Xcloud.id

Negara: Mesir

  • Sampai Sebut Firaun-Kenapa Purbaya Tak Mau Cukai Rokok Bunuh Industri?

    Sampai Sebut Firaun-Kenapa Purbaya Tak Mau Cukai Rokok Bunuh Industri?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku kaget saat mendengar besaran tarif cukai hasil tembakau (CHT). Saking terkejutnya, dia menyebut Firaun.

    “Saya tanya, kan, cukai rokok gimana? Sekarang berapa rata-rata? 57%, wah tinggi amat, Firaun lu,” kata Purbaya di kantornya, Jakarta, dikutip Sabtu (20/9/2025).

    Dia mengakui, tingginya tarif CHT itu menekan sisi penerimaan negara, sebab saat tarif rendah ia diinformasikan bawahannya pendapatan negara cenderung lebih tinggi.

    “Terus, kalau turun gimana? Ini bukan saya mau turunin, ya. cuma diskusi. Kalau turun gimana? Kalau turun makin banyak income-nya. Kenapa dinaikkan kalau gitu?” ungkap Purbaya.

    Namun, ia menekankan, kebijakan tarif CHT yang tinggi selama ini diterapkan pemerintah di level tinggi merupakan langkah untuk mengendalikan konsumsinya.

    “Rupanya, kebijakan itu bukan hanya income saja di belakangnya. Ada policy memang untuk mengecilkan konsumsi rokok. Jadi, kecil lah, otomatis industri-nya kecil, kan? Tenaga kerja di sana juga kecil. Oke, bagus. Ada WHO di belakangnya,” tegas Purbaya.

    Meski CHT dinilai tinggi, Purbaya menekankan industri rokok dalam negeri harus dijaga. Dia memastikan iklim usaha industri rokok terjaga supaya tak ada lagi pemutusan hubungan kerja bagi para pekerja di sektor industri hasil tembakau (IHT).

    “Selama kita enggak bisa punya program yang bisa menyerap tenaga kerja yang nganggur, industri itu enggak boleh dibunuh,” kata Purbaya.

    Asal tahu saja, Firaun adalah sosok pemimpin Mesir. Diceritakan, Firaun adalah sosok pertama di bumi yang mengenalkan sistem pungutan negara kepada rakyat, alias pajak. Firaun menetapkan pajak tinggi jika ladang tersebut sangat produktif atau memiliki hasil panen melimpah. Sementara yang non-produktif dikenakan pajak lebih rendah. 

    Purbaya mengakui, untuk menjaga sisi kesehatan masyarakat, tentu konsumsi rokok harus dibatasi. Namun, tidak melulu dengan kebijakan tarif yang tinggi melalui pengenaan cukai.

    “Memang harus dibatasi yang rokok itu, paling enggak orang ngertilah…,harus ngerti risiko rokok itu seperti apa. Tapi enggak boleh dengan policy untuk membunuh industri rokok terusnya tenaga kerjanya dibiarkan tanpa kebijakan bantuan dari pemerintah,” tegasnya.

    “Itu kan kebijakan yang nggak bertanggung jawab, kan?” ungkap Purbaya.

    Oleh sebab itu, untuk meramu secara konkret kebijakan cukai hasil tembakau (CHT) untuk 2026, Purbaya memastikan akan segera meninjau langsung kondisi industrinya dalam waktu dekat.

    Selain itu, ia juga memastikan akan terus memberantas peredaran rokok ilegal, termasuk menegaskan kebijakan pelarangan peredaran rokok ilegal secara daring.

    “Jadi saya akan ke Jawa Timur akan ngomong sama industri-nya, akan saya lihat seperti apa sih, turun apa enggak, kalau misalnya enggak turun tapi pasar mereka saya lindungi, dalam pengertian yang online-online yang putih, yang palsu itu saya larang di sana,” ucap Purbaya.

    “Karena enggak fair kan kita narik ratusan triliun pajak dari roko sementara mereka enggak kita lindungi marketnya, kita membunuh industrinya,” tuturnya.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 2 Sosok Pencipta Pajak Bikin Rakyat Menjerit, Firaun yang Pertama?

    2 Sosok Pencipta Pajak Bikin Rakyat Menjerit, Firaun yang Pertama?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, memungut pajak dari masyarakat untuk pembangunan negara. Namun, sistem tersebut terkadang memberatkan masyarakat khususnya di Indonesia.

    Penderitaan rakyat seharusnya tak serta merta ditunjukkan kepada negara, tapi juga pencipta sistem pajak pertama.

    Tercatat ada dua orang yang memperkenalkan sistem pajak termasuk di Indonesia. Siapa saja?

    Firaun, Pencipta Pajak di Dunia

    Sekitar 300 SM peradaban Mesir yang dipimpin oleh Firaun menciptakan sistem pungutan negara kepada rakyat, yang kini dikenal sebagai sistem pajak. Firaun mengenakan pajak atas barang-barang, seperti gandum, tekstil, tenaga kerja, dan berbagai komoditas lain.

    Biasanya, hasil pungutan pajak dialihkan untuk modal pembangunan dan menjaga ketertiban sosial. Firaun tak menerapkan mekanisme sama rata dalam pemungutan pajak, tapi sistem penyesuaian. Maksudnya, besaran pajak disesuaikan dengan kemampuan finansial objek pajak.

    Ambil contoh ketika memungut pajak ladang. Firaun menetapkan pajak tinggi jika ladang tersebut sangat produktif atau memiliki hasil panen melimpah. Sementara yang non-produktif dikenakan pajak lebih rendah.

    Keberadaan sistem pajak membuat semua warga Mesir harus kerja ekstra supaya pendapatannya tidak habis hanya akibat pajak. Meski begitu, pada sisi lain sistem pajak ini sukses menambah pendapatan negara. Akhirnya, warisan pemungutan atau potongan penghasilan diterapkan banyak negara modern.

    Thomas Standford Raffles: Orang Pertama Perkenalkan Pajak di RI

    Setelah ribuan tahun dicetuskan Firaun, sistem pajak baru hadir di Indonesia pada 1811. Kala itu, pajak diperkenalkan oleh Thomas Stanford Raffles yang datang ke Hindia Belanda atas nama Kerajaan Inggris.

    “Raffles (1811-1816) adalah penguasa Barat pertama yang meletakkan dasar finansial negara kolonial baru di Indonesia. Inggris, dan koloninya, menurut dia, harus dibiayai dengan pajak. Konsep pajak dilahirkan olehnya,” tulis sejarawan Ong Hok Ham dalam Wahyu yang Hilang, Negeri yang Guncang (2018).

    Secara teori, Raffles menganggap Inggris memiliki hak atas semua tanah menggantikan kepemilikan raja-raja di Jawa. Dengan demikian, para petani yang memiliki tanah atau bekerja di tanah orang harus membayar pajak tanah.

    Hanya saja, praktiknya bukan seperti upeti melainkan berupa uang dan berlaku secara individual.

    “Pajak tanah Raffles adalah atas petani individual dan bukan atas desa atau wilayah. Dan berupa uang,” tulis Ong Hok Ham.

    Meski begitu, Raffles tak merasakan hasil dari idenya menerapkan sistem pajak di Pulau Jawa. Sebab dia sudah harus pergi dari Hindia Belanda pada 1816. Setelahnya, pajak diterapkan secara ketat oleh para penguasa baru.

    Barulah tahun 1870, pemerintah kolonial memperkenalkan pajak pribadi, pajak usaha, hingga pajak jual beli.

    Lalu, target pajak juga tak hanya menjerat pribumi jelata, tapi juga orang Eropa dan pribumi kaya raya. Namun, tetap saja, pribumi menyumbang pajak terbesar ke pendapatan pemerintah Hindia Belanda.

    “Kira-kira dasawarsa pertama abad ke-20, penduduk pribumi yang sebagian besar terkena pajak tanah, menyumbang 60% penghasilan Hindia Belanda,” tulis Ong.

    Namun, sistem pajak era kolonial hanya menguntungkan pemerintah. Sebab tak ada timbal balik dari negara, sehingga menimbulkan kesan kalau rakyat diperas pemerintah. Beranjak dari permasalahan ini, negara modern mengubah konsep pajak. Tak hanya untuk menambah pendapatan, tetapi sebagai sarana pemerataan dan peningkatan kesejahteraan.

    Masalahnya, 200 tahun lebih diterapkan di Indonesia, tujuan penerapan pajak masih jauh dari harapan. Malah, membuat rakyat makin menjerit karena tak mendapat timbal balik sepadan.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Arab Saudi Ratifikasi Pakta Pertahanan dengan Adidaya Nuklir Pakistan

    Arab Saudi Ratifikasi Pakta Pertahanan dengan Adidaya Nuklir Pakistan

    Riyadh –

    Pakta pertahanan antara Arab Saudi dan Pakistan menggariskan, bahwa setiap serangan terhadap salah satu negara mewajibkan dukungan militer demi menjamin keutuhan teritorial. Langkah ini diambil menyusul serangan Israel ke Qatar awal bulan ini.

    Kerajaan Saudi sejak lama memiliki ikatan ekonomi, religius, dan keamanan yang erat dengan Pakistan—termasuk, seperti yang ramai dilaporkan, memberikan dukungan finansial bagi program senjata nuklir Islamabad.

    Selama bertahun-tahun, analis maupun sejumlah diplomat Pakistan menyebut kemungkinan Arab Saudi berlindung di bawah “payung nuklir” Islamabad, terlebih saat ketegangan meningkat terkait program atom Iran.

    Pesan kepada Israel?

    Momentum penandatanganan pakta juga dipahami sebagai isyarat langsung kepada Israel, yang lama dicurigai sebagai satu-satunya negara bersenjata nuklir di Timur Tengah, dan kini tengah menjalankan operasi militer luas sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

    Operasi yang dilancarkan Israel menjalar ke Iran, Lebanon, wilayah lain Palestina, Qatar, Suriah, hingga Yaman.

    Pemerintah di Tel Aviv sejauh ini belum menanggapi perjanjian tersebut. Amerika Serikat—selama ini penjamin keamanan tradisional negara-negara Teluk—juga belum memberikan komentar.

    Putra Mahkota Saudi yang berkuasa, Mohammed bin Salman, menandatangani pakta pertahanan dengan Pakistan pada Rabu (17/) bersama Perdana Menteri Shehbaz Sharif.

    Perjanjian itu tidak menyebut senjata nuklir secara spesifik, tetapi menegaskan: “Setiap agresi terhadap salah satu negara akan dianggap sebagai agresi terhadap keduanya,” menurut pernyataan bersama Kementerian Luar Negeri Pakistan dan Kantor Berita Saudi.

    “Perjanjian ini bertujuan mengembangkan aspek kerja sama pertahanan kedua negara dan memperkuat daya tangkal bersama terhadap setiap agresi,” demikian isi pernyataan itu.

    Sejarah panjang ikatan militer

    Komitmen Pakistan bagi pertahanan Arab Saudi sudah tertanam sejak puluhan tahun, terutama untuk melindungi kedua kota suci Mekkah dan Madinah. Pasukan Pakistan pertama kali dikirim ke Saudi pada akhir 1960-an, saat muncul kekhawatiran atas perang Mesir di Yaman.

    Pertalian itu makin erat setelah Revolusi Islam Iran 1979, yang meluapkan ketakutan dinasti al-Saud terhadap rejim Syiah di Teheran.

    Pakistan sendiri mengembangkan senjata nuklir untuk menandingi India. Kedua negara bertetangga itu telah berulang kali bentrok, termasuk saling serang setelah serangan pembunuhan terhadap turis di Kashmir India pada April lalu. Menurut Bulletin of Atomic Scientists, India diperkirakan memiliki 172 hulu ledak nuklir, sementara Pakistan punya 170.

    Pada Kamis(18/9), Kementerian Luar Negeri India menyebutkan, pihaknya terus memantau pertalian baru Saudi-Pakistan. New Delhi menyatakan akan “mempelajari implikasi perkembangan ini bagi keamanan nasional serta stabilitas regional dan global.” Saudi sendiri juga memiliki hubungan dekat dengan India.

    Dukungan pada program Pakistan

    Dalam bukunya Eating Grass: The Making of the Pakistani Bomb, pensiunan Brigadir Jenderal Feroz Hassan Khan menulis betapa Saudi sejak awal telah memberikan “dukungan finansial besar” untuk program nuklir Pakistan.

    Sebuah kabel diplomatik AS tahun 2007 yang dipublikasikan WikiLeaks menyebut diplomat Pakistan di Riyadh sempat mengusulkan kemungkinan keterlibatan kerajaan Saudi dalam program pengembangan senjata nuklir.

    “Menurut para pejabat ini, mereka memahami bahwa Arab Saudi ingin melindungi diri maupun kawasan. Karena beberapa negara lain—khususnya Mesir—tak mampu mengembangkan sistem senjata nuklir akibat kendala finansial, maka logis jika Saudi mengambil peran sebagai ‘pelindung fisik’, sama seperti perannya kian besar sebagai mediator perdamaian di berbagai konflik kawasan,” demikian isi kabel diplomatik tersebut.

    Baik Pakistan maupun Saudi tidak menjawab pertanyaan Associated Press yang diajukan Kamis (18/9), soal apakah pakta ini mencakup arsenal nuklir Islamabad.

    Benang merah menuju Teheran

    Arab Saudi sebelumnya sempat meminta bantuan AS untuk mengembangkan program nuklir sipil, sebagian melalui rencana normalisasi diplomatik dengan Israel sebelum serangan Hamas 2023. Program itu bisa membuka peluang Saudi memperkaya uranium di dalam negeri—hal yang membuat gusar pakar nonproliferasi, karena pengayaan uranium juga bisa mengarah ke pengembangan senjata nuklir.

    Putra Mahkota MBS pernah berkata, kerajaan akan berusaha mengembangkan senjata nuklir jika Iran dibiarkan memiliki bom atom. Saat ini Saudi diyakini sudah memiliki program rudal balistik domestik, yang berpotensi menjadi sistem pengantar hulu ledak nuklir.

    Meski begitu, Saudi masih menjadi anggota Traktat Nonproliferasi Nuklir (NPT) dan belum diketahui mengambil langkah untuk mengembangkan bom sendiri.

    Sebelum pakta pertahanan diteken, Iran sempat mengirim Ali Larijani untuk berkunjung ke Riyadh. Dia adalah tokoh senior sekaligus sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi. Boleh jadi langkah itu membuka kesempatan bagi kerajaan untuk menjelaskan kepada Teheran, yang sejak 2023 menjalin komunikasi melalui mediasi China.

    Editor: Agus Setiawan

    Lihat juga Video: India Minta IAEA Awasi Ketat Senjata Nuklir Pakistan

    (nvc/nvc)

  • Gawat, Gelang Firaun Berusia 3.000 Tahun Digondol Maling

    Gawat, Gelang Firaun Berusia 3.000 Tahun Digondol Maling

    Jakarta –

    Pencarian level nasional sedang berlangsung di Mesir, setelah sebuah gelang emas tak ternilai milik seorang firaun kuno menghilang dari sebuah museum di Kairo.

    Kementerian Pariwisata dan Purbakala Mesir menyebutkan, gelang berusia 3.000 tahun itu sedang direstorasi di laboratorium ketika hilang dari Museum Mesir.

    Foto gelang tersebut telah dikirim ke bandara, pelabuhan laut, dan perbatasan darat di seluruh Mesir untuk membantu mencegah penyelundupannya keluar dari negara itu.

    “Gelang itu dihiasi dengan manik-manik lapis lazuli berbentuk bola, milik Raja Amenemope dari Periode Menengah Ketiga,” demikian pernyataan Kementerian Pariwisata dan Purbakala Mesir seperti dikutip dari NBC News.

    Dikenal karena warna biru tua dan bintik-bintik emasnya, lapis lazuli sangat dihargai di Mesir kuno karena hubungannya dengan para dewa dan konon memiliki kekuatan penyembuhan.

    Gelang itu merupakan salah satu koleksi artefak yang sedang dipersiapkan untuk diangkut ke Italia menjelang pameran bertajuk ‘Treasures of the Pharaohs’ di sebuah museum di Roma mulai bulan depan.

    Direktur Jenderal Museum Kairo memperingatkan bahwa beberapa gambar yang beredar di media sosial merupakan artefak yang berbeda.

    Pihak kementerian mengatakan bahwa mereka sengaja menunda pengumuman hilangnya gelang tersebut untuk menghindari gangguan pada penyelidikan. Sebuah komite khusus telah dibentuk untuk menginventarisasi dan meninjau semua artefak yang disimpan di laboratorium restorasi museum untuk memastikan tidak ada artefak lain yang hilang.

    Amenemope adalah seorang firaun dari dinasti ke-21 yang memerintah Mesir dari tahun 993 hingga 984 SM. Pemakamannya terkenal karena menjadi salah satu dari tiga pemakaman kerajaan yang utuh yang diketahui dari Mesir kuno.

    Makamnya ditemukan oleh ahli Mesir Kuno asal Prancis, Pierre Montet dan Georges Goyon, pada April 1940, tetapi penggaliannya tertunda karena Perang Dunia II.

    Untuk diketahui, Mesir sebenarnya tak asing dengan pencurian karya seni dan barang antik kelas kakap. Lukisan Poppy Flowers karya Vincent van Gogh, yang bernilai sekitar USD55 juta, dicuri dari Museum Mohamed Mahmoud Khalil di Kairo pada 1977, ditemukan kembali dua tahun kemudian, lalu dicuri lagi pada 2010. Lukisan itu hingga kini belum ditemukan kembali.

    (rns/rns)

  • Dasar Ilmiah Nabi Musa Membelah Laut Merah Diungkap Sains

    Dasar Ilmiah Nabi Musa Membelah Laut Merah Diungkap Sains

    Jakarta –

    Umat Islam, Kristen, dan Yahudi menganggap aksi Nabi Musa membelah Laut Merah sebagai salah satu mukjizat Tuhan yang paling mengesankan. Penelitian terbaru menunjukkan dasar ilmiah kisah keagamaan tersebut.

    Al-Qur’an dan Alkitab mengisahkan bahwa Musa, seorang nabi utusan Allah SWT, memerintahkan perairan terdalam di Laut Merah untuk membuka jalan bagi bangsa Israel melarikan diri dari Fir’aun Mesir yang menindas, yang kemudian pasukannya langsung tersapu oleh gelombang yang datang.

    Namun, menurut para ahli di National Center for Atmospheric Research, untuk mencapai hal ini, angin yang bertiup pada kecepatan dan sudut yang tepat secara layak dapat membuka sebuah saluran. Sehingga, orang dapat lewat dengan berjalan kaki, kemudian menelan siapa pun yang ada di sana begitu angin bertiup dengan kekuatan tsunami.

    “Penyeberangan Laut Merah adalah fenomena supranatural yang mengandung komponen alamiah, keajaibannya terletak pada waktu yang tepat,” kata ahli kelautan Carl Drews dikutip dari Daily Mail.

    Model komputer memperkirakan fenomena seperti itu memerlukan angin berkecepatan lebih dari 96 km per jam untuk menghantam air pada sudut tertentu, sehingga membuka terowongan air selebar 4 km

    “Ketika angin kencang bertiup ke arah selatan dari hulu Teluk selama sekitar satu hari, air akan terdorong ke arah laut, sehingga dasar yang sebelumnya terendam air akan tersingkap,” kata Nathan Paldor, ilmuwan kelautan dari Hebrew University of Jerusalem.

    Kisah Nabi Musa membelah Laut Merah konon terjadi di Teluk Aqaba, yang memisahkan Semenanjung Sinai di Mesir dari Arab Saudi dan selatan Yordania. Bagian Laut Merah ini merupakan salah satu yang terdalam dengan kedalaman maksimum 1.800 meter.

    Akan tetapi, penelitian geologi membantah pernyataan ini karena angin badai sebesar apa pun tidak akan dapat membantu orang menyeberangi Teluk Aqaba yang berbahaya.

    Cerita itu juga menyatakan bahwa angin yang memecah laut itu datang dari timur, sedangkan perhitungan ilmiah menunjukkan angin itu pasti datang dari barat daya.

    Sebaliknya, para arkeolog telah mengajukan hipotesis lokasi alternatif untuk peristiwa cuaca ekstrem yang dapat membuka jalan bagi mukjizat Musa.

    Citra Google Earth Laut Merah, terletak di antara Mesir dan Jazirah Arab. Foto: Doron Norf dan Nathan Paldor

    Terletak di antara daratan Mesir dan semenanjung, Teluk Suez hanya memiliki kedalaman hingga 30 meter dengan dasar yang relatif datar, yang diketahui dapat terjadi jika ada pasang surut yang kuat di bagian ini.

    Bruce Parker, mantan kepala ilmuwan di National Oceanic and Atmospheric Administration, meyakini Musa menggunakan pengetahuannya tentang pasang surut untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir.

    “Musa hidup di alam liar di dekat situ pada masa kecilnya, dan dia tahu di mana kafilah menyeberangi Laut Merah saat air surut,” tulis Park untuk The Wall Street Journal pada 2014.

    “Dia tahu langit malam dan metode kuno untuk memprediksi pasang surut, berdasarkan posisi Bulan di atas kepala dan seberapa penuh Bulan itu,” jelasnya.

    Namun, teori Suez tidak dapat mendukung klaim Book of Exodus (Kitab Keluaran atau kitab kedua dalam Alkitab Perjanjian Lama) bahwa angin timur bertiup membelah laut.

    Dalam laporan yang diterbitkan di PLOS One, Drews mengusulkan Danau Tannis di Delta Nil sebagai lokasi yang paling masuk akal untuk peristiwa tersebut, sesuai dengan terjemahan alternatif Alkitab Ibrani yang merujuk pada lautan ‘alang-alang’ yang tumbuh rapat di perairan payau tersebut, bukan ‘Laut Merah’.

    “Pemodelan samudra, dan sebuah laporan dari 1882, menunjukkan bahwa angin kencang di atas delta Nil bagian timur akan menerbangkan air setinggi dua meter, sehingga daratan yang kering tersingkap untuk sementara waktu berkat struktur unik danau tersebut yang menyediakan ‘mekanisme hidrolik untuk membagi air’,” kata peneliti samudra tersebut.

    Meskipun teori ilmiahnya masuk akal, Drews mengakui bahwa sebagai penganut Kristen, imannya membuatnya percaya bahwa kisah itu tetaplah ajaib.

    “Secara pribadi, saya seorang Lutheran yang selalu memahami bahwa iman dan sains dapat dan harus selaras. Adalah wajar dan tepat bagi seorang ilmuwan untuk mempelajari komponen alami dari narasi ini,” tutupnya.

    (rns/rns)

  • Negara-negara Arab Bahas Usulan Bikin Aliansi Seperti NATO

    Negara-negara Arab Bahas Usulan Bikin Aliansi Seperti NATO

    Doha –

    Negara-negara Arab sedang mempertimbangkan proposal Mesir untuk membentuk aliansi militer bergaya NATO. Usulan lama Kairo itu kembali dibahas negara-negara Arab baru-baru ini, menyusul serangan Israel di Qatar yang diklaim menargetkan pemimpin senior Hamas.

    Usulan itu pertama kali diajukan Mesir dalam KTT Arab tahun 2015, dan disetujui secara prinsip dalam konteks pecahnya perang sipil di Yaman dan direbutnya ibu kota Sanaa oleh Houthi. Namun, tidak ada kemajuan dalam pertemuan lanjutan, dikarenakan perbedaan pendapat soal struktur komando dan markas besar pasukan tersebut.

    Menyusul serangan Israel pekan lalu, seperti dilansir The National dan New Arab, Selasa (16/9/2025), usulan untuk membentuk pasukan bergaya NATO di Timur Tengah itu kembali didorong oleh Mesir dan pembahasannya semakin menguat.

    Pembahasan usulan ini diperkirakan akan berlangsung dalam pertemuan puncak atau KTT darurat yang digelar oleh Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) digelar di Doha selama dua hari pekan ini. KTT darurat itu digelar menyikapi serangan mematikan Israel di Qatar.

    Laporan The National, yang mengutip sejumlah sumber, menyebut bahwa negara-negara Arab sedang mempertimbangkan usulan Mesir tersebut, yang mencakup pembentukan pasukan militer gabungan yang terdiri atas tentara dan persenjataan dengan kontribusi dari negara-negara anggota Liga Arab.

    Proposal Mesir soal pembentukan pasukan gabungan itu, menurut The National, akan melibatkan posisi komandan yang dirotasi di antara 22 negara anggota Liga Arab, yang semuanya akan berkontribusi terhadap pasukan gabungan tersebut. Dalam proposalnya, Mesir mengusulkan militernya untuk masa jabatan pertama.

    Seorang pejabat sipil akan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal untuk aliansi tersebut. Mesir, menurut The National, diyakini tengah mendorong Kairo untuk menjadi markas besar pasukan gabungan tersebut.

    Sama seperti NATO, proposal itu juga mengusulkan gabungan angkatan bersenjata yang mencakup angkatan darat, angkatan udara, dan angkatan laut, serta memiliki sejumlah pasukan elite yang tidak disebutkan jumlahnya, yang akan dilatih sebagai komando dan dalam taktik kontraterorisme.

    Sementara itu, menurut proposal Mesir, pelatihan, logistik dan sistem militer akan terintegrasi.

    Selain itu, penggunaan pasukan tersebut dalam misi tempur atau misi penjaga perdamaian akan memerlukan permintaan resmi dari negara yang bersangkutan, konsultasi dengan negara-negara anggota, dan persetujuan dari pimpinan militer.

    Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, sebut The National dalam laporannya, telah berbicara dengan beberapa mitranya di kawasan mengenai proposal tersebut.

    Menurut seorang sumber yang dikutip The National, pasukan gabungan itu akan “menangani ancaman keamanan dan terorisme, atau siapa pun yang mengancam keselamatan dan stabilitas dunia Arab”.

    Lihat juga Video: Pimpinan Negara Arab-Islam Gelar KTT Luar Biasa, Murka Atas Serangan Israel

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Mohamed Salah Akan Memutuskan Meninggalkan Liverpool, Real Madrid Ambil Langkah Mengejutkan

    Mohamed Salah Akan Memutuskan Meninggalkan Liverpool, Real Madrid Ambil Langkah Mengejutkan

    JAKARTA – Real Madrid bisa saja meluncurkan langkah mengejutkan untuk Mohamed Salah setelah kontrak barunya di Liverpool berakhir.

    Melansir Football Insider, Salah berkomitmen untuk masa depannya di Liverpool dengan menandatangani kontrak dua tahun pada April 2025 untuk memperpanjang masa tinggalnya di Anfield hingga 2027.

    Kesepakatan itu akan membuatnya menghabiskan 10 musim sebagai salah satu pemain terbaik The Reds saat kontrak tersebut berakhir.

    Pada edisi terbaru podcast Inside Track Football Insider, Salah akan memiliki pilihan klub ketika ia memutuskan untuk meninggalkan Liverpool. Kini ia telah dikaitkan dengan salah satu rival Eropa mereka.

    Football Insider mengungkapkan pada Jumat, 12 September 2025, bahwa Salah belum tentu akan bertahan selama dua tahun ke depan di Liverpool dan kemungkinan akan segera membuat keputusan tentang masa depannya, dengan Liga Pro Arab Saudi sebagai tujuan yang paling mungkin.

    Namun, sumber Football Insider menyatakan bahwa Real Madrid telah dikaitkan dengan kepindahan mengejutkan untuk Salah. Dia kemungkinan akan menyusul Trent Alexander-Arnold dan mungkin Ibrahima Konate ke Santiago Bernabeu.

    Hanya saja, Liverpool tidak akan terburu-buru berbisnis dengan Real Madrid setelah kepergian Alexander-Arnold.

    Sementara itu, Football Insider pada Juni 2025 melaporkan bahwa klub-klub Liga Pro Arab Saudi akan kembali dengan tawaran yang lebih baik untuk Salah dan Bruno Fernandes, yang masing-masing memilih untuk bertahan di Liverpool dan Manchester United.

    Liverpool Siapkan Pengganti Salah

    Football Insider mengungkapkan pada 8 September 2025 bahwa Real Madrid siap membuat Liverpool semakin menderita dengan berpotensi mengalahkan mereka dalam mendapatkan Marc Guehi musim panas mendatang, setelah kepindahannya ke Anfield gagal.

    Meskipun hal ini pasti akan memungkinkan Liverpool untuk mempertahankan Konate, Real Madrid memiliki Guehi dan Alexander-Arnold di lini pertahanan dan kemungkinan Salah di lini serang akan menjadi ide yang tidak mengenakkan di Anfield.

    Liverpool telah mengidentifikasi Michael Olise sebagai pengganti yang cocok untuk Salah, tetapi mereka lebih suka mempertahankan pemain Mesir itu selama mungkin sebelum ia pergi ke mana pun selain Real Madrid.

  • Pemimpin Arab Serukan Tinjau Ulang Hubungan dengan Israel!

    Pemimpin Arab Serukan Tinjau Ulang Hubungan dengan Israel!

    Doha –

    Para pemimpin Arab dan Muslim menyerukan untuk meninjau ulang hubungan dengan Israel menyusul serangan mematikan Tel Aviv menargetkan pemimpin Hamas di Doha, ibu kota Qatar, pekan lalu.

    Seruan itu, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Selasa (16/9/2025), disampaikan saat pertemuan darurat oleh Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang digelar di Doha pada Senin (15/9) waktu setempat.

    Pertemuan gabungan yang mempertemukan hampir 60 negara itu, berupaya mengambil tindakan tegas setelah Israel melancarkan serangan mengejutkan di Doha, yang diklaim menargetkan pemimpin senior Hamas, saat perundingan gencatan senjata berproses.

    Pernyataan bersama yang dihasilkan pertemuan itu mendesak “semua negara untuk mengambil semua langkah hukum dan efektif yang memungkinkan untuk mencegah Israel melanjutkan tindakannya terhadap rakyat Palestina”, termasuk “meninjau kembali hubungan diplomatik dan ekonomi dengan negara tersebut, dan memulai proses hukum terhadapnya”.

    Negara-negara Teluk lainnya, seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain, bersama dengan Mesir, Yordania, dan Maroko, termasuk di antara negara-negara yang hadir dalam pertemuan darurat itu yang telah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.

    Pernyataan bersama tersebut juga mendesak negara-negara anggota untuk “mengkoordinasikan upaya-upaya yang bertujuan untuk menangguhkan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa”.

    Qatar telah menyerukan respons regional yang terkoordinasi setelah serangan Israel mengejutkan negara yang biasanya damai tersebut.

    Pertemuan darurat di Doha ini bertujuan untuk meningkatkan tekanan terhadap Israel, yang menghadapi seruan yang semakin meningkat untuk mengakhiri perang dan krisis kemanusiaan di Jalur Gaza.

    Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, menuduh Israel berupaya menggagalkan perundingan gencatan senjata dengan membombardir negosiator Hamas yang ada di Qatar.

    Hamas mengatakan bahwa para pejabat tinggi mereka selamat dari serangan Israel di Doha, yang menewaskan lima anggota Hamas dan satu personel keamanan Qatar. Gelombang kritikan juga menghujani Tel Aviv usai serangan tersebut, termasuk dari sekutu dekatnya Amerika Serikat (AS).

    “Siapa pun yang bekerja dengan tekun dan sistematis untuk membunuh pihak yang sedang bernegosiasi dengannya, bermaksud untuk menggagalkan negosiasi tersebut,” kata Al Thani dalam pertemuan darurat di Doha.

    Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman termasuk di antara pemimpin yang hadir dalam pertemuan darurat tersebut. Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Perdana Menteri (PM) Irak Mohammed Shia al-Sudani, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas juga hadir.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Apa yang Berubah 5 Tahun Setelah Normalisasi Diplomasi Arab-Israel?

    Apa yang Berubah 5 Tahun Setelah Normalisasi Diplomasi Arab-Israel?

    Jakarta –

    Pada 15 September 2020, para menteri luar negeri dan pemimpin dari Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Israel berkumpul di Gedung Putih bersama Presiden AS saat itu, Donald Trump, untuk meresmikan Abraham Accords — sebuah kesepakatan yang menandai normalisasi hubungan antara negara Arab dan Israel. Maroko menyusul pada Desember 2020, dan Sudan menandatangani pada Januari 2021, meskipun ketidakstabilan politik yang berkelanjutan di negara itu menunda implementasi penuh.

    Perjanjian ini menandai normalisasi pertama antara Israel dan negara-negara Arab sejak Mesir (1979) dan Yordania (1994), mematahkan konsensus regional lama bahwa normalisasi mensyaratkan penyelesaian konflik Israel-Palestina dan pembentukan solusi dua negara.

    “Israel dan negara-negara dalam Abraham Accords telah diuntungkan dari perjanjian perdamaian bersejarah ini,” kata Asher Fredman, direktur eksekutif lembaga pemikir Israel Misgav Institute for National Security, kepada DW. Dia menyoroti kerja sama perintis di bidang intelijen, pertanian cerdas, pengobatan presisi, kecerdasan buatan, dan konsep kota pintar, serta peningkatan pariwisata dan perdagangan.

    “Tetapi kemudian 7 Oktober terjadi, dan muncul pertanyaan nyata apakah ‘Abraham Accords’ akan bertahan,” tambahnya.

    Konsekuensi serangan 7 Oktober

    Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang memicu perang di Gaza dan menimbulkan banyak korban jiwa, menggoyahkan koneksi baru di Timur Tengah. Sejak itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan koalisi sayap kanannya semakin lantang menolak solusi dua negara.

    Sementara itu, Israel menghadapi banyak medan tempur sekaligus: perang dengan Hizbullah yang didukung Iran di Lebanon, operasi militer berkelanjutan di Suriah, serta baku tembak dengan pemberontak Houthi di Yaman, yang menargetkan pelayaran internasional di Laut Merah dan wilayah Israel sebagai dukungan bagi Hamas.

    Emily Tasinato, analis Teluk dan Semenanjung Arab, mengatakan kepada DW bahwa perjanjian ini awalnya dimaksudkan bukan hanya untuk memperkuat hubungan dengan AS tetapi juga untuk menghalangi pengaruh regional Iran.

    “Lima tahun kemudian, situasinya tampak terbalik,” kata Tasinato. “Iran semakin rentan, mengalami pelemahan militer dan menghadapi tekanan terhadap pengaruh regionalnya,” tambahnya, sambil menekankan bahwa “meski ketidakpercayaan masih mewarnai hubungan Iran dan negara-negara Teluk Arab, kini Israel justru semakin tampak sebagai aktor ‘nakal’.”

    Serangan Israel di Doha

    Pada 9 September 2025, Israel melakukan serangan drone yang menargetkan pimpinan Hamas di Doha, Qatar. Hamas diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh Jerman, Uni Eropa, AS, dan beberapa negara Arab. Serangan itu menewaskan lima pejabat Hamas tingkat menengah dan seorang pejabat keamanan lokal.

    Burcu Ozcelik, peneliti senior di Royal United Services Institute (RUSI) yang berbasis di London, mengatakan kepada DW, “Dengan serangan Israel di Doha … kita memasuki wilayah yang belum pernah dijelajahi.”

    “UAE dan Bahrain berada dalam tekanan untuk mempertahankan status sebagai penandatangan, dan pasti menyesali langkah pejabat Israel yang menempatkan mereka dalam posisi sulit,” tambahnya.

    Setelah serangan itu, Uni Emirat Arab melarang perusahaan pertahanan Israel berpartisipasi dalam pameran dirgantara di Dubai dengan alasan keamanan. Pejabat Emirat juga mengkritik rencana Israel mencaplok sebagian besar Tepi Barat, yang mereka peringatkan dapat membahayakan hubungan bilateral dan upaya AS memperluas perjanjian. Kendati demikian, Tasinato menilai penarikan penuh UEA dari perjanjian tidak mungkin terjadi.

    Rekonstruksi Gaza

    Meski menghadapi tantangan, Fredman dari Misgav Institute for National Security menegaskan bahwa Abraham Accords “terbukti tangguh.” Menurutnya, perdagangan antara Israel dan UEA, Maroko, Bahrain, Mesir, serta Yordania justru meningkat signifikan dibanding sebelum konflik Oktober 2023.

    “Kita bisa memastikan bahwa Abraham Accords telah bertahan dan terbukti tangguh,” kata Fredman.

    “Jika melihat angka dari 2024 dibandingkan 2023 (sebelum serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang di Gaza), perdagangan dengan UEA naik 10%, dengan Maroko naik 40%, dengan Bahrain naik 843%, bahkan dengan Mesir naik 31% dan Yordania 7%,” jelasnya.

    Untuk paruh pertama 2025, perdagangan dengan Maroko, Mesir, dan Yordania terus meningkat, sementara bisnis dengan UEA kembali ke angka 2023, menurut Fredman. Dia juga memandang Abraham Accords sebagai keuntungan kunci dalam rekonstruksi Gaza. “Apakah itu rencana Riviera ala Trump atau rencana rekonstruksi Mesir, jumlah material yang sangat besar akan melewati Israel, yang memerlukan koordinasi erat,” ujarnya.

    Namun, sejak Abraham Accords ditandatangani lima tahun lalu, belum ada negara Arab lain yang bergabung, meskipun Presiden AS Donald Trump terus mendorong kesepakatan dengan Arab Saudi, Lebanon, dan Suriah.

    “Dalam masa jabatan kedua Donald Trump, meski ada keyakinan besar di Gedung Putih bahwa perjanjian ini akan meluas dengan campuran insentif dan tekanan yang tepat, kenyataannya jauh dari harapan,” kata Ozcelik dari RUSI.

    Menurutnya, ada risiko besar bahwa kebijakan pemerintahan Israel saat ini tidak hanya melemahkan tetapi juga mengikis pencapaian diplomatik Trump. “Sungguh tak terpikirkan di tengah meningkatnya militerisme Israel dan terkuburnya solusi dua negara,” ujarnya kepada DW, seraya menambahkan bahwa “biaya bergabung dengan Abraham Accords kini melonjak drastis bagi negara Arab mana pun.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • KTT Darurat di Qatar, Negara Arab-Islam Bahas Respons Serangan Israel

    KTT Darurat di Qatar, Negara Arab-Islam Bahas Respons Serangan Israel

    Jakarta –

    Perdana Menteri Qatar mendesak masyarakat internasional untuk menolak “standar ganda” dan meminta pertanggungjawaban Israel atas situasi politik yang terjadi belakangan ini. Ia berbicara sehari sebelum berlangsungnya KTT darurat yang digelar sebagai respons terhadap serangan Israel terhadap anggota Hamas di Doha, Qatar.

    Serangan mematikan tersebut—yang dilakukan oleh sekutu dekat Amerika Serikat di wilayah sekutu AS lainnya—memicu gelombang kritik, termasuk kecaman dari Presiden AS Donald Trump. Meski demikian, Trump tetap mengirim Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio ke Israel sebagai bentuk dukungan.

    Serangan Israel ke sebuah gedung di Doha, Qatar, 9 September 2025 lalu menewaskan para anggota Hamas dan petugas keamanan lokal dan menambah ketegangan baru di Timur Tengah yang sudah sarat dengan dimensi geopolitik, diplomasi, dan psikologi politik.

    KTT darurat yang digelar hari Senin (15/09), melibatkan para pemimpin negara-negara Arab dan Islam, bertujuan menunjukkan solidaritas negara-negara Teluk serta menambah tekanan terhadap Israel, yang kini menghadapi seruan global yang semakin besar untuk mengakhiri perang dan krisis kemanusiaan di Gaza.

    “Sudah saatnya masyarakat internasional berhenti menggunakan standar ganda dan menghukum Israel atas semua kejahatan yang telah dilakukannya,” tandas Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, dalam pertemuan persiapan pada hari Minggu (14/09). Ia menambahkan bahwa “perang pemusnahan” Israel di Gaza tidak akan berhasil.

    “Apa yang mendorong Israel untuk terus melanjutkan aksinya adalah karena diamnya komunitas internasional dan ketidakmampuannya untuk meminta pertanggungjawaban.”

    Pemimpin-pemimpin yang diperkirakan hadir dalam KTT antara lain Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani, dan Presiden TurkiRecep Tayyip Erdogan. Pemimpin Palestina, Mahmud Abbas, telah tiba di Doha pada hari Minggu (14/09).

    Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, pertemuan hari Senin akan membahas “rancangan resolusi terkait serangan Israel terhadap Negara Qatar”.

    Meminta AS ‘kendalikan Israel’

    Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan kepada Al Jazeera pada hari Minggu (14/09) bahwa perilaku Israel “tidak lagi hanya menjadi isu antara Palestina dan Israel.” Masalah terbesar saat ini adalah ekspansionisme Israel di kawasan, imbuhnya. “Negara-negara Arab dan Islam harus bersatu dan menemukan solusi berdasarkan masalah yang kini telah didefinisikan ulang ini.”

    Elham Fakhro, peneliti pada Middle East Initiative di Universitas Harvard, mengatakan bahwa ia memperkirakan negara-negara Teluk akan “menggunakan KTT ini untuk menyerukan kepada Washington agar mengendalikan Israel.”

    “Mereka juga akan mencari jaminan keamanan yang lebih kuat dari AS, dengan alasan bahwa tindakan Israel telah menunjukkan lemahnya jaminan yang ada saat ini dan telah merusak kredibilitas AS sebagai mitra keamanan,” tambahnya.

    Dosen kajian Timur Tengah di Universitas Sciences Po Paris, Karim Bitar, menyebut pertemuan ini sebagai “ujian nyata” bagi para pemimpin Arab dan muslim, seraya menambahkan bahwa banyak rakyat mereka sudah “muak dengan pernyataan-pernyataan klise biasa.”

    “Apa yang diharapkan rakyat saat ini adalah agar negara-negara ini mengirim sinyal yang tegas, tidak hanya kepada Israel tetapi juga kepada Amerika Serikat, bahwa sudah waktunya masyarakat internasional berhenti memberikan cek kosong kepada Israel,” tandasnya.

    Qatar merupakan tuan rumah pangkalan militer AS terbesar di kawasan dan memainkan peran penting sebagai mediator dalam konflik Israel-Hamas, bersama dengan Amerika Serikat dan Mesir.

    Anggota biro politik Hamas, Bassem Naim, mengatakan bahwa gerakan militan tersebut—yang serangannya pada Oktober 2023 menjadi pemicu perang Gaza—berharap KTT ini akan menghasilkan “posisi Arab-Islam yang tegas dan bersatu.”

    Menlu AS Marco Rubio kunjungi Israel saat serangan di Gaza meningkat

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio berada di Israel pada hari Minggu (14/09) ketika militer negara itu meningkatkan serangan di utara Gaza, meratakan beberapa gedung bertingkat dan menewaskan sedikitnya 13 warga Palestina.

    Sebelum keberangkatannya, Rubio mengatakan ia akan meminta penjelasan dari para pejabat Israel mengenai pandangan mereka terhadap jalan keluar dari konflik Gaza, menyusul serangan Israel terhadap pemimpin Hamas di Qatar pekan lalu yang mengguncang upaya mediasi untuk mengakhiri perang.

    Kunjungan dua harinya ini juga menjadi simbol dukungan terhadap Israel yang kini semakin terisolasi secara diplomatik, saat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersiap menggelar debat yang diperkirakan sengit pekan depan terkait komitmen pembentukan negara Palestina. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara tegas menolak pengakuan terhadap negara Palestina.

    Dampak serangan di Qatar

    Kunjungan Rubio tetap berlangsung meskipun Presiden AS Donald Trump menyatakan kemarahan kepada Netanyahu atas serangan di Doha, yang menurutnya tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada Washington.

    Pada hari Jumat (12/09) sebelumnya, Rubio dan Trump juga bertemu dengan Perdana Menteri Qatar untuk membahas dampak dari operasi Israel tersebut. Pertemuan berturut-turut dengan Israel dan Qatar menunjukkan bagaimana pemerintahan Trump berusaha menyeimbangkan hubungan dengan dua sekutu utama di Timur Tengah, meski mendapat kecaman internasional luas atas serangan itu.

    Serangan di Doha yang menewaskan sedikitnya enam orang itu tampaknya juga menggagalkan upaya gencatan senjata antara Israel dan Hamas, serta kesepakatan pembebasan sandera sebelum Sidang Umum PBB mendatang, di mana konflik Gaza akan menjadi isu utama.

    Serangan udara mematikan terus berlangsung

    Sedikitnya 13 warga Palestina tewas dan puluhan lainnya terluka akibat serangan udara Israel di seluruh wilayah Gaza pada hari Minggu (12/0), demikian menurut laporan rumah sakit setempat.

    Salah satu serangan di kota Deir al-Balah menewaskan enam anggota satu keluarga. Dua orang tua, tiga anak mereka, dan seorang bibi menjadi korban, tandas pihak Rumah Sakit Al-Aqsa. Keluarga tersebut berasal dari Beit Hanoun di utara, dan baru tiba di Deir al-Balah pekan lalu setelah mengungsi dari tempat perlindungan di Gaza.

    Rekaman video dari Associated Press menunjukkan ribuan warga mengungsi dari Kota Gaza ke arah selatan melalui jalan pesisir, membawa barang-barang di atas kendaraan, sementara asap membubung dari lokasi serangan udara di kejauhan. Israel telah memperingatkan warga sipil untuk segera meninggalkan Kota Gaza karena operasi militer yang diperluas.

    “Kami mulai berharap kematian datang, daripada menjalani kehidupan seperti ini,” ujar Ashraf Elwan, seorang pria muda yang mengungsi dari Gaza City. “Pemuda-pemuda kami kehilangan anggota tubuh, perempuan kami menjadi janda, anak-anak kami menjadi yatim, hidup kami berubah menjadi neraka.”

    Militer Israel menghancurkan tiga gedung bertingkat pada hari Minggu (14/09) setelah memperingatkan penduduk untuk mengevakuasi diri. Salah satu bangunan yang merupakan bagian dari Universitas Islam di Gaza dihantam dua kali hingga rata. Rumah Sakit Al-Shifa melaporkan adanya korban jiwa, namun belum dapat memastikan jumlahnya karena beberapa jenazah masih terjebak di bawah reruntuhan.

    Sebelum serangan terjadi, warga terlihat berusaha menyelamatkan barang-barang, melempar kasur dari balkon, dan membawa barang-barang seperti koper dengan kereta dorong.

    Militer Israel mengklaim bahwa Hamas telah menempatkan titik pengintaian di gedung-gedung tersebut untuk memantau pergerakan pasukan Israel dan merencanakan serangan, meskipun tidak memberikan bukti atas klaim tersebut.

    “Ini adalah bagian dari tindakan genosida yang dilakukan oleh pendudukan (Israel) di Gaza,” ujar Abed Ismail, warga Kota Gaza. “Mereka ingin meratakan seluruh kota dan memaksakan pengusiran serta menciptakan Nakba baru.”

    Kata Nakba (bencana) merujuk pada pengusiran sekitar 700.000 warga Palestina oleh pasukan Israel sebelum dan selama perang tahun 1948 yang menyebabkan berdirinya negara Israel. Israel secara tegas membantah tuduhan genosida di Gaza.

    Kelaparan di Gaza makin parah

    Secara terpisah, dua orang dewasa Palestina meninggal dunia dalam 24 jam terakhir akibat malnutrisi dan kelaparan di Jalur Gaza, demikian menurut laporan Kementerian Kesehatan wilayah tersebut pada hari Minggu (14/09).

    Dengan demikian, jumlah korban meninggal akibat kelaparan sejak akhir Juni telah mencapai 277 orang dewasa, sementara 145 anak-anak juga meninggal akibat penyebab serupa sejak dimulainya perang pada Oktober 2023.

    Badan pertahanan Israel yang mengawasi bantuan kemanusiaan ke Gaza menyatakan bahwa lebih dari 1.200 truk pembawa bantuan, terutama makanan, telah memasuki Gaza dalam sepekan terakhir. Namun, para pekerja bantuan mengatakan bahwa jumlah tersebut masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan besar wilayah tersebut. Sebagian besar bantuan juga dijarah sebelum sampai ke warga yang sangat membutuhkannya.

    Tim internasional juga telah menyelesaikan perbaikan salah satu dari tiga jalur pipa air dari Israel ke Gaza, sehingga meningkatkan pasokan air harian menjadi 14.000 meter kubik (3,7 juta galon), tandas otoritas Israel.

    Sejak ofensif Israel dimulai, akses air bersih di Gaza semakin terbatas. Warga, termasuk anak-anak, sering harus mengejar truk air yang datang setiap dua atau tiga hari untuk mengisi botol, jeriken, dan ember, lalu membawanya pulang.

    *Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)