Negara: Mesir

  • Menanti Sikap Qatar, Bela Hamas atau Patuhi AS?

    Menanti Sikap Qatar, Bela Hamas atau Patuhi AS?

    Jakarta

    Perundingan gencatan senjata Jalur Gaza masih alot. Kantor berita Reuters dan Al Arabiya memberitakan Amerika Serikat (AS) meminta Qatar untuk mengusir Hamas dari wilayah Qatar lantaran Hamas menolak proposal AS.

    “Setelah berulang kali menolak proposal pembebasan sandera, para pemimpin kelompok itu (Hamas-red) seharusnya tidak lagi diterima di ibu kota dari mitra Amerika mana pun,” tegas pejabat senior AS ini dalam pernyataannya pada Jumat (8/11).

    Sedikit mundur ke belakang, sebagaimana dilansir AFP pada 1 November lalu, Hamas menolak proposal gencatan senjata dari Mesir dan Qatar karena sifat gencatan senjata itu hanya pendek dan tidak permanen, juga tidak mencakup penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza. Pemimpin senior Hamas, Taher al-Nunu memperingatkan pada 31 Oktober bahwa pihaknya akan menolak apapun penghentian yang sifatnya sementara.

    Hamas memiliki kantor biro politik di Doha, Qatar, negara kecil di Teluk Arab. Adapun Qatar sendiri bertindak sebagai mediator dalam pembahasan gencatan senjata ini. Selain Qatar, AS dan Mesir juga memainkan peranan penting dalam perundingan.

    Dilansir Reuters dan Al Arabiya, Sabtu (9/11), Perundingan terbaru yang digelar pada pertengahan Oktober lalu kembali gagal menghasilkan kesepakatan, dengan Hamas menolak proposal yang mengatur soal gencatan senjata jangka pendek tersebut.

    Seorang pejabat senior pemerintahan AS, yang enggan disebut namanya, mengatakan bahwa otoritas AS telah mengatakan kepada Qatar jika kehadiran Hamas di Doha tidak lagi dapat diterima usai penolakan terus diberikan kelompok tersebut.

    Menurut pejabat senior AS tersebut, otoritas Qatar telah mengajukan tuntutan itu kepada para pemimpin Hamas sekitar 10 hari lalu.

    Disebutkan juga oleh pejabat senior AS tersebut bahwa Washington telah berkomunikasi dengan Doha untuk membahas penutupan kantor politik Hamas di wilayahnya, dan mengatakan bahwa sekarang adalah waktu yang tepat.

  • Kemerdekaan Palestina dalam pidato Presiden Prabowo

    Kemerdekaan Palestina dalam pidato Presiden Prabowo

    Sejumlah massa dari Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP) membentangkan bendera Indonesia dan Palestina saat mengggelar aksi di depan Kedubes Amerika Serikat di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (6/10/2024). Mereka menuntut dihentikannya genosida terhadap warga Palestina dan dibukanya blokade jalur Gaza secara permanen. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/foc.

    Kemerdekaan Palestina dalam pidato Presiden Prabowo
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 09 November 2024 – 12:31 WIB

    Elshinta.com – Ada ungkapan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober silam yang perlu dimaknai secara tepat; yaitu tentang posisi politik luar negeri Indonesia tentang perlunya “kemerdekaan Palestina.”

    Sebelum berbicara tentang “kemerdekaan Palestina” Presiden mengungkapkan bahwa Indonesia menentang penjajahan karena Indonesia pernah dijajah. Hal itu sejalan dengan Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

    Ungkapan Presiden Prabowo tersebut mendapat sambutan meriah dari ratusan anggota MPR serta kepala negara atau kepala pemerintahan serta utusan khusus dari berbagai negara sahabat yang menghadiri upacara pelantikan Presiden.

    Kemerdekaan Palestina sesungguhnya sudah diproklamirkan oleh pemimpin PLO Yasser Arafat pada 15 November 1988 dalam sidang khusus Dewan Nasional Palestina di Algiers, Algeria. Ketika itu Arafat mendeklarasikan kemerdekaan bangsanya dengan menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota Negara Palestina.

    Sejak Juni 2024, sudah 146 dari 193 negara anggota PBB mengakui kemerdekaan Palestina dan jumlah itu merupakan 75% dari negara-negara anggota PBB. Tiga negara terakhir yang mengakui kemerdekaan Palesina adalah Spanyol, Norwegia, dan Irandia, meskipun Amerika Serikat, Kanada, dan Israel tidak mengakuinya.

    Bukti bahwa Negara Palestina sudah merdeka adalah hadirnya Kedutaan Besar Palestina di 83 dari 146 negara yang telah mengakui kemerdekaan Palestina, termasuk Indonesia—tempat Palestina membuka kedutaan besarnya pada tahun 1990.

    Kalau demikian, mengapa Presiden Prabowo menekankan perlunya “kemerdekaan Palestina”? Jawabnya adalah karena Palestina yang merdeka secara politis tidak sama dengan merdeka secara realitas. Secara realitas Palestina belumlah merdeka, karena masih merasa ditindas dan terancam keamanannya oleh Israel yang terus menduduki Gaza dan menciptakan instabilitas di Tepi Barat.

    Solusi dua negara atau two-state solution yang diinginkan komunitas internasional tak kunjung terjadi. Israel ingin menghapus Hamas dari Palestina dan Hamas ingin menghapus Israel dari peta dunia.

    Pasal 11 Hamas Convention mengamanatkan bahwa seluruh daerah yang kini menjadi wilayah Negara Israel merupakan “tanah wakaf” yang harus dikembalikan kepada Palestina. Artinya, Israel harus keluar dari seluruh wilayah negara itu. Dapat dipahami mengapa ribuan mahasiswa yang berdemonstrasi di berbagai kampus di Amerika meneriakkan slogan “From the river to the sea, Palestine will be free.”

    Pengakuan kemerdekaan Palestina oleh 146 negara dimaksud dipahami sebagai Negara Palestina yang terdiri dari Tepi Barat dan Gaza. Akan tetapi usai pemilihan legislatif pada 2006, pada 2007 Hamas mendirikan pemerintahannya sendiri di Gaza, terpisah dari pemerintahan Palestine Authority (PA) di Tepi Barat yang dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas.

    Sejak 2007 pemerintahan Hamas di Gaza dipimpin secara politik dari Qatar oleh Ismail Haniyeh yang sudah terbunuh pada 31 Juli 2024, sementara pasukan Hamas di Gaza dipimpin oleh Yahya Sinwar yang terbunuh pada 17 Oktober 2024.

    Di PBB, komunitas internasional mengakui PLO sebagai “Non-member Observer” dan sebagai perwakilan rakyat Palestina sejak 1974; kemudian pada 1988 PBB mengakuinya sebagai Otoritas Palestina. Pada 2012 Sidang Umum PBB meningkatkan status Palestina menjadi “Non-member Observer State” atau negara peninjau non-anggota PBB. Dan sejak Juni 2024 sebanyak 146 anggota PBB sudah mengakui Palestina sebagai Negara Palestina yang merdeka secara politis.

    Kenyataan itu mengindikasikan bahwa yang diperjuangkan komunitas internasional saat ini adalah Negara Palestina yang merdeka bukan hanya secara politis, tetapi medeka dalam segala aspeknya, tanpa penindasan, tanpa terancam stabilitasnya, agar dapat hidup berdampingan secara damai dengan Israel.

    Amerika Serikat dan Kanada tidak mengakui kemerdekaan Palestina, meskipun secara politis, karena posisi politik luar negeri mereka adalah bahwa kemerdekaan Palestina harus merupakan hasil perundingan damai secara langsung antara Israel dan Palestina, tetapi bukan karena ada pengakuan dari negara-negara lainnya.

    Justru di titik itulah maka kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat mempunyai arti penting untuk menerobos kebuntuan dimaksud. Prabowo yang dalam bulan ini mengunjungi lima negara sekaligus—yaitu China, Amerika Serikat, Peru, Brasil, dan Inggris—berada pada posisi yang sangat tepat untuk menerobos kebuntuan dimaksud dan mengajukan gagasan baru agar konflik di Asia Barat dapat dihentikan demi mengakhiri penderitaan rakyat Palestina.

    Kunjungan Prabowo ke Gedung Putih, juga kehadirannya dalam KTT APEC di Peru dan KTT kelompok G20 di Brasilia merupakan peluang langka yang perlu dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan damai Indonesia ke komunitas internasional, bahwa sudah terlalu lama rakyat Palestina menderita, dan oleh karena itu maka Palestina harus didukung kemerdekaannya dalam segala bidang.

    Pada 6 November 2024 Presiden Prabowo telah menyampaikan ucapan selamat melalui platform media sosial X kepada Donald Trump yang terpilih sebagai presiden ke-47 Amerika Serikat, dan Prabowo diharapkan menjadi kepala negara asing pertama yang diterima Presiden Terpilih Amerika sebelum Donald Trump dilantik pada 20 Januari 2025.

    Tentu saja Palestina bukanlah prioritas pertama dalam pembicaraan Prabowo dengan Presiden Amerika, sebab Presiden Indonesia akan mendahulukan kepentingan nasional Indonesia. Akan tetapi dalam pertemuannya dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih, juga di KTT APEC dan KTT G20, Prabowo dapat menyisipkan pesan perdamaian Palestina kepada Presiden Amerika yang dianggap paling menentukan untuk menciptakan perdamaian di Asia Barat. Hal yang sama dapat Prabowo sampaikan kepada Presiden Terpilih Donald Trump jika ia sempat menemuinya dalam lawatan ke Amerika.

    Prabowo berada pada posisi tepat untuk menyuarakan perdamaian Palestina kepada penguasa Gedung Putih, sebab kepala negara Indonesia dapat berbicara sebagai Presiden dari negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, sebagai negara pendiri Gerakan Non-Blok, sebagai negara anggota G20 dan APEC, sebagai ekonomi terbesar ke-16 di dunia, sebagai negara terbesar di ASEAN, sebagai negara terbesar dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI), sebagai negara tempat ratusan perusahaan Amerika beroperasi dan menimba keuntungan ratusan miliar dolar sejak 1969, dan juga sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia yang peduli terhadap penderitaan rakyat Palestina.

    Sebagai kepala negara anggota OKI yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, perjuangan Prabowo untuk menciptakan kemerdekaan sejati bagi Palestina tidak dilakukannya sendirian. Di Malaysia ada sahabatnya yaitu Perdana Menteri Anwar Ibrahim—seorang pejuang kemerdekaan Palestina yang sangat gigih dan vokal dalam berbagai forum internasional—yang juga dapat diandalkan perannya untuk mengatasi konflik di Asia Barat.

    Kombinasi kapasitas, peran, dan pengaruh internasional Prabowo Subianto dan Anwar Ibrahim dapat menciptakan konsep solusi alternatif terhadap upaya komunitas internasional, khususnya terhadap langkah-langkah diplomatik Presiden Donald Trump yang diperkirakan akan kembali menggulirkan upaya perdamaian Palestina melalui perluasan Abraham Accords.

    Sejak 2020 sudah empat negara Arab yang menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan Israel melalui Abraham Accords yaitu Uni Arab Emirat, Moroko, Bahrain, dan Sudan. Ini terjadi semasa pemerintahan Donald Trump sebagai presiden ke-45 Amerika Serikat.

    Mesir lebih dahulu menormalisasi hubungannya dengan Israel melalui perjanjian Camp David pada 17 September 1978, disusul penandatanganan perjanjian damai pada 26 Maret 1979, meskipun oleh karena itu maka Presiden Anwar Sadat terbunuh pada 6 Oktober 1981. Kemudian Yordania menandatangani pakta perdamaian dengan Israel pada 26 Oktober 1994 menyusul penandatanganan Washington Declaration pada 25 Juli 1994.

    Indonesia tidak mengakui eksistensi Israel selama Palestina belum merdeka secara total. Menyusul Konferensi Madrid tentang kemerdekaan Palestina pada 1991, pada tahun 1992 Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas ditanya Menlu Israel Shimon Perez apakah Indonesia akan membuka hubungan dengan Israel.

    Alatas secara diplomatis katakan bahwa Indonesia akan “melihat apakah ada kemajuan” dalam negosiasi perdamaian Arab-Israel, dan akan “berpikir ke arah itu apabila semua negara Arab sudah menormalisasi hubungannya dengan Israel.” Faktanya saat ini, dari 22 negara anggota Liga Arab, baru enam negara yang menormalisasi hubungan dengan Israel.

    Dalam 10 tahun terakhir ini pun posisi politik luar negeri Indonesia terhadap konflik di Asia Barat masih seperti yang dulu. Meskipun demikian, demi menegakkan hak-hak asasi manusia dan keadilan, kehadiran Presiden Prabowo di KTT APEC dan KTT G20 adalah momentum penting yang dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi sesama negara anggota APEC dan G20 untuk mengambil langkah-langkah konkret guna menciptakan perdamaian di Asia Barat.

    Indonesia sudah berpengalaman menggulirkan JIM I dan JIM II yang menjadi landasan diadakannya Paris International Conference on Cambodia pada tanggal 1 – 23 Oktober 1991 sehingga Asia Tenggara menjadi kawasan damai saat ini dan ASEAN melebar menjadi 10 negara anggota. Pengalaman yang sama dapat dijadikan referensi dalam perjuangan Presiden Prabowo menggulirkan upaya internasional untuk menciptakan perdamaian di Asia Barat—tentu dengan melibatkan semua negara besar yang berkepentingan.

    Sumber : Antara

  • Proposal Pembebasan Sandera Ditolak, AS Minta Qatar Usir Hamas

    Proposal Pembebasan Sandera Ditolak, AS Minta Qatar Usir Hamas

    Doha

    Amerika Serikat (AS) meminta Qatar untuk mengusir kelompok Hamas, yang memiliki kantor biro politik di Doha, dari wilayahnya setelah kelompok itu menolak proposal terbaru soal kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera di Jalur Gaza.

    Qatar yang merupakan negara kecil di Teluk Arab, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Sabtu (9/11/2024), memainkan peran utama bersama AS dan Mesir dalam rentetan perundingan untuk mewujudkan gencatan senjata di Jalur Gaza, yang sejauh ini belum membuahkan hasil.

    Perundingan terbaru yang digelar pada pertengahan Oktober lalu kembali gagal menghasilkan kesepakatan, dengan Hamas menolak proposal yang mengatur soal gencatan senjata jangka pendek tersebut.

    Seorang pejabat senior pemerintahan AS, yang enggan disebut namanya, mengatakan bahwa otoritas AS telah mengatakan kepada Qatar jika kehadiran Hamas di Doha tidak lagi dapat diterima usai penolakan terus diberikan kelompok tersebut.

    “Setelah berulang kali menolak proposal pembebasan sandera, para pemimpin kelompok itu (Hamas-red) seharusnya tidak lagi diterima di ibu kota dari mitra Amerika mana pun,” tegas pejabat senior AS ini dalam pernyataannya pada Jumat (8/11).

    “Kami sudah memperjelas hal tersebut kepada Qatar menyusul penolakan Hamas beberapa minggu lalu terhadap proposal pembebasan sandera lainnya,” ucapnya.

    Menurut pejabat senior AS tersebut, otoritas Qatar telah mengajukan tuntutan itu kepada para pemimpin Hamas sekitar 10 hari lalu.

  • Gelar Talkshow di Kairo, BNPT Ajak WNI Waspadai Ideologi Kekerasan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        9 November 2024

    Gelar Talkshow di Kairo, BNPT Ajak WNI Waspadai Ideologi Kekerasan Nasional 9 November 2024

    Gelar Talkshow di Kairo, BNPT Ajak WNI Waspadai Ideologi Kekerasan
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Badan Nasional Penanggulangan
    Terorisme
    (
    BNPT
    ) mengingatkan warga negara Indonesia (
    WNI
    ) yang bermukim di
    Kairo
    untuk mewaspadai ideologi kekerasan dengan memegang teguh nilai Pancasila.
    Hal tersebut disampaikan dalam acara Talkshow bertajuk “Diseminasi Perlindungan WNI di Luar Negeri dari Tindak Pidana Terorisme” di Auditorium Markaz Syekh Zayed, Kairo,
    Mesir
    , Sabtu (2/11/2024).
    Direktur Deradikalisasi Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) Akhmad Nurwakhid mengatakan bahwa Pancasila merupakan kunci utama untuk melindungi diri dari ideologi kekerasan.
    “Pancasila memang bukan agama dan tidak untuk menggantikan agama, tetapi Pancasila adalah dasar dan ideologi negara pemersatu bangsa Indonesia yang digali dari nilai luhur agama dan budaya Nusantara untuk melindungi diri dari ideologi kekerasan,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).
    Penyebaran ideologi kekerasan, lanjut dia, telah menjalar ke seluruh lapisan masyarakat dari berbagai latar belakang.
    “Waspadai ideologi kekerasan, penyebarannya telah masuk ke segala lapisan masyarakat, baik dari segi profesi, latar belakang, pendidikan, hingga suku bangsa,” lanjutnya.
    Sementara itu, Inspektur BNPT Catur Iman Pratignyo mengatakan bahwa melawan paham
    terorisme
    merupakan salah satu jalan untuk mencapai peradaban yang lebih baik.
    “Melawan teroris adalah menyelamatkan peradaban,” ungkapnya.
    Sementara itu, Wakil Duta Besar Indonesia untuk Mesir di Kairo Zaim A Nasution menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bermanfaat dalam upaya pencegahan terorisme di Mesir bagi pelajar Indonesia yang mayoritas tergabung dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dengan anggota sebanyak 15.000 orang.
    “Kegiatan ini sangat bermanfaat dalam upaya pencegahan terorisme terhadap WNI yang ada di
    kairo
    yang sebagian besarnya adalah para pelajar,” ucapnya.
    Perlu diketahui, dalam acara tersebut, Direktur Perangkat Hukum Internasional (PHI) Imam Subekti turut menyampaikan beragam strategi pencegahan terorisme yang dapat dilakukan WNI di Kairo.
     
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Misi Mulia Atlet Mobile Legends Women Indonesia di IESF 2024

    Misi Mulia Atlet Mobile Legends Women Indonesia di IESF 2024

    Jakarta

    IESF World Esports Championship (WEC) 2024 siap digelar. Para atlet esports Indonesia yang akan tampil di kompetisi ini, punya misi mulai mengharumkan nama bangsa.

    Seperti yang dikatakan oleh salah satu atlet timnas Mobile Legends Women, Vivi Indrawaty alias Vivian, dia ingin mengibarkan Bendera Merah Putih di setiap kejuaraan skala internasional.

    “Fokus kita menang aja buat mengibarkan Bendera Merah Putih di negara-negara orang, dan pingin menunjukkan juga ke seluruh dunia kalau atlet MLBB women itu lahirnya di Indonesia,” ujar Vivian kepada detikINET usai acara Pelepasan Timnas Esports Indonesia Menuju 16th IESF World Esports Championships 2024 di Kemenpora, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

    Untuk bisa mewujudkan keinginannya itu, ia dan rekan satu timnya tidak akan menganggap enteng lawan-lawannya. Dirinya menyampaikan, akan menaruh hormat ke setiap negara dan memandang mereka semua punya gameplay yang bagus.

    Menurutnya, kalau sampai lengah atau kesandung karena terlalu meremehkan, bisa dimanfaatkan oleh lawan dan menjadi celah untuk mengalahkan Indonesia. Oleh sebab itu Vivian dan kawan-kawan mengklaim semua lawannya jago.

    “Jadi kita akan main lebih disiplin dan memberikan pressure ke mereka,” ucap Vivian.

    Hal ini harus mereka lakukan, karena berkaca dari kekalahan Vivian dan timnya bernama Team Vitality di Esports World Cup (EWC) 2024 di Riyadh, Arab Saudi. Walaupun membawa nama tim, tapi roster di dalamnya serupa dengan timnas Mobile Legends Women di IESF 2024 saat ini. Ketika itu mereka mengalami kekalahan dan menjadi pukulan telak, hingga harus ganti pelatih.

    Berbekal kekalahan itulah Vivian cs meningkatkan kualitas permainannya. Sekarang mereka sangat yakin bisa menjadi juara dan raih medali emas.

    “Karena kekalahan EWC kemarin pun kita sangat-sangat try hard, memperluas pool hero, terus bener-bener improvement, karena kita sempat tanding juga lawan Filipina dan gamenya itu mulus. Jadi menurut aku, ketika game itu berjalan dengan mulus dan terlihat effortless, itu berarti kita sudah mendapatkan achievement terbaik,” jelas Vivian.

    Meski sudah melakukan peningkatan performa besar-besaran, ia tak lupa untuk mengingatkan diri sendiri dan teman-temannya untuk tetap fokus dan jangan terlena. Vivian selalu menekankan supaya timnya fokus main bagus.

    “Jadi cuma ya balik lagi, kita jangan syndrome kan, kita tetap fokus sama diri kita, main yang bagus,” pungkasnya.

    Tambahan informasi, IESF 2024 akan digelar dari 11-19 November 2024 di SEF Arena, Riyadh, Arab Saudi. Indonesia berpartisipasi di tiga nomor pertandingan, yakni Mobile Legends, Mobile Legends Women, dan PUBG Mobile.

    Berikut para atlet esports Indonesia di nomor pertandingan Mobile Legends Women IESF 2024:

    Viorelle Valencia Chen alias VivalVenny Lim alias FumiVivi Indrawaty alias VivianCindy Laurent Siswanto alias CinnyMichelle Denise Siswanto alias ChelJadwal WEC IESF 2024 Mobile Legends Women

    Nomor pertandingan Mobile Legends Women dimulai dari babak grup. Indonesia tergabung di grup 1 yang berisikan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, Guatemala, dan Mesir.

    16 November 2024

    Indonesia Vs Uzbekistan – 16.00 WIBIndonesia Vs Guatemala – 17.00 WIB

    17 November 2024

    Indonesia Vs Arab Saudi – 16.00 WIBIndonesia Vs Uni Emirat Arab – 17.00 WIBIndonesia Vs Mesir – 18.00 WIB

    Kemudian tiga tim teratas di masing-masing grup berhak melaju ke playoff. Juara dan runner-up grup masuk ke upper bracket, dan tim di posisi ketiga mengisi tempat di lower bracket. Acaranya diselenggarakan pada 18-19 November 2024.

    (hps/fay)

  • 6 Update Perang Arab! Irak Serang Israel-Presiden AS Pilihan Netanyahu

    6 Update Perang Arab! Irak Serang Israel-Presiden AS Pilihan Netanyahu

    Jakarta, CNBC Indonesia – Situasi masih terus memanas di Timur Tengah. Hal ini dipicu serangan Israel ke wilayah Gaza, Palestina, yang akhirnya pekan ini secara besar-besaran meluas ke wilayah Lebanon dan sejumlah negara lainnya.

    Berikut perkembangan terbarunya sebagaimana dikutip dari sejumlah sumber oleh CNBC Indonesia, Selasa (5/11/2024):

    1. Negara Arab Ini Marah Besar

    Pemerintah Suriah buka suara terkait serangan Israel di wilayah ibukotanya, Damaskus, pada hari Senin kemarin. Pernyataan resmi negara tersebut disampaikan langsung oleh Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriatnya, Selasa (5/11/2024).

    Dalam pernyataan tersebut, Suriah mengutuk serangan terbaru tersebut dengan menyebut bahwa serangan Tel Aviv ditujukan untuk wilayah yang dipenuhi oleh warga sipil. Damaskus mengatakan serangan itu kriminal dan mendesak anggota PBB untuk mengambil tindakan cepat untuk menindak Israel.

    “Republik Arab Suriah mengutuk agresi yang dilancarkan oleh entitas Zionis,” kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan dikutip Al Jazeera.

    “Suriah menyerukan kepada negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengambil tindakan segera dan langkah-langkah tegas untuk menghentikan agresi Israel dan meminta pertanggungjawaban para pelaku atas kejahatan mereka.”

    Menurut laporan, jet tempur Israel melancarkan tiga serangan di wilayah Sayyidah Zaynab, yang terletak sekitar 10 km (6 mil) di selatan Damaskus. Serangan pertama menghantam persimpangan Kaou Sudan dekat Sayyidah Zaynab, yang dipenuhi orang-orang terlantar yang melarikan diri dari serangan Israel di Lebanon.

    Serangan kedua terjadi di sekitar sebuah hotel, yang terletak di tenggara Sayyidah Zaynab. Serangan ketiga menargetkan rumah-rumah pertanian di daerah tersebut.

    Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) yang berbasis di Inggris mengatakan dua anggota gerakan Hizbullah Lebanon dilaporkan tewas dan lima lainnya luka parah dalam serangan udara Israel di sebuah situs pertanian di daerah tersebut.

    2. Israel Tangkap Ajudan Netanyahu

    Pengadilan Israel mengatakan kebocoran informasi yang dilakukan oleh ajudan di kantor Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu kemungkinan telah merusak kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera.

    Pengadilan di kota Rishon LeZion pada Minggu (3/11/2024) malam mengatakan empat orang sedang diselidiki karena memberikan berita kepada surat kabar. Mereka juga telah ditangkap terkait dengan penyelidikan bersama oleh polisi, dinas keamanan internal, dan tentara Israel.

    Tersangka utama bernama Eliezer Feldstein, yang menurut media Israel dipekerjakan sebagai juru bicara dan penasihat media di kantor PM Netanyahu tak lama setelah serangan Hamas pada Oktober 2023 di Israel. Tiga orang lainnya yang akan ditangkap adalah anggota lembaga keamanan.

    Para tersangka diduga terlibat dalam pembocoran dokumen strategi Hamas yang ditemukan oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di Gaza. Mereka memanipulasi atau mengedit materi tersebut agar tampak seolah-olah pimpinan kelompok militan Palestina tersebut berencana untuk memperpanjang perundingan selama mungkin, serta menyelundupkan sandera ke Mesir.

    “Perintah bungkam sebagian masih berlaku, tetapi kasus tersebut melibatkan pelanggaran keamanan nasional yang disebabkan oleh penyediaan informasi rahasia yang melanggar hukum yang merugikan pencapaian tujuan perang Israel,” kata pengadilan pada Jumat, seperti dikutip The Guardian.

    Laporan yang tampaknya berdasarkan dokumen yang direkayasa tersebut muncul di media Inggris Jewish Chronicle dan tabloid Jerman Bild pada bulan September, yang menyebabkan IDF meluncurkan penyelidikan. Jewish Chronicle kemudian mencabut berita tersebut dan memecat jurnalis yang menulisnya.

    Para pengkritik Netanyahu mengatakan artikel tersebut muncul pada saat ia menghadapi kritik baru atas penanganannya terhadap perundingan setelah enam sandera yang tewas ditemukan di sebuah terowongan di Rafah.

    Laporan tersebut juga tampaknya telah memperkuat tuntutan baru Netanyahu dalam perundingan tersebut setelah kerangka kerja bersyarat telah dicapai, bahwa pasukan Israel tetap berada di perbatasan Gaza-Mesir. Tuntutan tersebut ditolak oleh Hamas, dan perundingan pun gagal.

    3. Irak Serang Israel

    Perlawanan Islam Irak mengaku bertanggung jawab atas serangan pesawat nirawak di Israel Selatan. Kelompok bersenjata itu menyebut bahwa pihaknya bertanggung jawab atas serangan pesawat nirawak terhadap ‘target vital’ di Israel Selatan.

    “Para pejuang kami telah melakukan serangan pesawat nirawak terhadap target vital di selatan Israel, dan itu adalah serangan keenam hari ini,” ungkapnya.

    4. Israel Perluas Penjajahan di Tepi Barat

    Sumber-sumber mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pasukan Israel menyerbu kota Tulkarem di Tepi Barat yang diduduki serta Silwan di Yerusalem Timur.

    Sebelumnya, Hamas telah menyerukan warga Palestina untuk menghadapi serangan pasukan Israel di Tepi Barat yang diduduki.

    “Kami menyerukan kepada massa di Tepi Barat untuk lebih banyak perlawanan, keteguhan hati, dan konfrontasi berkelanjutan dengan pendudukan dan pemukim di semua provinsi,” katanya dalam sebuah pernyataan.

    5. Keluarga Sandera Israel blokir Jalan Tol

    Video yang dibagikan di X menunjukkan protes yang diadakan di Jalan Raya Ayalon di Tel Aviv. Protes itu diselenggarakan oleh keluarga tawanan yang ditahan di Gaza. Disebutkan mereka menuntut kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas agar segera dilakukan.

    Rekaman tersebut juga menunjukkan para pengunjuk rasa menduduki wilayah di dekat Jalan Yitzhak Sadeh. Mereka juga memegang spanduk yang menuduh Netanyahu mencoba menggagalkan kesepakatan pertukaran tahanan.

    6. Presiden AS ‘Pilihan’ Netanyahu

    Amerika Serikat (AS) akan mengadakan pemilihan presiden (Pilpres) pada Selasa, (5/11/2024). Kontestasi ini akan mempertemukan Donald Trump dan Kamala Harris.

    Dari perspektif Israel, PM Netanyahu secara luas diyakini condong ke arah kemenangan Trump.

    Netanyahu dan Trump memiliki hubungan yang baik selama masa jabatan pertama mantan presiden AS tersebut. Pada tahun 2019, di Dewan Israel-Amerika, Trump mengatakan: “Negara Yahudi tidak pernah memiliki teman yang lebih baik di Gedung Putih daripada presiden Anda.”

    Perasaan itu saling menguntungkan. Netanyahu, dalam sebuah pernyataan pada tahun 2020, mengatakan bahwa Trump adalah “teman terbaik yang pernah dimiliki Israel di Gedung Putih”.

    Namun, hubungan antara Trump dan Netanyahu memburuk setelah Biden terpilih. Ketika Biden dilantik, Netanyahu mengucapkan selamat kepadanya. Trump mengatakan bahwa ia merasa dikhianati oleh hal ini.

    Meski begitu, Netanyahu telah berusaha untuk menghidupkan kembali ikatan lama. Selama kunjungan ke AS pada bulan Juli tahun ini, Netanyahu mengunjungi Trump di kediamannya di Mar-a-Lago, Florida.

    (sef/sef)

  • PKS dukung gerakan global untuk keluarkan Israel dari keanggotaan PBB

    PKS dukung gerakan global untuk keluarkan Israel dari keanggotaan PBB

    Sudah saatnya dunia bertindak keras dan tegas dengan mengucilkan Israel dari komunitas internasional.Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini mendukung penuh gerakan global yang mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan Israel dari keanggotaan PBB.

    Petisi itu muncul memperkuat pelapor khusus PBB untuk kondisi HAM di Palestina, Francesca Albanese, yang mengusulkan agar Majelis Umum PBB menangguhkan keanggotaan Israel hingga mereka berhenti melanggar hukum internasional.

    “Israel telah melanggar berbagai hukum internasional, hukum humaniter, dan berbagai resolusi PBB. Mahkamah Internasional (ICJ) juga telah dengan tegas memutuskan bahwa pendudukannya di tanah Palestina adalah ilegal dan harus diakhiri. Akan tetapi, Israel tidak mengindahkan sama sekali, bahkan melawan putusan tersebut,” kata Jazuli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Ia menyebut Israel terbukti melakukan genosida. Bahkan, para pejabatnya telah diputuskan bersalah oleh Jaksa Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sebagai penjahat perang dan perintah penangkapan atas Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dan para pejabat Israel.

    Atas semua tindakan yang menentang hukum internasional dan pelanggaran atas Piagam PBB tersebut Israel tidak pantas duduk sejajar dengan anggota PBB lain. Oleh karena itu, PBB selayaknya mengeluarkan Israel dari keanggotaannya.

    “Yang lebih parah, Israel dengan sengaja menyerang markas Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon. Israel menyerang dan menutup markas UNRWA yang merupakan badan resmi PBB di perbatasan Mesir dan Palestina,” ujar Jazuli.

    Atas tindakannya tersebut, lanjut anggota Komisi I DPR itu, Israel tidak saja melanggar hukum internasional dan piagam PBB, tetapi jelas-jelas menyerang personel dan badan PBB sehingga menimbulkan korban jiwa.

    “Apa yang dilakukan Israel tidak bisa lagi ditoleransi dan di luar batas-batas kemanusiaan. Wajar jika kemudian muncul gerakan global dari para ahli hukum, para profesor dan akademisi, serta aktivis di seluruh dunia yang mendesak Israel diusir keluar dari PBB,” kata dia.

    Untuk itu, dia meminta pemerintah Indonesia untuk ikut serta secara aktif menggalang koalisi negara-negara anggota PBB agar Majelis Umum PBB menggelar pemungutan suara untuk mengeluarkan Israel dari keanggotaan PBB.

    “Sudah saatnya dunia bertindak keras dan tegas dengan mengucilkan Israel dari komunitas internasional sehingga agresor ini menghentikan perbuatan biadabnya terhadap rakyat Palestina,” ujar Jazuli.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ketum GP Ansor Sambut Delegasi Humanitarian Islam: Selamat Datang di Rumah Toleransi

    Ketum GP Ansor Sambut Delegasi Humanitarian Islam: Selamat Datang di Rumah Toleransi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (PP GP Ansor) menerima kunjungan delegasi Konferensi Internasional Humanitarian Islam yang akan digelar oleh PBNU di Universitas Indonesia pada 4-9 November 2024.

    Para delegasi tersebut terdiri dari 17 akademisi yang pernah atau cukup lama melakukan penelitian di Indonesia. Mereka diterima oleh Ketua Umum PP GP Ansor H Addin Jauharudin beserta jajarannya di Rumah Toleransi, Gedung GP Ansor, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

    “Selamat datang di Gedung GP Ansor. Semoga kunjungan kali ini berkesan, karena ini Rumah Toleransi, bukan hanya rumah GP Ansor tetapi rumah semua suku, etnis, dan rumah anak-anak muda dari seluruh dunia,” kata Addin. 

    Menurut Addin, GP Ansor hari ini menghadapi tugas yang cukup berat perihal menjaga dan mempromosikan perdamaian di dunia yang tidak baik-baik saja. 

    “Selama 4 bulan terakhir, kami berjibaku, selain membangun SDM, kami mengunjungi Paus Fransiskus di Vatikan dan Grand Syaikh Al Azhar di Mesir,” terang Addin.  

    “Kami bersama enam pemimpin agama se-Indonesia, berjuang membawa misi dan mempromosikan Dokumen Abu Dhabi terutama di kalangan anak muda,” lanjutnya. 

    Setelah kunjungan dan penandatangan Dokumen Vatikan, Paus Fransiskus menitipkan pesan khusus kepada GP Ansor untuk membangun sekretariat agama di wilayah Asia Pasifik. 

    Holland C Taylor, salah satu delegasi menyebut GP Ansor sebagai inisiator awal terbentuknya gerakan Humanitarian Islam. 

    “Rumah Toleransi ini merupakan rahim yang melahirkan gerakan Humanitarian Islam, melalui kerja-kerja intelektual yang tak kenal lelah, GP Ansor adalah garda terdepan dalam mengarusutamakan perdamaian di Indonesia,” katanya. 

    Sehubungan dengan hal ini,  Addin menilai dalam kerja perdamaian GP Ansor tidak ingin berjalan sendirian. Ia mengharap terbangunnya jalinan kerja sama yang solid untuk berjuang mempromosikan perdamaian di dunia.

    “Kami dengan tangan terbuka dan rendah hati membuka kerja sama lebih dalam untuk menggali kekayaan bangsa ini, agar Indonesia dengan Pancasila bisa menjadi jawaban atas kemelut yang terjadi di dunia,” kata Addin.

  • Jadwal WEC IESF 2024 Mobile Legends, Mulai 12 November 2024

    Jadwal WEC IESF 2024 Mobile Legends, Mulai 12 November 2024

    Jakarta

    Turneman IESF World Esports Championship (WEC) 2024 nomor pertandingan Mobile Legends dan Mobile Legends Women akan segera diselenggarakan. Berikut jadwal main timnas Indonesia.

    Pertandingannya akan digelar di SEF Arena, Riyadh, Arab Saudi. Dalam upaya meraih gelar juara, Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) telah menunjuk sejumlah pemain, untuk tampil di piala dunia esports besutan IESF ini.

    Berikut nama-nama atlet timnas esports Indonesia yang akan bertanding di IESF 2024 Mobile Legends:

    Muhammad Reza Kurniawan alias RezzzAlbert Neilsen Iskandar alias AlbertttCalvin Winata alias CWNicky Fernando Pontonuwu alias KiboyGilang alias Sanz

    Sementara para pemain yang mewakili Indonesia di Mobile Legends Women adalah sebagai berikut:

    Viorelle Valencia Chen alias VivalVenny Lim alias Fumi EkoVivi Indrawaty alias VivianCindy Laurent Siswanto alias CinnyMichelle Denise Siswanto alias ChelJadwal WEC IESF 2024 Mobile Legends

    Untuk jadwal IESF 2024 Mobile Legends dilaksanakan pada hari yang berbeda. Pertama-tama, keseruan kompetisi ini dibuka oleh nomor pertandingan Mobile Legends, yang dimulai dari babak grup pada 12 November 2024.

    Di sini Indonesia akan melawan Guam. Setelah itu, apabila meraih kemenangan, mereka akan bertemu dengan Arab Saudi atau Mesir, sebagaimana dirangkum detikINET dari situs IESF, Senin (4/11/2024).

    12 November 2024

    Match 1: Indonesia Vs Guam – 21.00 WIBMatch 2: Arab Saudi Vs Mesir – 21.00 WIB

    13 November 2024

    Match 3: Pemenang match 1 Vs pemenang match 2 – 01.00 WIBMatch 4: Tim yang kalah di match 1 Vs Tim yang kalah di match 2 – 21.00 WIBMatch 5: Pemenang match 4 Vs tim yang kalah di match 3 – 23.00 WIB

    Skema pertandingan yang diusung ialah best of 3 (Bo3). Jadi setiap tim harus bisa mengamankan dua game duluan, bila ingin melaju ke laga selanjutnya.

    Setelah babak grup selesai, kompetisinya berlanjut ke playoff pada 14-15 November 2024. Seluruh laga di putaran pertama babak playoff digelar pada pukul 16.00 WIB. Sementara putaran kedua dilaksanakan pukul 18.00 WIB dan 20.00 WIB. Lalu grand final mulai pukul 18.00 WIB, dan perebutan juara tiga pukul 16.00 WIB.

    Jadwal WEC IESF 2024 Mobile Legends Women

    Serupa dengan nomor pertandingan Mobile Legends, yang mana ajang bergengsi ini dimulai dari babak grup. Indonesia tergabung di grup 1 yang berisikan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, Guatemala, dan Mesir.

    16 November 2024

    Indonesia Vs Uzbekistan – 16.00 WIBIndonesia Vs Guatemala – 17.00 WIB

    17 November 2024

    Indonesia Vs Arab Saudi – 16.00 WIBIndonesia Vs Uni Emirat Arab – 17.00 WIBIndonesia Vs Mesir – 18.00 WIB

    Kemudian tiga tim teratas di masing-masing grup berhak melaju ke playoff. Juara dan runner-up grup masuk ke upper bracket, dan tim di posisi ketiga mengisi tempat di lower bracket. Acaranya diselenggarakan pada 18-19 November 2024.

    (hps/fay)

  • 10
                    
                        Kenapa Negara Arab Tidak Membantu Palestina atau Bersatu Melawan Israel?
                        Internasional

    10 Kenapa Negara Arab Tidak Membantu Palestina atau Bersatu Melawan Israel? Internasional

    Kenapa Negara Arab Tidak Membantu Palestina atau Bersatu Melawan Israel?
    Tim Redaksi
    GAZA, KOMPAS.com
    – “Di mana orang-orang Arab?! Di mana orang-orang Arab?!”
    Pertanyaan itu dilontarkan seseorang yang muncul dari puing-puing seraya menggendong anak-anak yang sudah meninggal. Dia berteriak tanpa daya ke arah kamera yang menyorotnya.
    Pertanyaan ini terus diulang oleh warga Gaza yang keheranan mengapa orang-orang di negara kawasan Arab tidak melindungi mereka dari pengeboman Israel.
    Setelah serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 menewaskan 1.200 warga Israel terbunuh dan 250 orang lainnya diculik, semua mata langsung tertuju pada Timur Tengah.
    Seberapa jauh pembalasan yang akan dilakukan Israel? Bagaimana penduduk dan pemerintah Arab menanggapi guncangan kemanusiaan yang terjadi di wilayah tersebut?
    Pertanyaan pertama masih belum terjawab: Pengeboman Israel telah menghancurkan Jalur Gaza, merenggut nyawa lebih dari 42.500 warga Palestina, tetapi belum ada titik terang.
    Yang kedua adalah benar: Jika ada orang yang mengharapkan adanya protes besar di ibu kota utama dunia Arab, mereka akan kecewa.
    Adapun pemerintah negara-negara itu, “tanggapannya suam-suam kuku atau tidak sama sekali,” menurut Walid Kazziha, profesor ilmu politik di American University in Cairo (AUC), kepada
    BBC Mundo
    .
    Di luar kritik retoris terhadap Israel atau peran mediasi yang diadopsi oleh pemerintah seperti Qatar atau Mesir yang “murni sebagai perantara dan tidak mendukung Palestina,” kata Kazziha, tak satu pun negara-negara Arab memutuskan hubungan dengan Israel atau melakukan tindakan diplomatik dan tekanan ekonomi apa pun untuk mengakhiri perang.
    Mengapa perjuangan Palestina kehilangan relevansinya di antara pemerintah-pemerintah Arab di wilayah ini? Seperti hampir semua hal di Timur Tengah, jawabannya cukup rumit.
    Wilayah Timur Tengah tidak pernah benar-benar menjadi blok yang utuh dan homogen.
    Sepanjang sejarah, masyarakat Arab telah berbagi rasa identitas, bahasa, dan sebagian besar agama, serta kekhawatiran yang timbul dari pengaruh kolonial Eropa di wilayah tersebut.
    Namun, kepentingan pemerintah mereka terkadang berseberangan.
    Hubungan antara Palestina dan negara-negara Arab juga tidak mudah, terutama dengan negara-negara yang menerima sejumlah besar pengungsi setelah proklamasi Negara Israel pada 1948.
    Namun, perjuangan Palestina juga merupakan faktor pemersatu negara-negara Arab selama beberapa dekade.
    Selama periode ini, negara Israel dipandang “sebagai perpanjangan tangan dari kekuatan kolonial sebelumnya, yang telah menarik diri dari Timur Tengah,” menurut profesor kebijakan publik di Institut Pascasarjana Doha, Tamer Qarmout.
    “Israel sengaja ditempatkan di sana sebagai agen untuk melindungi kepentingan mereka, yang sebelumnya merupakan kepentingan Inggris dan Perancis, dan sekarang kepentingan Amerika Serikat,” ujar Tamer Qarmout kepada
    BBC Mundo
    .
    Perang yang dilancarkan terhadap Israel di masa lalu oleh negara-negara seperti Mesir, Suriah, dan Yordania tidak hanya untuk membela kepentingan nasional mereka, tetapi juga kepentingan Palestina, kata para analis.
    Namun, perang tersebut kini telah berlalu. Mesir dan Yordania telah menandatangani perjanjian damai dengan Israel beberapa dekade yang lalu.
    Maroko, Uni Emirat Arab dan Bahrain telah menormalisasi hubungan dengan Israel—negara yang hingga beberapa tahun lalu merupakan negara paria di wilayah tersebut.
    Bahkan Arab Saudi pun hampir melakukan hal yang sama sebelum 7 Oktober dan serangan Hamas.
    Bagi Dov Waxman, direktur Y&S Nazarian Center for Israel Studies di University of California, sejak awal konflik hingga hari ini, selama beberapa dekade terakhir, “masing-masing negara Arab mengikuti kepentingannya sendiri”.
    “Mereka berbicara tentang mendukung Palestina dan solidaritas, dan bukan berarti perasaan itu tidak tulus, tetapi pada akhirnya mereka mengikuti kepentingan nasional mereka.”
    “Ada banyak simpati terhadap bencana kemanusiaan yang dihadapi warga Gaza, dan mereka ingin pemerintah mereka berbuat lebih banyak. Mereka ingin hubungan diplomatik diputus. Mereka ingin para duta besar diusir, setidaknya ada tanggapan semacam itu,” ujar Fakhro.
    Namun, hal ini tidak terjadi.
    Menurut Imad K. Harb, direktur Riset dan Analisis di lembaga riset Arab Center di Washington, DC, “Pemerintah Arab telah lama meninggalkan Palestina.”
    Bagi Tamer Qarmout, ada sebuah titik balik yang telah mengubah seluruh dinamika di kawasan ini: pemberontakan rakyat yang mengguncang Timur Tengah dan Afrika Utara antara tahun 2010 dan 2012, yang dikenal dengan sebutan Kebangkitan Arab
    (Arab Spring).
    “Sejak saat itu, gelombang telah berubah sepenuhnya dan kegagalan pemberontakan ini telah membuat kawasan ini berada dalam ketidakpastian: banyak negara yang masih terbenam dalam konflik sipil, seperti Yaman, Suriah, atau Irak,” kata profesor dari universitas di Qatar ini.
    “Dua negara terakhir, yang merupakan negara sentral dan kuat dengan ide-ide politik yang dapat menantang AS, telah lenyap.”
    Di tengah keadaan krisis permamen ini, kendati bersimpati kepada Palestina, masyarakat Arab “merasa tak berdaya”, menurut Qarmout.
    “Mereka sendiri hidup di bawah tirani, otokrasi, dan kediktatoran. Dunia Arab berada dalam kondisi yang menyedihkan, orang-orang tidak memiliki kebebasan atau kemampuan dan aspirasi untuk hidup bermartabat,” kecam Qarmout.
    Meski begitu, respons sosial jauh lebih kuat daripada respons pemerintah, meskipun hal ini berkembang terutama di media sosial.
    Sejak
    Arab Spring
    , jalan-jalan di banyak negara di kawasan ini, seperti Mesir, menjadi terlarang bagi aktivisme.
    Jika dulu pemerintah otoriter mengizinkan masyarakat untuk melampiaskan rasa frustasi mereka dalam aksi demonstrasi membela Palestina, kini mereka khawatir protes semacam itu akan berujung pada hal yang lebih besar.
    Namun, itu bukan satu-satunya hal yang berubah dalam tahun-tahun penuh gejolak ini, ketika jutaan orang Arab turun ke jalan di negara-negara seperti Tunisia, Mesir, Libya, Suriah, Bahrain, dan Maroko untuk menuntut demokrasi dan hak-hak sosial.

    Arab Spring
    benar-benar merupakan guncangan dan mengubah dinamika dan prioritas banyak negara,” kata Qarmout.
    “Beberapa rezim lama tidak ada lagi dan yang lainnya berpikir bahwa mereka akan tertinggal, sehingga mereka panik, melihat ke kiri dan ke kanan dan mencari perlindungan.”
    “Banyak yang percaya pada gagasan yang dijual oleh Amerika Serikat bahwa Israel, sekutunya di kawasan itu, dapat melindungi mereka,” ujarnya.
    Perjanjian itu menjadi kesepakatan hubungan Barhain dan Uni Emirat Arab dengan Israel—perjanjian ini kemudian diikuti oleh Maroko dan Sudan.
    Lalu, dampak perjanjian ini kemudian datang. Washington, misalnya, mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat, yang membuat referendum penentuan nasib sendiri menjadi tidak mungkin.
    “Ketika kita melihat hubungan yang telah dibangun oleh negara-negara ini dengan Israel, kita melihat bahwa pada dasarnya bermuara pada Israel yang menjual sistem untuk memata-matai penduduk mereka sendiri,” kata Walid Kazziha.
    Dugaan kasus spionase menggunakan program Pegasus—yang dikembangkan oleh perusahaan Israel NSO Group—telah mempengaruhi Maroko, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan bahkan Arab Saudi, meskipun tidak memiliki hubungan resmi dengan Israel.
    Menurut
    The New York Times
    , Riyadh membeli program tersebut pada 2017 dan kehilangan akses ke program tersebut setelah pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul pada tahun berikutnya.
    Namun, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman berhasil memulihkan layanan setelah menelepon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang melakukan intervensi untuk mengizinkan Saudi menggunakan perangkat lunak itu lagi, demikian laporan surat kabar Amerika tersebut.
    Hubungan Hamas dan Hizbullah dengan Iran juga menimbulkan kecurigaan di negara-negara Arab.
    Bagi negara-negara Teluk, misalnya, Iran adalah ancaman yang lebih besar daripada Israel. Banyak pemerintah Arab “telah mengadopsi narasi Israel dan Amerika bahwa gerakan-gerakan ini adalah perpanjangan tangan Iran di wilayah tersebut, dan bahwa mereka diciptakan untuk menyabotase proyek perdamaian regional dengan mengabaikan Palestina,” kata Qarmout.
    Ini adalah narasi yang didorong oleh sebagian besar media resmi di dunia Arab—sebuah wilayah di mana hampir tidak ada media independen, menurut para analis.
    “Bagi media Saudi, misalnya, perhatian utama bukanlah Palestina, tetapi bagaimana Iran mendapatkan tempat,” Kazziha berpendapat.
    Akan tetapi, negara-negara ini kemudian menjadi waspada terhadap kekuatan gerakan yang terus meningkat.
    “Ketika pintu-pintu tertutup bagi mereka dan tidak ada yang mau memberi mereka senjata untuk melawan Israel, mereka bersedia membantu penjahat untuk mendapatkannya,” tambahnya.
    Hal yang sama berlaku untuk Hizbullah dan kelompok-kelompok lain yang menerima dukungan dari Iran, tetapi juga ingin membela Palestina,
    Menurut Kazziha, ketika Iran dikedepankan sebagai promotor, maka orang-orang Arab tidak lagi menjadi tokoh utama.
    “Saya pikir ada beberapa gerakan Arab yang benar-benar tertarik untuk mendukung Palestina dan bahkan mati untuk mereka, seperti Hizbullah, Houthi di Yaman, dan beberapa gerakan Syiah di Irak,” ujar peneliti AUC tersebut.
    Selain kepentingan geostrategis dan krisis di negara-negara Arab, perjuangan Palestina telah dilupakan seiring berlalunya waktu.
    Konsep-konsep yang pernah membuat jantung Timur Tengah berdegup kencang, seperti pan-Arabisme, kini hanya menjadi gema masa lalu.
    “Sebagian besar generasi muda di wilayah ini bersimpati kepada Palestina, tetapi mereka tidak mengetahui dinamika konflik karena hal-hal tersebut tidak lagi diajarkan di sekolah-sekolah,” jelas Qarmout.
    “Pada 1960-an dan 1970-an, banyak negara Arab yang memiliki kurikulum sekolah yang lengkap tentang Palestina, namun saat ini masyarakat telah berubah dengan kekuatan globalisasi, bahkan identitas,” jelas Qarmout,” katanya.
    Hal yang sama juga terjadi pada para pemimpin baru.
    “Di negara-negara Teluk, misalnya, ada generasi pemimpin baru seperti Mohamed Bin Salman dari Arab Saudi, yang sebagian besar berpendidikan Barat, yang tidak pan-Arab dan tidak melihat Palestina sebagai sebuah isu,” jelas Qarmout.
    “Prioritas mereka berbeda dan begitu pula ambisi mereka,” cetusnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.