Negara: Mesir

  • Nabi Musa Bisa Membelah Laut Merah, Begini Penjelasan Ilmiahnya

    Nabi Musa Bisa Membelah Laut Merah, Begini Penjelasan Ilmiahnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kisah Nabi Musa membelah Laut Merah menjadi salah satu mukjizat paling terkenal dalam Alkitab. Peristiwa yang diyakini terjadi sekitar 3.500 tahun lalu itu digambarkan sebagai penyelamatan besar bangsa Israel dari kejaran pasukan Firaun.

    Namun, penelitian ilmiah modern mencoba memberi penjelasan berbeda. Mereka bahkan menyebutkan bahwa peristiwa tersebut mungkin saja tidak membutuhkan campur tangan kuasa Tuhan sama sekali.

    Sejumlah ilmuwan meyakini mukjizat tersebut bisa dijelaskan melalui kombinasi cuaca ekstrem dan kondisi geologi yang menguntungkan.

    Pemodelan komputer menunjukkan bahwa hembusan angin kencang sekitar 100 km/jam dari arah tertentu mampu membuka jalur selebar 5 kilometer di laut dangkal. Begitu angin mereda, air akan kembali dengan deras menyerupai tsunami, menelan pasukan Firaun yang mengejar.

    Carl Drews, oseanografer dari National Center for Atmospheric Research, menjelaskan bahwa fenomena ini merupakan perpaduan antara alam dan ketepatan waktu.

    Menurut kisah Alkitab, setelah tujuh tulah di Mesir, Musa memimpin bangsa Israel keluar menuju padang gurun untuk mencari tanah yang dijanjikan.

    Namun, mereka terjebak di antara pasukan Firaun yang mengejar di satu sisi dan luasnya Laut Merah di sisi lain.

    Setelah menunggu semalam, Musa dikisahkan mengulurkan tangannya hingga laut terbelah, menciptakan jalur kering dengan dinding air di kedua sisi.

    Peristiwa ini diyakini terjadi di Teluk Aqaba, salah satu bagian Laut Merah yang paling lebar dan dalam.

    Perairan ini memiliki lebar hingga 25 km, kedalaman rata-rata 900 meter, dan titik terdalam hampir 1.850 meter.

    Dalam riset arkeologi modern menunjukkan lokasi berbeda. Jika Musa benar-benar menyeberangi bagian dari Laut Merah modern, kemungkinan besar peristiwa itu terjadi di Teluk Suez.

    Perairan panjang dan sempit ini memisahkan Mesir bagian barat dengan Semenanjung Sinai di timur. Lebih penting lagi, Teluk Suez hanya memiliki kedalaman rata-rata 20-30 meter dan dasar yang relatif datar, sehingga penyeberangan lebih masuk akal.

    Seperti yang terjadi pada 1789, Napoleon Bonaparte pernah memimpin pasukan berkuda menyeberangi bagian Teluk Suez saat air surut.

    Namun, seperti pasukan Firaun, prajurit Napoleon hampir tersapu ketika pasang setinggi 3 meter tiba-tiba kembali memenuhi jalur itu.

    Menurut Dr. Bruce Parker, mantan kepala ilmuwan di National Oceanic and Atmospheric Administration, Musa bisa saja menggunakan pengetahuannya tentang pasang surut untuk melarikan diri.

    “Musa pernah tinggal di padang gurun sekitar wilayah itu, ia tahu lokasi kafilah menyeberang saat air surut. Ia juga paham langit malam serta metode kuno untuk memprediksi pasang surut, berdasarkan posisi bulan dan fase purnamanya,” kata Parker dalam tulisannya di Wall Street Journal.

    Sementara itu, pasukan Firaun yang terbiasa dengan Sungai Nil yang tak berpasang surut, tidak mengetahui bahaya itu-hingga akhirnya mereka terjebak ketika air pasang kembali dengan cepat.

    Bagi sejumlah ilmuwan, penyebutan angin kencang adalah kunci untuk memahami bagaimana Musa menyeberangi Laut Merah.

    Profesor Nathan Paldor, pakar oseanografi dari Hebrew University of Jerusalem, menjelaskan ketika angin kuat bertiup ke selatan dari kepala teluk selama sekitar sehari, air terdorong ke laut, sehingga dasar yang semula terendam menjadi terbuka.

    Perhitungan Profesor Paldor menunjukkan bahwa angin berkecepatan 65-70 km/jam dari barat laut dapat membuka jalur bagi bangsa Israel.

    Jika angin seperti itu bertiup semalaman, ia bisa mendorong air surut hingga 1,6 km, menurunkan permukaan laut sekitar 3 meter, dan memungkinkan orang menyeberang di punggungan bawah laut.

    Meskipun penjelasan ilmiah terdengar masuk akal, Drews menegaskan bahwa sebagai seorang Kristen, ia tetap meyakini kisah tersebut sarat dengan keajaiban.

    “Bagi saya pribadi, sebagai seorang Lutheran, saya selalu percaya bahwa iman dan sains dapat berjalan beriringan. Sudah sepatutnya seorang ilmuwan menelaah aspek-aspek alamiah dari kisah ini,” ujarnya.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Gayung untuk Sepiring Nasi, Kisah Garda Pangan Melawan Sampah Makanan

    Gayung untuk Sepiring Nasi, Kisah Garda Pangan Melawan Sampah Makanan

    Bisnis.com, JAKARTA – Banyak cerita dari piring di kota besar dengan makanannya berlimpah. Restoran berlomba menampilkan menu cantik, pesta hajatan penuh meja prasmanan, dan pasar modern dengan rak yang selalu penuh. 

    Namun di balik gemerlap itu, ada jutaan ton makanan terbuang setiap tahun. Ironisnya, di lorong-lorong kota dan desa terpencil, masih banyak keluarga yang sulit sekadar makan dua kali sehari.

    Kehadiran Garda Pangan menunjukkan bahwa jurang ini bisa dijembatani. Apa yang dianggap sisa di satu tempat, bisa jadi penyelamat di tempat lain. Apa yang dianggap cacat di mata pasar, bisa jadi nutrisi penting bagi tubuh yang lapar.

    Kevin Gani dan para relawan tidak sekadar mengangkut makanan. Mereka mengubah paradigma. Bahwa setiap butir nasi, setiap potong roti, setiap sayuran yang “tidak cantik” punya nilai. Nilai gizi, nilai ekonomi, nilai moral, bahkan nilai spiritual.

    Cerita ini dimulai Kevin dari sebuah sudut di Joyoboyo, Surabaya, seorang perempuan renta menyambut kedatangan relawan Garda Pangan dengan senyum tipis. Rambutnya memutih, tubuhnya ringkih, dan hidupnya sebatang kara di sebuah gubuk reyot. Ketika relawan hendak memindahkan makanan sumbangan ke piringnya, nenek itu kebingungan. 

    Dia tidak punya piring, bahkan mangkuk sederhana pun tak ada. Akhirnya, dia meraih sebuah gayung plastik yang sudah kusam, biasanya dipakai untuk menimba air. Dari situlah makanan itu disajikan—di sebuah gayung kotor yang seharusnya bukan wadah makan.

    Bagi Kevin Gani, pengalaman itu menjadi titik balik. Dia saat itu masih seorang mahasiswa yang menjadi sukarelawan baru di Garda Pangan, sebuah komunitas yang bergerak menyelamatkan pangan berlebih. 

    “Saya kaget, ternyata di kota sebesar Surabaya masih ada orang yang makanannya sangat terbatas, bahkan piring pun tak punya,” kenangnya saat dihubungi Bisnis.

    Tak lama setelah pertemuan itu, si nenek meninggal dunia. Kisah ini membekas dan meneguhkan langkah Kevin untuk terjun lebih dalam, hingga kini dia dipercaya sebagai Ketua Yayasan Garda Pangan.

    Kisah nenek Joyoboyo hanya secuil potret dari ketidakadilan pangan di Indonesia. Di satu sisi, berjuta ton makanan terbuang setiap tahun. Di sisi lain, jutaan orang berjuang keras untuk sekadar bisa makan dua kali sehari. Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2021 memperkirakan Indonesia membuang 23–48 juta ton makanan setiap tahun dalam kurun 2000–2019. Jumlah itu setara memberi makan 61–125 juta orang, atau hampir separuh populasi negeri ini.

    Data dan Estimasi Timbulan Sampah Makanan Tahun 2019-2023

    No.

    Tahun

    SIPSN (ribu ton)

    SIPSN dan Estimasi (ribu ton)

    1

    2019

    9.065

    22.354

    2

    2020

    8.701

    22.642

    3

    2021

    8.540

    22.666

    4

    2022

    11.688

    23.001

    5

    2023

    7.053

    23.318

    Catatan : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)

    Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI (Bappenas) 2024 (diolah)

    Lebih ironis lagi, laporan FAO (Food and Agriculture Organization) menyebutkan, 45 persen sampah rumah tangga Indonesia adalah sisa makanan. Buangan ini bukan sekadar mubazir, tetapi juga berbahaya. Ketika menumpuk di tempat pembuangan akhir (TPA), makanan membusuk dan menghasilkan gas metana. Gas ini 21 kali lebih berbahaya daripada karbon dioksida dalam memicu perubahan iklim. Pada 2005, ledakan TPA Leuwigajah, Jawa Barat, yang disebabkan akumulasi gas metana dari timbunan sampah, menewaskan lebih dari 140 jiwa.

    “Kalau dilihat, TPA-TPA di Indonesia itu sebenarnya bom waktu. Komposisi terbesar sampahnya makanan, dan itu yang paling gampang menghasilkan metana,” ujar Kevin.

    Di tengah kondisi tersebut, lahirlah Garda Pangan—sebuah inisiatif untuk menjembatani jurang besar antara surplus pangan dan kelaparan. Sejak berdiri pada 2017, mereka berkomitmen menyelamatkan makanan berlebih agar tidak masuk ke TPA, lalu menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan.

    Namanya diambil dari kata “garda”—barisan terdepan yang menjaga—dan “pangan”, yang artinya makanan. Harapannya sederhana tetapi visioner: menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan pangan sekaligus melawan kelaparan.

    Deretan Negara Penghasil Sampah Makanan Terbesar di Dunia

    Peringkat

    Negara

    Sampah Makanan Rumah Tangga

    (juta ton/tahun)

    1

    China

    108,67

    2

    India

    78,19

    3

    Pakistan

    30,75

    4

    Nigeria

    24,79

    5

    Amerika Serikat

    24,72

    6

    Brasil

    20,29

    7

    Mesir

    18,09

    8

    Indonesia

    14,73

    Sumber: UNEP Food Waste Index Report 2024

    Dari Gerakan Akar Rumput ke Jaringan Nasional

    Seiring waktu, Garda Pangan semakin dikenal sebagai pionir food bank di Indonesia. Mereka tak hanya beroperasi di Surabaya, tetapi juga menjalin kerja sama dengan komunitas di kota lain. Konsep “rescue food” yang mereka gaungkan mulai diadopsi di berbagai tempat.

    Kevin dan timnya bahkan sering diundang berbicara dalam forum internasional tentang ketahanan pangan dan keberlanjutan. Meski begitu, ia tetap rendah hati.

    “Kami ini hanya memindahkan makanan dari tempat berlebih ke tempat yang kurang. Sederhana, tapi kalau dilakukan terus, dampaknya besar,” ujarnya.

    Bagi Garda Pangan, setiap butir nasi punya makna. Karena itu, strategi utama mereka adalah food rescue—menyelamatkan makanan berlebih dari tempat-tempat yang biasanya membuangnya. Hotel, restoran, toko roti, hingga katering menjadi mitra penting. Setiap hari, relawan menjemput makanan surplus, memilahnya di food bank, lalu mendistribusikan ke komunitas yang membutuhkan.

    Makanan yang diselamatkan biasanya masih layak konsumsi: roti yang mendekati tanggal kadaluarsa, nasi kotak sisa rapat, lauk-pauk pesta, hingga buah dan sayuran segar. 

    “Kami punya standar ketat. Kalau tidak layak makan untuk kami sendiri, ya tidak kami salurkan. Keselamatan penerima tetap nomor satu,” jelas Kevin.

    Tabel Food Waste: Ini 5 makanan yang paling banyak terbuang

    Peringkat

    Jenis Makanan

    Jumlah Terbuang per Tahun

    Penyebab Utama

    1

    Roti

    ± 900.000 ton

    Kelebihan produksi & konsumsi

    2

    Kentang

    ± 750.000 ton

    Pembelian berlebihan, pembusukan, ketidaksempurnaan estetika

    3

    Susu

    ± 490.000 ton

    Kedaluwarsa, penyimpanan tidak tepat, kelebihan produksi

    4

    Pisang

    ± 190.000 ton

    Terlalu matang, cacat kosmetik

    5

    Salad & Sayuran (selada, tomat, mentimun, sayuran berdaun)

    ± 170.000 ton

    Pembusukan, pembelian berlebihan, standar kualitas pengecer

    Sumber: Waste Managed

    Prosesnya sederhana tapi rapi. Begitu makanan tiba, tim melakukan pemeriksaan kualitas: suhu, aroma, tekstur. Setelah lolos, makanan dikemas ulang dengan higienis, kemudian segera dibagikan ke panti asuhan, rumah singgah, warga marjinal, bahkan pemulung di sekitar TPA.

    Selain makanan matang, Garda Pangan juga fokus pada hasil panen yang ditolak pasar. Inilah yang mereka sebut gleaning. Relawan terjun langsung ke lahan petani, memetik sayuran atau buah yang cacat bentuk—wortel terlalu pendek, timun bengkok, atau jeruk bernoda.

    “Padahal gizinya sama, cuma penampilannya saja yang tidak sesuai standar pasar modern. Kalau dibiarkan, petani bisa rugi besar,” kata Kevin.

    Hasil gleaning ini kemudian didistribusikan ke penerima manfaat. Ada pula yang diolah menjadi produk turunan, misalnya jus atau selai, sehingga nilai jualnya kembali. Dengan cara ini, Garda Pangan bukan hanya memberi makan orang lapar, tetapi juga menyelamatkan penghasilan petani.

    Meski demikian, tidak semua makanan bisa diselamatkan. Ada yang sudah terlalu basi atau rusak. Untuk sisa-sisa ini, Garda Pangan punya pendekatan inovatif: biokonversi menggunakan larva black soldier fly (BSF), atau yang lebih dikenal sebagai maggot.

    Sisa makanan yang tidak layak konsumsi manusia diberikan ke koloni maggot. Dalam waktu singkat, larva-larva itu mengurai sisa organik menjadi biomassa. Hasilnya, dua manfaat sekaligus: maggot bisa dijadikan pakan ternak, sementara residunya menjadi pupuk organik.

    “Dengan maggot, benar-benar zero waste. Bahkan yang tadinya sampah bisa jadi sumber ekonomi baru,” ujar Kevin.

    Bagi Kevin, perjuangan pangan bukan sekadar soal logistik atau nutrisi. Ia melihatnya sebagai wujud nyata dari nilai-nilai Pancasila. “Keadilan sosial itu ya termasuk soal akses makanan. Jangan ada yang kenyang berlebihan sementara tetangganya lapar,” tegasnya.

    Karena itu, Garda Pangan selalu mengedepankan prinsip inklusif dan kolektif. Mereka percaya bahwa pangan adalah hak, bukan privilese. Dalam setiap distribusi, mereka tidak membedakan latar belakang agama, etnis, atau status sosial. Siapa yang butuh, dialah yang berhak menerima.

    Visi ini tentu ambisius, tetapi Kevin yakin langkah kecil bisa membawa perubahan besar. Ia sering mengutip pepatah: “Mengurangi kelaparan bukan dimulai dari satu juta porsi, tapi dari satu porsi yang diselamatkan.”

    Garda Pangan ingin menjadi katalis, mendorong lebih banyak pihak untuk bergerak. Dari rumah tangga yang mulai menghabiskan makanan, restoran yang menyumbangkan surplus, hingga pemerintah yang membuat regulasi pro-pangan berkelanjutan.

    “Kalau semua pihak bergerak, saya percaya kita bisa menuju Indonesia tanpa lapar,” pungkas Kevin.

    Aktivitas yayasan membawanya menerima 15th SATU (Semangat Astra Terpadu Untuk) Indonesia Awards di Menara Astra, Jakarta, 29 Oktober 2024. Anugerah ini dari konglomerasi Astra International. Kevin menerima penghargaan bertaraf nasional untuk kategori lingkungan sebagai Pejuang Pangan Berkelanjutan.

  • Eks PM Inggris Tony Blair Disiapkan Pimpin Pemerintahan Transisi di Gaza

    Eks PM Inggris Tony Blair Disiapkan Pimpin Pemerintahan Transisi di Gaza

    London

    Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, terlibat dalam diskusi tentang kepemimpinan otoritas transisi pascaperang di Gaza, Palestina. Proposal yang berisi tentang pemerintahan sementara di Gaza itu disebut mendapat dukungan Amerika Serikat (AS).

    Dilansir BBC, Minggu (28/9/2025), proposal yang kabarnya mendapat dukungan dari Gedung Putih itu disebut akan menempatkan Blair sebagai pemimpin otoritas pemerintahan yang didukung oleh PBB dan negara-negara Teluk sebelum menyerahkan kendali Gaza kembali kepada Palestina.

    Kantor Blair menyatakan tidak akan mendukung proposal apa pun yang menggusur penduduk Gaza dari Gaza. Blair, yang membawa Inggris ke dalam Perang Irak pada tahun 2003, telah menjadi bagian dari pembicaraan perencanaan tingkat tinggi dengan AS dan pihak-pihak lain tentang masa depan Gaza.

    Pada bulan Agustus 2025, dia juga bergabung dalam pertemuan di Gedung Putih dengan Trump untuk membahas rencana yang digambarkan oleh utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, sebagai ‘sangat komprehensif’. Namun, hanya sedikit informasi lain yang diungkapkan tentang pertemuan tersebut.

    Rencana tersebut dapat menempatkan Blair sebagai kepala badan bernama Otoritas Transisi Internasional Gaza (Gita). Media Economist dan media Israel melaporkan rencana ini akan mengupayakan mandat PBB untuk menjadi ‘otoritas politik dan hukum tertinggi’ Gaza selama 5 tahun.

    Rencana ini akan dimodelkan berdasarkan pemerintahan internasional yang mengawasi transisi Timor Timur dan Kosovo menuju status negara. Awalnya, rencana ini akan berpusat di Mesir, dekat perbatasan selatan Gaza, sebelum memasuki Gaza setelah Jalur Gaza stabil bersama pasukan multinasional.

    Sebagai PM, Blair telah mengambil keputusan mengerahkan pasukan Inggris dalam Perang Irak 2003 yang dikritik keras dalam penyelidikan resmi atas konflik tersebut. Dia disebut telah bertindak berdasarkan intelijen yang cacat tanpa kepastian tentang produksi senjata pemusnah massal yang disebut-sebut ada di Irak.

    Setelah meninggalkan jabatannya pada tahun 2007, Blair menjabat sebagai utusan Timur Tengah untuk Kuartet kekuatan internasional (AS, Uni Eropa, Rusia, dan PBB). Dia berfokus pada upaya membawa pembangunan ekonomi ke Palestina dan menciptakan kondisi untuk solusi dua negara.

    Laporan mengenai diskusi tentang keterlibatannya dalam otoritas transisi untuk Gaza muncul setelah Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan dia siap bekerja sama dengan Trump dan para pemimpin dunia lainnya untuk mengimplementasikan rencana perdamaian dua negara. Abbas menekankan penolakannya terhadap peran pemerintahan Hamas di Gaza dan menuntut pelucutan senjatanya.

    Sepanjang konflik, berbagai proposal untuk masa depan Gaza telah diajukan oleh berbagai pihak. Misalnya, Donald Trump melontarkan rencana AS mengambil ‘posisi kepemilikan jangka panjang’ atas Gaza dengan mengatakan bahwa wilayah tersebut dapat menjadi ‘Riviera Timur Tengah’.

    Ide tersebut termasuk pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza yang melanggar hukum internasional. AS dan Israel mengatakan hal itu akan melibatkan emigrasi ‘sukarela’.

    Pada bulan Maret, AS dan Israel menolak rencana Arab untuk rekonstruksi pascaperang Jalur Gaza yang akan memungkinkan 2,1 juta warga Palestina yang tinggal di sana untuk tetap tinggal. Otoritas Palestina dan Hamas menyambut baik rencana Arab tersebut, yang menyerukan agar Gaza diperintah sementara oleh komite ahli independen dan pasukan penjaga perdamaian internasional dikerahkan di sana.

    Pada Juli, sebuah konferensi internasional yang dipimpin Prancis dan Arab Saudi di New York mengusulkan ‘komite administratif transisi’ untuk Gaza yang akan beroperasi ‘di bawah payung Otoritas Palestina’. AS maupun Israel tidak hadir dalam konferensi itu.

    Deklarasi New York yang dihasilkan oleh konferensi tersebut kemudian didukung oleh mayoritas anggota Majelis Umum PBB dalam sebuah resolusi awal bulan ini. Awal pekan ini, Inggris secara resmi mengakui Negara Palestina, bersama Prancis, Kanada, Australia, dan beberapa negara lainnya.

    Sebagai informasi, situasi kemanusiaan di Gaza semakin parah sejak militer Israel melancarkan perang di Gaza dengan dalih tanggapan atas serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Serangan Hamas itu sekitar 1.200 orang dan menyandera 251 lainnya.

    Sementara, serangan Israel telah menewaskan sedikitnya 65.502 orang Gaza sejak Oktober 2023. Sebuah komisi penyelidikan PBB juga menyatakan Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza, yang dibantah Israel.

    Halaman 2 dari 3

    (haf/imk)

  • Negara Anggota BRICS Plus Kompak Dukung Palestina, Indonesia Ucapkan Terima Kasih
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        27 September 2025

    Negara Anggota BRICS Plus Kompak Dukung Palestina, Indonesia Ucapkan Terima Kasih Nasional 27 September 2025

    Negara Anggota BRICS Plus Kompak Dukung Palestina, Indonesia Ucapkan Terima Kasih
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menggelar pertemuan bilateral dengan negara-negara anggota BRICS Plus di Amerika Serikat, Jumat (27/9/2025).
    Dalam pertemuan tersebut, Sugiono menyampaikan ucapan terima kasih kepada para negara anggota BRICS Plus yang kompak mendukung kemerdekaan Palestina.
    “Tadi juga rapat mengadres situasi yang terjadi di Palestina, dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada dukungan negara-negara BRICS yang selalu konsisten dalam rangka membela dan mendukung perjuangan rakyat Palestina,” kata Sugiono dalam keterangan video, Sabtu (27/9/2025).
    Pertemuan tertutup itu juga membahas reformasi organisasi multilateral, termasuk memperkuat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
    Menurut Sugiono, reformasi PBB diperlukan untuk menjawab tantangan global seperti perubahan iklim hingga perkembangan kecerdasan buatan (AI).
    “Artificial Intelligence itu juga belum tercakup di dalam UN Chapter dan juga ada beberapa keinginan dari beberapa negara untuk mengembangkan keanggotaan Dewan Keamanan, baik anggota permanen maupun anggota non-permanen,” katanya.
    Selain reformasi PBB, para anggota BRICS membahas Sustainable Development Goals (SDGs) yang belum terlaksana dengan sempurna.
    “Indonesia menyampaikan bahwa dari SDGs yang dilaksanakan hanya 15 persen targetnya yang saat ini on track, kemudian ada kesenjangan pembiayaan antar negara yang berkembang hingga mencapai 4 triliun USD,” ucap Sugiono.
    “Dan untuk itu diperlukan suatu komitmen politik dan mobilisasi sumber daya, di mana BRICS juga mempunyai kemampuan untuk itu,” tandasnya.
    Sebagai informasi, BRICS merupakan aliansi ekonomi yang diprakarsai lima negara, yakni Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.
    Indonesia baru bergabung pada 2024 dan menjadi anggota ke-11 dalam organisasi yang kini dinamakan BRICS Plus.
    Negara yang kini menjadi anggota BRICS adalah Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Ethiopia, Indonesia, dan Iran.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Presiden Iran Dukung Gencatan Senjata di Gaza

    Presiden Iran Dukung Gencatan Senjata di Gaza

    Jakarta

    Presiden Iran Masoud Pezeshkian mendukung gencatan senjata di Gaza. Masoud mengatakan pemerintahannya akan mendukung kesepakatan apa pun asalkan menyelamatkan warga Gaza.

    “Kesepakatan apa pun yang dapat menghentikan tragedi ini, yang dapat menyelamatkan nyawa, dan menghentikan perempuan dan anak-anak menderita kelaparan, kami akan mendukungnya sepenuh hati,” ujar Pezeshkian kepada wartawan di sela-sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dilansir kantor berita AFP, Sabtu (27/9/2025).

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebelumnya telah bertemu dengan para pemimpin Arab dan Islam. Donald Trump mengatakan telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang di Gaza.

    “Saya rasa kita sudah mencapai kesepakatan,” kata Trump kepada para wartawan di Gedung Putih dilansir kantor berita AFP, Jumat (26/9).

    Trump menerangkan kesepakatan itu terkait memulangkan para sandera. Trump mengaku yakin hal itu menjadi kesepakatan untuk mengakhiri perang di Gaza.

    Trump Bertemu Pemimpin Islam

    Donald Trump telah berjanji kepada para pemimpin Arab dan Islam untuk tidak mengizinkan Israel mencaplok Tepi Barat yang diduduki. Hal ini termasuk dalam rencana perdamaian di Gaza dan kawasan yang telah disampaikan Trump dalam pertemuan untuk membahas penyelesaian perang Gaza.

    Janji tersebut disampaikan dalam pertemuan Trump dengan para pemimpin Arab dan Islam di sela-sela Sidang Umum PBB di New York pada Selasa (23/9) waktu setempat. Sebelumnya, para pejabat regional telah berulang kali memperingatkan bahwa aneksasi atau pencaplokan bisa semakin mengobarkan konflik dan membahayakan perjanjian normalisasi.

    Pertemuan tersebut diselenggarakan bersama oleh AS dan Qatar, dan diikuti oleh Yordania, Turki, Indonesia, Pakistan, Mesir, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi.

    “Saya pikir rencana ini menjawab kekhawatiran Israel dan, juga, kekhawatiran semua negara tetangga di kawasan ini,” kata Witkoff. “Dan kami berharap, dan bisa saya katakan, bahkan yakin, bahwa dalam beberapa hari mendatang, kami akan dapat mengumumkan semacam terobosan,” imbuhnya dilansir Al Arabiya, Kamis (25/9).

    Menurut pernyataan bersama yang dirilis usai pertemuan yang juga dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto tersebut, para pemimpin Arab dan Islam berterima kasih kepada Trump atas pertemuan tersebut dan menyoroti “situasi yang tak terkira di Jalur Gaza.”

    Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin menekankan perlunya mengakhiri perang, mencapai gencatan senjata segera untuk memastikan pembebasan semua sandera, dan mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan.

    (whn/whn)

  • Saya Rasa Kita Sudah Capai Kesepakatan untuk Akhiri Perang di Gaza

    Saya Rasa Kita Sudah Capai Kesepakatan untuk Akhiri Perang di Gaza

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah bertemu dengan para pemimpin Arab dan Islam. Donald Trump mengatakan telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang di Gaza.

    “Saya rasa kita sudah mencapai kesepakatan,” kata Trump kepada para wartawan di Gedung Putih dilansir kantor berita AFP, Jumat (26/9/2025).

    Trump menerangkan kesepakatan itu terkait memulangkan para sandera. Trump mengaku yakin hal itu menjadi kesepakatan untuk mengakhiri perang di Gaza.

    “Sepertinya kita sudah mencapai kesepakatan soal Gaza. Saya rasa ini kesepakatan yang akan memulangkan para sandera, dan ini akan menjadi kesepakatan yang akan mengakhiri perang,” kata Trump.

    Trump Bertemu Pemimpin Islam

    Sebelumnya, Donald Trump telah berjanji kepada para pemimpin Arab dan Islam untuk tidak mengizinkan Israel mencaplok Tepi Barat yang diduduki. Hal ini termasuk dalam rencana perdamaian di Gaza dan kawasan yang telah disampaikan Trump dalam pertemuan untuk membahas penyelesaian perang Gaza.

    Janji tersebut disampaikan dalam pertemuan Trump dengan para pemimpin Arab dan Islam di sela-sela Sidang Umum PBB di New York pada Selasa (23/9) waktu setempat. Sebelumnya, para pejabat regional telah berulang kali memperingatkan bahwa aneksasi atau pencaplokan bisa semakin mengobarkan konflik dan membahayakan perjanjian normalisasi.

    Pertemuan tersebut diselenggarakan bersama oleh AS dan Qatar, dan diikuti oleh Yordania, Turki, Indonesia, Pakistan, Mesir, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi.

    “Saya pikir rencana ini menjawab kekhawatiran Israel dan, juga, kekhawatiran semua negara tetangga di kawasan ini,” kata Witkoff. “Dan kami berharap, dan bisa saya katakan, bahkan yakin, bahwa dalam beberapa hari mendatang, kami akan dapat mengumumkan semacam terobosan,” imbuhnya dilansir Al Arabiya, Kamis (25/9).

    Menurut pernyataan bersama yang dirilis usai pertemuan yang juga dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto tersebut, para pemimpin Arab dan Islam berterima kasih kepada Trump atas pertemuan tersebut dan menyoroti “situasi yang tak terkira di Jalur Gaza.”

    Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin menekankan perlunya mengakhiri perang, mencapai gencatan senjata segera untuk memastikan pembebasan semua sandera, dan mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan.

    (whn/lir)

  • Trump Tawarkan 21 Poin Rencana Perdamaian ke Pemimpin Muslim, Apa Isinya?

    Trump Tawarkan 21 Poin Rencana Perdamaian ke Pemimpin Muslim, Apa Isinya?

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menawarkan rencana baru untuk perdamaian di Jalur Gaza kepada para pemimpin negara-negara Arab dan Muslim dalam pertemuan di sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Seperti apa rencana perdamaian yang ditawarkan Trump itu?

    Utusan khusus Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Jumat (26/9/2025), mengungkapkan bahwa Trump mempresentasikan rencana perdamaian berisi 21 poin dalam pertemuan dengan para pemimpin Arab dan Muslim di New York pada Selasa (23/9) waktu setempat.

    “Saya pikir rencana itu menjawab kekhawatiran Israel dan, juga, kekhawatiran semua negara tetangga di kawasan tersebut,” kata Witkoff dalam pernyataannya pada Rabu (24/9).

    “Dan kami berharap, dan bisa saya katakan, bahkan secara yakin, bahwa dalam beberapa hari ke depan, kami akan dapat mengumumkan semacam terobosan,” sebutnya, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

    Rencana perdamaian yang ditawarkan Trump itu telah didengar oleh Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, Mesir, Yordania, Turki, Pakistan, dan Indonesia, yang menghadiri pertemuan dengan Trump.

    Namun isi secara lengkap dari rencana perdamaian itu belum diungkap ke publik. Sejauh ini, apa yang diketahui mengenai inisiatif terbaru Trump tersebut?

    – Bagaimana Rencana Trump Akhiri Pertempuran?

    Salah satu sumber diplomatik mengatakan kepada AFP bahwa rencana perdamaian itu mencakup gencatan senjata permanen di Jalur Gaza, pembebasan para sandera yang masih ditahan Hamas, penarikan pasukan Israel, serta masuknya bantuan kemanusiaan ke daerah kantong Palestina tersebut.

    Menurut sumber tersebut, para pemimpin Arab dan Muslim menyambut baik usulan Trump tersebut, tetapi juga menyerukan diakhirinya operasi militer Israel di Jalur Gaza dan segala upaya pendudukan atas wilayah Palestina.

    Situs berita AS, Axios, menyebut Trump menekankan kepada para pemimpin Arab dan Muslim bahwa perang harus segera diakhiri, juga memperingatkan bahwa Israel berisiko semakin terisolasi secara internasional jika berlarut-larut.

    – Apa yang Terjadi pada Hamas?

    Menurut sumber diplomatik yang dikutip AFP, rencana Trump itu mengusulkan inisiatif tata kelola baru untuk Jalur Gaza tanpa melibatkan Hamas.

    Para pemimpin Arab dan Muslim, sebut sumber tersebut, menggarisbawahi dalam pertemuan dengan Trump itu bahwa mereka menentang langkah-langkah yang akan melemahkan reformasi Otoritas Palestina atau mencegahnya diberi wewenang untuk memerintah baik Gaza dan Tepi Barat yang diduduki Israel.

    Dilaporkan oleh Axios bahwa rencana Trump mencakup beberapa peran bagi Otoritas Palestina, keberadaan pasukan keamanan yang menggabungkan warga Palestina dengan pasukan dari negara-negara Arab dan Muslim, serta pendanaan dari negara-negara regional untuk mendukung rekonstruksi dan pemerintahan baru di Jalur Gaza.

    Proposal AS itu digambarkan sebagai variasi gagasan yang dibahas selama enam bulan terakhir, yang diperbarui dari rencana sebelumnya oleh menantu Trump, Jared Kushner, dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

    – Jaminan Mencegah Aneksasi

    Para pemimpin Arab dan Muslim, menurut sumber diplomatik yang dikutip AFP, mendesak jaminan agar tidak ada aneksasi atas sebagian wilayah Tepi Barat atau tindakan apa pun yang akan mengubah status quo hukum dan sejarah di tempat-tempat suci Yerusalem.

    Sumber diplomatik itu mengungkapkan bahwa para pemimpin Arab dan Muslim juga mendesak jaminan agar tidak adanya pengusiran warga Gaza, agar tidak ada hambatan bagi kepulangan mereka, dan agar tidak ada upaya apa pun untuk menduduki Gaza.

    Menurut Axios, Trump mengatakan kepada para pemimpin Arab dan Muslim bahwa dirinya tidak akan mengizinkan Israel mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat.

    – Apa Respons Pemimpin Negara Arab-Muslim?

    Pernyataan bersama dari negara-negara Arab dan Muslim yang hadir dalam pertemuan pada Selasa (23/9), menyebutkan bahwa para pemimpin telah “menegaskan kembali komitmen untuk bekerja sama dengan Presiden Trump, dan menekankan pentingnya kepemimpinannya untuk mengakhiri perang”.

    Sumber diplomatik itu mengatakan bahwa pertemuan tersebut berlangsung “positif”.

    Para pejabat Arab, menurut laporan Axios, mengatakan para peserta meninggalkan pertemuan itu dengan “sangat penuh harapan” dan bahwa “untuk pertama kalinya kami merasa ada rencana serius yang dibahas”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Israel Sudah Menggila di Tanah Arab, Turki Jadi Target Berikutnya?

    Israel Sudah Menggila di Tanah Arab, Turki Jadi Target Berikutnya?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ancaman ekspansionis Israel dinilai mulai meluas di kawasan Timur Tengah. Setelah melancarkan serangan ke Qatar, sejumlah analis menilai Turki bisa menjadi titik panas berikutnya dalam konstelasi geopolitik regional.

    Michael Rubin, peneliti senior American Enterprise Institute di Washington, menyebut Turki berisiko menjadi sasaran Israel berikutnya.

    “Israel tidak boleh bergantung pada keanggotaan NATO Turki sebagai tameng perlindungan,” katanya, seperti dikutip Al Jazeera, Senin (22/0/2025).

    Akademisi Israel Meir Masri bahkan menulis di media sosial: “Hari ini Qatar, besok Turki.”

    Ankara merespons dengan keras. Seorang penasihat senior Presiden Recep Tayyip Erdogan menyebut Israel sebagai “anjing Zionis” dan mengancam akan menghapus Israel dari peta.

    Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan juga menegaskan visi “Israel Raya” yang digaungkan Benjamin Netanyahu bertujuan melemahkan negara-negara tetangga.

    “Israel berupaya membuat negara-negara di kawasan tetap lemah, tidak efektif, dan terpecah,” ujar Fidan.

    Ia menambahkan visi yang diyakini sebagian Zionis religius meluas hingga Suriah, Lebanon, Mesir, dan Yordania modern, pada dasarnya ingin memecah belah kawasan.

    Omer Ozkizilcik, peneliti Atlantic Council, mengatakan Ankara memandang retorika anti-Turki sebagai tanda Israel ingin membangun hegemoni regional.

    “Turki makin merasa bahwa agresi Israel tidak memiliki batas dan menikmati dukungan Amerika,” ujarnya.

    Sementara menurut pensiunan laksamana Turki Cem Gurdeniz, manifestasi awal ketegangan kemungkinan muncul di Suriah.

    “Manifestasi pertama ketegangan Turki-Israel kemungkinan besar akan muncul di front Suriah, baik di darat maupun udara,” katanya.

    Meski begitu, analis King’s College London Andreas Krieg menekankan konflik terbuka belum tentu terjadi. “Ancaman Israel terhadap Turki bukanlah agresi militer konvensional, melainkan penargetan kepentingan Turki melalui cara tidak langsung,” ujarnya.

    Dengan meningkatnya tensi, Turki diperkirakan memperkuat sistem pertahanan udara, intelijen, dan memperluas koalisi dengan Qatar, Yordania, serta Irak. Namun dengan dukungan penuh AS terhadap Israel, rivalitas Ankara-Tel Aviv diprediksi bakal terus memanas.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Trump Ulangi Klaim Palsu saat Berpidato di PBB

    Trump Ulangi Klaim Palsu saat Berpidato di PBB

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB pada hari Selasa (23/09) yang penuh dengan ketidakakuratan dan pernyataan yang dilebih-lebihkan. Ia mengulang berbagai klaim lama yang keliru tentang perubahan iklim, energi terbarukan, imigrasi, dan rekam jejak diplomatiknya.

    Meski artikel ini tidak membahas semua pernyataan keliru Trump secara menyeluruh, tim Cek Fakta DW menelusuri beberapa pernyataan utamanya.

    Benarkah Trump pernah menawarkan $500 juta untuk renovasi kantor PBB?

    Klaim: “Saya menawarkan untuk merenovasi markas PBB $500 juta, tapi mereka malah menghabiskan $2 hingga 4 miliar.”

    Cek fakta: Menyesatkan.

    Trump sudah lama mengklaim bahwa ia bisa merenovasi kantor pusat PBB dengan biaya jauh lebih murah. Pada 2001, ia menyebut angka $500 juta ke media, dan pada 2005 ia mengatakan kepada Kongres bahwa proyek itu bisa selesai dengan biaya hingga $700 juta.

    Namun, DW tidak menemukan bukti bahwa Trump Organization pernah mengajukan tawaran resmi melalui UN Global Marketplace atau arsip pengadaan resmi PBB. Sebaliknya, PBB memilih perusahaan Swedia, Skanska, sebagai manajer konstruksi pada 2007.

    Memang benar bahwa proyek renovasi ini mengalami keterlambatan dan pembengkakan biaya, dengan total pengeluaran melebihi $2 miliar. Namun, klaim Trump soal “$2 hingga $4 miliar” melebih-lebihkan. Data resmi dari PBB dan pemerintah AS menunjukkan biaya akhir berkisar antara $2,15 hingga $2,31 miliar, bukan $4 miliar.

    Apakah Trump mengakhiri tujuh perang selama masa jabatannya?

    Cek fakta: Salah.

    Faktanya, banyak dari konflik yang disebut masih belum terselesaikan atau tetap bergejolak, dan peran Trump dalam beberapa kasus pun diperdebatkan.

    Mesir dan Etiopia tidak pernah berperang selama masa jabatan Trump. Perselisihan mereka berkaitan dengan proyek Bendungan Grand Renaissance senilai $4 miliar milik Etiopia, yang dikhawatirkan akan mengurangi pasokan air Sungai Nil ke Mesir dan Sudan.

    Serbia dan Kosovo tidak sedang berperang. Kesepakatan Trump tahun 2020 hanya menyentuh aspek ekonomi, bukan perdamaian.

    Di Republik Demokratik Kongo, kekerasan masih terjadi meski ada kesepakatan tahun 2024 yang dimediasi selama masa pemerintahan Trump.

    Ketegangan antara Israel dan Iran juga belum terselesaikan dan berpotensi memanas kembali. Pejabat militer dari kedua negara telah mengeluarkan peringatan terbuka soal kemungkinan konflik.

    Secara keseluruhan, klaim Trump bahwa ia mengakhiri “tujuh perang” sangat melebih-lebihkan pencapaiannya.

    Apakah Jerman meninggalkan energi hijau demi nuklir dan bahan bakar fosil?

    Klaim: “Jerman kembali ke bahan bakar fosil dan nuklir, dan kini baik-baik saja setelah meninggalkan agenda hijau.”

    Cek fakta: Menyesatkan.

    Jerman secara resmi menutup tiga reaktor nuklir terakhirnya pada April 2023. Meski pembangkit batu bara sempat diaktifkan kembali saat krisis energi Eropa tahun 2022, penggunaannya kini menurun. Pada 2024, energi terbarukan menyumbang rekor 63% dari listrik Jerman, memperkuat posisinya sebagai pemimpin energi bersih.

    Jerman memang membangun terminal LNG untuk mengurangi ketergantungan pada gas Rusia, tapi tidak ada tanda-tanda bahwa negara ini kembali ke energi nuklir.

    Apakah energi terbarukan mahal dan tak efektif?

    Klaim: “Energi terbarukan itu lelucon. Turbin angin tidak berfungsi, terlalu mahal, dan dibuat di Cina yang bahkan jarang menggunakannya.”

    Cek fakta: Salah.

    Energi terbarukan kini menjadi salah satu sumber energi baru termurah. Laporan Lazard tahun 2024 menunjukkan bahwa biaya pembangkitan listrik dari angin dan surya tanpa subsidi sering kali lebih murah dibandingkan pembangkit bahan bakar fosil baru, bertentangan dengan klaim Trump.

    Cina bukan hanya produsen turbin terbesar, tapi juga pengguna energi angin terbesar di dunia. Menurut Asosiasi Energi Angin Dunia (WWEA), Cina menghasilkan lebih dari 500 gigawatt energi angin pada 2024 atau hampir setengah dari kapasitas global. Jadi, klaim bahwa Cina “hampir tidak menggunakan” energi angin jelas salah.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ausirio Sangga Ndolu

    Editor: Hani Anggraini

    (ita/ita)

  • Akankah Serangan Israel Dorong Pembentukan NATO ala Timur Tengah?

    Akankah Serangan Israel Dorong Pembentukan NATO ala Timur Tengah?

    Jakarta

    Hampir tak ada yang bisa diperbuat Qatar ketika Doha dihantam rudal Israel dua pekan silam.

    Pada hari itu, 10 jet tempur Israel terbang dari arah Laut Merah, meniti langit tanpa melintasi wilayah udara negara lain. Mereka lalu melepas tembakan yang dalam istilah militer disebut over the horizon atau tembakan di luar cakrawala, alias tak terlihat.

    Dalam serangan semacam ini, rudal balistik meluncur hingga ke atmosfer atas Bumi, sebelum menghujam target dengan kecepatan tinggi. Targetnya adalah pertemuan sekelompok petinggi Hamas di pengasingan. Di kota dengan hotel berbintang, gedung kaca, dan diplomasi tinggi. Enam orang tewas. Menurut kabar, bukan orang-orang yang dibidik Israel.

    Qatar, negeri kecil berpengaruh besar, mendadak seakan tak punya pelindung dari serangan Israel. Padahal di sana lah berdiri pangkalan militer terbesar Amerika di Timur Tengah. Padahal, Qatar juga diberi gelar sekutu utama non-NATO, setelah membantu evakuasi serdadu AS dari Afganistan 2022 silam.

    Namun, status “sekutu” tak cukup kuat mencegah Israel melancarkan serangan pertama terhadap negara Teluk. Pakar mempertanyakan, apakah AS mengetahui serangan ini? Jika ya, mengapa membiarkannya?

    Amerika tak lagi bisa diandalkan

    “Serangan Israel mengguncang keyakinan negara-negara Teluk terhadap Amerika Serikat dan akan mendorong mereka semakin mendekat satu sama lain,” tulis Kristin Diwan, peneliti senior di Arab Gulf States Institute, Washington.

    “Raja-raja minyak ini terlalu mirip satu sama lain… serangan langsung terhadap kedaulatan dan rasa aman mereka adalah sesuatu yang tak bisa ditoleransi,” imbuhnya.

    Dalam konteks ini, wacana pembentukan pakta pertahanan bergaya NATO kembali menguat dalam sepekan terakhir.

    Pada pertemuan darurat yang digelar Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pekan lalu, para pejabat Mesir mengusulkan pembentukan pasukan tugas bersama ala NATO untuk negara-negara Arab. Dalam pidatonya di forum tersebut, Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani juga menyerukan pendekatan kolektif untuk keamanan Timur Tengah.

    Enam anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC)—Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab—sepakat mengaktifkan ketentuan dalam perjanjian pertahanan bersama yang diteken tahun 2000, yang menyatakan bahwa serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua, serupa pasal 5 perjanjian NATO.

    Setelah KTT darurat itu, para menteri pertahanan Teluk menggelar pertemuan lanjutan di Doha dan sepakat berbagi informasi intelijen, laporan situasi udara, serta mempercepat sistem peringatan dini rudal balistik di kawasan. Latihan militer bersama juga diumumkan.

    Pada minggu yang sama, Arab Saudi menandatangani “perjanjian pertahanan timbal balik strategis” dengan adidaya nuklir Pakistan. Kedua negara menyatakan bahwa “setiap agresi terhadap salah satu pihak akan dianggap sebagai agresi terhadap keduanya.”

    Menuju “NATO Islam”?

    Apakah ini cikal bakal dari terbentuknya “NATO Islam”? Kenyataannya tidak sesederhana itu, kata sejumlah pengamat kepada DW.

    “Aliansi ala NATO tak realistis karena akan memaksa negara-negara Teluk terikat dalam konflik yang tak mereka anggap vital. Tak ada pemimpin Teluk yang ingin terseret konflik dengan Israel demi Mesir, misalnya,” ujar Andreas Krieg, dosen senior di School of Security Studies, King’s College London.

    Meski begitu, serangan ke Doha telah mengubah kalkulasi keamanan kawasan.

    “Keamanan Teluk selama ini berdasar pada logika upeti: membayar pihak lain untuk menjamin perlindungan. Tapi mentalitas ini mulai bergeser setelah serangan ke Doha,” lanjut Krieg. “Meski perubahan itu masih berjalan lambat.”

    Alih-alih “NATO Islam”, dunia kemungkinan akan melihat format “6+2”, jelas Cinzia Bianco, pakar Teluk dari European Council on Foreign Relations (ECFR). Format “6+2” mengacu pada enam negara GCC ditambah Turki dan Mesir.

    Menurut Bianco, format ini kemungkinan tengah dibahas di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB pekan ini.

    “Namun ini bukan tentang pasal semacam Article 5 dalam NATO,” katanya kepada DW. “Komitmen pertahanan antarnegara Teluk tak sekuat antaranggota NATO. Ini lebih ke arah kolektivisasi posisi pertahanan dan keamanan, dan yang paling penting: pesan pencegahan terhadap Israel.”

    Dukungan militer dari luar

    Format “6+2” dinilai lebih masuk akal ketimbang “NATO Islam”, lanjut Krieg. Turki, menurutnya, adalah “mitra non-Barat paling kredibel bagi negara-negara Teluk, dengan pasukan yang telah ditempatkan di Qatar sejak 2017 dan kapabilitas nyata untuk bertindak cepat saat krisis.”

    Mesir, lanjut Krieg, lebih rumit. Negara itu memang punya kekuatan militer besar, tetapi keandalannya masih dipertanyakan oleh sejumlah negara Teluk.

    Namun jika format “6+2” benar-benar akan diwujudkan, prosesnya akan berlangsung perlahan dan tertutup, tegas Krieg dan Bianco.

    “Perubahan besar akan terjadi di balik layar,” kata Krieg. “Publik mungkin akan melihat komunike, KTT, dan latihan militer gabungan. Tapi kerja penting seperti berbagi data radar, integrasi sistem peringatan dini, atau pemberian hak pangkalan militer akan tetap berlangsung diam-diam.”

    Negara-negara Teluk, yang selama ini bergantung pada AS, juga mulai membuka opsi memperluas hubungan pertahanan dengan negara lain.

    “Pasti ada aktor lain seperti Rusia dan Cina yang siap menggantikan AS,” ujar Sinem Cengiz, peneliti di Pusat Studi Teluk Universitas Qatar. “Namun kecil kemungkinan ada pihak yang bisa menggantikan AS dalam waktu singkat.”

    Negara-negara Teluk memang tak ingin menggantikan AS sepenuhnya, tambah Bianco. Mereka masih sangat bergantung pada teknologi militer AS.

    “Setelah serangan ke Doha, Qatar langsung meminta jaminan dari AS bahwa mereka masih menjadi mitra,” ungkapnya.

    “Catatan pentingnya, AS sebenarnya tak pernah menentang regionalisasi pertahanan seperti ini,” ujar Bianco. “Washington justru mendukung adanya arsitektur pertahanan rudal balistik tunggal untuk negara-negara Teluk.”

    Faktanya, semakin dalam integrasi militer di kawasan, peran AS justru semakin penting, karena sistem pertahanan regional masih bertumpu pada teknologi militer Amerika.

    “Tapi makna politiknya telah berubah,” pungkas Krieg. “Washington tak lagi dilihat sebagai penjamin utama keamanan, melainkan mitra yang dukungannya bersifat kondisional dan transaksional. Para pemimpin Teluk kini mulai menyesuaikan diri dengan kenyataan bahwa AS punya kepentingan, bukan sekutu, dan tengah membangun poros keamanan yang dipimpin Teluk sendiri—posisi tengah antara Iran dan Israel.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)