Negara: Meksiko

  • Disney Didenda Rp144 Miliar Akibat Pengumpulan Data Pribadi Anak Secara Ilegal

    Disney Didenda Rp144 Miliar Akibat Pengumpulan Data Pribadi Anak Secara Ilegal

    Bisnis.com, JAKARTA — Walt Disney diharuskan membayar US$10 juta atau setara dengan Rp144 miliar untuk menyelesaikan tuduhan Komisi Perdagangan Federal (Federal Trade Commission/FTC) Amerika Serikat (AS) terkait dengan pengumpulan data pribadi anak-anak.

    Mengutip Reuters, data pribadi dikumpulkan dari video yang ditujukan untuk anak di YouTube tanpa memberi tahu ataupun memperoleh persetujuan orang tua. Axios merupakan pihak pertama yang melaporkan upaya penyelesaian ini, setelah dikonfirmasi oleh juru bicara Disney.

    Dalam gugatan, Disney dilaporkan melakukan kesalahan dalam hal pelabelan yang memungkinkan perusahaan itu mengumpulkan data pribadi penonton melalui YouTube dan digunakan untuk kepentingan iklan yang menargetkan anak-anak berusia di bawah 13 tahun.

    Sekadar informasi, gugatan tersebut menuduh Disney melanggar Peraturan Perlindungan Privasi Daring Anak-anak (Children’s Online Privacy Protection Rule) di AS.

    Menurut FTC, peraturan tersebut mewajibkan situs web, aplikasi, dan layanan daring lain yang ditujukan untuk anak di bawah 13 tahun untuk memberi tahu orang tua tentang informasi pribadi yang dikumpulkan.

    Serta, memperoleh persetujuan orang tua yang dapat diverifikasi sebelum mengumpulkan informasi tersebut.

    Menurut berkas pengadilan pada Selasa (2/9/2025), Disney diwajibkan menerapkan program penetapan audiens guna memastikan videonya ditandai secara tepat sebagai dibuat untuk anak-anak”jika memang sesuai.

    Sebelumnya, Laporan terbaru dari Kaspersky mengungkap lebih dari 7 juta akun layanan streaming seperti Netflix, Disney+, dan Amazon Prime Video telah menjadi korban pembobolan kredensial sepanjang 2024. Sebagian dari jumlah tersebut berada Indonesia, dengan 89 akun Disney+ dilaporkan bocor.

    Kaspersky mendeteksi 680.850 akun Disney+ yang bocor secara global, dengan Brasil sebagai negara dengan jumlah akun terbobol terbanyak, diikuti Meksiko dan Jerman. 

    Indonesia sendiri mencatat 89 akun Disney+ yang disusupi. Namun, Netflix menjadi target utama para penjahat siber, dengan 5.632.694 akun yang terekspos, menjadikannya layanan streaming paling rentan. Brasil kembali menempati posisi teratas, disusul Meksiko dan India.

    Amazon Prime Video juga tidak luput dari incaran, meski jumlahnya lebih kecil, yaitu 1.607 akun yang dibobol. Negara-negara dengan kasus terbanyak adalah Meksiko, Brasil, dan Prancis.

    Besarnya serangan tersebut memiliki korelasi dengan penonton video streaming yang mayoritas merupakan Gen Z. 

    Bagi Gen Z, platform streaming lebih dari sekadar hiburan—ini adalah bagian penting dari identitas, komunitas, dan interaksi sosial. Mereka aktif membagikan klip, meme, hingga teori penggemar di media sosial. Namun, kebiasaan daring ini membawa risiko tersendiri. 

    Perangkat yang digunakan untuk streaming bisa menjadi pintu masuk malware, terutama jika pengguna mengunduh konten tidak resmi, menggunakan aplikasi bajakan, atau ekstensi browser yang disusupi.

    Malware ini diam-diam mengumpulkan kredensial login, data sesi, hingga informasi pribadi, yang kemudian dijual atau dibocorkan di forum bawah tanah.

    Sering kali, data yang awalnya hanya berupa kata sandi streaming dapat berkembang menjadi pencurian identitas atau penipuan keuangan, terutama jika pengguna menggunakan kata sandi yang sama di berbagai layanan.

  • Trump Lanjutkan Negosiasi Dagang Meski Tarif Dinyatakan Ilegal

    Trump Lanjutkan Negosiasi Dagang Meski Tarif Dinyatakan Ilegal

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tetap melanjutkan negosiasi dagang dengan sejumlah mitra meskipun pengadilan banding AS memutuskan sebagian besar tarif yang diberlakukan Trump ilegal. 

    Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer mengatakan mitra dagang AS terus bekerja sama erat dalam negosiasi. 

    “Kesepakatan terus berjalan terlepas dari apa pun yang diputuskan pengadilan sementara ini,” ujar Greer dikutip dari Reuters, Senin (1/9/2025).

    Greer tidak menyebutkan negara mana saja yang masih bernegosiasi dengan AS, namun mengatakan telah berbicara dengan seorang menteri perdagangan pada Sabtu pagi.

    Putusan pengadilan ini menjadi ancaman terhadap salah satu pilar kebijakan luar negeri Trump sejak memasuki masa jabatan keduanya pada Januari lalu. Trump menggunakan tarif impor sebagai instrumen tekanan politik sekaligus alat renegosiasi perjanjian dagang, meski langkah itu meningkatkan volatilitas pasar keuangan.

    Pengadilan Banding Federal Circuit di Washington pekan lalu menyatakan Kongres memang memberi wewenang luas kepada presiden untuk bertindak dalam keadaan darurat nasional, tetapi tidak secara eksplisit memasukkan kewenangan menetapkan tarif atau pungutan pajak.

    Putusan tersebut menyoal legalitas tarif timbal balik yang ditetapkan April lalu serta tarif terhadap China, Kanada, dan Meksiko pada Februari. Namun, keputusan ini tidak berdampak pada tarif lain yang diberlakukan di bawah dasar hukum berbeda.

    Trump mengecam putusan itu dan berjanji mengajukan banding ke Mahkamah Agung AS. Pengadilan banding tetap mengizinkan tarif berlaku hingga 14 Oktober untuk memberi ruang proses banding.

    Opsi Alternatif

    Sejumlah pakar menilai pemerintahan Trump sudah mengantisipasi putusan ini dengan menyiapkan berbagai opsi cadangan agar tarif tetap berjalan.

    “Kalau negara lain berpikir mereka akan mendapat keringanan tarif, mereka akan kecewa. Ada banyak opsi cadangan, bahkan jika Mahkamah Agung akhirnya sependapat dengan pengadilan banding,” ujar Josh Lipsky, Ketua Ekonomi Internasional di Atlantic Council.

    Salah satu opsi adalah menggunakan Section 338 dari Undang-Undang Perdagangan 1930 yang memberi presiden kewenangan mengenakan bea masuk hingga 50% terhadap negara yang terbukti mendiskriminasi perdagangan AS.

    Trump kembali menegaskan sikapnya pada Sabtu (30/8/2025) melalui media sosial.

    “Tahun besar menanti AS, mungkin yang terbaik, jika tarif akhirnya disetujui pengadilan!!!” katanya

    Penasihat perdagangan Gedung Putih Peter Navarro mengatakan pihaknya optimistis Mahkamah Agung yang didominasi konservatif, yaitu 6 hakim berbanding 3, akan mendukung kebijakan tarif Trump.

    Senator Partai Republik James Lankford menambahkan, para pelaku usaha ingin persoalan ini segera tuntas.

    “Setiap kali ada sidang baru atau perubahan keputusan, hal itu membuat bisnis tidak stabil. Jadi mari kita selesaikan semua ini secepat mungkin,” ujarnya kepada NBC News.

  • Pengadilan AS Sebut Kebijakan Tarif Tindakan Ilegal Bikin Trump Marah

    Pengadilan AS Sebut Kebijakan Tarif Tindakan Ilegal Bikin Trump Marah

    Jakarta

    Kebijakan tarif impor resiprokal atau balasan yang dirilis Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dicap sebagai tindakan ilegal. Hal ini menjadi salah satu isi putusan Pengadilan banding Federal AS.

    Dalam putusan pengadilan tersebut disebutkan Trump sebenarnya tak punya wewenang untuk mengenakan tarif kepada berbagai negara.

    Dilansir dari CNBC, Sabtu (30/8/2025), pengadilan banding menunda berlakunya kebijakan tarif resiprokal hingga 14 Oktober. Pengadilan juga memberi waktu bagi eksekutif Trump untuk meminta Mahkamah Agung membatalkan keputusan tersebut.

    Putusan pada Jumat (29/8) ini merupakan kekalahan kedua berturut-turut bagi Trump dalam rangkaian gugatan terhadap kebijakan tarif.

    Kasus yang diputuskan pengadilan merupakan dua gugatan terpisah. Satu gugatan diajukan oleh belasan negara bagian dan satu lagi oleh lima pengusaha di AS.

    Trump menggunakan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (International Emergency Economic Powers Act/IEEPA) sebagai dasar kebijakan tarif. Nah hal tersebut lah yang banyak digugat oleh sebagian pemerintahan negara bagian dan juga kalangan pebisnis.

    “Untuk kedua kalinya dalam kasus ini, pengadilan federal telah memutuskan bahwa tarif yang disebut ‘Hari Pembebasan’ oleh Presiden Trump adalah melanggar hukum,” kata pengacara Jeffrey Schwab dari Liberty Justice Center, yang mewakili para penggugat usaha kecil dalam kasus ini.

    “Keputusan ini melindungi bisnis dan konsumen Amerika dari ketidakpastian dan kerugian yang disebabkan oleh tarif yang melanggar hukum ini,” kata Schwab dalam sebuah pernyataan.

    Respons Keras Trump

    Trump merespons keras putusan tersebut. Dia menyatakan bila kebijakan tarif agresifnya dihapus akan menjadi bencana besar bagi negara.

    “Jika Tarif ini dihapuskan, itu akan menjadi bencana total bagi Negara. Jika dibiarkan, Keputusan ini benar-benar akan menghancurkan Amerika Serikat,” tegas Trump dalam sebuah unggahan di Truth Social, dikutip dari CNBC.

    “Tarif (resiprokal) Presiden Trump akan tetap berlaku, dan kami menantikan kemenangan mutlak dalam masalah ini,” kata juru bicara Gedung Putih, Kush Desai, dalam pernyataan terpisah.

    Pemerintah Trump sendiri sudah mengajukan banding kepada Pengadilan Federal. Namun, beberapa hakim banding nampak sangat skeptis terhadap argumen pemerintahan Trump ketika mereka mendengarkan argumen lisan pada akhir Juli.

    Eksekutif Trump berargumen bahwa IEEPA memberi wewenang kepada presiden untuk secara efektif mengenakan tarif khusus negara di tingkat mana pun jika dianggap perlu untuk mengatasi keadaan darurat nasional.

    Sebelumnya, Pengadilan Perdagangan Internasional AS (U.S. Court of International Trade) pada akhir Mei menolak kebijakan tarif dan menuntut pembatalan kebijakan tarif yang diberlakukan Trump. Putusan itu juga meminta Trump membatalkan tarif untuk Kanada, Meksiko, dan China, yang diberlakukan untuk mengatasi dugaan perdagangan fentanil ke AS.

    (hal/hns)

  • Fakta-fakta Infeksi Bakteri Pemakan Daging di AS dari ‘Cacing Sekrup’

    Fakta-fakta Infeksi Bakteri Pemakan Daging di AS dari ‘Cacing Sekrup’

    Jakarta

    Belakangan 2 kasus infeksi ‘cacing sekrup’ atau screw worm New World pemakan daging ditemukan di Maryland, Amerika Serikat. Sebelumnya, kasus serangga yang berbentuk belatung itu jarang terjadi pada manusia.

    Dalam infestasi belatung juga dikenal sebagai myiasis, lalat betina bertelur di luka baru yang dengan cepat menetas menjadi larva. Belatung ini menggali dan memakan jaringan hidup, yang berpotensi mengakibatkan kerusakan jaringan yang luas, infeksi bakteri, dan bahkan kematian jika tidak ditangani.

    Seorang juru bicara Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS mengatakan bahwa risiko pada manusia sangat rendah. Berikut yang perlu diketahui tentang ‘cacing sekrup’, dikutip dari NYPost.

    Apa Itu Penyakit New World screwworm?

    Catatan sejarah menunjukkan belatung sekrup atau New World screwworm, dengan nama ilmiah Cochliomyia hominivorax, telah menimbulkan masalah bagi ternak di AS sejak 1825. Hama ini menjadi masalah besar pada 1933 saat bermigrasi dari Barat Daya ke Tenggara melalui pengiriman hewan yang terinfestasi, hingga menyebabkan kematian ternak yang meluas.

    Pada tahun 1960, AS menerapkan teknik serangga steril, di mana jutaan lalat jantan steril yang dibiakkan di laboratorium dilepaskan untuk dikawinkan dengan lalat betina liar agar tidak dapat bertelur.

    New World screwworm sebagian diberantas di AS berkat upaya-upaya ini, sehingga wabah kecil pada tahun 2016 terjadi pada rusa yang terancam punah di Florida Keys. Lebih dari 188 juta lalat steril membasmi infestasi tersebut pada tahun 2017.

    Wabah terbaru dimulai di Panama pada 2023, sebelum menyebar ke seluruh Amerika Tengah dan mencapai Meksiko.

    Apa Saja Gejalanya?

    Belatung di dalam atau di sekitar luka terbuka. Berikut beberapa gejalanya:

    Luka kulit yang tidak dapat dijelaskan terasa nyeri atau berdarah, dan tidak kunjung sembuh.Luka yang terus membesar dan semakin dalam.Sensasi tidak nyaman karena larva bergerak di hidung, mulut, atau mata.Bau busuk di lokasi luka.

    Bagaimana Mengobatinya?

    Para ahli menyarankan untuk tidak mencoba mengobatinya sendiri, karena pembedahan mungkin diperlukan. Hal ini untuk mengeluarkan larva dari luka.

    Tahun lalu, ada kasus seorang penyintas kanker di Florida yang sakit akibat New World screwworm, setelah mengunjungi Republik Dominika selama lebih dari seminggu. Ia mengalami pembengkakan di wajah, nyeri, dan keluarnya cairan dari hidung.

    Para dokter melakukan pembedahan untuk mengangkat 100 hingga 150 larva yang sangat besar hingga menyumbat mesin penghisap di rumah sakit.

    Halaman 2 dari 2

    (sao/naf)

  • Tok! Pengadilan AS Nyatakan Tarif Global Trump ‘Ilegal’

    Tok! Pengadilan AS Nyatakan Tarif Global Trump ‘Ilegal’

    Washington DC

    Pengadilan banding federal Amerika Serikat (AS) pada Jumat (29/8) waktu setempat memutuskan bahwa sebagian besar tarif yang diberlakukan Presiden Donald Trump, yang telah menjungkirbalikkan perdagangan global, adalah ilegal.

    Namun demikian, pengadilan AS mengizinkan tarif Trump untuk tetap berlaku saat ini, memberikannya waktu untuk melanjutkan kasus ini ke Mahkamah Agung.

    Dari total 11 panel hakim pengadilan banding AS untuk Sirkuit Federal, seperti dilansir AFP, Sabtu (30/8/2025), sebanyak tujuh hakim menyatakan tarif Trump itu ilegal, sedangkan empat hakim lainnya menyatakan sebaliknya.

    Putusan pengadilan banding AS tersebut memperkuat putusan pengadilan lebih rendah, yang sebelumnya menyatakan bahwa Trump telah melampaui kewenangannya dalam memanfaatkan kekuatan ekonomi darurat untuk mengenakan bea masuk yang luas.

    Namun, para hakim banding AS mengizinkan tarif Trump untuk tetap berlaku hingga pertengahan Oktober, sehingga para pihak dapat membawa kasus ini lebih lanjut ke Mahkamah Agung.

    Putusan pengadilan banding ini menjadi pukulan bagi sang Presiden AS, yang telah menggunakan bea masuk sebagai alat kebijakan ekonomi yang luas.

    Hal ini dapat menimbulkan keraguan atas kesepakatan yang telah dicapai Trump dengan mitra-mitra dagang utama, seperti Uni Eropa.

    Sejak kembali menjabat Presiden AS pada Januari lalu, Trump telah menggunakan Undang-undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) untuk mengenakan tarif kepada hampir semua mitra dagang AS, dengan tarif dasar sebesar 10 persen dan tarif yang lebih tinggi untuk puluhan negara.

    Dia menggunakan wewenang serupa untuk mengenakan tarif terpisah terhadap Meksiko, Kanada, dan China terkait aliran obat-obatan terlarang yang mematikan ke wilayah AS.

    Putusan pengadilan banding AS pada Jumat (29/8) menekankan bahwa “undang-undang tersebut memberikan wewenang yang signifikan kepada Presiden untuk mengambil sejumlah tindakan sebagai respons terhadap keadaan darurat nasional yang ditetapkan, tetapi tidak satu pun dari tindakan ini secara eksplisit mencakup wewenang untuk mengenakan tarif, bea masuk, atau sejenisnya, atau wewenang untuk memungut pajak”.

    Pengadilan Perdagangan Internasional AS, pada Mei lalu, memutuskan bahwa Trump telah melampaui wewenangnya dengan mengenakan pungutan global secara menyeluruh.

    Tarif yang diberlakukan Trump dengan alasan keadaan darurat telah menuai sejumlah gugatan hukum. Putusan pengadilan banding AS itu masih bisa digugat lebih lanjut ke Mahkamah Agung, namun jika akhirnya tarif tersebut dinyatakan ilegal, maka perusahaan-perusahaan kemungkinan akan menuntut ganti rugi.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Lawan Duolingo, Google Translate Rilis Fitur Belajar Bahasa Asing

    Lawan Duolingo, Google Translate Rilis Fitur Belajar Bahasa Asing

    Jakarta

    Google Translate lebih dikenal sebagai aplikasi kamus untuk menerjemahkan satu bahasa ke bahasa lain. Kini, pengguna juga bisa belajar bahasa asing baru di aplikasi Google Translate.

    Fitur belajar bahasa asing ini dirancang untuk pengguna yang baru belajar, sampai penutur tingkat lanjut yang ingin menambah kosakata mereka. Untuk mendukung hal tersebut, Google menciptakan sesi latihan mendengarkan dan berbicara sesuai tingkat keterampilan dan tujuan pembelajaran pengguna.

    Ketika pengguna mulai belajar bahasa baru, Google Translate akan meminta informasi dari pengguna seperti bahasa yang ingin dipelajari, tingkat pemahaman, dan motivasi untuk belajar bahasa tersebut.

    Dari situ, Google Translate akan menciptakan skenario khusus untuk membantu pengguna mendengarkan percakapan atau berlatih berbicara, dengan petunjuk yang tersedia saat dibutuhkan.

    Setelah kehadiran fitur ini, Google sepertinya akan bersaing dengan Duolingo, aplikasi pembelajaran bahasa populer yang mendukung lebih dari 40 bahasa. Namun, Google melihat fitur ini sebagai pelengkap dari Duolingo atau kursus yang dilakukan pengguna.

    “Kami melihat apa yang kami lakukan saat ini sebagai pelengkap untuk hal-hal lain di luar sana,” kata Product Manager Google Matt Sheets, seperti dikutip dari Engadget, Jumat (29/8/2025).

    “Jadi, baik Anda mengikuti kelas di lingkungan pendidikan formal atau melakukan pengalaman imersif, kami rasa ini adalah sesuatu yang dapat berjalan beriringan dengan keduanya,” sambungnya.

    Fitur ini mulai digulirkan dalam versi beta di aplikasi Google Translate untuk Android dan iOS. Saat ini Google Translate baru mendukung penutur bahasa Inggris yang ingin belajar bahasa Spanyol dan Prancis, serta penutur bahasa Spanyol, Prancis, dan Portugal yang ingin belajar bahasa Inggris.

    Selain fitur belajar bahasa, Google Translate juga memperkenalkan fitur Live Translation yang ditenagai Gemini AI. Fitur ini memungkinkan pengguna melakukan percakapan dengan terjemahan audio dan transkripsi di layar langsung secara real-time.

    Fitur Live Translate saat ini tersedia untuk pengguna di Amerika Serikat, India, dan Meksiko, serta mendukung lebih dari 70 bahasa termasuk bahasa Indonesia, Arab, Prancis, Hindi, Korea, Spanyol, dan Tamil.

    (vmp/fay)

  • Pengiriman Paket Bernilai Kecil ke AS Kini Kena Bea Masuk

    Pengiriman Paket Bernilai Kecil ke AS Kini Kena Bea Masuk

    Jakarta

    Mulai Jumat pukul 00:01 waktu Amerika Serikat (7:01 WIB), seluruh barang yang dikirim ke AS akan dikenakan tarif bea masuk.

    Selama enam bulan ke depan, jasa pengiriman pos dapat memilih untuk membayar bea tetap sebesar 80 hingga 200 dolar (sekitar Rp1,3 hingga Rp3,3 juta) per paket, tergantung negara asalnya, menurut pejabat pemerintahan Trump.

    Sebelumnya, ada pengecualian de minimis yang membebaskan barang senilai atau kurang dari 800 dolar AS (sekitar Rp13,2 juta) untuk bebas bea masuk sejak 1938.

    Menurut Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS, jumlah paket de minimis melonjak dari 140 juta pada 2014 menjadi 1,36 miliar paket pada 2024.

    Pakar mengatakan banjirnya impor bernilai rendah merugikan ritel AS, membuka celah masuknya barang berbahaya tanpa pemeriksaan, serta memudahkan penyelundupan fentanyl dan narkoba lainnya ke dalam negeri.

    Presiden AS Donald Trump sudah menghentikan pengecualian untuk Cina sejak Februari. Kini, aturan tersebut telah dihentikan bagi semua negara.

    Semua impor ke AS dikenakan tarif bea masuk

    Tarif penuh kini berlaku untuk semua paket yang dikirim melalui jasa ekspres seperti FedEx, United Parcel Service, dan DHL. Perusahaan-perusahaan ini akan memungut bea sekaligus mengurus dokumen administrasi.

    Berdasarkan panduan Bea Cukai AS, paket dari negara dengan tarif di bawah 16%, seperti Inggris dan Uni Eropa, akan dikenakan bea flat 80 dolar (sekitar Rp1,3 juta).

    Sementara, negara dengan tarif antara 16% sampai 25%, seperti Indonesia dan Vietnam, dikenakan 160 dolar (sekitar Rp2,6 juta).

    Negara dengan tarif di atas 25%, termasuk Cina, Brasil dan India, akan dikenakan 200 dolar (sekitar Rp3,3 juta).

    Setelah masa transisi enam bulan, layanan pos wajib memungut bea penuh berdasarkan nilai barang mulai 28 Februari 2026.

    Layanan pos asing hentikan pengiriman ke AS

    Dari Asia hingga Eropa dan Amerika Latin, puluhan perusahaan pos asing menghentikan pengiriman paket ke AS.

    Mereka beralasan tidak punya cukup waktu untuk beradaptasi dengan perubahan aturan, seperti mekanisme pemungutan bea dan dokumen yang diperlukan, setelah Trump menandatangani perintah penghapusan de minimis pada Juli lalu.

    Daftar layanan pos yang menghentikan pengiriman paket untuk pelanggan bisnis ke AS mencakup Meksiko, Jerman, Prancis, Spanyol, Italia, Australia, Jepang, Taiwan, India, dan Swiss.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Adelia Dinda Sani

    Editor: Rahka Susanto

    Lihat juga Video ‘Kasus Viral WNA Hilang USD 5.000 di Bea-Cukai Soetta Berakhir Damai’:

    (ita/ita)

  • Menlu Sugiono Ungkap Alasan Prabowo Baru Lantik 8 Dubes, Termasuk AS dan Jerman

    Menlu Sugiono Ungkap Alasan Prabowo Baru Lantik 8 Dubes, Termasuk AS dan Jerman

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menjelaskan alasan baru 8 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin (25/8/2025).

    Prabowo hanya melantik 8 orang total 24 calon dubes yang telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR RI. Menurut Sugiono, pelantikan dilakukan bertahap karena masih menunggu keluarnya agreement atau persetujuan dari negara-negara tujuan. 

    “Kita masih menunggu persetujuan dari negara masing-masing. Jadi begitu yang enam sudah selesai langsung kita lantik, karena kita juga harus mengejar target di trimester berikutnya,” kata Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/8/2025).

    Lebih lanjut, dia menegaskan proses agreement sepenuhnya berada di tangan negara penerima dan tidak bisa dipercepat oleh pemerintah Indonesia. 

    “Dari Indonesia sendiri tidak bisa meminta batas waktu. Mekanismenya itu tergantung masing-masing negara. Tidak ada dipercepat atau diperlambat. Kita maunya hari ini selesai, langsung selesai, tapi kembali lagi pada ketersediaan waktu kepala negara atau kepala pemerintahannya,” ujarnya. 

    Sugiono menambahkan perbedaan durasi persetujuan itu bisa cukup signifikan. Dengan demikian, 18 calon dubes lainnya yang sudah disetujui DPR akan segera dilantik setelah agreement dari negara tujuan diterima pemerintah Indonesia.

    “Ada yang beberapa minggu sudah keluar, tapi ada juga yang berbulan-bulan belum. Semoga saja semua bisa cepat selesai,” pungkas Sugiono.

    Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto melantik 8 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) Republik Indonesia (RI) untuk negara sahabat pada Senin, 25 Agustus 2025 di Istana Negara, Jakarta.

    Pengangkatan para Dubes LBBP RI  ini tertuang dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia.

    Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara mengambil sumpah bagi para dubes yang dilantik.

    “Bahwa saya untuk diangkat menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Presiden Prabowo saat mendiktekan penggalan sumpah jabatan kepada para duta besar.

    Acara pelantikan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh perwakilan Duta Besar yang dilantik. Berikut 8 nama dubes LBBP RI yang resmi bertugas:

    1. Toferry Primanda Soetikno, sebagai Duta Besar untuk Republik Meksiko Serikat, merangkap Belize, Republik El Salvador, dan Republik Guatemala;

    2. Dwisuryo Indroyono Soesilo, sebagai Duta Besar untuk Amerika Serikat;

    3. Andhika Chrisnayudhanto, sebagai Duta Besar untuk Republik Federasi Brasil;

    4. Abdul Kadir Jailani, sebagai Duta Besar untuk Republik Federal Jerman;

    5. Judha Nugraha, sebagai Duta Besar untuk Persatuan Emirat Arab;

    6. Imam As’ari, sebagai Duta Besar untuk Republik Ekuador;

    7. Umar Hadi, sebagai Duta Besar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi-Organisasi Internasional lainnya di New York, dan International Seabed Authority;

    8. Sidharto Reza Suryodipuro, sebagai Duta Besar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, World Trade Organization (WTO) dan Oragnisasi-Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa.

  • Golkar Harap Dubes RI untuk AS Bisa Tingkatkan Kerja Sama Pertahanan-Keamanan

    Golkar Harap Dubes RI untuk AS Bisa Tingkatkan Kerja Sama Pertahanan-Keamanan

    Jakarta

    Dwi Suryo Indroyono Soesilo dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Dubes RI untuk Amerika Serikat (AS). Golkar meminta Indroyono fokus mengerjakan sejumlah hal.

    “Beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian beliau meliputi penguatan diplomasi ekonomi untuk menarik investasi berkualitas dan memperluas akses pasar produk Indonesia; peningkatan kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan, termasuk teknologi militer dan penanganan kejahatan lintas negara,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono kepada wartawan, Selasa (26/8/2025).

    Kemudian, Dave juga meminta Indroyono memperhatikan sektor pendidikan, perlindungan hukum hingga sosial budaya bagi WNI serta diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Selanjutnya PR Indroyono, kata Dave, yakni soal advokasi kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu global seperti perubahan iklim, stabilitas Indo-Pasifik, dan reformasi tata kelola internasional.

    “Kami di Komisi I DPR RI akan terus memantau dan mendukung kinerja para duta besar, termasuk Dubes RI untuk AS, agar diplomasi Indonesia semakin berdaya dan berdampak,” tutur Dave.

    Bagi Dave, Amerika Serikat memiliki peran penting dalam berbagai sektor, dari pertahanan, perdagangan, hingga teknologi dan pendidikan. Ketua DPP Partai Golkar ini berharap Indroyono dapat mendorong kerja sama yang lebih konkret dan saling menguntungkan, termasuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di forum-forum penting di Washington.

    “Beliau memiliki rekam jejak yang kuat di bidang pemerintahan dan hubungan internasional, sehingga kami berharap penugasan ini dapat memperkuat posisi Indonesia di panggung global, khususnya dalam hubungan bilateral dengan AS,” sambungnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo melantik enam duta besar (Dubes) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, kemarin. Selain itu, ada dua Wakil Tetap RI (Watapri) yang dilantik.

    Berikut nama duta besar yang dilantik:

    1. Dubes RI untuk Meksiko, Toferry Primanda Soetikno

    2. Dubes RI untuk Amerika Serikat (AS), Dwi Suryo Indroyono Soesilo

    3. Dubes RI untuk Brasil, Andhika Chrisnayudhanto

    4. Dubes RI untuk Jerman, Abdul Kadir Jaelani

    5. Dubes RI untuk Persatuan Emirat Arab, Judha Nugraha

    6. Dubes RI untuk Ekuador, Imam As’ari

    7. Watapri di New York, Umar Hadi

    8. Watapri di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro.

    Halaman 2 dari 2

    (isa/idn)

  • SpaceX Tunda Uji Terbang Ke-10 Starship karena Masalah Sistem

    SpaceX Tunda Uji Terbang Ke-10 Starship karena Masalah Sistem

    JAKARTA – Uji terbang Starship yang kesepuluh seharusnya digelar pada Senin, 25 Agustus di pagi hari. Namun, peluncuran ini terpaksa ditunda karena adanya masalah yang dihadapi SpaceX.

    Melalui akun resminya di X, sebelumnya dikenal sebagai Twitter, SpaceX mengatakan bahwa mereka harus menunda peluncuran Starship. Penundaan ini pun diumumkan sekitar beberapa menit sebelum peluncuran dilakukan.

    “Berhenti dari penerbangan kesepuluh Starship hari ini untuk memberikan waktu untuk memecahkan masalah dengan sistem darat,” kata SpaceX pada hari peluncuran, tepatnya sekitar pukul 06.13 WIB.

    Pengumuman ini pun disampaikan setelah SpaceX mempersiapkan liputan langsung peluncurannya. Bahkan, perusahaan milik Elon Musk itu telah memuat propelan tahap atas dari roket berukuran raksasa tersebut.

    Roket Starship dan booster Super Heavy sudah berada di landasan peluncuran di fasilitas Starbase, Texas Selatan. Menurut hasil pantauan Space, penundaan terjadi sekitar 17 menit sebelum roket lepas landas.

    Penundaan jadwal peluncuran merupakan hal yang biasa terjadi, baik karena masalah di landasan peluncuran ataupun karena cuaca antariksa yang tidak begitu baik. Jika roket tetap diluncurkan, hal ini akan menimbulkan bahaya.

    Roket bisa saja meledak saat diluncurkan atau saat masih berada di landasan peluncuran. Masalah ini perlu dihindari untuk memastikan keselamatan para pekerja dan lingkungan di sekitarnya.

    SpaceX kini menargetkan peluncuran pada hari berikutnya, yakni pada Selasa, 26 Agustus pada waktu yang sama. Starship dan pendorong Super Heavy akan lepas landas pada pukul 06.30 WIB.

    Tujuan dari uji terbang kesepuluh ini mirip dengan misi penerbangan sebelumnya. Rencananya, booster Super Heavy akan mendarat di Teluk Meksiko sekitar 6,5 menit setelah lepas landas. Sementara itu, bagian atas roket Starship akan mendarat secara terkendali di Samudra Hindia.

    Ada beberapa tujuan tambahan yang sangat penting dalam misi ini. Starship juga akan melepaskan delapan versi tiruan satelit internet Starlink selama perjalanannya. Selain itu, roket akan melakukan uji penyalaan kembali mesin di luar angkasa.