Negara: Malaysia

  • Geger Skandal Pemain Naturalisasi Sepak Bola Malaysia, Pejabat Dihukum

    Geger Skandal Pemain Naturalisasi Sepak Bola Malaysia, Pejabat Dihukum

    Jakarta, CNBC Indonesia – Federasi sepak bola Malaysia menskors sekretaris jenderalnya dan mengatakan akan membentuk komite independen untuk menyelidiki skandal kelayakan yang sedang berlangsung yang melibatkan tujuh pemain kelahiran luar negeri (naturalisasi), Jumat (17/10/2025).

    Awal pekan ini, Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM) mengajukan banding atas keputusan FIFA yang melarang tujuh pemain tersebut setelah badan dunia tersebut menuduhnya menyerahkan dokumen palsu atau rekayasa yang mengklaim para pemain tersebut memiliki keturunan Malaysia.

    FIFA mengatakan penyelidikan menunjukkan tidak ada satu pun pemain- yang membantu Malaysia mengalahkan Vietnam 4-0 pada bulan Juni di kualifikasi Piala Asia- memiliki orang tua atau kakek-nenek yang lahir di negara Asia Tenggara tersebut.

    Namun, FAM membantah melakukan kesalahan yang disengaja.

    “Kami akan membentuk komite independen untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi, agar kami dapat memberikan jawaban yang lebih baik atas semua ini,” kata Wakil Presiden FAM, S. Sivasundaram, dikutip AFP.

    “Sekretaris Jenderal FAM, Noor Azman Rahman, diskors efektif hari ini agar komite dapat menjalankan tugasnya,” ujarnya kepada wartawan dalam konferensi pers.

    Sebelumnya, selain menskors ketujuh pemain- Hector Hevel, Jon Irazabal, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, dan Joao Brandao Figueredo- FIFA juga mendenda asosiasi Malaysia sebesar US$440.000. Permasalahan ini kini sedang ditangani oleh komite banding FIFA untuk mendapatkan keputusan akhir.

    Sementara itu, Nepal pada hari Kamis mengajukan banding kepada FIFA agar hasil kekalahan 2-0 melawan Malaysia pada bulan Maret dibatalkan. Salah satu dari ketujuh pemain tersebut, Hector Hevel, mencetak gol pembuka Malaysia dalam pertandingan yang dimainkan di Johor, Malaysia.

    Nepal saat ini berada di dasar klasemen Grup F kualifikasi Piala Asia tanpa poin dari empat pertandingan. Malaysia berada di puncak klasemen dengan 12 poin, Vietnam di posisi kedua dengan sembilan poin, dan Laos di posisi ketiga dengan tiga poin.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Di Tengah Gempuran Trump, Malaysia Bisa Tumbuh 5,2% di Kuartal III/2025

    Di Tengah Gempuran Trump, Malaysia Bisa Tumbuh 5,2% di Kuartal III/2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Perang dagang global yang dipicu oleh kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump sejauh ini belum mampu mengguncang perekonomian Asia Tenggara, meskipun negara-negara di kawasan tersebut menghadapi tarif impor yang tinggi.

    Sejumlah negara Asia Tenggara, yakni Malaysia, Vietnam, dan Singapura berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas ekspektasi pada kuartal III/2025 di tengah gempuran kebijakan tarif tersebut.

    Terbaru, Malaysia berhasil mencetak pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dari perkiraan pada kuartal III/2025 yang ditopang oleh kinerja positif di seluruh sektor dan ekspor yang tetap tangguh.

    Berdasarkan estimasi awal dari Departemen Statistik Malaysia yang dirilis pada Jumat (17/10/2025), produk domestik bruto (PDB) negara tersebut tumbuh 5,2% secara tahunan pada periode Juli–September. Capaian ini melampaui perkiraan tertinggi dalam survei Bloomberg dan lebih cepat dibandingkan laju ekspansi pada tiga kuartal sebelumnya.

    “Permintaan domestik terus menjadi pendorong utama pertumbuhan, terutama pada aktivitas yang terkait dengan pariwisata selama libur umum dan sekolah,” ujar Kepala Statistik Malaysia Mohd Uzir Mahidin dalam keterangan resmi dikutip dari Bloomberg. 

    Dia menambahkan, aktivitas ekonomi juga mendapat dukungan dari penyaluran bantuan tunai serta penurunan suku bunga.

    Selain itu, investasi modal yang berkelanjutan dan meningkatnya permintaan eksternal turut memperkuat ekspansi ekonomi, meskipun ketidakpastian kebijakan perdagangan global masih menjadi tantangan.

    Dengan hasil ini, Malaysia berada di jalur untuk mencapai target pertumbuhan resmi pemerintah antara 4% hingga 4,8% pada tahun ini. Pemerintah mengandalkan ketahanan permintaan domestik untuk menahan dampak tekanan ekspor akibat kebijakan tarif dari AS. Namun, pada 2026, laju pertumbuhan diperkirakan akan melambat ke kisaran 4%–4,5% seiring dengan meningkatnya volatilitas eksternal.

    Sebelumnya, Vietnam mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 8,23% pada kuartal III/2025. Catatan itu menjadi laju ekspansi tercepat sejak 2022. Lonjakan tersebut didorong oleh peningkatan aktivitas pabrik yang mempercepat pengiriman barang ke AS sebelum pemberlakuan kebijakan tarif.

    Berdasarkan data Kantor Statistik Nasional, Senin (6/10/2025), produk domestik bruto (PDB) Vietnam tumbuh 8,23% secara year on year (yoy). Angka tersebut melampaui estimasi median analis yang disurvei Bloomberg sebesar 7,15%.  

    Sementara itu, pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025 juga direvisi naik menjadi 8,19% dari perkiraan sebelumnya 7,96%. Adapun, secara keseluruhan pertumbuhan PDB Vietnam pada kuartal I hingga III 2025 mencapai 7,85% (year-on-year).

    “Kenaikan manufaktur terjadi karena banyak perusahaan mempercepat produksi menjelang tenggat penerapan tarif baru AS,” ujar Kepala Kantor Statistik Nasional Nguyen Thi Huong dalam konferensi pers dikutip dari Bloomberg. 

    Sektor industri tetap menjadi motor utama ekspansi ekonomi, dengan manufaktur naik 9,92% sepanjang Januari–September 2025 dibandingkan periode sama tahun lalu.

    Sementara itu, ekspor Vietnam pada September 2025 tumbuh 24,7% yoy, sedangkan impor naik 24,9% yoy. Kemudian, indeks harga konsumen atau inflasi naik 3,38% yoy pada September.

    Adapun, pertumbuhan ekonomi Singapura melambat menjadi 2,9% secara tahunan pada kuartal yang sama. Meski demikian, catatan tersebut masih lebih baik dari perkiraan, melampaui proyeksi para ekonom yang memproyeksikan pertumbuhan hanya sebesar 2% menurut survei Bloomberg.

    Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura (MTI), memaparkan, secara kuartalan dan disesuaikan secara musiman, perekonomian Singapura tumbuh 1,3% pada kuartal III/2025. Angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 1,5% yang tercatat pada kuartal sebelumnya.

    MTI pada Agustus lalu menyampaikan bahwa perekonomian tumbuh 4,4% pada kuartal II/2025, sedikit direvisi naik dari estimasi awal sebesar 4,3%. Adapun pada kuartal I/2025, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,1%.

    Sementara itu, Otoritas Moneter Singapura atau Monetary Authority of Singapore (MAS) mencatat perekonomian negara tersebut tumbuh 3,9% sepanjang tiga kuartal pertama 2025, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Dalam keterangan resminya, MAS menyampaikan pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan melambat pada kuartal-kuartal berikutnya seiring dengan normalisasi aktivitas di sektor-sektor yang terkait perdagangan.

    Dalam tinjauan makroekonominya, bank sentral Singapura tersebut menilai selama tidak terjadi lonjakan tarif secara tiba-tiba atau penurunan permintaan yang tajam, perusahaan manufaktur masih memiliki bantalan yang cukup untuk menahan penurunan harga tanpa harus memangkas produksi secara signifikan, setidaknya hingga akhir tahun ini.

    Lebih lanjut, MAS menambahkan bahwa tingginya investasi global perusahaan teknologi dalam infrastruktur kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) akan mendukung kinerja sektor-sektor terkait perdagangan di Singapura.

    Peningkatan permintaan terhadap produk yang menunjang aplikasi AI, seperti chip memori dan server, juga diperkirakan akan memberikan dorongan positif bagi perekonomian Singapura.

  • Peneliti UI: Mandatori biodiesel perlu dijalankan secara fleksibel

    Peneliti UI: Mandatori biodiesel perlu dijalankan secara fleksibel

    Pelaksanaan kebijakan mandatori biodiesel perlu dievaluasi berkala dan kebijakan blending rate yang lebih fleksibel

    Jakarta (ANTARA) – Pusat Penelitian (Puslit) Pranata Pembangunan Universitas Indonesia memandang kebijakan mandatori biodiesel sebaiknya dijalankan secara fleksibel agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan antara energi, pangan, ekspor dan fiskal.

    “Pelaksanaan kebijakan mandatori biodiesel perlu dievaluasi berkala dan kebijakan blending rate yang lebih fleksibel seperti yang sudah dilakukan di beberapa negara lain, ini patut dipertimbangkan,” kata Peneliti Puslit Pranata Pembangunan UI Widyono Soetjipto di Jakarta, Jumat.

    Widyono mencatat beberapa pembelajaran internasional atas kebijakan mandatori fleksibel. Di Malaysia, penerapan B20 bersifat terbatas, dengan subsidi yang hanya diberikan pada konsumen dan wilayah tertentu, tidak menyeluruh seperti di Indonesia.

    Di Brasil, kadar campuran biodiesel disesuaikan dengan harga minyak nabati, seperti kedelai, bukan sawit. Jika harga minyak nabati tinggi, persentase campuran diturunkan, dan sebaliknya.

    Sementara di Thailand, penyesuaian dilakukan berdasarkan harga minyak bumi, sehingga jika harga solar turun, campuran minyak nabati dikurangi.

    Dari ketiga contoh negara tersebut, peneliti menilai bahwa fleksibilitas yang terukur dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan domestik, ekspor, dan stabilitas harga energi.

    “Tetapi fleksibilitas ini harus bersifat terukur serta harus didukung oleh data pasar yang akurat dan sifatnya real time, dan juga teknologi monitoring yang sesuai dengan keadaan dan juga koordinasi yang baik antar sektor,” kata Widyono.

    Berdasarkan hasil penelitian, tingkat mandatori biodiesel yang optimal adalah 37,8 persen, di mana keseimbangan terjaga tanpa menurunkan ekspor atau merugikan pemangku kepentingan.

    Meski begitu, Widyono berharap ada penelitian lebih lanjut untuk menentukan batas atas dan bawah campuran biodiesel yang optimal, misalnya antara B35 hingga B40.

    “Untuk bisa mempertahankan ekspor dengan kondisi produksi CPO saat ini, yaitu diperkirakan 49,5 juta ton, tingkat mandatori optimumnya 37,8 persen,” kata dia.

    Tim peneliti memperkirakan ekspor CPO hanya sebesar 20,8 juta ton apabila B50 diterapkan. Subsidi biodiesel, yang dihitung dari selisih harga biodiesel dan solar, diperkirakan mencapai Rp46 triliun pada skenario ini.

    Karena pungutan ekspor menjadi sumber utama pembiayaan subsidi, penurunan ekspor akan mengurangi penerimaan negara, sehingga diperlukan kenaikan tarif dari 10 persen menjadi 15,17 persen.

    Namun, peneliti menekankan bahwa kenaikan pungutan ekspor dapat menekan harga tandan buah segar (TBS) dan berdampak pada kesejahteraan petani swadaya.

    Simulasi tim peneliti menunjukkan bahwa setiap peningkatan 5 persen mandatory blending, maka agar ekspor tidak berkurang harus dikompensasi dengan peningkatan produksi CPO sekitar 4,2 juta ton.

    Dengan skenario B50, produksi CPO minimal harus mencapai 54 juta ton, jauh di atas proyeksi produksi 2025 yang hanya 49,5 juta ton.

    Sebagai informasi, penelitian bertajuk “Produksi Sawit, Dinamika Pasar, serta Keseimbangan Biodiesel di Indonesia” ini menggunakan analisis kuantitatif dan metode ekonometrika dengan periode data 1990-2025.

    Sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Kementerian ESDM, dan sumber lainnya. Peneliti juga melakukan wawancara mendalam kepada pemangku kepentingan.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Warga Blitar Disiksa Secara Brutal oleh Sesama WNI di Malaysia

    Warga Blitar Disiksa Secara Brutal oleh Sesama WNI di Malaysia

    Blitar (beritajatim.com) – Nasib pilu menimpa Diah Ayu Kurniasari, seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Desa Kebonduren, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Ia menjadi korban penyiksaan brutal yang diduga merupakan percobaan pembunuhan oleh sesama WNI di Malaysia.

    Kini, keluarganya di Blitar hidup dalam kecemasan dan menuntut dua hal utama: keadilan hukum bagi para pelaku dan pemulangan korban secepatnya ke Tanah Air.

    “Ya harapannya segera diusut tuntas, secepatnya, terus segera pulang gitu. Ya biar keluarga juga tenang di rumah,” kata Saputra Bagus Susanto, perwakilan keluarga korban, dengan nada cemas, Jumat (17/10).

    Bagus menceritakan detik-detik keluarga menerima kabar buruk tersebut. Awalnya, mereka dihubungi oleh rekan kerja korban di Malaysia yang mengabarkan Diah Ayu dalam kondisi kritis di rumah sakit dan membutuhkan biaya pengobatan besar. Kabar itu datang bak petir. Pihak keluarga sempat mengira itu adalah modus penipuan.

    “Awalnya saya kira penipuan, karena ada yang telpon kalau mbak dirawat di Rumah Sakit menjadi korban percobaan bunuh diri,” lanjut Bagus.

    Informasi simpang siur itu akhirnya terurai. Diah Ayu bukanlah korban percobaan bunuh diri, melainkan korban penyiksaan brutal. Tragisnya, para pelaku diduga adalah orang-orang yang dikenal baik oleh korban. Informasi yang diterima keluarga, peristiwa keji ini dipicu oleh masalah pribadi.

    “Kalau dari informasi dari pihak Malaysia itu, untuk pelaku ini temen. Kalau mbak sendiri kemarin tak tanya itu rumahnya berdekatan,” imbuh Bagus.

    Beruntung, nyawa Diah Ayu terselamatkan setelah sesama WNI menemukannya dan segera melarikannya ke rumah sakit di Kuala Lumpur untuk perawatan intensif. Kini, secercah kabar baik datang dari Malaysia. Kondisi Diah Ayu dikabarkan terus membaik dan ia sudah tidak lagi dirawat di rumah sakit. Komunikasi dengan keluarga di Blitar pun mulai berjalan lancar.

    “Mbak sudah tidak di Rumah Sakit, kondisinya sudah membaik sudah bisa komunikasi dengan keluarga di Blitar,” terangnya.

    Sementara itu, proses hukum terus berjalan. Polis Diraja Malaysia (PDRM) dilaporkan telah bertindak cepat dengan menangkap enam orang WNI yang diduga terlibat dalam aksi penyiksaan tersebut. Pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur juga telah turun tangan dan memastikan akan terus memberikan pendampingan hukum serta medis bagi korban hingga seluruh proses hukum di Malaysia selesai. (owi/but)

  • Indonesia tegaskan komitmen wujudkan integrasi kelistrikan ASEAN

    Indonesia tegaskan komitmen wujudkan integrasi kelistrikan ASEAN

    Jakarta (ANTARA) – Indonesia menegaskan komitmennya untuk berperan aktif dalam mewujudkan integrasi kelistrikan di kawasan Asia Tenggara melalui program ASEAN Power Grid (APG).

    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyebutkan peningkatan kebutuhan energi di negara-negara ASEAN menjadi momentum bagi Indonesia untuk tampil sebagai hub energi regional.

    “Adanya integrasi antar-grid di ASEAN, dari sisi petanya kita sudah melihat bahwa ini bisa dilakukan karena kebutuhan energi untuk ASEAN ke depan itu akan terjadi peningkatan. Dengan peningkatan signifikan, Indonesia harus siap menjadi hub energi untuk ASEAN,” ujar Yuliot seusai menghadiri 43rd ASEAN Minister on Energy Meeting (AMEM) & Associated Meeting di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (16/10/2025).

    Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, Yuliot mengatakan Indonesia saat ini telah menjalin kerja sama interkoneksi kelistrikan dengan Malaysia.

    Impor listrik dari negara jiran itu dilakukan untuk daerah di Kalimantan yang berdekatan dengan perbatasan kedua negara.

    Yuliot menjelaskan total impor energi listrik dari Malaysia mencapai sekitar 200 megawatt (MW).

    “Ini kan sudah berjalan dan juga ini lagi perpanjangan perizinan dan itu juga kita lakukan fasilitasi,” terangnya.

    Menurut Yuliot, penguatan jaringan listrik ASEAN itu akan ditopang melalui rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL).

    Dalam sepuluh tahun ke depan, Indonesia menargetkan pembangunan jaringan transmisi sepanjang 48.000 kilometer sirkuit (kms), yang tidak hanya mendukung sistem nasional tetapi juga konektivitas listrik antarnegara ASEAN.

    Selain itu, pemerintah juga telah memetakan peluang investasi untuk proyek power grid senilai Rp600 triliun.

    Nilai ini tidak hanya berasal dari pendanaan pemerintah, tetapi juga dari sektor swasta.

    “Kebutuhan investasi kita sudah petakan, total investasi yang dibutuhkan sekitar Rp600 triliun. Itu tentu bukan hanya dari pemerintah tetapi juga bagaimana kita mendorong swasta untuk bisa berinvestasi juga di national grid dan juga bagaimana integrasi antar-ASEAN. Jadi, ini kita membuka peluang investasi untuk itu,” jelasnya.

    Transisi energi

    Dalam forum AMEM ke-43, Indonesia juga menekankan pentingnya menjalankan transisi energi di kawasan ASEAN secara adil, teratur, dan inklusif.

    Yuliot menegaskan setiap kebijakan energi harus mempertimbangkan kondisi nasional masing-masing negara serta memperhatikan keterkaitan antara sektor energi, ekonomi, dan lingkungan.

    “Indonesia juga mendorong upaya transisi energi yang terus memprioritaskan ketahanan dan keterjangkauan energi, di samping keberlanjutan, sehingga tidak ada negara anggota yang tertinggal,” sambungnya.

    Di bawah kepemimpinan Malaysia, pertemuan AMEM ke-43 mencapai sejumlah capaian penting dalam Priority Economic Deliverables (PEDs) 2025.

    Salah satunya adalah pengesahan nota kesepahaman yang disempurnakan tentang ASEAN Power Grid (APG), yang bertujuan memperkuat interkoneksi kelistrikan di kawasan.

    Dengan langkah ini, Indonesia semakin mempertegas posisinya sebagai penggerak utama kerja sama energi ASEAN, sekaligus bagian dari upaya menuju ASEAN Community Vision 2045.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 5 Besar Negara Investasi Asing RI: Singapura, China hingga AS

    5 Besar Negara Investasi Asing RI: Singapura, China hingga AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan lima negara dengan investasi atau penanaman modal asing terbesar selama kuartal III/2025. 

    Selama Juli-September 2025, realisasi investasi mencapai Rp491,4 triliun dan menyerap tenaga kerja 696.478 orang. Berdasarkan porsinya, PMA mencapai Rp212 triliun atau 43,1% dari total investasi. Sementara itu, penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp279,4 triliun atau 56,9% dari total investasi.

    Berdasarkan peringkatnya, Singapura masih menduduki peringkat pertama negara dengan investasi terbesar di Indonesia senilai US$3,8 miliar. Kemudian, investasi terbesar diikuti oleh Hong Kong dan China dengan investasi masing-masing US$2,7 miliar dan US$1,9 miliar. 

    “Sebetulnya kalau kita combine dua ini [Hong Kong dan China] angkanya menjadi US$4,6 miliar, lebih besar dari Singapura,” terang Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani pada konferensi pers di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Jumat (17/10/2025). 

    Selanjutnya, investasi terbesar berasal dari Malaysia US$1 miliar dan Amerika Serikat (AS) US$800 juta. 

    Adapun apabila selama Januari-September 2025 atau year-to-date (ytd), realisasi investasi sudah mencapai Rp1.434,3 triliun atau 75,3% dari target tahun ini Rp1.905,6 triliun. Porsi PMA sebesar Rp644 triliun atau 44,9%, sedangkan PMDN Rp789,7 triliun atau 55,1%. 

    Urutan negara dengan PMA terbesar tahun ini sampai dengan September 2025 yaitu Singapura US$12,6 miliar, Hong Kong US$7,3 miliar, China US$5,4 miliar, dan Malaysia US$2,7 miliar. 

    Namun, posisi AS digeser oleh Jepang apabila berdasarkan investasi Januari-September 2025 yakni senilai US$2,3 miliar.

  • Kripto Mulai Ditinggal, Tetangga RI Bilang Tidak Menguntungkan

    Kripto Mulai Ditinggal, Tetangga RI Bilang Tidak Menguntungkan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Laos berencana menghentikan pasokan listrik untuk penambangan kripto mulai kuartal pertama 2026. Langkah ini diambil karena pemerintah negara tetangga RI tersebut menilai industri kripto tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

    Pemerintah Laos menilai ada sektor industri lain yang lebih menarik untuk perekonomian, misalnya pusat data kecerdasan buatan (AI), pemurnian logam, dan kendaraan listrik.

    Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Energi Laos, Chanthaboun Soukaloun.

    Soukaloun menjelaskan, pemerintah Laos ingin mengalihkan energi domestik ke sektor-sektor yang menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja lebih besar.

    “Penambangan kripto tidak menciptakan nilai ekonomi sebesar pasokan ke sektor industri atau komersial,” ujar Soukaloun, dikutip dari Reuters, Jumat (17/10/2025).

    “Kami mengusulkan kepada pemerintah pada 2021 untuk memasok listrik ke sektor kripto karena saat itu terjadi kelebihan pasokan listrik domestik,” imbuhnya.

    Laos sebelumnya menjadi magnet bagi penambang kripto sejak 2021 karena ketersediaan energi murah berbasis non-fosil.

    Namun kini, konsumsi listrik oleh sektor tersebut telah turun drastis menjadi sekitar 150 megawatt (MW), atau anjlok 70% dibandingkan puncaknya pada 2021-2022 yang mencapai 500 MW.

    Soukaloun mengatakan, pemerintah sebenarnya telah berencana menghentikan pasokan listrik bagi penambang kripto tahun ini. Namun kebijakan itu tertunda karena curah hujan yang tinggi meningkatkan produksi tenaga air, sehingga memungkinkan ekspor lebih besar ke Thailand dan Vietnam.

    Pemerintah Laos kini memprioritaskan pasokan listrik untuk sektor yang dinilai lebih strategis dalam jangka panjang, seperti pusat data AI dan kendaraan listrik, yang dianggap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi asing.

    Laos juga memperkuat posisi sebagai eksportir energi bersih regional. Negara yang dijuluki “baterai Asia Tenggara” ini memasok sebagian besar tenaga airnya ke Thailand dan Vietnam, dan tengah mempertimbangkan peningkatan kapasitas ekspor bilateral ke Vietnam dari 8.000 MW saat ini.

    Selain itu, Laos berharap dapat segera melanjutkan ekspor listrik ke Singapura melalui jalur transmisiLao-Thailand-Malaysia-Singapore (LTMS).

    Ekspor melalui koridor tersebut sempat terhenti karena belum ada kesepakatan perpanjangan antara Thailand dan Singapura.

    Keempat negara, Laos, Thailand, Malaysia, dan Singapura, telah mengeluarkan pernyataan bersama yang menegaskan komitmen untuk melanjutkan perdagangan listrik lintas batas multilateral dan mempercepat pembahasan kerja sama energi di kawasan.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Skandal Naturalisasi Malaysia, Peringatan untuk Asia Tenggara

    Skandal Naturalisasi Malaysia, Peringatan untuk Asia Tenggara

    Jakarta

    Skandal dugaan penggunaan pemain asing secara ilegal oleh Malaysia dalam kualifikasi Piala Asia menyoroti praktik naturalisasi untuk memperkuat tim nasional.

    Kemenangan Malaysia 4-0 atas Vietnam pada bulan Juni terlihat mengesankan. Namun, menurut badan sepak bola dunia, FIFA, kemenangan itu dicapai dengan tujuh pemain kelahiran luar negeri yang menggunakan akta kelahiran palsu untuk mengklaim bahwa kakek-nenek mereka lahir di Malaysia.

    Pada September, FIFA mendenda Asosiasi Sepak Bola Malaysia (Football Association of Malaysia/FAM) sebesar 438.000 dolar AS (sekitar Rp7 miliar) dan menangguhkan para pemain tersebut.

    FAM menyatakan awal bulan ini bahwa mereka akan mengajukan banding atas keputusan tersebut, sambil menegaskan bahwa mereka percaya “tidak ada bukti yang mendukung tuduhan yang diajukan FIFA.”

    Skandal ini menempatkan isu naturalisasi sebagai berita utama di media-media di kawasan Asia Tenggara, yang sudah terbiasa dengan praktik ini.

    Peringatan bagi sepak bola Asia Tenggara

    “Ini adalah peringatan bagi Asia Tenggara,” kata Sasi Kumar, mantan pemain internasional Singapura, kepada DW. Dia juga menambahkan bahwa negara lain pasti berpikir, dan itulah kenapa ”kita harus lebih berhati-hati.’”

    Pakar pemasaran olahraga yang berbasis di Madrid; Spanyol, ini menyinggung negaranya sendiri.
    “Malaysia menaturalisasi pemain-pemain ini dengan sangat cepat, tapi di Singapura kami melakukannya secara bertahap. Kami mencoba mendapatkan seorang pemain dari (klub Wales) Cardiff (Perry Ng) dan hampir dua tahun belum berhasil,” tambahnya.

    Terlebih sejak 2008, FIFA memperketat aturan jalur lain, yakni pemain harus bermain lima tahun berturut-turut di liga domestik agar bisa membela tim nasional. Aturan ini naik dari yang sebelumnya dua tahun, setelah negara-negara seperti Qatar menaturalisasi sejumlah pemain Brasil.

    Meski begitu, tidak ada harapan bahwa FIFA akan memperketat aturan hanya karena kasus Malaysia.

    “Sangat sulit untuk mengubah regulasi, jadi aturan yang ada harus diikuti dengan sistem cek dan keseimbangan serta dokumentasi yang jelas,” ujar Shaji Prabhakaran, anggota Komite Eksekutif Konfederasi Sepak Bola Asia, kepada DW.

    “Ini bukan hanya soal regulasi FIFA, tapi juga regulasi kewarganegaraan berbeda di tiap negara, jadi situasinya kompleks. Keterbukaan adalah kuncinya.”

    Seperti apa pengaruh pemain naturalisasi terhadap tim?

    Upaya Malaysia mencari talenta luar negeri untuk masuk ke timnya bukan hal mengejutkan, mengingat rival besarnya, Indonesia, hampir lolos ke Piala Dunia 2026. Indonesia sudah hampir sembilan dekade tidak tampil lagi di Piala Dunia, sejak penampilan pertamanya pada 1938, yang sebagian besarnya berhasil berkat naturalisasi pemain kelahiran Eropa yang memiliki kakek-nenek Indonesia.

    Uni Emirat Arab juga hampir lolos, dengan sebagian besar timnya lahir di luar negeri, tetapi sudah bermain di sana lebih dari lima tahun.

    Prabhakaran menyebut peningkatan naturalisasi dipicu oleh globalisasi yang semakin meluas di segala aspek kehidupan, serta perluasan Piala Dunia 2026 menjadi 48 tim, naik dari 32 tim empat tahun lalu.

    “Ini memicu dorongan itu,” ujarnya. “Memberi harapan lebih bagi negara mana pun dan membuka peluang lebih luas. Sekarang, naturalisasi bisa jadi cara cepat meningkatkan performa dan kualitas, serta memberi lebih banyak negara kesempatan lolos.”

    Keuntungan jangka pendek vs keberlanjutan

    Tim nasional yang kuat dan lolos ke turnamen bisa mendorong popularitas, profil, dan finansial sepak bola domestik, tapi terlalu fokus pada pemain asing bisa berdampak negatif pada liga domestik. Menemukan keseimbangan yang tepat sangat penting.

    “Kamu harus bekerja dari bawah ke atas, itu harus selalu menjadi fokus. Tidak bisa hanya mendatangkan pemain bagus dari negara lain tanpa usaha lain,” kata Prabhakaran.
    “Kamu bisa melihat jangka pendeknya untuk hasil yang cepat, tapi harus ada investasi lebih di tingkat akar rumput. Harus ada keseimbangan.”

    Di Indonesia, tampaknya inilah rencananya.

    “Mereka sedang menghasilkan pemain muda bagus yang akan muncul dalam jangka menengah,” kata Kumar. “Jadi Indonesia berpikir, ‘Mari kita fokus di atas dulu, menangkan sesuatu, lalu efek domino terjadi dan pemain Eropa ini secara bertahap diganti.’ Malaysia tidak punya rencana dan akhirnya gagal.”

    Pertanyaan identitas

    Ada juga pertanyaan tentang bagaimana tim nasional yang dipenuhi pemain kelahiran luar negeri mewakili rakyatnya. Era di mana pemain terbaik satu negara menghadapi yang terbaik dari negara lain, bisa saja berakhir, jika semua negara bisa memilih pemain dari seluruh dunia.

    “Banyak orang di Vietnam tergoda konsep ini karena ingin menang. Mereka melihat negara lain menang dan ingin hal yang sama, ini sifat manusiawi,” kata Velizar Popov, pelatih klub Vietnam The Cong-Viettel, kepada DW.

    Popov pernah menangani klub Malaysia Kelantan dan meragukan posisi FAM.

    “Tim Malaysia yang mengalahkan Vietnam, seberapa Malaysian mereka? Sekarang kita tahu banyak pemain di sana tidak punya hubungan dengan fans, tidak ada keterkaitan dengan negara. Ini bukan tim Malaysia.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Prita Kusumaputri

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Sarung RI Laris Manis, Diborong Malaysia hingga Rp 23 M

    Sarung RI Laris Manis, Diborong Malaysia hingga Rp 23 M

    Jakarta

    Malaysia menyepakati pembelian sarung dari perusahaan Indonesia senilai US$ 1.440.000 atau setara Rp 23,8 miliar (kurs Rp 16.591). Kesepakatan ini difasilitasi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Penang dalam dua kontrak kerja sama Business to Business (B-to-B).

    Penandatanganan dilaksanakan dalam ajang Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan RI di ICE BSD City, Tangerang.

    Konsul Jenderal RI Penang, Wanton Saragih menyampaikan kesepakatan dagang ini yang menunjukkan tingginya minat pelaku usaha Malaysia terhadap produk unggulan Indonesia, khususnya tekstil.

    “Kesepakatan ini merupakan wujud jalinan kerja sama dagang antara pelaku bisnis antara Indonesia dan Malaysia khususnya dari Wilayah Kerja KJRI Penang terus meningkat. KJRI Penang berkomitmen untuk terus meningkatkan akses pasar dan menciptakan peluang bisnis bagi pelaku usaha Indonesia di wilayah kerja kami,” ujar Wanton, dalam keterangannya, Jumat (17/10/2025).

    Kontrak dagang tersebut melibatkan M Chuharmall Sdn Bhd, perusahaan tekstil ternama asal Kedah, Malaysia yang akan mengimpor produk sarung dari dua perusahaan produsen sarung terkemuka di Indonesia, yakni PT Panggung Jaya Indah (PAJITEX) dan PT Prima Fara Textile.

    PT Panggung Jaya Indah merupakan produsen sarung tenun dengan merek Mangga dan PT. Prima Fara Textil adalah produsen sarung tenun dengan merek Gajah Duduk.

    Dengan penandatanganan kontrak ini, perusahaan M Chuharmall Sdn Bhd akan mengimpor produk sarung dari Indonesia untuk dipasarkan di pasar Malaysia untuk setahun ke depan.

    Tidak hanya memfasilitasi kontrak dagang, KJRI Penang juga menghadirkan 33 potential buyers dari wilayah Penang dan Kedah untuk mengikuti TEI 2025. Kehadiran para pelaku usaha ini diharapkan dapat membuka jalan bagi terciptanya lebih banyak transaksi dagang dan kolaborasi lintas sektor di masa mendatang

    Trade Expo Indonesia (TEI) merupakan ajang promosi dagang terbesar di Indonesia yang secara konsisten menjadi wadah strategis untuk mempertemukan pelaku usaha atau produsen berbagai produk nasional dengan buyer internasional.

    KJRI Penang memanfaatkan TEI secara optimal TEl sebagai platform penting untuk menjembatani kerja sama bisnis serta mendukung misi diplomasi ekonomi Indonesia dengan pelaku usaha dari Wilayah Kerja KJRI Penang.

    Lihat juga Video: RI Targetkan Negara BRICS Jadi Pasar Dagang Baru

    (acd/acd)

  • BKPM: Investasi triwulan III Rp491,4 triliun, serap 696.478 pekerja

    BKPM: Investasi triwulan III Rp491,4 triliun, serap 696.478 pekerja

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat investasi yang masuk ke tanah air pada triwulan III 2025 mencapai Rp491,4 triliun dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 696.478 orang.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, menyatakan angka ini tumbuh 13,9 persen dibanding periode sama tahun lalu (year-on-year/YoY), serta capaian ini setara dengan 25,8 persen dari target nasional 2025 sebesar Rp1.905,6 triliun.

    “Ini sudah sesuai dengan apa yang kami rencanakan,” ucap Rosan.

    Rosan menjelaskan dari total investasi triwulan III, penanaman modal dalam negeri (PMDN) menyumbang Rp279,4 triliun atau 56,9 persen, sedangkan penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp212,0 triliun atau 43,1 persen.

    Berdasarkan sebaran wilayah, luar Jawa mencatat Rp265,8 triliun atau 54,1 persen), sementara Jawa Rp225,6 triliun atau 45,9 persen.

    Ia menyatakan sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya menjadi penyumbang utama investasi periode ini dengan total penanaman modal Rp62 triliun, selanjutnya pertambangan Rp55,9 triliun, transportasi, gudang, dan telekomunikasi Rp52,6 triliun, jasa lainnya Rp44,3 triliun, serta perdagangan dan reparasi Rp34,5 triliun.

    Negara asal investasi asing terbesar didominasi Singapura 3,8 miliar dolar AS, Hong Kong 2,7 miliar dolar AS, China 1,9 miliar dolar AS, Malaysia 10 miliar dolar AS, dan Amerika Serikat 0,8 miliar dolar AS.

    Menurut Rosan, secara kumulatif, realisasi investasi Januari-September 2025 mencapai Rp1.434,3 triliun, naik 13,7 persen (yoy) dan telah memenuhi 75,3 persen dari target tahunan.

    Dari total itu, PMDN berkontribusi Rp789,7 triliun atau 55,1 persen dan PMA Rp644,6 triliun atau 44,9 persen dengan penyerapan tenaga kerja 1,95 juta orang.

    Industri logam dasar kembali menjadi penopang utama dengan Rp196,4 triliun, diikuti transportasi dan telekomunikasi Rp163,3 triliun, pertambangan Rp158,1 triliun, jasa lainnya Rp130,0 triliun, dan perumahan dan kawasan industri Rp105,2 triliun.

    Dengan tren pertumbuhan positif tersebut, pihaknya optimistis target investasi nasional 2025 sebesar Rp1.905,6 triliun akan tercapai.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.