Negara: Myanmar

  • Junta Myanmar Puji-puji Trump Usai Turunkan Tarif Impor

    Junta Myanmar Puji-puji Trump Usai Turunkan Tarif Impor

    Jakarta

    Pemimpin junta militer Myanmar memuji Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan memintanya untuk mencabut sanksi-sanksi. Ini disampaikan Jenderal Min Aung Hlaing pada hari Jumat (11/7) setelah surat tarif impor dari Trump, yang diyakini sebagai pengakuan publik pertama Washington atas pemerintahan junta militernya.

    Diketahui bahwa militer Myanmar menggulingkan pemerintahan sipil terpilih Aung San Suu Kyi pada tahun 2021, menjerumuskan negara itu ke dalam perang saudara.

    Sejak itu, Departemen Luar Negeri AS telah memberikan sanksi kepada pemimpin junta dan lainnya karena menggunakan “kekerasan dan teror untuk menindas” rakyat Myanmar dan “meniadakan hak mereka untuk bebas memilih pemimpin mereka sendiri”.

    Para diplomat AS tidak secara resmi terlibat dengan junta militer. Namun, Trump mengirim surat kepada Min Aung Hlaing secara langsung pada hari Senin lalu, yang memberi tahunya bahwa AS akan mengenakan tarif 40 persen mulai 1 Agustus, turun dari ancaman tarif 44 persen sebelumnya.

    “Ini tentu saja indikasi publik pertama yang saya lihat tentang pengakuan AS terhadap MAH (Min Aung Hlaing) dan junta,” kata Richard Horsey dari International Crisis Group.

    Komunikasi pribadi apa pun sebelumnya “hampir pasti bukan dari Trump tentunya”, ujarnya kepada AFP.

    Min Aung Hlaing menanggapi surat tarif Trump dengan menulis surat yang dirilis dalam bahasa Myanmar dan Inggris oleh tim informasi junta pada hari Jumat (11/7).

    Di dalam surat itu, ia menyatakan “penghargaan yang tulus” atas surat Trump dan memuji “kepemimpinan kuat presiden AS tersebut dalam membimbing negara Anda menuju kemakmuran nasional”.

    Ia berusaha membenarkan perebutan kekuasaan oleh militer Myanmar, dengan mengatakan: “Serupa dengan tantangan yang Anda hadapi selama pemilu Amerika Serikat tahun 2020, Myanmar juga mengalami kecurangan pemilu yang besar dan penyimpangan yang signifikan.”

    Media-media yang didanai pemerintah AS, Voice of America maupun Radio Free Asia telah menutup operasi mereka yang berbahasa Myanmar sejak pemerintahan Trump memotong pendanaan mereka.

    Min Aung Hlaing mengatakan ia “sangat menghargai” langkah Trump tersebut.

    Min Aung Hlaing pun meminta Trump untuk “mempertimbangkan kembali pelonggaran dan pencabutan sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Myanmar”, dan mengupayakan tarif sebesar 10-20 persen.

    Ia berterima kasih kepada Trump atas “undangan yang menggembirakan untuk terus berpartisipasi dalam perekonomian Amerika Serikat yang luar biasa, Pasar Nomor Satu di Dunia”.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ahmad Muzani Belum Tahu Prabowo Bakal Temui Trump untuk Nego Tarif 32%

    Ahmad Muzani Belum Tahu Prabowo Bakal Temui Trump untuk Nego Tarif 32%

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ahmad Muzani merespons soal kemungkinan Presiden RI Prabowo Subianto bertemu langsung dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk negosiasi tarif impor 32%.

    Muzani membeberkan bahwa dalam lawatan Prabowo kali ini ke luar negeri kelihatannya tidak ada jadwal pertemuan antara Prabowo dan Trump.

    “Kalau dalam perjalanan ini rasanya belum, karena Pak Prabowo akan kembali setelah dari prancis, sekarang di Brussel, sekarang ke Prancis, kemudian akan kembali ke Tanah Air. Setelah itu saya belum tahu agendanya,” katanya di Gedung MA, Jakarta, Jumat (11/7/2025).

    Sebelumnya, menurut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan ada kemungkinan bagi Prabowo untuk langsung bertemu dengan Trump guna menegosiasi kembali tarif impor timbal balik itu.

    “Ada [kemungkinan Prabowo bertemu Trump]. Ada, tapi saya belum bisa memastikan kapan,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/7/2025). 

    Prasetyo juga menuturkan, pemerintah belum mengatur jadwal kunjungan itu. Saat ini, Prabowo tengah berkunjung ke beberapa negara yang diawali sejak pekan lalu dari Arab Saudi, Brasil, Belgia dan Prancis.

    Meski demikian, dia menyebut keinginan Prabowo untuk langsung bernegosiasi itu ada. “Ya, sebagai sebuah upaya tentu ada. Tapi belum dipastikan untuk akan adanya pertemuan dengan Presiden Trump,” ucap politisi Partai Gerindra itu.

    Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa Indonesia akan tetap dikenakan tarif resiprokal sebesar 32% pada 1 Agustus 2025 melalui surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto yang diunggah di akun Truth Social @realDonaldTrump pada Selasa (8/7/2025). 

    Sebagai perbandingan, Thailand dikenakan tarif 36%, Kamboja 36%, Bangladesh 35%, Myanmar 40%, Laos 40%. Sementara itu, Malaysia, Korea Selatan, Jepang dikenakan tarif 25%. 

    Menanggapi keputusan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berada di Washington sejak Rabu (9/7/2025) waktu setempat untuk melanjutkan negosiasi tarif. Airlangga dijadwalkan akan bertemu dengan perwakilan USTR (Kantor Perwakilan Dagang AS), Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, dan Menteri Keuangan AS Scott Bessent.

  • Curhat Pilu Diplomat Arya Daru Sebelum Ditemukan Tewas dengan Wajah Terlakban

    Curhat Pilu Diplomat Arya Daru Sebelum Ditemukan Tewas dengan Wajah Terlakban

    GELORA.CO – Sebelum ditemukan tewas dengan wajah terlakban, diplomat Kementerian Luar Negeri RI Arya Daru Pangayunan ternyata pernah curhat soal tekanan pekerjaan. 

    Curhan hati itu pernah ditulis Arya Daru Pangayunan 4 tahun lalu tepatnya di tahun 2021 seperti dimuat TribunMedan pada Kamis (10/7/2025).

    Arya Daru menceritakan bagaimana beratnya bekerja di Kementerian Luar Negeri hingga harus berjauhan dengan istri dan keluarga. 

    Misalnya saja kata Arya, saat dirinya pertama kali bertugas di KBRI Yangon, Myanmar.

    Arya Daru saat itu harus meninggalkan istrinya, Meta Ayu Puspitanti yang sedang hamil anak pertama mereka.

    Di Myanmar, Arya Daru mendapat pekerjaan sebagai Local Staff (LS) Fungsi Politik di KBRI Yangon.

    Hal itu membuat dirinya harus tinggal di Myanmar dengan mess yang sudah disediakan.

    Namun hal yang membuat dirinya galau, yakni sang istri tengah hamil muda.

    “Ketika mengabari Pita bahwa saya mengambil pekerjaan sebagai LS di Myanmar, sempat muncul kegalauan. Kebetulan Pita sedang hamil muda, dan dari informasi yang diberikan Pak Totok, fasilitas kesehatan di Myanmar tidak sebaik di Indonesia,” tulis Arya Daru.

    Dengan berat hati, Arya Daru pun harus meninggalkan sang istri untuk tinggal di rumah mertuanya, di Jogja.

    “Karenanya, kami memutuskan untuk hidup terpisah,” tulis Arya Daru lagi.

    Arya Daru pun akhirnya berangkat ke Yangon pada tanggal 6 Juni 2011.

    “Meninggalkan istri saya yang tengah hamil di Jogja bersama mertua saya. Ini merupakan keputusan yang cukup berat, namun harus dijalankan,” katanya.

    Meski bekerja di luar negeri, namun pekerjaan Arya Daru di sana sangat sederhana.

    Bahkan untuk sekelas lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM), pekerjaannya sangat simpel.

    “Dalam bekerja, walaupun lulusan S1 dari perguruan tinggi ternama, sebagai LS kita harus menurunkan ekspektasi. Pekerjaan sebagai LS tidaklah glamor.

    Kita harus ikhlas jika seringkali diminta melakukan pekerjaan yang menurut kita “ecek-ecek” seperti sekedar fotokopi, mengantarkan dokumen, dan kliping koran,” tulisnya.

    Namun bekerja di Yangon nyatanya telah mengubah hidup Arya Daru menjadi lebih stabil.

    Selama dua setengah tahun hidup sebagai LS di Myanmar, Arya merasa cukup makmur dari segi finansial.

    “Saya sangat beruntung dibandingkan LS yang bekerja di Perwakilan RI di negara lain, karena di Myanmar saya tidak harus membayar untuk tempat tinggal karena statusnya milik KBRI. Kita hanya diminta membayar listrik saja sehingga bisa dibilang gaji saya cukup utuh,” tulisnya.

    Untuk biaya hidup sehari-hari, Arya Daru mengandalkan uang lembur.

    Bahkan kehidupannya selama di Yangon juga cukup nyaman dan bisa membeli tahan di kampung halamannya.

    “Selama tinggal di Yangon, saya bisa punya mobil, home theater di kamar, telepon genggam yang cukup high-end pada masanya, dan hal-hal lain yang menurut saya cukup istimewa. Bahkan saya bisa menabung untuk membeli tanah di Jogja,” tulis dia.

    Namun saat dia tinggal di Yangon, istrinya melahirkan anak pertama mereka di Indonesia. Apalagi proses kelahiran anak pertama mereka cukup sulit.

    Karena komplikasi kehamilian, dari bulan keenam kehamilannya, Pita harus bedrest di rumah sakit.

    “Cukup sedih rasanya tidak dapat menemani Pita yang sedang berjuang mempertahankan hidup seorang malaikat yang ada di perutnya. Pada bulan ke-8, saya mendapat kabar bahwa istri saya masuk ruang operasi untuk melahirkan, tepatnya tanggal 19 Oktober 2011,” tulis dia.

    Arya Daru pun meminta izin kepada Dubes untuk pulang ke Jogja, namun saat itu izin tidak langsung diberikan.

    “Sebelum diijinkan pulang, saya ditugaskan untuk mendokumentasikan kunjungan Bapak Marty sehingga saya baru dapat pulang satu minggu setelah kelahiran anak pertama saya yang diberi nama Althea Alina Pangayunan,” tandasnya.

    Tiba di Jogja satu minggu kemudian, Arya Daru cukup sedih rasanya karena tidak bisa langsung menggendong Althea yang masih berada di dalam inkubator karena kelahirannya yang prematur.

    Kondisi Pita juga masih sangat lemah sehingga saat itu menjadi masa-masa yang cukup berat bagi Arya Daru dan Pita.

    “Dengan proses kehamilan dan kelahiran yang cukup berat dan memerlukan perawatan intensif, membawa anak istri ke Myanmar tentu belum menjadi opsi sehingga saya harus kembali mencari nafkah sendiri ke Yangon.

    Walaupun harus hidup terpisah, dengan bantuan teknologi, Arya dapat dengan mudah memantau pertumbuhan Althea.

    “Pita sering mengirimkan foto-foto melalui Blackberry Messenger dan kami juga sering melakukan video-call via Skype,” tulis Arya.

  • Mensesneg Sebut Prabowo Bakal Temui Trump untuk Nego Tarif Impor 32%

    Mensesneg Sebut Prabowo Bakal Temui Trump untuk Nego Tarif Impor 32%

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membuka kemungkinan untuk Presiden Prabowo Subianto bertemu langsung dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk negosiasi tarif impor 32%.

    Untuk diketahui, Presiden Trump sebelumnya telah memutuskan bahwa akan tetap menerapkan tarif 32% atas produk maupun barang yang diimpor dari Indonesia. Keputusannya dimuat dalam surat yang ditujukan langsung ke Presiden Prabowo.

    Saat ini pun, tim negosiator yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tengah kembali melakukan proses negosiasi dengan regulator di Negara Paman Sam itu.

    Menurut Prasetyo, ada kemungkinan bagi Prabowo untuk langsung bertemu dengan Trump guna menegosiasi kembali tarif impor timbal balik itu.

    “Ada [kemungkinan Prabowo bertemu Trump]. Ada, tapi saya belum bisa memastikan kapan,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/7/2025).

    Prasetyo juga menuturkan, pemerintah belum mengatur jadwal kunjungan itu. Saat ini, Prabowo tengah berkunjung ke beberapa negara yang diawali sejak pekan lalu dari Arab Saudi, Brasil, Belgia dan Prancis.

    Meski demikian, dia menyebut keinginan Prabowo untuk langsung bernegosiasi itu ada.

    “Ya, sebagai sebuah upaya tentu ada. Tapi belum dipastikan untuk akan adanya pertemuan dengan Presiden Trump,” ucap politisi Partai Gerindra itu.

    Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa Indonesia akan tetap dikenakan tarif resiprokal sebesar 32% pada 1 Agustus 2025 melalui surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto yang diunggah di akun Truth Social @realDonaldTrump pada Selasa (8/7/2025).

    Sebagai perbandingan, Thailand dikenakan tarif 36%, Kamboja 36%, Bangladesh 35%, Myanmar 40%, Laos 40%. Sementara itu, Malaysia, Korea Selatan, Jepang dikenakan tarif 25%.

    Menanggapi keputusan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berada di Washington sejak Rabu (9/7/2025) waktu setempat untuk melanjutkan negosiasi tarif. Airlangga dijadwalkan akan bertemu dengan perwakilan USTR (Kantor Perwakilan Dagang AS), Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, dan Menteri Keuangan AS Scott Bessent.

    Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan bahwa pemerintah masih berupaya keras melobi AS untuk menurunkan tarif resiprokal 32% yang diumumkan Trump.

    Dia menegaskan bahwa angka 32% tersebut belum final karena masih ada ruang negosiasi yang terbuka, setidaknya sebelum berlaku pada 1 Agustus 2025 seperti yang diumumkan Trump.

    “Targetnya kita [setara dengan yang] rendah di Asean atau mungkin lebih rendah,” ujar Haryo dalam keterangan pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025)

  • Apa Penyebab Selebgram AP Ditahan Junta Militer Myanmar?

    Apa Penyebab Selebgram AP Ditahan Junta Militer Myanmar?

    Apa Penyebab Selebgram AP Ditahan Junta Militer Myanmar?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Nasib selebgram warga negara Indonesia berinisial AP menjadi perhatian negara karena dia ditahan oleh aparat junta militer
    Myanmar
    . Apa sebabnya dia ditahan?
    Publik Indonesia mengetahui nasib AP setelah Anggota Komisi I DPR
    Abraham Sridjaja
    menyampaikannya dalam rapat bersama Kementerian Luar Negeri di Gedung DPR, Jakarta, 30 Juni 2025 lalu.
    Setelah itu, pihak Pimpinan DPR hingga Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan perhatian serta informasi mengenai AP.
    Dia ditahan Myanmar pada 20 Desember 2024 silam. Hingga kini AP masih di Myanmar, negara Asia Tenggara di daratan Indo-China yang kini dikecamuk konflik.
    Lantas, apa penyebab AP ditahan juntak militer Myanmar?
    Anggota DPR Abraham Sridjaja menyebut AP ditahan
    junta militer Myanmar
    karena dia dituduh membiayai kelompok pemberontak di Myanmar.
    “Dia dituduh bahwa dia mendanai pemberontak Myanmar. Anak muda, Pak. Umurnya seumuran saya, 33, masih muda. Padahal dia tidak ada niat untuk seperti itu,” ujar anggota Fraksi Partai Golkar itu, Senin (30/6/2025) lalu.
    Direktur Jenderal Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Judha Nugraha mengatakan, selebgram berinisial AP dipenjara di Myanmar karena melanggar undang-undang setempat.
    “AP dikenakan dakwaan melanggar Undang-Undang Anti-Terorisme, Undang-Undang Keimigrasian 1947, dan Section 17(2) Unlawful Associations Act,” ujar Judha kepada
    Kompas.com
    , Selasa (1/7/2025) lalu.
    Masih menurut Judha dari
    Kemlu RI
    , AP ditahan otoritas setempat karena AP masuk secara ilegal dan melakukan pertemuan dengan organisasi terlarang otoritas setempat.
    Judha mengatakan, sejak awal penangkapan, KBRI Yangon telah melakukan berbagai upaya perlindungan, antara lain mengirimkan nota diplomatik, melakukan akses kekonsuleran, dan pendampingan langsung saat pemeriksaan.
     
    Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan Indonesia tidak bisa melakukan operasi militer selain perang (OMSP) dalam kasus selebgram berinisial AP yang ditahan Junta Myanmar.
    “Itu tidak bisa dilakukan dengan cara OMSP, operasi militer selain perang. Bukan itu langkah yang kita lakukan,” ujar Sjafrie di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/7/2025).
    Sjafrie menjelaskan, saat ini AP sedang menjalani hukuman selama 7 tahun penjara di Myanmar.
    Dia menyebut, RI akan mengupayakan diplomasi pertahanan, bukan diplomasi militer.
    “Karena yang kita hadapi pemerintah yang sedang melaksanakan suatu rezim junta. Sehingga birokrasi militer yang berlaku itu tidak sama dengan seperti yang kita lakukan,” jelasnya.
    Sementara itu, Sjafrie menegaskan dirinya sudah berhubungan dengan Menhan Myanmar melalui Menlu Sugiono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Negosiasi Tarif 32% Trump, CSIS Dorong Pemerintah Tawarkan ‘Pemanis’ Non-Ekonomi

    Negosiasi Tarif 32% Trump, CSIS Dorong Pemerintah Tawarkan ‘Pemanis’ Non-Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dinilai perlu memperluas strategi negosiasi dengan Amerika Serikat terkait kebijakan tarif yang ditetapkan sebesar 32% per 1 Agustus 2025. Negosiasi bukan hanya mengandalkan insentif ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan instrumen non-ekonomi yang relevan dengan kepentingan Presiden AS Donald Trump.

    Peneliti Departemen Hubungan Internasional Center for Strategic and International Studies (CSIS) Muhammad Habib menilai bahwa selama ini Indonesia cenderung fokus pada economic sweetener atau insentif ekonomi semata dalam upaya menekan tarif AS.

    “Akan lebih baik apabila misalnya pemerintah juga mempertimbangkan aspek-aspek non-ekonomi untuk bernegosiasi dengan Trump. Ada aspek kebijakan luar negeri, beberapa area kerjasama, yang mungkin kita bisa tawarkan,” ujarnya dalam media briefing di Kantor CSIS, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025).

    Habib mencontohkan, sejumlah isu non-ekonomi yang menjadi perhatian utama Trump yaitu imigrasi, pemberantasan narkotika seperti fentanyl, transshipment, serta sikap terhadap kebijakan anti-AS di kawasan. Menurutnya, isu-isu itu bisa dijadikan pintu masuk untuk negosiasi.

    Dia mendorong pemerintah menawarkan kerja sama di bidang-bidang tersebut kepada AS, asalkan tidak menomorduakan kepentingan nasional.

    “Apa yang sangat dipedulikan oleh Trump tentunya adalah konstituennya, maka kita juga harus melakukan pendekatan untuk memahami apa yang sebenarnya bisa menjual di hadapan konstituennya Trump,” paparnya.

    Di luar isu non-ekonomi, Habib juga menyoroti potensi besar Indonesia dalam perdagangan mineral kritis, khususnya timah, yang bisa menjadi instrumen tawar-menawar penting dalam negosiasi dagang dengan AS.

    Menurutnya, timah dari Indonesia sebenarnya sudah menjadi bahan baku penting bagi perusahaan-perusahaan teknologi besar asal AS seperti Apple, Microsoft, hingga Nvidia meski tanpa adanya perjanjian khusus terkait mineral kritis.

    Dia juga mencatat bahwa Executive Order terkait tarif yang diterbitkan AS secara spesifik mengecualikan mineral kritis mentah dari pengenaan tarif tinggi.

    “Ini yang kemudian perlu dikomunikasikan lebih lanjut bagaimana misalnya Indonesia dan AS bisa bekerjasama untuk eksplorasi soal critical mineral ini,” ungkapnya.

    Indonesia Kena Tarif 32%

    Adapun Trump mengumumkan bahwa Indonesia akan tetap dikenakan tarif resiprokal sebesar 32% pada 1 Agustus 2025 melalui surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto yang diunggah di akun Truth Social @realDonaldTrump pada Selasa (8/7/2025).

    Sebagai perbandingan, Thailand dikenakan tarif 36%, Kamboja 36%, Bangladesh 35%, Myanmar 40%, Laos 40%. Sementara itu, Malaysia, Korea Selatan, Jepang dikenakan tarif 25%.

    Tanggapi keputusan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berada di Washington sejak Rabu (9/7/2025) waktu setempat untuk melanjutkan negosiasi tarif. Airlangga dijadwalkan akan bertemu dengan perwakilan USTR (Kantor Perwakilan Dagang AS), Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, dan Menteri Keuangan AS Scott Bessent.

    Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan bahwa pemerintah masih berupaya keras melobi AS untuk menurunkan tarif resiprokal 32% yang diumumkan Trump.

    Dia menegaskan bahwa angka 32% tersebut belum final karena masih ada ruang negosiasi yang terbuka, setidaknya sebelum berlaku pada 1 Agustus 2025 seperti yang diumumkan Trump.

    “Targetnya kita [setara dengan yang] rendah di Asean atau mungkin lebih rendah,” ujar Haryo dalam keterangan pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).

  • Penemuan Ular Kepala Merah, Spesies Langka di Kawasan Hutan Sumatera Barat

    Penemuan Ular Kepala Merah, Spesies Langka di Kawasan Hutan Sumatera Barat

    JAKARTA – Penemuan ular langka selalu menjadi momen penting dalam dunia konservasi, terlebih ketika spesies tersebut jarang terlihat di habitat alaminya. Salah satu temuan langka itu baru-baru ini terjadi di kawasan hutan Cagar Alam Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

    Seekor ular kepala merah (Bungarus flaviceps) sepanjang dua meter berhasil didokumentasikan oleh tim patroli dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat.

    Ular dengan ciri khas kepala berwarna merah mencolok tersebut ditemukan pada Rabu, 9 Juli 2025, oleh tim patroli gabungan BKSDA Sumbar dan anggota Polsek Palembayan saat menyusuri kawasan konservasi di Nagari Sungai Pua, Kecamatan Palembayan.

    Kepala Resor Konservasi II Maninjau, Ade Putra, menceritakan bahwa saat sedang berjalan menyusuri jalur hutan, ia mendapati ular tersebut dalam posisi diam hanya berjarak sekitar 50 sentimeter dari kakinya.

    “Beruntung ular tidak terinjak. Ini kali pertama saya melihat langsung spesies ini setelah lebih dari dua dekade bertugas di kawasan konservasi Sumatera Barat dan Taman Nasional Kerinci Seblat,” ujarnya di Lubuk Basung, seperti dikutip ANTARA.

    Menurut Ade, Bungarus flaviceps merupakan ular yang sangat jarang dijumpai dan tergolong dalam kelompok katang, yang merupakan ular berbisa. Ular ini dikenal dengan warna kepala dan ekor merah cerah, sementara bagian tubuhnya didominasi warna hitam dengan garis putih kebiruan di samping tubuh.

    Bagian bawah tubuh berwarna putih, berbeda dengan spesies serupa seperti ular cabai besar (Calliophis bivirgatus) yang memiliki bagian ventral berwarna merah.

    Spesies ini tersebar di beberapa wilayah Asia Tenggara seperti Myanmar bagian selatan, Thailand, Kamboja, Vietnam, Malaysia, serta di berbagai pulau di Indonesia, termasuk Sumatra, Jawa, dan Kalimantan. Habitat utamanya adalah hutan dataran rendah hingga pegunungan dengan ketinggian maksimal sekitar 900 meter.

    Ular kepala merah biasanya memiliki panjang tubuh antara 1,2 hingga 1,5 meter, namun individu yang ditemukan kali ini memiliki panjang mencapai dua meter, mendekati ukuran maksimum spesies tersebut. Sisik dorsal ular ini tersusun dalam 13 baris dengan sisik punggung (vertebral) berukuran lebih besar. Sisik bagian bawah (ventral) dan ekor (subkaudal) juga memiliki jumlah yang khas untuk jantan dan betina.

    “Ular ini bukan hanya langka, tetapi juga sangat berbahaya. Racunnya tergolong mematikan, sehingga kehadirannya di hutan perlu dicermati dengan kewaspadaan,” jelas Ade.

    Briptu Jefri Januardi, anggota Polsek Palembayan yang turut dalam patroli, juga mengungkapkan kekagumannya terhadap temuan tersebut.

    “Sepanjang saya bertugas, belum pernah melihat ular seperti ini. Warna dan ukurannya sangat mencolok. Rasanya seperti melihat king cobra, tapi dengan tampilan berbeda,” ujarnya.

    Penemuan ini menjadi catatan penting bagi dunia konservasi satwa liar, sekaligus pengingat bahwa masih banyak keanekaragaman hayati Indonesia yang belum sepenuhnya terungkap. Kehadiran spesies langka ini menegaskan pentingnya menjaga kawasan hutan agar tetap menjadi habitat aman bagi fauna endemik yang terancam keberadaannya.

  • 5 Update Aksi Trump dalam 24 Jam: Tambah Musuh Lagi-Sanksi Pejabat PBB

    5 Update Aksi Trump dalam 24 Jam: Tambah Musuh Lagi-Sanksi Pejabat PBB

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump masih terus mengambil sejumlah kebijakan yang kontroversial. Tak cuma dalam bidang ekonomi dan perdagangan, orang nomor satu AS itu juga mengambil manuver yang memicu polemik dari segi politik.

    Berikut sejumlah kebijakan Trump sebagaimana dikutip CNBC Indonesia dari berbagai sumber, Kamis (10/7/2025):

    1. Beri Sanksi Pejabat PBB

    Trump menjatuhkan sanksi kepada Pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Francesca Albanese. Hal ini dilakukan atas dokumentasi Albanese mengenai pelanggaran Israel terhadap Palestina selama perang di Gaza.

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengumumkan sanksi tersebut pada hari Rabu (9/7/2025). Ia menuduh Albanese melancarkan sejumlah aksi yang menyudutkan AS dan Israel dan mengutip dorongan figur asal Italia itu untuk penuntutan pejabat Israel di Mahkamah Internasional (ICC) sebagai dasar hukum untuk sanksi tersebut.

    “Albanese telah melancarkan kampanye perang politik dan ekonomi melawan AS dan Israel,” ucapnya dikutip Al Jazeera.

    “Bias tersebut telah terlihat jelas sepanjang kariernya, termasuk merekomendasikan agar ICC, tanpa dasar yang sah, mengeluarkan surat perintah penangkapan yang menargetkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant.”

    Rubio juga menyoroti laporan terbaru Albanese yang mendokumentasikan peran perusahaan internasional, termasuk perusahaan AS, dalam serangan Israel di Gaza, yang ia gambarkan sebagai genosida.

    “Kami tidak akan menoleransi kampanye perang politik dan ekonomi ini, yang mengancam kepentingan dan kedaulatan nasional kami,” ujar diplomat tinggi AS tersebut.

    2. Jatuhkan Tarif 50% ke Brasil, Presiden Balas Dendam

    Trump menjatuhkan tarif 50% kepada ekonomi terbesar Amerika Selatan, Brasil, mulai 1 Agustus mendatang. Hal ini tercantum dalam sebuah surat yang dikirimkan Trump kepada Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, Rabu (9/7/2025).

    Mengutip Reuters, Trump melampiaskan kemarahan atas apa yang disebutnya sebagai persidangan “Perburuan Penyihir” terhadap pendahulu Lula yang berhaluan kanan, Jair Bolsonaro. Ia juga memerintahkan penyelidikan praktik perdagangan tidak adil yang dapat menyebabkan tarif yang lebih tinggi lagi.

    Trump kemudian juga mengkritik “Perintah Sensor yang RAHASIA dan MELANGGAR HUKUM terhadap platform Media Sosial AS,” yang merujuk pada putusan Mahkamah Agung Brasil baru-baru ini yang dapat meminta pertanggungjawaban platform media sosial atas konten penggunanya.

    “Serangan licik Brasil terhadap Pemilu Bebas, dan Hak Kebebasan Berbicara fundamental warga Amerika,” tuturnya dalam surat tersebut.

    “Harap dipahami bahwa angka 50% jauh lebih rendah daripada yang dibutuhkan untuk mencapai Kesetaraan yang harus kita miliki dengan Negara Anda. Dan ini diperlukan untuk memperbaiki ketidakadilan yang parah dari rezim saat ini.”

    Atas manuver ini, Lula kemudian mengunggah balasan di akun X-nya. Dalam unggahan tersebut, Lula mengatakan Brasil adalah negara berdaulat yang tidak akan menerima kendali siapa pun.

    Ia juga dengan tegas mengatakan bahwa dalam hal ini, setiap kenaikan tarif sepihak akan direspons berdasarkan Undang-Undang Timbal Balik Ekonomi Brasil. Ia mengancam pembalasan dilakukan tanpa kompromi.

    “Kedaulatan, rasa hormat, dan pembelaan tanpa kompromi terhadap kepentingan rakyat Brasil adalah nilai-nilai yang memandu hubungan kita dengan dunia,” ujar Lula.

    3. Jatuhkan Tarif ke Negara Lain, Ada Tetangga RI

    Selain Brasil, Trump juga mengunggah tujuh surat terkait tarif melalui Truth Social, seperti ke pemimpin Aljazair, Brunei, Filipina, Irak, Libya, Moldova dan Sri Lanka. Rentang tarif yang dijatuhkan berkisar antara 20% hingga 30%.

    Mengutip CNBC International, surat-surat dua halaman tersebut sebenarnya hampir identik yang ditandatangani Trump Senin. Selain Indonesia, surat sebelumnya dikirimkan ke Jepang, Korea Selatan (Korsel), Malaysia, Kazakhstan, Afrika Selatan, Laos, Myanmar, Bosnia dan Herzegovina, Tunisia, Bangladesh, Serbia, Kamboja, dan Thailand.

    Surat-surat tersebut mencatat bahwa AS “mungkin” akan mempertimbangkan penyesuaian tarif baru. “Tergantung pada hubungan kami dengan negara Anda,” tulis Trump, Kamis (10/7/2025).

    Semua surat tersebut menyatakan bahwa tarif tersebut “jauh lebih rendah daripada yang dibutuhkan untuk menghilangkan disparitas Defisit Perdagangan yang kami miliki dengan negara Anda”. Trump sendiri sering mengklaim bahwa defisit perdagangan menunjukkan “AS sedang dimanfaatkan” meskipun banyak pakar tidak sependapat.

    4. Tetapkan Tarif 50% pada Primadona RI

    Trump mengatakan akan mengenakan tarif 50% pada impor tembaga mulai 1 Agustus mendatang. Hal ini didasari penilaian potensi ancaman keamanan nasional mengingat pentingnya logam tersebut dalam rantai pasok industri strategis.

    “Saya mengumumkan TARIF 50% untuk Tembaga, berlaku efektif 1 Agustus 2025, setelah menerima PENILAIAN KEAMANAN NASIONAL yang kuat,” tulis Trump di akun media sosialnya, Truth Social, dikutip Kamis (9/7/2025).

    “Tembaga diperlukan untuk Semikonduktor, Pesawat Terbang, Kapal, Amunisi, Pusat Data, Baterai Litium-ion, Sistem Radar, Sistem Pertahanan Rudal, dan bahkan Senjata Hipersonik, yang banyak di antaranya sedang kami produksi. Tembaga adalah material kedua yang paling banyak digunakan oleh Departemen Pertahanan,” jelasnya lagi.

    Pengumuman ini membuat harga tembaga naik 2,62%. Hal tersebut memperpanjang kenaikannya dari sesi sebelumnya ketika melonjak 13,12% dan mencatat kenaikan satu hari terbaiknya sejak 1989.

    Harga tembaga berjangka acuan tiga bulan di London Metal Exchange turun 1,63% menjadi US$9.630,50 per ton pada pukul 09.20 waktu Singapura. Angka tersebut mencerminkan premi yang luar biasa lebar yang berkembang antara tembaga AS dan logam di tempat lain.

    Sementara itu, menurut lembaga Benchmark Mineral Intelligence yang berbasis di London, konsumen AS kemungkinan membayar sekitar US$15.000 per metrik ton untuk tembaga. Di data yang sama, seluruh dunia membayar sekitar US$10.000 pada bulan Agustus.

    Mengutip CNBC International, tembaga adalah logam ketiga yang paling banyak dikonsumsi secara global, setelah besi dan aluminium. Menurut data dari Survei Geologi AS, negeri itu mengimpor hampir setengah dari tembaga yang digunakannya, dengan sebagian besar berasal dari Chili, diikuti Kongo, Peru, China, dan Indonesia.

    5. Mau Bom Moskow dan Beijing

    Trump dilaporkan sempat memberikan ancaman bagi Rusia dan China. Ancaman ini muncul di sebuah rekaman yang direkam tahun lalu di depan pertemuan tertutup dengan para donor.

    Saat itu, Trump mengatakan berusaha menghalangi Presiden Rusia Vladimir Putin menyerang Ukraina dengan mengancam akan “mengebom habis-habisan Moskow” sebagai balasan.

    “Dengan Putin, saya berkata, ‘Jika Anda pergi ke Ukraina, saya akan mengebom habis-habisan Moskow’. Saya katakan, ‘saya tidak punya pilihan’,’” kata Trump dalam sebuah penggalangan dana untuk tahun 2024, menurut rekaman audio tersebut, dikutip dari CNN International dan CNBC International, Kamis (10/7/2025).

    “Lalu (Putin) berkata, seperti, ‘Saya tidak percaya Anda.’ Tapi dia hanya percaya 10%.”

    Trump kemudian mengklaim bahwa ia menyampaikan peringatan serupa kepada Presiden China, Xi Jinping tentang potensi invasi ke Taiwan. Ia mengatakan kepadanya bahwa AS akan mengebom Beijing sebagai balasannya.

    “Saya mengatakan hal yang sama kepada (Presiden China Xi Jinping). Saya bilang, Anda tahu, kalau Anda masuk ke Taiwan, saya akan mengebom Beijing habis-habisan,” tambah Trump. “Saya bilang, saya tak punya pilihan lain, saya harus mengebom Anda,” tegasnya.

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Tangkal Tarif Trump, Menko Airlangga Tawarkan Mineral Kritis RI untuk Negosiasi

    Tangkal Tarif Trump, Menko Airlangga Tawarkan Mineral Kritis RI untuk Negosiasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Indonesia akan berupaya bernegosiasi ulang dengan Amerika Serikat agar pemberlakukan tarif 32% dapat ditekan. Komunikasi yang dibangun dalam konsep kerja sama yang terbentuk memberikan manfaat yang nyata bagi kedua negara.

    Airlangga menyampaikan niat Indonesia itu kepada Howard Lutnick, U.S. Secretary of Commerce dan United States Trade Representative Jamieson Greer, Rabu (9/7/2025) waktu setempat. Selain perdagangan bermanfaat, Airlangga juga merundingkan agar Indonesia terhidar dari kebijakan hambatan non-tarif. Selain itu juga dibahas mengenai ekonomi digital, keamanan ekonomi, serta kerja sama komersial dan investasi. Selain itu, Airlangga turut menuturkan bahwa kedua negara melihat potensi besar untuk memperluas kerja sama di sektor strategis seperti mineral kritis.  

    “AS menunjukkan ketertarikan yang kuat untuk memperkuat kemitraan di bidang mineral kritis. Indonesia memiliki cadangan besar nikel, tembaga, dan kobalt, dan kita perlu mengoptimalkan potensi kerja sama pengolahan mineral kritis tersebut,”  ungkapnya dalam keterangan resmi, Kamis (10/7/2025). 

    Dalam pertemuan tersebut, Airlangga menyampaikan Indonesia dan AS sepakat untuk mengintensifkan perundingan tarif dalam tiga minggu ke depan untuk memastikan hasil terbaik bagi kedua belah pihak. 

    “Ke depan, kita akan terus berupaya menuntaskan negosiasi ini dengan prinsip saling menguntungkan,” ujar Airlangga. 

    Menko Airlangga juga menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan AS selama ini terjalin sangat baik dan perlu terus diperkuat. 

    Bahkan perusahaan-perusahaan Indonesia di bidang pertanian dan energi telah menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan perusahaan-perusahaan AS untuk pembelian produk unggulan AS dan meningkatkan investasi. 

    Adapun, pertemuan ini menjadi langkah penting dalam melakukan pembahasan lanjutan terkait kebijakan tarif pemerintahan Presiden Trump, pascaterbitnya Surat Presiden Trump kepada Presiden Prabowo Subianto tanggal 7 Juli 2025, yang menyampaikan besaran tarif resiprokal untuk Indonesia sebesar 32% dan masa pemberlakuan yang akan mulai pada tanggal 1 Agustus 2025.

    Merespon penyampaian besaran tarif melalui Surat Presiden Trump tersebut, Airlangga segera menuju Washington DC—usai menemani Prabowo di Brasil—untuk menemui dan melakukan pembahasan dengan Pemerintah AS. 

    Trump sebelumnya mengumumkan bahwa Indonesia akan tetap dikenakan tarif resiprokal sebesar 32% melalui surat terbuka yang diunggah di akun Truth Social @realDonaldTrump pada Selasa (8/7/2025). Trump juga mengunggah surat terbuka penetapan tarif ke berbagai negara.  

    Sebagai perbandingan, Thailand dikenakan tarif 36%, Kamboja 36%, Bangladesh 35%, Myanmar 40%, Laos 40%. Sementara itu, Malaysia, Korea Selatan, Jepang dikenakan tarif 25%.

    Untuk Indonesia, Trump menegaskan penerapan tarif ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan perdagangan yang adil antara kedua negara. Menurutnya, tarif 32% tersebut jauh lebih sedikit dari apa yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesenjangan defisit perdagangan AS dengan RI, sementara Indonesia menikmati surplus. 

  • Gerebek Scam Centre, Pakistan Tangkap 149 Tersangka Termasuk 71 WNA

    Gerebek Scam Centre, Pakistan Tangkap 149 Tersangka Termasuk 71 WNA

    Islamabad

    Kepolisian Pakistan melakukan penggerebekan terhadap sebuah scam centre yang terlibat dalam jaringan penipuan besar-besaran. Sedikitnya 149 orang ditangkap dalam penggerebekan itu, termasuk 71 warga negara asing (WNA).

    Badan Investigasi Kejahatan Siber Nasional, seperti dilansir AFP, Kamis (10/7/2025), mengatakan terdapat 48 warga negara China di antara para WNA yang ditangkap terkait scam centre tersebut.

    “Dalam penggerebekan tersebut, sebuah call center besar ditemukan, yang terlibat dalam skema Ponzi dan penipuan investasi,” kata Badan Investigasi Kejahatan Siber Nasional dalam pernyataannya.

    “Melalui jaringan penipuan ini, masyarakat ditipu dan sejumlah besar uang dikumpulkan secara ilegal,” sebut pernyataan tersebut.

    Badan Investigasi Kejahatan Siber Nasional mengatakan penggerebekan itu dilakukan berdasarkan informasi tentang jaringan penipuan tersebut, yang beroperasi di kota Faisalabad — sebuah pusat manufaktur di wilayah timur Pakistan.

    Disebutkan bahwa penggerebekan itu dilakukan terhadap kediaman Tasheen Awan, yang merupakan mantan kepala jaringan listrik kota tersebut.

    Semua orang yang ditangkap dalam penggerebekan kini berada dalam penahanan otoritas Pakistan.

    Disebutkan Badan Investigasi Kejahatan Siber Nasional bahwa para tersangka yang ditangkap itu terdiri atas 78 warga Pakistan dan 71 warga negara asing (WNA), yang mencakup 48 warga negara China, kemudian beberapa warga negara Nigeria, Filipina, Sri Lanka, Bangladesh, Zimbabwe, dan Myanmar.

    Sebanyak 18 orang dari total 149 orang yang ditangkap, menurut Badan Investigasi Kejahatan Siber Nasional, berjenis kelamin perempuan.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini