Negara: Meksiko

  • Studi Harvard Sebut Indonesia Negara Paling ‘Berkembang’ di Dunia

    Studi Harvard Sebut Indonesia Negara Paling ‘Berkembang’ di Dunia

    Jakarta

    Sebuah studi yang dilakukan para ilmuwan dari Harvard University menyurvei lebih dari 200 ribu orang dari 22 negara tentang kesehatan, kebahagiaan, makna, karakter, hubungan, keamanan finansial, dan kesejahteraan spiritual mereka.

    Para peneliti kemudian menggunakan ketujuh variabel ini sebagai indikator ‘berkembang’ dalam studi Global Flourishing Study (Studi Kemakmuran Global). Hasilnya mengungkapkan bahwa orang-orang yang tinggal di Indonesia paling ‘makmur’, diikuti oleh Israel, Filipina, dan Meksiko.

    Sebaliknya, negara-negara seperti Amerika Serikat berada di peringkat ke-12 dalam daftar ini, dan Inggris berada di peringkat ke-20 dari 22. Menurut para peneliti, temuan ini menyoroti pepatah lama bahwa uang bukanlah segalanya.

    “Kemajuan bersifat multidimensi, dan berbagai negara berkembang dengan cara yang berbeda-beda,” tulis tim tersebut dalam studi mereka, seperti dikutip dari Daily Mail.

    “Sementara banyak negara maju melaporkan tingkat keamanan finansial dan evaluasi kehidupan yang relatif lebih tinggi, mereka tidak berkembang dalam hal lain, dan sering kali melaporkan makna, pro-sosialitas, dan kualitas hubungan yang lebih rendah,” rinci peneliti.

    Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk memahami negara-negara paling bahagia di seluruh dunia, dan Finlandia biasanya menempati posisi teratas. Akan tetapi, hingga kini, hanya sedikit penelitian mengenai bagaimana masyarakat berkembang.

    Dalam studi mereka yang diterbitkan di Nature Mental Health , tim yang dipimpin oleh Tyler VanderWeele menjelaskan bahwa studi ini dimaksudkan untuk memperluas pengetahuan kita tentang distribusi dan faktor penentu kemajuan di seluruh dunia.

    Tim tersebut mendaftarkan 203 ribu orang di 22 negara yang mencakup seluruh enam benua berpenduduk. Menurut para ahli, sampel ini mewakili sekitar 64% populasi dunia.

    Berdasarkan 7 Variabel

    Para peserta disurvei berdasarkan tujuh variabel, serta data demografi seperti usia, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, agama, dan riwayat pribadi.

    Hasilnya mengungkapkan bahwa Indonesia berada di posisi teratas dengan skor 8,3. Disusul oleh Israel (7,87), Filipina (7,71), Meksiko (7,64), dan Polandia (7,55).

    Meski Indonesia bukan negara terkaya, negara ini mendapat peringkat tinggi dalam hal hubungan dan sifat karakter pro-sosial yang mendorong kuatnya hubungan sosial dan komunitas.

    Di sisi lain, Jepang dinilai sebagai negara tempat warganya paling tidak berkembang, dengan skor sebesar 5,89, disusul oleh Turki (6,32), Inggris (6,79), India (6,87), dan Spanyol (6,9).

    Jepang lebih kaya dan rakyatnya berumur panjang, namun responden di sana cenderung tidak menjawab ‘ya’ untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ‘apakah mereka mempunyai teman dekat’.

    Brendan Case, direktur asosiasi untuk penelitian di Human Flourishing Program dan seorang penulis studi tersebut, menjelaskan bahwa mereka tidak bermaksud mengaitkan hasil penelitian ini dengan kekayaan, harapan hidup yang lebih panjang, pertumbuhan ekonomi, hingga kesehatan masyarakat.

    “Tetapi menarik untuk mempertimbangkan bahwa Studi Kemakmuran Global menimbulkan beberapa pertanyaan penting tentang potensi trade-off yang terlibat dalam proses tersebut,” ujarnya.

    Hasilnya juga mengungkap hubungan antara usia dan perkembangan dengan responden yang lebih tua mendapat skor lebih tinggi dibandingkan dengan yang lebih muda.

    “Rata-rata, bila digabungkan di 22 negara, tingkat kemakmuran pada dasarnya tetap datar seiring bertambahnya usia hingga usia 18-49 tahun dan kemudian meningkat seiring bertambahnya usia setelahnya,” para peneliti menjelaskan.

    “Hal ini sangat kontras dengan penelitian sebelumnya yang sebagian besar berfokus pada kepuasan atau evaluasi hidup, yang menunjukkan pola berbentuk U yang lebih dramatis seiring bertambahnya usia,” urai mereka.

    Menurut para peneliti, temuan ini menimbulkan pertanyaan penting bagi kemajuan masyarakat di masa depan. “Apakah kita berinvestasi secara memadai di masa depan, mengingat adanya gradien usia makmur yang mencolok, dengan kelompok termuda sering kali bernasib paling buruk?,” tanya mereka.

    Catatan lain dari para peneliti adalah, bisakah kita melaksanakan pembangunan ekonomi dengan cara yang tidak mengorbankan makna dan tujuan dan hubungan serta karakter, mengingat banyak negara yang maju secara ekonomi tidak berjalan dengan baik pada ukuran-ukuran ini.

    “Dengan pembangunan ekonomi dan sekularisasi, apakah kita terkadang mengabaikan, atau bahkan menekan, jalur spiritual yang kuat untuk berkembang?,” kata para peneliti.

    “Jika masyarakat pada akhirnya ingin berkembang, pertanyaan-pertanyaan tentang usia, perkembangan, dan dinamika spiritual perlu dipertimbangkan,” sebut mereka.

    (rns/rns)

  • Suramnya Industri Asia, PMI Manufaktur Terkontraksi Massal per April 2025

    Suramnya Industri Asia, PMI Manufaktur Terkontraksi Massal per April 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Aktivitas manufaktur di sebagian besar negara Asia terkontraksi pada April 2025. Perusahaan-perusahaan berjuang menghadapi permintaan yang lebih lemah dan kehilangan pesanan baru akibat tarif dasar 10% dari Presiden AS Donald Trump. 

    Melansir Bloomberg, Jumat (2/5/2025), survei yang diterbitkan oleh S&P Global menunjukkan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur untuk negara-negara Asia, termasuk Korea Selatan dan Taiwan, merosot tajam bulan lalu karena ketidakpastian perdagangan global. Kondisi yang menyebabkan penurunan pesanan baru dan pemotongan produksi.

    Indikator perdagangan Taiwan mencatat PMI sebesar 47,8 pada bulan April, terendah dalam 16 bulan dan masih jauh di bawah ambang batas 50 yang memisahkan ekspansi dan kontraksi. Bisnis baru turun untuk pertama kalinya dalam lebih dari setahun, yang menyebabkan penurunan produksi dan pembelian. 

    Disebutkan permintaan yang lebih lemah di dalam negeri dan di pasar ekspor utama di Asia dan Eropa, dengan beberapa mengaitkannya dengan kenaikan tarif Trump sebagai penyebab kondisi ini.

    “Dampak tarif AS dan ekspektasi pertumbuhan global yang lebih lambat juga meredam proyeksi untuk tahun mendatang,” kata Annabel Fiddes dari S&P Global Market Intelligence dalam sebuah pernyataan tentang data Taiwan. 

    Dia melanjutkan, perusahaan umumnya mengantisipasi produksi akan menurun selama 12 bulan ke depan, dengan tingkat pesimisme yang paling menonjol sejak Januari 2023.

    Sementara itu, PMI Korea Selatan turun menjadi 47,5, angka terlemahnya sejak September 2022. Perusahaan memilih untuk melakukan PHK karena produksi menyusut pada bulan April dan prospek untuk tahun mendatang berubah negatif.

    Di Asia Tenggara, aktivitas pabrik juga menyusut di Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Filipina menjadi yang paling menonjol pada bulan April karena pemilihan umum daerah yang akan datang mendorong PMI-nya ke wilayah ekspansi di angka 53, dari 49,4 pada bulan sebelumnya.

    Data terbaru menunjukkan dampak setelah Trump memberlakukan bea masuk AS tercuram dalam lebih dari satu abad, termasuk tarif 145% pada banyak produk dari China; tarif 25% pada sebagian besar impor dari Kanada dan Meksiko; bea masuk pada beberapa sektor seperti baja dan aluminium; serta tarif dasar 10% pada mitra dagang negara lainnya.

    Presiden AS menangguhkan tarif yang lebih tinggi dan disesuaikan pada sebagian besar negara selama 90 hari. Sejak itu, ada banyak negosiasi karena para pejabat di seluruh dunia berusaha menghindari biaya. 

    Negara-negara Asia akan menjadi yang paling terpukul dalam perang dagang seperti Vietnam dan Kamboja sangat bergantung pada ekspor ke AS.

    Kawasan ini juga telah meningkatkan pengiriman ke AS sejak pandemi dan sengketa dagang pada masa jabatan pertama Trump. Kini, perusahaan manufaktur tengah berupaya mendiversifikasi rantai pasokan untuk menghindari pungutan yang lebih tinggi dan ketidakpastian yang terkait dengan China.

  • 100 Hari Trump Pimpin AS, Berikut Daftar 10 Kebijakan Kontroversial yang Dinilai Bawa ‘Malapetaka’ – Halaman all

    100 Hari Trump Pimpin AS, Berikut Daftar 10 Kebijakan Kontroversial yang Dinilai Bawa ‘Malapetaka’ – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM –  Pada peringatan 100 hari memimpin Amerika Serikat (AS) pada masa jabatan kedua, Donald Trump diketahui telah menerapkan sejumlah kebijakan kontroversi yang memicu kritik tajam.

    Menurut News Nation, setidaknya sudah ada  142 perintah eksekutif yang ditandatangani selama Trump menjabat sejak 20 Januari hingga 30 April. 

    Adapun perintah eksekutif ini mencakup berbagai kebijakan signifikan di bidang imigrasi, energi, pendidikan, ekonomi, dan budaya.

    Serta kebijakan-kebijakan lain terkait dengan program “Make America Great Again” yang digaung-gaungkan sejak kampanye pilpres tahun lalu. 

    Dengan total tersebut, menjadikan Trump sebagai satu-satunya Presiden AS yang merilis kebijakan terbanyak dalam 100 hari pertama masa jabatan.

    Meski kebijakan Trump dinilai dapat melindungi industri Amerika dari persaingan asing, tapi kebijakan yang diterapkan Trump memicu kontroversi dan kritik tajam dari berbagai kalangan.

    Termasuk Senator Chuck Schumer dan Ketua DPR Nancy Pelosi yang menilai, Trump telah mengkhianati janji kampanyenya untuk mendukung kelas pekerja dan keluarga berpendapatan rendah.

    Selain itu, gubernur-gubernur Demokrat seperti Tim Walz dari Minnesota dan J.B. Pritzker dari Illinois menggambarkan masa jabatan kedua Trump sebagai “malapetaka” dan “kegagalan besar”.

    Daftar 10 Kebijakan Kontroversial Trump 

    Berikut 10 kebijakan kontroversial Donald Trump yang paling terkenal selama 100 hari pertama masa kepresidenannya yang kedua pada tahun 2025:

    PHK Massal dan Pemangkasan dana federal 

    Kebijakan yang paling di 100 hari pemerintahan Trump yakni dibentuknya Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang dipimpin bos Tesla, Elon Musk.

    Diivisi ini dibangun untuk membidik lembaga-lembaga yang dinilai buang-buang uang.

    Berdasarkan situs DOGE, mereka telah memotong 160 miliar dolar AS atau sekitar Rp2,6 kuadriliun dana federal yang dikucurkan kepada berbagai lembaga.

    Selain pemotongan dana, lembaga-lembaga di AS juga mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran. 

    Menurut data CNN International, setidaknya 121 ribu karyawan telah dipecat dari sejumlah lembaga federal selama 100 hari kepemimpinan Trump

    Tak hanya itu sebanyak 10 ribu karyawan USAID juga ikut dipecat. Bahkan, badan bantuan kemanusiaan itu nyaris bubar.

    Kebijakan Tarif Perdagangan

    Mengutip dari News Nation Now, kebijakan kontroversial selanjutnya yang paling menonjol yakni kebijakan perdagangan “America First”.

    Dimana dalam kebijakan ini Trump memberlakukan tarif besar-besaran pada negara-negara lain.

    Trump berdalih kebijakannya dapat melindungi dan memperkaya industri Amerika. 

    Namun pada akhirnya memicu ketegangan perdagangan dan ketidakstabilan pasar.

    Lantaran kebijakan itu membangkitkan kemarahan banyak negara, membalaskan kenaikan tarif yang luar biasa untuk barang-barang impor asal AS yang kemudian membuat bisnis di dalam negeri terguncang keras.

    Pembubaran Departemen Pendidikan dan Restrukturisasi Pemerintahan

    Melalui “Project 2025,” Trump berencana membubarkan Departemen Pendidikan dan melakukan pemangkasan besar-besaran terhadap lembaga-lembaga federal, menggantinya dengan loyalis politik. 

    Langkah ini memicu kekhawatiran tentang politisasi birokrasi dan pengurangan kualitas layanan publik. 

    Terbaru, Trump membekukan dana federal sebesar 2,3 miliar untuk Universitas Harvard.

    Buntut upaya pemerintah AS untuk menindak tegas para pengunjuk rasa mahasiswa dan menekan universitas untuk membatalkan program-program keragaman, kesetaraan dan inklusi.

    Pengetatan Kebijakan Imigrasi dan Pengungsi

    Trump memberlakukan kebijakan yang lebih ketat terhadap imigran dan pengungsi, termasuk pembatasan visa dan peningkatan waktu penahanan bagi anak-anak imigran. 

    Langkah ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan prinsip kemanusiaan. 

    Kebijakan Energi dan Kemunduran Iklim

    Trump mendeklarasikan keadaan darurat energi nasional. Kebijakannya berfokus pada perluasan pengeboran minyak dalam negeri, mencabut peraturan iklim era Biden.

    Termasuk mandat kendaraan listrik, menarik AS dari Perjanjian Iklim Paris dan perjanjian iklim internasional lainnya.

    Pembalikan Kebijakan Sosial

    Trump turut menghapus inisiatif Keragaman, Kesetaraan, dan Inklusi (DEI), tindakan afirmatif, dan teori ras kritis dalam pemerintah federal, dan secara resmi mendefinisikan gender secara ketat sebagai laki-laki atau perempuan dalam pedoman federal.

    Kebijakan Menyangkut Departemen Kehakiman dan Pengampunan

    Dalam 100 hari pertama masa jabatan keduanya di tahun 2025, Donald Trump menunjukkan pendekatan yang agresif terhadap lembaga-lembaga hukum.

    Termasuk Departemen Kehakiman (DOJ) dan penggunaan hak pengampunan presiden (presidential pardon), yang memicu kontroversi luas.

    Trump menggunakan Departemen Kehakiman untuk menyelidiki musuh-musuh politik.

    Serta mengampuni atau meringankan hukuman bagi semua terdakwa yang didakwa sehubungan dengan serangan 6 Januari, termasuk mereka yang dihukum atas tindakan kekerasan dan konspirasi penghasutan.

    Campur tangan dalam bidang peradilan yang terbaru adalah penangkapan seorang hakim atas tuduhan melindungi seorang imigran. Penangkapan ini dianggap sebagai gangguan terhadap sistem peradilan AS oleh eksekutif.

    Kebijakan Luar Negeri dan Postur Militer

    Trump menekankan militer yang berfokus pada memenangkan perang dengan tegas, mengusulkan penggantian nama simbolis dari penanda geografis (misalnya, Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika), dan mengancam tindakan agresif seperti merebut Greenland atau Terusan Panama.

    Kebijakan Terkait Penggunaan Hukum Bersejarah

    Lebih lanjut, Trump turut menggunakan Undang-Undang Musuh Asing yang telah berusia 200 tahun untuk penegakan imigrasi, menangguhkan Program Penerimaan Pengungsi AS, memulihkan hukuman mati federal, dan menunda pelarangan TikTok di AS.

    Kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan di atas sangat kontroversial, dengan banyak orang Amerika yang tidak setuju dengan tarif dan pemotongan pemerintah, dan para ahli hukum mempertanyakan konstitusionalitas beberapa perintah eksekutif.

    Dengan diberlakukan kebijakan ini, 100 hari pertama masa jabatan kedua Trump digambarkan sebagai salah satu yang paling tidak stabil dalam sejarah Amerika karena sifat agendanya yang cepat dan luas.

    Pemberian Pengampunan Politik

    Terakhir dalam 100 hari pertama masa jabatan keduanya pada tahun 2025, Presiden Donald Trump meluncurkan serangkaian kebijakan besar yang secara signifikan.

    Termasuk mengubah struktur dan fungsi tenaga kerja federal serta layanan sipil di Amerika Serikat.

    Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih ramping dan efisien.

    Namun menuai kritik karena dianggap mengancam independensi birokrasi dan merusak prinsip meritokrasi.​

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Ilmuwan Temukan 2 Spesies Baru Buaya, Sempat Disangka Buaya Amerika

    Ilmuwan Temukan 2 Spesies Baru Buaya, Sempat Disangka Buaya Amerika

    Jakarta

    Para peneliti telah mengidentifikasi dua spesies buaya baru yang hidup di pulau-pulau terpencil di Karibia, dan keduanya terancam punah, menurut sebuah studi baru.

    Reptil tersebut, yang sebelumnya dianggap sebagai buaya Amerika (Crocodylus acutus), secara terpisah menghuni Pulau Cozumel dan Atol Banco Chinchorro di lepas pantai Semenanjung Yucatán, Meksiko. Kedua populasi tersebut berjumlah sekitar 500 individu.

    Para ilmuwan mengidentifikasi spesies yang belum diberi nama tersebut saat mempelajari genetika buaya di pesisir Pasifik Meksiko, Amerika Tengah, dan Karibia.

    Tim tersebut menemukan perbedaan genetik yang mencolok antara populasi Cozumel dan Banco Chinchorro dengan spesies buaya Amerika lainnya, dan menyimpulkan bahwa buaya pulau tersebut merupakan spesies yang terpisah, menurut pernyataan yang dirilis oleh McGill University di Kanada.

    “Hasil ini benar-benar tak terduga,” kata penulis utama studi José Avila-Cervantes, yang melakukan penelitian genetika selama studi pascasarjananya di McGill University, seperti dikutip dari Science Alert, Rabu (30/4/2025).

    “Kami berasumsi Crocodylus acutus adalah spesies tunggal yang hidup dari Baja California hingga Venezuela dan di seluruh Karibia,” tambahnya.

    Temuan para peneliti tersebut akan muncul dalam jurnal Molecular Phylogenetics and Evolution edisi Juni mendatang. Penelitian ini pertama kali diterbitkan online pada 28 Maret.

    Buaya Amerika hidup di 18 negara, mulai dari ujung selatan Florida hingga Karibia dan Amerika Selatan bagian utara. Mereka hidup di sebagian wilayah yang sama dengan buaya Kuba (C. rhombifer) di Kuba dan buaya Morelet (C. moreletii) di Meksiko, Guatemala, dan Belize.

    Para peneliti mempelajari variasi di ketiga spesies tersebut saat mereka mengidentifikasi dua spesies baru di Cozumel dan Banco Chinchorro. Pekerjaan mereka meliputi penangkapan dan pelepasan buaya untuk mengambil sampel darah dan jaringan untuk analisis DNA.

    Tim tersebut juga menggunakan data genetik dari penelitian sebelumnya dan membandingkan perbedaan fisik antara buaya, menurut penelitian tersebut.

    Perbedaan fisik utama antara berbagai spesies adalah tengkorak mereka bervariasi dalam panjang dan bentuk. Misalnya, buaya Banco Chinchorro memiliki moncong yang lebih panjang dan lebih lebar dibandingkan dengan buaya di Pulau Cozumel.

    Penemuan dua spesies baru ini bisa jadi penting dari perspektif konservasi. Buaya di wilayah tersebut sudah terancam oleh berbagai aktivitas manusia, termasuk urbanisasi, polusi, dan pariwisata. Para peneliti menemukan bahwa populasi di Cozumel dan Banco Chinchorro tampak stabil, tetapi mereka rentan karena ukurannya yang kecil dan habitatnya yang terbatas.

    “Sekarang setelah kita mengenali buaya-buaya ini sebagai spesies yang berbeda, sangat penting untuk melindungi habitat mereka,” kata Hans Larsson, profesor biologi di McGill University dan peneliti utama studi tersebut.

    “Membatasi pembangunan lahan dan menerapkan strategi konservasi yang cermat di Cozumel dan Banco Chinchorro akan menjadi kunci untuk memastikan kelangsungan hidup mereka,” simpulnya.

    (rns/fay)

  • Trump Akhirnya Beri Kelonggaran bagi Industri Otomotif AS, China Tetap Dikenakan Tarif Tinggi

    Trump Akhirnya Beri Kelonggaran bagi Industri Otomotif AS, China Tetap Dikenakan Tarif Tinggi

    JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengumumkan kebijakan baru terkait tarif otomotif yang bertujuan untuk meringankan beban industri otomotif AS. Kebijakan ini mencakup pemberian kredit dan keringanan dari tarif lain untuk komponen dan material impor. Langkah ini diambil setelah para produsen mobil mendesak pemerintah untuk memberikan keringanan tarif.  

    Dilaporkan Reuters, Rabu, 30 April, kebijakan baru ini memberikan kredit kepada perusahaan otomotif hingga 15 persen dari nilai kendaraan yang dirakit di dalam negeri. Kredit ini dapat digunakan untuk mengurangi nilai komponen impor yang dikenakan tarif, memberikan waktu bagi perusahaan untuk memindahkan rantai pasokan mereka kembali ke AS. Selain itu, mobil dan komponen yang terkena tarif ini tidak akan dikenakan tarif lain yang diberlakukan Trump, termasuk tarif untuk barang-barang Kanada dan Meksiko, serta tarif baja dan aluminium.

    Pengecualian untuk Komponen dari China

    Namun, keringanan tarif ini tidak berlaku untuk komponen dari Tiongkok, yang akan terus dikenakan tarif Trump terbaru sebesar minimal 145 persen, ditambah dengan tarif sebelumnya. Kebijakan ini menunjukkan fokus pemerintah AS untuk mengurangi ketergantungan pada komponen otomotif dari China.

    Para pemimpin perusahaan otomotif besar AS seperti General Motors, Ford, dan Stellantis menyambut baik perubahan ini. Mereka percaya bahwa kebijakan ini akan membantu menciptakan lapangan bermain yang lebih adil bagi perusahaan-perusahaan AS dan memungkinkan mereka untuk berinvestasi lebih banyak di ekonomi AS.

    Meskipun ada reaksi positif, ketidakpastian terkait kebijakan perdagangan Trump terus berlanjut. General Motors bahkan menunda perkiraan tahunan mereka karena ketidakpastian ini. Para ahli industri memperingatkan bahwa tarif yang tidak stabil dapat menyebabkan gangguan pada rantai pasokan global dan meningkatkan harga mobil bagi konsumen.

    Sebelumnya, koalisi kelompok industri otomotif AS mendesak Trump untuk tidak memberlakukan tarif 25 persen pada komponen impor, dengan alasan bahwa hal itu akan mengurangi penjualan kendaraan dan meningkatkan harga. Mereka juga memperingatkan bahwa banyak pemasok otomotif yang tidak memiliki modal untuk menghadapi gangguan akibat tarif dan dapat mengalami penghentian produksi, PHK, dan kebangkrutan.

  • Menilik Rapor 100 Hari Pemerintahan Donald Trump Jilid 2

    Menilik Rapor 100 Hari Pemerintahan Donald Trump Jilid 2

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandai 100 hari pertamanya kembali menjabat dengan rapat umum di Macomb County, Michigan, pada Selasa (29/4/2025) waktu setempat.

    Dalam kurun waktu lebih dari tiga bulan, Trump telah menandatangani lebih banyak perintah eksekutif daripada presiden lainnya, membuat pasar bergejolak karena tarif, dan sebagian besar berpegang pada kebijakan America First, kecuali jika menyangkut Israel.

    Berikut adalah beberapa keputusan besar yang dikeluarkan Trump pada 100 Hari pertamanya dikutip dari Al-Jazeera:

    Ratusan Perintah Eksekutif

    Trump telah menandatangani sedikitnya 142 perintah eksekutif sejauh ini, yang menurut American Presidency Project, lebih banyak daripada presiden AS lainnya dalam 100 hari pertama masa jabatan mereka.

    Perintah eksekutif adalah arahan yang dikeluarkan oleh presiden kepada lembaga federal yang memiliki kekuatan hukum tetapi tidak memerlukan persetujuan kongres.

    Pada 20 Januari, hari pertamanya menjabat, Trump menandatangani 26 perintah, yang meliputi pengampunan lebih dari 1.500 orang yang dihukum pada tanggal 6 Januari 2021, tuduhan kerusuhan Capitol; menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia; dan mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika.

    Mayoritas perintah eksekutif Trump berfokus pada imigrasi dan keamanan perbatasan serta energi dan perdagangan.

    Tarif dan Ekonomi

    Pemerintahan Trump telah menerapkan serangkaian tarif untuk mengurangi defisit perdagangan AS, memperbaiki kebijakan perdagangan yang tidak adil terhadap AS, mengembalikan lapangan kerja manufaktur ke negara tersebut, dan menghasilkan pendapatan bagi pemerintah AS.

    Dimulai pada 1 Februari, Trump mengenakan tarif sebesar 25% pada barang-barang Kanada dan Meksiko, termasuk pungutan sebesar 10% pada energi Kanada, dan mengenakan tarif sebesar 10% pada barang-barang China.

    Pada minggu-minggu berikutnya, Trump menargetkan baja dan aluminium serta impor mobil dengan tarif sebesar 25%. Pada bulan April, Trump telah mengenakan tarif dasar sebesar 10% pada barang-barang yang diimpor dari seluruh dunia.

    China menerima tarif tertinggi sebesar 145%. Namun, beberapa pengecualian telah diterapkan pada barang-barang yang terkait dengan teknologi, seperti telepon pintar.

    Kanada dan Meksiko menghadapi tarif sebesar 25% atas barang-barang yang tidak mematuhi perjanjian dagang trilateral USMCA yang mereka miliki dengan AS, yang memengaruhi perdagangan senilai $63,8 miliar, menurut Bloomberg News. Uni Eropa menghadapi tarif yang saat ini ditangguhkan sebesar 20%

    Reaksi Wall Street

    Sejak menjabat, Trump telah mengirimkan gelombang kejutan ke pasar, sebagian besar karena pengumuman tarifnya yang berubah-ubah, yang telah menyebabkan ketidakpastian dan volatilitas.

    Sejak pemilihan November, meskipun terjadi lonjakan awal, semua indeks utama telah jatuh. Tercatat, indeks S&P 500 turun sekitar 3,3%, Nasdaq turun sekitar 4,5%, sementara itu indeks Dow Jones telah melemah 5,3%.

    Kemudian, sejak hari pelantikan Trump pasar saham telah jatuh lebih jauh, dengan indeks S&P 500 anjlok sekitar 7,9%, Nasdaq turun sekitar 12,1%, serta Dow Jones melemah 8,9%.

    Sikap terhadap Ukraina, Gaza, dan Yaman

    Sejak menjabat, Trump mengatakan bahwa ia mempertahankan kebijakan America First. Mengenai Ukraina, Trump mengkritik skala pengeluaran AS di bawah mantan Presiden Joe Biden, dengan menyatakan bahwa negara-negara Eropa harus menanggung beban yang lebih besar. 

    Pada 3 Maret, Trump menghentikan semua bantuan militer ke Ukraina, sebuah langkah yang menuai kritik tajam dari sekutu Eropa. Pemerintahan Trump telah mengadakan beberapa pertemuan dengan pejabat Ukraina dan Rusia untuk mencoba mengakhiri pertempuran.

    Di Timur Tengah, Trump telah mengajukan usulan untuk mengambil alih kendali Gaza dan membangunnya kembali, sebuah ide yang dikecam luas karena menyiratkan pembersihan etnis terhadap 2,3 juta warga Palestina. Pada saat yang sama, pemerintahannya terus mengirim bom AS ke Israel, termasuk bom seberat 900 kg (2.000 pon), yang memperkuat dukungan AS yang tak tergoyahkan terhadap Israel.

    Sejak pelantikan Trump pada 20 Januari, pasukan Israel telah menewaskan sedikitnya 2.392 orang di Gaza dan 105 orang di Tepi Barat yang diduduki. Selain itu, sekitar 3.000 orang telah meninggal karena luka yang diderita dalam serangan Israel atau mati di bawah reruntuhan.

    Di tempat lain di Timur Tengah, AS telah meningkatkan aksi militernya secara signifikan di Yaman dengan serangan terhadap pemberontak Houthi yang didukung Iran. Operasi Rough Rider dimulai pada 15 Maret, yang tujuannya adalah untuk membendung serangan Houthi terhadap pengiriman barang di Laut Merah.

    Dari 15 Maret hingga 18 April, setidaknya 207 serangan AS tercatat di Yaman, yang mengakibatkan sedikitnya 209 kematian, menurut Proyek Data Lokasi dan Peristiwa Konflik Bersenjata (ACLED).

    Pemangkasan dan PHK DOGE

    Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) milik miliarder teknologi Elon Musk dibentuk oleh Trump melalui perintah eksekutif pada tanggal 20 Januari, di mana ia memberi DOGE mandat untuk memangkas pengeluaran pemerintah.

    Menurut angka-angka yang dipublikasikan di situs web DOGE, organisasi tersebut memperkirakan telah memangkas US$160 miliar dari anggaran federal, yang mewakili sekitar 8% dari US$2 triliun yang awalnya dijanjikan Musk untuk dihemat.

    DOGE mengatakan pemangkasan terbesar telah dilakukan pada Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (US$47,4 miliar), Badan Pembangunan Internasional (US$45,2 miliar) dan Departemen Luar Negeri (US$2,6 miliar). Namun, angka-angka ini telah dikritik karena tidak memiliki cukup bukti untuk mendukungnya.

    Pengampunan untuk Perusuh

    Sejak kembali menjabat, Trump telah mengampuni lebih dari 1.500 orang, termasuk para pendukungnya yang dihukum terkait dengan kerusuhan di Gedung Capitol AS pada 6 Januari 2021 setelah ia kalah dalam pemilihan presiden 2020. Pengampunan penting lainnya termasuk Ross Ulbricht, pendiri pasar web gelap Silk Road, yang menjalani hukuman atas perdagangan narkoba dan pencucian uang.

  • Trump Melunak, Beri Kelonggaran Tarif Otomotif

    Trump Melunak, Beri Kelonggaran Tarif Otomotif

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani kebijakan baru terkait tarif impor untuk industri otomotif. Kebijakan yang dirilis mengenai insentif yang akan didapat setelah kendaraan dikenakan tarif impor sebesar 25%, begitu juga untuk suku cadang mobil 25%.

    Untuk diketahui, tarif impor mobil dan suku cadang mobil akan mulai berlaku pada 3 Mei 2025. Namun, industri otomotif akan mendapatkan keringanan.

    Industri otomotif AS dapat mengklaim penggantian dari tarif maksimum 3,75% dari nilai mobil yang diproduksi di dalam negeri. Kemudian, penggantian klaim akan berlaku sebesar 2,5% pada tahun berikutnya, dan akan dihapus untuk tahun berikutnya lagi.

    Saat pengumuman, Trump menekankan bahwa pelonggaran ini diberikan agar industri mobil di AS bersiap dan memaksimalkan produksi dari dalam negeri. Tujuannya agar industri mobil AS juga dapat terhindar dari kebijakan tarif impor.

    “Mereka mengambil suku cadang dari seluruh dunia. Saya tidak menginginkan itu. Saya ingin mereka membuat suku cadang mereka di sini,” kata Trump dikutip dari CNN, Rabu (30/4/2025).

    Trump juga memberikan pelonggaran terhadap kendaraan serta suku cadang dari Meksiko dan Kanada. Sebab, telah ada perjanjian dagang melalui Perjanjian Amerika Serikat-Meksiko-Kanada.

    Namun, Trump menekankan pelonggaran tersebut diberikan hanya sementara. Dia berharap industri memiliki lebih banyak waktu mempersiapkan diri.

    “Kami memberi mereka sedikit waktu sebelum kami membantai mereka jika mereka tidak melakukan ini,” tegas Trump.

    (acd/acd)

  • Ilmuwan Belum Bisa Sampai ke Dasarnya, Ini Blue Hole Terdalam di Dunia

    Ilmuwan Belum Bisa Sampai ke Dasarnya, Ini Blue Hole Terdalam di Dunia

    Jakarta

    Bumi pun memiliki fenomena yang dikenal sebagai blue hole (lubang biru) yang berada pada struktur besar di lautan. Kedalaman blue hole setara dengan gedung pencakar langit.

    Para ahli memperkirakan lubang ini terbentuk sejak zaman es terakhir. Kini lubang tersebut dianggap sebagai “zona panas ekologi” yang menjadi habitat berbagai tumbuhan dan hewan laut.

    Lokasi Blue Hole Terdalam di Dunia

    Sekarang para ilmuwan telah mengidentifikasi lubang biru terbesar di dunia tersebut. Lokasinya ada di Teluk Chetumal di lepas pantai Meksiko.

    Blue hole dikenal sebagai Taam Ja’, yang punya ‘perairan dalam’ dalam bahasa Maya. Kedalamannya setidaknya ada di 420 meter di bawah permukaan laut. Bahkan, para ilmuwan juga belum ada yang pernah mencapai dasarnya.

    Para ilmuwan sebelumnya mengira Taam Ja’ adalah lubang biru terbesar kedua, namun pengukuran baru menunjukkan bahwa lubang tersebut mengalahkan pemegang rekor sebelumnya di China.

    Pada September 2021, telah dilakukan pengambilan sampel dan survei lubang biru Taam Ja’. Namun baru tahun 2023 peneliti mengungkap keberadaannya.

    Dilansir laman Daily Mail, peneliti memperkirakan kedalamannya ada di 274,4 meter. Para ahli di Chetumal, Meksiko berhasil mendapatkan pengukuran Taam Ja’ yang lebih akurat pada Desember 2023 menggunakan profiler CTD (konduktivitas, suhu, dan kedalaman).

    Lubang Biru Raksasa di Laut Meksiko Foto: (Ecosur)

    Perangkat ini terdiri dari seperangkat probe yang dipasang di bingkai logam melingkar, yang diturunkan lewat air melalui kabel. Sebelumnya, mereka juga memakai pemetaan echo sounder (teknik yang menggunakan gelombang suara).

    “Pada tanggal 6 Desember 2023, ekspedisi selam scuba dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi lingkungan yang ada di Taam Ja,” kata tim peneliti seperti dikutip dari Daily Mail (2/5/2024) lalu.

    Studi yang diterbitkan di Frontiers in Marine Science mengungkapkan bahwa rekor profiler CTD di Taam Ja’ melampaui 420 mbsl (meter di bawah permukaan laut) tanpa dasar yang tercapai. Hal ini menjadikan Taam Ja’ sebagai lubang biru terdalam yang diketahui secara global.

    “Konfirmasi kedalaman maksimum tidak mungkin dilakukan karena keterbatasan instrumen selama ekspedisi ilmiah pada tahun 2021, sehingga mendorong perlunya eksplorasi dan analisis lebih lanjut,” ujar para peneliti.

    National Oceanic and Atmospheric Administration menyebut bahwa lubang biru mirip dengan lubang tenggelam di darat. Hanya saja, lubang tersebut berisi air, sampai kapal laut bisa melewatinya.

    Lubang ini berisi komunitas biologis beragam yang penuh dengan kehidupan laut, termasuk karang, bunga karang, moluska, penyu, hiu, serta masih banyak lagi.

    (khq/fds)

  • Trump Melunak, Beri Kelonggaran Tarif Otomotif

    100 Hari Trump, Amerika dalam Badai Politik

    Jakarta

    Pelantikan pada 20 Januari 2025 menandai dimulainya masa jabatan kedua Donald Trump sebagai presiden. Sejak ia menjabat, begitu banyak perubahan terjadi dalam politik Amerika Serikat (AS), hingga sulit dipercaya bahwa dengan berbagai perubahan kebijakan arah yang terjadi, pemerintahan ini baru berjalan 100 hari. Baik dalam pergeseran kebijakan luar negeri AS yang fundamental, maupun penerapan tarif terhadap impor dunia, hampir tidak ada satu hari pun di mana Gedung Putih tidak menjadi sumber berita penting.

    “Tak peduli dari sisi politik mana Anda berada, saya rasa kebanyakan orang sepakat bahwa ini masa yang sangat sibuk,” kata Patrick Malone, profesor di Departemen Administrasi Publik dan Kebijakan di American University, Washington, DC. “Dia (Trump) benar-benar datang dengan penuh gebrakan.”

    Para ahli mengatakan ada strategi di balik semua aksi tersebut.

    Majalah Time menyebutnya sebagai “serangan kilat berupa perebutan kekuasaan, pergeseran strategis, dan serangan langsung” yang membuat lawan di dalam dan luar negeri terkejut.

    Warga Amerika yang tidak setuju dengan arah baru Trump bahkan bingung harus memulai dari mana untuk memprotes. Apakah harus menentang sikap Trump terhadap perubahan iklim dan rencananya untuk meningkatkan pengeboran minyak? Ataukah memprotes pelanggaran terhadap pemisahan kekuasaan, seperti saat pemerintahannya mendeportasi imigran melanggar perintah pengadilan federal?

    Atau mungkin perlu memprotes pembatasan terhadap pers bebas, saat beberapa media yang tidak disukai Trump dilarang menghadiri konferensi pers Gedung Putih? Atau pelarangan kebebasan berekspresi ketika universitas dan peneliti diputus dari dana federal?

    Masa jabatan kedua Trump membelah bangsa lebih dalam dari sebelumnya. Namun, di tengah semua itu, banyak yang bertanya: Berapa banyak janji kampanye Trump yang sebenarnya sudah dipenuhi?

    Mengakhiri perang di Ukraina

    “Mereka sekarat, baik warga Rusia dan Ukraina. Saya ingin agar mereka berhenti sekarat. Dan saya akan menyelesaikannya, saya akan menyelesaikannya dalam 24 jam,” katanya.

    Namun, perang masih berlanjut, dan Trump harus mengakui bahwa ia tidak berhasil mengakhiri konflik. Pemerintahannya kini berupaya mencari solusi sendiri, tanpa dukungan tradisional dari sekutu AS, dengan kompromi yang lebih menguntungkan Rusia ketimbang Ukraina.

    Bahkan dalam percakapan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Trump tampak memberikan konsesi besar terhadap posisi Rusia, meskipun Rusia adalah pihak yang menginvasi Ukraina.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mendapat kecaman keras dari Trump dan Wakil Presiden JD Vance saat mengunjungi Gedung Putih karena dianggap “tidak tahu berterima kasih.” Akibat ketegangan itu, bantuan militer ke Ukraina sempat ditangguhkan, meskipun kini telah dilanjutkan.

    Baru-baru ini, Trump mengkritik Ukraina karena bersikeras mempertahankan Krimea sebagai bagian dari wilayahnya, menyarankan agar Ukraina menyerahkan semenanjung itu demi mempercepat perdamaian. Hal ini membuat warga Ukraina, yang terdampak langsung oleh perang, terkejut dengan perubahan sikap AS yang drastis.

    Bukan hanya Ukraina yang khawatir. Negara-negara Barat juga waswas terhadap loyalitas Trump. Ia mempertanyakan keterlibatan AS di NATO dan bahkan mengatakan mungkin tidak akan membela negara anggota NATO yang dianggapnya kurang membayar biaya pertahanan mereka jika diserang Rusia. Walaupun Trump kemudian menarik ucapannya, jelas bagi negara-negara Eropa bahwa mereka tidak lagi bisa sepenuhnya mengandalkan AS.

    Trump: ‘Usir penjahat haus darah’

    Kebijakan imigrasi adalah salah satu isu favorit kampanye Trump. Pada Oktober 2024 di New York, ia berjanji akan meluncurkan program deportasi terbesar dalam sejarah AS.

    Trump berkata ia akan “memasukkan para penjahat haus darah ini ke penjara, lalu mengusir mereka secepat mungkin dari negara kita.”

    Namun, hingga kini, program deportasinya belum berjalan secepat yang dijanjikan. Pada Februari, bulan penuh pertama Trump menjabat, sekitar 11.000 migran dideportasi. Sebagai perbandingan, pada Februari 2021 (masa awal pemerintahan Joe Biden), sekitar 12.000 orang dideportasi. Namun, menurut NBC News, jumlah orang yang menyeberang perbatasan selatan AS dengan Meksiko kini menurun di bawah pemerintahan Trump.

    Trump jelas telah memperketat imigrasi, kata Malone. “Sebagian orang menganggap itu keberhasilan, sebagian lagi menganggap itu bertentangan dengan nilai-nilai Amerika.”

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Ekonomi: ‘Amerika kembali’

    Trump berkampanye dengan janji bahwa ekonomi AS akan melonjak di bawah kepemimpinannya. Salah satu slogannya adalah “buat Amerika terjangkau lagi”, ia berjanji harga-harga akan turun sejak hari pertama masa jabatannya, mirip dengan janji mengakhiri perang di Ukraina dalam 24 jam.

    Hal ini terjadi untuk beberapa produk, salah satunya bensin. Harga penerbangan dan hotel juga menurun, begitu juga inflasi secara keseluruhan. Namun, menurut AP, harga barang-barang selain bensin dan makanan masih naik 2,8% dibandingkan tahun sebelumnya, kenaikan terendah dalam hampir empat tahun.

    “Politik Presiden Trump berhasil menjaga inflasi tetap rendah,” kata Stephen Miran, ketua Dewan Penasihat Ekonomi Gedung Putih, dalam wawancara dengan CNBC. “Antara itu dan perdagangan; Amerika kembali.”

    Namun, bagi banyak warga Amerika, belanja kebutuhan sehari-hari tetap mahal. Belanja mingguan untuk dua orang masih bisa menghabiskan lebih dari $150 (sekitar Rp 2.400.000), bahkan di daerah yang tidak mahal.

    Tarif Trump: Janji dipenuhi, tapi picu kekhawatiran

    Setelah terpilih, Trump mengumumkan akan mengakhiri kebijakan “perbatasan yang terlalu terbuka” dan defisit perdagangan AS. Pada April, pemerintahannya memberlakukan serangkaian tarif protektif hampir untuk semua barang impor ke AS. Jadi: janji dipenuhi.

    Namun, hal ini membuat beberapa produk menjadi lebih mahal untuk konsumen AS dan merusak hubungan dagang yang sudah ada.

    Menurut survei Pew Research Center, warga Amerika kini memandang situasi ekonomi negaranya lebih pesimis dibandingkan Februari lalu, sebelum tarif diumumkan.

    Saat itu, 40% responden memperkirakan ekonomi AS akan membaik setahun kemudian, sedangkan 37% berpikir akan memburuk. Pada April, hanya 36% yang masih optimis, dan 45% yakin ekonomi AS akan memburuk.

    ‘Kami tidak memiliki stabilitas dalam pemerintahan’

    Sebagian ketidakpastian ini mungkin disebabkan oleh pemerintahan Trump yang memperkenalkan, lalu mencabut kebijakan (seperti tarif) dengan cepat. Pergantian kebijakan seperti ini, kata Malone, merusak prinsip dasar pemerintahan yang baik: stabilitas.

    “100 hari pertama ini seperti pusaran, tapi bukan berarti semuanya kemajuan,” ujar sang ilmuwan politik kepada DW.

    Pemerintahan Trump memperkenalkan banyak hal, lalu menariknya kembali. Ini terlihat dalam urusan tarif maupun pemutusan hubungan kerja di banyak lembaga pemerintah. Awalnya ribuan pegawai diberhentikan, tetapi sebagian seperti di bidang penerbangan dan keselamatan nuklir, akhirnya dipekerjakan lagi.

    “Itu cara yang sangat sulit untuk menjalankan pemerintahan,” kata Malone. “Semua pemerintahan menginginkan konsistensi, prediktabilitas, dan bergerak perlahan… Anda butuh stabilitas dalam pemerintahan, dan ini bukan stabilitas.”

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Rahka Susanto

    Editor: Prita Kusumaputri

    ‘Lihat juga Video Joe Biden: Kurang dari 100 Hari, Pemerintahan Trump Buat Banyak Kerusakan’

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Meksiko Setuju Kirim Pasokan Air ke AS Usai Trump Ancam Naikkan Tarif

    Meksiko Setuju Kirim Pasokan Air ke AS Usai Trump Ancam Naikkan Tarif

    Washington DC

    Pemerintah Meksiko setuju untuk segera menyediakan pasokan air kepada Amerika Serikat (AS) guna mengurangi kekurangan air yang dialami negara tetangganya itu. Hal ini berdasarkan perjanjian yang telah berlangsung puluhan tahun, yang menjadi pusat pertikaian diplomatik kedua negara.

    Kesepakatan itu disampaikan setelah Presiden AS Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif lebih tinggi kecuali Meksiko memenuhi komitmennya. Trump menuduh negara tetangga AS itu telah “mencuri” air dari para petani di negara bagian Texas.

    Trump menuduh Meksiko melanggar pakta tahun 1944 silam, yang mewajibkan AS berbagi air dari Sungai Colorado dengan imbalan aliran air dari Rio Grande, yang merupakan bagian dari perbatasan kedua negara.

    Kementerian Luar Negeri Meksiko, seperti dilansir AFP, Selasa (29/4/2025), mengatakan otoritas Mexico City telah sepakat dengan Washington untuk segera mengirimkan pasokan air dari Rio Grande dan melakukan transfer lebih lanjut selama musim hujan mendatang.

    Hal itu, menurut Kementerian Luar Negeri, menggarisbawahi “keinginan kuat Meksiko untuk terus memenuhi komitmennya berdasarkan perjanjian tahun 1944, yang telah memberikan manfaat besar bagi pembangunan perbatasan utara negara tersebut”.

    Departemen Luar Negeri AS menyambut menyambut baik kesepakatan itu, yang disebutnya akan “membantu para petani AS, peternak AS dan kota-kota di Lembah Rio Grande, Texas, dalam mendapatkan air yang sangat dibutuhkan dan mengurangi kekurangan pasokan” berdasarkan perjanjian tersebut.

    Dalam pernyataannya, Departemen Luar Negeri AS berterima kasih kepada Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum atas “keterlibatan pribadinya” dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa tersebut.

    Siklus perjanjian saat ini berakhir pada Oktober, dan menurut komisi perbatasan dan komisi air kedua negara, Meksiko berutang kepada AS lebih dari 1,55 miliar kubik air. Washington mengatakan pada 20 Maret lalu bahwa pihaknya menolak permintaan Mexico City untuk pengiriman air khusus untuk pertama kalinya karena kekurangan air.

    Perselisihan ini terjadi saat meningkatnya ketegangan antara kedua negara akibat perang dagang global Trump, dan tuntutan agar Meksiko meningkatkan tindakan terhadap migrasi ilegal dan perdagangan narkoba.

    Sungai Colorado mengalami penyusutan ketinggian akibat kekeringan dan konsumsi pertanian yang tinggi di wilayah barat daya AS. Sementara cekungan Sungai Rio Grande, menurut pemerintah Meksiko, telah mengalami kekeringan selama dua dekade yang mencapai tingkat ekstrem tahun 2023 lalu.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini