Xcloud.id

Negara: Malaysia

  • BPA dan Risiko Jantung: Ancaman Diam-diam yang Sering Diremehkan

    BPA dan Risiko Jantung: Ancaman Diam-diam yang Sering Diremehkan

    Jakarta –

    Bisphenol A atau BPA merupakan senyawa kimia yang banyak digunakan dalam produksi plastik dan resin. BPA sering ditemui dalam produk sehari-hari seperti botol minum, pelapis kaleng, wadah makanan, dan galon guna ulang.

    Beberapa negara bahkan melarang dan membatasi penggunaan bahan kimia ini pada produk tertentu. Mulai dari Kanada, Amerika Serikat, Uni Eropa, Australia, dan beberapa negara Asia seperti China, Malaysia, dan Jepang melarang penggunaan BPA dalam produk bayi dan anak-anak, seperti botol susu.

    Di Indonesia sendiri, pemerintah belum sepenuhnya melarang penggunaan BPA. Akan tetapi, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mewajibkan pelaku industri untuk memberi label peringatan bahaya pada kemasan galon bermerek dengan bahan polikarbonat.

    Hal tersebut tertuang dalam Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.

    Bahaya BPA untuk Kesehatan Jantung

    Berbagai studi terbaru menemukan, paparan BPA memberi dampak signifikan pada kesehatan manusia. Penelitian dalam Journal of Xenobiotics pada tahun 2023 meneliti kaitan paparan BPA terhadap gangguan serius pada pembuluh darah, otot, hati, ginjal, dan juga jantung.

    Hasilnya, pengaruh paparan BPA bisa menginduksi gangguan atau disfungsi pada jaringan tubuh, melalui jalur sinyal sel, yang berhubungan dengan penyakit kardiovaskular atau kardiometabolik.

    Sementara itu, dalam jurnal berjudul Endocrine-Disrupting Effects of Bisphenol A on the Cardiovascular System: A Review dalam National Library of Medicine, paparan BPA dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, termasuk aterosklerosis dan faktor risikonya, seperti diabetes dan hipertensi.

    Lebih lanjut, paparan BPA juga sangat berbahaya selama kehamilan, mendorong perkembangan gangguan hipertensi selama kehamilan. Namun, masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengklarifikasi dampak kardiotoksisitas akibat BPA terhadap kesehatan manusia.

    Sebuah artikel dalam jurnal Animals pada tahun 2023 juga menyoroti dampak yang lebih luas dari BPA untuk kesehatan tubuh. Dikatakan bahwa paparan BPA tak hanya mengganggu fungsi sistem endokrin, tapi juga meningkatkan potensi penyakit obesitas dan diabetes.

    Penggunaan wadah bebas BPA bisa menjadi salah satu langkah preventif untuk mengurangi paparan senyawa berbahaya ini. Penting juga untuk memastikan produk yang digunakan memiliki label peringatan atau sertifikat bebas BPA untuk menjaga kesehatan keluarga.

    (elk/kna)

  • CISDI Ingatkan Risiko Jika Cukai Minuman Berpemanis Diundur Terus

    CISDI Ingatkan Risiko Jika Cukai Minuman Berpemanis Diundur Terus

    Jakarta –

    Wacana pengenaan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) sebenarnya bukan hal baru. Isu ini sudah mencuat sejak 2016, tetapi lebih dari satu dekade berlalu, kebijakan tersebut belum juga terealisasi. Pemerintah kembali menunda penerapannya hingga tahun depan, 2026.

    Padahal, pada 2025 pemerintah telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang rancangan peraturan pemerintah mengenai barang kena cukai berupa MBDK. Namun, keputusan itu urung dijalankan karena pertimbangan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat yang dinilai masih lemah.

    Menurut Nida Adzilah Auliani, Project Lead for Food Policy di Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), penundaan penerapan cukai justru bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan masyarakat.

    “Kalau molor terus, bebannya bukan hanya di ekonomi, tapi juga di kesehatan publik. Beban pembiayaan negara akibat penyakit tidak menular akan terus meningkat,” ujarnya dalam Temu Media di Kantor CISDI, Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2025).

    Berdasarkan riset CISDI tahun 2024, penerapan cukai MBDK sebesar 20 persen dinilai ideal karena berpotensi menurunkan konsumsi minuman berpemanis hingga 18 persen, sekaligus mencegah lebih dari 455 ribu kasus diabetes melitus tipe 2 dan kematian terkait dalam kurun waktu 10 tahun ke depan.

    Nida menjelaskan, puluhan negara di dunia sudah lebih dulu menerapkan cukai MBDK, dengan besaran tarif rata-rata di kisaran 15 hingga 20 persen. Idealnya dengan skenario volumetrik, yakni tarif yang dihitung berdasarkan kadar gula dalam produk.

    “Angka 20 persen itu evidence based dan hasil pembelajaran global. Negara seperti Malaysia misalnya, menetapkan tarif yang terlalu rendah, efeknya terhadap penurunan penyakit tidak menular (PTM) tidak signifikan. Akhirnya mereka harus mengulang proses revisi yang panjang,” jelasnya.

    Ia menambahkan, penetapan tarif cukai memang harus berdasarkan bukti ilmiah agar kebijakan tersebut tidak berulang kali dikaji ulang tanpa hasil konkret.

    Salah satu alasan penundaan penerapan cukai sering dikaitkan dengan kekhawatiran penurunan pendapatan industri. Namun, menurut Nida, sejumlah kajian internasional menunjukkan bahwa kekhawatiran tersebut justru tidak benar.

    “Data menunjukkan bahwa ketika cukai diterapkan, masyarakat justru beralih ke air putih atau air mineral dalam kemasan (AMDK). Jadi konsumsi bergeser, bukan hilang. Pendapatan industri bisa tetap berjalan, hanya komposisi produknya yang berubah,” terangnya.

    Nida menyebutkan, reformulasi produk menjadi konsekuensi positif dari kebijakan ini. Produsen akan terdorong untuk mengurangi kadar gula atau berinovasi dengan produk yang lebih sehat.

    Menariknya, CISDI juga menyoroti tren produsen yang mengganti gula dengan pemanis buatan nol kalori (zero-calorie sweetened beverages) sebagai solusi menghindari cukai. Padahal, menurut rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pemanis buatan tidak direkomendasikan sebagai substitusi jangka panjang karena tetap dapat memengaruhi preferensi rasa manis seseorang.

    “Intinya bukan soal mengganti bahan, tapi soal mengurangi ketergantungan pada rasa manis itu sendiri,” tegas Nida.

    Nida menegaskan, jika cukai MBDK diterapkan, air putih akan menjadi produk substitusi alami yang lebih sehat. Masyarakat akan lebih sadar bahwa harga kesehatan jauh lebih mahal dibanding harga minuman manis.

    “Pada akhirnya, cukai bukan soal menekan konsumsi semata, tapi juga mendorong perubahan perilaku. Ini soal keberlanjutan kesehatan bangsa,” tutupnya.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/up)

  • CISDI Ingatkan Risiko Jika Cukai Minuman Berpemanis Diundur Terus

    CISDI Ingatkan Risiko Jika Cukai Minuman Berpemanis Diundur Terus

    Jakarta –

    Wacana pengenaan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) sebenarnya bukan hal baru. Isu ini sudah mencuat sejak 2016, tetapi lebih dari satu dekade berlalu, kebijakan tersebut belum juga terealisasi. Pemerintah kembali menunda penerapannya hingga tahun depan, 2026.

    Padahal, pada 2025 pemerintah telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang rancangan peraturan pemerintah mengenai barang kena cukai berupa MBDK. Namun, keputusan itu urung dijalankan karena pertimbangan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat yang dinilai masih lemah.

    Menurut Nida Adzilah Auliani, Project Lead for Food Policy di Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), penundaan penerapan cukai justru bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan masyarakat.

    “Kalau molor terus, bebannya bukan hanya di ekonomi, tapi juga di kesehatan publik. Beban pembiayaan negara akibat penyakit tidak menular akan terus meningkat,” ujarnya dalam Temu Media di Kantor CISDI, Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2025).

    Berdasarkan riset CISDI tahun 2024, penerapan cukai MBDK sebesar 20 persen dinilai ideal karena berpotensi menurunkan konsumsi minuman berpemanis hingga 18 persen, sekaligus mencegah lebih dari 455 ribu kasus diabetes melitus tipe 2 dan kematian terkait dalam kurun waktu 10 tahun ke depan.

    Nida menjelaskan, puluhan negara di dunia sudah lebih dulu menerapkan cukai MBDK, dengan besaran tarif rata-rata di kisaran 15 hingga 20 persen. Idealnya dengan skenario volumetrik, yakni tarif yang dihitung berdasarkan kadar gula dalam produk.

    “Angka 20 persen itu evidence based dan hasil pembelajaran global. Negara seperti Malaysia misalnya, menetapkan tarif yang terlalu rendah, efeknya terhadap penurunan penyakit tidak menular (PTM) tidak signifikan. Akhirnya mereka harus mengulang proses revisi yang panjang,” jelasnya.

    Ia menambahkan, penetapan tarif cukai memang harus berdasarkan bukti ilmiah agar kebijakan tersebut tidak berulang kali dikaji ulang tanpa hasil konkret.

    Salah satu alasan penundaan penerapan cukai sering dikaitkan dengan kekhawatiran penurunan pendapatan industri. Namun, menurut Nida, sejumlah kajian internasional menunjukkan bahwa kekhawatiran tersebut justru tidak benar.

    “Data menunjukkan bahwa ketika cukai diterapkan, masyarakat justru beralih ke air putih atau air mineral dalam kemasan (AMDK). Jadi konsumsi bergeser, bukan hilang. Pendapatan industri bisa tetap berjalan, hanya komposisi produknya yang berubah,” terangnya.

    Nida menyebutkan, reformulasi produk menjadi konsekuensi positif dari kebijakan ini. Produsen akan terdorong untuk mengurangi kadar gula atau berinovasi dengan produk yang lebih sehat.

    Menariknya, CISDI juga menyoroti tren produsen yang mengganti gula dengan pemanis buatan nol kalori (zero-calorie sweetened beverages) sebagai solusi menghindari cukai. Padahal, menurut rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pemanis buatan tidak direkomendasikan sebagai substitusi jangka panjang karena tetap dapat memengaruhi preferensi rasa manis seseorang.

    “Intinya bukan soal mengganti bahan, tapi soal mengurangi ketergantungan pada rasa manis itu sendiri,” tegas Nida.

    Nida menegaskan, jika cukai MBDK diterapkan, air putih akan menjadi produk substitusi alami yang lebih sehat. Masyarakat akan lebih sadar bahwa harga kesehatan jauh lebih mahal dibanding harga minuman manis.

    “Pada akhirnya, cukai bukan soal menekan konsumsi semata, tapi juga mendorong perubahan perilaku. Ini soal keberlanjutan kesehatan bangsa,” tutupnya.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/up)

  • Pram nilai JIF Summit 2025 perkuat posisi Jakarta sebagai kota global

    Pram nilai JIF Summit 2025 perkuat posisi Jakarta sebagai kota global

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menilai penyelenggaraan Jakarta Investment Festival (JIF) Summit 2025 sebagai momen memperkuat Jakarta sebagai kota global.

    “Alhamdulillah, Jakarta Investment Festival 2025 dapat terlaksana dengan baik. Ini menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai kota yang terbuka, inklusif, dan kompetitif di tingkat global,” ujar Pramono saat membuka JIF Summit 2025 di St. Regis Jakarta, Jakarta Selatan, Kamis.

    Lebih lanjut Pramono menyampaikan, realisasi investasi di Jakarta terus menunjukkan tren positif.

    Hingga Semester I Tahun 2025, total realisasi kumulatif Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp140,8 triliun, meningkat 16,9 persen dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar Rp120,42 triliun.

    Ia memandang, peningkatan ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap stabilitas dan prospek ekonomi Jakarta.

    Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan terus menjaga kepercayaan ini melalui kebijakan yang transparan, efisien, dan berpihak pada kemajuan bersama.

    Pramono menerangkan, beberapa negara tercatat sebagai investor terbesar di Jakarta, antara lain Singapura, Jepang, Malaysia, Hong Kong, dan Tiongkok.

    Sementara itu, sektor investasi yang paling diminati meliputi transportasi, pergudangan, telekomunikasi, jasa lainnya, serta perdagangan dan reparasi.

    Tahun ini, JIF menghadirkan 32 proyek siap tawar (ready to offer) mencakup pengembangan 13 kawasan prioritas dan infrastruktur sektor telekomunikasi, dengan total nilai proyek mencapai Rp430,9 triliun atau sekitar 26,9 juta dollar AS.

    Proyek-proyek tersebut akan dijalankan oleh 10 BUMD dan satu BLUD DKI Jakarta.

    Kegiatan bertema “Invest SMART for A Global Start” ini menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan investor untuk membangun Jakarta yang semakin berdaya saing global.

    Adapun konsep SMART Investment yang diusung terdiri dari lima prinsip utama, yakni Sustainable, Mutual collaboration, Adding value, Research and data-based, serta Tech and Innovation oriented.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Elon Musk Bayar Rp2 Triliun kepada Ex Petinggi Twitter Imbas Pesangon Kurang

    Elon Musk Bayar Rp2 Triliun kepada Ex Petinggi Twitter Imbas Pesangon Kurang

    Bisnis.com, JAKARTA— Elon Musk berenaca menyelesaikan gugatan senilai US$128 juta atau sekitar Rp2,05 triliun, yang diajukan oleh empat mantan eksekutif Twitter. Elon memecat mereka setelah mengambil alih perusahaan itu pada 2022.

    Melansir laman TechCrunch pada Kamis (9/10/2025) empat mantan eksekutif tersebut adalah mantan CEO Parag Agrawal, mantan CFO Ned Segal, serta dua pejabat hukum senior Sean Edgett dan Vijaya Gadde. 

    Mereka dipecat segera setelah Musk resmi membeli Twitter yang kini bernama X dengan nilai akuisisi US$44 miliar atau sekitar Rp704 triliun.

    Keempatnya mengajukan gugatan karena tidak menerima pembayaran pesangon yang menjadi hak mereka. 

    Dalam gugatan tersebut, para mantan eksekutif menuduh Musk sengaja menahan pembayaran tersebut lantaran mereka berupaya menegakkan komitmen Musk untuk menyelesaikan kesepakatan akuisisi Twitter, saat miliarder itu sempat berusaha membatalkannya.

    Menariknya, gugatan itu juga mengutip biografi Elon Musk karya Walter Isaacson yang menyebut Musk pernah berkata akan memburu setiap orang di jajaran eksekutif Twitter hingga akhir hayat mereka.

    Dokumen pengadilan terbaru mengonfirmasi kedua pihak telah mencapai kesepakatan damai, meski rincian penyelesaian tersebut belum diungkapkan ke publik.

    Kasus ini bukan yang pertama terkait pesangon setelah akuisisi Twitter. Sebelumnya, Musk juga telah menyelesaikan gugatan class action yang diajukan oleh sekitar 6.000 mantan karyawan Twitter, yang mengklaim hanya menerima sebagian pesangon atau bahkan tidak menerima sama sekali.

    Orang Terkaya

    Elon Musk baru saja mencetak sejarah jadi orang terkaya dunia dan orang pertama dengan kekayaan mencapai US$500 miliar.

    Kekayaannya bahkan melebihi PDB di mayoritas negara di dunia.

    Visioner Tesla Inc. dan SpaceX ini resmi menjadi orang pertama yang kekayaan bersihnya melampaui US$500 miliar, angka yang begitu besar hingga melampaui PDB sekitar 83% negara di dunia. 

    Hanya sekitar 28-32 negara yang memiliki perekonomian lebih besar dari kekayaan Musk, jauh melampaui negara-negara raksasa dunia seperti Jepang, Jerman, dan India.

    Adapun saat ini kekayaan Musk meroket terutama ditopang oleh Tesla. Dengan kepemilikan sekitar 15,3% saham perusahaan, saham Tesla miliknya telah melonjak sebesar US$63,9 miliar hanya dalam waktu sebulan, berkat lonjakan saham sebesar 37,6% dari US$333,87 pada bulan Agustus menjadi US$459,46 hari ini. 

    Lonjakan tersebut saja telah menambah 12,8% total kekayaan bersihnya, sementara kepemilikan saham Tesla miliknya kini mewakili hampir 47% dari kekayaan Musk.

    Bandingkan kekayaan Musk dengan kekayaan negara-negara, dan skalanya sungguh mencengangkan. Menurut data IMF pada 2025, negara-negara seperti Bangladesh dengan PDB US$467 miliar, Denmark US$450 miliar, dan Malaysia US$445 miliar, semuanya memiliki perekonomian yang lebih kecil daripada kekayaan pribadi Musk.

    Bahkan beberapa negara maju, punya PDB yang hanya selisih sedikit dengan kekayaan Musk, dengan Norwegia US$504 miliar dan Singapura di US$565 miliar, hanya sedikit melampaui kekayaan bersihnya, yang menunjukkan konsentrasi kekayaan pada satu individu.

    Tonggak sejarah Musk senilai US$500 miliar bukan sekadar kemenangan pribadi, tapi merupakan ilustrasi yang mencolok tentang kekuatan disrupsi teknologi dan kendaraan listrik dalam menciptakan nilai yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Tesla tetap menjadi tulang punggung kekayaan tersebut, membuktikan bahwa bahkan di dunia dengan ekonomi triliunan dolar, seorang visioner yang didukung oleh perusahaan bermargin tinggi dapat melampaui seluruh negara.

    Bagi investor, ini adalah pengingat bahwa pergerakan saham Tesla bukan sekadar berita perusahaan, melainkan peristiwa ekonomi makro dalam skala kecil, yang membentuk peruntungan dalam skala besar yang bahkan tak terbayangkan oleh banyak orang.

  • XLSMART Ekspansi ke Kalimantan, Tebar 11.400 BTS Jangkau 3 Juta Pelanggan

    XLSMART Ekspansi ke Kalimantan, Tebar 11.400 BTS Jangkau 3 Juta Pelanggan

    Bisnis.com, JAKARTA — PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) melanjutkan ekspansi jaringan ke Kalimantan, dengan mengoperasikan 11.400 BTS yang tersebar di seluruh provinsi tersebut.

    Presiden Direktur & CEO XLSMART, Rajeev Sethi, mengatakan proses integrasi jaringan dan operasional pascamerger berjalan sesuai rencana. Menurutnya, konsolidasi ini bukan sekadar penggabungan bisnis, tetapi langkah strategis untuk memperkuat fondasi industri telekomunikasi nasional.

    “Perusahaan tidak hanya membangun jaringan yang kuat untuk hari ini, tetapi juga menyiapkan infrastruktur yang siap menghadapi kebutuhan digital masa depan,” ujar Rajeev dalam keterangan resmi, Rabu (8/10/2025).

    Hingga kini, layanan XLSMART telah menjangkau seluruh provinsi di Kalimantan dengan sekitar 3 juta pelanggan. Dari total tersebut, lebih dari 4.200 BTS berada di Kalimantan Selatan, sebagian besar merupakan BTS 4G. 

    Kalimantan Selatan menjadi wilayah penting bagi XLSMART karena posisinya sebagai pintu gerbang utama pulau tersebut. Dari total 3 juta pelanggan di Kalimantan, sekitar 1,4 juta berada di provinsi ini, dengan 270 ribu pelanggan di Kota Banjarmasin. 

    XLSMART juga memperluas layanan ke sejumlah lokasi wisata populer di Kalimantan Selatan, seperti Pasar Terapung Lok Baintan, Masjid Raya Sabilal Muhtadin, dan Kampung Sasirangan. Setiap tahun, perusahaan turut menyiapkan kapasitas jaringan tambahan untuk mendukung kelancaran acara besar seperti Haul Guru Sekumpul, yang dihadiri ratusan ribu hingga jutaan warga.

    Lebih lanjut, sekitar 90% jaringan fiber optik XLSMART telah menjangkau kota dan kabupaten di seluruh Kalimantan, dengan 80% di antaranya menggunakan teknologi yang memastikan kecepatan dan stabilitas layanan. Perluasan jaringan dilakukan melalui integrasi antar-BTS yang terus berjalan, menghasilkan peningkatan cakupan di wilayah-wilayah baru yang sebelumnya belum terlayani secara optimal. 

    Beberapa di antaranya meliputi Kabupaten Landak, Sanggau, Sintang, dan Ketapang di Kalimantan Barat; Kotawaringin Barat, Seruyan, Kotawaringin Timur, Katingan, Palangka Raya, dan Kapuas di Kalimantan Tengah; serta Bontang, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, dan Paser di Kalimantan Timur. 

    Perluasan ini juga diarahkan untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kawasan penyangganya. Meski demikian, Rajeev mengakui bahwa pembangunan jaringan di Kalimantan menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan infrastruktur listrik, akses jalan, hingga kondisi geografis yang beragam.

    “Namun, XLSMART akan tetap berupaya mengatasi tantangan tersebut dengan kombinasi teknologi dan strategi operasional,” katanya.

    Sebagai bagian dari dukungan terhadap pembangunan IKN, jaringan fiber optik XLSMART turut menghadirkan layanan telekomunikasi dan internet berkecepatan tinggi. Perusahaan juga telah mengoperasikan sistem komunikasi kabel laut (SKKL) Batam–Serawak yang menghubungkan Malaysia dan Indonesia melalui rute Entikong–Pontianak sepanjang 120 kilometer. Infrastruktur ini telah beroperasi sejak 1 Juni 2022. 

    Rajeev menjelaskan, jaringan kabel optik tersebut memperkuat konektivitas internet antara Batam, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi dengan kinerja dan latency yang lebih cepat. 

    Dia menyebut jaringan kabel optik ini juga menjadi alternatif gateway internasional yang baru bagi Indonesia menuju Kuching, Serawak, dan Hong Kong, serta menambah keragaman dan keandalan koneksi ke beberapa POP/HUB di Asia. 

    “Bagi XLSMART, infrastruktur ini penting untuk bisa mengatasi peningkatan trafik data di masa depan dan menyediakan jaringan berkualitas sehingga bisa memberikan layanan terbaik kepada pelanggan,” tambahnya.

    Perusahaan juga aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan jaringan sesuai kebutuhan masyarakat. Di wilayah sulit dijangkau, XLSMART memanfaatkan energi alternatif seperti panel surya, sekaligus mendukung agenda nasional penggunaan energi bersih.

    Selain itu, stabilitas jaringan dipantau secara real-time melalui Network Operation Center (NOC), dengan kegiatan preventive maintenance rutin guna mengantisipasi potensi gangguan.

    Melalui lini bisnis XLSMART for Business, perusahaan juga memperluas dukungan bagi sektor korporasi, pendidikan, pemerintahan, energi, dan UKM. Layanan yang ditawarkan mencakup jaringan dan konektivitas, pusat data, solusi teknologi AI, IoT, serta ICT.

  • 3 Siapa Saja Pejabat dan Dubes yang Dilantik Prabowo? Ini Daftarnya Lengkapnya Nasional

    3 Siapa Saja Pejabat dan Dubes yang Dilantik Prabowo? Ini Daftarnya Lengkapnya Nasional

    Siapa Saja Pejabat dan Dubes yang Dilantik Prabowo? Ini Daftarnya Lengkapnya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto kembali melantik pejabat di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025).
    Pelantikan pejabat baru ini untuk mengisi jabatan yang masih kosong, sekaligus mengawal program kerja pemerintah dengan membentuk Komite.
    Adapun para pejabat yang dilantik meliputi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, dua Wakil Menteri, Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN, Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI di negara-negara sahabat.
    Mereka dilantik dalam dua sesi, dengan empat sumpah jabatan yang berbeda.
    Secara rinci, berikut ini pejabat dan dubes yang dilantik Prabowo, kemarin:
    Pertama, Kepala Negara melantik Mathius D. Fakhiri dan Aryoko Rumaropen sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua masa jabatan tahun 2025-2030.
    Pelantikan ini dapat terlaksana setelah keduanya dinyatakan sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Papua terpilih, usai Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 24 Februari 2025.
    Pelantikan kepala daerah di Papua ini cenderung lebih lambat dibandingkan kepala daerah lain. Pada Februari awal tahun ini, Prabowo telah lebih dulu melantik ratusan kepala daerah di halaman tengah Istana Negara dan Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
    Pelantikan didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian Penjabat Gubernur dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Masa Jabatan Tahun 2025-2030.
    Tak hanya Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Prabowo juga melantik dua Wakil Menteri (Wamen) baru.
    Mereka adalah Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus dan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus yang merupakan dokter spesialis paru.
    Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32/M Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan, Prabowo memiliki alasan untuk menambah Wakil Menteri.
    Penambahan Wakil Menteri Dalam Negeri, salah satunya, ditujukan untuk memastikan agar pembinaan dan pembangunan di setiap daerah berjalan baik. Hal ini mengingat besarnya Indonesia yang terdiri dari 514 kabupaten/kota di 38 provinsi.
    “Memastikan pembangunan di setiap daerah baik provinsi-provinsi kabupaten kita dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka Bapak Presiden merasa perlu memberikan tambahan kekuatan di Kementerian Dalam Negeri dengan mengangkat satu Wakil Menteri Dalam Negeri,” ucap dia.
    Sementara penambahan Wamenkes diperlukan mengingat tugas Kemenkes begitu berat. Penambahan juga ditujukan untuk menanggulangi berbagai masalah, tidak terkecuali di Badan Gizi Nasional (BGN).
    “(Alasannya) sama, karena begitu besar dan begitu berat tugas di Kementerian Kesehatan, termasuk juga untuk membantu memastikan beberapa masalah yang terjadi di Badan Gizi Nasional, maka Presiden memutuskan mengangkat dan menambah satu Wakil Menteri di Kementerian Kesehatan,” jelas Prasetyo.
    Kemudian, Presiden Prabowo melantik Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
    Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 110/P tahun 2025 tentang Pengangkatan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
    Ada 10 orang yang dilantik dalam komite tersebut, beberapa di antaranya pernah berkiprah di pemerintahan pusat.
    Komite ini dipimpin oleh Velix Vernando Wanggai yang pernah menjadi staf khusus bagi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan deputi di Sekretariat Wakil Presiden era Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin.
    Berikut ini daftar 10 anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang dilantik Prabowo:
    1. Velix Vernando Wanggai (ketua)
    2. John Wempi Wetipo
    3. Ignatius Yogo Triyono
    4. Paulus Waterpauw
    5. Ribka Haluk
    6. Ali Hamdan Bogra
    7. Gracia Josaphat Jobel Mambrasar
    8. Yani
    9. John Gluba Gebze
    10. Johnson Estrella Sihasale atau Ari Sihasale
    Selanjutnya, Prabowo juga melantik Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN, melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 109/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BP BUMN.
    Dony Oskaria ditunjuk menjadi Kepala BP Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sementara Aminuddin Ma’ruf dan Tedi Bharata sebagai Wakil Kepala Badan.
    Diketahui, BP BUMN merupakan nomenklatur baru dari Kementerian BUMN. Perubahan nomenklatur ini sudah disahkan melalui revisi UU BUMN di rapat paripurna DPR RI pada 2 Oktober 2025 lalu.
    Usai pelantikan, Prasetyo juga mengungkapkan nasib Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN, menyusul tidak disebutnya nama tersebut saat pelantikan.
    Menurut Prasetyo,Tiko sudah berhenti tugas. Ia pun menolak anggapan bahwa Tiko dicopot.
    “Ya bukan dicopot, sudah berhenti tugas,” jelas Prasetyo.
    Di kesempatan yang sama, mantan Menteri Pertahanan (Menhan) ini juga melantik 6 orang anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
    Berbeda dengan pejabat lain, Prabowo hanya menyaksikan pengucapan sumpah jabatan yang dibaca oleh 6 orang tersebut di hadapannya.
    Adapun pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 111/P Tahun 2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner LPS.
    Berikut ini 6 anggota Dewan Komisioner LPS masa jabatan 2025-2030 yang dilantik:
    Ketua merangkap anggota
    : Anggito Abimanyu
    Wakil Ketua merangkap anggota
    : Farid Azhar Nasution
    Anggota
    Presiden Prabowo juga melantik 10 orang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk sejumlah negara sahabat. Mereka merupakan bagian dari 24 orang duta besar yang sudah menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
    Tak hanya itu, Prabowo juga melantik Irene sebagai Wakil Duta Besar untuk Perwakilan RI di Beijing, China. Irene diketahui sempat maju menjadi Calon Legislatif (Caleg) DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Selatan dari Partai Gerindra.
    Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 112/P Tahun 2025 tentang pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia; dan Keppres Nomor 113/P Tahun 2025 tentang Penugasan Wakil Duta besar Republik Indonesia.
    Berikut ini daftar 10 Duta Besar LBBP yang dilantik di Istana Kepresidenan, kemarin:
    1. Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo – Dubes RI untuk Malaysia
    2. Hotmangaradja Pandjaitan – Dubes RI untuk Singapura
    3. Kuncoro Giri Waseso – Dubes RI untuk Mesir
    4. Syahda Guruh Langkah Samudera – Dubes RI untuk Qatar (Doha)
    5. Berlian Helmy, Dubes untuk Azerbaijan
    6. Andy Rachmianto, Dubes RI untuk Belgia (Brussel) merangkap Luksemburg, dan Uni Eropa
    7. Listyowati, Dubes RI untuk Bangladesh dan Nepal
    8. Adam Mulawarman Tugio, Dubes RI untuk Vietnam (Hanoi)
    9. Laurentius Amrih Jinangkung, Dubes RI untuk Belanda (Den Haag)
    10. Lukman Hakim Siregar, Dubes RI untuk Suriah berkedudukan di Damaskus
    Wakil Duta Besar
    1. Irene – Wakil Duta Besar untuk Perwakilan RI di Beijing, China.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jepang Perluas Kerja Sama Pertahanan dengan RI Cs, Persiapan Perang?

    Jepang Perluas Kerja Sama Pertahanan dengan RI Cs, Persiapan Perang?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Strategi kerja sama pertahanan Jepang dengan negara-negara ASEAN telah mengalami pergeseran signifikan sejak pertengahan tahun 2010-an, bergerak melampaui kerangka kerja sama militer tradisional. Perubahan pendekatan ini ditujukan untuk membangun kemitraan pertahanan yang kuat.

    Melalui spektrum yang lebih luas, termasuk transfer peralatan, latihan gabungan regional, dan dialog strategis, Tokyo terus memperkuat diplomasi pertahanannya di Asia Tenggara. Pondasi dari perubahan kebijakan luar negeri ini adalah pembentukan kerangka hukum dan politik baru yang dirancang untuk memperdalam keterlibatan keamanan di bawah prinsip “standards and norms”.

    Salah satu instrumen paling penting dalam strategi baru ini adalah “Three Principles on Transfer of Defense Equipment and Technology” yang diresmikan pada tahun 2014, dan baru-baru ini ditinjau ulang pada 2023-2024. .

    Menurut Takeshi Yuzawa, Profesor Hubungan Internasional dari Hosei University, kerangka prinsip transfer tersebut telah memicu lonjakan yang mencatat rekor total transfer peralatan pertahanan yang dilaporkan Jepang sejak tahun 1967.

    Implementasi dari kebijakan transfer ini sudah terealisasi melalui serangkaian kesepakatan penting dengan sejumlah negara ASEAN. Buktinya terlihat dari catatan transfer peralatan dan teknologi pertahanan, dimulai dari Filipina (2014), berlanjut ke Malaysia (2018), kemudian Indonesia (2021), Vietnam (2021), dan terus berlanjut ke Thailand (2022), hingga yang terbaru Singapura (2023).

    Di samping transfer teknologi dan peralatan, Jepang juga memperkuat dimensi kerja sama non-tradisional melalui inisiatif seperti “The Vientiane Vision” pada tahun 2016. Visi ini berfokus pada penggunaan dialog dan kerja sama untuk mendefinisikan aspirasi regional dan memperluas upaya “building capacity regionally” di negara-negara ASEAN.

    “Hal ini berlandaskan kebijakan pertahanan luar negeri Jepang,” tuturnya dalam forum kuliah umum di Foreign Policy Community Indonesia (FPCI), Rabu (8/10/2025).

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prabowo lantik 10 Duta Besar RI untuk Malaysia hingga Belgia

    Prabowo lantik 10 Duta Besar RI untuk Malaysia hingga Belgia

    Prabowo juga melantik satu wakil duta besar pada perwakilan Republik Indonesia di Beijing, China

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto melantik 10 tokoh sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBPP) RI untuk negara-negara sahabat, termasuk dubes RI untuk Malaysia hingga Belgia, dalam upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

    Selain itu, Prabowo juga melantik satu wakil duta besar pada perwakilan Republik Indonesia di Beijing, China

    Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 112/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Kepres RI Nomor 113/P Tahun 2025 tentang Penugasan Wakil Duta Besar RI.

    Upacara pelantikan duta besar dan wakil duta besar tersebut diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

    Setelah pembacaan Keputusan Presiden dan daftar nama pejabat yang akan dilantik itu usai, Presiden Prabowo kemudian memimpin prosesi pengambilan sumpah jabatan yang diikuti oleh jajaran pejabat baru yang dilantik.

    “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan Negara,” kata Presiden yang diikuti para pejabat tersebut.

    Berikut nama Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI dan Wakil Duta Besar yang dilantik oleh Presiden Prabowo.

    1. Lukman Hakim Siregar sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Republik Arab Suriah

    2. Hotmangaradja Panjaitan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Republik Singapura

    3. Laurentius Amrih Jinangkung sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Kerajaan Belanda

    4. Adam Mulawarman Tugio sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Republik Sosialis Vietnam

    5. Andy Rachmianto sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Kerajaan Belgia merangkap Keharyapatihan, Luxemburg, Uni Eropa

    6. Kuncoro Giri Waseso sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Republik Arab Mesir

    7. Berlian Helmy sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI Republik Azerbaijan

    8. Raden Dato Mohammad Iman Hascsrya sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Malaysia

    9. Listyowati sebagai sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Republik Rakyat Bangladesh merangkap Republik Demokratik Federal Nepal

    10. Syahda Guruh Langkah Samudera sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Qatar.

    11. Irene sebagai Wakil Duta Besar pada perwakilan Republik Indonesia di Beijing, China.

    Sejumlah pejabat negara yang hadir antara lain Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Pekerjaan Umum Doddy Hanggodo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Lantik 10 Duta Besar dan 1 Wadubes, Ini Daftar Lengkapnya

    Prabowo Lantik 10 Duta Besar dan 1 Wadubes, Ini Daftar Lengkapnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melantik 10 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk sejumlah negara sahabat.

    Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 112 P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI.

    Selain itu, Presiden juga menandatangani Keppres Nomor 113 P Tahun 2025 yang mengatur penugasan Wakil Duta Besar RI di Beijing, Republik Rakyat China (RRC). Prabowo menugaskan Irine sebagai tokoh yang mengisi posisi tersebut. 

    Sebelumnya, sejumlah tokoh sudah mulai berdatangan ke Komplek Istana Kepresidenan sejak pukul 12.30 WIB. Salah satunya Anggito Abimanyu yang dilantik sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    Adapun 10 duta besar yang dilantik adalah:

    1. Berlian Helmy sebagai Dubes RI untuk Azerbaijan (Baku)

    2. Kuncoro Giri Waseso sebagai Dubes RI untuk Mesir (Kairo)

    3. Syahda Guruh Langkah Samudera sebagai Dubes RI untuk Qatar (Doha) 

    4. Lukman Hakim Siregar sebagai Dubes RI untuk Suriah (Damaskus)

    5. Laurentius Amrih Jinangkung sebagai Dubes RI untuk Belanda (Den Haag)

    6. Adam Mulawarman Tugio sebagai Dubes RI untuk Vietnam (Hanoi)

    7. Hotmangaradja Pandjaitan sebagai Dubes RI untuk Singapura

    8. Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo sebagai Dubes RI untuk Malaysia (Kuala Lumpur)

    9. Listyowati sebagai Dubes RI untuk Bangladesh, merangkap Nepal (Dhaka)

    10. Andy Rachmianto sebagai Duta Besar (Dubes) RI untuk Kerajaan Belgia merangkap Keharyapatihan Luksemburg dan Uni Eropa (Brussel)