Negara: Mesir

Netanyahu Tegaskan Pasukan Israel Akan Tetap Berada di Sebagian Gaza

Tel Aviv –

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menegaskan pasukan militer Israel akan tetap berada di sebagian besar wilayah Jalur Gaza, setelah dirinya menyatakan dukungan terhadap rencana perdamaian yang diusulkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Dukungan terhadap usulan Trump untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza itu, seperti dilansir AFP, Selasa (30/9/2025), disampaikan Netanyahu dalam pertemuan di Gedung Putih, Washington DC, pada Senin (29/9) waktu setempat.

“Kita akan membebaskan semua sandera kita, dalam keadaan hidup dan sehat, sementara (militer Israel) akan tetap berada di sebagian besar wilayah Jalur Gaza,” kata Netanyahu dalam pernyataan video yang dirilis via saluran Telegram miliknya pada Selasa (30/9) dini hari, atau setelah pertemuan dengan Trump.

Rencana perdamaian yang diusulkan Trump, terdiri atas 20 poin, mencakup gencatan senjata, pembebasan semua sandera oleh Hamas dalam waktu 72 jam usai gencatan senjata disepakati, pembebasan tahanan Palestina oleh Israel, perlucutan senjata Hamas, dan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Jalur Gaza.

Beberapa poin penting lainnya mencakup pengerahan “pasukan stabilisasi internasional sementara”, dan pembentukan otoritas transisi bernama “Board of Peace” yang dipimpin oleh Trump, dengan anggota beberapa tokoh lainnya termasuk mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair.

Rencana perdamaian Trump itu juga akan mengeluarkan Hamas dari peran-peran dalam pemerintahan di masa mendatang. Namun, kepada anggota-anggota Hamas yang bersedia untuk sepenuhnya melucuti senjata dan “hidup berdampingan secara damai” di Jalur Gaza, akan mendapatkan amnesti.

Netanyahu, dalam pernyataan yang disampaikan di samping Trump, mengatakan dirinya mendukung rencana perdamaian tersebut.

“Saya mendukung rencana Anda untuk mengakhiri perang di Gaza, yang mencapai tujuan-tujuan perang kami,” kata Netanyahu sembari berdiri di samping Trump, seperti dilansir Reuters.

“Rencana itu akan membawa kembali semua sandera kami ke Israel, membongkar kemampuan militer Hamas, mengakhiri kekuasaan politiknya, dan memastikan bahwa Gaza tidak akan pernah lagi menjadi ancaman bagi Israel,” ucapnya.

Trump berterima kasih kepada Netanyahu “atas persetujuannya terhadap rencana tersebut dan atas kepercayaannya bahwa jika kita bekerja sama, kita dapat mengakhiri kematian dan kehancuran yang telah kita saksikan selama bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan berabad-abad”.

Tanggapan resmi dari Hamas sejauh ini belum diketahui secara jelas. Absennya Hamas dalam negosiasi dan penolakan berulang kali untuk melucuti senjata menimbulkan keraguan tentang kelayakan rencana tersebut.

Seorang pejabat Hamas mengatakan kepada Reuters bahwa kelompoknya akan memberikan tanggapan setelah meninjau rencana perdamaian itu “dengan itikad baik”, setelah Qatar dan Mesir membagikan dokumen usulan Trump tersebut kepada mereka.

Tonton juga Video: Netanyahu: Saya Dukung Rencana untuk Akhiri Perang di Gaza

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

30/09/2025 17:14
Respons Hamas-Israel soal Rencana Trump Akhiri Perang Gaza

Jakarta –

Janji terbaru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk segera mengakhiri perang di Gaza tampaknya disambut skeptis oleh sebagian besar pengamat. Penilaian tersebut tak lepas dari klaim palsu Trump baru-baru ini yang mengatakan bahwa dia telah mengakhiri tujuh perang.

“Kita punya peluang nyata untuk mencapai KEJAYAAN DI TIMUR TENGAH. SEMUA PIHAK SIAP UNTUK SESUATU YANG ISTIMEWA, UNTUK PERTAMA KALINYA. KITA AKAN WUJUDKAN!!!” tulis Donald Trump di platform Truth Social-nya, Minggu (28/09).

Trump merujuk pada rencana 21 poin miliknya, yang rinciannya mulai terungkap akhir pekan lalu, menjelang pertemuannya di Gedung Putih dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Senin (29/09), pertemuan keempat mereka tahun ini.

Namun, apa sebenarnya yang tercantum dalam rencana tersebut?

Menuju pembentukan negara Palestina

Yang paling penting, rencana ini membuka jalan menuju pembentukan negara Palestina, sesuatu yang secara konsisten dan tegas ditentang oleh Israel, serta peta jalan masa depan untuk Gaza. Rencana tersebut juga menuntut pembebasan 20 sandera yang masih hidup di Gaza dan sejumlah sandera yang telah meninggal untuk ditukar dengan pembebasan ratusan warga Palestina yang ditahan di Israel. Hal ini harus dilakukan dalam 48 jam setelah kesepakatan dicapai.

“Setelah semua sandera dibebaskan, Israel akan membebaskan 250 tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup, serta 1.700 warga Gaza yang ditahan setelahserangan 7 Oktober. Untuk setiap sandera Israel yang jasadnya dikembalikan, Israel akan menyerahkan jasad 15 warga Gaza yang telah meninggal,” demikian laporan dari The Washington Post.

Rencana ini juga menuntut penggulingan Hamas, yang diakui sebagai organisasi teroris oleh Jerman, Uni Eropa, AS, dan beberapa negara Arab, serta komitmen dari Hamas untuk melucuti senjata.

Poin lainnya mencakup rencana ekonomi untuk pertumbuhan Gaza, jaminan keamanan untuk Gaza yang dijaga oleh AS dan negara-negara kawasan, kesempatan bagi warga yang telah meninggalkan Gaza untuk kembali, tanpa ada pemaksaan bagi siapa pun yang masih tinggal di sana untuk pergi.

Gaza nantinya akan dikelola oleh pemerintahan transisi. Mantan anggota Hamas bisa memilih untuk tetap tinggal dan ikut serta dalam rencana baru ini, atau diberi jalan aman untuk pindah ke negara lain yang tidak disebutkan.

Selain itu, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) harus segera menghentikan semua operasinya setelah kesepakatan dan menyerahkan wilayah yang telah direbut. Israel juga harus berjanji tidak akan menduduki atau mencaplok wilayah Gaza. Komisi Penyelidikan di bawah Dewan HAM PBB (UNHRC) baru-baru ini menyatakan bahwa Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina.

Rencana ini juga mencakup jaminan bahwa bantuan dari lembaga internasional bisa masuk ke Gaza tanpa hambatan dari kedua pihak, meskipun tidak disebutkan soal Gaza Humanitarian Foundation (GHF) yang didukung oleh Israel dan AS.

Asal-usul rencana 21 poin Trump

Pada Senin (23/09), utusan AS Steve Witkoff mengatakan bahwa Donald Trump mengajukan rencana tersebut dalam sebuah pertemuan dengan para pemimpin dari negara-negara Arab dan Islam, yaitu Qatar, Arab Saudi, Indonesia, Turki, Pakistan, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Yordania di PBB. Saat itu Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas tidak diizinkan menghadiri Sidang Umum PBB, tempat pertemuan sela itu berlangsung, setelah pemerintah AS menolak memberinya visa.

Dalam sebuah pernyataan bersama, negara-negara yang terlibat dalam pertemuan tersebut menyatakan bahwa mereka “menegaskan kembali komitmen untuk bekerja sama dengan Presiden Trump dan menekankan pentingnya kepemimpinannya untuk mengakhiri perang.”

Rencana itu kabarnya juga mendapat dukungan dari Tony Blair Institute for Global Change yang dipimpin mantan perdana menteri Inggris tersebut. Beberapa laporan menyebut Blair akan memimpin Gaza International Transitional Authority (GITA) berdasarkan rencana ini. Namun, Blair dinilai tidak populer di Timur Tengah karena dukungannya terhadap invasi AS ke Irak tahun 2003. GITA bisa memegang kendali selama beberapa tahun hingga Otoritas Palestina dinilai memenuhi syarat yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan.

Rencana ini muncul di tengah meningkatnya jumlah negara Barat, seperti Inggris, Prancis, dan Kanada, yang mengakui negara Palestina. Namun, Netanyahu menyebut keputusan itu sebagai “tindakan tercela.”

Respons Hamas dan Israel

Sementara Trump sangat percaya diri dengan rencananya, Netanyahu jauh lebih berhati-hati, meski tidak menolaknya. “Kami sedang mengerjakannya,” katanya kepada Fox News, Minggu (28/09). “Ini belum final, tapi kami sedang bekerja sama dengan tim Presiden Trump saat ini.”

Pada Jumat (26/09), kepada kantor berita Reuters, seorang pejabat Hamas yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Hamas belum pernah menerima pemaparan soal rencana tersebut.

Kelompok itu kemudian merilis pernyataan pada hari Minggu (28/09) mengatakan “Hamas siap untuk mempertimbangkan secara positif dan bertanggung jawab setiap proposal yang datang dari para mediator, asalkan proposal itu melindungi hak-hak nasional rakyat Palestina.”

Sementara itu, Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, menguraikan kesulitan yang akan dihadapi Netanyahu, meski dia mendukung rencana tersebut. Hal itu disampaikannya lewat akun X, Senin (29/09).

Dia menulis bahwa keamanan Israel bergantung pada “tindakan, kendali kami atas wilayah, dan penegakan tanpa kompromi yang hanya bergantung pada (militer Israel) dan aparat pertahanan kami.” Bezalel juga menolak segala bentuk keterlibatan Otoritas Palestina, yang pernah memerintah Gaza hingga Hamas mengambil alih pada 2007.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Algadri Muhammad dan Muhammad Hanafi

Editor: Hani Anggraini

Lihat juga Video: Ini Isi 20 Poin Proposal Trump terkait Penyelesaian Perang di Gaza

(ita/ita)

30/09/2025 15:32
Saudi-Indonesia dkk Sambut Rencana Trump Akhiri Perang Gaza

Riyadh –

Para Menteri Luar Negeri negara-negara Arab dan Muslim, seperti Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Pakistan, Turki, Qatar, Mesir dan Indonesia, menyambut baik rencana perdamaian yang diusulkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengakhiri perang Gaza.

Respons itu disampaikan dalam pernyataan bersama yang dirilis pada Senin (29/9) waktu setempat, seperti dilaporkan kantor berita resmi Saudi Press Agency (SPA) dan dilansir Al Arabiya, Selasa (30/9/2025).

Pernyataan bersama ini dirilis oleh negara-negara Arab dan Muslim yang bertemu Trump di sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pekan lalu.

Menurut laporan SPA, para Menlu dari negara-negara Arab dan Muslim menyambut baik “kepemimpinan Trump dan upaya tulusnya untuk mengakhiri perang di Gaza, dan menegaskan keyakinan mereka atas kemampuannya untuk menemukan jalan menuju perdamaian”.

“(Para Menlu) Menyambut baik pengumuman oleh Presiden Trump mengenai usulannya untuk mengakhiri perang, membangun kembali Gaza, mencegah penggusuran rakyat Palestina, dan memajukan perdamaian yang komprehensif, serta pengumumannya bahwa dia tidak akan mengizinkan aneksasi Tepi Barat,” demikian bunyi pernyataan bersama tersebut itu.

Rencana perdamaian yang diusulkan Trump itu menyerukan gencatan senjata, pembebasan semua sandera oleh Hamas dalam waktu 72 jam, perlucutan senjata Hamas, dan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Jalur Gaza.

Beberapa poin penting lainnya mencakup pengerahan “pasukan stabilisasi internasional sementara”, dan pembentukan otoritas transisi yang dipimpin oleh Trump sendiri dan termasuk mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair.

Dalam pernyataan bersama tersebut, para diplomat top Arab dan Muslim juga menekankan “pentingnya kemitraan dengan Amerika Serikat dalam mengamankan perdamaian di kawasan”.

“Para menteri menegaskan kesiapan mereka untuk terlibat secara positif dan konstruktif dengan Amerika Serikat dan para pihak dalam menyelesaikan perjanjian dan memastikan implementasinya, dengan cara yang menjamin perdamaian, keamanan, dan stabilitas bagi rakyat di kawasan,” sebut SPA dalam laporannya.

Dalam pernyataan bersama itu, para Menlu Arab dan Muslim “menegaskan kembali komitmen bersama mereka untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat guna mengakhiri di Gaza melalui kesepakatan komprehensif yang memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang memadai tanpa batas ke Gaza”.

“Tidak ada pengungsian warga Palestina, pembebasan para sandera, mekanisme keamanan yang menjamin semua pihak, penarikan penuh pasukan Israel,” jelas pernyataan bersama tersebut.

“Pembangunan kembali Gaza, dan menciptakan jalan menuju perdamaian yang adil berdasarkan solusi dua negara, di mana Gaza terintegrasi penuh dengan Tepi Barat dalam sebuah negara Palestina sesuai dengan hukum internasional sebagai kunci untuk mencapai stabilitas dan keamanan regional,” imbuh pernyataan itu.

Tonton juga video “Presiden Kolombia: Trump Pantas Dipenjara!” di sini:

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

30/09/2025 11:08
Apa Itu Abraham Shield yang Pajang Foto Prabowo di Baliho Israel?

Bisnis.com, JAKARTA – Foto Presiden Prabowo Subianto bersama dengan deretan pemimpin negara lain muncul di sebuah baliho besar di Tel Aviv, Israel, dan tengah viral di media sosial.

Dalam baliho tersebut, foto Prabowo disandingkan dengan Presiden AS Donald Trump yang berada di tengah, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman, dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

Foto pemimpin lainnya termasuk Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, Raja Yordania Abdullah II, dan Presiden Mesir Abdul Fattah as-Sisi.

Baliho tersebut bertuliskan pesan dalam bahasa Inggris: ”Mr. President, Israel stands by your plan. Seal the deal” yang berarti PakPresiden, Israel mendukung rencana Anda. Segera selesaikan kesepakatan ini.

Pesan ini mengacu pada dukungan Israel terhadap rencana Trump untuk Gaza setelah perang.

Foto ini diunggah oleh akun X (@AbrahamShield25) pada Minggu (28/9/2025). Hingga saat ini, foto tersebut telah dilihat lebih dari 5 juta kali dan memicu pro kontra di media sosial.

Dalam keterangan di unggahan tersebut, akun itu menyebutkan baliho ini merupakan kampanye nasional baru yang mendesak pemerintah untuk mendukung inisiatif Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza dan memperluas Kesepakatan Abraham.

”Dengan menampilkan Presiden Trump, PM Netanyahu, para pemimpin Arab moderat, presiden Indonesia, dan Mahmoud Abbas, pesan kampanye ini sangat jelas: ’Ya untuk Rencana Trump – SELESAIKAN,’” tulis akun @AbrahamShield25 tersebut.

Apa Itu Abraham Shield

Abraham Shield merupakan inisiatif strategis yang diusung Koalisi Keamanan Regional (Coalition for Regional Security) Israel sebagai terobosan politik-keamanan Israel untuk keluar dari lingkaran perang berkepanjangan dan melangkah menuju era keamanan, stabilitas, dan kemakmuran.

Koalisi ini didirikan sekitar setahun setelah peristiwa 7 Oktober 2023. Koalisi ini mewakili kelompok yang luas dan beragam dari para tokoh masyarakat dan pemimpin opini di bidang keamanan, diplomasi, bisnis, teknologi tinggi, dan penelitian.

Koalisi ini menyatukan berbagai badan, lembaga penelitian, dan organisasi yang percaya akan perlunya visi politik-keamanan baru yang menggabungkan kekuatan militer, politik, dan ekonomi, sembari memanfaatkan peluang regional sebagai jalur utama untuk memperkuat keamanan Israel.

”Koalisi menyebut proposal Trump sebagai jalan yang serius dan bertanggung jawab untuk mengubah kemenangan militer Israel menjadi terobosan diplomatik yang strategis dan menciptakan realitas baru di Gaza, tanpa Hamas,” tulis Abraham Shield di X.

Respons RI

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) merespons terkait dengan unggahan foto papan iklan yang menampilkan wajah Presiden Prabowo Subianto di Israel.

Kemlu menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengakui dan melakukan normalisasi dengan Israel, kecuali Israel terlebih dahulu mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, Yvonne mengatakan hal itu juga telah ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri RI bahwa visi apa pun terkait Israel harus dimulai dari pengakuan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.

Pernyataan tersebut disampaikan Kemlu dalam menanggapi baliho yang saat ini ramai di media sosial, di mana di dalam baliho tersebut Israel menyertakan foto Presiden Indonesia Prabowo Subianto.

“Posisi Indonesia sangat clear bahwa tidak akan ada pengakuan dan normalisasi dengan Israel baik melalui Abraham Accords atau platform lainnya, kecuali Israel terlebih dahulu mau mengakui negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” kata Juru Bicara Kemlu Yvonne Mewengkang dikutip dari Antara, Selasa (30/9/2025).

Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyinggung nama Indonesia dalam pidatonya di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Netanyahu menjadi salah satu pemimpin yang turut berpidato di Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Jumat (26/9/2025). Dalam pidatonya, Netanyahu menyinggung pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengenai Israel dan Palestina.

Netanyahu menuturkan kemenangan atas Hamas akan memungkinkan terciptanya perdamaian dengan negara-negara di seluruh dunia Arab dan Muslim.

“Kemenangan kita akan mengarah pada perpanjangan dan perluasan dramatis dari Kesepakatan Abraham yang bersejarah, yang ditengahi oleh Presiden Trump antara para pemimpin Arab dan saya sendiri lima tahun lalu. Dan saya mencatat, seperti yang saya yakin Anda juga, kata-kata penyemangat yang disampaikan di sini oleh Presiden Indonesia,” ujarnya dikutip Sabtu (27/9/2025).

30/09/2025 11:01
Trump-Netanyahu Sepakati Rencana Perdamaian di Gaza

Jakarta –

Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyepakati rencana perdamaian baru untuk Gaza, seraya memperingatkan Hamas untuk menerima rencana tersebut.

Rencana itu mengusulkan penghentian segera operasi militer. Kemudian Hamas harus membebaskan 20 sandera Israel yang masih hidup dan jasad lebih dari 20 sandera yang diyakini tewas dalam waktu 72 jam, untuk ditukar dengan ratusan warga Gaza yang ditahan.

Seorang sumber Palestina yang mengetahui negosiasi gencatan senjata mengatakan kepada BBC bahwa para pejabat Hamas telah menerima proposal berisi 20 butir usulan Gedung Putih.

Proposal tersebut menuntut agar Hamas tidak punya peran dalam memerintah Gaza. Proposal itu juga membuka peluang bagi berdirinya negara Palestina di masa depan.

Berbicara dalam konferensi pers setelah perundingan di Gedung Putih, Trump menyebut rencana tersebut sebagai “hari bersejarah bagi perdamaian”.

Menurut Trump, Netanyahu akan mendapat dukungan AS untuk “menyelesaikan tugas menghancurkan ancaman Hamas” jika Hamas tidak menyetujui rencana tersebut.

Netanyahu kemudian mengatakan Israel “akan menyelesaikan tugasnya” jika Hamas menolak rencana tersebut atau tidak menindaklanjutinya.

Dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh kantor berita WAFA, otoritas tersebut mengatakan bahwa mereka “memperbarui komitmen bersama untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat, negara-negara di kawasan, dan mitra” guna mengakhiri perang di Gaza, memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang memadai ke Gaza, dan pembebasan sandera dan tahanan.

Setidaknya 66.055 tewas akibat serangan Israel di Gaza sejak Oktober 2023. (AFP via Getty Images)

Proposal tersebut, jika diwujudkan, akan dimulai dengan penghentian operasi militer sesegera mungkin. Usulan tersebut juga menyatakan bahwa “garis pertempuran” yang ada akan dibekukan hingga persyaratan untuk penarikan bertahap terpenuhi.

Berdasarkan rencana Trump, Hamas akan meletakkan senjata mereka. Adapun jaringan terowongan serta fasilitas produksi senjatanya akan dihancurkan.

Untuk setiap sandera Israel yang jenazahnya dibebaskan, Israel akan melepaskan jenazah 15 warga Gaza yang tewas, demikian bunyi rencana tersebut.

Rencana tersebut juga menetapkan bahwa setelah Israel dan Hamas menyetujui usulan tersebut, “bantuan penuh akan segera dikirim ke Jalur Gaza”.

AS juga menguraikan rencananya untuk tata kelola Gaza di masa depan.

Disebutkan bahwa sebuah “komite Palestina yang teknokratis dan apolitis” akan memerintah “dengan pengawasan dan supervisi badan transisi internasional baru, yang disebut Dewan Perdamaian, yang akan dipimpin” oleh Trump.

Mantan Perdana Menteri UK, Sir Tony Blair, akan menjadi bagian dari badan pemerintahan bersama para pemimpin lainnya yang “akan diumumkan”.

Sir Tony menyebut rencana tersebut “berani dan cerdas”.

Bagaimana reaksi UK dan Prancis yang telah mengakui negara Palestina?

Perdana Menteri UK, Sir Keir Starmer, menyambut baik rencana tersebut.

“Kami menyerukan semua pihak untuk bersatu dan bekerja sama dengan pemerintah AS untuk menyelesaikan perjanjian ini dan mewujudkannya.

“Hamas sekarang harus menyetujui rencana tersebut dan mengakhiri penderitaan, dengan meletakkan senjata mereka dan membebaskan semua sandera yang tersisa,” ujar Sir Keir.

Presiden Dewan Eropa, Antonio Costa, mengatakan “semua pihak harus memanfaatkan momen ini untuk memberikan kesempatan sejati bagi perdamaian”.

Presiden Prancis, Emmanuel Macron, memuji proposal tersebut, dengan mengatakan: “Prancis siap berkontribusi” dalam upaya mengakhiri perang dan membebaskan para sandera.

“Elemen-elemen ini harus membuka jalan bagi diskusi mendalam dengan semua mitra terkait untuk membangun perdamaian abadi di kawasan, berdasarkan solusi dua negara,” kata Macron.

Rencana perdamaian di Gaza menyatakan bahwa Hamas tidak boleh memiliki peran dalam pemerintahan, “baik secara langsung maupun tidak langsung, atau dalam bentuk apa pun”.

Pengumuman rencana perdamaian di Gaza mengemuka beberapa hari setelah Netanyahu mengecam beberapa negara Barat yang mengakui negara Palestina, dalam pidatonya di Majelis Umum PBB.

Netanyahu menyebut langkah pengakuan tersebut mengirimkan pesan bahwa “membunuh orang Yahudi akan membuahkan hasil”.

Puluhan pejabat dan diplomat melakukan aksi walk-out saat ia berpidato di podium PBB, sehingga sebagian besar ruang konferensi kosong.

Bagaimana komentar Hamas?

Seorang sumber Palestina yang mengetahui negosiasi perdamaian di Gaza mengatakan kepada BBC, “Para pejabat Qatar dan Mesir telah menyerahkan rencana Gedung Putih untuk mengakhiri perang di Gaza kepada para pejabat Hamas di Doha.”

Sebelumnya, seorang pejabat senior Hamas mengatakan kepada BBC bahwa mereka tetap terbuka untuk mempelajari proposal apa pun yang dapat mengakhiri perang di Gaza.

Namun, pejabat senior Hamas menekankan bahwa perjanjian apa pun harus melindungi kepentingan Palestina, memastikan penarikan penuh Israel dari Gaza, dan mengakhiri perang.

Ditanya tentang persenjataan kelompok tersebut, pejabat tersebut mengatakan: “Senjata perlawanan adalah garis merah selama pendudukan berlanjut.”

“Masalah persenjataan hanya dapat dibahas dalam kerangka solusi politik yang menjamin berdirinya negara Palestina merdeka di perbatasan tahun 1967.”

Sebagian besar rencana perdamaian yang digagas Trump berfokus pada “rencana pembangunan ekonomi” untuk membangun kembali Gaza.

Rencana tersebut menyatakan “Israel tidak akan menduduki atau mencaplok Gaza” dan pasukannya akan mundur dari wilayah tersebut secara bertahap.

Berbeda dengan pernyataan Trump sebelumnya, warga Palestina tidak akan dipaksa meninggalkan Gaza.

Sebaliknya, dokumen tersebut menyatakan: “Kami akan mendorong orang-orang untuk tetap tinggal dan menawarkan mereka kesempatan untuk membangun Gaza yang lebih baik.”

Rencana tersebut juga membuka peluang bagi terbentuknya negara Palestina di masa depan.

Bagaimana komentar Presiden Prabowo?

Sejauh ini, Presiden Prabowo Subianto belum merilis pernyataan mengenai rencana perdamaian di Gaza yang disepakati Trump dan Netanyahu.

Namun, dalam pidatonya di PBB, Presiden Prabowo menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap solusi dua negara dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel.

“Kita harus memiliki Palestina yang merdeka. Namun, kita juga harus mengakui, menghormati, dan menjamin keselamatan serta keamanan Israel. Hanya dengan itu kita bisa memiliki perdamaian sejati tanpa kebencian, tanpa kecurigaan,” ujarnya.

Indonesia berkomitmen untuk terus aktif menjaga perdamaian secara nyata, tidak hanya melalui diplomasi, tetapi juga dengan penempatan pasukan di lapangan.

“Jika Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB memutuskan, Indonesia siap mengirim 20.000, bahkan lebih, putra-putri kami untuk mengamankan perdamaian di Gaza, Ukraina, Sudan, Libya, atau di mana pun perdamaian dibutuhkan,” papar Prabowo.

Di New York, Presiden Prabowo diundang oleh Trump dalam pertemuan bersama para pemimpin negara-negara Arab dan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim di Ruang Konsultasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pada Selasa, 23 September 2025

Dalam pertemuan, menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, Presiden Prabowo “meminta kepemimpinan dari Amerika Serikat dalam rangka menyelesaikan permasalahan di Gaza dan Palestina.”

Tonton juga video “Ini Isi 20 Poin Proposal Trump terkait Penyelesaian Perang di Gaza” di sini:

(ita/ita)

30/09/2025 10:43
Ada Wajah Prabowo di Tel Aviv Israel Berdampingan dengan Trump dan Netanyuhu, Kemlu Angkat Suara

FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Wajah Presiden Prabowo Subianto terpampang di baliho ibu kota Israel, Tel Aviv. Hal itu menuai sorotan.

Di baliho tersebut, ada sejumlah tokoh dunia. Di antaranya Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan Perdana Menteri Israel Netanyahu.

Selain itu ada Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, Raja Yordania Abdullah II, lalu Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman (MBS), Presiden Mesir Abdul Fattah as-Sisi, dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

“Mr. President Israel By YouTube Plan. Sela The Deal,” bunyi narasi baliho tersebut, dikutip Selasa (30/9/2025).

Poster itu telah ditanggapi Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Melalui Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A Mulachela.

“Kami sampaikan bahwa posisi Indonesia sangat clear bahwa tidak akan ada pengakuan dan normalisasi dengan Israel, baik melalui Abraham Accords atau yang platform lainnya,” kata Vahd Nabyl A Mulachela dikutip dari CNBC.

“Kecuali Israel terlebih dahulu mau mengakui negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” sambungnya.

Hal serupa, kata dia, pernah ditegaskan Kemlu RI. Bahwa pemerintah RI akan mengakui Israel jika Palestina terlebih dahulu diakui kemerdekaannya.

“Hal itu seperti yang pernah ditegaskan Menlu (Menteri Luar Negeri) RI bahwa visi apa pun terkait Israel harus dimulai dari pengakuan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina,” terangnya.
(Arya/Fajar)

30/09/2025 09:31
5 Kemlu RI Buka Suara Soal Viral Foto Prabowo Berjejer dengan PM Netanyahu di Baliho Israel Nasional

Kemlu RI Buka Suara Soal Viral Foto Prabowo Berjejer dengan PM Netanyahu di Baliho Israel
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kementerian Luar Negeri RI buka suara soal foto Presiden Prabowo Subianto yang terpampang di sebuah baliho di Israel berjejer bersama Perdana Menteri Israel, Netanyahu.
Juru Bicara Kemenlu RI, Yvonne Mewengkang, mengatakan, Indonesia tetap pada pendirian tidak akan mengakui Israel selama Palestina belum merdeka.
Sebab itu, kata Yvonne, tidak ada pengakuan atau normalisasi, termasuk dalam baliho yang ditayangkan oleh Abraham Accords.
“Posisi Indonesia sangat jelas bahwa tidak akan ada pengakuan dan normalisasi dengan Israel baik melalui Abraham Accords atau platform lainnya, kecuali Israel terlebih dahulu mau mengakui negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” kata Yvonne dalam keterangannya, Selasa (30/9/2025).
Dia mengatakan, penegasan ini juga pernah disampaikan Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, sebelumnya.
“Bahwa visi apa pun terkait Israel harus dimulai dari pengakuan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina,” tandasnya.
Sebelumnya, sebuah foto baliho besar berlogo Abraham Shield di Tel Aviv, Israel, yang menampilkan foto Presiden Indonesia Prabowo Subianto tengah viral di media sosial.
Dalam baliho tersebut, Prabowo tampak berdiri bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, dan Raja Yordania Abdullah II.
Terdapat pula foto Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman, Presiden Mesir Abdul Fattah as-Sisi, dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.
Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berada di antara para pemimpin tersebut.
Baliho itu juga memuat tulisan dalam bahasa Inggris yang berarti, “Pak Presiden, Israel berdiri di samping rencanamu”, yang dianggap sebagai dukungan Israel terhadap strategi Trump untuk Gaza pasca-perang.
Setelah diunggah di akun X dengan
username
@AbrahamShield25 pada Minggu (28/9/2025), foto baliho yang telah dilihat lebih dari 2,9 juta kali itu memicu perdebatan di media sosial, termasuk dari kalangan warganet Indonesia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/09/2025 09:24
Indonesia dan 7 Negara Lainnya Siap Kerja Sama dengan AS untuk Akhiri Perang di Gaza Nasional 30 September 2025

Indonesia dan 7 Negara Lainnya Siap Kerja Sama dengan AS untuk Akhiri Perang di Gaza
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Indonesia bersama tujuh negara lainnya siap bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk mengakhiri perang di Gaza.
Tujuh negara lainnya itu yakni Jordania, Uni Emirat Arab, Pakistan, Türkiye, Arab Saudi, Qatar, dan Mesir.
Hal ini disampaikan melalui pernyataan bersama menteri luar negeri delapan negara tersebut, yang diunggah di laman Kementerian Luar Negeri RI, kemlu.go.id, Selasa (30/9/2025).
Dalam pernyataan bersama tersebut, delapan negara itu menyambut baik kepemimpinan Presiden AS Donald Trump, dalam upaya mengakhiri perang di Gaza.
“Mereka menekankan pentingnya kemitraan dengan Amerika Serikat dalam mengamankan perdamaian di kawasan. Sejalan dengan itu, para menteri menyambut baik pengumuman Presiden Trump mengenai usulannya untuk mengakhiri perang, membangun kembali Gaza, mencegah pengungsian rakyat Palestina, dan memajukan perdamaian yang komprehensif, serta pengumumannya bahwa ia tidak akan mengizinkan aneksasi Tepi Barat,” tulis Kemenlu RI.
Para menteri luar negeri dari delapan negara ini juga menegaskan kesiapan terlibat secara positif dengan cara menjamin perdamaian, keamanan, dan stabilitas bagi rakyat di kawasan.
Selain itu, kedelapan negara tersebut juga berkomitmen bersama untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat guna mengakhiri perang di Gaza melalui kesepakatan komprehensif yang menjamin pengiriman bantuan kemanusiaan yang cukup dan tak terbatas ke Gaza.
Para menteri luar negeri ini juga mendesak agar tidak ada pengungsian warga Palestina, pembebasan sandera, serta mekanisme keamanan yang menjamin keamanan semua pihak.
Salah satu yang diminta juga adalah mengarahkan penarikan mundur Israel dan membangun kembali Gaza serta menciptakan jalan bagi perdamaian yang adil berdasarkan solusi dua negara.
“Yang mana Gaza terintegrasi sepenuhnya dengan Tepi Barat dalam negara Palestina sesuai dengan hukum internasional sebagai kunci untuk mencapai stabilitas dan keamanan regional,” tulis Kemenlu RI.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/09/2025 06:51
Trump Keluarkan 20 Poin Rencana Akhiri Perang di Gaza

Jakarta –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan 20 poin rencana untuk mengakhiri perang di Gaza. Poin-poin tersebut menguraikan masa depan wilayah Palestina.

Dilansir AFP, Selasa (30/9/2025), setelah berhari-hari berspekulasi, Gedung Putih akhirnya merilis 20 poin rencana untuk mengakhiri perang yang sudah terjadi hampir dua tahun di Gaza. Beberapa di antaranya yakni membebaskan sandera yang ditawan Hamas hingga nasib masa depan Gaza tersebut.

Presiden Trump menyampaikan rencana tersebut di hadapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu pun memberikan dukungan yang hati-hati terhadap rencana tersebut.

Berikut 20 poin rencananya sebagaimana dirilis oleh Gedung Putih:

1. Gaza akan menjadi zona bebas teror yang telah dideradikalisasi dan tidak menimbulkan ancaman bagi negara-negara tetangganya.

2. Gaza akan dibangun kembali untuk kepentingan rakyat Gaza, yang telah menderita lebih dari cukup.

3. Jika kedua belah pihak menyetujui proposal ini, perang akan segera berakhir. Pasukan Israel akan mundur ke garis yang disepakati untuk mempersiapkan pembebasan sandera. Selama waktu ini, semua operasi militer, termasuk pemboman udara dan artileri, akan ditangguhkan, dan garis pertempuran akan tetap dibekukan hingga persyaratan untuk penarikan bertahap sepenuhnya terpenuhi.

4. Dalam waktu 72 jam setelah Israel secara terbuka menerima perjanjian ini, semua sandera, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, akan dipulangkan.

5. Setelah semua sandera dibebaskan, Israel akan membebaskan 250 tahanan seumur hidup ditambah 1.700 warga Gaza yang ditahan setelah 7 Oktober 2023, termasuk semua perempuan dan anak-anak yang ditahan dalam konteks tersebut. Untuk setiap sandera Israel yang jenazahnya dibebaskan, Israel akan membebaskan jenazah 15 warga Gaza yang telah meninggal.

6. Setelah semua sandera dikembalikan, anggota Hamas yang berkomitmen untuk hidup berdampingan secara damai dan menonaktifkan senjata mereka akan diberikan amnesti. Anggota Hamas yang ingin meninggalkan Gaza akan diberikan perjalanan yang aman ke negara-negara penerima.

7. Setelah perjanjian ini diterima, bantuan penuh akan segera dikirim ke Jalur Gaza. Minimal, jumlah bantuan akan sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian 19 Januari 2025 mengenai bantuan kemanusiaan, termasuk rehabilitasi infrastruktur (air, listrik, pembuangan limbah), rehabilitasi rumah sakit dan toko roti, serta masuknya peralatan yang diperlukan untuk membersihkan puing-puing dan membuka jalan.

8. Masuknya distribusi dan bantuan ke Jalur Gaza akan berjalan tanpa campur tangan dari kedua belah pihak melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badannya, Bulan Sabit Merah, serta lembaga-lembaga internasional lain yang tidak berafiliasi dengan salah satu pihak. Pembukaan perlintasan Rafah di kedua arah akan tunduk pada mekanisme yang sama yang diterapkan dalam perjanjian 19 Januari 2025.

9. Gaza akan diperintah di bawah pemerintahan transisi sementara dari sebuah komite Palestina yang teknokratis dan apolitis, yang bertanggung jawab untuk menjalankan operasional sehari-hari layanan publik dan kotamadya bagi masyarakat di Gaza. Komite ini akan terdiri dari warga Palestina yang berkualifikasi dan pakar internasional, dengan pengawasan dan supervisi oleh badan transisi internasional baru, “Dewan Perdamaian”, yang akan dipimpin dan diketuai oleh Presiden Donald J. Trump, dengan anggota dan kepala negara lain yang akan diumumkan, termasuk Mantan Perdana Menteri Tony Blair. Badan ini akan menetapkan kerangka kerja dan mengelola pendanaan untuk pembangunan kembali Gaza hingga Otoritas Palestina menyelesaikan program reformasinya, sebagaimana diuraikan dalam berbagai proposal, termasuk rencana perdamaian Presiden Trump pada tahun 2020 dan proposal Saudi-Prancis, dan dapat mengambil kembali kendali atas Gaza secara aman dan efektif. Badan ini akan menerapkan standar internasional terbaik untuk menciptakan pemerintahan modern dan efisien yang melayani rakyat Gaza dan kondusif untuk menarik investasi.

10. Rencana pembangunan ekonomi Trump untuk membangun kembali dan memberi energi pada Gaza akan disusun dengan membentuk panel pakar yang telah membantu melahirkan beberapa kota modern yang berkembang pesat di Timur Tengah. Banyak proposal investasi yang bijaksana dan ide-ide pembangunan yang menarik telah disusun oleh kelompok-kelompok internasional yang berniat baik, dan akan dipertimbangkan untuk menyatukan kerangka kerja keamanan dan tata kelola guna menarik dan memfasilitasi investasi-investasi ini yang akan menciptakan lapangan kerja, peluang, dan harapan bagi Gaza di masa depan.

11. Sebuah zona ekonomi khusus akan dibentuk dengan tarif dan tingkat akses yang diutamakan yang akan dinegosiasikan dengan negara-negara peserta.

12. Tidak seorang pun akan dipaksa meninggalkan Gaza, dan mereka yang ingin pergi akan bebas melakukannya dan bebas untuk kembali. Kami akan mendorong orang-orang untuk tetap tinggal dan menawarkan mereka kesempatan untuk membangun Gaza yang lebih baik.

13. Hamas dan faksi-faksi lainnya sepakat untuk tidak memiliki peran apa pun dalam tata kelola Gaza, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau dalam bentuk apa pun. Semua infrastruktur militer, teror, dan ofensif, termasuk terowongan dan fasilitas produksi senjata, akan dihancurkan dan tidak akan dibangun kembali. Akan ada proses demiliterisasi Gaza di bawah pengawasan pemantau independen, yang mencakup penempatan senjata secara permanen hingga tidak dapat digunakan lagi melalui proses dekomisioning yang disepakati, dan didukung oleh program pembelian kembali dan reintegrasi yang didanai internasional, yang semuanya telah diverifikasi oleh pemantau independen. Gaza Baru akan sepenuhnya dikomersialkan.

14. Jaminan akan diberikan oleh mitra regional untuk memastikan bahwa Hamas, dan faksi-faksinya, mematuhi kewajiban mereka dan bahwa Gaza Baru tidak menimbulkan ancaman bagi negara-negara tetangganya maupun rakyatnya.

15. Amerika Serikat akan bekerja sama dengan mitra-mitra Arab dan internasional untuk mengembangkan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) sementara yang akan segera dikerahkan di Gaza. ISF akan melatih dan memberikan dukungan kepada pasukan polisi Palestina yang telah terverifikasi di Gaza, dan akan berkonsultasi dengan Yordania dan Mesir yang memiliki pengalaman luas di bidang ini. Pasukan ini akan menjadi solusi keamanan internal jangka panjang. ISF akan bekerja sama dengan Israel dan Mesir untuk membantu mengamankan wilayah perbatasan, bersama dengan pasukan polisi Palestina yang baru dilatih. Sangat penting untuk mencegah amunisi memasuki Gaza dan memfasilitasi arus barang yang cepat dan aman untuk membangun kembali dan merevitalisasi Gaza. Mekanisme dekonfliksi akan disepakati oleh para pihak.

16. Israel tidak akan menduduki atau mencaplok Gaza. Seiring ISF membangun kendali dan stabilitas, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) akan menarik diri berdasarkan standar, tonggak sejarah, dan kerangka waktu terkait demiliterisasi yang akan disepakati antara IDF, ISF, para penjamin, dan Amerika Serikat, dengan tujuan menciptakan Gaza yang aman dan tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel, Mesir, atau warga negaranya. Praktisnya, IDF akan secara bertahap menyerahkan wilayah Gaza yang didudukinya kepada ISF sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat dengan otoritas transisi hingga mereka ditarik sepenuhnya dari Gaza, kecuali kehadiran perimeter keamanan yang akan tetap ada hingga Gaza benar-benar aman dari ancaman teror yang muncul kembali.

17. Jika Hamas menunda atau menolak proposal ini, hal-hal di atas, termasuk peningkatan operasi bantuan, akan dilanjutkan di wilayah bebas teror yang diserahkan dari IDF kepada ISF.

18. Sebuah proses dialog antaragama akan dibangun berdasarkan nilai-nilai toleransi dan koeksistensi damai untuk mencoba mengubah pola pikir dan narasi warga Palestina dan Israel dengan menekankan manfaat yang dapat diperoleh dari perdamaian.

19. Seiring dengan kemajuan pembangunan kembali Gaza dan ketika program reformasi Otoritas Palestina dijalankan dengan sungguh-sungguh, kondisi-kondisi mungkin akhirnya akan tercipta untuk jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina, yang kami akui sebagai aspirasi rakyat Palestina.

20. Amerika Serikat akan membangun dialog antara Israel dan Palestina untuk menyepakati cakrawala politik bagi koeksistensi yang damai dan sejahtera.

Halaman 2 dari 3

(maa/maa)

30/09/2025 05:10
Kejuaraan Internasional Taekwondo Panglima TNI Cup 2025 sukses digelar

“Akhirnya rangkaian kegiatan Panglima TNI Cup International Taekwondo Championship 2025 telah berakhir dapat berjalan selama tiga hari dengan tertib, aman, dan sukses,”

Jakarta (ANTARA) – Kejuaraan Internasional Taekwondo Panglima TNI Cup 2025 dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) sukses digelar dengan diikuti oleh 1.528 peserta dari sebelas negara di dunia.

Kejuaraan internasional yang digelar sejak Jumat (26/9) itu resmi ditutup pada Minggu ini oleh Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letnan Jenderal TNI Richard Tampubolon di Gelanggang Olahraga A. Yani, Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta.

“Akhirnya rangkaian kegiatan Panglima TNI Cup International Taekwondo Championship 2025 telah berakhir dapat berjalan selama tiga hari dengan tertib, aman, dan sukses,” kata Richard dalam sambutannya saat menutup kejuaraan internasional itu.

Selama tiga hari terakhir, para peserta dari Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Myanmar, Thailand, Timor Leste, Singapura, dan Vietnam bertanding dalam kategori kyorugi (sparing), poomsae (jurus), dan gaya bebas.

Mereka terdiri atas 119 tim. Adapun para peserta berusia enam hingga 30 tahun dengan kategori antara lain pra-cadet, cadet, junior, dan senior.

“Penghargaan yang setinggi-tingginya, kami sampaikan kepada para atlet, pelatih dan ofisial yang telah menunjukkan sportivitas, semangat juang, yang menjadi jiwa dari olahraga taekwondo,” ucap Richard.

Richard mengapresiasi para peserta, pelatih, ofisial, wasit, hingga penyelenggara yang telah menunjukkan sportivitas dan semangat juang selama kejuaraan berlangsung. Menurut dia, hal itulah yang menjadi jiwa dari olahraga taekwondo.

“Saya melihat ini semangat mulai dari dari pra-cadet, cadet, junior, senior, dan ini ajang kita selalu mempunyai kesempatan pas bagi seluruh wajah-wajah, termasuk seluruh provinsi-provinsi untuk mencoba kemampuannya dan tambah jam terbangnya,” kata dia.

Ia pun berharap pengalaman selama bertanding dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi sehingga kelak akan lahir tunas-tunas atlet taekwondo masa depan yang akan mengharumkan nama Indonesia.

“Semoga kejuaraan ini bukan hanya prestasi yang kita raih, tetapi juga agar bersama keluarga besar taekwondo Indonesia, keluarga besar taekwondo internasional terjalin sepanjang masa,” ucapnya pula.

Juara umum untuk kategori profesional anak-anak diraih oleh Tim DKI Jakarta dengan perolehan 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Disusul oleh Tim Kabupaten Semarang (2 emas, 1 perak, 2 perunggu) dan Tim Daegu Jimyo Korea Selatan (2 emas dan 1 perunggu).

Juara umum kategori profesional cadet digondol oleh Tim DKI Jakarta yang mengantongi 3 emas, 3 perak, dan 2 perunggu. Menyusul setelahnya, yakni BTJ Bogor (3 emas, 1 perak, 1 perunggu) dan Pengprov TI Jawa Tengah (3 emas, 1 perak, 1 perunggu).

Juara umum kategori junior diraih oleh Tim Vietnam dengan perolehan 8 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Disusul oleh Pengprov TI Jawa Tengah (4 emas, 6 perak, 5 perunggu) dan Koryo Taekwondo Malaysia (2 emas, 1 perak, 1 perunggu).

Juara umum kategori senior berhasil diraih oleh Garbha Presisi Polri yang memperoleh 6 emas, 6 perak, dan 5 perunggu. Jawa Barat menyusul di posisi kedua dengan 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu serta Kota Bekasi di posisi ketiga dengan 2 emas, 2 perak, 1 perunggu.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

28/09/2025 22:03