Negara: Mesir

  • 3 Sekutu ‘Membelot’ dari AS soal Israel, Dukung Gencatan Senjata Gaza

    3 Sekutu ‘Membelot’ dari AS soal Israel, Dukung Gencatan Senjata Gaza

    Jakarta, CNN Indonesia

    Kanada bersama Selandia Baru dan Australia menyatakan dukungan terhadap resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mendesak gencatan senjata segera antara Israel-Hamas di Jalur Gaza Palestina.

    Melalui pernyataan bersama pada Selasa (12/12), Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau bersama PM Anthony Albanese dan PM Selandia Baru Chris Hipkins menyerukan gencatan senjata segera di Gaza.

    Ketiga PM itu juga mendukung upaya mendesak internasional untuk merealisasikan gencatan senjata permanen di wilayah tersebut,

    Trudeau menyebut pernyataan itu “komprehensif” dan mengatakan dia telah berbicara dengan PM Israel Benjamin Netanyahu tentang posisi Kanada yang cukup berubah ini. Trudeau menuturkan Kanada kini bergabung dengan seruan internasional untuk gencatan senjata kemanusiaan di Gaza.

    Sebelumnya, Kanada tidak pernah secara tegas menyerukan gencatan senjata di Gaza. Di awal agresi, Kanada juga memiliki posisi yang sama dengan Amerika Serikat yakni mendukung Israel melakukan apa saja untuk mempertahankan diri dari serangan Hamas 7 Oktober lalu.

    Dikutip CNN, Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly, menggarisbawahi krisis kemanusiaan yang terus memburuk di Gaza menjadi alasan posisi negaranya ini berubah. Meski begitu, Joly menegaskan Kanada tetap mengutuk kebrutalan “mengerikan” yang dilakukan oleh Hamas.

    “Sejak awal kami telah mengatakan bahwa Israel mempunyai hak untuk membela diri dan cara Israel mempertahankan diri itu penting. Dan cara Israel mempertahankan diri juga penting. Hal ini penting bagi masa depan Israel dan Palestina, dan penting bagi masa depan kawasan ini,” kata Joly.

    “Meski begitu, kita harus menyadari bahwa apa yang terjadi di depan mata kita hanya akan memperburuk siklus ini. kekerasan, hal ini tidak akan menyebabkan kekalahan Hamas permanen dan ancaman yang ditimbulkannya terhadap Israel. Dengan mempertimbangkan masa depan Israel dan Palestina, Kanada bergabung dengan seruan internasional untuk gencatan senjata kemanusiaan,” paparnya menambahkan.

    Pernyataan bersama ketiga negara sekutu AS ini datang kala Majelis Umum PBB berhasil mengesahkan resolusi berisikan desakan gencatan senjata segera antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza Palestina.

    Dalam rapat darurat pada Selasa (12/12) sore waktu New York, sebanyak 153 negara mendukung resolusi yang diusulkan Mesir tersebut. Sementara itu, 10 negara menentang dan 23 negara lainnya abstain dalam voting resolusi tersebut.

    Voting resolusi ini berlangsung setelah Mesir menggunakan resolusi 377A untuk mendesak Majelis Umum PBB membahas situasi di Gaza yang makin sekarat.

    Resolusi 777A itu dipakai Mesir demi “melawan” Amerika Serikat yang memveto draf resolusi Dewan Keamanan PBB terbaru terkait gencatan senjata di Gaza pada pekan lalu.

    (rds/rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • Majelis Umum PBB Sahkan Resolusi Desak Gencatan Senjata Segera di Gaza

    Majelis Umum PBB Sahkan Resolusi Desak Gencatan Senjata Segera di Gaza

    Jakarta, CNN Indonesia

    Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berhasil mengesahkan resolusi berisikan desakan gencatan senjata segera antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza Palestina.

    Dalam rapat darurat pada Selasa (12/12) sore waktu New York, sebanyak 153 negara mendukung resolusi yang diusulkan Mesir tersebut. Sementara itu, 10 negara menentang dan 23 negara lainnya abstain dalam voting resolusi tersebut.

    Dikutip CNN, voting resolusi ini berlangsung setelah Mesir menggunakan resolusi 377A untuk mendesak Majelis Umum PBB membahas situasi di Gaza yang makin sekarat.

    Resolusi 377A itu dipakai Mesir demi “melawan” Amerika Serikat yang memveto draf resolusi Dewan Keamanan PBB terbaru terkait gencatan senjata di Gaza pada pekan lalu.

    Saat pemungutan suara, sejumlah negara termasuk Amerika Serikat sempat mengajukan amandemen draf resolusi Majelis Umum PBB ini.

    AS kekeh resolusi tersebut harus menyebutkan soal kecaman terhadap serangan Hamas ke Israel yang terjadi pada pada 7 Oktober lalu.

    [Gambas:Twitter]

    Dalam keputusan final, resolusi yang disepakati ini menyerukan gencatan senjata segera di Gaza, desakan semua pihak mematuhi hukum internasional, dan memberikan akses kemanusiaan terhadap para sandera serta pembebasan mereka “segera dan tanpa syarat”.

    Pernyataan tersebut mengandung kata-kata yang lebih keras dibandingkan resolusi sebelumnya pada Oktober lalu yang menyerukan “gencatan senjata kemanusiaan yang berkelanjutan.”

    Resolusi Majelis Umum PBB memang memiliki arti penting secara politis dan dipandang memiliki bobot moral yang tinggi. Namun, resolusi ini tidak mengikat seperti resolusi yang disahkan Dewan Keamanan PBB sehingga tak menjamin Israel bakal mematuhinya.

    Sejauh ini, Israel bersumpah tidak akan menghentikan agresi militernya ke Palestina sampai mereka memberantas Hamas sepenuhnya.

    Agresi Israel ke Palestina bahkan semakin membabi buta usai gencatan senjata pertama berakhir tanpa perpanjangan.

    Hingga kini, agresi Israel ke Palestina sejak 7 Oktober lalu telah menewaskan lebih dari 18.200 orang dan melukai lebih dari 50 ribu orang. Jumlah korban tewas ini dua kali lipat dari jumlah korban meninggal invasi Rusia ke Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022 lalu.

    (rds/rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • 5 Negara Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB Pemegang Hak Veto

    5 Negara Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB Pemegang Hak Veto

    Jakarta, CNN Indonesia

    Dewan Keamanan PBB mengadakan debat terbuka pertama yang khusus membahas terkait perang Hamas dan Israel pada Selasa (25/10).

    Dilansir dari Al Jazeera, hampir 90 negara ikut serta dalam debat terbuka, 30 diantaranya adalah menteri luar negeri dan wakil menteri.

    Mayoritas negara yang hadir menuntut adanya gencatan senjata dan penghentian serangan kepada warga sipil agar bantuan dapat disalurkan kepada warga Gaza.

    Dewan keamanan sendiri beranggotakan 15 negara dengan lima negara yang memiliki hak veto. Dewan Keamanan PBB kini menjadi sorotan setelah gagal menghasilkan resolusi untuk menghentikan kekerasan.

    Rusia dan Brazil menginisiasi resolusi sebagai respon terjadinya perang Hamas dan Israel. Namun, semua resolusi ditolak karena hak veto Amerika Serikat sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

    Berikut daftar negara anggota Dewan Keamanan PBB yang memegang hak veto.

    1. China

    China menjadi negara yang paling sedikit menggunakan hak vetonya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

    Republik Rakyat Tiongkok (RRT) bergabung menjadi anggota tetap DK PBB pada akhir 1971. Sejak Tahun 1917 hingga 2019, China hanya menggunakan hak vetonya sebanyak 14 kali. Republik Tiongkok pertama kali menggunakan hak vetonya pada 13 Desember 1955 untuk menghalangi masuknya Mongolia ke PBB.

    Hal ini membuat penerimaan Mongolia sebagai anggota PBB tertunda hingga Tahun 1961. Mongolia akhirnya diterima setelah Rusia mengancam memblokir semua penerimaan baru anggota PBB.

    Dilansir dari situs China Power, beberapa veto China berkaitan dengan perang yang terjadi di Suriah dan Rusia.

    China memveto rancangan resolusi terkait gencatan senjata di Provinsi Idlib pada September 2019.

    Pada perang antara Hamas dengan Israel kali ini, China menggunakan hak vetonya bersama dengan Rusia terkait susunan resolusi DK PBB yang dirancang oleh Amerika Serikat, dikutip dari Reuters.

    2. Amerika Serikat

    Amerika sebelumnya telah memveto puluhan resolusi DK PBB yang mengkritik Israel. Total terdapat lebih dari 53 resolusi yang diveto oleh Amerika sejak 1972.

    Tindakan ini menunjukkan loyalitas Amerika dalam mendukung Israel. Dikutip dari Al Jazeera, Amerika menggagalkan resolusi yang mengutuk kekerasan terhadap pengunjuk rasa, pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat yang ada sejak 1967, serta penyidikan terhadap pembunuhan pekerja Palestina oleh tentara Israel pada 1990.

    Pada perang Hamas-Israel kali ini, dirancang beberapa resolusi yang dirancang oleh beberapa negara.

    Dilansir dari Reuters, pemungutan suara atas rancangan undang-undang yang dibuat oleh Brazil sempat tertunda beberapa hari karena Amerika ingin menjadi perantara akses bantuan ke Gaza.

    Bersambung ke halaman berikutnya…

    3. Rusia

    Rusia menjadi anggota tetap DK PBB yang banyak menggunakan hak vetonya. Pada awal-awal pembentukan PBB, Rusia bertanggung jawab hampir semua veto.

    Seorang mantan Menteri Urusan Luar Negeri Rusia, Andrey Gromyko, bahkan mendapatkan julukan Tuan Nyet dan Vyacheslav Molotov karena sering mengajukan veto Soviet di masa Perang Dingin, dikutip dari Los Angeles Times.

    Setelah Uni Soviet terpecah dan menjadi Rusia, hak veto jarang digunakan. Hak veto baru kembali aktif digunakan Rusia pada abad ke-21 untuk menghalangi resolusi konflik yang melibatkan militer Rusia, termasuk Georgia, Suriah, dan Ukraina.

    Kali ini Rusia kompak dengan China memveto resolusi yang diajukan Amerika Serikat dan dipimpin oleh Moskow dalam menyikapi perang Hamas dan Israel.

    Rusia rencananya akan mengajukan proposalnya sendiri untuk mengupayakan gencatan secara segera, tahan lama, dan dihormati sepenuhnya.

    “Sudah jelas bahwa AS tidak ingin keputusan Dewan Keamanan PBB mempunyai pengaruh apapun terhadap kemungkinan serangan darat Israel di Gaza,” kata perwakilan Rusia, Vassily Nebenzia, dikutip dari France 24.

    4. Perancis

    Perancis dikategorikan sebagai negara yang hemat dalam menggunakan hak vetonya. Satu-satunya hak veto secara langsung digunakan Perancis pada 1976 untuk memblokir resolusi tentang pertanyaan kemerdekaan Komoro.

    Sebelumnya Perancis bersama dengan Inggris memveto resolusi terkait penghentian aksi militer Israel yang menyerang Mesir pada 1956 selama Krisis Suez.

    Perancis pernah dilanda kebimbangan menggunakan hak vetonya dalam konflik Irak pada masa pemerintahan Presiden Jacques Chirac. Jika tidak menggunakan hak vetonya, Perancis akan kehilangan banyak kekuatan negosiasinya di dewan keamanan. Akan tetapi, terdapat argumen bahwa penggunaan hak veto oleh Perancis akan menimbulkan kerugian yang tidak bisa diperbaiki lagi oleh PBB, dikutip dari The New York Times.

    Perancis juga belum menunjukkan tanda-tanda akan memveto resolusi yang diajukan oleh Amerika Serikat terkait perang Hamas dengan Israel beberapa saat lalu.

    5. Inggris

    Hampir serupa dengan Perancis, Inggris termasuk jarang menggunakan hak vetonya. Inggris mulai jarang menggunakan hak vetonya setelah Perang Dingin selesai.

    Keanggotaan tetap Inggris dalam DK PBB setelah negara ini lepas dari Uni Eropa. Namun, hampir mustahil bagi negara lain untuk mencabut hak veto Inggris karena hal ini berarti Piagam PBB perlu diamandemen, dikutip dari Reuters.

    Untuk mengubah Piagam PBB, harus ada persetujuan dari 193 anggota majelis umum dan lima anggota tetap.

    Pada perang Hamas-Israel yang sedang berlangsung, Inggris juga belum menunjukkan tanda-tanda akan memveto resolusi yang diajukan Amerika Serikat.

    Inggris sendiri saat ini menyatakan secara terbuka dukungannya kepada Israel. Inggris mengecam tindakan terorisme Hamas dan mengirimkan kapal perang kerajaan serta pesawat pengintainya ke Israel.

  • Apa Isi Resolusi 377A yang Dipakai Mesir Lawan Veto AS di DK PBB?

    Apa Isi Resolusi 377A yang Dipakai Mesir Lawan Veto AS di DK PBB?

    Jakarta, CNN Indonesia

    Mesir dan Mauritania menggunakan Resolusi 377A untuk melawan Amerika Serikat yang memveto resolusi soal Gaza di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada pekan lalu.

    Resolusi yang diveto AS di DK PBB berisi seruan gencatan senjata di Gaza yang hingga kini masih digempur Israel.

    Draf resolusi baru bisa diadopsi lalu diimplementasikan jika mendapat dukungan sembilan dari 15 anggota DK PBB dan tak ada veto dari anggota tetap.

    Untuk melawan veto AS, Mesir menggunakan Resolusi 377A (V) mengingat Gaza kian krisis. Lalu apa isi resolusi itu?

    Resolusi UNGA (United Nations General Assembly) 377A ini dikenal juga sebagai “Resolusi Bersatu untuk Perdamaian”.

    Resolusi tersebut menyatakan jika DK PBB tak mampu melaksanakan tanggung jawab utama menjaga perdamaian global karena kurang suara, maka Majelis Umum PBB bisa mengambil tindakan.

    Majelis Umum akan memiliki wewenang untuk menggelar pertemuan melalui Sekretaris Jenderal, demikian dikutip Al Jazeera.

    Pertemuan ini bertujuan untuk membuat rekomendasi soal tindakan kolektif termasuk “penggunaan kekuatan bersenjata bila diperlukan.”

    Negara anggota bisa membuat rekomendasi untuk tindakan kolektif, yang berarti bisa mengambil pilihan lebih ekstrem jika disepakati, termasuk tindakan militer.

    Untuk bisa terwujud, setidaknya satu anggota DK PBB atau sekelompok anggota Majelis Umum harus mendukung diadakannya resolusi itu agar bisa berlaku.

    Namun, semua resolusi dan rekomendasi Majelis Umum PBB tak mengikat secara hukum. Ini artinya usulan mereka bisa diabaikan tanpa konsekuensi apa pun.

    Resolusi yang sangat jarang digunakan ini sebelumnya pernah dipakai beberapa kali untuk membantu menyelesaikan konflik.

    Beberapa konflik itu di antaranya Krisis Kongo pada 1960, konflik India-Pakistan pada 1971, pendudukan Uni Soviet di Afghanistan pada 1980, hingga Perang Korea.

    Elemen penting resolusi ini adalah Majelis Umum bisa, jika dianggap perlu, merekomendasikan penggunaan kekerasan.

    Rapat Darurat Digelar Hari Ini

    Usai DK PBB kembali gagal meloloskan resolusi, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan menggelar rapat darurat terkait situasi di Jalur Gaza Palestina pada Selasa (12/12).

    Dalam surat yang dibagikan oleh presiden Majelis Umum PBB Dennis Francis pada Senin (11/12), perwakilan Mesir dan Mauritania menyerukan pertemuan darurat khusus Majelis Umum PBB “dalam kapasitas masing-masing sebagai Ketua Kelompok Negara Arab dan Kelompok Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).”

    Dalam suratnya, Mesir dan Mauritania menganggap resolusi UNGA 377A perlu digunakan agar Majelis Umum dapat bersidang dan membuat rekomendasi ketika DK PBB “gagal menjalankan tanggung jawab utamanya untuk bertindak sebagaimana diperlukan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

    “Dengan tidak adanya gencatan senjata dan mengingat pelanggaran berat yang sedang berlangsung terhadap hukum internasional, termasuk hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia, dan pelanggaran terhadap resolusi PBB yang relevan… situasi di Wilayah Pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur, khususnya di Jalur Gaza, kondisinya terus memburuk secara dramatis,” bunyi surat bersama Majelis Umum PBB tersebut seperti dikutip CNN.

    Francis mengatakan rapat darurat ini diperkirakan akan berlangsung sekitar pukul 15.00 waktu New York, Amerika Serikat.

    (isa/dna)

    [Gambas:Video CNN]

  • Episentrum Krisis Kemanusiaan Gaza di Rafah, Perbatasan Mesir

    Episentrum Krisis Kemanusiaan Gaza di Rafah, Perbatasan Mesir

    Jakarta, CNN Indonesia
    Pasukan militer Israel membombardir sejumlah wilayah di Rafah, Jalur Gaza selatan, usai memerintahkan warga sipil di utara mengungsi ke sana.

    Bagikan:

    url telah tercopy

  • VIDEO: Warga Gaza Tolak Pindah Ke Mesir, Ogah Tinggalkan Tanah Mereka

    VIDEO: Warga Gaza Tolak Pindah Ke Mesir, Ogah Tinggalkan Tanah Mereka

    Jakarta, CNN Indonesia

    Banyak warga Gaza memutuskan untuk tidak mengungsi ke Mesir meski pertempuran antara Israel dan Hamas semakin sengit di wilayah tersebut, Senin (11/12).

    Meski Israel terus membombardir wilayah tersebut, warga Gaza tidak akan meninggalkan tanah mereka.

    Jalur Gaza telah berada di bawah blokade Israel sejak agresi dua bulan lalu.

    Jalur perbatasan dengan Mesir, Rafah, menjadi satu-satunya jalan keluar dari Gaza.

    Sebagian besar dari 2,3 juta penduduk Gaza telah kehilangan tempat tinggal mereka dan sebanyak 18 ribu jiwa telah terbunuh akibat serangan brutal Israel sejak 7 Oktober lalu.

  • Majelis Umum PBB Akan Lakukan Voting soal Gencatan Senjata di Gaza

    Majelis Umum PBB Akan Lakukan Voting soal Gencatan Senjata di Gaza

    New York

    Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan menggelar sidang khusus pada Selasa (12/12) waktu setempat, untuk melakukan voting atas resolusi yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera dalam konflik antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza.

    Seperti dilansir Al Arabiya dan Al Jazeera, Senin (11/12/2023), informasi ini diungkapkan sejumlah sumber diplomat PBB, yang menyebut sidang khusus Majelis Umum PBB akan diikuti oleh 193 negara anggota. Voting terhadap resolusi yang menyerukan gencatan senjata di Jalur Gaza akan digelar dalam sidang khusus itu.

    Presiden Majelis Umum PBB, Dennis Francis, dalam suratnya kepada para negara anggota mengumumkan bahwa sidang khusus akan digelar pada Selasa (12/12) sore, sekitar pukul 15.00 waktu New York.

    Disebutkan Francis dalam suratnya bahwa dirinya menggelar sidang khusus tersebut atas permintaan Mesir dan Mauritania, selaku ketua Kelompok Arab dan negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

    Dalam surat mereka yang meminta digelarnya sidang khusus, Mesir dan Mauritania merujuk pada “situasi buruk yang dialami penduduk sipil Palestina di Jalur Gaza”.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    Disebutkan kedua negara itu dalam surat mereka bahwa sidang khusus diperlakukan setelah “salah satu Anggota Tetap Dewan Keamanan (PBB)” memveto resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera di Jalur Gaza.

    Pernyataan itu merujuk pada Amerika Serikat (AS) yang menggunakan hak vetonya dalam voting resolusi Dewan Keamanan PBB pada Jumat (8/12) lalu. Dengan langkah ini, maka resolusi itu gagal untuk diadopsi meskipun mendapatkan dukungan dari 13 negara anggota Dewan Keamanan PBB lainnya.

    Dalam penjelasannya, Washington menilai resolusi yang disponsori oleh Uni Emirat Arab itu diajukan terburu-buru, tidak seimbang dan tidak akan memberikan perubahan besar di medan pertempuran karena hanya menyerukan gencatan senjata yang tidak berkelanjutan di Jalur Gaza.

    Wakil Perwakilan Tetap AS untuk PBB, Robert Wood, dalam pernyataannya juga mengkritik masih adanya seruan gencatan senjata tanpa syarat dalam resolusi itu, yang dinilainya ‘berbahaya’ karena akan memampukan Hamas untuk mengulangi serangan mematikan terhadap Israel pada 7 Oktober lalu.

    AS dihujani kritikan atas langkahnya memveto resolusi tersebut. Sedangkan Israel memuji Washington, sekutunya, yang disebut memiliki ‘kepemimpinan berani’.

    Sementara itu, dalam mengusulkan sidang khusus kepada Presiden Majelis Umum PBB, Mesir dan Mauritania menggunakan Resolusi Majelis Umum PBB 377 yang berjudul ‘Bersatu untuk Perdamaian’.

    Resolusi yang diadopsi Majelis Umum PBB tahun 1950 silam itu, memungkinkan badan PBB beranggotakan 193 negara itu untuk bertindak ketika Dewan Keamanan PBB gagal dalam “menjalankan tanggung jawab utama untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional”.

    Pada Oktober lalu, Majelis Umum PBB berhasil menyepakati dan mengadopsi sebuah resolusi yang menyerukan “gencatan senjata kemanusiaan segera, jangka panjang, dan berkelanjutan yang mengarah pada penghentian permusuhan”. Resolusi itu didukung oleh 121 negara dan ditolak oleh 14 negara, dengan 44 negara lainnya memilih abstain.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Warga Mesir Ikut Pemilu di Tengah Konflik Gaza dan Inflasi Ekonomi

    Warga Mesir Ikut Pemilu di Tengah Konflik Gaza dan Inflasi Ekonomi

    Jakarta, CNN Indonesia

    Warga Mesir akan menuju ke tempat pemungutan suara pada Minggu (10/12) untuk menyampaikan pilihannya dalam pemilihan presiden yang kembali diikuti petahana Presiden Abdul Fattah al-Sisi ketiga kalinya.

    Dalam pilpres kali ini, al-Sisi diprediksi akan memenangkan pertarungan dan kembali menjabat sebagai presiden untuk periode ketiga, di tengah situasi krisis ekonomi negara itu dan bayang-bayang perang di perbatasan dengan Jalur Gaza.

    Perang antara Israel dengan Hamas di perbatasan tersebut sedikit banyak memberi dampak yang cukup besar bagi sebagian besar masyarakat di Mesir.

    Kemenangan dalam pemilu kali ini nanti bisa membawa Sisi untuk menjabat selama enam tahun.

    Prioritas utama yang mesti dia selesaikan adalah mengendalikan inflasi yang hampir mencapai rekor tertinggi, mengelola kekurangan mata uang asing yang kronis, dan mencegah meluasnya konflik antara Israel dan penguasa Hamas di Gaza.

    Diberitakan Reuters, pemungutan suara berlangsung dari jam sembilan pagi waktu setempat hingga jam sembilan malam, atau mulai pukul 14.00 WIB hingga 2.00 WIB esok hari.

    Pemungutan suara ini akan digelar selama tiga hari. Hasilnya baru bisa diumumkan pada 18 Desember mendatang.

    Di sisi lain, kritikus memandang pemilu yang digelar di Mesir ini sebuah kepalsuan. Apalagi sebelumnya, tindakan keras terhadap yang berbeda pendapat dengan pemerintah terus terjadi.

    Meski begitu, media pemerintah justru menyebutnya sebagai langkah menuju pluralisme politik.

    Sementara itu, tiga kandidat yang memenuhi syarat untuk melawan Sisi dalam pemilu kali ini adalah tokoh yang sama sekali tidak terkenal di masyarakat. Calon penantang yang menonjol malah dihentikan pencalonannya pada Oktober lalu.

    Pihak berwenang dan komentator di media lokal yang diawasi ketat oleh pemerintah mendesak warga Mesir untuk keluar dan memberikan suaranya.

    Meski begitu, sejumlah orang mengatakan mereka tak tahu kapan pemilihan umum akan digelar hingga beberapa hari sebelumnya. Sementara yang lainnya mengatakan pemilihan ini tak akan mengubah banyak hal.

    Lanjut ke sebelah..

    “Saya mengetahui ada pemilu yang akan diadakan, tapi saya tidak tahu kapan. Saya hanya mengetahui hal tersebut karena kampanye besar-besaran Sisi di jalanan,” kata Aya Mohamed, seorang eksekutif pemasaran berusia 35 tahun.

    “Saya merasa tak ada bedanya dari pemilu ini karena tak akan ada banyak perubahan berarti,” lanjutnya.

    Sebagai panglima militer, Abdul Fattah al-Sisi memimpin penggulingan presiden pertama Mesir yang terpilih pada 2013, Mohamed Mursi, dari Ikhwanul Muslimin. Ia kemudian terpilih menjadi presiden pada tahun berikutnya dengan 97 persen suara.

    Sejak saat itu, ia mengawasi tindakan keras yang melanda aktivis liberal dan sayap kiri serta kelompok Islam dan yang menurut kelompok hak asasi manusia telah menyebabkan puluhan ribu orang dipenjara.

    Dia terpilih kembali pada 2018, sekali lagi dengan 97 persen. Sisi dan para pendukungnya mengatakan tindakan keras tersebut diperlukan untuk menstabilkan Mesir dan melawan ekstremisme Islam.

    Sebagai panglima militer, Abdul Fattah al-Sisi memimpin penggulingan presiden pertama Mesir yang terpilih pada 2013, Mohamed Mursi, dari Ikhwanul Muslimin. Ia kemudian terpilih menjadi presiden pada tahun berikutnya dengan 97 persen suara. (AFP/KHALED DESOUKI)

    Dia banyak dilaporkan sudah menampilkan diri sebagai benteng stabilitas ketika konflik meletus di perbatasan Mesir di Libya, dan awal tahun ini di Sudan dan Gaza.

    Pemilu ini juga digelar di bawah tekanan ekonomi yang sudah menjadi isu dominan bagi 104 juta jiwa penduduk Mesir.

    Beberapa orang mengeluh pemerintah hanya memprioritaskan proyek-proyek besar yang memakan banyak biaya. Sementara itu, negara menanggung lebih banyak utang dan warganya kesulitan menghadapi harga-harga yang melambung tinggi.

    “Cukup banyak proyek dan infrastruktur, kami ingin harga turun, kami ingin masyarakat miskin bisa makan dan masyarakat punya penghidupan,” kata Imad Atef, seorang penjual sayur di Kairo.

    Beberapa analis mengatakan, pemilu yang semula diharapkan pada awal 2024 sengaja dimajukan agar perubahan ekonomi, termasuk devaluasi mata uang yang sudah melemah, dapat dilaksanakan setelah pemungutan suara.

  • Deret Bangunan Sipil di Gaza Selatan yang Dibom Israel secara Brutal

    Deret Bangunan Sipil di Gaza Selatan yang Dibom Israel secara Brutal

    Jakarta, CNN Indonesia

    Israel kini memperluas cakupan serbuan daratnya ke wilayah selatan dengan mengepung kota Khan Younis, kota terbesar kedua di Jalur Gaza, Palestina.

    Sebelumnya militer Israel memerintahkan agar masyarakat Palestina berpindah ke Gaza selatan untuk menghindari bahaya perang.

    Dilansir dari Reuters, serangan ke Gaza selatan sejak Rabu (6/12), memaksa kembali puluhan ribu warga sipil Palestina yang mengungsi berdesakan di kota dekat perbatasan Mesir untuk menghindari pengeboman Israel.

    “Israel berbohong. Tidak ada tempat di Gaza yang aman dan besok mereka akan mengejar kita di Rafah,” ungkap Samir Abu Ali, warga Rafah berusia 45 tahun.

    Serbuan Israel ini mengakibatkan berbagai infrastruktur buat warga sipil Palestina berlindung menjadi hancur.

    Berikut deret infrastruktur sipil yang diserang Israel di Gaza selatan.

    Sekolah

    Serangan udara Israel yang menargetkan Sekolah Ma’an UNRWA di Khan Younis yang menewaskan lebih dari 30 jiwa.

    Sekolah Ma’an beberapa saat terakhir digunakan sebagai tempat pengungsian warga Palestina yang kehilangan rumah akibat perang.

    Saksi mata menyatakan puluhan orang luka-luka dan jenazah yang ditemukan dibawa ke Rumah Sakit Nasser di kota tersebut, dikutip dari The New Arab.

    Hamad Abu Sarhan, pengungsi berusia 51 tahun, menggambarkan situasi di sana benar-benar seperti bencana.

    Para pengungsi telah berada di sekolah selama beberapa hari pasca penyerangan ke Khan Younis. Keponakan Abu Sarhan berusia 28 tahun terbunuh akibat bom Israel.

    “Situasinya benar-benar bencana,” kata Abu Sarhan, dikutip dari The Washington Post.

    Bersambung ke halaman berikutnya…

    Rumah

    Tujuan Israel untuk menumpas habis Hamas dengan serbuan bomnya mengakibatkan jutaan warga Palestina kehilangan rumah mereka.

    Beberapa penduduk yang mencoba kembali ke Khan Younis mendapati lingkungan dan rumah mereka telah rata dengan tanah.

    “Kami terkejut melihat rumah kami, jalan-jalan kami, tanah kami, pekarangan kami, dan semuanya dibongkar,” ungkap Gihad Nabil, penduduk Abu Ta’imah, pinggiran kota Khan Younis, dikutip dari The New Arab.

    Warga Palestina semakin putus asa untuk mencari tempat perlindungan. Tidak ada lagi jaminan daerah yang aman untuk berlindung.

    Di reruntuhan rumah yang hancur akibat bom di kota Rafah, Gaza selatan, seorang pria berteriak, “Di mana anak-anak saya?”, dikutip dari Al Monitor.

    Saat bom berjatuhan, masyarakat berhamburan keluar dari rumah mereka dan memadati jalanan untuk mencari perlindungan.

    Masjid dan Gereja

    Pesawat-pesawat tempur Israel mengebom Masjid Halima di kota Khan Younis pada Jumat (1/12) yang membuatnya rata dengan tanah.

    “Tentara Israel mengebom Masjid Halima, yang menyebabkan kehancuran totalnya, selain kehancuran yang meluas di wilayah yang menjadi sasaran,” ungkap saksi mata, dikutip dari Anadolu Agency.

    Sejak dimulainya perang antara Israel dan Hamas di Gaza, lebih dari 88 masjid hancur dan 174 lainnya rusak.

    Israel juga menargetkan tiga gereja untuk dihancurkan.

  • Israel Bombardir Rafah usai Paksa Warga Sipil Gaza Mengungsi ke Sana

    Israel Bombardir Rafah usai Paksa Warga Sipil Gaza Mengungsi ke Sana

    Jakarta, CNN Indonesia

    Pasukan militer Israel membombardir sejumlah wilayah di Rafah, Jalur Gaza selatan, usai memerintahkan warga sipil di utara mengungsi ke sana.

    Jurnalis Al Jazeera, Hani Mahmoud, melaporkan dari Rafah bahwa militer Negeri Zionis menyerang kota itu semalaman sejak Rabu (6/12), meski sebelumnya mendesak warga ke sana untuk evakuasi dari Kota Khan Younis.

    “Setidaknya lima rumah menjadi target dan dihancurkan. Kami bicara tentang sejumlah besar orang yang terbunuh,” katanya, seperti dikutip Al Jazeera, Kamis (7/12).

    Mahmoud mengabarkan serangan itu tak cuma menyasar satu daerah Rafah saja, tetapi sejumlah lokasi hingga memicu kepanikan.

    Serangan ini pun membuktikan bahwa tak ada satu pun tempat aman di Jalur Gaza, “termasuk di daerah-daerah yang telah digembar-gemborkan Israel sebagai lokasi aman.”

    Sejumlah sumber medis sebelumnya juga mengatakan kepada Al Jazeera bahwa setidaknya satu orang meninggal dunia dan beberapa lainnya terluka buntut serangan Israel di bangunan tempat tinggal di kamp pengungsian Yabna, Rafah.

    Pada Rabu, pasukan Israel menerobos pertahanan Hamas di Kota Khan Younis dengan tank-tank hingga buldoser. Militer mengubrak-abrik wilayah selatan Gaza itu dengan dalih memburu salah satu pemimpin Hamas yang diyakini Israel bersembunyi di jantung kota.

    Warga sipil yang telah mengungsi dari utara ke Khan Younis pun terpaksa lari menyelamatkan diri lagi.

    Serbuan di kota ini sendiri sudah dimulai sejak Minggu (3/12), dua hari setelah gencatan senjata berakhir pada Jumat (1/12).

    Serangan di wilayah selatan ini jelas membuat marah organisasi kemanusiaan global. Pasalnya, nyaris seluruh warga sipil telah mengungsi ke selatan usai wilayah utara digempur habis-habisan sejak 7 Oktober lalu.

    Dengan meluasnya serangan ke selatan, artinya tak ada lagi tempat aman bagi warga sipil untuk berlindung.

    Warga sipil saat ini terpaksa mengungsi hingga ke ujung selatan yakni Rafah, perbatasan Gaza dengan Mesir, yang juga menjadi pintu masuk bagi bantuan kemanusiaan.

    Akan tetapi, serangan Israel tak luput menyasar kawasan-kawasan penduduk di Rafah.

    Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan 17 orang tewas imbas serangan Israel di sebuah distrik perumahan di Rafah pada Rabu malam.

    Wartawan AFP menyaksikan banyak orang terluka, termasuk anak-anak, yang dilarikan ke rumah sakit Kuwait di wilayah tersebut.

    (blq/dna)