Xcloud.id

Negara: Malaysia

  • Aktivis 98: Aktifkan jaring peduli sosial cegah “political blitzer”

    Aktivis 98: Aktifkan jaring peduli sosial cegah “political blitzer”

    Jakarta (ANTARA) – Pemrakarsa 98 Resolution Network Haris Rusly Moti menyatakan bahwa jaring peduli sosial perlu dibangun untuk mencegah fenomena gerakan kilat politik atau political blitzer yang dinilai rawan memicu keresahan sosial.

    Haris mengatakan fenomena political blitzer mirip dengan gelombang protes Arab Spring yang menyebar cepat di Asia, termasuk Filipina, Malaysia, Bangladesh, Timor Leste hingga Nepal. Ia menyebut pola tersebut tidak memiliki kepemimpinan organisasi yang jelas tetapi bertujuan menumbuhkan ketidakpercayaan dan pembangkangan sosial.

    “Target dari gerakan political blitzer dapat dipastikan untuk melahirkan situasi distrust, disorder, dan disobidience,” kata Haris dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

    Menurut Haris, kerentanan ekonomi masyarakat menjadi sasaran utama gerakan tersebut dengan memanfaatkan media sosial dan sumber terbuka.

    Ia menyorot opini pakar yang menilai kericuhan yang terjadi di berbagai belahan dunia itu dipicu oleh pihak-pihak yang menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk mempengaruhi data di media sosial.

    “Menurut para pakar kewaspadaan global, gerakan political blitzer dipicu menggunakan AI generatif untuk melakukan sabotase algoritma dan meracuni data media sosial,” ujarnya.

    Karena itu, ia menilai perlu percepatan program perlindungan sosial, termasuk paket stimulus ekonomi pemerintah, untuk melindungi kelompok rentan.

    Ia meminta pihak pemerintah, swasta, serta masyarakat untuk bekerja sama untuk melindungi kaum rentan menjadi sasaran eksploitasi gerakan kilat itu dengan mengaktifkan jaring peduli sosial.

    “BUMN, swasta, dan warga juga diharapkan bergotong royong mengaktivasi jaring peduli sosial agar kelompok rentan secara ekonomi tidak menjadi sasaran eksploitasi gerakan kilat,” kata Haris.

    Ia menilai kebijakan Presiden Prabowo juga telah tepat menjawab persoalan mendasar rakyat, namun perlu mitigasi jangka pendek untuk menjaga stabilitas sosial dan kelancaran program strategis pemerintah.

    Haris menyebut pandangan Presiden tentang praktik “serakahnomic” yang menjarah sumber daya negara sesuai dengan tuntutan gerakan sosial era reformasi.

    Sebelumnya, istilah “serakahnomics” pertama kali disampaikan Presiden Prabowo saat menutup sebuah kongres di Solo, Jawa Tengah pada pertengahan Juli 2025. Dalam pidatonya, ia menyebut “serakahnomics” sebagai aliran baru yang menggambarkan kelompok serakah yang hanya mengejar keuntungan ekonomi pribadi.

    “Arah dan kebijakan Presiden Prabowo sudah sangat mendasar menjawab persoalan rakyat dan bangsa,” kata dia.

    Karena itu, menurut dia, pemerintah dan masyarakat perlu bersama-sama menjaga agar program strategis pemerintah berjalan tanpa gangguan gerakan kilat politik.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indonesia Kirim Tim Esports MLBB dan Valorant ke CAEC 2025, Optimistis Bawa Pulang Gelar Juara – Page 3

    Indonesia Kirim Tim Esports MLBB dan Valorant ke CAEC 2025, Optimistis Bawa Pulang Gelar Juara – Page 3

    Sementara itu untuk nomor Valorant, timnas esports Indonesia menurunkan Rayhan Filardhi Azhar, Thomas Alfiantino, Lingardi Putra, Davin, dan Alehandro Fabain yang dibesut pelatih Baskoro Dwi Putra.

    Nantinya, timnas esports Indonesia Valorant ini akan bersaing di Grup A melawan tim-tim asal Kamboja, Thailand, dan Malaysia.

    Prestasi Indonesia di Kancah Esports Internasional

    Lebih lanjut, keikutsertaan Indonesia di CAEC 2025 bukan tanpa modal. Atlet-atlet esports Tanah Air sebelumnya sukses menorehkan prestasi sangat membanggakan.

    Ambil contoh tim eFootball Mobile Indonesia, di mana mereka sukses memborong tiga medali emas di ASEAN Youth Esports Championship (AYESC) 2025.

    Ada lagi timnas MLBB Women’s Vitality, di mana para srikandi Tanah Air ini mampu meraih gelar juara di Esports World Cup 2025.

    Tak hanya itu, dominasi tim-tim Indonesia seperti Evos, RRQ Kazu, Vitality, dan Onic Esports di ajang Free Fire World Series SEA Spring 2025 juga jadi bukti nyata kualitas esports nasional semakin kuat.

  • Seandainya Ada Aplikasi Milik Negara, Masih Adakah Demo Driver Ojol?

    Seandainya Ada Aplikasi Milik Negara, Masih Adakah Demo Driver Ojol?

    Jakarta –

    Hari ini driver ojek online (ojol) kembali melakukan aksi demonstrasi. Pengamat transportasi menyarankan agar ada aplikasi milik negara yang dikelola pemerintah untuk kesejahteraan driver ojol.

    Pengamat transportasi yang juga Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengatakan, jika aplikasi transportasi online dimiliki oleh negara, keuntungan bukanlah target utama. Prioritasnya adalah kesejahteraan pengemudi dan kemudahan bagi masyarakat, sehingga tujuan sosialnya lebih tercapai.

    “Jika negara mengakui pengemudi ojek online (ojol) sebagai lapangan pekerjaan baru, maka idealnya negara membuat aplikasi sendiri untuk menyejahterakan warganya. Dengan begitu, potongan biaya yang dikenakan kepada pengemudi dapat diatur tidak lebih dari 10 persen. Hal ini berbeda dengan kondisi saat ini, meskipun dianggap sebagai lapangan pekerjaan, pengemudi merasa terbebani dengan potongan biaya yang mencapai lebih dari 20 persen. Selanjutnya, aplikasi tersebut dapat diserahkan ke pemda untuk digunakan sesuai kebutuhan daerah masing-masing,” sebut Djoko dalam keterangan tertulisnya dikutip Rabu (17/9/2025).

    Djoko yang mengutip Sony Sulaksono Wibowo, dosen Program Studi Teknik Sipil ITB, mencontohkan Malaysia dalam penanganan transportasi online. Menurutnya, di negara tetangga driver ojol diakui sebagai pekerja.

    “Di Malaysia, pengemudi diakui sebagai pekerja dan ada standar gaji yang pemerintah menjaganya dan mengatur, seperti UMR kalau di Indonesia. Artinya Malaysia fokus pada pengemudinya, makanya pengemudi di Malaysia jarang demo,” katanya.

    Jika pemerintah memiliki aplikasi transportasi online sendiri, ada beberapa keuntungan signifikan yang bisa didapat, baik bagi pemerintah maupun pengemudi.

    Pertama, kata Djoko, pemerintah akan memiliki data pasti mengenai jumlah pengemudi transportasi online. Selama ini, data ini tidak diketahui secara jelas, sehingga sulit untuk menentukan kewajiban membayar pajak dan mengatur kesejahteraan mereka secara efektif.

    “Kedua, pemerintah dapat memantau dan mengawasi kebutuhan mobilitas masyarakat secara langsung. Dengan data ini, pemerintah bisa merancang kebijakan yang lebih tepat dan memastikan ada keseimbangan antara ketersediaan (supply) dan kebutuhan (demand). Hal ini penting agar bisnis ini bisa memberikan keuntungan bagi semua pihak,” sebut Djoko.

    Ketiga, lanjutnya, pemerintah dapat menerapkan persyaratan yang lebih ketat untuk menjadi pengemudi. Berbeda dengan kondisi saat ini, pengemudi mudah diterima namun sulit mendapatkan penghasilan, pemerintah dapat memastikan bahwa jumlah pengemudi sesuai dengan permintaan pasar.

    Keempat, pemerintah dapat secara rutin melakukan pembinaan kepada pengemudi, tata cara memuat barang, etika membawa penumpang, dan memberikan pengetahuan tentang tertib berlalu lintas yang berkeselamatan di jalan raya.

    “Terakhir, jika aplikasi ini dimiliki oleh negara, keuntungan bukanlah target utama. Prioritasnya adalah kesejahteraan pengemudi dan kemudahan bagi masyarakat, sehingga tujuan sosialnya lebih tercapai,” pungkasnya.

    (rgr/dry)

  • Diskon JKK-JKM dari Prabowo Disebut Tak Cukup, Driver Ojol Minta Ini

    Diskon JKK-JKM dari Prabowo Disebut Tak Cukup, Driver Ojol Minta Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah mengeluarkan paket stimulus ekonomi 8+4+5. Salah satunya memberikan diskon jaminan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah (BPU), termasuk mitra pengemudi ojek online (ojol).

    Adapun diskon yang diberikan sebesar 50% untuk 6 bulan ke depan. Pemerintah mengatakan akan melanjutkan diskon ini pada 2026 mendatang.

    Menanggapi hal ini, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menilai perlindungan sosial yang diberikan tidak menyeluruh terhadap pekerja platform seperti ojol, taksi online (taksol), dan kurir.

    Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Lily Pujiati, menyorot soal diskon iuran BPJS Ketenagakerjaan yang terbatas hanya 50% dan terbatas pada JKK dan JKM.

    “Padahal perlindungan sosial harus mencakup setidaknya jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian serta jaminan kehilangan pekerjaan,” kata Lily dalam keterangan resmi yang diterima CNBC Indonesia, Rabu (17/9/2025).

    Lebih lanjut, Lily mengatakan ada hal yang lebih mendasar yang perlu dilakukan pemerintah, yakni memberikan kepastian status bagi mitra pekerja ojol.

    “Selama ini perusahaan platform seperti Gojek, Grab, Maxim, ShopeeFood, Lalamove, InDrive, Deliveree, Borzo dan lainnya selalu berkelit bahwa mereka tidak bisa memberikan hak-hak pekerja kepada pengemudi ojol karena belum ada dasar hukumnya,” Lily menuturkan.

    “Bahkan Kementerian HAM telah menyatakan bahwa dalih status mitra digunakan platform untuk menghindar dari kewajibannya memberikan hak-hak pekerja bagi pengemudi ojol,” ia menambahkan.

    Untuk itu, SPAI menuntut pemerintah memberikan kepastian status pekerja bagi pengemudi ojol agar tercipta kondisi kerja yang layak dan upah pekerja platform yang manusiawi.

    “Agar tidak berlarut-larut lagi, kami mendesak Presiden agar mengeluarkan Peraturan Presiden yang melindungi pekerja platform seperti ojol, taksol dan kurir,” ujarnya.

    Menurut Lily, Indonesia harusnya dapat lebih maju lagi dalam memberikan perlindungan bagi pekerja platform seperti yang telah dilakukan oleh negara Singapura dan Malaysia dengan mengeluarkan Undang-Undang Pekerja Gig.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • China Kumpulkan Sekutunya, Bentuk Tatanan Global Saingi AS

    China Kumpulkan Sekutunya, Bentuk Tatanan Global Saingi AS

    Beijing –

    Forum Xiangshan adalah pertemuan keamanan internasional tahunan pertama di Beijing, yang digelar sejak dimulainya masa jabatan kedua Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Acara ini menjadi bagian dari rencana China untuk memperkuat proyeksi kekuatan barunya dalam “menegakkan tatanan internasional.”

    Forum yang digelar pada 17–19 September 2025 tersebut, secara luas dianggap sebagai respons China atas Dialog Shangri-La, sebuah forum keamanan tahunan bergengsi di Asia yang digelar di Singapura. Dialog Shangri-La biasanya dihadiri pejabat setingkat menteri dari negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat dan sekutunya.

    “AS lebih suka Dialog Shangri-La. China lebih suka Forum Xiangshan,” kata Raymond Kuo, seorang pakar politik senior yang fokus dalam topik Asia Timur di lembaga penelitian RAND, AS. “Preferensi itu terlihat dari siapa yang mereka kirim.”

    Pada Forum Xiangshan tahun 2025 ini, Amerika Serikat hanya mengirim atase pertahanan dari kedutaannya di Beijing. Perwakilan ini merupakan tingkat delegasi yang lebih rendah dibanding tahun 2024, ketika pemerintahan Trump mengirim wakil asisten menteri pertahanan.

    Pada Juni 2025, Menteri Pertahanan China Dong Jun absen dari Dialog Shangri-La. Ini merupakan kali pertama sejak tahun 2019, pejabat pertahanan tertinggi Beijing tidak hadir di forum tersebut.

    Kepada DW, Raymond Kuo mengatakan bahwa China melakukan semacam “forum shopping”, berupaya menciptakan sistem terpisah dan mengajak negara lain untuk bergabung.

    Level pejabat yang dikirim AS dan China ke forum-forum tersebut, kata Raymond Kuo, menunjukkan seberapa penting negara-negara lain menilai forum itu, di tengah meningkatnya rivalitas dua ekonomi terbesar dunia ini.

    Niat China bentuk tatanan global alternatif

    Menurut kantor berita Xinhua, sekitar 1.800 perwakilan dari 100 negara, termasuk pejabat, militer, dan akademisi hadir dalam Forum Xiangshan 2025.

    Topik utama dalam agenda resmi mencakup soal “tata kelola keamanan global, kerja sama keamanan Asia-Pasifik, menjaga tatanan internasional pascaperang, dan pembangunan perdamaian regional.”

    Narasi tersebut sejalan dengan upaya Beijing untuk memperluas pengaruhnya lewat sejumlah ajang internasional belakangan ini, yang digelar di wilayah China, termasuk Konferensi Tingkat Tinggi Shanghai Cooperation Organization (KTT SCO) dan parade militer besar pada awal September 2025 ini.

    Di KTT SCO awal September 2025, Presiden Xi Jinping bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri India Narendra Modi, sebelum kemudian menjamu Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dalam parade militer. Tampilnya kerja sama keamanan antara China dan sekutu utamanya diperkirakan juga akan terlihat di Forum Xiangshan.

    “Xi Jinping akan menekankan persatuan dengan Rusia, Korea Utara, dan mungkin Iran untuk menyampaikan pesan bahwa ada kelompok yang mampu melawan pengaruh global AS,” kata Elizabeth Freund Larus, seorang peneliti senior di Pacific Council.

    Cari dukungan “Global South” dan contohkan India

    Narasi Beijing soal tatanan dunia baru utamanya ditujukan ke negara-negara Selatan, seperti Vietnam, Malaysia, Brasil, dan Nigeria. Negara-negara tersebut mengirim perwakilan pertahanan dengan jabatan lebih tinggi ke Forum Xiangshan.

    Raymond Kuo mengatakan Xi Jinping berusaha menampilkan citra China sebagai “mediator yang dapat dipercaya” untuk negara-negara Selatan dan menjadikan hubungannya dengan India sebagai contoh.

    Terlepas dari hubungan China dan India yang memburuk sejak bentrokan perbatasan mematikan pada 2020, pertemuan Modi dengan Xi Jinping di KTT SCO awal September 2025 ini bisa menguntungkan Beijing.

    “Pada titik tertentu, China sudah mengatakan: ‘Ya, kita mungkin punya perbedaan, bahkan konflik wilayah, tetapi kita tetap bisa menangani dan menyelesaikan isu keamanan regional lebih baik daripada Amerika Serikat’,” papar Raymon Kuo.

    Namun, meski menekankan multilateralisme, para pengamat menilai China masih lebih menyukai perjanjian bilateral dengan negara-negara Selatan. China, kata Raymond Kuo, mungkin akan meluncurkan inisiatif atau memberi rincian proposal dari KTT SCO, tetapi kesepakatan nyata tampaknya terbilang kecil.

    Rivalitas AS-China di Asia

    Forum Xiangshan juga memberi gambaran tentang cara AS dan China dalam menjalankan diplomasi militer di masa depan.

    Menurut Freund Larus, pilihan delegasi AS “menunjukkan bahwa diskusi sebenarnya terjadi lewat jalur belakang, bukan di depan kamera.”

    Menjelang Forum Xiangshan, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth berbicara lewat telepon dengan Menteri Pertahanan China Dong Jun. Mereka menekankan pentingnya menjaga saluran komunikasi militer terbuka dan menegaskan kepentingan nasional masing-masing.

    Dalam percakapan itu, Dong Jun memperingatkan bahwa “upaya penahanan atau pencegahan terhadap China tidak akan berhasil”, serta menentang campur tangan AS di Laut China Selatan dan Taiwan, sebuah negara demokrasi yang punya pemerintahan sendiri tapi diklaim Beijing sebagai wilayahnya.

    Pete Hegseth menegaskan kalau AS “tidak mencari konflik dengan China”, tetapi menekankan bahwa negaranya memiliki “kepentingan strategis di Asia-Pasifik.”

    “Jika ada dialog bilateral dengan Beijing, Washington tidak merasa perlu masuk ke China untuk melakukannya,” kata Ying-Yu Lin, seorang profesor di Universitas Tamkang, Taiwan.

    Pada September 2025, kapal induk terbaru China, Fujian, terlihat melintas di Selat Taiwan menuju Laut China Selatan. Mobilisasi ini kemudian disebut Beijing sebagai “bagian dari latihan penelitian dan pelatihan.”

    Sementara itu, AS dan Jepang menggelar latihan militer bersama, termasuk pengerahan sistem rudal jarak menengah, Typhon, di Jepang. Kemudian, latihan militer ini dikritik China dan Rusia karena dianggap meningkatkan ketegangan militer di kawasan tersebut.

    Para pengamat memperkirakan Beijing akan terus menggunakan forum seperti ini untuk mempromosikan narasi perdamaian, mulai dari perang Ukraina hingga Laut China Selatan dan Taiwan.

    “Ini garis narasi yang sama yang terus digunakan pejabat China,” kata Larus. “Jangan berharap ada terobosan di sini.”

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Muhammad Hanafi

    Editor: Tezar Aditya

    (nvc/nvc)

  • AirAsia Buka Rute Internasional Pontianak ke Kuching dan Kuala Lumpur

    AirAsia Buka Rute Internasional Pontianak ke Kuching dan Kuala Lumpur

    Bisnis.com, JAKARTA — AirAsia Malaysia melakukan ekspansi rute yakni Pontianak-Kuching dan Pontianak-Kuala Lumpur dari Bandara Supadio Pontianak, setelah status internasional bandara tersebut dipulihkan pada Juni 2025.

    CEO AirAsia Malaysia, Dato’ Kapten Fareh Mazputra mengatakan setelah keberhasilan peluncuran rute terbaru ke Palembang dan destinasi lainnya, Indonesia tetap menjadi salah satu pasar terpenting. Penerbangan tersebut sekaligus memperkuat konektivitas antara Malaysia dan Indonesia, khususnya di Kalimantan.

    “Rute ini tidak hanya memberikan kemudahan lebih bagi para penumpang, tetapi juga membuka peluang baru bagi pariwisata dan bisnis antara Malaysia dan Indonesia,” katanya dalam siaran pers, Rabu (17/9/2025)

    Penerbangan perdana pada 12 September 2025 mencatat tingkat keterisian rata-rata sebesar 80,7% di enam sektor rute Kuala Lumpur – Pontianak dan Kuching – Pontianak. Angka ini menunjukkan tingginya minat penumpang terhadap konektivitas baru ini sejak hari pertama diluncurkan.

    “Dengan jaringan luas dan tarif terjangkau, AirAsia berkomitmen mempererat hubungan antarnegara tetangga sekaligus mendorong pertumbuhan kawasan,” katanya.

    AirAsia Malaysia terus memperkuat konektivitasnya ke Indonesia dengan melayani penerbangan ke 18 destinasi. Saat ini penerbangan dari Kuala Lumpur telah melayani rute ke Jakarta, Bali (Denpasar), Medan, Yogyakarta, Banda Aceh, Makassar, Padang, Pekanbaru, Balikpapan, Labuan Bajo, Lombok, Palembang, Semarang, serta Pontianak, dengan rute baru ke Banjarmasin yang akan dibuka pada 20 Oktober 2025.

    Selain itu, AirAsia juga menghubungkan Kuching dengan Pontianak, serta Penang dengan Jakarta dan Medan, sehingga semakin memudahkan akses perjalanan antara Malaysia dan Indonesia.

    Sebelumnya, AirAsia membuka rute baru Kuala Lumpur–Semarang seiring dengan kembalinya Bandara Jenderal Ahmad Yani mengoperasikan penerbangan internasional.

    Semarang menjadi salah satu jaringan kota sekunder yang memiliki potensi warisan budaya seperti Kota Lama, Lawang Sewu, Klenteng Sam Poo Kong, serta kuliner ikonik lumpia.

  • Ojol Demo Lagi, Perlu Ada Aplikasi Milik Negara biar Driver Sejahtera?

    Ojol Demo Lagi, Perlu Ada Aplikasi Milik Negara biar Driver Sejahtera?

    Jakarta –

    Hari ini driver ojek online (ojol) kembali melakukan aksi demonstrasi. Setidaknya ada tujuh tuntutan driver ojol agar dipenuhi pemerintah. Pengamat transportasi menilai, perlu dihadirkan aplikasi ojol milik negara demi kesejahteraan driver.

    Pengamat transportasi yang juga Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengatakan, jika aplikasi transportasi online dimiliki oleh negara, keuntungan bukanlah target utama. Prioritasnya adalah kesejahteraan pengemudi dan kemudahan bagi masyarakat, sehingga tujuan sosialnya lebih tercapai.

    “Jika negara mengakui pengemudi ojek online (ojol) sebagai lapangan pekerjaan baru, maka idealnya negara membuat aplikasi sendiri untuk menyejahterakan warganya. Dengan begitu, potongan biaya yang dikenakan kepada pengemudi dapat diatur tidak lebih dari 10 persen. Hal ini berbeda dengan kondisi saat ini, meskipun dianggap sebagai lapangan pekerjaan, pengemudi merasa terbebani dengan potongan biaya yang mencapai lebih dari 20 persen. Selanjutnya, aplikasi tersebut dapat diserahkan ke pemda untuk digunakan sesuai kebutuhan daerah masing-masing,” sebut Djoko dalam keterangan tertulisnya dikutip Rabu (17/9/2025).

    Djoko yang mengutip Sony Sulaksono Wibowo, dosen Program Studi Teknik Sipil ITB, membandingkan angkutan di Malaysia dan Indonesia. Hal yang mendasar adalah soal fokus penanganannya.

    “Di Malaysia, pengemudi diakui sebagai pekerja dan ada standar gaji yang pemerintah menjaganya dan mengatur, seperti UMR kalau di Indonesia. Artinya Malaysia fokus pada pengemudinya, makanya pengemudi di Malaysia jarang demo,” katanya.

    Sedangkan di Indonesia, lanjutnya, fokus justru pada aplikator. Pemerintah dinilai tidak bisa melindungi pengemudi secara langsung.

    “Akibatnya semua tuntutan pengemudi yang dimintakan ke pemerintah tadak pernah dipenuhi, karena semua tergantung willingness aplikator. Sudah saatnya pemerintah melihat pengemudi ojek online sebagai pekerjaan bukan informal, dilindungi, dan berlisensi. Aplikasi hanya kelengkapan kerja, bukan penentu pekerjaan,” sebutnya.

    Demo Ojol Hari Ini

    Asosiasi ojek online (ojol) Garda Indonesia akan melakukan demo besar-besaran di Istana Merdeka, Gedung DPR RI dan Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta, Rabu (17/9).Secara umum, ada tujuh tuntutan utama yang mau disampaikan ‘pasukan hijau’ saat demonstrasi hari ini. Berikut isi tuntutan mereka:

    1. RUU Transportasi Online agar masuk pada Prolegnas 2025-2026.
    2. Potongan Aplikator 10% Harga Mati.
    3. Regulasi Tarif Antar Barang dan Makanan.
    4. Audit Investigatif potongan 5% yang telah diambil oleh aplikator.
    5. Hapus Aceng, Slot, Multi Order, Member Berbayar dll.
    6. Copot Menteri Perhubungan
    7. Kapolri Usut Tuntas Tragedi 28 Agustus 2025.

    (rgr/din)

  • Daftar 4 Purnawirawan Jenderal yang Digadang Jadi Menko Polkam, Djamari Chaniago hingga AM Putranto

    Daftar 4 Purnawirawan Jenderal yang Digadang Jadi Menko Polkam, Djamari Chaniago hingga AM Putranto

    GELORA.CO – Empat nama purnawirawan jenderal masuk dalam daftar kandidat Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) menggantikan Budi Gunawan.

    Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melantik Menko Polkam, Menpora, serta sejumlah wakil menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, sore ini (17/9/2025).

    Keempat nama tersebut, masing-masing Kepala Staf Umum TNI tahun 2000-2004 Letnan Jenderal Djamari Chaniago, mantan KSAD Dudung Abdurachman, , Eks Panglima TNI Gatot Nurmantyo, dan Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI (Purn) AM Putranto.

    Diketahui, posisi Menko Polkam kini dijabat oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai pejabat sementara atau ad interim.

    Presiden Prabowo Subianto hingga kini belum menentukan pengisi Menko Polkam definitif setelah ditinggalkan Budi Gunawan.

    Prabowo Subianto mencopot Budi Gunawan dari jabatannya pada Senin (8/9/2025).

    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) sendiri bertugas mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan kebijakan serta pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang politik dan keamanan.

    Menko Polkam juga melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga di bidang politik dan keamanan (misalnya: Kemendagri, TNI, Polri, BIN, dan lainnya).

    Kementerian yang dipimpinnya juga bertugas merumuskan kebijakan strategis nasional terkait isu-isu seperti pertahanan, keamanan dalam negeri, penegakan hukum, dan demokrasi.

    Berikut sosok dan rekam jejak 4 purnawirawan jenderal yang dijagokan jadi Menko Polkam

    Gatot Nurmantyo

    Gatot Nurmantyo merupakan seorang purnawirawan jenderal Tentara Nasional Indonesia (TNI).

    Ia adalah Panglima TNI periode 2015-2017 di era pertama pemerintahan Presiden Jokowi.

    Pria kelahiran Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada 13 Maret 1960 itu merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1982.

    Gatot Nurmantyo memiliki rekam jejak karier yang mentereng.

    Sebelum ditunjuk sebagai Panglima TNI, Gatot Nurmantyo pernah menjabat Pangdam V/Brawijaya hingga Kepala Staf TNI Angkatan Darat.

    Djamari Chaniago

    Lahir di Padang, Sumatera Barat, pada 8 April 1949, Djamari Chaniago meniti karier di TNI AD sejak lulus dari Akademi Militer (AKABRI) pada tahun 1971.

    Hampir seluruh penugasannya berada di lingkungan baret hijau alias Kostrad TNI AD.

    Djamari yang pensiun dengan pangkat Letjen TNI ini telah malang melintang di TNI Angkatan Darat dengan menempati berbagai posisi strategis, mulai dari Komandan Yonif Linud 330/Tri Dharma, Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat, hingga menjabat sebagai Panglima Kodam III/Siliwangi dan Panglima Kostrad.

     

    Djamari Chaniago juga pernah menduduki jabatan Wakil Kepala Staf TNI AD dan Kepala Staf Umum TNI sebelum pensiun pada tahun 2004.

    Djamari sempat menjadi anggota MPR RI dari Fraksi Utusan Daerah Jawa Barat (1997–1998) dan Fraksi ABRI (1998–1999), ketika di MPR, ABRI masih memiliki perwakilan.

    Setelah pensiun dari militer, Djamari tetap aktif dalam dunia sipil.

    Ia pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang dan terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk memimpin komunitas motor besar (moge) di Sumatera Barat.

    Djamari Chaniago juga menerima berbagai penghargaan atas pengabdiannya, seperti Bintang Dharma, Bintang Yudha Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi, serta medali dari PBB dan Malaysia. 

    AM Putranto

    Anto Mukti Putranto lahir pada 26 Februari 1964 di Jember, Jawa Timur. Dia merupakan putra dari pasangan H. Mukti Hartoyo dan Hj. Sukaningsih.

    M Putranto merupakan tamatan taruna berprestasi di Akabri Magelang dan bahkan menjadi empat besar lulusan terbaik tahun 1987.

    Sepanjang karier militernya, AM Putranto telah menempuh berbagai jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar kecabangan Infanteri, pendidikan lanjutan perwira, hingga Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) dan Sekolah Staf dan Komando TNI (Sesko TNI).

    Letjen TNI (Purn) AM Putranto secara resmi dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada hari Senin (21/10/2024).

    Dudung Abdurachman

    Mantan Kepala Staf TNI AD, Jenderal Purn Dudung Abduracham saat ini merupakan Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional/Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Pria kelahiran 19 November 1965 di Bandung, Jawa Barat itu adalah putra dari pasangan Nasuha dan Nasyati yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Bekangdam III/Siliwangi. 

    Dilansir dari Kompas.com, pendidikannya dimulai dari SDN Patrakomala Bandung dari 1972 hingga 1979.

    Setelah lulus, ia melanjutkan ke SMP Kartika XIX-1 Bandung dan menyelesaikannya pada tahun 1982.

    Pendidikan menengahnya ia jalani di SMAN 9 Bandung hingga lulus pada tahun 1985. 

    Dari sini, Dudung menapaki jalan menuju Akademi Militer (Akmil) yang menjadi gerbang awal karier militernya.

    Ia merupakan lulusan Akmil angkatan 1988, dan sejak itu, ia mengisi berbagai posisi strategis di lingkungan TNI.

    Salah satu tonggak penting dalam karier militernya adalah ketika ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada 2021, posisi yang Dudung emban hingga menjelang masa pensiunnya pada tahun 2023. 

  • Awas Macet! Ini Jadwal dan Lokasi Demo Ojol Rabu 17 September

    Awas Macet! Ini Jadwal dan Lokasi Demo Ojol Rabu 17 September

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengemudi ojek online alias driver ojol akan menggelar aksi demonstrasi dan dengan tuntutan utama pangkas biaya aplikasi hingga desakan copot Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. 

    Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menyampaikan bahwa demo ojol akan berlangsung tepat pada peringatan Hari Perhubungan Nasional, Rabu 17 September 2025.  

    Dia mengatakan aksi penyampaian aspirasi akan dimulai pada pukul 10.00 di kawasan Jakarta Pusat, yakni di kawasan Istana Merdeka dan depan kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Setelah itu, massa aksi akan bergerak menuju ke gedung DPR RI. 

    “Kami mulai dari markas Garda di Cempaka Mas Jakarta Pusat jam 10.00 WIB, lanjut ke Istana Presiden dan Kemenhub, terakhir di DPR RI jam 12.00 WIB sampai 13.00 WIB,” kata Igun kepada Bisnis, Selasa (16/9/2025). 

    Tak hanya ojol, Igun menuturkan bahwa aksi akan dilakukan bersama gabungan aliansi, komunitas-komunitas ojek online, mahasiswa dari BEM UI, dan aliansi-aliansi mahasiswa lainnya. 

    Igun turut mengimbau masyarakat untuk mencari moda transportasi lain, karena pengemudi akan mematikan aplikasi serentak atau offbid massal.

    “Pada Rabu 17 September 2025 karena sebagian besar transportasi online akan mematikan aplikasi secara masif sebagai bentuk solidaritas pergerakan aksi demontrasi ojek online,” ujarnya.  

    Igun menyampaikan setidaknya terdapat tujuh tuntutan yang dibawa oleh massa dalam aksi besok. 

    Pertama, RUU Transportasi Online agar masuk pada Prolegnas 2025-2026. Sejauh ini, RUU tersebut memang sudah masuk dalam prolegnas 2025. Namun, belum diketahui kapan diketok menjadi Undang-Undang.  

    Kedua, massa menuntut potongan aplikator 10% harga mati. Saat ini potongan biaya aplikasi oleh perusahaan seperti Gojek, Grab, dan Maxim, tercatat sebesar 20%. Artinya, jika penumpang membayar layanan sejumlah Rp20.000, pengemudi hanya akan mendapatkan Rp16.000.  

    Ketiga, massa juga menuntut regulasi tarif pengantaran barang dan makanan. Keempat, meminta pemerintah melakukan audit investigatif terkait potongan 5% yang telah diambil oleh aplikator. 

    Kelima, ojol menuntut penghapusan sejumlah fitur seperti multi order, slot, argo aceng, serta fasilitas member dalam aplikasi. 

    Keenam, ojol juga menuntut pencopotan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi karena dinilai menyebabkan kemunduran dalam dunia transportasi, khususnya ojol. 

    Terakhir, Raden Igun bersama asosiasinya menuntuk usut tuntas tragedy 28 Agustus 2025 yang merenggut nyawa Affan Kurniawan. 

    Igun pun sebelumnya telah meminta agar Presiden Prabowo Subianto ikut turun tangan untuk mendorong percepatan pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait transportasi online.

    Meskipun pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Transportasi Online telah dimulai di DPR, proses legislasi tersebut membutuhkan waktu yang panjang. Karena itu, pihaknya meminta pemerintah mempercepat hadirnya payung hukum sementara melalui Perppu.

    Berbeda dengan Malaysia, yang pada 28 Agustus 2025 lalu justru telah mengesahkan UU Pekerja Independen Lepas atau Gig, yang memberikan perlindungan hukum bagi pekerja sektor aplikasi seperti ojol dan kurir yang sebelumnya tidak memiliki payung hukum yang jelas.

  • Identifikasi Risiko Sambut Kebijakan Menkeu Baru

    Identifikasi Risiko Sambut Kebijakan Menkeu Baru

    Bisnis.com, JAKARTA – Pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati kepada Purbaya Yudhi Sadewa menandai babak baru kebijakan fiskal Indonesia.

    Menkeu baru menekankan arah kebijakan fiskal yang lebih proaktif, adaptif, dan kolaboratif, ditopang lima program utama Kementerian Keuangan: perumusan kebijakan fiskal, optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja, pengelolaan kas dan risiko, serta transformasi kelembagaan.

    Tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Kemenkeu, 2025)Salah satu inisiatif paling strategis adalah kebijakan penempatan Rp200 triliun dana pemerintah di bank-bank nasional (Himbara dan BSI), berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA) yang sebelumnya tersimpan di Bank Indonesia.

    Skema ini berbeda dari kebijakan sebelumnya yang lebih mengandalkan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan obligasi pemerintah untuk menyerap dana masyarakat (Djohanputro, 2021).

    Dengan leverage minimal dua kali lipat, bank diminta memper-luas pembiayaan produktif ke sektor riil, sehingga transmisi fiskal dapat lebih cepat terasa pada perekonomian.

    CROWDING OUT EFFECT

    Kebijakan Menteri Keu-angan yang baru ini menghindarkan risiko crowding out effect, yakni kondisi ketika penerbitan surat utang pemerintah menyerap dana masyarakat secara besar-besaran sehingga mengurangi kapasitas sektor swasta dalam memperoleh pembiayaan (Blanchard & Johnson, 2013).

    Penempatan dana langsung di bank tidak menciptakan biaya bunga bagi pemerintah, melainkan menyediakan likuiditas murah yang dapat digunakan untuk mendorong ekspansi pembiayaan.

    Kecenderungan likuiditas yang relatif ketat di semester I/2025 perbankan di Indonesia tecermin dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 6,9% per Juni 2025 dengan rasio Loan-to-Deposit Ratio (LDR) berada di kisaran 86%—88% (86,40% per Juni; 88,16% tercatat Mei), menandakan ruang intermediasi yang tidak terlalu longgar meski masih ada kapasitas untuk ekspansi kredit.

    Kondisi ini menyebabkan kenaikan biaya dana atau cost of fund (COF) lebih dari 100 bps. Akibatnya NIM makin tertekan sehingga bank cenderung meningkatkan pricing kredit yang mendorong kenaikan risiko penurunan kualitas kredit.

    Kebijakan untuk memasukkan dana pemerintah ke DPK perbankan ini menggeser risiko dari risiko likuiditas ke risiko kredit. Bank tidak hanya harus mengelola likuiditas, tetapi juga memastikan kualitas pembiayaan tetap terjaga.

    Jika leverage pembiayaan dilakukan tanpa perencanaan matang, potensi peningkatan non-performing financing (NPF) bisa menjadi ancaman, terutama bagi bank syariah yang segmentasinya banyak menyasar UMKM (OJK, 2023).

    Kebijakan Kemenkeu menyertakan BSI dalam program ini juga pilihan yang tepat karena industri perbankan syariah indonesia menunjukkan performa intermediasi yang solid sepanjang tahun 2025. Pada Juni 2025 di saat pertumbuhan kredit perbankan nasional melambat menjadi 7,7% (YoY) dari bulan sebelumnya 8,43% (YoY), pertumbuhan pembiayaan bank syariah mampu tumbuh 8,37% bahkan pertumbuhan pembiayaan BSI tetap ‘double digit’ 13,93% (YoY).

    Dari pertumbuhan pembiayaan tersebut, hal yang lebih menggembirakan adalah pertumbuhan pembiayaan UMKM BSI mencapai 9% (YoY) jauh melampaui pertumbuhan pembiayaan UMKM perbankan nasional sebesar 2,18% (YoY). Penyaluran ke sektor UMKM menyumbang sekitar 16%—17% dari total pembiayaan bank syariah menandakan bahwa sebagian pembiayaan syariah diarahkan ke sektor produktif yang langsung menyerap lapangan usaha riil dan mendukung inklusi ekonomi mikro-UMKM.

    EKONOMI SYARIAH

    Terdapat beberapa alasan kebijakan ini sangat relevan dengan pengembangan ekonomi syariah: Pertama, transmisi fiskal-moneter bank syariah melalui bank syariah lebih efektif dibandingkan bank konvensional karena transmisi bank syariah memiliki mekanisme yang berbeda dengan bank konvensional. Setiap pembiayaan bank syariah wajib memiliki underlying asset, sehingga penempatan dana pemerintah lebih mungkin disalurkan langsung ke kegiatan riil (KNEKS, 2020).

    Belajar dari pengalaman Malaysia menunjukkan bahwa pembiayaan syariah mampu mendukung stabilitas fiskal karena lebih berorientasi pada aset dan sektor produktif (Bank Negara Malaysia, 2021).

    Kedua, BSI dan bank syariah lain telah terlibat dalam pembiayaan infrastruktur, green sukuk, serta ekosistem haji-umrah. Dengan adanya tambahan likuiditas pemerintah, bank syariah berpotensi memperbesar perannya dalam proyek strategis seperti pembiayaan UMKM halal, pesantren produktif, hingga investasi ramah lingkungan.

    Ketiga, daya saing dan kolaborasi dengan organisasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat.

    Dana pemerintah dapat memperkuat daya saing bank syariah terhadap bank konvensional. Dalam konteks Indonesia, kolaborasi dengan organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah yang memiliki asset under management (AUM) signifikan menjadi peluang besar untuk mem-perluas penetrasi keuangan syariah (PP Muhammadiyah, 2022).

    PELAJARAN PEN

    Kebijakan ini juga memiliki landasan historis. Pada masa pandemi Covid-19, bank syariah terbukti berhasil menyalurkan dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan tingkat efektivitas yang relatif tinggi. Penyaluran pembiayaan diarahkan kepada UMKM dan sektor riil, sejalan dengan mandat syariah yang mengharuskan adanya underlying asset.

    Hasilnya, tingkat NPF industri perbankan syariah tetap terkendali, berkisar 3,08% pada 2021, relatif stabil dibandingkan tekanan sektor perbankan secara umum (OJK, 2021)

    Belajar dari pengalaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020—2022, kunci mitigasi risiko dalam penyaluran dana pemerintah oleh Himbara, termasuk BSI, terletak pada ketepatan sasaran sektor dan segmentasi pasar.

    Saat itu, dana PEN lebih efektif terserap ketika diarahkan ke sektor yang punya daya tahan tinggi, cepat rebound, dan menyerap tenaga kerja luas seperti UMKM pangan, agribisnis, dan kesehatan.

    Ke depan, dengan adanya kebijakan Menkeu baru, BSI perlu memastikan bahwa penyaluran likuiditas dari pemerintah bisa disalurkan ke ekosistem halal (misalnya agroindustri halal, pariwisata ramah muslim, dan industri makanan-minuman halal) karena sektor ini tidak hanya resilient tetapi juga memberikan multiplier effect berupa penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah domestik, serta maslahat yang lebih luas bagi umat.

    Dengan demikian, mitigasi risiko bukan sekadar menjaga NPF, tetapi juga menanamkan disiplin pada strategi target pasar yang sesuai maqashid syariah sekaligus mendukung agenda pertumbuhan ekonomi nasional.

    Kebijakan fiskal baru yang menempatkan dana pemerintah di bank nasional adalah momentum penting untuk memperkuat peran ekonomi syariah dalam pembangunan nasional. Dengan basis aset yang jelas, pengalaman sukses menyalurkan PEN, serta potensi kolaborasi dengan ekosistem umat, bank syariah memiliki keunggulan unik dalam memastikan transmisi fiskal lebih produktif dan inklusif.