

    Pemerintah, sambungnya, menyadari AS akan sangat sibuk dan perlu waktu yang lama untuk mempertimbangkan berbagai aspek. Dia mencontohkan Trump yang secara tidak terduga mengumumkan tarif baru sebesar 32% ke Indonesia pada 7 Juli 2025 waktu AS.

    Haryo mengungkapkan bahwa pengumuman tarif tersebut sebenarnya di luar dugaan pemerintah, mengingat tenggat waktu perundingan baru akan jatuh pada 9 Juli 2025.

    “Jadi tentu kita juga surprise [terkejut] ya dengan keputusan ini, karena keluar lebih cepat sebelum tanggal 9. Tapi kami melihat pemerintah AS saat ini tampaknya mempertimbangkan secara global, bukan lagi per negara,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, pemerintah tidak hanya akan fokus ke AS. Saat ini, Haryo mengungkapkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus mempercepat diversifikasi pasar ekspor, termasuk mempercepat penyelesaian perjanjian dagang bilateral seperti Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan perjanjian dagang lainnya.

    “Karena untuk membuka pangsa pasar yang baru,” ungkapnya.

    Pengumuman Trump

    Adapun Trump mengumumkan bahwa Indonesia akan tetap dikenakan tarif resiprokal sebesar 32% pada 1 Agustus 2025 melalui surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto yang diunggah di akun Truth Social @realDonaldTrump pada Selasa (8/7/2025).

    Sebagai perbandingan, Thailand dikenakan tarif 36%, Kamboja 36%, Bangladesh 35%, Myanmar 40%, Laos 40%. Sementara itu, Malaysia, Korea Selatan, Jepang dikenakan tarif 25%.

    Untuk Indonesia, Trump menegaskan penerapan tarif ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan perdagangan yang adil antara kedua negara.

    “Harap dipahami bahwa angka 32% jauh lebih sedikit dari apa yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesenjangan Defisit Perdagangan yang kita miliki dengan Negara Anda,” ujar Trump dalam surat tersebut.

    AS juga setuju untuk terus bekerja sama dengan Indonesia, meskipun memiliki defisit perdagangan yang signifikan dengan Indonesia. Trump mengundang RI untuk berpartisipasi dalam ekonomi Amerika Serikat, sebagai pasar utama dunia saat ini.

    Kendati demikian, setelah bertahun-tahun, hubungan dagang AS dengan Indonesia dinilai tak adil karena menyebabkan defisit mendalam.

    “Kami harus menjauh dari defisit perdagangan jangka panjang, dan sangat gigih, yang ditimbulkan oleh tarif Indonesia, dan Non Tarif, Kebijakan dan Hambatan Perdagangan. Sayangnya, hubungan kami jauh dari Timbal Balik,” tuturnya.

  • Negosiasi Tarif Impor 32 Persen, Pemerintah Sudah Beri Tawaran ke AS

    Negosiasi Tarif Impor 32 Persen, Pemerintah Sudah Beri Tawaran ke AS

    Negosiasi Tarif Impor 32 Persen, Pemerintah Sudah Beri Tawaran ke AS
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap, pemerintah telah memberikan penawaran kepada
    Amerika Serikat
    (
    AS
    ) dalam negosiasi tarim impor sebesar 32 persen.
    Namun, ia belum mengungkap apa tawaran yang diberikan pemerintah yang diwakilkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian
    Airlangga Hartarto
    kepada AS.
    “Dari pemerintah Indonesia juga sudah memberikan tawaran, kan? Kalau kemudian itu memang dirasa per hari ini belum diterima oleh pemerintah Amerika, ya kita coba lagi lakukan negosiasi ulang,” ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/7/2025).
    Dalam kesempatan tersebut, Prasetyo membantah adanya kebuntuan dalam proses negosiasi antara Indonesia dan AS.
    Ia menjelaskan, tarif impor sebesar 32 persen baru berlaku pada 1 Agustus mendatang, sehingga masih ada waktu bagi Indonesia untuk bernegosiasi.
    “Ya, bukan
    deadlock
    . Yang namanya bernegosiasi kan saling memberikan tawaran,” ujar Prasetyo.
    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono meminta pemerintah mempersiapkan kondisi ekonomi Indonesia akibat
    tarif impor 32 persen
    dari AS.
    Pemerintah juga diminta mempersiapkan langkah-langkah yang akan diambil dalam menyikapi tarif impor yang diumumkan Presiden Donald Trump itu.
    “Ya tentu ini sikap pemerintah dalam negeri Amerika. Sekarang tinggal kita bagaimana mempersiapkannya, menyiapkan baik kondisi ekonomi Indonesia, terus juga langkah-langkah yang akan diambil,” ujar Dave di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
    Diketahui, tarif impor sebesar 32 persen untuk Indonesia akan diberlakukan AS mulai 1 Agustus mendatang.
    Politikus Partai Golkar itu pun mendorong pemerintah untuk melakukan negosiasi terkait tarif impor 32 persen yang dikenakan ke Indonesia.
    “Kita terus melakukan lobi, kita bisa membuka ruang untuk adanya negosiasi ulang,” ujar Dave.
    Sebagai informasi, Presiden AS Donald Trump mengumumkan hasil
    negosiasi tarif impor
    terhadap 14 negara. Indonesia termasuk dalam daftar dengan tarif sebesar 32 persen.
    Trump menyampaikan pengumuman itu lewat sejumlah unggahan di media sosial Truth Social, Senin (7/7/2025) waktu AS. CNBC melaporkan informasi tersebut pada Selasa (8/7/2025).
    Tarif baru akan berlaku mulai 1 Agustus 2025. Selain Indonesia, negara lain yang masuk daftar antara lain Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Kazakhstan, Afrika Selatan, Laos, dan Myanmar.
    Trump juga menyebut Bosnia dan Herzegovina, Tunisia, Bangladesh, Serbia, Kamboja, dan Thailand. Barang dari Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Kazakhstan, dan Tunisia akan dikenai tarif 25 persen.
    Produk asal Afrika Selatan dan Bosnia dikenai tarif 30 persen. Indonesia masuk kategori dengan bea impor 32 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jumlah Kematian Pengidap COVID-19 di Indonesia Selama Masa Pandemi

    Jumlah Kematian Pengidap COVID-19 di Indonesia Selama Masa Pandemi

    Jakarta –

    Pandemi COVID-19 sempat menjadi permasalahan besar dunia. Selain memengaruhi sistem pelayanan medis, pandemi yang pertama kali muncul di awal 2020 tersebut juga menelan korban jiwa yang tidak sedikit.

    Hal tersebut juga dialami oleh Indonesia. Selama masa pandemi, ada jutaan orang yang menjadi pasien, dan tak sedikit juga yang meninggal dunia. Bagaimana situasi pandemi COVID-19 di Indonesia?

    Kasus COVID-19 di RI

    Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sampai tahun 2025 Indonesia mencatatkan total kasus positif COVID-19 hingga 6.830.274 kasus. Ini menempatkan Indonesia di peringkat 20 dengan kasus COVID-19 terbanyak di dunia.

    Sedangkan untuk angka kematian akibat COVID-19 di RI sampai tahun 2025, tercatat ada 162.059 kasus. Ini menempatkan Indonesia di peringkat 11 dengan angka kematian akibat COVID-19 terbanyak di dunia.

    Kondisi COVID-19 di Negara-negara Asia Tenggara

    Jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, Indonesia menduduki peringkat pertama dengan kasus kematian akibat COVID-19 terbanyak. Pada peringkat kedua ada Filipina dengan 66.864 kasus kematian, lalu ada Vietnam dengan 43.206 kematian.

    Berikut ini rincian lengkapnya:

    Indonesia – 162.059 kematian dari 6.830.274 kasus.Filipina – 66.864 kematian dari 4.140.383 kasus.Vietnam – 43.206 kematian dari 11.624.000 kasus.Malaysia – 37.351 kematian dari 5.329.836 kasus.Thailand – 34.871 kematian dari 5.247.981 kasus.Myanmar – 19.494 kematian dari 643.349 kasus.Kamboja – 3.056 kematian dari 139.326 kasus.Singapura – 2.024 kematian dari 3.006.155 kasus.Brunei – 182 kematian dari 350.550 kasus.Laos – 671 kematian dari 219.060 kasus.

    Harus Tetap Waspada

    Kasus harian dan efek dari infeksi COVID-19 sudah jauh menurun bila dibandingkan semasa pandemi. Spesialis paru dr Erlang Samoedro, SpP(K) menuturkan infeksi COVID-19 saat ini sebenarnya lebih mirip dengan flu musiman.

    Gejalanya cenderung lebih ringan lantaran daya tahan tubuh masyarakat jauh lebih baik setelah vaksinasi diberikan.

    “Karena ini sudah dianggap ringan, jadi kita ya untuk kewaspadaan sendiri aja. Terutama untuk orang-orang yang punya komorbid, kemudian orang-orang yang punya orang tua, kemudian anak-anak itu yang rentan terhadap infeksi seperti itu,” kata dr Erlang dalam sebuah wawancara dengan detikcom.

    “Iya betul, perilaku hidup bersih sehat sama seperti COVID yang dulu, pakai masker, cuci tangan, hindari kerumunan itu aja sih,” sambungnya.

    Meski gejalanya cenderung ringan, dr Erlang mengingatkan virus COVID-19 akan selalu ada. Jangan sampai terlena dan tidak menerapkan perlindungan sama sekali, khususnya pada pengidap komorbid seperti diabetes, penyakit paru kronik, jantung, dan sebagainya.

    Infeksi COVID-19 dapat memperburuk masalah kesehatan yang sudah ada.

    “Ya, karena dia penyakitnya ringan, beberapa masyarakat menganggap itu seperti batuk pilek biasa. Ya, kita kan memang normal ya jadi terinfeksi virus seperti itu, batuk pilek dalam satu tahun bisa kena sampai beberapa kali,” tambahnya.

    “Yang jadi masalah sebenarnya, kalau pada orang-orang yang rentan. Seperti anak-anak atau bayi, balita, kemudian orang tua dan yang punya komorbid, itu kadang-kadang infeksi yang sedikit saja, yang ringan saja, itu membuat komorbidnya jadi tambah berat,” jelas dr Erlang.

    Terpisah, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI Aji Muhawarman beberapa waktu lalu mengimbau untuk vaksinasi booster. Vaksin booster sangat disarankan untuk kelompok-kelompok rentan seperti lansia, orang dengan imunitas rendah, serta orang dengan komorbid atau penyerta.

    Jumlah vaksin gratis yang disediakan saat ini sudah sangat terbatas. Di luar program pemerintah, vaksin COVID-19 masih bisa didapatkan secara mandiri dengan kisaran harga Rp 200 ribuan.

    “Gratis di fasilitas kesehatan seperti puskesmas. Tetapi jumlahnya sudah terbatas,” tutur Aji beberapa waktu lalu.

    Daftar Negara dengan Kasus COVID-19 Terbanyak

    Berikut ini 10 negara dengan kasus COVID-19 terbanyak di dunia:

    Amerika Serikat – 103 juta kasus.China – 99,4 juta kasus.India – 45,1 juta kasus.Prancis – 39 juta kasus.Jerman – 38,4 juta kasus.Brasil – 37,7 juta kasus.Korea Selatan – 34,6 juta kasus.Jepang – 33,8 juta kasus.Italia – 27 juta kasus.Britania Raya – 25,1 juta kasus.

    Berikut ini 10 negara dengan angka kematian COVID-19 terbanyak di dunia:

    Amerika Serikat – 1,2 juta kasus kematian.Brasil – 703 ribu kasus kematian.India – 534 ribu kasus kematian.Rusia – 404 ribu kasus kematian.Meksiko – 335 ribu kasus kematian.Britania Raya – 232 ribu kasus kematian.Peru – 221 ribu kasus kematian.Italia – 199 ribu kasus kematian.Jerman – 175 ribu kasus kematian.Prancis – 168 ribu kasus kematian.

    (avk/tgm)

  • Trump: Tarif Baru Tetap Berlaku 1 Agustus, Tak Ada Perpanjangan!

    Trump: Tarif Baru Tetap Berlaku 1 Agustus, Tak Ada Perpanjangan!

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Donald Trump menegaskan tidak akan melakukan perpanjangan waktu lagi untuk memberlakukan tarif impor untuk barang-barang yang masuk ke Amerika Serikat (AS). Kebijakan ini dipastikan akan tetap berlaku per 1 Agustus 2025.

    Keputusan tersebut disampaikan Trump meskipun saat ini masih berlanjut proses negosiasi oleh sejumlah negara mitra dagang yang sudah ditetapkan pengenaan tarifnya, termasuk Indonesia. 

    Dikutip dari Bloomberg, Rabu (9/7/2025) Trump mengatakan dia tidak akan menawarkan penundaan tambahan pada tarif khusus negara, meskipun malam sebelumnya dia masih membuka peluang diskusi hingga tenggat waktu 1 Agustus. 

    “Tarif akan mulai dibayarkan pada 1 Agustus 2025. Tidak ada perubahan pada tanggal ini, dan tidak akan ada perubahan,” tulis Trump di platform Truth Social-nya pada Selasa (8/7/2025).

    Dia meramalkan pembaruan status perdagangan setidaknya tujuh negara yang akan dirilis Rabu pagi, waktu Washington, dengan lebih banyak lagi yang akan datang pada sore hari.

    Sebelumnya, Trump telah memberikan surat keputusan pengenaan tarif ke-14 negara. Adapun, Indonesia tetap diberlakukan tarif Trump sebesar 32% untuk seluruh produk yang masuk ke AS.

    Beberapa negara lainnya yaitu, Thailand dikenakan tarif 36% dan berlaku per Agustus mendatang, kemudian tarif untuk Kamboja 36%, Bangladesh 35%, Myanmar 40%, Laos 40%. 

    Sementara itu, Malaysia, Korea Selatan, Jepang dikenakan tarif Trump sebesar 25%. Kemudian, Kazakhstan dikenakan tarif 30%. Di luar Asia, Trump juga menetapkan Bosnia dengan pungutan 30% dan Serbia menghadapi tarif 35%.

    Hingga saat ini, hanya Inggris dan Vietnam yang berhasil mencapai kesepakatan dagang dengan AS. Trump menurunkan tarif terhadap Vietnam dari yang semula 46% menjadi 20%.

    “Dengan kata lain, semua uang akan jatuh tempo dan dibayarkan mulai 1 Agustus 2025 – Tidak ada perpanjangan yang akan diberikan,” tegas Trump. 

    Tarif Produk Tembaga & Farmasi

    Di sisi lain, Trump juga mengumumkan akan mengenakan tarif 50% pada produk tembaga yang dikirim ke AS. Selain itu, perusahaan obat berpotensi menghadapi tarif 200% atas impor jika mereka tidak memindahkan produksi ke AS pada tahun depan.

    Trump juga mengatakan bahwa dia masih merencanakan tarif pada industri tertentu, termasuk obat-obatan, semikonduktor, dan logam.

    “Saya percaya tarif tembaga kita akan membuatnya menjadi 50%,” kata Trump ketika ditanya oleh seorang reporter berapa tarif pada produk-produk itu.

    Trump mengatakan dia berharap untuk menawarkan produsen farmasi beberapa waktu untuk membawa produksi mereka ke AS sebelum mengenakan tarif sebesar 200% pada produk mereka.

    “Kami akan memberi orang-orang sekitar satu tahun, satu setengah tahun, untuk masuk. Dan setelah itu mereka akan dikenakan tarif jika mereka harus membawa obat-obatan ke dalam negeri, obat-obatan dan hal-hal lainnya, ke dalam negeri. Mereka akan ditarifkan pada tarif yang sangat, sangat tinggi, seperti 200%. Kami akan memberi mereka jangka waktu tertentu untuk bertindak bersama,” tuturnya. 

  • Indonesia Kena Tarif 32%, Lebih Tinggi Dibandingkan Malaysia hingga Vietnam

    Indonesia Kena Tarif 32%, Lebih Tinggi Dibandingkan Malaysia hingga Vietnam

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi menetapkan tarif impor baru terhadap 14 negara, termasuk Indonesia.

    Dari kawasan Asia Tenggara, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan tarif tertinggi, yakni 32%, lebih tinggi dibandingkan Malaysia (25%) dan Vietnam (20%).

    Kebijakan tarif baru ini diumumkan langsung oleh Trump melalui akun TruthSocial pada Selasa (8/7/2025). Tarif akan mulai berlaku efektif pada 1 Agustus 2025.

    Dalam surat resminya, Trump menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan menciptakan perdagangan yang adil dan seimbang bagi Amerika Serikat.

    “Meskipun demikian, kami telah memutuskan untuk bergerak maju bersama Anda, tetapi hanya dengan perdagangan yang lebih seimbang, dan adil,” tulis Trump dalam pernyataannya.

    Jika dibandingkan dengan sesama anggota Asean, tarif untuk Indonesia terbilang cukup besar. Tarif yang diterapkan kepada Indonesia lebih besar dibandingkan tarif untuk Malaysia yang sebesar 25% dan Vietnam yang hanya 20%.

    Myanmar dan Laos dikenakan tarif lebih tinggi dari Indonesia, masing-masing 40%. Sementara itu, tarif untuk Thailand dan Kamboja masing-masing sebesar 36%.

    Sebagian besar negara mendapat sedikit penurunan tarif dibandingkan dengan bea yang diumumkan pada awal April lalu. Secara terperinci, tarif impor Laos turun dari 48% menjadi 40%; Myanmar dari 44% menjadi 40%; Kamboja dari 49% menjadi 40%;

    Sementara itu, tarif impor untuk Vietnam mendapat pemangkasan tajam dari 46% menjadi 20% usai mencapai kesepakatan dagang dengan AS. Di sisi lain, tarif untuk Malaysia naik dari sebelumnya 24%.

    Berbeda dengan Vietnam dan Inggris yang berhasil mencapai kesepakatan dagang dengan AS, Indonesia belum menunjukkan progres serupa. Hal ini turut mempengaruhi kebijakan tarif AS terhadap produk Indonesia.

    Trump mengingatkan bahwa tarif ini bisa saja meningkat bila negara-negara tersebut memberlakukan tarif tambahan terhadap barang dari AS.

    “AS akan menambahkan besaran kenaikan tersebut di atas tarif dasar 25%,” tegasnya.

    Adapun, Trump menegaskan penerapan tarif ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan perdagangan yang adil antara negara mitra dagang dengan Amerika Serikat. 

    Dia menerangkan bahwa surat yang dikirimkan AS ini tetap mencerminkan kekuatan dan komitmen hubungan perdagangan AS terhadap negara-negara tersebut.

    AS juga setuju untuk terus bekerja sama dengan mitra dagang, meskipun memiliki defisit perdagangan yang signifikan dengan berbagai negara. 

    “Meskipun demikian, kami telah memutuskan untuk bergerak maju bersama Anda, tetapi hanya dengan perdagangan yang lebih seimbang, dan adil,” terangnya. 

    Trump mengundang berbagai negara untuk tetap berpartisipasi dalam ekonomi Amerika Serikat, sebagai pasar utama dunia saat ini. Kendati demikian, tak dipungkiri, setelah bertahun-tahun untuk membahas hubungan dagang AS dengan Indonesia dinilai tak adil karena menyebabkan defisit mendalam. 

    Ancaman Tarif Tambahan

    Di tengah eskalasi tarif global ini, Trump juga mengalihkan sorotan ke negara-negara berkembang anggota BRICS yang sedang menggelar pertemuan puncak di Brasil. 

    Trump mengancam akan mengenakan tarif tambahan sebesar 10% terhadap negara BRICS yang dinilai menjalankan kebijakan “anti-Amerika”.

    “Tarif tambahan sebesar 10% akan dikenakan secara individual terhadap negara-negara yang mengambil langkah kebijakan yang berlawanan dengan kepentingan Amerika,” ungkap seorang sumber yang mengetahui kebijakan tersebut.

    Kelompok BRICS terdiri atas Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, serta anggota baru seperti Indonesia, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab.

    Masih Diupayakan

    Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto menuturkan, pemerintah masih mengkaji terkait dengan keputusan Trump untuk tetap menerapkan tarif 32% terhadap produk-produk yang mereka impor dari Indonesia. 

    Bambang menyebut pemerintah juga belum mengambil keputusan dalam menyikapi keputusan Presiden AS itu lantaran tim negosiator yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, juga saat ini tengah dalam perjalanan ke Negeri Paman Sam itu. 

    “Harapannya tuntutan kita bisa dipenuhi. Di bawah 32%, cuma itu tim masih bekerja untuk itu,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025). 

    Saat ditanya mengenai apa yang menyebabkan negosiasi antara pemerintah Indonesia dan AS, Bambang mengaku yang paling mengetahui ihwal tersebut adalah tim negosiator yang dipimpin Menko Airlangga itu. 

    “Selama ini [yang mengetahui] itu timnya Pak Airlangga Hartarto,” ujar Purnawirawan TNI AU itu. 

  • Kemenag RI Gelar Lomba Baca Kitab Kuning Berskala Internasional untuk Pertama Kali – Page 3

    Kemenag RI Gelar Lomba Baca Kitab Kuning Berskala Internasional untuk Pertama Kali – Page 3

    Sebagai informasi, Musabaqah Qira’atil Kutub (MQK) dilangsungkan di Pesantren As’adiyah Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, pada 1-7 Oktober 2025.

    Selain Indonesia, MQK juga akan menghadirkan peserta dari Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste.

    Total peserta MQK Internasional adalah 8.773 santri yang berasal dari 1.218 lembaga, yakni 1.161 pesantren dan 57 Ma’had Aly. MQK kali ini diselenggarakan berbasis digital, serta mengusung semangat local to global.

  • Harta Karun Dunia Terancam, China Ultimatum Pemberontak Tetangga

    Harta Karun Dunia Terancam, China Ultimatum Pemberontak Tetangga

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Konflik bersenjata di Myanmar utara kini menjadi ancaman nyata bagi pasokan global tanah jarang berat, yang krusial untuk produksi kendaraan listrik hingga turbin angin.

    Melansir Reuters pada Selasa (8/7/2025), China mengeluarkan ultimatum kepada kelompok pemberontak Tentara Kemerdekaan Kachin (KIA), menambah tekanan terhadap rantai pasok global yang sudah rapuh sejak pandemi dan konflik geopolitik.

    Sejak Desember 2024, KIA menggempur kota strategis Bhamo di negara bagian Kachin, hanya 100 km dari perbatasan China. Wilayah ini menyumbang hampir 50% pasokan global tanah jarang berat seperti disprosium dan terbium. Mineral tersebut diekspor ke China untuk diproses menjadi magnet berteknologi tinggi.

    Namun, Beijing kini mengancam akan memblokir pembelian tanah jarang dari wilayah yang dikuasai KIA, jika kelompok itu tak menghentikan ofensif ke Bhamo. Informasi ini diungkap tiga sumber Reuters yang mengetahui pembicaraan tertutup antara pejabat China dan komandan KIA.

    “Dan jika kami tidak menerimanya, mereka akan memblokir ekspor dari Negara Bagian Kachin, termasuk mineral tanah jarang,” kata seorang pejabat KIA kepada Reuters.

    China Bermain Keras

    Ultimatum ini menunjukkan bagaimana China memanfaatkan dominasinya atas industri tanah jarang untuk menekan kelompok bersenjata demi mendukung junta Myanmar, sekutu utamanya di kawasan.

    Seorang komandan KIA menyebut pembicaraan dilakukan dengan perwakilan Kementerian Luar Negeri China. Namun, belum jelas apakah ancaman ini telah direalisasikan.

    Menanggapi hal ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengatakan: “Gencatan senjata dini dan pembicaraan damai antara militer Myanmar dan Tentara Kemerdekaan Kachin merupakan kepentingan bersama Tiongkok dan Myanmar serta rakyat mereka.”

    Beijing juga menawarkan insentif, seperti peningkatan perdagangan lintas batas jika KIA menghentikan serangan ke Bhamo. Namun, para pemimpin KIA tetap percaya diri bisa merebut kota itu dan menilai China pada akhirnya tetap akan membeli tanah jarang karena kebutuhan industrinya.

    Pasokan Global Tertekan

    Tekanan geopolitik ini berdampak langsung ke pasokan. Impor tanah jarang China dari Myanmar anjlok 50% dalam lima bulan pertama 2025 dibanding tahun lalu, menurut data bea cukai Tiongkok.

    Menurut Neha Mukherjee dari Benchmark Mineral Intelligence, jika konflik berlanjut, dunia bisa menghadapi defisit tanah jarang berat pada akhir tahun.

    “Dalam jangka pendek, gangguan pasokan ini bisa mendorong harga di luar China melonjak tajam,” ujarnya.

    Harga disprosium dan terbium memang sudah melonjak sejak KIA membatasi produksi dan menaikkan pajak penambangan setelah merebut sabuk tanah jarang di Kachin tahun lalu.

    Pertempuran Memanas di Bhamo

    Bhamo saat ini menjadi medan tempur krusial. Sekitar 5.000 pasukan KIA dan sekutunya mengepung kota yang merupakan jalur logistik penting bagi junta.

    Namun militer Myanmar masih menguasai langit. Serangan udara tanpa henti telah menghancurkan sebagian besar kota, termasuk sekolah dan rumah ibadah. Serangan ini menewaskan warga sipil, termasuk anak-anak.

    “Saya tidak tahu berapa lama kelompok revolusioner akan mampu melawan tekanan Tiongkok,” kata aktivis Kachin, Khon Ja. Ia menyebut pembatasan perbatasan telah menyebabkan kekurangan bensin dan obat-obatan.

    Sementara itu, pengamat menilai Beijing tak tertarik menyelesaikan konflik secara menyeluruh, melainkan hanya ingin meredakan pertempuran di wilayah vital ekonominya.

    “Tekanan Tiongkok merupakan pendekatan yang lebih umum untuk meredakan konflik,” ujar analis independen David Mathieson.

    Sementara itu, jika KIA berhasil menguasai Bhamo, junta akan kehilangan akses darat dan sungai ke wilayah utara Myanmar. Hal ini akan memperlemah cengkeraman militer atas rute perdagangan dan membuat posisi mereka semakin rapuh.

    “China, yang membutuhkan tanah jarang, hanya dapat menoleransi ini untuk waktu yang terbatas,” kata seorang komandan KIA.

    Kemenangan pemberontak di Bhamo bisa menjadi titik balik, yang memaksa Beijing untuk bernegosiasi langsung dengan pasukan etnis dan perlahan meninggalkan dukungannya terhadap junta.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]