Negara: Myanmar

  • Malaysia-Bangladesh Kirim Misi Perdamaian ke Myanmar

    Malaysia-Bangladesh Kirim Misi Perdamaian ke Myanmar

    Putrajaya

    Malaysia dan Bangladesh, serta beberapa mitra regional lainnya, akan mengirimkan delegasi gabungan ke Myanmar untuk mendorong perdamaian dan bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Rohingya.

    Hal tersebut, seperti dilansir Reuters, Selasa (12/8/2025), disampaikan oleh Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim, dalam konferensi pers bersama dengan pemimpin sementara Bangladesh, Muhammad Yunus, yang sedang berkunjung ke Malaysia.

    “Mengamankan perdamaian di Myanmar tentu saja merupakan prioritas utama, bersama dengan bantuan kemanusiaan bagi mereka yang menderita, para pengungsi, dan juga para korban gempa bumi,” kata Anwar dalam konferensi pers di Putrajaya pada Selasa (12/8).

    Bangladesh kini menampung lebih dari 1 juta pengungsi Rohingya di kamp-kamp yang ada di distrik Cox’s Bazar di bagian tenggara negara tersebut — area permukiman pengungsi terbesar di dunia.

    Anwar menambahkan bahwa Menteri Luar Negeri (Menlu) Malaysia akan mengkoordinasikan misi ke Myanmar tersebut, yang dijadwalkan berlangsung beberapa pekan mendatang, bersama dengan mitra-mitra dari Indonesia, Filipina, dan Thailand.

    “Kami prihatin dengan beban yang ditanggung Bangladesh karena harus menampung pengungsi Rohingya dalam jumlah besar,” ucapnya dalam konferensi pers bersama Yunus.

    Tonton juga video “Temui DPR, Arnold Putra Cerita Ketika Ditahan di Myanmar” di sini:

    Pernyataan ini disampaikan Anwar yang menjabat sebagai Ketua ASEAN tahun ini.

    Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut konflik yang meningkat dan kekerasan yang ditargetkan terhadap Rohingya, warga minoritas Muslim di negara bagian Rakhine, Myanmar bagian barat, telah memaksa sekitar 150.000 orang mengungsi ke Bangladesh dalam 18 bulan terakhir.

    Kunjungan Yunus ke Malaysia ini akan berlangsung selama tiga hari, dengan kedua negara menandatangani lima pakta, yang mencakup kerja sama pertahanan dan kolaborasi dalam penyediaan dan infrastruktur gas alam cair (LNG), produk petroleum, dan fasilitas-fasilitas terkait.

    Simak juga Video ‘Legislator soal Laut Ambalat: Pemerintah Jangan Ikuti Klaim Malaysia!’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • 148 Negara Kini Akui Palestina, Siapa Saja & Manapula yang Tidak?

    148 Negara Kini Akui Palestina, Siapa Saja & Manapula yang Tidak?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebanyak 148 negara kini mengaku kedaulatan negara Palestina. Ini menjadi update terbaru, dari total 193 negara yang tergabung dalam PBB.

    Ke-148 negara itu merepresentasikan 75% dari total negara di dunia. Lalu apa saja negara itu?

    Berikut daftarnya dari yang terbaru mengakui hingga yang paling awal, dikutip dari beragam sumber seperti Al-Jazeera dan CNN International, Selasa (12/8/2025).

    1.Meksiko: 20 Maret 2025

    2.Armenia: 21 Juni 2024

    3.Slovenia: 4 Juni 2024

    4.Irlandia: 22 Mei 2024

    5.Norwegia: 22 Mei 2024

    6.Spanyol: 22 Mei 2024

    7.Bahama: 8 Mei 2024

    8.Trinidad dan Tobago: 3 Mei 2024

    9.Jamaika: 24 April 2024

    10.Barbados: 20 April 2024

    11.Saint Kitts dan Nevis: 29 Juli 2019

    12.Kolombia: 3 Agustus 2018

    13.Saint Lucia: 14 September 2015

    14.Takhta Suci: 26 Juni 2015

    15.Swedia: 30 Oktober 2014

    16.Haiti: 27 September 2013

    17.Guatemala: 9 April 2013

    18.Thailand: 18 Januari 2012

    19.Islandia: 15 Desember 2011

    20.Brasil: 3 Desember 2011

    21.Grenada: 25 September 2011

    22.Antigua dan Barbuda: 22 September 2011

    23.Dominika: 19 September 2011

    24.Belize: 9 September 2011

    25.Saint Vincent dan Grenadines: 29 Agustus 2011

    26.Honduras: 26 Agustus 2011

    27.El Salvador: 25 Agustus 2011

    28.Suriah: 18 Juli 2011

    29.Sudan Selatan: 14 Juli 2011

    30.Liberia: 1 Juli 2011

    31.Lesotho: 3 Mei 2011

    32.Uruguay: 16 Maret 2011

    33.Paraguay: 29 Januari 2011

    34.Suriname: 26 Januari 2011

    35.Peru: 24 Januari 2011

    36.Guyana: 13 Januari 2011

    37.Chile: 7 Januari 2011

    38.Ekuador: 27 Desember 2010

    39.Bolivia: 17 Desember 2010

    40.Argentina: 6 Desember 2010

    41.Republik Dominika: 15 Juli 2009

    42.Venezuela: 27 April 2009

    43.Pantai Gading: 1 Desember 2008

    45.Lebanon: 30 November 2008

    46.Kosta Rika: 5 Februari 2008

    47.Montenegro: 24 Juli 2006

    48.Timor Leste: 1 Maret 2004

    49.Malawi: 23 Oktober 1998

    50.Kirgistan: 1 November 1995

    51.Afrika Selatan: 15 Februari 1995

    52.Papua Nugini: 13 Januari 1995

    53.Uzbekistan: 25 September 1994

    54.Tajikistan: 2 April 1994

    55.Bosnia dan Herzegovina: 27 Mei 1992

    56.Georgia: 25 April 1992

    57.Turkmenistan: 17 April 1992

    58.Azerbaijan: 15 April 1992

    59.Kazakstan: 6 April 1992

    60.Eswatini: 1 Juli 1991

    61.Filipina: 1 September 1989

    62.Vanuatu: 21 Agustus 1989

    63.Benin: 1 Mei 1989

    64.Guinea Khatulistiwa: 1 Mei 1989

    65.Kenya: 1 Mei 1989 Etiopia: 4 Februari 1989

    66.Rwanda: 2 Januari 1989

    67.Bhutan: 25 Desember 1988

    68.Afrika Tengah: 23 Desember 1988

    69.Burundi: 22 Desember 1988

    70.Botswana: 19 Desember 1988

    71.Nepal: 19 Desember 1988

    72.Kongo: 18 Desember 1988

    73.Polandia: 14 Desember 1988

    74.Oman: 13 Desember 1988

    75.Gabon: 12 Desember 1988

    76.Sao Tome dan Principe: 10 Desember, 1988

    77.Mozambik: 8 Desember 1988

    78.Angola: 6 Desember 1988

    79.Kongo: 5 Desember 1988

    80.Sierra Leone: 3 Desember 1988

    81.Uganda: 3 Desember 1988

    82.Laos: 2 Desember 1988

    83.Chad: 1 Desember 1988

    84.Ghana: 29 November 1988

    85.Togo: 29 November 1988

    86.Zimbabwe: 29 November 1988

    87.Maladewa: 28 November 1988

    88.Bulgaria: 25 November 1988

    89.Tanjung Verde: 24 November 1988

    90.Korea Utara: 24 November 1988

    91.Niger: 24 November 1988

    92.Rumania: 24 November 1988

    93.Tanzania: 24 November 1988

    94.Hongaria: 23 November 1988

    95.Mongolia: 22 November 1988

    96.Senegal: 22 November 1988

    97.Burkina Faso: 21 November 1988

    98.Kamboja: 21 November 1988

    99.Komoro: 21 November 1988

    100.Guinea: 21 November 1988

    101.Guinea-Bissau: 21 November 1988

    102.Mali: 21 November 1988

    103.China: 20 November 1988

    104.Belarus: 19 November 1988

    105.Namibia: 19 November 1988

    106.Rusia: 19 November 1988

    107.Ukraina: 19 November 1988

    108.Vietnam: 19 November 1988

    109.Siprus: 18 November 1988

    110.Republik Ceko: 18 November 1988

    111.Mesir: 18 November 1988

    112.Gambia: 18 November 1988

    113.India: 18 November 1988

    114.Nigeria: 18 November 1988

    115.Seychelles: 18 November 1988

    116.Slowakia: 18 November 1988

    117.Sri Lanka: 18 November 1988

    118.Albania: 17 November 1988

    119.Brunei Darussalam: 17 November 1988

    120.Djibouti: 17 November 1988

    121.Mauritius: 17 November 1988

    122.Sudan: 17 November 1988

    123.Afghanistan: 16 November 1988

    124.Bangladesh: 16 November 1988

    125.Kuba: 16 November 1988

    126.Yordania: 16 November 1988

    127.Madagaskar: 16 November 1988

    128.Nikaragua: 16 November 1988

    129.Pakistan: 16 November 1988

    130.Qatar: 16 November 1988

    131. Arab Saudi: 16 November 1988

    132.Serbia: 16 November 1988

    133.Uni Emirat Arab: 16 November 1988

    134.Zambia: 16 November 1988

    135.Aljazair: 15 November 1988

    136.Bahrain: 15 November 1988

    137.Indonesia: 15 November 1988

    138.Irak: 15 November 1988

    139.Kuwait: 15 November 1988

    140.Libya: 15 November 1988

    141.Malaysia: 15 November 1988

    142.Mauritania: 15 November 1988

    143.Maroko: 15 November 1988

    144.Somalia: 15 November 1988

    145.Tunisia: 15 November 1988

    146.Turki: 15 November 1988

    147.Yaman: 15 November 1988

    148.Iran: 4 Februari 1988

    Sementara beberapa negara akan mengakui di sidang PBB September nanti. Berikut antara lain:

    Australia

    Kanada

    Prancis

    Malta

    Portugal

    Inggris

    Lalu negara mana saja yang belum sama sekali mengakui?

    Amerika Serikat

    Panama

    Jerman

    Italia

    Austria

    Denmark

    Lithuania

    Moldova

    Kroasia

    Latvia

    Yunani

    Eritrea

    Kamerun

    Myanmar

    Korea Selatan

    Jepang

    Israel

    Selandia Baru (masih akan diputuskan melalui sidang parlemen bulan ini)

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Siap-Siap! Perusahaan Ini Bakal Buka 8.000 Lowongan Kerja di Brebes

    Siap-Siap! Perusahaan Ini Bakal Buka 8.000 Lowongan Kerja di Brebes

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perusahaan asal China PT Xinhai Knitting Indonesia (Xinhai) merealisasikan investasinya di industri tekstil dan produk tekstil (TPP) Indonesia. Adapun investasi yang dilakukan berupa pembangunan pabrik di Brebes, Jawa Tengah.

    Pabrik tersebut seluas 8 hektare (ha), diperkirakan dapat menyerap hingga 8.000 tenaga kerja. Pabrik ini akan memasok jaringan fesyen global yang juga memiliki rantai distribusi-ritel modern sendiri, yaitu H&M.

    Mengutip keterangan di situs resmi Pemerintah Kabupaten Brebes, peletakan batu pertama atau groundbreaking pabrik telah dilakukan pada bulan lalu yang dihadiri oleh Bupati Brebes Hj Paramitha Widya Kusuma bersama Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza serta jajaran manajemen Xinhai di Desa Ciampel Kecamatan Kersana, Brebes.

    Dalam keterangan resmi Kementerian Perindustrian (Kemenperin) disebutkan, Xinhai membangun fasilitas produksi senilai US$40 juta atau setara Rp652,2 miliar (kurs penutupan hari Senin, 21/7/2025 menurut Refinitiv Rp16.305/ US$).

    “Kementerian Perindustrian memberikan apresiasi kepada PT Xinhai Knitting Indonesia dan H&M atas komitmennya dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Realisasi investasi ini dinilai sebagai langkah strategis yang akan memperkuat daya saing sektor industri TPT nasional. Sekaligus menjadi jawaban atas tantangan di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu,” kata Wamenperin Faisol Riza, dikutip Minggu (10/8/2025).

    “Keberadaan PT Xinhai Knitting Indonesia ini sebagai bagian dari rantai pasok global H&M yang menerapkan standar keberlanjutan tinggi, sangat sejalan dengan visi Indonesia untuk mewujudkan sektor manufaktur yang tangguh, inklusif, dan berwawasan lingkungan,” tambahnya.

    Rencananya, pabrik baru ini akan mulai berproduksi di medio tahun 2026 nanti.

    “Rencana produksi yang dijadwalkan mulai pada Juli 2026, kehadiran perusahaan PT Xinhai Knitting Indonesia ini diharapkan akan memberikan kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan aktivitas ekonomi lokal, serta mendukung transformasi industri menuju keberlanjutan,” sebutnya.

    “Apalagi, pabrik ini dirancang akan menggunakan solar panel dan pengolahan air limbah sesuai standar industri hijau,” ujar Faisol.

    Realisasi investasi Xinhai ini, menurut Faisol membuktikan kepercayaan tinggi investor atas Indonesia.

    “Ini tidak hanya menandai dimulainya pembangunan fisik, namun juga awal dari kerja sama jangka panjang yang kami harapkan ikut memberikan manfaat nyata bagi para investor, pemerintah, serta masyarakat lokal,” ucapnya.

    Dia menambahkan, investasi Xinhai ini mencerminkan kepercayaan yang kuat terhadap bangsa Indonesia.

    “Bahwa Indonesia bukan hanya mampu menarik investasi, tetapi juga memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing sektor industri TPT di pasar global,” katanya.

    “Apalagi, industri TPT merupakan salah satu sektor prioritas dalam peta jalan pembangunan industri nasional. Sektor ini juga menjadi kunci dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini terlihat dari kinerja pada Triwulan I tahun 2025, sektor industri TPT mencatat pertumbuhan positif sebesar 4,64
    persen,” tambah Faisol.

    Dari sisi ekspor, untuk periode Januari-April 2025, industri TPT mencatat nilai sebesar US$3,38 miliar, meningkat 3,57% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Saat ini, sektor TPT menyerap lebih dari 3,76 juta tenaga kerja, atau sekitar 19,18% dari total tenaga kerja di sektor manufaktur nasional.

    Sementara itu, Direktur Xinhai Huang Lu Yu mengungkapkan alasan perusahaan memilih Indonesia sebagai lokasi investasi karena melihat potensi besar yang ditawarkan.

    “Sebagai investor tekstil dan pakaian global, grup kami memiliki basis produksi pakaian rajut skala besar di Nantong, China dan Yangon, Myanmar, dan telah lama menyediakan layanan berkualitas tinggi untuk brand internasional, seperti H&M, partner bisnis kami,” ungkapnya.

    Juga, lanjut dia, untuk memperdalam kerjasama strategis dengan H&M, perusahaan memilih Brebes sebagai titik awal yang baru.

    “Indonesia bukan hanya pusat maritim di ASEAN, tapi juga memiliki tenaga kerja yang melimpah. Masyarakat Brebes yang hangat juga membuat kami percaya diri untuk berinvestasi di Indonesia,” kata Huang.

    (wur/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Tarif Trump 19% Berlaku, Produsen Sepatu RI Masih Berharap Turun dari 19%

    Tarif Trump 19% Berlaku, Produsen Sepatu RI Masih Berharap Turun dari 19%

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) masih berharap penurunan tarif resiprokal AS atas produk Indonesia hingga di bawah 19%. Adapun, hingga saat ini pemerintah masih berupaya untuk membuat tarif bea masuk ke AS lebih rendah. 

    Direktur Eksekutif Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan pihaknya masih wait and see untuk melakukan ekspansi pasar ke AS, meskipun pemerintah menyebut tarif tersebut telah berlaku pada 7 Agustus 2025. 

    “Negara lain infonya ada yang turun, harapan kami untuk terus turun. [Tarif] 19% ini cukup berat, akan ringan jika negara pesaing lebih tinggi,” kata Billie kepada Bisnis.com, dikutip Minggu (10/8/2025). 

    Adapun, dibandingkan negara-negara Asean, tarif 19% berlaku tak hanya untuk Indonesia, tetapi juga Malaysia, Thailand, Filipina, dan Kamboja. Di sisi lain, Singapura 10%, Brunei Darussalam 25%, Vietnam 20%, Laos 40%, dan Myanmar 40%. 

    Sementara itu, dari sisi kinerja ekspor alas kaki (HS 64) sepanjang Januari-Juni 2025 tercatat mencapai US$1,29 miliar atau berkontribusi 8,73% dari total ekspor ke AS pada periode tersebut.  “Harapannya agar pesanan alas kaki Indonesia stabil ke depannya,” lanjutnya.

    Selain pasar AS, pengusaha alas kaki tengah menantikan peluang akses pasar ke Uni Eropa setelah sinyal kesepakatan kemitraan dagang Indonesia-European Union Comprehensive (IEU-CEPA) makin kuat. 

    Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa resmi mencapai perjanjian perdagangan melalui IEU-CEPA yang ditargetkan rampung pada September 2025. Kesepakatan ini dapat mendukung kemudahan akses perdagangan kedua negara. 

    Menurut Biilie, dengan disepakatinya IEU-CEPA, Indonesia akan menyusul negara tetangga di ASEAN yakni, Singapura dan Vietnam yang telah mengimplementasikan kemitraan dagang ini lebih dulu.

    Namun, dia menegaskan bahwa IEU-CEPA harus dilihat sebagai perluasan pasar ekspor tambahan bukan mengganti pasar yang ada dengan negara lain termasuk Amerika Serikat. 

    “Jadi jangan disalah artikan IEU-CEPA apabila berhasil diharapkan disepakati September meninggalkan pasar sebelumnya, tentu tidak,” jelasnya. 

    Di samping itu, pasar Amerika dan negara lain di benua lain tetap diharapkan mengalami peningkatan ekspor sehingga Indonesia dapat bersaing yang kompetitif di tingkat global, termasuk UMKM/IKM lokal dapat melalukan ekspor selain memenuhi kebutuhan pasar domestik.

    “Angka eskpor alas kaki Indonesia ke Eropa dari data yang ada 2020-2024 relatif naik turun dan menunjukan tren yang positif, merujuk angka ekspor tahun 2024 sebesar US$1,723 juta,” ungkapnya. 

    Pihaknya menargetkan, jika IEU-CEPA segera berlaku dengan tarif ekspor 0% ke wilayah Eropa maka industri sepatu dapat meningkatkan kinerja ekspor hingga 50%-60%. 

    Sementara itu, ekspor alas kaki ke AS masih jauh lebih tinggi dengan nilai mencapai US$2,47 miliar pada 2024. 

  • Video CCTV Perlihatkan Bumi Tak Hanya Retak, Tapi Melengkung

    Video CCTV Perlihatkan Bumi Tak Hanya Retak, Tapi Melengkung

    Jakarta

    Video CCTV yang memperlihatkan pergeseran patahan saat gempa besar baru-baru ini di Myanmar menggemparkan para ilmuwan dan pengamat awam ketika diunggah ke YouTube.

    Pada tayangan kelima atau keenamnya, ahli geofisika Jesse Kearse melihat sesuatu yang lebih menarik lagi. Ketika Kearse dan koleganya Yoshihiro Kaneko di Universitas Kyoto menganalisis tayangan tersebut lebih cermat, mereka menyimpulkan bahwa video tersebut telah menangkap bukti visual langsung pertama dari pergeseran patahan melengkung.

    Dikutip dari Science Daily, ahli geologi gempa sering mengamati garis-garis halus melengkung, bekas goresan yang terbentuk oleh bongkahan-bongkahan batuan yang saling bergesekan selama proses patahan. Namun, hingga saat ini belum ada bukti visual mengenai pergeseran melengkung yang mungkin menciptakan garis-garis halus ini.

    Dalam makalah mereka yang diterbitkan di The Seismic Record, Kearse dan Kaneko menyimpulkan, konfirmasi video mengenai pergeseran patahan lengkung dapat membantu para peneliti menciptakan model dinamis yang lebih baik tentang bagaimana patahan pecah.

    Video ini berasal dari rekaman kamera CCTV di sepanjang jalur Sesar Sagaing Myanmar, yang pecah pada 28 Maret akibat gempa magnitudo 7,7. Kamera ditempatkan sekitar 20 meter di sebelah timur patahan dan berjarak 120 kilometer dari hiposentrum gempa.

    Video yang dihasilkan sungguh menakjubkan. Sebuah patahan bergerak yang belum pernah terlihat sebelumnya, berguncang diikuti oleh pergeseran tanah ke utara yang terlihat jelas di sisi barat patahan.

    “Saya melihat ini di YouTube satu atau dua jam setelah diunggah, dan langsung membuat saya merinding. Ini menunjukkan sesuatu yang saya rasa sangat ingin dilihat oleh setiap ilmuwan gempa bumi, dan itu terjadi tepat di sana, sangat menarik,” kenang Kearse.

    Setelah mengamatinya berulang-ulang, dia menyadari hal lain. “Alih-alih benda bergerak lurus melintasi layar video, benda-benda tersebut bergerak di sepanjang jalur lengkung yang memiliki konveksitas ke bawah, yang langsung membuat saya teringat kembali,” papar Kearse.

    “Karena beberapa penelitian saya sebelumnya secara khusus membahas kelengkungan pergeseran patahan, tetapi dari catatan geologis,” imbuhnya.

    Kearse telah mempelajari garis licin melengkung yang terkait dengan gempa bumi lain, seperti gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,8 Kaikoura pada 2016 di Selandia Baru, dan implikasinya dalam memahami bagaimana patahan pecah.

    “Dengan video Myanmar, kami berupaya mengukur pergerakannya dengan lebih cermat, untuk mengekstrak informasi kuantitatif yang objektif dari video tersebut, alih-alih hanya menunjuknya untuk mengatakan, lihat, itu melengkung,” ujarnya.

    Para peneliti memutuskan untuk melacak pergerakan objek dalam video melalui korelasi silang piksel, bingkai demi bingkai. Analisis ini membantu mereka mengukur laju dan arah pergerakan patahan selama gempa bumi.

    Mereka menyimpulkan bahwa patahan bergeser 2,5 meter selama kurang lebih 1,3 detik, dengan kecepatan puncak sekitar 3,2 meter per detik. Hal ini menunjukkan bahwa gempa tersebut bersifat denyut, yang merupakan penemuan penting dan mengonfirmasi kesimpulan sebelumnya yang dibuat dari bentuk gelombang seismik gempa bumi lainnya. Selain itu, sebagian besar pergerakan patahan bersifat strike-slip (sesar geser), dengan komponen dip-slip (patahan) yang singkat.

    Para peneliti menemukan bahwa kurva slip tersebut bergerak cepat pada awalnya, saat melaju hingga kecepatan puncak, kemudian tetap linier saat slip melambat.

    Pola ini sesuai dengan apa yang sebelumnya diusulkan oleh para ilmuwan gempa bumi tentang kelengkungan geser, yaitu bahwa hal itu mungkin terjadi sebagian karena tekanan pada patahan di dekat permukaan tanah relatif rendah.

    “Tekanan dinamis gempa bumi saat mendekat dan mulai memecah patahan di dekat permukaan tanah dapat menyebabkan kemiringan terhadap pergerakan patahan,” kata Kearse.

    Tekanan sementara ini awalnya mendorong patahan keluar dari jalur yang diinginkan, lalu ia menangkap dirinya sendiri dan melakukan apa yang seharusnya dilakukannya, setelah itu.

    Para peneliti sebelumnya menyimpulkan bahwa jenis kelengkungan bergantung pada arah pergerakan patahan, dan konsisten dengan patahan dari utara ke selatan pada gempa bumi Myanmar. Ini berarti bahwa garis halus dapat merekam dinamika gempa bumi sebelumnya, yang dapat berguna untuk memahami risiko seismik di masa mendatang.

    (rns/agt)

  • Tips Cak Imin Agar Pekerja Migran Tak Tertipu Lowongan di Luar Negeri
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        9 Agustus 2025

    Tips Cak Imin Agar Pekerja Migran Tak Tertipu Lowongan di Luar Negeri Nasional 9 Agustus 2025

    Tips Cak Imin Agar Pekerja Migran Tak Tertipu Lowongan di Luar Negeri
    Tim Redaksi
    MALANG, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin membagikan tips bagi masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri, mulai dari cara mendapatkan informasi yang benar hingga peran pemerintah dalam memberikan perlindungan.
    “Yang pertama, bagaimana mempersiapkan diri bekerja di luar negeri dari perspektif saya sebagai Menteri. Jadi begini, yang pertama informasi. Paling pokok informasi,” kata Cak Imin di Malang, Sabtu (9/8/2025).
    Ia menekankan, calon pekerja migran harus proaktif memverifikasi sumber rekrutmen sebelum memutuskan berangkat. Hal ini bertujuan agar mereka tidak tertipu dengan tawaran yang menarik di awal, namun menyesatkan.
    “Online itu sekarang sangat mudah mengakses sumber-sumber rekrutmen. Tapi jumlahnya sangat besar dan banyak yang hoaks. Ini yang parah ini. Terakhir, kita menyelamatkan perdagangan orang ke Myanmar, Kamboja,” ujarnya.
    Menurutnya, ada beberapa negara dengan jumlah rekrutmen pekerja migran yang sangat tinggi melalui Facebook. Untuk itu, dia berpesan agar calon pekerja migran lebih berhati-hati.
    “Facebook ini juga harus betul-betul diverifikasi. Verifikasi dari pihak Anda yang calon ke luar negeri adalah betul-betul telusuri melalui online,” tegasnya.
    Cak Imin juga menyoroti pentingnya peran pemerintah, terutama di tingkat daerah, untuk memberikan informasi yang akurat, dan terupdate setiap saat.
    “Harus setiap saat mampu mengupdate ke masyarakat tentang mana yang hoaks, mana yang clear, clean. Dulu zaman saya Menteri Tenaga Kerja, itu ada informasi yang bersifat
    clear, clean and safe
    . Itu harus ada,” jelasnya.
    Ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berdiam diri di kantor, tetapi aktif memberikan verifikasi lapangan. Mulai dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, P2MI.
    Cak Imin mengungkapkan, kasus penipuan rekrutmen melalui Facebook sering berujung pada penyiksaan sampai dengan kasus-kasus TPPO.
    “Kemarin ada yang rekrutmen melalui Facebook ke Myanmar dan Kamboja. Ujung-ujungnya disiksa di sana jadi pekerja online scamming,” ungkapnya.
    Dia juga mengaku pernah melakukan diplomasi langsung ke Kamboja untuk menangani masalah tersebut.
    Saat ini, jumlah warga negara Indonesia yang bekerja di Kamboja diperkirakan tidak kurang dari 150.000 orang, baik yang bekerja legal maupun ilegal.
    “Termasuk yang jualan soto Madura di sana. Padahal Kamboja lebih miskin dari Indonesia. Lebih miskin negaranya,” pungkasnya.
    Selain itu, Cak Imin juga mengingatkan mengenai kemampuan bahasa, budaya setempat, hingga keterampilan calon PMI.
    Dia bilang, pemerintah telah mempersiapkan berbagai pelatihan yang bisa dimanfaatkan untuk calon pekerja migran.
    “Skill harus dipersiapkan, termasuk juga dengan bahasa. Pemerintah mempersiapkan pelatihan-pelatihan, ada yang gratis,” ujar dia.
    “Kemudian juga calon pekerja harus memastikan skema kerjanya. Tanda tangan kontraknya itu harus clear. Jangan pernah berangkat sebelum kontrak kerjanya clear,” tambahnya.
    Cak Imin menegaskan bahwa para perekrut tenaga kerja migran harus diawasi dengan ketat untuk memastikan para pekerja migran terlindungi.
    “Ini juga akan kita awasi betul bentuk-bentuk kontrak kerjanya. Kerjasama boleh saling menguntungkan untuk para perekrut tenaga kerja, tapi harus dalam pengawasan yang kuat,” tegas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tarif Balasan Resmi Berlaku, Trump Senang Miliaran Dolar Mengalir ke AS

    Tarif Balasan Resmi Berlaku, Trump Senang Miliaran Dolar Mengalir ke AS

    Jakarta

    Presiden Donald Trump secara resmi telah menerapkan tarif impor terhadap sejumlah negara mitra dagang Amerika Serikat mulai hari ini, Kamis 7 Agustus 2025 waktu setempat. Tarif baru tersebut berlaku untuk lebih dari 90 negara.

    Melalui unggahan di media sosialnya, Trump menyebut kebijakan tersebut akan membawa miliaran dolar masuk ke AS.

    “(Tarif resiprokal) telah berlaku tengah malam ini! Miliaran dolar sekarang mengalir ke Amerika Serikat,” tulis Trump di platform media sosial Truth Social, dikutip dari CNBC International, Kamis (7/8/2025).

    Melalui unggahan sebelumnya, Trump menyebut sasaran dari tarif tersebut yakni negara-negara yang selama ini telah mengalami surplus perdagangan dari AS. Menurut dia, negara-negara itu telah mengambil keuntungan dari AS selama bertahun-tahun.

    Trump sempat menunda waktu penerapan tarif yang sebelumnya berlaku 1 Agustus menjadi 7 Agustus. Beberapa pungutan tarif tertinggi jatuh pada Suriah sebesar 41%, Laos dan Myanmar masing-masing sebesar 40% serta Swiss 39%.

    Tim negosiasi Swiss pekan ini telah terbang ke AS untuk merundingkan kenaikan tarif yang dikenakan Trump ke negara tersebut. Namun, sejauh ini belum ada kesepakatan yang dicapai.

    Secara terpisah, Brasil dan India kini terkena pungutan sebesar 50%. Trump menaikkan tarif untuk India semula 25% menjadi 50% lantaran masih mengimpor minyak mentah dari Rusia. Namun, tambahan tarif 25% akan berlaku 21 hari setelah 7 Agustus.

    Sementara itu, negara dan kawasan lain telah berhasil mencapai kesepakatan perdagangan dengan AS, seperti Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan yang semuanya kini terkena tarif 15%, serta Inggris yang berhasil negosiasi tarif jadi 10%.

    Negara-negara lain, termasuk China dan Meksiko , masih belum jelas. China saat ini sedang terlibat dalam semacam gencatan senjata perdagangan dengan AS. Sementara tarif yang diumumkan sebelumnya untuk Meksiko masih ditangguhkan.

    (rea/hns)

  • Presiden yang Didukung Junta Myanmar Meninggal Dunia

    Presiden yang Didukung Junta Myanmar Meninggal Dunia

    Jakarta

    Presiden Myanmar yang didukung junta militer, Myint Swe, meninggal dunia. Myint meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit.

    “Presiden U Myint Swe meninggal dunia pukul 08.28 pagi ini,” tulis pernyataan pemerintah Myanmar dilansir kantor berita Al Jazeera, Kamis (7/8/2025).

    Myint Swe meninggal dunia dalam usia 74 tahun. Myint sebelumnya mengambil cuti untuk berobat satu tahun lalu.

    “Myint Swe akan menerima pemakaman kenegaraan,” tulis pemerintah Myanmar.

    Myint Swe menjadi Presiden Myanmar pada 2021 ketika militer menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi. Sebelum pengambilalihan militer, dia memegang beberapa jabatan kepemimpinan senior, termasuk jabatan wakil presiden pertama selama periode pemerintahan semi-demokratis yang berakhir pada tahun 2021.

    Kudeta tersebut menyerahkan kekuasaan kepada Min Aung Hlaing, panglima tertinggi militer Myanmar. Myint Swe bertindak sebagai pemimpin yang melaksanakan tugas seremonial.

    Tonton juga video “Junta Militer Myanmar Tolak Gencatan Senjata Meski Korban Gempa Meningkat” di sini:

    (whn/haf)

  • Tarif Trump Mulai Berlaku, Brasil dan India ‘Digenjot’ Tarif Besar-Besaran

    Tarif Trump Mulai Berlaku, Brasil dan India ‘Digenjot’ Tarif Besar-Besaran

    Brasilia

    Akhir Juli lalu, Presiden AS Donald Trump mengumumkan serangkaian tarif resiprokatif baru yang akan diberlakukan pada 67 negara. Tarif impor mulai diberlakukan Kamis (7/8) dengan besaran berbeda-beda untuk tiap negara. Negara-negara yang membeli lebih banyak barang dari AS dari pada mengimpor barang ke AS, dikenakan tarif dasar sebesar 10%.

    Dalam sebuah pernyataannya Gedung Putih, Trump mengatakan, “kondisi yang tercermin dalam defisit perdagangan barang AS setiap tahun merupakan ancaman yang tidak biasa dan luar biasa terhadap keamanan nasional dan ekonomi AS, hal ini bersumber sepenuhnya atau sebagian besar berasal dari luar AS.”

    Mitra dagang utama AS seperti Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan dikenakan tarif 15%. Negara-negara tersebut sebelumnya melakukan negosiasi perdagangan dengan Washington. Negara-negara lainnya seperti Filipina, Vietnam, dan Indonesia, akan dikenakan tarif antara 19% hingga 20%.

    Tarif dagang yang jauh lebih tinggi dikenakan pada negara dengan berpendapatan rendah, seperti Suriah yang baru saja terlepas dari perang saudara yang berlangsung lebih dari satu dekade (41%, tertinggi dalam daftar tarif), Myanmar yang masih dalam situasi perang saudara (40%), Laos (40%), dan Irak (35%).

    Meskipun merupakan mitra dagang yang signifikan, Swiss dikenakan tarif sebesar 39%, meningkat 8% dari tarif yang dikenakan sebelumnya. Swiss sedang menegosiasikan penurunan tarif ini. Presiden Swiss, Karin Keller-Sutter, melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, pada Rabu (6/8), namun sejauh ini belum ada indikasi perubahan tarif.

    Brasil dikenakan tarif tertinggi

    Presiden AS memberlakukan tarif sebesar 50% terhadap lebih dari sepertiga ekspor Brasil ke AS. Jauh dari alasan ekonomi, tarif besar-besaran yang dikenakan Trump ini merupakan respons atas penangkapan sekutu politiknya yang berhaluan kanan, Jair Bolsonaro. Bolsonaro sedang diadili atas tuduhan merencanakan kudeta setelah kekalahannya dalam pemilu 2022.

    Trump menyebut penangkapan Bolsonaro sebagai “witch hunt’ (istilah yang menggambarkan perburuan terhadap orang atau kelompok yang dianggap bersalah tanpa bukti yang kuat). Tarif 50% yang mulai diberlakukan kepada Brasil pada Rabu (6/8), menjadi tarif tertinggi yang ditetapkan oleh Trump terhadap negara-negara yang ada di dunia.

    Beli Minyak Rusia, India ‘digenjot’ tarif tambahan

    Trump mengeluarkan perintah eksekutif pada hari Rabu (6/8) mengenakan tarif tambahan sebesar 25% dari tarif sebesar 25% yang diberlakukan sebelumnya pada barang-barang ekspor asal India. Hal ini diakibatkan pembelian minyak asal Rusia. Tarif tambahan ini mulai diberlakukan pada 28 Agustus 2025, memberi jeda 22 hari bagi India-Rusia melakukan negosiasi.

    Sekitar 35%-40% impor minyak India berasal dari Rusia, naik sebesar 3% pada tahun 2021, setahun sebelum Rusia melancarkan invasi atas Ukraina. Rusia menjadi pemasok minyak mentah utama untuk India. India pun tidak bergabung dengan negara-negara barat yang menetapkan sanksi terhadap Rusia.

    India telah menyatakan, tarif tersebut “tidak beralasan dan tidak wajar” dan akan mengambil “semua langkah yang diperlukan” untuk melindungi “kepentingan nasional dan keamanan ekonomi” negaranya. Tekanan Presiden AS Donald Trump terhadap India, untuk menghentikan impor minyak dari Rusia serta mematuhi sanksi terhadap Iran, telah memperburuk hubungan Washington dan New Delhi, yang selama puluhan tahun menjalin kemitraan strategis yang kuat.

    Presiden Donald Trump mengatakan, AS dapat memberlakukan tarif serupa terhadap China senilai 25%, seperti yang diberlakukan pada India terkait pembelian minyak dari Rusia.

    “Bisa saja terjadi,” kata Trump kepada wartawan tanpa memberikan rincian tentang tarif yang mungkin diberlakukan. “Mungkin terjadi … Saya belum bisa memberitahu sekarang,” kata Trump. “Kami melakukannya dengan India. Kami mungkin melakukannya dengan beberapa negara lain. Salah satunya bisa jadi China.”

    Namun cengkeraman China atas pasokan mineral tanah jarang dapat berfungsi sebagai ‘kartu as’ yang digunakan Beijing untuk meredam tarif Trump.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Agus Setiawan

    Tonton juga video “LPS Sebut RI Tak Rugi soal Nego Tarif AS 19%, Ini Alasannya” di sini:

    (nvc/nvc)

  • Thailand Dakwa 23 Orang-Perusahaan terkait Gedung Ambruk Saat Gempa

    Thailand Dakwa 23 Orang-Perusahaan terkait Gedung Ambruk Saat Gempa

    Bangkok

    Jaksa Thailand mendakwa 23 orang dan perusahaan dalam kasus ambruknya gedung pencakar langit yang masih dalam proses pembangunan di ibu kota Bangkok saat gempa bumi mengguncang pada Maret lalu. Ambruknya gedung setengah jadi itu menewaskan sedikitnya 89 orang, yang kebanyakan pekerja konstruksi.

    Gedung setinggi 30 lantai itu ambruk dalam hitungan detik setelah gempa berkekuatan Magnitudo 7,7 mengguncang Myanmar, dan guncangannya dirasakan kuat di wilayah Thailand, pada 28 Maret lalu. Gedung yang seharusnya menjadi kantor audit negara itu merupakan satu-satunya bangunan di Bangkok yang ambruk.

    Ambruknya gedung itu memicu penyelidikan hukum oleh otoritas Thailand.

    Kantor Kejaksaan Agung Thailand, seperti dilansir AFP, Kamis (7/8/2025), mengatakan bahwa sebuah kasus telah diajukan ke pengadilan pidana, dengan putusan diperkirakan akan dijatuhkan dalam beberapa bulan ke depan.

    “Para penyidik sepakat untuk mendakwa 23 individu dan badan hukum atas pelanggaran profesional dan pemalsuan dokumen,” demikian pernyataan Kejaksaan Agung Thailand.

    Mereka yang dijerat dakwaan pidana itu terdiri atas 16 individu dan tujuh perusahaan. Nama-nama orang yang mewakili beberapa perusahaan yang didakwa, termasuk sebuah perusahaan arsitektur dan perusahaan konstruksi asal China, juga dicantumkan dalam dokumen kejaksaan.

    Informasi detail soal dakwaan tersebut tidak diungkap ke publik.

    Tonton juga video “Tentara Thailand-Kamboja Sepakat Tak Perbanyak Pasukan di Perbatasan” di sini:

    Salah satu individu yang didakwa adalah Premchai Karnasuta, yang merupakan seorang taipan terkemuka di Thailand. Dia menjabat direktur eksekutif perusahaan Italian-Thai Development (ITD) — salah satu perusahaan konstruksi terbesar di negara tersebut, yang juga ikut didakwa.

    Jika terbukti bersalah, menurut laporan AFP, Premchai yang berusia 71 tahun terancam hukuman hingga 10 tahun penjara dan denda 200.000 Baht.

    Sementara itu, para penyidik Departemen Kehakiman mengatakan secara terpisah bahwa pihaknya sedang menyelidiki kualitas material konstruksi yang digunakan di proyek pembangunan tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)