Negara: Mesir

  • Israel akan Serang Rafah Gaza Meski Masuk Bulan Ramadan

    Israel akan Serang Rafah Gaza Meski Masuk Bulan Ramadan

    Jakarta

    Pertempuran antara Israel dengan militan Hamas di Gaza, Palestina masih berlangsung. Israel mengatakan akan tetap masuk ke Rafah untuk menyerang dan mencari Hamas.

    Dilansir AFP, Selasa (20/2/2024), selama sehari terakhir, serangan dan pertempuran di Gaza menewaskan lebih dari 100 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, sehingga jumlah korban tewas melampaui 29.000, kata kementerian kesehatan di wilayah yang dikuasai Hamas, dengan pertempuran terberat di Khan Yunis, di utara Rafah. .

    Anggota kabinet perang Benny Gantz memperingatkan bahwa tentara Israel siap untuk masuk lebih dalam ke Rafah selama Ramadan yang, berdasarkan kalender lunar, dimulai sekitar 10 Maret.

    “Jika pada bulan Ramadhan para sandera tidak ada di rumah, pertempuran akan berlanjut di mana-mana termasuk wilayah Rafah,” kata Gantz, Minggu.

    Dia menambahkan: “Hamas punya pilihan. Mereka bisa menyerah, melepaskan sandera, dan warga sipil Gaza bisa merayakan hari raya Ramadhan.”

    Gantz mengatakan Israel akan mengizinkan evakuasi warga sipil dari Rafah – namun belum menentukan ke mana warga Palestina bisa pergi, karena sebagian besar wilayah tersebut diratakan setelah lebih dari empat bulan perang yang menghancurkan.

    Mesir berpendapat bahwa membiarkan warga Gaza melarikan diri melewati perbatasan akan memfasilitasi upaya untuk mengosongkan Gaza dari penduduk Palestina, sebuah hal yang dibantah oleh Israel.

    Lihat Video ‘Murka Netanyahu Seusai Presiden Brazil Samakan Israel Seperti Hitler’:

    (aik/aik)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Munich Security Conference Bahas Gaza, Ukraina-Rusia hingga Uni Eropa

    Munich Security Conference Bahas Gaza, Ukraina-Rusia hingga Uni Eropa

    Munich

    Peneliti Senior bidang Kebijakan di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri (European Council on Foreign Relations/ECFR) Ulrike Franke menyebut Eropa perlu meningkatkan anggaran belanja untuk sektor pertahanan, meskipun Kanselir Jerman Olaf Scholz telah berjanji akan memenuhi target NATO sebesar 2% dari produk domestik bruto (PDB).

    Hal itu disampaikannya di sela-sela Munich Security Conference (MSC) 2024, sehari setelah Scholz membuat komitmen soal pembelanjaan “untuk tahun 2020-an, tahun 2030-an dan seterusnya”.

    “Rasanya kita masih kurang,” ujar Franke.

    “Eropa harus bersatu. Mereka perlu memastikan pertahanan Ukraina dan juga membangun kemampuan mereka sendiri, mengambil keuntungan dari skala ekonomi dan bekerja sama, daripada harus saling menyalahkan (pihak mana yang membelanjakan lebih banyak).”

    Scholz membuat komitmen 2% untuk dana pertahanan itu hampir dua tahun setelah pidato “Zeitenwende”, yang menandai perubahan haluan politik pertahanan dengan komitmen dana khusus 100 miliar Euro (sekitar Rp1.685 triliun) untuk meningkatkan kapasitas angkatan bersenjata Jerman, Bundeswehr, yang terpisah dari anggaran pertahanan Jerman.

    Menurut Franke, dana khusus tersebut sejauh ini sebagian besar dibelanjakan untuk pesawat tempur F-35 dari Amerika Serikat. Dia juga mempertanyakan “apa yang terjadi jika dana tersebut habis?”

    Analis ECFR ini menyebut Jerman telah berkomitmen untuk melakukan banyak tindakan jangka pendek, termasuk pengiriman senjata ke Ukraina untuk melawan invasi Rusia.

    Saat ditanyakan soal ancaman eks Presiden AS Donald Trump, jika terpilih kembali, dia tidak akan membantu anggota NATO yang menurutnya mengeluarkan terlalu sedikit dana untuk pertahanan, jika terjadi serangan atau ancaman. Franke menyebut retorika tersebut telah “melemahkan jaminan keamanan NATO,” terlepas apakah ucapan itu merupakan indikasi dari kebijakan potensial atau tidak.

    “Ini adalah berita buruk dan dapat mendorong aktor seperti Rusia untuk menguji NATO, untuk melihat apakah mereka (anggota NATO) bakal membela satu sama lain. Ini adalah peringatan lain bagi Eropa, bahwa mungkin dalam jangka panjang kita perlu melakukan lebih banyak hal untuk diri sendiri.”

    Ahli berdebat di MSC24 soal keamanan Gaza

    Perang di Gaza merupakan salah satu isu utama yang dibahas dalam Konferensi Keamanan Munich ke-60. Otoritas Palestina lewat Perdana Menteri Mohammed Shtayyeh menyebut Israel tidak boleh memaksa penduduk Palestina di Gaza untuk menyeberang ke perbatasan Mesir.

    “Saya tahu, kita tahu, bahwa ada rencana pihak Israel untuk mengusir orang-orang dari Gaza. Kami dan pihak Mesir sedang bekerja keras untuk tidak membiarkan hal ini terjadi,” kata Shtayyeh kepada para delegasi MSC, Minggu (18/02).

    Pernyataan tersebut disampaikan saat Israel tengah mempersiapkan serangan ke Kota Rafah yang berada di bagian selatan Gaza dan berbatasan langsung dengan Mesir. Diperkirakan saat ini sedikitnya 1.5 juta penduduk Palestina berlindung di daerah yang padat. Diplomat senior serta lembaga kemanusiaan telah menyampaikan keprihatinan mendalam jika serangan itu terjadi.

    Beberapa media internasional melaporkan bahwa Mesir sedang membangun sebuah kamp pengungsian di sisi perbatasannya untuk menampung pengungsi Palestina.

    Shtayyeh juga menyebut kalau Otoritas Palestina, yang berbasis di Tepi Barat, tidak menjalin komunikasi dengan kelompok Hamas. Kelompok itu, yang oleh AS, Uni Eropa dan beberapa negara lain dikategorikan sebagai organisasi teroris, telah memerintah di Jalur Gaza sejak tahun 2007. Otoritas Palestina di Tepi Barat dikuasai oleh partai politik Fatah.

    Shtayyeh menyerukan agar spiral kekerasan dihentikan dan mengatakan bahwa masalah Palestina harus diselesaikan.

    Shtayyeh juga menyebut bahwa berbagai kelompok Palestina, termasuk Fatah dan Hamas, bakal bertemu di Moskow pada hari Kamis (22/02) mendatang atas undangan Rusia.

    mh/pkp/hp (AFP, AP, dpa, Reuters)

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Presiden Palestina Desak Hamas Segera Setujui Kesepakatan Gaza

    Presiden Palestina Desak Hamas Segera Setujui Kesepakatan Gaza

    Jakarta

    Presiden Palestina Mahmud Abbas mendesak kelompok Hamas untuk segera menyetujui kesepakatan soal Gaza guna menghindari “konsekuensi yang mengerikan”.

    “Kami menyerukan gerakan Hamas untuk segera menyelesaikan kesepakatan tahanan, untuk menyelamatkan rakyat Palestina dari bencana lainnya dengan konsekuensi yang mengerikan, yang tidak kalah berbahayanya dengan Nakba tahun 1948,” kata Abbas seperti dilaporkan kantor berita resmi Palestina, Wafa, dilansir kantor berita AFP, Rabu (14/2/2024).

    Nakba yang disebut Abbas mengacu pada perang yang menyertai pembentukan Israel, yang menyebabkan sekitar 760.000 warga Palestina mengungsi atau terpaksa meninggalkan rumah mereka.

    Otoritas Palestina pimpinan Abbas yang diakui secara internasional, tidak terlibat dalam pembicaraan minggu ini yang diadakan oleh pemerintah Mesir, yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel setelah lebih dari empat bulan perang di Gaza.

    Amerika Serikat – pendukung utama militer Israel dan penyandang dana Otoritas Palestina – telah mengatakan pihaknya mendukung pembentukan negara Palestina, namun menginginkan perombakan kepemimpinan.

    Bulan lalu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, mengatakan bahwa Abbas “berkomitmen” untuk mereformasi Otoritas Palestina “sehingga mereka dapat secara efektif mengambil tanggung jawab atas Gaza, sehingga Gaza dan Tepi Barat dapat bersatu kembali di bawah kepemimpinan Palestina.”

    Gaza sendiri memiliki pemerintahan terpisah yang dijalankan oleh kelompok Hamas sejak 2007, ketika para loyalis Abbas terusir dari wilayah tersebut.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Israel Gempur Rafah Demi Bebaskan 2 Sandera

    Israel Gempur Rafah Demi Bebaskan 2 Sandera

    Jakarta

    Israel melancarkan operasi militer khusus di Rafah untuk membebaskan dua warga Israel yang disandera Hamas pada Senin (12/02). Sedikitnya 48 warga Palestina tewas dan puluhan lainnya terluka akibat serangan itu, menurut Kementerian Kesehatan di Palestina.

    Operasi militer Israel ini muncul tak lama setelah sejumlah saksi mata di Rafah berkata Israel melakukan serangan udara di Rafah bagian utara dan tengah.

    Warga setempat berkata kepada BBC bahwa sejumlah helikopter dan kapal juga terlibat dalam serangan tersebut.

    Serangan Israel di Rafah telah menewaskan sedikitnya 48 warga Palestina dan melukai puluhan lainnya, menurut juru bicara Kementerian Kesehatan di Gaza, Ashraf Al-Qidra kepada kantor berita Reuters, Senin (12/02).

    Serangan itu menghantam 14 rumah dan tiga masjid di sejumlah wilayah di Rafah, menurut Hamas, seperti dikutip dari kantor berita AFP.

    Sebelumnya, Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan bahwa Rafah diserang oleh Israel, dengan sejumlah warga Palestina dilaporkan meninggal dunia.

    Serangan itu terjadi setelah sejumlah negara dan organisasi internasional memeringatkan Israel atas rencananya melakukan serangan terhadap kota yang kini dihuni sekitar 1,5 juta pengungsi Palestina.

    Dalam pernyataannya di sosial media, pasukan pertahanan Israel (IDF) mengatakan bahwa dalam “operasi bersama yang dilakukan IDF, ISA (Badan Keamanan Israel, atau Shin Bet) dan kepolisian Israel, dua sandera Isral dari Kibbutz Nir Yitzhak diselematkan: Fernando Simon Marman (60) dan Louis Har (70)”.

    Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyebut operasi penyelamatan itu “mengesankan”, seraya menambahkan: “Kami akan terus memenuhi komitmen kami untuk mengembalikan [mereka] yang diculik, dengan cara apa pun.”

    Media Israel melaporkan bahwa para sandera sebelumnya ditawan di sebuah gedung di Rafah. Kini, keduanya telah dibawa ke Sheba Medical Center di pusat Israel.

    Pejabat sementara Sheba Medical Center, Armon Aek, mengonfirmasi keberadaan dua sandera yang kini sedang dirawat di fasilitas kesehatan yang ia kelola.

    Seperti diketahui, Israel menggempur Jalur Gaza setelah sekitar 1.200 warga Israel tewas akibat serangan Hamas pada 7 Oktober silam. Imbas dari serangan itu, sebanyak 240 orang disandera oleh Hamas.

    Sejumlah negara dan organisasi internasional telah memperingatkan Israel atas rencananya melakukan operasi di Rafah, tempat hampir 1,5 juta orang kini mencari perlindungan dari wilayah lain di Gaza.

    Sekitar 1,4 juta warga Palestina kini memenuhi Rafah – sebagian besar di antara mereka tinggal di tenda-tenda pengungsian. Sementara itu, pasokan makanan, air dan obat-obatan sangat langka.

    Banyak dari warga Palestina yang kini tinggal di Rafah terpaksa meninggalkan rumah mereka

    Pejabat kemanusiaan senior di PBB berkata kepada BBC bahwa tak ada tempat aman yang bisa mereka tuju saat ini.

    Rafah yang berbatasan dengan Mesir adalah satu-satunya pintu masuk bantuan kemanusiaan ke Gaza.

    Pada Minggu (11/02), Presiden AS Joe Biden berkata kepada Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berkata bahwa serangan di Rafah tak bisa dilakukan tanpa perhitungan untuk memastikan keselamatan warga sipil.

    Biden meyebut Israel perlu “rencana yang kredibel dan bisa diterapkan” untuk melindungi lebih dari satu juga orang yang tinggal di kota itu, menurut Gedung Putih.

    Sementara Menteri Luar Negeri Inggris, David Cameron berkata lebih dari setengah populasi Gaza berlindung di Rafah, sedangkan Arab Saudi memperingatkan adanya “konsekuensi yang serius” jika Rafah diserang.

    Akan tetapi, Netanyahu berkukuh bahwa pihaknya akan melakukan operasi tersebut, seraya menambahkan bahwa dia akan menyediakan”jalur aman” bagi warga sipil yang memilih meninggalkan wilayah itu.

    Ketika ditanya ke mana warga sipil akan pergi, Netanyahu mengatakan bahwa ada “banyak” area “yang sudah mereka amankan di utara Rafah” dan

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Qatar Bebaskan 8 Eks Personel Angkatan Laut India, Sempat Divonis Mati

    Qatar Bebaskan 8 Eks Personel Angkatan Laut India, Sempat Divonis Mati

    New Delhi

    Otoritas Qatar membebaskan delapan mantan personel Angkatan Laut India yang divonis mati atas tuduhan menjadi mata-mata Israel. Pembebasan itu dilakukan setelah Doha membatalkan vonis mati yang dijatuhkan pengadilan Qatar terhadap delapan mantan tentara India tersebut akhir tahun lalu.

    Seperti dilansir Reuters, Senin (12/2/2024), sejumlah sumber menyebut delapan mantan tentara Angkatan Laut India itu didakwa menjadi mata-mata Israel oleh Qatar. Otoritas India dan Qatar tidak mengonfirmasi soal tuduhan tersebut, namun mereka dijatuhi hukuman mati pada Oktober tahun lalu.

    Pada Desember tahun lalu, hukuman mati yang dijatuhkan terhadap mereka dibatalkan oleh pengadilan Doha.

    Kasus ini sempat memicu ketegangan dalam hubungan diplomatik Qatar dan India, terutama setelah delapan personel Angkatan Lautnya itu ditangkap pada Agustus 2022 lalu. Doha merupakan pemasok gas alam penting untuk New Delhi, yang merupakan salah satu importir energi terbesar dunia.

    Disebutkan bahwa delapan personel Angkatan Laut India itu sedang mengerjakan proyek kapal selam dengan sebuah perusahaan swasta untuk pemerintah Qatar saat penangkapan terjadi.

    Usai penangkapan itu, otoritas India melakukan pembicaraan selama berbulan-bulan dengan Qatar sebelum akhirnya Doha membatalkan vonis mati terhadap delapan personel Angkatan Laut tersebut pada akhir tahun lalu.

    Pada Senin (12/2) waktu setempat, Kementerian Luar Negeri India melaporkan bahwa Qatar telah membebaskan delapan mantan tentara Angkatan Laut itu. Pembebasan ini terjadi 18 bulan setelah penangkapan mereka oleh Doha.

    Saksikan juga ‘Saat Respons Proposal Qatar-Mesir, Hamas Usul Gencatan Senjata 135 Hari’:

    Kementerian Luar Negeri India memuji Emir Qatar atas keputusan pembebasan tersebut.

    “Kami mengapresiasi keputusan Emir Negara Qatar yang memungkinkan pembebasan dan pemulangan para warga negara kami ini,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri India.

    Otoritas New Delhi melaporkan tujuh orang di antaranya telah pulang ke India. Tidak dijelaskan lebih lanjut soal satu orang lainnya yang juga dibebaskan oleh Qatar.

    Beberapa dari mereka menuturkan kepada kantor berita ANI setibanya di New Delhi bahwa “intervensi pribadi” Perdana Menteri (PM) Narendra Modi yang telah membantu pembebasan mereka. Mereka melontarkan pujian untuk Modi.

    “Hal ini tidak mungkin terjadi tanpa intervensi pribadinya dan ekuasinya dengan Qatar,” tutur salah satu pria yang dibebaskan oleh Doha tersebut. Kantor berita ANI tidak menyebut nama pria tersebut.

    Pengumuman soal pembebasan delapan mantan tentara Angkatan Laut India itu disampaikan beberapa hari setelah perusahaan-perusahaan Qatar dan India menekan kesepakatan tunggal terbesar mereka untuk pasokan gas alam cair.

    Pada Desember lalu, Modi bertemu langsung dengan Qatar Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani di sela-sela menghadiri KTT Perubahan Iklim COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab. Keduanya dilaporkan membahas soal “kesejahteraan komunitas India di Qatar”.

    Diketahui bahwa lebih dari 800.000 warga negara India tinggal dan bekerja di wilayah Qatar.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Israel Bombardir Rafah, 52 Orang Tewas

    Israel Bombardir Rafah, 52 Orang Tewas

    Jakarta

    Militer Israel melancarkan serangan udara besar-besaran di Rafah, Gaza pada Senin (12/2) dini hari waktu setempat. Menurut Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikelola kelompok Hamas, setidaknya 52 orang tewas dalam serangan itu.

    Dilansir kantor berita AFP, Senin (12/2/2024), para jurnalis dan saksi AFP mendengar serangkaian serangan hebat dan melihat asap mengepul di atas kota yang penuh sesak itu. Kota Rafah kini menampung lebih dari separuh dari total penduduk Gaza setelah mereka melarikan diri dari bombardir Israel di tempat-tempat lainnya di Jalur Gaza.

    Hamas menyatakan bahwa serangan udara Israel tersebut menghantam 14 rumah dan tiga masjid di berbagai bagian di Rafah.

    Militer Israel mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Senin bahwa mereka telah “melakukan serangkaian serangan terhadap target teror di daerah Shaboura di Jalur Gaza selatan”, dan menambahkan bahwa serangan tersebut telah selesai.

    Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memerintahkan pasukannya untuk mempersiapkan serangan darat di Rafah, sebagai bagian dari tujuan mereka untuk menghancurkan Hamas karena melancarkan serangan mematikan pada 7 Oktober tahun lalu.

    Sekitar 1,4 juta warga Palestina saat ini memadati Rafah. Banyak dari mereka yang tinggal di tenda-tenda, sementara makanan, air dan obat-obatan semakin langka. Rafah adalah pusat populasi besar terakhir di Gaza yang belum dimasuki pasukan Israel setelah serangan Hamas pada 7 Oktober.

    Rencana Netanyahu tersebut menuai reaksi keras, dengan sejumlah negara menyerukan agar Israel tidak menyerang Rafah, yang terletak dekat dengan perbatasan Mesir dan menjadi tempat perlindungan terakhir bagi warga sipil Palestina yang pengeboman Tel Aviv di wilayah lainnya di Jalur Gaza.

    Beberapa negara, termasuk Amerika Serikat (AS) yang merupakan sekutu Israel, dan kelompok-kelompok bantuan kemanusiaan menyuarakan keprihatinan mendalam soal dampak serangan darat Israel terhadap warga sipil yang mengungsi di Rafah.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Biden Minta Netanyahu Lindungi Warga Sipil di Rafah

    Biden Minta Netanyahu Lindungi Warga Sipil di Rafah

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyerukan kepada Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu untuk melindungi warga sipil di Rafah, Jalur Gaza bagian selatan. Seruan ini disampaikan setelah Netanyahu memberitahu pasukan Israel untuk bersiap memasuki kota Rafah, demi menghancurkan Hamas.

    Biden juga mengingatkan Netanyahu bahwa Israel tidak boleh melancarkan operasi militer ke Rafah tanpa rencana yang kredibel untuk menjamin keselamatan sekitar 1 juta orang yang berlindung di wilayah tersebut.

    Seperti dilansir Reuters dan AFP, Senin (12/2/2024), seruan itu disampaikan Biden saat berbicara via telepon dengan Netanyahu pada Minggu (11/2) waktu setempat. Gedung Putih menyebut Biden dan Netanyahu berbicara via telepon selama 45 menit.

    Itu menjadi percakapan telepon pertama antara Biden dan Netanyahu sejak sang Presiden AS menyebut respons militer Israel di Jalur Gaza “berlebihan” dan menyatakan keprihatinan besar atas meningkatnya jumlah korban sipil di daerah kantong Palestina tersebut.

    Dalam percakapan telepon itu, menurut seorang pejabat senior pemerintah AS, pembahasan sebagian besar fokus pada upaya yang sedang berlangsung untuk menjamin pembebasan 132 sandera yang tersisa yang masih ditahan Hamas di Jalur Gaza.

    Pejabat senior AS yang enggan disebut namanya ini menambahkan bahwa “kemajuan nyata” dicapai dalam beberapa pekan terakhir. Disebutkan oleh pejabat senior AS itu bahwa Biden menekankan perlunya memanfaatkan kemajuan tersebut untuk “mengamankan pembebasan semua sandera sesegera mungkin”.

    Biden, dalam percakapan telepon dengan Netanyahu, juga menyerukan agar keselamatan warga sipil di Rafah harus dijamin sebelum Israel melancarkan operasi militernya.

    Disebutkan juga bahwa warga sipil di Rafah “tidak punya tempat untuk pergi”.

    Peringatan tegas Biden terhadap operasi militer di Rafah, yang terletak di Jalur Gaza bagian selatan dan dekat perbatasan Mesir, disampaikan saat peringatan lainnya bermunculan dari badan bantuan kemanusiaan yang menyebut serangan darat Israel akan memicu lebih banyak kematian.

    Aqsa Television yang dikelola Hamas, pada Minggu (11/2) waktu setempat, mengutip salah satu pemimpin senior Hamas yang memperingatkan bahwa serangan darat Israel terhadap Rafah akan “meledakkan” negosiasi pertukaran sandera.

    Kantor PM Israel telah mengatakan bahwa pihaknya memerintahkan militer untuk mengembangkan rencana guna mengevakuasi Rafah dan menghancurkan empat batalion Hamas yang disebut dikerahkan di sana.

    “Presiden (Biden) sudah jelas dalam komentarnya … soal tindakan Israel di Gaza,” sebut pejabat senior AS tersebut.

    AS mendukung perlunya mengalahkan Hamas, namun telah berulang kali memperingatkan Israel untuk memastikan warga sipil yang tidak bersalah dilindungi.

    Dalam percakapan telepon itu, Biden menegaskan kembali dukungan AS untuk keamanan jangka panjang Israel, namun juga menyerukan “langkah-langkah mendesak dan spesifik” untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan bagi warga sipil Palestina di Jalur Gaza.

    “Presiden (Biden) menegaskan kembali tujuan bersama untuk melihat Hamas dikalahkan dan untuk menjamin keamanan jangka panjang Israel dan rakyatnya,” sebut Gedung Putih dalam pernyataannya.

    “Dia juga menyerukan langkah-langkah mendesak dan spesifik untuk meningkatkan jumlah dan konsistensi bantuan kemanusiaan kepada warga sipil Palestina yang tidak bersalah,” imbuh pernyataan tersebut.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Serangan Darat ke Rafah Ancam Pembebasan Sandera

    Serangan Darat ke Rafah Ancam Pembebasan Sandera

    Gaza City

    Hamas melontarkan ancaman terbaru terhadap Israel terkait rencananya melancarkan serangan darat ke kota Rafah di ujung selatan Jalur Gaza, yang dipenuhi para pengungsi Palestina. Hamas memperingatkan bahwa serangan ke Rafah akan mengancam perundingan soal pembebasan sandera Israel yang masih ditahan.

    “Setiap serangan yang dilancarkan pasukan pendudukan (Israel) ke kota Rafah akan merusak perundingan soal pertukaran (sandera-tahanan),” tegas salah satu pemimpin senior Hamas, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Senin (12/2/2024).

    Pernyataan Hamas itu disampaikan pada Minggu (11/2) waktu setempat ketika Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu berjanji untuk memperluas operasi militer Israel di Jalur Gaza yang berlangsung sejak Oktober tahun lalu.

    Netanyahu sebelumnya mengatakan dirinya telah memberitahu pasukan Israel untuk bersiap memasuki kota Rafah, sebagai bagian dari tujuan mereka untuk menghancurkan Hamas karena melancarkan serangan mematikan pada 7 Oktober tahun lalu.

    Rencana itu menuai reaksi keras, dengan sejumlah negara menyerukan agar Israel tidak menyerang Rafah, yang terletak dekat dengan perbatasan Mesir dan menjadi tempat perlindungan terakhir bagi warga sipil Palestina yang pengeboman Tel Aviv di wilayah lainnya di Jalur Gaza.

    Beberapa negara, termasuk Amerika Serikat (AS) yang merupakan sekutu Israel, dan kelompok-kelompok bantuan kemanusiaan menyuarakan keprihatinan mendalam soal dampak serangan darat Tel Aviv terhadap warga sipil yang mengungsi di Rafah.

    Sekitar 1,4 juta orang — separuh dari total penduduk Gaza — memadati kota Rafah, dengan banyak orang tinggl di luar bangunan atau di tenda-tenda dengan pasokan makanan, air dan medis semakin langka.

    Netanyahu Janjikan Jalur Aman untuk Warga Sipil Tinggalkan Rafah

    Dalam wawancara dengan stasiun televisi AS, ABC News, yang disiarkan pada Minggu (11/2) waktu setempat, Netanyahu mengatakan bahwa pihak-pihak yang mendesak Israel untuk tidak mengerahkan pasukan darat ke Rafah secara efektif telah memberikan izin kepada Hamas untuk tetap tinggal di wilayah itu.

    Berdasarkan kutipan wawancara yang dipublikasikan, Netanyahu menegaskan bahwa operasi ke Rafah akan terus berjalan “sambil menyediakan jalur aman bagi penduduk sipil sehingga mereka bisa pergi”.

    Hamas menyandera sekitar 250 orang sejak 7 Oktober tahun lalu, dengan otoritas Israel menyebut sedikitnya 132 sandera masih ditahan di Jalur Gaza dan sekitar 29 orang di antaranya diperkirakan sudah tewas.

    Perundingan terbaru untuk gencatan senjata di Jalur Gaza digelar di Kairo, dengan Hamas terbuka untuk gencatan senjata termasuk kemungkinan pertukaran sandera Israel dengan tahanan perempuan dan anak-anak yang kini mendekam di penjara-penjara Israel.

    Militer Israel telah sejak lama menggempur kota Rafah via udara, sedangkan pertempuran sengit terjadi di kota Khan Younis yang berjarak beberapa kilometer dari Rafah pada Minggu (11/2) waktu setempat. Koresponden AFP di lapangan melaporkan rentetan ledakan dan kepulan asap hitam di Khan Younis.

    Dalam pernyataan terpisah, militer Israel mengatakan pasukannya melancarkan “serangan terarah” di area Khan Younis bagian barat, area yang dilaporkan Hamas menjadi lokasi bentrokan hebat.

    Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan pada Minggu (11/2) waktu setempat bahwa sedikitnya 112 orang tewas dalam 24 jam terakhir di daerah kantong Palestina tersebut. Hamas menambahkan bahwa puluhan serangan udara menghujani Jalur Gaza, termasuk di Rafah.

    Menurut laporan terbaru otoritas kesehatan Gaza, sedikitnya 28.176 orang, kebanyakan perempuan dan anak-anak, tewas akibat rentetan serangan Israel selama beberapa bulan terakhir.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Wow! China Bangun Bendungan Super Pertama di Dunia

    Wow! China Bangun Bendungan Super Pertama di Dunia

    Jakarta

    China mungkin juara dunia dalam hal pembangunan bendungan. Mereka tak hanya memiliki lebih banyak bendungan besar yang berfungsi dibandingkan negara lain di dunia, tetapi juga memegang rekor pembangkit listrik tenaga air berkapasitas terbesar yang beroperasi, yakni Bendungan Tiga Ngarai di Sungai Yangtze.

    Kini, negara adidaya di Asia Timur ini sedang dalam proses menciptakan bendungan super pertama di dunia, yang akan memecahkan semua rekor sebelumnya.

    Negeri Tirai Bambu ini pertama kali mengumumkan pembangunan bendungan ini pada 2021 ketika Kongres Rakyat Nasional menyetujui Rencana Lima Tahun ke-14 negara tersebut.

    Bendungan ini akan berada di hilir Sungai Yarlung Zangbo, yang dikenal sebagai Sungai Brahmaputra di India, di antara kaki pegunungan Himalaya di Daerah Otonomi Tibet. Sungai ini membelah Yarlung Zangbo Grand Canyon, ngarai terdalam di dunia yang membentang sepanjang 504,6 kilometer, hanya sedikit lebih panjang dari Grand Canyon di AS.

    Seperti dikutip dari IFL Science, Jumat (2/9/2024) hal ini bertujuan untuk memanfaatkan sejumlah besar potensi energi yang tersimpan di sungai dan tebing di wilayah yang sangat luas ini. Secara total, pembangkit listrik ini dapat memanfaatkan tiga kali lipat jumlah pembangkit listrik tenaga air yang saat ini digunakan oleh pembangkit listrik Tiga Ngarai.

    Pemerintah China membenarkan rencana tersebut dengan mengatakan bahwa hal itu akan membantu China mencapai tujuannya untuk mencapai puncak emisi karbon pada tahun 2030 dan netralitas karbon pada tahun 2060.

    Kontroversial

    Namun, skema tersebut telah terbukti kontroversial di dalam dan luar negeri. Lebih dari 1,25 juta orang diusir dari rumah mereka untuk melanggengkan pembangunan proyek Bendungan Tiga Ngarai, sementara banyak habitat hewan dan ekosistem alam mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki lagi.

    Beberapa pihak khawatir bendungan Yarlung Zangbo akan menjadi lebih mengganggu. Rumor mengenai bendungan super juga telah memicu ketegangan di antara negara-negara tetangga China.

    Belakangan ini, China dan India saling berselisih soal sumber daya air di Himalaya dan perkembangan terkini di sepanjang Sungai Yarlung Zangbo alias Sungai Brahmaputra berpotensi memperdalam perselisihan.

    Sebagaimana dicatat oleh para analis politik, India dan Bangladesh berada di hilir sistem sungai dan sangat bergantung pada perairannya. Karena bendungan China berpotensi mengubah aliran dan sistem sungai secara drastis, India khawatir pasokan air di negara mereka akan dibatasi sebagai tebusannya.

    Seorang juru bicara Kementerian Sumber Daya Air India mengatakan kepada Al Jazeera bahwa mereka berencana membangun proyek 10 gigawatt mereka sendiri di anak Sungai Brahmaputra lainnya untuk mengatasi dampak bendungan China.

    Beberapa pengamat di India menyatakan bahwa China merahasiakan sejumlah hal seputar proyeknya sebagai upaya untuk membungkam reaksi internasional terhadap pembangunan bendungan.

    Tanpa transparansi, menurut mereka, dampak penuh dari bendungan super tidak akan diketahui sampai bendungan tersebut selesai dibangun sehingga keberatan apa pun akan terlambat.

    Perselisihan serupa juga terjadi di tempat lain di dunia. Ethiopia berada di tengah-tengah pembangunan sistem bendungan pembangkit listrik tenaga air yang sangat kontroversial di Sungai Nil Biru, yang membuat Mesir sangat kesal karena khawatir hal itu akan memisahkan mereka dari perairan Sungai Nil yang berharga. Demikian pula, penguasaan kompleks Sungai Tigris-Efrat mengancam akan mengguncang persaingan yang sudah berlangsung lama di Timur Tengah.

    (rns/rns)

  • Mantan Presiden Chile Meninggal dalam Kecelakaan Helikopter

    Mantan Presiden Chile Meninggal dalam Kecelakaan Helikopter

    Dunia Hari Ini kembali dengan laporan dunia selama 24 jam terakhir dari berbagai belahan dunia.

    Edisi Rabu, 7 Februari 2024 kami mulai dengan Chile.

    Mantan presiden Chile meninggal

    Mantan Presiden Chile Sebastian Pinera tewas dalam kecelakaan helikopter.

    Helikopter yang mengangkut Sebastian, 74 tahun, dan tiga orang lainnya jatuh ke sebuah danau di Chile selatan.

    Mantan presiden tersebut dinyatakan meninggal tak lama setelah petugas penyelamat tiba di lokasi kejadian, sementara tiga penumpang lainnya selamat.

    Dua sumber mengatakan Sebastian adalah pilotnya, meskipun belum dikonfirmasi.

    Presiden Gabriel Boric mengumumkan tiga hari berkabung nasional di Chile.

    Pangeran Harry mengunjungi Raja Charles

    Pangeran Harry tiba di London dan menghabiskan sekitar 45 menit di Clarence House, kediaman ayahnya.

    Harry, yang berselisih dengan ayah dan keluarganya selama beberapa tahun terakhir, terbang dari Los Angeles tak lama setelah kondisi raja diumumkan oleh Istana Buckingham.

    Ia mendarat di Inggris dan langsung menuju kediaman Raja Charles, sekitar pukul 14.45 waktu setempat.

    Reaksi Hamas tentang gencatan senjata

    Perdana Menteri Qatar mengatakan tanggapan kelompok Hamas terhadap rencana gencatan senjata “secara umum positif.”

    Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani mengumumkan hal tersebut dalam konferensi pers dengan Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken yang sedang berkunjung.

    Qatar bekerja sama dengan Amerika Serikat dan Mesir untuk menengahi gencatan senjata dengan tujuan menghentikan perang dan pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas.

    Sheikh Mohammed tidak memberikan rincian lebih lanjut, namun mengaku optimis dan mengatakan telah menyampaikan informasi tersebut ke Israel.

    Pejabat senior Hamas, Ghazi Hamad, mengatakan kelompoknya ingin membebaskan warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel sebanyak mungkin.

    Temuan terbaru dari pesawat Boeing 737

    Panel pintu yang lepas landas dari jet Boeing 737 MAX 9 di tengah penerbangan tampaknya tidak memiliki empat baut kunci.

    Bukti foto dalam laporan independen Dewan Keselamatan Transportasi Nasional Amerika (NTSB) menemukan baut hilang dari penutup pintu.

    Hingga saat ini, NTSB belum menemukan bagaimana panel tersebut mempengaruhi pesawat jet yang dioperasikan Alaska Airlines saat pesawat tersebut naik ke ketinggian 16.000 kaki pada 5 Januari.

    Administrasi Penerbangan Federal Amerika melarang terbang 171 pesawat Boeing 737 MAX 9 setelah insiden tersebut, sebagian besar dioperasikan oleh maskapai penerbangan Amerika United dan Alaska Airlines, untuk pemeriksaan.