Xcloud.id

Negara: Myanmar

  • Ini Duduk Perkara Kasus Ferry Irwandi yang Bikin TNI Marah

    Ini Duduk Perkara Kasus Ferry Irwandi yang Bikin TNI Marah

    GELORA.CO – Nama Youtuber Ferry Irwandi Kembali menjadi sorotan publik. Tak tanggung-tanggung, Ferry kini diadukan oleh jenderal TNI atas dugaan pencemaran nama baik institusi.

    Lantas apa yang membuat Ferry dilaporkan? Sejumlah perwira TNI enggan menjelaskan detail soal perkara pencemaran nama baik dimaksud.

    Namun kuat dugaan terkait video yang ditunjukkan Ferry saat diskusi di salah satu televisi nasional. Saat itu Ferry menunjukkan cuplikan video yang menggambarkan polisi menangkap perusuh dengan kartu anggota TNI.

    “Di situ jelasnya,ya oang yang punya name tag ikut merusuh,” kata Fery.

    “Kapolri-kapolri ikut rusuh ini, saya laporan Panglima TNI” ujar polisi. “Terus orangnya bilang, ‘bukan cuma saya pak, kata orang TNI ini’,” kata Ferry.

    Sejumlah warganet lantas ada yang mempertanyakan mengapa Ferry harus menambah kalimat ‘bukan cuma saya pak, kata orang TNI’.

    Kalimat ini dinilai tidak ada di video dan menyudutkan TNI seakan tentara menjadi bagian dari orkestrasi kerusuhan.

    Purnawirawan TNI Soleman Ponto juga menggugat kesimpulan Ferry. Karena yang disebut di sana itu ‘Kaveleri Kaveleri (bukan Kapolri) ikut rusuh di Palembang.”

    Dalam tayangan itu juga disebut, bukan kata ‘perusuh’ tapi ‘rusuh’. Menurut Soleman Ponto kata-kata itu berbeda maknanya.

    “Pernyataan Ferry sebagai bentuk provokasi yang berpotensi merusak keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan merusak citra TNI sebagai institusi,” ucap Ponto dilansir Antara.

    Ia pun mendorong aparat penegak hukum (APH) segera mengambil tindakan tegas atas pernyataan Ferry guna menjaga wibawa TNI, keamanan nasional, dan persatuan nasional.

    Sejumlah perwira TNI lantas mendatangi Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi mengenai dugaan tindak pidana yang dilakukan Irwandi pada Senin (8/9/2025).

    Pasalnya, hasil temuan patroli siber yang dilakukan TNI ada dugaan tindak pidana yang dilakukan CEO Malaka Project itu.

    Wakil Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus mengatakan, perwakilan TNI itu datang untuk melaporkan Ferry terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Dalam konsultasi itu Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa pelaporan terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik harus dilakukan oleh pribadi, mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Kami sampaikan, kan menurut putusan MK, institusi kan enggak bisa melaporkan. Harus pribadi kalau pencemaran nama baik,” kata dia, Selasa (9/9/2025).

    Ia menjelaskan, dalam konsultasi itu, Ferry diduga melakukan pencemaran nama baik. Pihak yang dicemarkan nama baiknya adalah institusi negara.

    Setop provokasi

    Analis politik Boni Hargens mengingatkan agar provokasi yang menuding Tentara Nasional Indonesia (TNI) menciptakan darurat militer bisa dihentikan lantaran TNI sudah bersifat profesional dan matang berdemokrasi.

    Dikatakan bahwa TNI tidak memiliki DNA kudeta politik dalam sejarah Indonesia, di mana tidak ada satu pun peristiwa yang mensinyalir adanya kejadian kudeta politik oleh militer dalam sejarah Indonesia sejak merdeka tahun 1945.

    “TNI kita sudah belajar dari masa lalu. Mereka sudah matang dalam berdemokrasi,” ujar Boni dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Bahkan, lanjut dia, yang dilakukan mantan Menteri Pertahanan dan Keamanan Jenderal Besar (Purn) TNI Abdul Haris Nasution dan pasukannya pada tahun 1952 di depan Istana Presiden pertama RI Soekarno, yang oleh pengamat asing dianggap percobaan kudeta, bukan merupakan upaya kudeta seperti di Thailand, Filipina, atau Myanmar.

    Kendati demikian, disebutkan bahwa hal itu merupakan bentuk pernyataan sikap kecewa TNI melihat korupsi politik di parlemen yang begitu marak dan menyengsarakan rakyat.

    Boni tak membantah adanya kelompok penumpang gelap yang bermain di dalam aksi massa yang berujung ricuh pada akhir Agustus 2025 lalu, hanya saja dirinya membantah dengan tegas adanya keterlibatan TNI dalam isu tersebut.

    Untuk itu, dia menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap provokasi penciptaan darurat militer yang disampaikan beberapa pihak untuk didalami oleh komunitas intelijen guna mencegah terciptanya persepsi yang salah di pikiran masyarakat, salah satunya yang berasal dari pegiat media sosial Ferry Irwandi.

    “Selain tidak benar, tudingan Ferry itu bentuk provokasi yang serius. Komunitas intelijen perlu mendalami tudingan itu dengan pengumpulan informasi yang objektif dan menyeluruh,” tutur dia.

  • Analis: Hentikan provokasi tuding TNI ciptakan darurat militer

    Analis: Hentikan provokasi tuding TNI ciptakan darurat militer

    Jakarta (ANTARA) – Analis politik Boni Hargens mengingatkan agar provokasi yang menuding Tentara Nasional Indonesia (TNI) menciptakan darurat militer bisa dihentikan lantaran TNI sudah bersifat profesional dan matang berdemokrasi.

    Dikatakan bahwa TNI tidak memiliki DNA kudeta politik dalam sejarah Indonesia, di mana tidak ada satu pun peristiwa yang mensinyalir adanya kejadian kudeta politik oleh militer dalam sejarah Indonesia sejak merdeka tahun 1945.

    “TNI kita sudah belajar dari masa lalu. Mereka sudah matang dalam berdemokrasi,” ujar Boni dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Bahkan, lanjut dia, yang dilakukan mantan Menteri Pertahanan dan Keamanan Jenderal Besar (Purn) TNI Abdul Haris Nasution dan pasukannya pada tahun 1952 di depan Istana Presiden pertama RI Soekarno, yang oleh pengamat asing dianggap percobaan kudeta, bukan merupakan upaya kudeta seperti di Thailand, Filipina, atau Myanmar.

    Kendati demikian, disebutkan bahwa hal itu merupakan bentuk pernyataan sikap kecewa TNI melihat korupsi politik di parlemen yang begitu marak dan menyengsarakan rakyat.

    Boni tak membantah adanya kelompok penumpang gelap yang bermain di dalam aksi massa yang berujung ricuh pada akhir Agustus 2025 lalu, hanya saja dirinya membantah dengan tegas adanya keterlibatan TNI dalam isu tersebut.

    Untuk itu, dia menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap provokasi penciptaan darurat militer yang disampaikan beberapa pihak untuk didalami oleh komunitas intelijen guna mencegah terciptanya persepsi yang salah di pikiran masyarakat, salah satunya yang berasal dari pegiat media sosial Ferry Irwandi.

    “Selain tidak benar, tudingan Ferry itu bentuk provokasi yang serius. Komunitas intelijen perlu mendalami tudingan itu dengan pengumpulan informasi yang objektif dan menyeluruh,” tutur dia.

    Senada dengan Boni, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) Soleman Ponto juga mengecam keras pernyataan Ferry soal TNI. Menurut Ponto, pernyataan Ferry menggiring opini dan memanipulasi fakta karena secara sengaja membentuk persepsi publik yang salah tentang TNI.

    “Pernyataan Ferry sebagai bentuk provokasi yang berpotensi merusak keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan merusak citra TNI sebagai institusi,” ucap Ponto.

    Ia pun mendorong aparat penegak hukum (APH) segera mengambil tindakan tegas atas pernyataan Ferry guna menjaga wibawa TNI, keamanan nasional, dan persatuan nasional.

    Sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menegaskan tidak ada usulan darurat militer dari Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menyusul gelombang aksi unjuk rasa terkait penolakan tunjangan anggota DPR di berbagai daerah pada akhir Agustus lalu.

    Penegasan tersebut disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemenhan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang menanggapi pemberitaan Tempo yang dilansir pada Senin (8/9).

    “Selaku juru bicara Kemenhan, saya menyampaikan bahwa berita ini sama sekali tidak benar dan tentunya kami menyayangkan informasi media yang tidak akurat itu,” kata Frega di Jakarta.

    Frega menjelaskan pengajuan draf usulan darurat militer mesti melalui proses resmi dan tidak bisa diajukan oleh individu. Dia mengatakan biro hukum, peraturan perundang-undangan, maupun tata usaha di Kemenhan tidak ada yang membahas hal itu.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kesehatan Aung San Suu Kyi Memburuk, Ini Penyakitnya

    Kesehatan Aung San Suu Kyi Memburuk, Ini Penyakitnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Mantan pemimpin Myanmar yang ditahan, Aung San Suu Kyi, menderita masalah jantung yang semakin parah dan membutuhkan perawatan medis. Informasi itu berasal dari anaknya, Kim Aris yang juga sekaligus memohon agar Suu Kyi segera dibebaskan dari tahanan. Suu Kyi berada dalam tahanan militer sejak kudeta tahun 2021.

    Kim Aris mengatakan kepada Reuters bahwa ibunya yang berusia 80 tahun, telah meminta untuk bertemu dengan ahli jantung sekitar sebulan yang lalu, tetapi ia tidak dapat memastikan apakah permintaannya telah dikabulkan.

    “Tanpa pemeriksaan medis yang tepat … mustahil untuk mengetahui kondisi jantungnya,” ujarnya melalui telepon dari London. “Saya sangat khawatir. Tidak ada cara untuk memverifikasi apakah ia masih hidup.”

    Peraih Nobel Perdamaian itu juga menderita masalah tulang dan gusi serta kemungkinan besar ia terluka dalam gempa bumi pada bulan Maret yang menewaskan lebih dari 3.700 orang. Dalam sebuah video Facebook, ia memohon agar Suu Kyi dan semua tahanan politik di Myanmar dibebaskan.

    Juru bicara pemerintah sementara Myanmar yang didukung militer tidak menjawab panggilan telepon dari Reuters untuk meminta komentar, dan kementerian informasinya tidak segera menanggapi pertanyaan yang dikirim melalui email.

    Myanmar telah dilanda kekerasan sejak pengambilalihan kekuasaan oleh militer pada Februari 2021, yang memicu demonstrasi massa yang kemudian ditumpas dengan kekerasan brutal, memicu pemberontakan bersenjata yang meluas.

    Suu Kyi, simbol lama gerakan pro-demokrasi Myanmar, menjalani hukuman 27 tahun penjara atas berbagai pelanggaran, termasuk penghasutan, korupsi, dan kecurangan pemilu, yang semuanya ia bantah.

    Salah satu penampilan publik terakhirnya adalah di pengadilan pada Mei 2021, beberapa bulan setelah kudeta, ketika gambar-gambar yang ditayangkan oleh televisi pemerintah menunjukkan dirinya duduk tegak di kursi terdakwa, dengan tangan di pangkuan dan mengenakan masker bedah.

    Puluhan Tahun dalam Penahanan

    Militer mengklaim pengambilalihan kekuasaannya atas dasar apa yang disebutnya sebagai kecurangan yang meluas dalam pemilu yang dimenangkan oleh partai Suu Kyi secara telak, meskipun pemantau pemilu tidak menemukan bukti kecurangan. Pemerintah asing dan kelompok hak asasi manusia secara konsisten menyerukan pembebasannya.

    Mulai akhir Desember, pemerintah sementara yang didukung militer berencana mengadakan pemilihan umum baru dalam beberapa tahap, yang merupakan pemilihan umum pertama sejak pemilihan yang memicu kudeta.

    Kelompok-kelompok anti-junta, termasuk partai Suu Kyi, memboikot atau dilarang mencalonkan diri, dengan hanya partai-partai yang didukung dan disetujui militer yang berpartisipasi. Pemerintah Barat mengkritik pemungutan suara tersebut sebagai langkah untuk memperkuat kekuasaan para jenderal.

    Suu Kyi lahir pada tahun 1945 dari pahlawan kemerdekaan Myanmar, Jenderal Aung San. Suu Kyi telah menghabiskan hampir dua dekade dalam tahanan, termasuk sekitar 15 tahun dalam tahanan rumah di keluarga bergaya kolonialnya di Danau Inya, Yangon, atas perintah junta sebelumnya.

    Menempuh pendidikan di Universitas Oxford, ia menikah dengan sarjana Inggris Michael Aris pada tahun 1972 dan memiliki dua putra bersamanya, sebelum kembali ke Myanmar pada tahun 1988 untuk merawat ibunya yang sakit.

    Saat itulah ia bergabung dalam protes nasional terhadap pemerintahan militer, membentuk partai Liga Nasional untuk Demokrasi, dan naik menjadi pemimpin pro-demokrasi paling terkemuka di Myanmar.

    (fys/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Energi, Kolaborasi, dan Masa Depan ASEAN

    Energi, Kolaborasi, dan Masa Depan ASEAN

    Jakarta –

    Tahun 2025 menandai Golden Jubilee ASEAN Council on Petroleum (ASCOPE), forum kerja sama sektor energi regional yang beranggotakan 10 perusahaan migas nasional dan otoritas energi negara ASEAN. ASCOPE telah menjadi wadah penting bagi kolaborasi energi lintas negara ASEAN, mulai dari mengelola potensi migas, membangun infrastruktur strategis, hingga memperkuat ketahanan energi kawasan.

    ASCOPE merupakan penghubung antarnegara lewat proyek migas untuk memenuhi kebutuhan pasokan energi yang terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi ASEAN. Secretary In Charge ASCOPE sekaligus SVP Strategy & Investment PT Pertamina (Persero) Henricus Herwin menjelaskan organisasi ini harus terus beradaptasi dengan perubahan peta energi global, tantangan geopolitik, serta tuntutan transisi menuju energi bersih agar tetap relevan dan memperkuat eksistensinya di masa depan.

    “Setengah abad perjalanan ASCOPE merupakan cermin perjalanan energi ASEAN dari era eksplorasi minyak lepas pantai, pembangunan pipa gas lintas negara, hingga memasuki babak transisi energi,” ungkap Henricus dalam keterangan tertulis, Rabu (3/9/2025).

    Tonggak Sejarah Migas ASEAN

    ASCOPE dibentuk tahun 1975, ketika negara-negara ASEAN tengah gencar mengeksplorasi sumber daya minyak dan gas untuk mendukung pembangunan ekonomi. Saat itu, kebutuhan forum kerja sama lintas negara amat terasa, terutama karena infrastruktur energi regional masih terfragmentasi. Dari sinilah lahir ASCOPE yang bertugas untuk membangun jejaring kolaborasi energi ASEAN.

    Warisan terpenting ASCOPE adalah Trans-ASEAN Gas Pipeline (TAGP) proyek yang diinisiasi oleh Gas Advocacy Task Force. Kini, lebih dari 3.600 kilometer jaringan pipa gas telah terhubung lintas negara menghubungkan Thailand, Malaysia, Singapura, hingga Indonesia. Infrastruktur ini bukan hanya simbol kerja sama, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memastikan ketersediaan energi kawasan.

    Seiring berkembangnya LNG sebagai virtual pipeline, ASCOPE turut mendorong pembangunan fasilitas regasifikasi dengan kapasitas lebih dari 58 juta ton per tahun (Mtpa) yang memperluas mobilitas gas lintas negara. Infrastruktur ini menawarkan fleksibilitas bagi negara-negara untuk memindahkan energi dari pusat produksi ke pusat konsumsi, bahkan melampaui keterbatasan jaringan pipa fisik.

    ASCOPE juga menginisiasi ASEAN Petroleum Security Agreement (APSA), perjanjian solidaritas energi untuk menghadapi potensi krisis pasokan. APSA menegaskan pentingnya perspektif keamanan energi kolektif di ASEAN.

    Disamping itu, Exploration and Production Task Force (EPTF) meluncurkan ASCOPE Decommissioning Guideline yang menstandarisasi proses penonaktifan fasilititas migas (facility decommissioning) secara aman dan andal.

    Transisi Energi Jadi Tantangan Baru

    ASEAN Energy Outlook 2024 memproyeksikan konsumsi energi kawasan akan melonjak dua kali lipat pada 2050 seiring pertumbuhan populasi yang mencapai 680 juta jiwa. Dalam hal tersebut, gas bumi akan memegang peran vital sebagai energi transisi. Tetapi dalam jangka panjang, negara-negara ASEAN sudah berkomitmen mencapai net zero emissions pada paruh kedua abad ini.

    ASCOPE tidak lagi bisa berfokus semata-mata pada migas, tetapi juga harus menjadi pendorong dalam pengembangan Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS), pengurangan emisi metana, hingga integrasi energi terbarukan serta pemanfaatan infrastruktur gas untuk transportasi hidrogen.

    Langkah Nyata telah Dilakukan

    Policy, Research and Capability Building Task Force menggagas penyusunan template perjanjian lintas negara untuk CCUS. Pada 2023, ASCOPE membentuk Clean Energy Task Force untuk mengeksplorasi peluang teknologi rendah karbon, memperluas diskusi mekanisme perdagangan karbon, insentif investasi energi hijau, serta strategi penggunaan jaringan pipa gas untuk transportasi hidrogen di masa depan.

    Geopolitik dan Diplomasi Energi

    Permintaan energi yang tinggi dan perubahan iklim bukan menjadi satu-satunya alasan mengapa peran ASCOPE kian relevan. Geopolitik global dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan betapa rapuhnya rantai pasok energi internasional. Krisis energi yang dipicu konflik Rusia-Ukraina, serta lonjakan harga minyak dan gas pada 2022-2023, menjadi pengingat bahwa diversifikasi pasokan, pembangunan infrastruktur bersama, dan solidaritas regional bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.

    Berbeda dengan organisasi energi lain, ASCOPE beranggotakan langsung otoritas energi nasional dan BUMN migas, seperti Petroleum Authority (Brunei Darussalam), Ministry of Mines and Energy (Cambodia), Pertamina (Indonesia), Petroliam Nasional Berhad/PETRONAS (Malaysia), Lao State Fuel Company (Lao PDR), Myanma Oil and Gas Enterprise/MOGE (Myanmar), Philippine National Oil Company PNOC (Philippines), Singapore LNG Corporation Pte Ltd/SLNG (Singapore), PTT (Thailand), dan Petrovietnam (Vietnam). Kolaborasi BUMN energi ini memberi daya tawar kolektif ASEAN di panggung global dan menjadikan ASCOPE sebagai aktor strategis dalam diplomasi energi.

    Momentum 50 Tahun

    Setengah abad ASCOPE bisa dibaca sebagai cermin perjalanan energi ASEAN dari era eksplorasi minyak lepas pantai, pembangunan pipa gas lintas negara, hingga memasuki babak transisi energi. Namun agar tetap relevan, ada empat catatan penting yang perlu diperhatikan.

    1. Adanya penguatan kelembagaan

    Untuk menghadapi tantangan baru, diperlukan payung hukum dan tata kelola yang lebih kokoh, melalui ASCOPE Charter dan Governance & Institutional Framework. Piagam ini diharapkan menjadi dasar komitmen bersama dalam kerja sama energi lintas batas.

    2. Perluasan fokus ke energi bersih

    Gas bumi akan selalu memegang peran penting, tetapi relevansi ASCOPE ke depan ditentukan oleh kemampuannya mengintegrasikan agenda transisi energi. Pengembangan CCUS, mekanisme perdagangan karbon, hingga peluang hidrogen hijau perlu menjadi bagian dari peta jalan baru organisasi.

    3. Peningkatan daya tarik investasi

    ASCOPE mendorong skema insentif dan kemudahan regulasi lintas negara untuk menarik investasi energi bersih dan infrastruktur strategis ASEAN.

    4. Penguatan riset dan inovasi

    ASEAN tidak bisa hanya bergantung pada teknologi impor. Kolaborasi penelitian, pembangunan pusat riset bersama, hingga kemitraan dengan swasta dan akademisi akan menentukan seberapa cepat kawasan ini beradaptasi.

    Dahulu, cerita energi ASEAN dimulai dari kilang dan anjungan minyak. Sekarang cerita itu berkembang menjadi jaringan pipa gas lintas negara hingga integrasi energi bersih dalam sistem kelistrikan regional. Golden Jubilee ASCOPE adalah momentum emas untuk mendefinisikan babak baru energi ASEAN dengan menegaskan komitmennya menjadi motor penggerak transisi menuju masa depan energi yang lebih hijau, tangguh, dan inklusif bagi Asia Tenggara.

    (ega/ega)

  • Aparat Mulai Main Tangkap dan Sweeping, Islah Bahrawi: Gak Lama Lagi akan Lahir Sejenis UU Subversif

    Aparat Mulai Main Tangkap dan Sweeping, Islah Bahrawi: Gak Lama Lagi akan Lahir Sejenis UU Subversif

    Fajar.co.id, Jakarta — Demonstrasi besar-besaran hingga berujung kericuhan direspons pemerintah dengan meminta aparat melakukan tindakan tegas.

    Hanya saja, peristiwa yang terjadi di Bandung menyebabkan kerusuhan pecah di sekitar Tamansari, saat polisi menembakkan gas air mata di area sekitar Universitas Islam Bandung (Unisba) dan Universitas Pasundan (Unpas) pada Senin (1/9/2025) malam hingga Selasa (2/9/2025) dini hari.

    Sejumlah video yang tersebar luas di media sosial menunjukkan aparat polisi mengejar para mahasiswa yang berunjuk rasa dan menembakkan gas air mata ke kampus Universitas Islam Bandung (Unisba) di Kota Bandung, Jawa Barat.

    Insiden tersebut dilaporkan melukai puluhan mahasiswa, petugas medis, dan petugas keamanan. Dilaporkan pula sejumlah aktivis ditangkap.

    Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi, menyampaikan kekhawatirannya bakal lahir sejenis UU Subversif akibat penangkapan dan sweeping dari aparat.

    “Kalau sudah main tangkep dan swiping-swipingan begini, gak lama lagi akan lahir sejenis UU Subversif dengan nama berbeda. Supremasi sipil dibuntungi perlahan dengan pembungkaman. Semua kebijakan itu dibuat atas nama: ‘Melawan PKI dan Kekuatan Asing guna Stabilitas Nasional’.,” tulis Islah Bahrawi, dikutip dari cuitan di akun media sosialnya, Rabu (3/9/2025).

    Cuitan itu kini ramai dikomentari warganet. Banyak yang menyayangkan penangkapan aktivis.

    “Bisa saja berhasil apa yg dimaukan pemerintah saat ini tapi umurnya tidak akan lama karena ini Indonesia bukan Korut, Myanmar atau Palestine. Mau mati mau berdarah-darah mau hancur lebur rakyat pasti akan melawan!,” balas warganet di kolom komentar.

  • 3 Prabowo Berdiri Sejajar dengan Xi Jinping, Putin, dan Kim Jong Un di Parade Militer China Nasional

    3 Prabowo Berdiri Sejajar dengan Xi Jinping, Putin, dan Kim Jong Un di Parade Militer China Nasional

    Prabowo Berdiri Sejajar dengan Xi Jinping, Putin, dan Kim Jong Un di Parade Militer China
    Editor
    CHINA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo berdiri berdampingan dengan Presiden China Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un saat berfoto bersama di Parade Militer Peringatan Kemenangan ke-80 China, Rabu (3/9/2025). 
    Presiden Xi Jinping dan istrinya, Peng Liyuan, awalnya berdiri di halaman Tiananmen Square, Beijing, untuk menyambut pemimpin dunia yang hadir. 
    Satu per satu tamu menghampiri Xi Jinping dan Peng Liyuan sambil menyalaminya, termasuk Presiden Prabowo. 
    Setelah itu, para pemimpin dunia berbaris untuk sesi foto bersama. Prabowo berdiri di barisan depan. Tepatnya, dia berdiri di sisi kanan Putin. Di sebelah kiri Putin, berdiri Xi Jinping diikuti Peng Liyuan dan Kim Jong Un. 
    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk tetap berangkat ke China memenuhi undangan Presiden Xi Jinping tadi malam, Selasa (2/9/2025).
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, kunjungan Prabowo tidak akan lama. Prabowo akan langsung kembali ke Indonesia pada Rabu (3/9/2025) malam.
    “Demi menjaga hubungan baik dengan Pemerintah Tiongkok, Bapak Presiden memutuskan untuk beliau berangkat malam ini,” ujar Prasetyo dalam YouTube Setpres, Selasa malam.
    Prasetyo berharap, dalam kunjungan singkat ini, Prabowo tetap bisa melakukan pembicaraan yang membawa kebaikan bagi Indonesia.
    “Kami berharap, kita semua berharap mungkin di sela-sela waktu kunjungan beliau, tentu akan ada pembicaraan-pembicaraan yang membawa kebaikan bagi hubungan Indonesia dengan Pemerintah Tiongkok,” imbuhnya.
     
    Parade militer China juga dihadiri puluhan kepala negara lain, termasuk pemimpin Iran dan Kuba.
    Beberapa pemimpin Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Myanmar, dan Vietnam turut diundang, mencerminkan upaya Beijing mempererat hubungan dengan negara-negara tetangga.
    Adapun, acara ini menghadirkan unjuk kekuatan militer sekaligus simbol kebangkitan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Viral Emak-emak Asyik Olahraga Saat Massa Demo Berhamburan di Purwodadi, Ini Sosoknya

    Viral Emak-emak Asyik Olahraga Saat Massa Demo Berhamburan di Purwodadi, Ini Sosoknya

    Jakarta –

    Aksi demonstrasi yang belakangan terjadi ternyata juga meninggalkan momen unik dan menghibur. Salah satunya seorang wanita paruh baya yang asik berolahraga menggunakan elliptical machine saat banyak orang lari tunggang langgang.

    Lilyan Santosa, anak dari ibu-ibu viral tersebut mengatakan momen tersebut terjadi di alun-alun Kota Purwodadi, Kabupaten Grobogan pada Sabtu (30/8) sekitar pukul 15.00 WIB.

    “Ibu saya, namanya bu Yanti. Ibu sering ke alun-alun pulang kerja, olahraga dan main alat-alat fitness di situ,” kata Lilyan saat dihubungi detikcom, Selasa (2/9/2025).

    “Kebetulan memang alun-alun lokasinya satu komplek dengan gedung-gedung pemerintahan seperti kantor Dinas Bupati, Kejaksaan, kantor DPRD dan Polsek Purwodadi. Selain itu mama juga dinas di RSUD sekitar, 500 meter dari alun-alun tempat kejadian,” sambungnya.

    Saat itu, Yanti sedang menunggu teman-temannya karena sudah memiliki janji untuk datang ke suatu pameran di sekitaran alun-alun. Namun, karena teman-temannya belum datang, maka Yanti inisiatif bermain alat-alat fitness yang ada.

    “Rombongan (massa) demo tiba-tiba datang. Mama lagi main alat itu tiba-tiba anak-anak berlarian. Mama cuek aja karena merasa aman depannya banyak tentara dan polisi yang berjaga,” kata Lilyan.

    “Sebelumnya sudah ada demo sebelum mama datang. Tapi sudah bubar jadi mama berani ke alun-alun untuk nonton expo dan lanjut olahraga. Tapi, nggak disangka massa demo datang lagi jam 15-an itu,” sambungnya.

    Perasaan Yanti Setelah Videonya Viral

    Menurut Lilyan, ibunya tidak tahu bahwa saat itu ada warga yang mereka dirinya. Bahkan, sang ibu tahu ada video tersebut dari teman-temannya.

    “Trus dikirim ke grup keluarga karena banyak yang kirim ke mama, kami pikir cuma rame di kabupaten aja. Nggak nyangka sampe ke mana-mana, teman saya ada yang kasih tau viral di X dan Instagram juga,” katanya.

    “Setelah videonya viral, mama dari awal sampai sekarang lempeng-lempeng aja. Dasarnya mama emang orangnya cuek dan pede aja,” lanjutnya.

    Viralnya emak-emak ‘fitness’ di tengah massa demo mengingatkan video viral gadis aerobik yang juga asyik olahraga di tengah konvoi kendaraan militer saat terjadi kudeta di Myanmar. (Screenshot YouTube) Foto: Screenshot YouTube

    Padahal, anak-anak dari Yanti sudah melarang sang ibu untuk berolahraga di dekat alun-alun Purwodadi. Hal ini karena di sekitar situ sedang ada aksi unjuk rasa.

    “Biar olahraganya pindah tempat, tapi karena sudah janjian sama teman-temannya untuk nonton expo dan lanjut olahraga di sana, mama tetep stay di sana, nggak nyangka demonya datang lagi,” tutupnya.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Di Balik Momen Kocak Ibu-ibu Fitnes Saat Ada Demo di Purwodadi”
    [Gambas:Video 20detik]
    (dpy/up)

  • PMI Manufaktur Ekspansif ke 51,5 pada Agustus, Menperin Ingatkan Industri Butuh Iklim Kondusif

    PMI Manufaktur Ekspansif ke 51,5 pada Agustus, Menperin Ingatkan Industri Butuh Iklim Kondusif

    JAKARTA – S&P Global merilis data Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Agustus 2025 yang tumbuh sebesar 51,5 atau naik 2,3 poin dari Juli yang berada di level 49,2. Peningkatan itu mengembalikan posisi ke fase ekspansi setelah empat bulan berturut-turut mengalami kontraksi.

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, lonjakan PMI manufaktur Indonesia tersebut memperlihatkan kepercayaan pelaku industri semakin tinggi dalam menjalankan usahanya.

    Hal itu menjadi bukti ketahanan industri manufaktur dalam negeri di tengah dinamika politik dan ekonomi nasional maupun global. Terlebih, sektor pengolahan nonmigas menghadapi banyak tantangan dari dalam negeri maupun global.

    “Kami menyambut baik laporan PMI manufaktur Agustus ini yang menunjukkan adanya pemulihan kinerja manufaktur nasional. Peningkatan ini didorong oleh bertambahnya pesanan baru, baik itu dari pasar domestik maupun ekspor serta juga meningkatnya aktivitas pada produksi,” kata Agus dalam keterangan tertulisnya, Senin, 1 September.

    Secara teknikal, penguatan PMI pada Agustus 2025 terutama ditopang oleh meningkatnya pesanan baru (new orders) yang melonjak dari 48,3 pada Juli menjadi 52,3 atau naik 4,0 poin. Lonjakan itu turut didukung oleh pertumbuhan pesanan ekspor baru yang naik 2,8 poin menjadi 51,2, menandakan adanya peningkatan permintaan dari pasar global.

    Aktivitas produksi (output/activity) juga meningkat signifikan dari 49,0 ke 52,6 atau naik 3,6 poin, sehingga kapasitas produksi industri kembali ke level ekspansif.

    Perusahaan pun menambah tenaga kerja, tercermin dari indeks employment yang naik menjadi 50,4 serta meningkatkan aktivitas pembelian bahan baku, dengan quantity of purchases naik 3,1 poin ke level 51,6.

    Perbaikan lain terlihat pada stocks of purchases yang meningkat 2,2 poin ke 51,1 serta membaiknya waktu pengiriman pemasok (suppliers delivery times) yang naik ke 50,0. Kombinasi variabel-variabel utama inilah yang mendorong PMI manufaktur Indonesia menembus kembali fase ekspansif pada Agustus 2025.

    Namun, Agus mengingatkan keberlanjutan tren positif industri manufaktur sangat erat kaitannya dengan stabilitas nasional. Industri butuh kondisi kondusif dalam menjalankan operasionalnya.

    “Situasi yang mengarah ke destabilisasi, makar atau kerusuhan dikhawatirkan akan menurunkan kembali tingkat optimisme para pelaku industri,” tegas dia.

    Menurut Agus, manufaktur berbeda dengan sektor lain karena memiliki ekosistem luas dan sensitif. Manufaktur melibatkan banyak kegiatan, mulai dari forward linkages; backward linkages; investasi; UMR; bahan baku; logistik; hingga sumber daya energi yang harus dijaga semuanya agar optimisme tetap tumbuh.

    Dia bilang, PMI manufaktur tidak pernah dijadikan tolak ukur oleh Kemenperin sebagai landasan menganalisa kondisi lapangan, tetapi hanya dipandang sebagai salah satu indikator tambahan untuk melengkapi analisis.

    “Bagi kami, IKI jauh lebih representatif karena melibatkan responden lebih besar, yaitu sebanyak 2.5003.000 perusahaan industri dari 23 subsektor,” ucapnya.

    PMI manufaktur Indonesia pada Agustus 2025 mampu melampaui PMI manufaktur Prancis (49,9); Jerman (49,9); Jepang (49,9); Myanmar (50,4); Filipina (50,8); Korea Selatan (48,3); Taiwan (47,4); Inggris (47,3); dan China (50.5).

    Lebih lanjut, kata Agus, peningkatan tersebut sekaligus menjadi sinyal positif sektor industri manufaktur tetap tangguh dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi nasional.

    “Kami berkomitmen untuk mewujudkan arahan Bapak Presiden Prabowo, Indonesia akan tumbuh menjadi negara industri kuat dan tidak kalah dengan negara lain. Semangat yang disampaikan oleh Bapak Presiden merupakan arah sekaligus energi baru bagi kami semua,” pungkasnya.

  • Wakili Prabowo, Menlu Sugiono Sampaikan Sikap Indonesia di KTT SCO China

    Wakili Prabowo, Menlu Sugiono Sampaikan Sikap Indonesia di KTT SCO China

    Jakarta –

    Menteri Luar Negeri Sugiono mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi Shanghai Cooperation Organization (KTT SCO) “Plus” di Tianjin, China. Sugiono menyampaikan sikap Indonesia, termasuk soal gerakan non-blok.

    “Kehadiran kami di KTT SCO Plus ini merupakan bukti betapa pentingnya Indonesia bagi organisasi ini, untuk menegaskan kembali komitmen kami terhadap multilateralisme, gerakan non-blok, dan kesediaan kami untuk bekerja sama di SCO, untuk berdiri dan berjuang mengumpulkan suara negara-negara berkembang dan memperkuat kerja sama multilateral,” kata Menlu Sugiono dilansir Antara, Selasa (2/9/2025).

    Pada sesi pleno yang dipimpin Presiden China Xi Jinping tersebut, hadir kepala negara dan pemerintahan dari 10 negara anggota tetap SCO yaitu China, Rusia, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Uzbekistan, India, Pakistan, Iran dan Belarus. Hadir juga satu kepala negara pemantau yaitu Monglia dan delapan kepala negara dan pemerintahan mitra dialog yaitu Turki, Kamboja, Azerbaijan, Nepal, Armenia, Mesir, Myanmar dan Maladewa.

    Namun, dalam KTT SCO kali ini, China juga mengundang empat negara di luar anggota tetap, pengamat maupun mitra dialog yaitu Indonesia, Laos, Malaysia dan Vietnam Artinya, total 23 perwakilan negara menyampaikan pernyataan dalam KTT SCO Plus Tianjin.

    “Dan yang lebih penting, untuk menunjukkan komitmen Indonesia sebagai sahabat, mitra dan pihak yang bekerja sama dengan Anda semua sebagai keluarga besar,” kata Sugiono

    “Pada 1965, banyak negara terinspirasi untuk melepaskan diri dari penjajahan, untuk bersatu demi kemerdekaan, keadilan dan kerja sama. Kini, banyak dari kita berjuang untuk menemukan titik temu yang tepat guna memastikan bahwa pembangunan dalam PBB dapat diakses oleh semua orang,” imbuhnya.

    Sugiono mengatakan, Indonesia yakin kerja sama hanya dapat terus berkembang dalam lingkungan yang tepat, yaitu dunia yang di dalamnya terdapat tatanan global dan hukum internasional.

    “Pemerintahan global sebagaimana diusulkan oleh ketua, juga sejalan dengan agenda pembangunan Indonesia, terutama dalam hal menciptakan kesejahteraan bagi rakyat yang merupakan tujuan utama pembangunan,” tambah Menlu Sugiono.

    “Hal tersebut sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan bersama. Hal ini menjadi semakin penting terutama dalam menangani situasi seperti yang terjadi di Gaza karena itu kesejahteraan sosial, penghormatan terhadap hukum internasional dan kemanusiaan tidak boleh dikesampingkan,” jelasnya.

    Menlu Sugiono mewakili Presiden Prabowo Subianto yang batal menghadiri KTT SCO Plus maupun parade militer peringatan 80 tahun kemenangan dalam Perang Rakyat China Melawan Agresi Jepang karena harus memantau perkembangan kondisi di Tanah Air secara langsung.

    Dalam KTT SCO Plus tersebut Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menyampaikan sikapnya. China menjabat sebagai presiden bergilir kerja sama Shanghai Cooperation Organisation (SCO) periode 2024-2025.

    Dalam keketuaannya, China ingin agar SCO meneruskan serangkaian inisiatif dan kerja sama dalam Prakarsa Pembangunan Global yang diajukan oleh Presiden Xi Jinping yaitu pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, pembiayaan pembangunan, perubahan iklim dan pembangunan hijau, industrialisasi, ekonomi digital dan konektivitas.

    SCO Tianjin juga menghasilkan “Tianjin Declaration” yang menguraikan prioritas strategis dan kerangka kerja sama SCO dalam dekade mendatang (2026-2035), dengan menekankan multilateralisme, keamanan, integrasi ekonomi, dan reformasi tata kelola global.

    (wnv/wnv)

  • Menlu Sugiono Serahkan Surat dan Permintaan Maaf Prabowo Subianto ke Pemerintah China

    Menlu Sugiono Serahkan Surat dan Permintaan Maaf Prabowo Subianto ke Pemerintah China

    JAKARTA – Menteri Luar Negeri Sugiono menyerahkan surat dari Presiden Prabowo Subianto kepada pemerintah China yang diwakili Menlu Wang Yi.

    “Saya ingin menyampaikan permintaan maaf karena Presiden Prabowo Subianto tidak bisa menghadiri KTT SCO dan saya juga ingin menyerahkan surat dari Presiden,” kata Menlu Sugiono kepada Menlu Wang Yi di Tianjin Guest House, kota Tianjin, China pada Minggu (31/8) malam.

    Pertemuan itu berlangsung setelah Menlu Sugiono menghadiri jamuan makan malam yang diadakan Presiden Xi Jinping untuk para kepala negara, kepala pemerintahan, pemimpin organisasi internasional maupun menteri luar negeri menjelang pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Shanghai Cooperation Organization (SCO).

    Menlu Wang Yi kemudian menerima surat tersebut kemudian keduanya melakukan pertemuan tertutup. Ikut mendampingi Menlu Sugiono dalam pertemuan itu adalah Duta Besar RI untuk Tiongkok dan Mongolia Djauhari Oratmangun.

    Kehadiran Menlu Sugiono menggantikan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya terjadwal menghadiri forum itu, tapi pada Sabtu (30/8) malam, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo menunda kunjungan ke China karena ingin terus memantau perkembangan kondisi di Tanah Air secara langsung.

    Prasetyo mengungkapkan bahwa keputusan Presiden ini diambil dengan penuh kehati-hatian, serta tetap menjunjung tinggi hubungan baik dengan pemerintah China.

    Sebelumnya Kementerian Luar Negeri China pada Jumat (22/8) mengumumkan Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri KTT SCO di China bersama dengan 22 pemimpin negara lainnya termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan dan pemimpin lainnya.

    Selain itu, Presiden Prabowo rencananya juga akan menghadiri parade militer peringatan 80 tahun kemenangan dalam Perang Rakyat China Melawan Agresi Jepang dan Perang Dunia Anti-Fasis pada 3 September 2025, tapi rencana tersebut juga kemungkinan dibatalkan.

    China menjabat sebagai presiden bergilir kerja sama Shanghai Cooperation Organization (SCO) periode 2024-2025.

    SCO beranggotakan China, Rusia, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, dan Uzbekistan sebagai negara awal. Setelah itu, India serta Pakistan bergabung pada 2017, Iran pada 2023 dan Belarus pada 2024 sehingga total ada 10 negara anggota.

    Selain memiliki 10 anggota tetap, SCO juga memiliki dua negara pemantau, yaitu Mongolia dan Afghanistan. Masih ada juga 14 mitra dialog yaitu Sri Lanka, Turki, Kamboja, Azerbaijan, Nepal, Armenia, Mesir, Qatar, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Myanmar, Maladewa, dan Uni Emirat Arab.

    Namun dalam KTT SCO 2025 di Tianjin, China juga mengundang pemimpin negara dan pemerintahan yang bukan anggota tetap, pemantau maupun mitra dialog yaitu dari Indonesia, Laos, Malaysia, Vietnam.

    Recananya, Presiden Xi akan memimpin pertemuan “SCO Plus” yang akan dihadiri seluruh kepala negara dan pemerintahan, termasuk dari Indonesia, Laos, Malaysia, Vietnam.

    Tema SCO tahun ini adalah “Tahun Pembangunan Berkelanjutan SCO”. Dalam keketuaannya, China ingin agar SCO meneruskan serangkaian inisiatif dan kerja sama dalam Prakarsa Pembangunan Global yang diajukan oleh Presiden Xi Jinping yaitu pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, pembiayaan pembangunan, perubahan iklim dan pembangunan hijau, industrialisasi, ekonomi digital dan konektivitas.