Xcloud.id

Negara: Mongolia

  • Pertama Saat Pemakaman Paus, Doa Universal Dibaca dalam Bahasa Mandarin

    Pertama Saat Pemakaman Paus, Doa Universal Dibaca dalam Bahasa Mandarin

    Vatican City –

    Doa universal dibacakan dalam beberapa bahasa secara bergantian saat misa pemakaman Paus Fransiskus digelar di Alun-alun Santo Petrus, Vatikan, pada Sabtu (26/4) waktu setempat. Namun untuk pertama kalinya dalam sejarah pemakaman Paus, doa juga dibacakan dalam bahasa Mandarin.

    Momen pembacaan Doa Umat Beriman atau doa universal dalam misa yang dipimpin oleh Kardinal Giovanni Battista Re selaku Dekan Dewan Kardinal, seperti dilansir CNN, Sabtu (26/4/2025), dilakukan oleh beberapa kardinal dalam sejumlah bahasa, seperti Italia, Prancis, Arab, Portugis, Polandia, Jerman dan Mandarin.

    Ini merupakan pertama kalinya, bahasa Mandarin disertakan dalam pemakaman kepausan di Vatikan.

    “Bagi kita yang berkumpul di sini, bahwa setelah merayakan misteri suci, suatu hari kita mungkin dipanggil oleh Kristus untuk memasuki kerajaan-Nya yang mulia,” ucap Kardinal Agostino Liu Bo saat membacakan bagian Doa Universal dalam bahasa Mandarin.

    Selama masa kepausannya, Fransiskus pernah menyuarakan keinginannya untuk mengunjungi China. Dalam beberapa tahun terakhir, Vatikan berupaya menjalin hubungan lebih baik dengan Beijing.

    Keinginan Paus Fransiskus berkunjung ke China tidak terwujud hingga beliau berpulang pada Senin (21/4), namun sang Bapa Suci semasa hidup pernah mengunjungi Mongolia tahun 2023 lalu. Di sana, Paus Fransiskus bertemu dengan umat Katolik setempat dan Uskup China.

    Dalam peristiwa lainnya, Paus Fransiskus pada tahun 2022 menunjuk Giorgio Marengo sebagai Kardinal Mongolia pertama. Sosok Kardinal Marengo akan menjadi salah satu orang yang menunjuk pengganti Fransiskus dalam konklaf, yang akan dimulai beberapa hari setelah pemakaman digelar pada Sabtu (26/4).

    (nvc/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • KBRI Vatikan: Selamat Jalan Bapa Suci, Paus dari Pinggiran

    KBRI Vatikan: Selamat Jalan Bapa Suci, Paus dari Pinggiran

    Bisnis.com, JAKARTA — Fajar belum sepenuhnya menyingsing ketika lonceng duka berdentang di Vatikan. Senin (21/4) pagi, pukul 07.35 waktu Roma, dunia menyaksikan akhir dari satu babak sejarah dalam Gereja Katolik.

    “Paus Fransiskus, pemimpin umat Katolik sedunia, wafat dalam usia 88 tahun di kediamannya yang sederhana, Apartemen Santa Marta.”

    Duka menyelimuti Vatikan, tetapi juga sebuah refleksi mendalam atas warisan kasih, keberanian, dan kerendahan hati yang ditinggalkan oleh Paus dari pinggiran dunia itu.

    Lahir dengan nama Jorge Mario Bergoglio di Buenos Aires, Argentina, 17 Desember 1936, Paus Fransiskus adalah banyak hal dalam satu pribadi. 

    Dia Paus pertama dari Amerika Latin, Paus pertama dari Serikat Yesus, Paus pertama yang memilih nama Fransiskus—dari santo pelindung kaum miskin, Fransiskus dari Asisi. Tapi di atas semua itu, dia adalah Paus pertama yang mengubah wajah kepemimpinan Gereja dengan napas belas kasih yang menyentuh hingga ke sudut-sudut dunia yang terlupakan.

    Sejak terpilih sebagai Paus ke-266 pada 13 Maret 2013, Paus Fransiskus memilih jalur berbeda. 

    Paus menolak tinggal di Istana Apostolik dan lebih memilih kamar kecil di Santa Marta. Dia tidak hanya berkhotbah soal kemiskinan, tapi hidup dalam kesederhanaan. Bagi Fransiskus, belas kasih bukan sekadar konsep teologis—dia adalah “udara yang kita hirup”, bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia yang mencari Tuhan dalam realitas keseharian.

    “Mereka yang menderita, yang diabaikan dunia, mereka adalah pusat dari pelayanan saya,” ungkapnya dalam satu kesempatan.

    Sakit dan Akhir Perjalanan

    Kesehatan Paus Fransiskus memang menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Pada Februari 2025, dia dirawat di Rumah Sakit Gemelli karena pneumonia bilateral. Meski sempat pulih, kondisi fisiknya terus menurun. Wafatnya diumumkan oleh Kardinal Kevin Joseph Farrell, Camerlengo Vatikan, pada pukul 09.45.

    “Seluruh hidupnya dibaktikan untuk melayani Tuhan dan Gereja-Nya. Ia mengajarkan kita kasih yang universal, setia hingga akhir kepada mereka yang termiskin dan terpinggirkan,” kata Farrell dalam pernyataan resmi, Selasa (22/4/2025).

    Kepergian Fransiskus menandai dimulainya masa Papal Interregnum, sebuah masa transisi menuju pemilihan Paus baru. Namun bahkan dalam kematiannya, Paus Fransiskus tetap mengajarkan kerendahan hati. 

    Dia tidak memilih Basilika Santo Petrus—tempat pemakaman mayoritas Paus terdahulu—melainkan Basilika Santa Maria Maggiore, tempat dia biasa berdoa sebelum dan sesudah perjalanan.

    Pada 2024, dia bahkan menyederhanakan tata cara pemakaman paus. Tidak ada peti tiga lapis atau prosesi megah. Hanya peti sederhana, liturgi yang hening, dan doa dari umat.

    “Pemakaman Paus Roma adalah pemakaman seorang gembala, bukan pemakaman penguasa dunia,” kata Monsignor Diego Ravelli, mengutip liturgi baru yang disetujui sendiri oleh Fransiskus.

    Paus dari Pinggiran Dunia

    Dijuluki “Paus Pinggiran”, Fransiskus membawa Gereja keluar dari tembok Vatikan menuju realitas umat di garis depan penderitaan: dari Rohingya hingga Yaman, dari Palestina hingga Sudan Selatan. Salah satu momen yang menggambarkan kedalaman belas kasihnya adalah ketika dia mencium kaki para pemimpin Sudan Selatan pada 2019, mendesak mereka untuk menghentikan perang saudara.

    Dalam kepausannya, dia menjangkau lebih dari 59 negara, termasuk perjalanan bersejarah ke Irak, Uni Emirat Arab, Mongolia, dan Myanmar. Di Indonesia, dia menandatangani Deklarasi Istiqlal bersama Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar—sebuah simbol kerukunan dan persaudaraan antarumat beragama.

    Paus Fransiskus dikenal karena suara lantangnya terhadap isu global: kemiskinan, pengungsi, krisis iklim, dan tentu saja—perang. Dalam pesan terakhirnya sebelum wafat, dia kembali menyerukan perdamaian di Timur Tengah, Ukraina, Myanmar, hingga Sudan.

    “Senjata perdamaian adalah yang membangun masa depan. Gunakanlah sumber daya untuk membantu yang membutuhkan, bukan untuk menabur kematian,” katanya dalam pesan Urbi et Orbi terakhirnya.

    Melalui ensiklik Fratelli Tutti, Paus Fransiskus menegaskan bahwa semua manusia adalah saudara, terhubung oleh kemanusiaan yang sama. 

    Lewat Laudato Si, dia mendesak dunia untuk menjaga bumi, rumah bersama yang rapuh. Dua dokumen yang mencerminkan dua pusat gravitasi pelayanan Fransiskus: solidaritas manusia dan tanggung jawab ekologis.

    Selamat Jalan, Bapak Suci

    Masa duka sembilan hari, Novendiales, telah dimulai. Dunia menanti misa pemakaman yang akan menjadi momen hening dan penghormatan terakhir kepada seorang Paus yang hidup sebagai gembala sejati, menolak kekuasaan demi kedekatan, menolak kemewahan demi pelayanan, dan menyerahkan seluruh hidupnya bagi belas kasih.

    Paus Fransiskus, pria yang “datang dari ujung dunia”, kini kembali kepada Bapa. Tapi warisan kasihnya—seperti udara yang ia katakan penting untuk hidup—akan terus dihirup oleh Gereja dan dunia.

    “Semua adalah saudara,” katanya. Dan hari ini, dunia menangis bersama saudara tua yang telah berpulang.

  • China Jadi Superpower Tanah Jarang, Ini Penyebabnya

    China Jadi Superpower Tanah Jarang, Ini Penyebabnya

    Jakarta –

    China dan Xi Jinping punya kartu yang ampuh dalam perang dagang dengan Amerika Serikat, yaitu tanah jarang, mineral sangat penting dalam berbagai industri. China menambang 70% tanah jarang di dunia dan memproses 90% pasokan global. Kok bisa?

    Di tengah ancaman tarif AS terhadap China, Beijing awal bulan ini memberlakukan pembatasan ekspor tujuh elemen tanah jarang dan magnet yang digunakan dalam teknologi pertahanan, energi, dan otomotif.

    Menilik sejarah, China memulai lebih awal dalam ekstraksi tanah jarang, dimulai tahun 1950-an, tapi industri tersebut baru benar-benar mulai berkembang akhir 1970-an. Waktu itu, China mengandalkan biaya tenaga kerja yang rendah dan standar lingkungan relatif longgar serta adopsi teknologi asing.

    “Banyak teknologi yang mereka bawa dikembangkan di AS, atau Jepang, atau Eropa,” kata Stan Trout, pendiri konsultan tanah jarang Spontaneous Materials yang dikutip detikINET dari CNN.

    Seiring meningkatnya produksi tanah jarang, China mulai memahami pentingnya mineral tersebut secara strategis. “Ada pengakuan bahwa ini bisa menjadi teknologi yang sangat penting bagi mereka untuk dikuasai,” tambah Trout.

    Di 1992, saat berkunjung ke salah satu pusat produksi tanah jarang di Mongolia Dalam, Deng Xiaoping, mantan pemimpin China yang mempelopori reformasi ekonomi negara, melontarkan ucapan terkenal. “Meskipun ada minyak di Timur Tengah, Tiongkok memiliki tanah jarang,” katanya.

    Kini, China telah memenuhi visi Deng dengan mendominasi rantai pasokan tanah jarang. Walau biaya tenaga kerja kini lebih tinggi, kendali China atas industri tersebut diperkuat berkat investasi teknologi, R&D, dan otomatisasi.

    Dulu ada perusahaan AS membuat magnet tanah jarang, namun mereka keluar dari bisnis karena munculnya alternatif China yang lebih murah. “Kita telah kehilangan pengetahuan, kita kehilangan kemampuan sumber daya manusia dan ini adalah operasi sangat padat modal,” katanya.

    Sekarang, sulit untuk bersaing dengan China karena skala ekonomi negara itu lebih besar, serta insentif pemerintah memberi keunggulan tambahan. Antara 2020 dan 2023, AS mengandalkan China untuk 70% impornya atas semua senyawa dan logam tanah jarang.

    Ahli mengatakan kontrol ekspor China membuat seluruh dunia memiliki alternatif sangat terbatas. Namun AS berupaya mengatasi kesenjangan itu. Sejak 2020, Departemen Pertahanan AS memberi lebih dari USD 439 juta untuk membangun rantai pasokan tanah jarang domestik.

    Beberapa perusahaan AS melihat kontrol ekspor China peluang mempercepat produksi domestik. Nicholas Myers, CEO Phoenix Tailings, startup pengolahan tanah jarang di Massachusetts, mengatakan perusahaannya mengembangkan teknologi memurnikan mineral tanah jarang tanpa limbah dan tanpa emisi. Mereka mengambil bahan baku domestik serta dari Kanada dan Australia.

    Perusahaannya saat ini memproduksi 40 metrik ton logam tanah jarang dan paduan logam per tahun dan ingin meningkatkannya hingga 400 ton dengan fasilitas baru di New Hampshire. “Semuanya pengolahan dalam negeri. Kami tak bergantung pada apa pun dari China,” katanya.

    “Amerika Serikat benar-benar memiliki kemampuan memproduksi logam tanah jarang pada waktu yang benar-benar kami butuhkan. Kami hanya perlu memastikan semua pelanggan, semua pembuat kebijakan fokus mendukung industri agar benar-benar meningkat,” imbuh Myers.

    Perusahaan AS lain juga membuat terobosan. USA Rare Earth sedang membangun pabrik magnet di Texas, bertujuan memproduksi 5.000 ton magnet tanah jarang setiap tahun.

    (fyk/fay)

  • Ini ‘Kartu Truf’ China Lawan Trump, Bisa Bikin Amerika Menderita

    Ini ‘Kartu Truf’ China Lawan Trump, Bisa Bikin Amerika Menderita

    Jakarta, CNBC Indonesia – China saat ini memiliki ‘kartu’ untuk melawan perang dagang Trump. ‘Kartu’ tersebut adalah logam tanah jarang, di mana Beijing kini telah mendominasi rantai pasokan salah satu mineral tersebut.

    Melansir CNN International pada Rabu (16/4/2025), logam tanah jarang merupakan mineral yang digunakan untuk memberi daya pada segala hal mulai dari iPhone hingga kendaraan listrik. Ini adalah komponen vital untuk berbagai jenis teknologi canggih yang akan menentukan masa depan.

    Tanah jarang adalah kelompok yang terdiri dari 17 unsur yang jumlahnya lebih banyak daripada emas dan dapat ditemukan di banyak negara, termasuk Amerika Serikat. Namun, tanah jarang sulit, mahal, dan mencemari lingkungan untuk diekstraksi dan diproses.

    Selama beberapa dekade, AS dan negara-negara lain bergantung pada pasokan logam olahan ini dari Beijing. China menyumbang 61% dari produksi tanah jarang yang ditambang secara global, tetapi kendalinya atas tahap pemrosesan adalah 92% dari produksi global, menurut Badan Energi Internasional (IEA).

    “China menunjukkan bahwa mereka dapat mengerahkan kekuatan ekonomi yang luar biasa dengan bersikap strategis… dan cermat serta benar-benar menyerang industri Amerika tepat di titik terlemahnya,” kata Justin Wolfers, seorang profesor ekonomi dan kebijakan publik di Universitas Michigan.

    Pada 4 April, setelah bertahun-tahun memberikan peringatan terselubung, pemerintah China memberlakukan pembatasan ekspor pada tujuh jenis mineral tanah jarang, sebagai bagian dari pembalasan terhadap tarif “timbal balik” awal Trump sebesar 34% untuk barang-barang China.

    Aturan baru tersebut mengharuskan semua perusahaan untuk mendapatkan izin pemerintah untuk mengekspor tujuh mineral tersebut serta produk terkait, seperti magnet.

    Magnet yang terbuat dari tanah jarang memungkinkan motor dan generator yang lebih kecil dan lebih efisien digunakan dalam telepon pintar, mesin mobil dan jet, serta mesin MRI. Mereka juga merupakan komponen penting dalam berbagai senjata mahal, mulai dari jet tempur siluman F-35 hingga kapal selam serang bertenaga nuklir.

    Pada Selasa, Trump memerintahkan penyelidikan terhadap potensi tarif pada mineral penting, kategori sumber daya yang lebih luas yang mencakup unsur tanah jarang, untuk mengevaluasi dampak impor ini terhadap keamanan dan ketahanan Amerika.

    “Ketergantungan Amerika Serikat pada impor dan kerentanan rantai pasokan kami meningkatkan potensi risiko terhadap keamanan nasional, kesiapan pertahanan, stabilitas harga, serta kemakmuran dan ketahanan ekonomi,” kata Trump dalam perintah eksekutif.

    Sejak pemerintahan Trump pertama, AS telah mencoba mengejar ketertinggalan dan membangun rantai pasokan tanah jarang domestiknya sendiri. Tiga perusahaan industri tanah jarang Amerika mengatakan mereka sedang dalam proses memperluas kapasitas produksi dan mendapatkan bahan baku dari sekutu dan mitra AS.

    Namun, upaya tersebut akan memakan waktu bertahun-tahun untuk memenuhi permintaan yang sangat besar dari industri-industri utama AS.

    Sejarah Panjang Logam Tanah Jarang China

    Menurut media pemerintah, China memulai lebih awal dalam ekstraksi tanah jarang, dimulai pada tahun 1950-an, tetapi industri tersebut baru benar-benar mulai berkembang pada akhir tahun 1970-an.

    Selama kurun waktu tersebut, China memadukan biaya tenaga kerja yang rendah dan standar lingkungan yang relatif longgar dengan penerapan teknologi asing, menurut Stan Trout, pendiri konsultan tanah jarang dan material magnetik Spontaneous Materials.

    “Sebagian besar teknologi yang mereka bawa dikembangkan di AS, Jepang, atau Eropa,” katanya. “Dan seiring berjalannya waktu, saya yakin mereka telah melakukan perbaikan.”

    Seiring meningkatnya produksi tanah jarang di negara itu, Beijing secara bertahap memahami pentingnya mineral tersebut secara strategis. “Ada pengakuan bahwa ini bisa menjadi teknologi yang sangat penting untuk mereka kuasai,” tambah Trout.

    Pada tahun 1992, selama kunjungan ke salah satu pusat produksi tanah jarang utama di Mongolia Dalam, Deng Xiaoping, mantan pemimpin China yang mempelopori reformasi ekonomi negara itu, berkata: “Meskipun ada minyak di Timur Tengah, China memiliki tanah jarang.”

    Saat ini, China telah memenuhi visi Deng dengan mendominasi seluruh rantai pasokan material tersebut.

    Meskipun biaya tenaga kerja kini lebih tinggi, kendali China atas industri ini telah diperkuat karena “keinginannya untuk berinvestasi dalam teknologi, R&D, dan otomatisasi” dalam industri yang sangat padat modal, kata John Ormerod, pendiri konsultan magnet tanah jarang JOC.

    Dulu ada perusahaan Amerika yang membuat magnet tanah jarang ini. Namun Ormerod mencatat bahwa mereka secara bertahap keluar dari bisnis tersebut karena alternatif China yang lebih murah muncul.

    “Kita telah kehilangan pengetahuan, kita telah kehilangan kemampuan sumber daya manusia dan ini adalah operasi yang sangat padat modal,” katanya.

    Sekarang, sulit untuk bersaing dengan “harga China,” karena skala ekonomi negara itu yang lebih besar, serta insentif pemerintah yang memberi mereka keunggulan tambahan, tambah Ormerod.

    Antara tahun 2020 dan 2023, AS mengandalkan China untuk 70% impornya atas semua senyawa dan logam tanah jarang, menurut laporan Survei Geologi AS tahun ini.

    (tfa)

  • 5 Fakta Hubungan Bilateral Indonesia dan China

    5 Fakta Hubungan Bilateral Indonesia dan China

    PIKIRAN RAKYAT – Minggu, 13 April 2025 menjadi 75 tahun hubungan bilateral Indonesia China. Dalam rangka memperingatinya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengutarakan kerja sama kedua negara saat ini sangat penting

    Sementara itu, Duta Besar RI untuk China dan Mongolia Djauhari Oratmangun mengutarakan hubungan ini telah mendatangkan kemajuan signifikan. Baik untuk RI maupun Negeri Tirai Bambu tersebut.

    Di balik hari tersebut, banyak yang tak mengetahui serba-serbi hubungan bilatetal kedua negara ini. Berikut 5 fakta hubungan bilateral kedua negara.

    Pertama, Indonesia menjadi salah satu negara pertama di Asia Tenggara yang mengakui negara China. Saat itu, Indonesia belum lama merdeka. Sedangkan China dikuasai Partai Komunis di bawah pimpinan Mao Zedong.

    Saat Soekarno menjadi Presiden, dua negara ini begitu dekat. Dua negara ini mengusung semangat ideologi anti-imperialisme dan semangat non-blok. Dua negara ini pencetus Konferensi Asia Afrika.

    Kedua, pada tahun 1967, Presiden Soeharto pada 1967 membekukan hubungan diplomatik dengan negara tersebut. Sebabnya, negara berpenduduk terbanyak di dunia ini diduga terlibat mendukung Partai Komunis Indonesia. Namun. Pemerintah Indonesia mendukung Taiwan sebagai ‘China yang lain’.

    Ketiga, pada tahun 1990, Presiden Soeharto memulihkan hubungan diplomatik kedua negara. Pemerintah Indonesia memegang prinsip Satu China. Dengan kata lain, hanya mendukung negara yang saat ini dipimpin oleh Xi Jinping ini.

    Keempat, pada tahun 2005 yang menjadi masa reformasi, kedua negara mendeklarasikan hubungan Strategic Partnership atau kemitraan strategis. Delapan tahun kemudian, pada tahun 2013, hubungan ini meningkat menjadi Comprehensive Strategic Partnership atau Kemitraan Strategis Komprehensif.

    Kelima, Indonesia bergabung dengan China Belt and Road Initiative yang digagas negara tersebut. China Belt and Road Initiative yaitu pembangunan infrastruktur yang menghubungkan negara tersebut ke seluruh dunia.

    Pembangunan infrastruktur ini bertujuan juga membangun jalur perdagangan internasional yang baru. Karenanya, akan memajukan perekonomian negara tersebut.

    Demikian, serba-serbi hubungan bilateral Indonesia China. Semoga semakin menambah pengetahuan kita seputar sejarah Indonesia dalam hal dunia internasional.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • China Bakal Diterjang Angin Kencang, Warganya Diimbau Hindari Aktivitas Luar Ruangan – Page 3

    China Bakal Diterjang Angin Kencang, Warganya Diimbau Hindari Aktivitas Luar Ruangan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Angin kencang diperkirakan akan terus melanda sejumlah wilayah di China hingga 13 April 2025. Hal ini imbas pengaruh udara dingin yang terjadi lebih kuat. 

    Hal ini disampaikan oleh Pusat Meteorologi Nasional China atau China Meteorological Administration (CMA) pada laman resminya, dikutip Sabtu 12 April 2025. Wilayah seperti Mongolia Dalam, Hebei, Beijing, dan Ningxia disebut menjadi yang paling terdampak sejak Jumat, 11 April 2025. 

    “Angin kencang akan terus melanda China Utara, badai salju di Mongolia dalam bagian timur dan di China timur laut, serta angin terkuat dan badai hail di selatan,” demikian keterangan dalam situs resmi CMA tersebut. 

    Angin dengan kecepatan hingga level 13 (37,0-41,4 m/s) pada skala angin nasional diperkirakan akan melanda wilayah Mongolia Dalam, Shanxi, Hebei, dan Beijing.

    Hujan gerimis juga akan diperkirakan akan terus berlangsung di sebagian besar wilayah Beijing. Sedangkan angin terkuat diperkirakan akan terjadi pada Sabtu ini dengan suhu maksimum turun menjadi 14 derajat Celsius. 

    Oleh sebab itu, pusat meteorologi menyarankan masyarakat di wilayah yang terdampak untuk tetap berada di dalam ruangan. Jika harus keluar ruangan, masyarakat diminta menghindari berada di bawah gedung tinggi, papan reklame, hingga pohon.

    “Waspadai dampak dari angin samping dan angin silang saat mengemudi, serta hindari memaksa melintasi jalan yang sangat berangin,” katanya. 

    Sementara, dilihat Liputan6.com, Observatorium Meteorologi Distrik Chaoyang, Beijing juga mengeluarkan peringatan oranye untuk angin kencang. Periode angin terkuat diperkirakan berlangsung dari pukul 06:00 hingga 22:00 waktu setempat pada Sabtu (12/4/2025). 

    “Angin rata-rata mencapai level 6 dan hembusan angin mencapai level 9-11, disertai dengan debu dan pasir serta cuaca dingin yang kuat. Harap melakukan tindakan pencegahan,” demikian bunyi keterangan tersebut. 

     

  • Amini Ucapan Prabowo, Amnesty International Yakini Indonesia Bisa Jadi Negara Penghapus Hukuman Mati – Halaman all

    Amini Ucapan Prabowo, Amnesty International Yakini Indonesia Bisa Jadi Negara Penghapus Hukuman Mati – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menyambut positif ucapan Presiden Prabowo Subianto atas ketidaksetujuannya terhadap penerapan hukuman mati di Indonesia. 

    Menurut dia, Indonesia bisa seperti Meksiko dan Mongolia, menjadi negara penghapus hukuman mati.

    “Dalam sejarah penghapusan hukuman mati di dunia, sikap kepala negara menjadi modal penting untuk menghilangkan hukuman mati, baik dalam praktik maupun dalam hukum,” kata Usman Hamid, Sabtu (12/4/2025).

    Lanjutnya beberapa negara, termasuk salah satunya Meksiko dan Mongolia, memutuskan untuk menghapus hukuman kejam dan tidak manusiawi tersebut setelah presiden mereka menyatakan secara terbuka terhadap penolakannya atas penggunaan hukuman mati.

    “Sikap Presiden yang diutarakan dalam wawancara dengan jurnalis senior beberapa waktu lalu harus jadi modal awal Indonesia untuk mengikuti jejak Meksiko dan Mongolia,” terangnya. 

    Menurutnya sikap presiden tersebut harus diterjemahkan oleh menteri-menterinya, termasuk Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

    Kata Usman untuk menindaklanjuti secara konkret lewat review kebijakan hukuman mati di Indonesia dalam rangka penghapusan hukuman mati secara menyeluruh. 

    “Penghapusan hukuman mati tidak terjadi dalam semalam, namun fakta ini seharusnya bukan menjadi hambatan karena ada banyak langkah awal yang bisa dilakukan oleh Indonesia untuk menghapus hukuman mati,” terangnya.

    Diketahui saat wawancara dengan sejumlah jurnalis di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, (6/4/2025). 

    Presiden Prabowo mengutarakan ketidaksetujuannya atas penggunaan hukuman mati, yang menurutnya bersifat final dan tidak membuka ruang koreksi.

    “Pada prinsipnya, sebenarnya kalau bisa kita tidak hukuman mati. Karena hukuman mati itu final. Padahal mungkin saja kita yakin dia 99,9 persen dia bersalah, mungkin saja ada satu masalah ternyata dia korban atau dia di-frame. Kalau hukuman mati final, kita enggak bisa hidupkan dia kembali, iya kan,” kata Presiden dalam sesi wawancara tersebut.

     

  • Daftar Lengkap Negara yang Kena Dampak Usai Jeda 90 Hari

    Daftar Lengkap Negara yang Kena Dampak Usai Jeda 90 Hari

    Jakarta: Presiden Amerika Serikat, Donald Trump kembali mengambil langkah tegas soal perdagangan internasional. Kali ini, ia mengumumkan jeda tarif selama 90 hari bagi sebagian besar negara kecuali kepada Tiongkok, yang justru mengalami kenaikan tarif signifikan.
     
    Melansir The Guardian, Kamis, 10 April 2025, kemarin Trump menaikkan tarif impor untuk produk dari Tiongkok dari 34 persen menjadi 125 persen.
     
    Sementara untuk negara lain yang belum menerapkan balasan terhadap tarif dari AS, akan diberikan penangguhan dan hanya dikenakan tarif sebesar 10 persen hingga bulan Juli.

    Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyatakan bahwa kenaikan tarif terhadap Tiongkok diambil karena “Saat Amerika Serikat diserang, Presiden Trump akan membalas dengan lebih keras,”
     

    Tarif awal vs tarif baru sementara
    Berikut daftar lengkap tarif yang awalnya diancamkan Trump dan tarif terbaru yang diperbarui per negara:

    Tiongkok: dari 34% menjadi 125%
    Uni Eropa: dari 20% menjadi 10%
    Vietnam: dari 46% menjadi 10%
    Taiwan: dari 32% menjadi 10%
    Jepang: dari 24% menjadi 10%
    India: dari 26% menjadi 10%
    Korea Selatan: dari 25% menjadi 10%
    Thailand: dari 36% menjadi 10%
    Swiss: dari 31% menjadi 10%
    Indonesia: dari 32% menjadi 10%
    Malaysia: dari 24% menjadi 10%
    Kamboja: dari 49% menjadi 10%
    Inggris Raya: tetap 10%
    Afrika Selatan: dari 30% menjadi 10%
    Brasil: tetap 10%
    Bangladesh: dari 37% menjadi 10%
    Singapura: tetap 10%
    Israel: dari 17% menjadi 10%
    Filipina: dari 17% menjadi 10%
    Chile: tetap 10%
    Australia: tetap 10%
    Pakistan: dari 29% menjadi 10%
    Turki: tetap 10%
    Sri Lanka: dari 44% menjadi 10%
    Kolombia: tetap 10%
    Peru: tetap 10%
    Nicaragua: dari 18% menjadi 10%
    Norwegia: dari 15% menjadi 10%
    Kosta Rika: tetap 10%
    Yordania: dari 20% menjadi 10%
    Republik Dominika: tetap 10%
    Uni Emirat Arab: tetap 10%
    Selandia Baru: tetap 10%
    Argentina: tetap 10%
    Ekuador: tetap 10%
    Guatemala: tetap 10%
    Honduras: tetap 10%
    Madagaskar: dari 47% menjadi 10%
    Myanmar: dari 44% menjadi 10%
    Tunisia: dari 28% menjadi 10%
    Kazakhstan: dari 27% menjadi 10%
    Serbia: dari 37% menjadi 10%
    Mesir: tetap 10%
    Arab Saudi: tetap 10%
    El Salvador: tetap 10%
    Pantai Gading: dari 21% menjadi 10%
    Laos: dari 48% menjadi 10%
    Botswana: dari 37% menjadi 10%
    Trinidad dan Tobago: tetap 10%
    Maroko: tetap 10%
    Aljazair: dari 30% menjadi 10%
    Oman: tetap 10%
    Uruguay: tetap 10%
    Bahamas: tetap 10%
    Lesotho: dari 50% menjadi 10%
    Ukraina: tetap 10%
    Bahrain: tetap 10%
    Qatar: tetap 10%
    Mauritius: dari 40% menjadi 10%
    Fiji: dari 32% menjadi 10%
    Islandia: tetap 10%
    Kenya: tetap 10%
    Liechtenstein: dari 37% menjadi 10%
    Guyana: dari 38% menjadi 10%
    Haiti: tetap 10%
    Bosnia dan Herzegovina: dari 35% menjadi 10%
    Nigeria: dari 14% menjadi 10%
    Namibia: dari 21% menjadi 10%
    Brunei: dari 24% menjadi 10%
    Bolivia: tetap 10%
    Panama: tetap 10%
    Venezuela: dari 15% menjadi 10%
    Makedonia Utara: dari 33% menjadi 10%
    Ethiopia: tetap 10%
    Ghana: tetap 10%
    Moldova: dari 31% menjadi 10%
    Angola: dari 32% menjadi 10%
    Republik Demokratik Kongo: dari 11% menjadi 10%
    Jamaika: tetap 10%
    Mozambik: dari 16% menjadi 10%
    Paraguay: tetap 10%
    Zambia: dari 17% menjadi 10%
    Libanon: tetap 10%
    Tanzania: tetap 10%
    Irak: dari 39% menjadi 10%
    Georgia: tetap 10%
    Senegal: tetap 10%
    Azerbaijan: tetap 10%
    Kamerun: dari 11% menjadi 10%
    Uganda: tetap 10%
    Albania: tetap 10%
    Armenia: tetap 10%
    Nepal: tetap 10%
    Sint Maarten: tetap 10%
    Pulau Falkland: dari 41% menjadi 10%
    Gabon: tetap 10%
    Kuwait: tetap 10%
    Togo: tetap 10%
    Suriname: tetap 10%
    Belize: tetap 10%
    Papua Nugini: tetap 10%
    Malawi: dari 17% menjadi 10%
    Liberia: tetap 10%
    British Virgin Islands: tetap 10%
    Afghanistan: tetap 10%
    Zimbabwe: dari 18% menjadi 10%
    Benin: tetap 10%
    Barbados: tetap 10%
    Monako: tetap 10%
    Suriah: dari 41% menjadi 10%
    Uzbekistan: tetap 10%
    Republik Kongo: tetap 10%
    Jibouti: tetap 10%
    French Polynesia: tetap 10%
    Cayman Islands: tetap 10%
    Kosovo: tetap 10%
    Curaçao: tetap 10%
    Vanuatu: dari 22% menjadi 10%
    Rwanda: tetap 10%
    Sierra Leone: tetap 10%
    Mongolia: tetap 10%
    San Marino: tetap 10%
    Antigua and Barbuda: tetap 10%
    Bermuda: tetap 10%
    Eswatini: tetap 10%
    Marshall Islands: tetap 10%
    Saint Pierre and Miquelon: tetap 10%
    Saint Kitts and Nevis: tetap 10%
    Turkmenistan: tetap 10%
    Grenada: tetap 10%
    Sudan: tetap 10%
    Turks and Caicos Islands: tetap 10%
    Aruba: tetap 10%
    Montenegro: tetap 10%
    Saint Helena: tetap 10%
    Kirgistan: tetap 10%
    Yaman: tetap 10%
    Saint Vincent and the Grenadines: tetap 10%
    Niger: tetap 10%
    Saint Lucia: tetap 10%
    Nauru: dari 30% menjadi 10%
    Equatorial Guinea: dari 13% menjadi 10%
    Iran: tetap 10%
    Libya: dari 31% menjadi 10%
    Samoa: tetap 10%
    Guinea: tetap 10%
    Timor Leste: tetap 10%
    Montserrat: tetap 10%
    Chad: dari 13% menjadi 10%
    Mali: tetap 10%
    Maladewa: tetap 10%
    Tajikistan: tetap 10%
    Cabo Verde: tetap 10%
    Burundi: tetap 10%
    Guadalaraja: tetap 10%
    Bhutan: tetap 10%
    Martinique: tetap 10%
    Tonga: tetap 10%
    Mauritania: tetap 10%
    Dominica: tetap 10%
    Micronesia: tetap 10%
    Gambia: tetap 10%
    Guyana Prancis: tetap 10%
    Christmas Island: tetap 10%
    Andora: tetap 10%
    Republik Afrika Tengah: tetap 10%
    Kepulauan Solomon: tetap 10%
    Mayotte: tetap 10%
    Anguilla: tetap 10%
    Cocos (Keeling) Islands: tetap 10%
    Eritrea: tetap 10%
    Cook Islands: tetap 10%
    Sudan Selatan: tetap 10%
    Comoros: tetap 10%
    Kiribati: tetap 10%
    São Tomé and Príncipe: tetap 10%
    Norfolk Island: tetap 10%
    Gibraltar: tetap 10%
    Tuvalu: tetap 10%
    British Indian Ocean Territory: tetap 10%
    Tokelau: tetap 10%
    Guinea-Bissau: tetap 10%
    Svalbard and Jan Mayen: tetap 10%
    Heard and McDonald Islands: tetap 10%
    Réunion: tetap 10%

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Melindungi kepentingan geostrategis RI melalui forum multilateral

    Melindungi kepentingan geostrategis RI melalui forum multilateral

    Bergabungnya Indonesia dalam organisasi internasional akan memberi kesempatan untuk melindungi, mempromosikan, dan memproyeksikan kepentingan geostrategis dan geoekonomi .

    Jakarta (ANTARA) – Berakhirnya perang dingin antara Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet sekitar tahun 1990-an ditandai dengan runtuhnya paham ideologi komunis di negara-negara Eropa Timur dan bersatunya kembali negara Jerman.

    Fenomena itu semakin menunjukkan kedigdayaan pihak Barat dalam memimpin hegemoni global yang sampai saat ini tetap mempertahankan North Atlantic Treaty Organization (NATO) sebagai organisasi pertahanan dan keamanan di kawasan Atlantik Utara.

    Hal ini menimbulkan kekhawatiran baru di kalangan negara-negara non-Barat, yang dapat dirasakan dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah dan ketegangan di kawasan Asia.

    Menghadapi ketimpangan kekuatan hegemoni global pada era pasca-Perang Dingin, beberapa negara non-Barat membentuk suatu kerja sama multilateral yang berfungsi sebagai penyeimbang kedigdayaan unipolar yang dipimpin AS, seperti Shanghai Cooperation Organisation (SCO) yang dibentuk sekitar tahun 1996 dan yang akhir-akhir ini menjadi perhatian dunia yaitu BRICS yang dicetuskan pertama kali tahun 2001.

    Indonesia pun ikut dalam keanggotaan BRICS pada 6 Januari 2025 dengan pertimbangan untuk memperkuat kerja sama ekonomi di antara para anggotanya termasuk sebagai upaya mempromosikan perdagangan bebas yang tidak diskriminatif. Selain itu juga sebagai pertimbangan strategi penguatan diplomasi multilateral Indonesia untuk menciptakan sistem yang lebih adil bagi negara-negara berkembang.

    Meski SCO lebih dulu dibentuk dibanding BRICS, namun banyak kalangan di Indonesia belum mengenal lebih dalam organisasi ini, karena awal pembentukannya diprakarsai oleh negara-negara yang dulunya diasosiasikan sebagai negara komunis yaitu China dan Rusia serta beberapa negara bekas pecahan Uni Soviet, yaitu Kazakhstan, Republik Kirgistan, dan Tajikistan, sehingga awalnya dikenal dengan Shanghai Five.

    Tujuan dibentuknya kerja sama multilateral ini adalah untuk menjadikan kolaborasi terukur di Eurasia dalam menghadapi tantangan geopolitik, geoekonomi, dan geostrategis regional. Pada tahun 2001, setelah masuknya Uzbekistan, organisasi internasional tersebut berganti nama menjadi Shanghai Cooperation Organisation (SCO).

    Tahun 2017, India dan Pakistan menjadi anggota penuh, lalu disusul Iran pada tahun 2023. Sejak tahun 2008, SCO telah memasukkan beberapa negara yang ikut serta sebagai mitra dialog, yaitu Azerbaijan, Armenia, Kamboja, Sri Lanka, Nepal, Mesir, Arab Saudi, Qatar, Maladewa, Bahrain, Uni Emirat Arab (UEA), Kuwait, dan Myanmar.

    Saat ini, SCO memiliki tiga negara pengamat, yaitu Belarus, Mongolia, dan Afghanistan yang juga berkeinginan untuk diterima sebagai keanggotaan penuh. Dengan demikian saat ini SCO menjadi organisasi regional terbesar di dunia dengan sepuluh negara anggota, yang mencakup 60 persen wilayah Eurasia, yang merupakan naungan bagi lebih dari tiga miliar orang, dan menyumbang seperempat dari ekonomi global.

    Meskipun secara umum cakupan kerja sama SCO meliputi geopolitik, geoekonomi, dan geostrategis regional, namun SCO juga memiliki aktivitas dalam menjalin konektivitas kerja sama global dan regional seperti PBB, negara-negara Persemakmuran, ASEAN, UNODC, dan badan internasional lainnya.

    Di samping itu, SCO juga aktif dalam memerangi masalah ekstremisme dan narkoterorisme demi perdamaian dan kesejahteraan. Dalam struktur organisasinya, SCO memiliki Komite Eksekutif Struktur Antiteroris Regional (RATS) yang berkantor pusat di Tashkent, Uzbekistan, dan bertugas untuk mempromosikan kerja sama negara-negara anggota melawan tiga kejahatan: terorisme, separatisme, dan ekstremisme.

    RATS juga menangani secara khusus pada terorisme siber, forensik digital, dan ransomware. Selain itu SCO juga melakukan upaya untuk mengatasi masalah wilayah sengketa perbatasan dan mengatasi ancaman keamanan negara para anggotanya.

    Bagi Indonesia, organisasi multilateral ini sepertinya sangat cocok terlebih bila ditinjau dari semangat yang dibangun dalam organisasi tersebut yang ditunjukkan pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) SCO di Dushanbe, Tajikistan.

    Para anggotanya sepakat untuk menentang intervensi dalam urusan internal negara lain dengan alasan kemanusiaan dan melindungi hak asasi manusia; dan mendukung upaya satu sama lain dalam menjaga kemerdekaan nasional, kedaulatan, integritas teritorial, dan stabilitas sosial masing-masing negara anggotanya.

    Hal ini selaras dengan tujuan nasional Indonesia yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menyerukan penghapusan penjajahan di dunia. Pembukaan konstitusi tersebut juga mengarahkan bangsa Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia, terlebih saat ini Indonesia dihadapkan pada tantangan-tantangan separatisme, kerawanan wilayah perbatasan yang begitu luas, terorisme, serta penyelundupan narkoba yang ditengarai sebagai suatu “pembiaran” oleh otoritas negara lain.

    Oleh karena itu, SCO sangat penting bagi Indonesia bila dilihat posisi geografis Indonesia yang di antaranya dikelilingi negara-negara yang berafiliasi poros tertentu.

    Kita tidak ingin terulang peristiwa lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan, termasuk lepasnya Timor Timur dari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apalagi beberapa wilayah Indonesia masih memiliki potensi separatisme yang ditunggangi oleh negara-negara lain, ditambahnya adanya penempatan pasukan di kawasan negara lain yang berbatasan dengan Indonesia.

    Maka Indonesia perlu bersinergi dengan kekuatan yang sama-sama mengutuk manuver yang mengancam kedaulatan Indonesia.

    Di samping ancaman kedaulatan, Indonesia selama ini juga sering mendapatkan serangan terorisme yang aktor intelektualnya justru berasal dari negara tetangga, oleh karena itu SCO sangat penting, karena juga bergerak dalam hal kerja sama counterterrorism.

    Sebagai kekuatan yang sedang berkembang dalam tatanan global multipolar saat ini, Indonesia sebagai negara bebas aktif dalam konstitusinya memerlukan akses ke berbagai forum multilateral.

    Langkah Indonesia bergabung dalam BRICS perlu diapresiasi meskipun hal tersebut mendapatkan berbagai tantangan dari negara-negara yang mensinyalir bahwa organisasi multilateral tersebut sebagai reaksi dari adanya ketegangan perang ekonomi global.

    Namun Indonesia perlu berhati-hati juga dalam menentukan bergabung atau tidaknya pada platform kerja sama internasional, seperti Belt and Road Initiative (BRI) yang dulunya dikenal juga dengan nama One Belt One Road (OBOR), yang cenderung tidak bersifat konsultatif maupun transparan.

    Bahkan perjanjian multilateral tersebut terkesan merupakan ambisi China untuk mencapai kepentingan hegemoniknya di Eurasia. Semua perjanjian BRI di kawasan tersebut mengamanatkan bahwa negara penerima harus mengalihkan kendali yang lebih besar atas aset tersebut ke Beijing jika mereka gagal membayar pinjaman. Kondisi pinjaman yang ketat telah menyebabkan banyak negara, termasuk Tajikistan, Republik Kirgistan, Iran, Rusia, dan Pakistan, masuk ke dalam “perangkap utang” China dalam BRI.

    Keterlibatan Indonesia dengan SCO dan platform multilateral lainnya harus dilihat berdasarkan kebijakan luar negeri proaktif pemerintah saat ini untuk menjaga ruang strategis Indonesia dalam konteks dan pertimbangan geopolitik dan geoekonomi yang berubah dengan cepat.

    Bergabungnya Indonesia dalam organisasi internasional akan memberi kesempatan untuk melindungi, mempromosikan, dan memproyeksikan kepentingan geostrategis dan geoekonomi Indonesia serta menjadikan platform untuk menegaskan kembali komitmen untuk menghidupkan kembali dan memperdalam ikatan peradaban, spiritual, dan budaya yang telah berusia berabad-abad dengan anggota kelompok negara lain.

    *) Irjen Pol Chaidir MSi MPP MHan adalah Tenaga Ahli Pengajar Lemhannas RI

    Copyright © ANTARA 2025

  • Terapkan Prinsip ESG untuk Bisnis Berkelanjutan, BRI Raih 2 Penghargaan Internasional dari The Asset Triple A

    Terapkan Prinsip ESG untuk Bisnis Berkelanjutan, BRI Raih 2 Penghargaan Internasional dari The Asset Triple A

    PIKIRAN RAKYAT – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kembali mencatatkan prestasi gemilang di kancah internasional dengan meraih penghargaan bergengsi dalam The Asset Triple A Awards for Sustainable Finance 2025 yang digelar di Hong Kong, Rabu (19/03). Penghargaan ini menegaskan komitmen BRI dalam mendorong keuangan berkelanjutan serta memperkuat peran Indonesia dalam agenda keberlanjutan di sektor keuangan regional.

    Dalam ajang tersebut, BRI dianugerahi Best Issuer for Sustainable Finance, sebuah penghargaan yang diberikan kepada institusi yang dinilai paling aktif dan berkomitmen dalam menerbitkan instrumen keuangan berkelanjutan. Pengakuan ini makin memperkuat posisi BRI sebagai salah satu pemain utama dalam keuangan berkelanjutan di Indonesia dan kawasan.

    Selain itu, BRI juga meraih penghargaan Best Social Loan atas keberhasilannya mendapatkan pinjaman sosial dari konsorsium bank internasional dengan total US$800 juta yang merupakan bagian dari upaya penghimpunan dana sebesar US$1 miliar. Dana dari pinjaman sosial ini akan dialokasikan untuk mendukung berbagai proyek yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan. 

    Pada kesempatan terpisah, Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi mengungkapkan bahwa capaian ini merupakan bukti nyata komitmen BRI dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnis Perusahaan.

    “Praktik keuangan berkelanjutan bukan sekadar tren, tetapi kebutuhan yang harus diwujudkan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang bertanggung jawab. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi BRI untuk terus berinovasi dalam menciptakan solusi pembiayaan yang berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan,” ujar Agustya Hendy.

    Capaian penghargaan ini sejalan dengan komitmen BRI yang secara konsisten menghadirkan produk dan layanan perbankan berkelanjutan, termasuk Green Bond, Sustainability-Linked Loans, serta berbagai instrumen pendanaan dan pembiayaan berkelanjutan lainnya.

    Hingga tahun 2024, BRI telah mencatat penerbitan Green Bond sebesar Rp13,5 Triliun yang disalurkan pada proyek-proyek hijau maupun sosial. Tidak hanya itu, BRI juga menerbitlan Social Loan senilai US$800 juta, yang disalurkan pada proyek-proyek sosial.

    Dari sisi pembiayaan, hingga tahun 2024, BRI telah menyalurkan pembiayaan kepada kegiatan usaha berwawasan lingkungan (KUBL)/Green Loan sebesar Rp86,6 triliun. Sementara itu, penyaluran Social Loan mencapai Rp698,7 triliun, yang difokuskan untuk mendukung pertumbuhan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

    The Asset adalah lembaga riset serta penerbit berita bisnis dan industri keuangan di Asia yang berdiri sejak 1999 dan berbasis di Hong Kong. Sementara itu, The Asset Triple A Awards for Sustainable Finance 2025, menjadi penghargaan yang diberikan kepada institusi keuangan dan perusahaan yang menunjukkan keunggulan dalam kinerja serta komitmen terhadap pembiayaan berkelanjutan.  

    Penghargaan ini mencakup berbagai negara dan wilayah, termasuk Bangladesh, China, Hong Kong, India, Indonesia, Korea, Malaysia, Pakistan, Philippines, Singapore, Taiwan, Thailand, Vietnam. Selain itu, terdapat kategori Best Deals Only yang mencakup negara-negara seperti Kamboja, Laos, Mongolia, Myanmar, dan Sri Lanka.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News