Xcloud.id

Negara: Meksiko

  • Pengadilan Banding Kembali Berlakukan Tarif Trump, Gimana Selanjutnya?

    Pengadilan Banding Kembali Berlakukan Tarif Trump, Gimana Selanjutnya?

    Jakarta –

    Pengadilan banding federal memberlakukan kembali kebijakan tarif yang ditetapkan Presiden Donald Trump pada Kamis (29/05), sehari setelah Pengadilan Perdagangan Internasional memerintahkan pemblokiran tarif.

    Pengadilan Banding Tingkat Federal di Washington menganulir putusan pengadilan yang lebih rendah untuk sementara guna mempertimbangkan banding pemerintah.

    Pengadilan banding kemudian memerintahkan penggugat dalam kasus tersebut untuk memberi tanggapan paling lambat tanggal 5 Juni. Adapun pemerintah AS juga diminta memberi tanggapan paling lambat tanggal 9 Juni.

    Sebelumnya, Pengadilan Perdagangan Internasional yang berbasis di Manhattan menyatakan bahwa Konstitusi AS memberikan kewenangan secara eksklusif kepada Kongres untuk mengatur perdagangan dengan negara lain.

    Kewenangan eksklusif Kongres ini, menurut pengadilan tersebut, tidak dapat digantikan oleh kewenangan presiden untuk menjaga perekonomian. Karena itu, pengadilan tersebut menyatakan Trump telah melampaui kewenangannya dalam mengenakan bea masuk.

    Apa yang terjadi selanjutnya?

    Tidak ada pengadilan yang membatalkan tarif pada mobil, baja, dan aluminium yang diberlakukan Trump dengan alasan masalah keamanan nasional berdasarkan Pasal 232 Undang-Undang Perluasan Perdagangan tahun 1962.

    Ia dapat memperluas pajak impor berdasarkan undang-undang tersebut ke sektor lain seperti semikonduktor dan kayu.

    Pasal 338 Undang-Undang Perdagangan tahun 1930 yang tidak digunakan selama beberapa dekade memungkinkan presiden untuk mengenakan tarif hingga 50% pada impor dari negara-negara yang “mendiskriminasi” AS.

    Namun, saat ini Gedung Putih tampaknya lebih fokus mengajukan banding pada putusan pengadilan. Masalah ini diperkirakan akan berakhir di Mahkamah Agung.

    Jika Gedung Putih tidak berhasil dalam bandingnya, Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP) akan mengeluarkan arahan kepada para petugasnya.

    Hal ini dipaparkan John Leonard, mantan pejabat tinggi di CBP, kepada BBC.

    Di sisi lain, pengadilan yang lebih tinggi kemungkinan akan cenderung mendukung Trump.

    Akan tetapi, jika semua pengadilan menegakkan putusan Pengadilan Perdagangan Internasional, maka entitas bisnis yang harus membayar tarif akan menerima pengembalian dana atas jumlah yang dibayarkandengan bunga.

    Ini termasuk apa yang disebut tarif timbal balik, yang diturunkan menjadi 10% secara umum untuk sebagian besar negara.

    Untuk tarif produk-produk China yang naik menjadi 145% sekarang menjadi 30% menyusul kesepakatan AS-China baru-baru ini.

    Leonard mengingatkan bahwa untuk saat ini belum ada perubahan di perbatasan dan tarif masih harus dibayar.

    Berdasarkan reaksi pasar, sebagian investor seolah “menghela napas lega setelah volatilitas yang menegangkan selama berminggu-minggu yang perseteruan perang dagang,” ujar Stephen Innes dari SPI Asset Management.

    Innes mengatakan hakim AS memberikan pesan yang jelas: “Ruang Oval bukanlah meja perdagangan, dan Konstitusi bukanlah cek kosong.”

    “Pelampauan kekuasaan eksekutif akhirnya menemukan batasnya. Setidaknya untuk saat ini, stabilitas makro kembali muncul.”

    Paul Ashworth dari Capital Economics, mengatakan putusan tersebut “jelas akan mengacaukan dorongan pemerintahan Trump untuk dengan cepat menyegel ‘kesepakatan’ perdagangan selama jeda 90 hari dari tarif”.

    Dia memperkirakan negara-negara lain “akan menunggu dan melihat” apa yang akan terjadi selanjutnya.

    Siapa yang mengajukan gugatan?

    Putusan tersebut didasarkan pada dua kasus terpisah.

    Dalam kasus pertama, lembaga nonpartisan Liberty Justice Center mengajukan gugatan atas nama beberapa usaha kecil yang mengimpor barang dari negara-negara yang terdampak tarif Trump.

    Dalam kasus kedua, koalisi pemerintah negara bagian AS juga menggugat aturan impor tersebut.

    Kedua kasus ini merupakan tantangan hukum besar pertama bagi “Hari Pembebasan”, yaitu hari ketika Trump mengumumkan serangkaian tarif terhadap berbagai negara pada 2 April 2025.

    Panel yang terdiri dari tiga hakim memutuskan bahwa Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (EEPA) tahun 1977 yang dijadikan dasar kebijakan oleh Trump tidak memberinya wewenang untuk mengenakan pajak impor besar-besaran.

    Pengadilan juga memblokir serangkaian pungutan terpisah yang diberlakukan pemerintahan Trump terhadap China, Meksiko, dan Kanada.

    Sebagaimana diketahui, pemerintahan Trump menyebut kebijakan ini dilakukan untuk merespons arus narkoba dan imigran ilegal ke AS.

    Akan tetapi, pengadilan tidak diminta untuk menangani tarif yang dikenakan pada beberapa barang tertentu seperti mobil, baja, dan aluminium yang berada di bawah undang-undang yang berbeda.

    Bagaimana reaksi sejauh ini?

    Dalam permohonan bandingnya, pemerintahan Trump mengatakan pengadilan perdagangan telah memberi penilaian terhadap presiden secara tidak tepat sehingga putusan yang dikeluarkan bakal menggagalkan perundingan perdagangan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan.

    “Pilar politik, bukan yudisial, yang membuat kebijakan luar negeri dan memetakan kebijakan ekonomi,” sebut pemerintahan Trump dalam pengajuan banding tersebut.

    Trump mengecam putusan pengadilan perdagangan internasional tersebut dalam sebuah unggahan di media sosial, dengan menulis: “Semoga Mahkamah Agung akan membatalkan keputusan yang mengerikan dan mengancam negara ini, DENGAN CEPAT dan TEGAS.”

    Baca juga:

    Di sisi lain, Letitia James, selaku jaksa agung New York, salah satu dari 12 negara bagian yang terlibat dalam gugatan tersebut, menyambut baik putusan pengadilan federal.

    “Hukumnya jelas: tidak ada presiden yang memiliki wewenang untuk menaikkan pajak sesuka hati,” kata James.

    “Tarif ini adalah kenaikan pajak besar-besaran bagi keluarga pekerja dan bisnis Amerika. Jika terus berlanjut, kebijakan ini akan menyebabkan inflasi yang lebih tinggi, memburuknya ekonomi bagi bisnis dalam skala mana pun, serta hilangnya lapangan pekerjaan di seluruh negeri,” tambahnya.

    Pasar global merespons positif putusan tersebut.

    Pasar saham di Asia naik pada Kamis (29/05) pagi dan kontrak berjangka saham AS melonjak.

    Dolar AS menguat terhadap mata uang safe haven, termasuk yen Jepang dan franc Swiss.

    Mata uang safe haven adalah mata uang yang nilainya cenderung stabil walau terjadi gejolak pasar.

    Apa yang melatarbelakangi putusan ini?

    Presiden China Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump (Getty Images)

    Pada 2 April, Trump meluncurkan tarif global yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan mengenakan pajak impor pada sebagian besar mitra dagang AS.

    Tarif dasar 10% dikenakan pada sebagian besar negara, ditambah tarif timbal balik yang lebih tinggi.

    Puluhan negara dan blok terkena dampak ini, termasuk Uni Eropa, Inggris, Kanada, Meksiko, dan China.

    Trump berargumen bahwa kebijakan ekonomi besar-besaran tersebut akan meningkatkan manufaktur AS dan melindungi lapangan kerja.

    Sejak pengumuman tersebut, pasar global terombang-ambing sejak pengumuman tersebut.

    Berbagai negara silih berganti berunding dengan perwakilan Trump untuk menegosiasikan pembalikan dan penangguhan tarif.

    Ketidakpastian pasar global semakin terganggu dengan adanya perang dagang antara AS dan China.

    Kedua negara adidaya ekonomi dunia terlibat dalam aksi saling menaikkan tarif yang mencapai puncaknya dengan pajak AS sebesar 145% untuk impor China, dan pajak China sebesar 125% untuk impor AS.

    Baca juga:

    AS dan China akhirnya menyetujui ‘gencatan senjata’ melalui kesepakatan bilateral.

    Bea masuk AS untuk China turun menjadi 30%, sementara tarif China untuk beberapa impor AS berkurang menjadi 10%.

    Inggris dan AS juga telah mengumumkan kesepakatan mengenai tarif yang lebih rendah antara kedua pemerintah.

    Di sisi lain, Trump mengancam tarif 50% mulai Juni untuk semua barang yang datang dari Uni Eropa.

    Presiden AS itu mengungkapkan rasa frustrasi dengan lambatnya perundingan perdagangan dengan blok tersebut.

    Trump kemudian setuju untuk memperpanjang tenggat waktu lebih dari sebulan setelah kepala Komisi Uni Eropa, Ursula von der Leyen, mengatakan bahwa pihaknya memerlukan lebih banyak waktu.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 5 Anggota Band Tewas Dibunuh Kartel Narkoba!

    5 Anggota Band Tewas Dibunuh Kartel Narkoba!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Lima anggota band di Meksiko bernama Fugitivo ditemukan meninggal dunia. Korban tewas usai dibunuh anggota kartel narkoba setempat.

    “Sembilan tersangka anggota kartel narkoba ditangkap atas dugaan pembunuhan para musisi,” kata Jaksa Penuntut Umum Irving Barrios dilansir AFP, Jumat (30/5/2025).

    Kelima korban awalnya sempat dinyatakan hilang selama lima hari terakhir. Mereka terakhir kali diketahui saat menggelar konser di kota timur laut Meksiko.

    Pihak keluarga lalu melaporkan hilangnya lima anggota band Fugitivo ke kepolisian. Para korban terakhir terlihat pada Minggu (25/5) di wilayah Reynosa, negara bagian Tamaulipas, dekat perbatasan Amerika Serikat.

    Para musisi disewa untuk menggelar konser, tetapi saat tiba di tempat itu yang hanya ada tanah kosong. Anggota keluarga lalu meminta kepolisian melakukan pencarian kepada para korban.

    “Penyelidik menggunakan rekaman pengawasan video dan pelacakan ponsel untuk mengetahui pergerakan para musisi,” kata Barrios.

    “Mereka diyakini telah diculik pada Minggu malam saat bepergian dengan kendaraan menuju acara pribadi,” sambungnya.

    Hasil penyelidikan mengungkap kelima korban tewas dibunuh kartel narkoba. Polisi juga menyita sembilan senjata api dan dua kendaraan dari sembilan pelaku pembunuhan.

    “Penegak hukum menangkap sembilan orang yang dianggap bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Mereka diketahui sebagai anggota sel kriminal Kartel Teluk,” ujar Barrios.

    Tamaulipas dianggap sebagai salah satu negara bagian paling berbahaya di Meksiko karena keberadaan anggota geng yang terlibat dalam perdagangan narkoba dan migran, serta kejahatan lainnya termasuk pemerasan.

    Kekerasan kriminal telah merenggut lebih dari 480.000 nyawa di Meksiko sejak 2006 dan menyebabkan sekitar 120.000 orang hilang.

    Musisi Meksiko sebelumnya telah menjadi sasaran kelompok kriminal yang membayar mereka untuk menggubah dan membawakan lagu-lagu yang mengagungkan eksploitasi pemimpin mereka.

    (pgr/pgr)

  • Pengadilan Banding AS Aktifkan Kembali Tarif Impor Trump

    Pengadilan Banding AS Aktifkan Kembali Tarif Impor Trump

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengadilan Banding Federal Amerika Serikat (AS) pada Kamis (29/5/2025) mengaktifkan kembali tarif impor yang diberlakukan oleh mantan Presiden Donald Trump, hanya sehari setelah Pengadilan Perdagangan Internasional AS menyatakan bahwa Trump telah melampaui kewenangannya dalam menetapkan tarif tersebut dan memerintahkan penghentian langsung atas kebijakan itu.

    Dilansir dari Reuters, dalam keputusannya, Pengadilan Banding Federal di Washington menyatakan bahwa putusan pengadilan tingkat bawah akan ditangguhkan sementara untuk memberi waktu pemerintah mengajukan banding. Penggugat diminta memberikan tanggapan paling lambat 5 Juni 2025, sementara pemerintahan Trump diberi batas waktu hingga 9 Juni 2025.

    Putusan mengejutkan yang dikeluarkan pada Rabu (28/5/2025) oleh panel tiga hakim Pengadilan Perdagangan Internasional sempat mengancam pengenaan tarif liberation day terhadap mayoritas mitra dagang AS, termasuk tarif tambahan terhadap barang-barang dari Kanada, Meksiko, dan China. Tarif ini diberlakukan oleh Trump dengan alasan ketiga negara tersebut berkontribusi dalam masuknya fentanyl ke AS.

    Pengadilan menyatakan, Konstitusi AS memberikan kewenangan penetapan tarif dan pajak kepada Kongres, bukan presiden. Trump dianggap menyalahgunakan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) yang semestinya hanya berlaku untuk situasi darurat nasional.

    Meski demikian, pejabat tinggi dalam pemerintahan Trump menyatakan tidak gentar dengan putusan tersebut. Mereka yakin akan menang dalam proses banding atau menggunakan kewenangan presiden lainnya untuk memastikan tarif tetap berlaku.

    Trump mengandalkan ancaman tarif tinggi terhadap hampir seluruh mitra dagang dunia sebagai alat tawar dalam negosiasi perdagangan internasional. Dalam pernyataannya di media sosial, Trump mengecam putusan tersebut dan menyebutnya sebagai putusan mengerikan yang mengancam negara. Ia juga berharap Mahkamah Agung akan membatalkan keputusan itu.

    Reaksi dari mitra dagang AS cenderung hati-hati. Pemerintah Inggris menyebut hal ini sebagai urusan domestik AS dan masih merupakan tahap awal dari proses hukum. Jerman dan Komisi Eropa menolak memberikan komentar. Sementara itu, Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyatakan bahwa putusan itu sejalan dengan sikap Kanada selama ini bahwa tarif Trump bersifat ilegal.

  • Pengumuman! Tarif Trump Diblokir Pengadilan AS, Perang Dagang Bye-Bye?

    Pengumuman! Tarif Trump Diblokir Pengadilan AS, Perang Dagang Bye-Bye?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pengadilan Perdagangan Amerika Serikat (AS) yang terdiri dari tiga hakim telah memblokir sebagian besar putusan Presiden Donald Trump terkait tarif. Ia dianggap telah melampaui kewenangannya dalam mengenakan tarif menyeluruh dengan menggunakan kekuatan ekonomi darurat.

    Putusan ini menjadi pukulan telak bagi Trump. Pemerintahannya pun mengajukan banding.

    Namun Kamis kemarin, pengadilan banding di Federal AS, mengeluarkan penangguhan sementara atas putusan Pengadilan Perdagangan itu. Pengadilan Perdagangan memiliki status yang lebih rendah dari Pengadilan Banding AS.

    Lalu apakah aturan tarif Trump benar-benar sudah “good bye”? Atau tarif Trump masih berlaku?

    Mengutip AFP, Jumat (30/5/2025), putusan Pengadilan Perdagangan- meskipun ditangguhkan sementara- tetap mempengaruhi pungutan tarif Trump yang diumumkan 2 April lalu.

    Perlu diketahui, saat itu, Trump memberlakukan tarif 10% ada sebagian besar mitra dagang dan tarif yang lebih tinggi di atas tarif dasar itu ke puluhan negara termasuk China dan Uni Eropa (UE), di mana saat ini sebagian ditangguhkan karena negosiasi sedang berlangsung.

    Putusan akan mempengaruhi pula tarif khusus ke Kanada, Meksiko, dan China atas dugaan peran mereka dalam mengizinkan masuknya obat-obatan ke AS. Putusan pun juga akan berdampak ke pungutan khusus sektor seperti yang dikenakan pada impor baja, aluminium, dan mobil.

    Menunggu Proses Banding Trump

    Sebenarnya Putusan Pengadilan Dagang AS, yang memiliki yurisdiksi nasional atas sengketa tarif dan perdagangan, awalnya memberi Gedung Putih waktu 10 hari untuk menyelesaikan proses pencabutan pungutan tersebut. Namun, penangguhan yang dilakukan Pengadilan Banding AS Kamis memberikan “penundaan sementara sampai pemberitahuan lebih lanjut” sementara proses banding pemerintahan Trump berlangsung.

    Ini berarti tarif dapat tetap berlaku untuk saat ini walau hasil jangka panjangnya belum ditentukan. Namun, Direktur Dewan Ekonomi Nasional AS, Kevin Hassett mengatakan kepada Fox News bahwa pemerintah sangat senang dengan putusan tersebut, menyebutnya sebagai sebuah kemenangan.

    Trump Tetap Bisa ‘Mengembalikan’ Tarif?

    Pengadilan Banding pada akhirnya dapat menegakkan keputusan awal Pengadilan Perdagangan untuk memblokir tarif Trump yang luas. Namun Trump, bagaimanapun, memiliki cara lain untuk mengembalikan agenda tarifnya.

    “Ini termasuk Bagian 122 dari Undang-Undang Perdagangan tahun 1974, (di AS) yang dimaksudkan untuk menangani keadaan darurat neraca pembayaran tetapi tidak memerlukan penyelidikan formal,” kata Thibault Denamiel, seorang peneliti di Pusat Studi Strategis dan Internasional.

    Otoritas tersebut membatasi tarif hingga 15%. Di mana aturan hanya dapat berlaku selama 150 hari.

    “Tetapi itu adalah salah satu tuas kebijakan yang dapat diambil Trump saat ia mencari jembatan menuju tindakan yang lebih langgeng,” kata kepala ekonom KPMG Diane Swonk.

    Pilihan lain adalah Pasal 338 Undang-Undang Perdagangan tahun 1930. Aturan ini memungkinkan pemerintah mengenakan tarif hingga 50% pada negara-negara yang melakukan diskriminasi terhadap AS.

    Bagaimana Nasib Perundingan Dagang?

    Putusan pengadilan perdagangan AS tidak menghapus ancaman tarif AS untuk Eropa atau mengakhiri kebutuhan untuk negosiasi. Ini karena ancaman tarif timbal balik tetap ada jika Gedung Putih memenangkan bandingnya.

    “Trump juga dapat beralih ke cara-cara khusus sektor seperti yang dilakukannya pada masa jabatan pertamanya atau meminta persetujuan kongres untuk tarif, meskipun ini lebih kecil kemungkinannya,” kata Andrew Kenningham, kepala ekonom Eropa di Capital Economics.

    Hal sama juga dikatakan Swonk. Ia berujar idak jelas apakah negosiasi akan kehilangan momentum, seraya menambahkan, pemerintah AS memang ingin memanfaatkan ancaman tarif “dengan sangat agresif”.

    “Bahkan jika putusan awal akhirnya ditegakkan, pejabat AS masih dapat membeli waktu untuk memberikan tekanan pada ekonomi lain termasuk Uni Eropa dan China,” tambahnya.

    Dampak ke Ekonomi?

    Proses pengadilan menimbulkan ambiguitas yang lebih besar seputar arah kebijakan perdagangan AS di masa mendatang. Terutama karena banding tersebut masih berlangsung.

    “Perkembangan hukum ini memperkuat ketidakpastian yang lebih lama bagi bisnis yang menavigasi rantai pasokan lintas batas,” kata kepala ekonom EY Gregory Daco, dalam sebuah catatan.

    Saham AS ditutup lebih tinggi pada hari Kamis, tetapi kejatuhan ekonomi telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir dengan pendekatan Trump yang berubah-ubah untuk mengungkap tarif dan menghentikannya secara selektif.

    Pasar keuangan telah bergolak oleh pergeseran kebijakan, dan penghentian pengiriman karena tarif tinggi membawa gangguan yang tidak dapat diselesaikan dalam semalam.

    (sef/sef)

  • Disewa untuk Konser, 5 Anggota Band Meksiko Ternyata Dibunuh Kartel

    Disewa untuk Konser, 5 Anggota Band Meksiko Ternyata Dibunuh Kartel

    Jakarta –

    Sebanyak lima anggota band di Meksiko bernama Fugitivo ditemukan meninggal dunia. Korban tewas usai dibunuh anggota kartel narkoba setempat.

    “Sembilan tersangka anggota kartel narkoba ditangkap atas dugaan pembunuhan para musisi,” kata jaksa penuntut umum Irving Barrios dilansir AFP, Jumat (30/5/2025).

    Kelima korban awalnya sempat dinyatakan hilang selama lima hari terakhir. Mereka terakhir kali diketahui saat menggelar konser di kota timur laut Meksiko.

    Pihak keluarga lalu melaporkan hilangnya lima anggota band Fugitivo ke kepolisian. Para korban terakhir terlihat pada Minggu (25/5) di wilayah Reynosa, negara bagian Tamaulipas, dekat perbatasan Amerika Serikat.

    Para musisi disewa untuk menggelar konser, tetapi saat tiba di tempat itu yang hanya ada tanah kosong. Anggota keluarga lalu meminta kepolisian melakukan pencarian kepada para korban.

    “Penyelidik menggunakan rekaman pengawasan video dan pelacakan ponsel untuk mengetahui pergerakan para musisi,” kata Barrios.

    “Mereka diyakini telah diculik pada Minggu malam saat bepergian dengan kendaraan menuju acara pribadi,” sambungnya.

    “Penegak hukum menangkap sembilan orang yang dianggap bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Mereka diketahui sebagai anggota sel kriminal Kartel Teluk,” ujar Barrios.

    Tamaulipas dianggap sebagai salah satu negara bagian paling berbahaya di Meksiko karena keberadaan anggota geng yang terlibat dalam perdagangan narkoba dan migran, serta kejahatan lainnya termasuk pemerasan.

    Kekerasan kriminal telah merenggut lebih dari 480.000 nyawa di Meksiko sejak 2006 dan menyebabkan sekitar 120.000 orang hilang.

    Musisi Meksiko sebelumnya telah menjadi sasaran kelompok kriminal yang membayar mereka untuk menggubah dan membawakan lagu-lagu yang mengagungkan eksploitasi pemimpin mereka.

    Lihat juga Video ‘2 Ajudan Wali Kota Mexico City Ditembak Mati Kelompok Bersenjata’:

    (ygs/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kasus DBD RI Tinggi, Wamenkes: Nyamuk Lebih Mematikan daripada Hewan Buas

    Kasus DBD RI Tinggi, Wamenkes: Nyamuk Lebih Mematikan daripada Hewan Buas

    Jakarta –

    Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap nyamuk sebagai vektor penyakit mematikan. Dia juga menyinggung terkait kasus DBD di Indonesia yang menyentuh 1.400 kematian di 2024.

    “Bukan hewan buas yang menjadi penyebab kematian terbanyak, melainkan nyamuk. Gigitan nyamuk, meski tampak sepele, bertanggung jawab atas jutaan kematian setiap tahunnya,” sebut Dante dikutip dari Sehat Negeriku, Rabu (28/5/2025).

    DBD masih menjadi ancaman global dengan lebih dari 3,9 miliar orang di dunia berisiko terinfeksi. Hingga Mei 2025, Kementerian Kesehatan mencatat lebih dari 56 ribu kasus DBD dengan 250 kematian.

    Angka ini menunjukkan perlunya penguatan strategi penanggulangan di berbagai lini, termasuk edukasi dan peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar.

    “Indonesia termasuk salah satu negara dengan jumlah kasus tertinggi, bersama Brasil, Kolombia, Meksiko, Peru, dan Vietnam,” tambahnya.

    Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk mengendalikan penyebaran penyakit dengue dengan berbagai program di antaranya program satu rumah satu juru pemantau jentik (jumantik), fogging, inovasi nyamuk Wolbachia, hingga pengembangan vaksin dengue.

    “Namun semua ini tidak akan berhasil tanpa dukungan lintas sektor, termasuk peran aktif DPR RI dan masyarakat,” jelas Dante.

    (kna/kna)

  • Hakim Iran Dibunuh Saat Berangkat Kerja, Pelaku Kabur

    Hakim Iran Dibunuh Saat Berangkat Kerja, Pelaku Kabur

    Teheran –

    Seorang hakim pengadilan pidana di kota Shiraz, Provinsi Fars, Iran, tewas dibunuh saat berangkat kerja pada Selasa (27/5) pagi waktu setempat. Pelaku pembunuhan ini, yang diyakini terdiri atas dua orang, berhasil kabur usai menjalankan aksinya.

    “Pagi ini, dua individu menyerang dan membunuh hakim Ehsan Bagheri, kepala Pengadilan Pidana 2 Cabang 102 di Shiraz, saat dia sedang dalam perjalanan ke kantor,” demikian dilaporkan situs berita Mizan Online, yang dikelola otoritas kehakiman Iran, seperti dilansir AFP, Selasa (27/5/2025).

    Tidak dijelaskan lebih lanjut soal kronologi pembunuhan hakim Bagheri. Otoritas kehakiman Iran menyebut pembunuhan ini sebagai “aksi teroris”.

    “Sangat disayangkan, sebagai akibat dari aksi teroris ini, dia menjadi martir,” sebut Mizan Online dalam laporannya.

    Laporan Associated Press menyebut hakim Bagheri tewas ditikam saat dalam perjalanan ke kantornya.

    Dua pelaku pembunuhan hakim Bagheri berhasil kabur usai beraksi dan saat ini masih bebas berkeliaran.

    Motif pembunuhan ini belum diketahui secara jelas. Sejauh ini belum ada kelompok atau pihak tertentu yang mengklaim bertanggung jawab atas pembunuhan itu.

    Tonton juga “Geger Calon Wali Kota Dibunuh saat Temui Pendukung di Meksiko” di sini:

    Hakim Bagheri yang berusia 38 tahun ini, memiliki lebih dari 12 tahun pengalaman peradilan dan merupakan warga asli Provinsi Fars, yang ibu kotanya, Shiraz, terletak sekitar 900 kilometer sebelah selatan Teheran.

    Dia sebelumnya bertugas sebagai jaksa dan penyidik di Pengadilan Revolusioner Iran di beberapa kota, termasuk Shiraz, sebelum ditunjuk untuk memimpin Pengadilan Pidana Cabang 102. Pengadilan Revolusioner Iran biasa menangani kasus-kasus keamanan dan penyelundupan narkoba.

    Kepala otoritas kehakiman Iran, Gholamhossein Mohseni Ejei, telah memerintahkan penyelidikan khusus atas pembunuhan hakim Bagheri.

    Serangan yang menewaskan hakim Iran ini terjadi setelah dua hakim lainnya tewas ditembak dalam serangan langka yang terjadi di dalam Mahkamah Agung Iran pada Januari lalu.

    Pada saat itu, seorang pria bersenjata melepaskan tembakan dalam apa yang digambarkan oleh pengadilan sebagai “aksi pembunuhan berencana”, yang menewaskan dua hakim veteran Iran bernama Ali Razini dan Mohammad Moghisseh. Pria bersenjata itu bunuh diri usai melakukan penembakan.

    Kedua hakim veteran yang tewas ditembak itu telah memimpin persidangan kasus-kasus keamanan nasional yang penting di Iran. Otoritas Teheran mengatakan pada saat itu bahwa penyelidikan sedang dilakukan, namun motif pembunuhan itu masih belum jelas.

    Sementara itu, serangan penembakan lainnya terjadi pada Senin (26/5) malam ketika seorang pria menewaskan empat orang di kota yang sama, sebelum ditembak dan ditangkap oleh pasukan keamanan Iran. Belum ada informasi lebih lanjut soal penembakan ini.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • DPR perkuat kolaborasi lawan DBD dengan target 0 persen kematian

    DPR perkuat kolaborasi lawan DBD dengan target 0 persen kematian

    Indonesia sendiri menempati posisi lima besar negara dengan jumlah kasus tertinggi bersama Brasil, Kolombia, Meksiko, dan Vietnam

    Jakarta (ANTARA) – DPR RI bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia meluncurkan Presidium Kaukus Kesehatan DPR RI untuk menciptakan ruang kolaborasi lintas sektor penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan target nol kematian pada tahun 2030.

    Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan tujuan dibentuknya Kaukus Kesehatan DPR RI adalah sebagai ruang strategis lintas komisi dan fraksi di DPR RI untuk merespons isu-isu kesehatan publik secara terintegrasi, termasuk DBD.

    “Angka kematian akibat DBD bukan hanya statistik, tapi cerminan lemahnya sistem respons kita. Ini saatnya bergeser dari pendekatan reaktif menjadi strategi kolaboratif yang proaktif dan prediktif,” kata Cucun di Gedung Nusantara, kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

    Selain itu DPR RI bersama Kemenkes juga menyelenggarakan High-Level Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Koalisi Bersama Lawan Dengue (Kobar Lawan Dengue).

    Terhitung hingga Mei 2025, Indonesia telah mencatat lebih dari 56.000 kasus DBD dengan lebih dari 250 kematian di 456 kabupaten/kota di 34 provinsi.

    Di Kabupaten Bandung tercatat 3.529 kasus dan 38 kematian. Angka ini membuat Bandung menjadi salah satu daerah dengan angka kematian tertinggi akibat DBD di Indonesia.

    Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menambahkan bahwa DBD masih menjadi ancaman serius di negara-negara berkembang. Ia menyebut bahwa 40 persen penduduk dunia berada dalam risiko tertular DBD.

    Indonesia sendiri menempati posisi lima besar negara dengan jumlah kasus tertinggi bersama Brasil, Kolombia, Meksiko, dan Vietnam.

    “Tahun 2024 mencatat lebih dari 257.000 kasus DBD dan sekitar 1.400 kematian di Indonesia. Untuk mencapai target nol kematian pada 2030, dibutuhkan kolaborasi nyata antar-stakeholder,” kata Dante.

    Cucun juga menegaskan komitmennya untuk mengawal agenda kesehatan nasional melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Maka dari itu, melalui pembentukan koalisi bersama dan presidium kaukus ini, DPR RI dan Kemenkes berharap bisa mendorong secara maksimal agenda advokasi kebijakan, percepatan vaksinasi, edukasi publik berbasis data, serta memperkuat sistem deteksi dini dan respon terhadap penyakit menular seperti DBD.

    “Kolaborasi ini adalah awal dari langkah nyata, menyatukan visi dan kekuatan nasional untuk melindungi generasi bangsa. DBD bisa kita kalahkan, asal kita tidak bekerja sendiri-sendiri,” ujarnya.

    Sebagai informasi, agenda peluncuran ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain: Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari, Anggota Komisi IX DPR RI sekaligus Koordinator Presidium Kaukus Kesehatan Netty Prasetiyani Heryawan, beserta Para Ketua Kelompok Fraksi Komisi IX DPR RI.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bakal Tutup Banyak Pabrik, Begini Penjualan Nissan di Indonesia

    Bakal Tutup Banyak Pabrik, Begini Penjualan Nissan di Indonesia

    Jakarta –

    Nissan berencana menutup beberapa pabriknya. Lalu bagaimana performa penjualan Nissan di Indonesia?

    Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Nissan masih melakukan penjualan baik wholesales (distribusi pabrik ke dealer) maupun retail sales (distribusi dealer ke konsumen). Namun, angkanya turun jika dibandingkan tahun lalu.

    Wholesales Nissan pada Januari-April 2025 mencapai 430 unit. Dalam periode yang sama tahun lalu bisa tembus 436 unit.

    Hal ini juga tercermin pada penjualan retail sales. Empat bulan tahun 2025 ini, Nissan membukukan angka 449 unit, angkanya turun dibanding periode yang sama tahun lalu, jumlahnya tembus 506 unit.

    Lebih rinci penjualan tertinggi tahun ini adalah Nissan Serena e-Power dengan angka 184 unit. Kemudian Nissan Livina dengan torehan 82 unit, dan Nissan Magnite menutup posisi tiga besar penjualan Nissan dengan angka 123 unit.

    Angka tersebut belum bisa mengantarkan Nissan tembus 10 pabrikan mobil terlaris di Indonesia.

    Seperti diketahui, Nissan secara global sedang melakukan efisiensi besar-besaran.

    Sebagaimana dilansir dari Reuters, rencana Nissan menutup dua pabrik perakitan mobil ini akan membuat raksasa otomotif ini hanya memiliki tiga pabrik perakitan kendaraan di Jepang.

    Nissan sedang mempertimbangkan untuk menutup pabrik Oppama di Jepang, tempat Nissan memulai produksi pada tahun 1961, dan pabrik Shonan yang dioperasikan oleh Nissan Shatai, tempat Nissan menjadi pemegang saham sebesar 50%.

    Sedangkan di luar negeri, salah satu sumber menyebut, Nissan sedang mempertimbangkan untuk mengakhiri produksi di pabrik-pabrik yang ada di Afrika Selatan, India, dan Argentina. Perusahaan juga akan memangkas jumlah pabrik di Meksiko.

    Penutupan pabrik domestik akan menandai yang pertama bagi Nissan sejak menutup pabrik Murayama pada tahun 2001. Dengan demikian, ketiga pabrik yang tersisa nantinya ada pabrik Tochigi, pabrik Nissan Motor Kyushu, dan Nissan Shatai Kyushu di perfektur Fukuoka selatan.

    Surat kabar Yomiuri mengatakan, dua pabrik di Meksiko sedang dipertimbangkan. Sedangkan Nissan mengatakan dalam sebuah pernyataan di situs webnya bahwa laporan tentang kemungkinan penutupan pabrik tertentu bersifat spekulatif dan tidak didasarkan pada informasi resmi perusahaan.

    (riar/dry)

  • Bos Kartel Narkoba Meksiko Tewas Ditembak Saat Penggerebekan

    Bos Kartel Narkoba Meksiko Tewas Ditembak Saat Penggerebekan

    Sinaloa –

    Seorang pemimpin kartel narkoba Meksiko, Jorge Humberto Figueroa, yang terkenal kejam tewas dalam penggerebekan yang dilakukan tentara. Pelaku tewas usai ditembak.

    Dilansir AFP, Minggu (25/5/2025), Negara bagian Sinaloa, Meksiko, tempat kartel itu bermarkas, tengah dilanda perang antara dua faksi yang bermusuhan. Perang ini telah menewaskan sekitar 1.200 orang sejak September tahun lalu.

    Jorge Humberto Figueroa ditembak dan tewas pada hari Jumat dalam penggerebekan yang dilakukan untuk menangkapnya. Hal itu disampaikan Sekretaris Keselamatan Publik Omar Garcia Harfuch di platform media sosial X.

    Nyawa Figueroa dihargai mahal oleh pihak Amerika Serikat (AS). Badan Penegakan Narkoba AS (DEA) telah menawarkan hingga $1 juta untuk informasi untuk penangkapan Figueroa atas dugaan perdagangan fentanil dan pencucian uang.

    Kembali lagi ke pernyataan Harfuch, dia mengatakan Figueroa adalah salah satu dalang bentrokan yang terkenal dengan pihak berwenang pada tahun 2019 di kota Culiacan.

    Dalam kasus itu, anggota kartel melawan pasukan keamanan yang telah menangkap Ovidio Guzman, putra salah satu pendiri kartel Sinaloa Joaquin ‘Chapo’ Guzman.

    Pihak berwenang Meksiko secara kontroversial membebaskan Ovidio Guzman saat itu, dengan mengatakan mereka ingin menghindari pertumpahan darah lebih lanjut. Namun, ia akhirnya ditangkap kembali pada tahun 2023 dan diekstradisi ke Amerika Serikat, tempat ia masih ditahan.

    Kelompok ini telah melawan faksi lain yang dipimpin oleh ahli waris salah satu pendiri kartel Ismael Zambada, yang dibujuk ke Amerika Serikat dalam operasi penyamaran pada tahun 2024 dan ditangkap.

    Surat kabar Reforma mengatakan Figueroa adalah kepala keamanan untuk faksi yang dipimpin oleh putra-putra Guzman.

    (lir/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini