Xcloud.id

Negara: Malaysia

  • Layanan Internet Terjangkau hingga AI

    Layanan Internet Terjangkau hingga AI

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memaparkan arah pembangunan Indonesia digital ke depan, diantaranya menghadirkan layanan internet yang terjangkau dan mendorong kecerdasan buatan (AI).

    Langkah ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 dan rencana strategis 2025–2029, yang berpegangan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai panduan kebijakan untuk mempercepat pembangunan digital nasional.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan tema yang disepakati adalah terhubung, tumbuh, terjaga. Terhubung, menurut Meutya, berarti mewujudkan konektivitas yang semakin berkualitas dan terjangkau.

    “Jadi terjangkau juga menjadi salah satu target kita,” kata Meutya dalam konferensi pers Deklarasi Arah Indonesia Digital: Terhubung, Tumbuh, Terjaga di Jakarta pada Rabu (10/12/2025).

    Meutya menjelaskan upaya mewujudkan konektivitas terjangkau telah dimulai melalui lelang frekuensi 1,4 GHz. Dia menegaskan lelang tersebut didorong untuk menghadirkan internet murah. Dia berharap melalui lelang tersebut, internet rakyat dapat mulai dirasakan pada tahun depan.

    “Sehingga inklusifitas juga bisa dirasakan dari sisi keterjangkauannya bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki kemampuan untuk mengakses internet,” katanya.

    Lebih lanjut, terkait fokus tumbuh, Meutya berharap ekosistem digital dapat memberdayakan pemerintahan digital yang terpadu dan andal, memperkuat pelaku usaha lokal, serta mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) naik kelas. 

    Dia juga menekankan pentingnya peningkatan perdagangan digital, pertumbuhan talenta digital, serta kolaborasi sehat antara pelaku nasional dan global.

    Meutya menekankan transformasi digital harus memberikan nilai tambah nyata bagi ekonomi dan membuka peluang bagi semua. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyusunan kerangka etika AI dan peta jalan AI. Dia mengatakan pemerintah telah menyelesaikan 90% peta jalan AI dan etika AI. 

    “Ini akan mudah-mudahan ditandatangani Presiden di awal tahun, jadi ini sudah dalam menunggu antrean, dan menurut Mensesneg [Prasetyo Hadi] sudah masuk diprioritas untuk ditandatangani segera,” ungkapnya.

    Meutya menyampaikan ada dua Perpres terkait AI yang diterbitkan. Komdigi, katanya, tidak akan mengatur perkembangan AI secara sektoral, melainkan hanya menyiapkan payung besarnya.

    “Harapan kami nanti kalau payung besarnya memang sudah ditandatangani presiden. Mungkin silakan Kementerian-Kementerian pun Lembaga-Lembaga untuk membuat aturan AI per sektor masing-masing,” katanya.

    Dia menegaskan Kementerian/Lembaga paling memahami kebutuhan aturan AI di sektor masing-masing. Lebih lanjut, Meutya menjelaskan Komdigi pada tahun ini telah meluncurkan beberapa innovation hub, yakni Garuda Spark Innovation Hub di Jakarta, Bandung, dan Medan, dan berharap jumlahnya terus bertambah di berbagai daerah.

    “Inisiatif tersebut diharapkan dapat melahirkan lebih banyak talenta digital dan inovasi yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia,” katanya. 

    Adapun terkait fokus ketiga, terjaga, Meutya mengatakan Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya memberantas kejahatan digital, termasuk penipuan daring, kejahatan terhadap anak, serta peretasan dan kebocoran data.

    Dia mengingatkan pertumbuhan digital tanpa keamanan hanya akan membawa mudarat. Karena itu, perlindungan data pribadi, keamanan infrastruktur kritikal seperti pusat data nasional, serta data strategis negara harus menjadi prioritas.

    Meutya juga menyinggung pentingnya perlindungan anak di ranah digital, sejalan dengan tren global. Dia menyebut Australia yang telah menetapkan pembatasan bagi anak-anak di bawah 16 tahun.

    “Indonesia sudah memiliki sejak Maret aturannya sekarang [PP Tunas] dalam masa transisi. Kalau teman-teman merasa belum terasa ya memang karena PP-nya baru ditandatangani bulan Maret tahun 2025,” katanya.

    Menurutnya saat ini Indonesia memasuki masa transisi bersama platform besar agar implementasi dapat dimulai pada Maret 2026. Dia menyebut Malaysia dan sejumlah negara Eropa juga sedang bergerak menyusun aturan serupa.

    “Kita untuk konsultasi publiknya sudah lewat, aturannya sudah jadi. Ini menunggu implementasi mudah-mudahan di tahun depan bulan Maret sudah mulai bisa kita laksanakan, melindungi anak-anak kita dengan melakukan penundaan akses akun kepada anak-anak di angka 13 tahun dan di angka 16 tahun tergantung dengan risiko dari profil masing-masing platform,” katanya.

    Meutya menekankan pentingnya keselarasan satu agenda nasional dari pusat hingga daerah, terutama dalam layanan pemerintahan berbasis digital. Menurutnya, digitalisasi tidak bisa berjalan terpisah-pisah.

    “Komdigi sebagai orkestrator, enabler, akselerator menyediakan fondasi infrastruktur kebijakan tata kelola digital dan ruang kolaborasi. Tapi kami tidak bisa dan pun bisa tidak ingin berjalan sendiri,” katanya.

    Dia mengatakan seluruh pihak perlu memberikan kontribusi spesifik sesuai perannya masing-masing. Nantinya, masukan teknis akan dikumpulkan dari level eselon 1 dan eselon 2.

    “Melalui deklarasi ini kita menegaskan tiga hal, sekali lagi kami ulangi, terhubung tumbuh terjaga. Menjadi kompas Indonesia digital, memastikan seluruh masyarakat tersambung dengan akses yang merata, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi menjaga ruang digital yang aman, kemudian komitmen untuk mengakhiri fragmentasi,” ungkapnya.

    Dia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat komitmen bersama.

    “Komitmen seluruh ekosistem, pemerintahan pusat dan daerah, industri, akademisi, masyarakat untuk bergerak bersama demi Indonesia, kita semua yang bisa lebih terhubung, lebih tumbuh dan lebih terjaga,” tandasnya.

  • Profil Perusahaan Terra Drone yang Kantornya Kebakaran Tewaskan 22 Orang

    Profil Perusahaan Terra Drone yang Kantornya Kebakaran Tewaskan 22 Orang

    Jakarta –

    Kebakaran hebat melanda gedung Terra Drone di Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa, 9 Desember 2025. Insiden itu menyebabkan 22 orang meninggal dunia.

    Kepolisian menyebut kantor yang terbakar merupakan tempat service drone atau pesawat nirawak. Tragedi ini menyita perhatian publik hingga menimbulkan pertanyaan soal Terra Drone dan siapa sosok pemiliknya.

    Lantas, bagaimana profil Terra Drone dan siapa pemilik perusahaan tersebut?

    Dikutip detikcom dari situs resmi perusahaan Terra Drone Indonesia, Rabu (10/12/2025), Michael Wisnu Wardhana diketahui menjabat sebagai Managing Director Terra Drone Indonesia.

    Namun di tingkat global, kendali tertinggi perusahaan berada di tangan pendiri sekaligus CEO Terra Drone Corporation, Toru Tokushige.

    Terra Drone Indonesia sebelumnya dikenal sebagai PT Aero Geosurvey Indonesia. Lalu pada tahun 2019, PT Aero Geosurvey Indonesia mendapat pendanaan dari Terra Drone Corporation dan mengubah nama menjadi PT Terra Drone Indonesia untuk menjadi bagian dari perusahaan.

    Terra Drone Corporation didirikan pada Februari 2016 dan berkantor pusat di Tokyo, Jepang. Perusahaan ini bergerak sebagai penyedia layanan drone industri dengan fokus pada survei udara, inspeksi, serta pengolahan data berbasis teknologi drone.

    Perusahaan ini dikenal sebagai penyedia layanan drone industri global yang menawarkan solusi survei udara, inspeksi infrastruktur, serta pengolahan data untuk sektor konstruksi, energi, migas, pertambangan, dan utilitas.

    “Didirikan pada tahun 2016, strategi utama Terra Drone adalah menggabungkan teknologi mutakhir dan pengetahuan lokal, dengan mengakuisisi penyedia jasa drone lokal terbaik di banyak negara. Pada 2020, Drone Industry Insight menominasikan Terra Drone sebagai penyedia jasa drone nomor satu di dunia,” tulis keterangan perusahaan.

    Hingga saat ini, Terra Drone sudah hadir di lebih dari 25 negara di seluruh dunia seperti Jepang, India, Indonesia, Malaysia dan lainnya. Sementara itu, Terra Drone Indonesia merupakan perusahaan penyedia jasa pemanfaatan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) atau drone untuk kegiatan survei udara pada aplikasi industri.

    Rinciannya antara lain meliputi pemetaan, pemodelan, inspeksi, dan pemantauan dari udara. Terra Drone Indonesia (TDID) juga memberikan pelatihan & konsultasi bagi perusahaan yang sudah menggunakan drone untuk operasional sehari-hari.

    “Pengalaman kumulatif Terra Drone Indonesia dalam 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa Terra Drone Indonesia telah berhasil menyelesaikan kegiatan survei udara di lebih dari 600.000 hektar konsesi dan 2.500 kilometer koridor di berbagai sektor industri termasuk minyak & gas, konstruksi, pertambangan, utilitas, dan perkebunan,” terang Terra Drone.

    Lihat Video ’10 dari 22 Jasad Korban Kebakaran Terra Drone Teridentifikasi, Ini Daftarnya’:

    (ily/hns)

  • Buruh ASEAN Dorong Konflik Perbatasan Tak Rugikan Pekerja

    Buruh ASEAN Dorong Konflik Perbatasan Tak Rugikan Pekerja

    Jakarta –

    Presiden ASEAN Trade Union Council (ASEAN TUC) Andi Gani Nena Wea melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya di Asia Tenggara dengan menyambangi Thailand. Di sana, Andi Gani bertemu dengan pimpinan konfederasi buruh Thailand untuk memperkuat kolaborasi antarserikat pekerja kawasan.

    Hadir dalam pertemuan tersebut General Secretary State Enterprises Workers Relations Confederation (SERC) Sarawut Saranwong, President National Congress Private Industrial of Employees (NCPE) Chao Khaichareon, General Secretary NCPE Theeravit Wongpeth, serta President Thai Trade Union Congress (TTUC) Thavee Thechateeravat.

    Andi Gani mengatakan kunjungan ini fokus pada penguatan kerja sama isu kesejahteraan pekerja, pendidikan buruh, hingga advokasi lintas negara.

    “ASEAN TUC harus menjadi rumah besar bagi buruh Asia Tenggara. Kita harus saling memperkuat solidaritas, dan memastikan peningkatan kesejahteraan pekerja menjadi agenda utama di setiap negara anggota,” kata Andi Gani, Rabu (10/12/2025).

    Dalam pertemuan itu, Presiden KSPSI tersebut juga menyoroti memanasnya situasi di perbatasan Thailand-Kamboja. Menurutnya, ketegangan tersebut harus disikapi agar tidak berdampak pada pekerja di wilayah perbatasan.

    “Serikat buruh tidak boleh diam ketika stabilitas kawasan terancam. Kita harus mendorong dialog, menahan eskalasi, dan memastikan bahwa konflik tidak berdampak pada keamanan dan kehidupan pekerja di perbatasan,” tegasnya.

    Presiden TTUC Thavee Thechateeravat dalam kesempatan yang sama memberikan apresiasi atas peran Andi Gani dan menyampaikan dukungan agar Andi Gani kembali memimpin ASEAN TUC untuk periode kedua.

    Saat ini Andi Gani memimpin sekitar 19 juta buruh di ASEAN melalui ASEAN TUC. Ia terus memperluas kolaborasi lintas serikat pekerja sebagai wadah koordinasi buruh Asia Tenggara.

    Sebelum tiba di Thailand, Andi Gani lebih dulu berkunjung ke Malaysia dan bertemu Presiden Malaysian Trade Union Congress (MTUC) Dato Halim dan Sekjen MTUC Kamarul di Kantor MTUC, Kuala Lumpur, Senin (8/12/2025).

    (fdl/fdl)

  • Imigrasi Jaksel Dorong Transformasi Digital, PNBP Capai 169,81% di 2025

    Imigrasi Jaksel Dorong Transformasi Digital, PNBP Capai 169,81% di 2025

    Jakarta –

    Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan terus mendorong transformasi digital keimigrasian guna menghadirkan pelayanan publik yang modern, transparan, dan berorientasi pada pelayan masyarakat. Sepanjang 2025, Imigrasi Jaksel merealisasikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 169,81 persen.

    “Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan berhasil merealisasikan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp224.706.745.336 atau 169,81 persen dari target PNBP 2025 sebesar Rp132.330.900.000. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas transformasi digital layanan keimigrasian serta meningkatnya kepercayaan masyarakat,” pernyataan Imigrasi Jaksel dalam keterangannya, Rabu (10/12/2025).

    Sejauh ini, Imigrasi Jaksel mengembangkan sejumlah inovasi digital unggulan. Beberapa inovasinya di antaranya:

    1. SI SULTAN SHARING yang merupakan sarana penyebaran informasi keimigrasian dengan UP PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Selatan terintegrasi;
    2. SIMPLE (South Jakarta Immigration Stay Permit Lounge) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Jakarta Selatan, yang mempermudah layanan izin tinggal khususnya bagi investor dan pemegang Golden Visa;
    3. Aplikasi SULTAN PRIMA sebagai sistem pendukung kinerja internal berbasis data
    terintegrasi;
    4. WASPADA (Web Application Sistem Peta Digital Orang Asing) yakni aplikasi pemetaan digital orang asing secara real-time untuk memperkuat pengawasan berbasis data;
    5. Dual Monitor Service yakni inovasi transparansi proses input dan verifikasi data layanan paspor dan izin tinggal;
    6. Immigration Lounge Kebayoran Park Mall, unit layanan keimigrasian di pusat perbelanjaan yang diresmikan langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Republik Indonesia, untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat secara lebih nyaman dan mudah diakses

    Sepanjang tahun 2025, Kantor Imigrasi Jakarta Selatan mencatat sejumlah capaian layanan, di antaranya penerbitan Paspor RI sebanyak 151.014 paspor, terdiri dari paspor elektronik, dan paspor polikarbonat; serta Layanan Eazy Passport sebanyak 23 kegiatan, dengan total 2.408 pemohon, sebagai bagian dari pelayanan jemput bola kepada masyarakat dan instansi.

    Terkait layanan izin tinggal Warga Negara Asing, tercatat Imigrasi Jaksel menerbitkan izin tinggal 79.996 dokumen dan perpanjangan izin tinggal sebanyak 23.431 dokumen.

    Foto: Konferensi pers Imigrasi Jaksel (dok istimewa)

    Dari penerbitan dokumen itu, di antaranya Izin Tinggal Kunjungan (penerbitan 68.087 dokumen, perpanjangan 8.040 dokumen), Izin Tinggal Terbatas (penerbitan 9.899 dokumen, perpanjangan 15.124 dokumen), dan Izin Tinggal Tetap (penerbitan 10 dokumen, perpanjangan 307 dokumen).

    Kemudian, Imigrasi Jaksel juga melayani 247 permohonan Affidavit, 4.394 permohonan Exit Permit Only (EPO), dan 2.142 permohonan Exit Re-entry Permit (ERP) tidak kembali.

    “Lima kewarganegaraan terbanyak penerbitan izin tinggal, yakni berasal dari China, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, dan India, dengan konsentrasi WNA terbanyak berada di wilayah Kebayoran Baru, Setiabudi, Tebet, Kebayoran Lama, dan Cilandak,” sambungnya.

    Di bidang pengawasan dan penindakan, sepanjang tahun 2025, Imigrasi Jaksel
    telah melaksanakan 129 kegiatan pengawasan keimigrasian, 166 tindakan administratif keimigrasian, 11 penindakan pro justitia, serta 166 tindakan deportasi terhadap Warga Negara Asing. Selain itu, melalui operasi gabungan pengawasan orang asing di sejumlah lokasi strategis, ada 35 WNA yang diamankan usai terbukti melakukan pelanggaran, dengan jenis pelanggaran terbanyak berupa kegiatan tidak sesuai izin tinggal, mengganggu ketertiban umum, overstay, serta pelanggaran administratif lainnya.

    Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, Bugie Kurniawan, menyampaikan transformasi digital yang dilaksanakan sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang diimplementasikan melalui Panca Carana Laksya Imigrasi, serta berlandaskan perintah harian Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto dan Core Value PRIMA.

    “Transformasi digital kami maknai sebagai perubahan menyeluruh, tidak hanya pada sistem teknologi, tetapi juga pada pola kerja, budaya organisasi, serta cara menghadirkan layanan keimigrasian yang transparan, humanis, dan akuntabel,” ujar Bugie.

    Ke depan, Imigrasi Jaksel berkomitmen untuk terus memperkuat digitalisasi layanan, inovasi berbasis data, serta sinergi dengan pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan media massa dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, iklim investasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang keimigrasian.

    Halaman 2 dari 2

    (isa/imk)

  • Deal AS & RI soal Tarif Bisa Gagal, Ada Apa?

    Deal AS & RI soal Tarif Bisa Gagal, Ada Apa?

    Jakarta –

    Pembahasan kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) berpotensi gagal. Pihak AS menyebut Indonesia menarik kembali beberapa komitmen yang dibuat pada bulan Juli sebagai bagian dari kesepakatan tersebut.

    Kabar ini baru saja dilaporkan oleh Reuters, Rabu (10/12/2025), salah satu pejabat AS yang tak mau disebutkan namanya menyebut Indonesia mengingkari kesepakatan yang sudah dibuat pada bulan Juli.

    “Mereka mengingkari apa yang telah kita sepakati pada bulan Juli,” kata pejabat tersebut tanpa memberikan rincian tentang komitmen spesifik mana yang jadi masalah.

    Kembali pada bulan Juli lalu, kedua negara menyetujui satu kesepakatan yang disebut saling menguntungkan. Indonesia siap menghapus tarif pada lebih dari 99% barang AS dan menghapus semua hambatan non-tarif yang dihadapi perusahaan Amerika. Sementara AS akan menurunkan tarif yang akan diberikan pada produk Indonesia menjadi 19% dari mulanya 32%.

    Presiden AS Donald Trump yang pertama kali mengumumkan kesepakatan itu pada 15 Juli 2025 lalu. Dia menyebut kesepakatan itu adalah kemenangan besar bagi produsen mobil, perusahaan teknologi, pekerja, petani, peternak, dan manufaktur di AS.

    Kabarnya, baru-baru ini para pejabat yang mewakili Indonesia dalam perundingan kesepakatan dagang memberi tahu Duta Besar Perwakilan Dagang Amerika Serikat Jamieson Greer, untuk tidak dapat menyetujui beberapa komitmen yang mengikat dalam kesepakatan dagang. Indonesia disebut ingin merumuskan kembali perjanjian dagang dari ulang.

    Pejabat AS percaya bahwa hal itu akan menyebabkan kesepakatan yang lebih buruk bagi Amerika Serikat daripada kesepakatan baru-baru ini yang telah dicapai dengan dua negara Asia Tenggara lainnya, Malaysia dan Kamboja.

    Indonesia disebut mengalami kemunduran dalam penghapusan hambatan non-tarif pada ekspor industri dan pertanian dari AS serta komitmen untuk mengambil tindakan pada masalah perdagangan digital.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan AS Scott Bessent pekan lalu mengatakan Indonesia agak keras kepala dalam kesepakatan perdagangannya dengan Amerika Serikat.

    Sebaliknya, Malaysia dia sebut telah menjadi aktor yang baik dalam perundingan perjanjian dagang dan telah menghapus ribuan tarif sehingga perdagangan antara AS dan negara itu berjalan jauh lebih lancar.

    Lihat juga Video: RI Negosiasi Ulang Tarif Trump di KTT ASEAN?

    (acd/acd)

  • Kembaran Toyota Yaris Cross Hybrid bakal Meluncur di Malaysia, Pakai Merek Perodua

    Kembaran Toyota Yaris Cross Hybrid bakal Meluncur di Malaysia, Pakai Merek Perodua

    Jakarta –

    Perodua terus tancap gas memperkenalkan kendaraan elektrifikasi di Malaysia. Setelah meluncurkan mobil listrik pertamanya, QV-E, beberapa waktu lalu, kini merek mobil nasional Malaysia tersebut siap merilis mobil hybrid pertamanya yang menggunakan basis Toyota Yaris Cross Hybrid.

    Dalam sebuah teaser video terbaru di kanal YouTube resminya, Perodua tampilkan sosok mobil crossover baru dengan tagline simplicity continues. Mengutip Paultan, mobil tersebut diduga adalah crossover segmen B dengan kode D66B.

    Toyota Yaris Cross Hybrid Foto: Dok. TYCI

    D66B diperkirakan akan berbagi banyak komponen dengan Toyota Yaris Cross Hybrid berbasis DNGA. Laporan sebelumnya menyebut bahwa Yaris Cross akan diproduksi di Malaysia untuk pasar lokal, dan model yang sama akan dipasarkan juga oleh Perodua.

    Kalau merujuk pada pengajuan merek dagang beberapa tahun lalu, Perodua kemungkinan akan menamai model ini sebagai Perodua Nexis atau Traz. Sebelumnya, Perodua pernah berbagi platform yang sama pada model Perodua Alza dan Toyota Veloz. Ibaratnya, Perodua adalah Daihatsu versi Malaysia.

    Pada teaser terbarunya, Perodua menampilkan bagian grille depan dengan pola L yang jelas berbeda dari desain U-shaped milik Yaris Cross. Video itu juga memperlihatkan siluet bodi yang menegaskan ciri khas Yaris Cross, lampu depan ramping hingga aksen krom yang menukik ke pilar C.

    Untuk urusan jantung pacu, Perodua masih menyimpan informasi itu secara rapat. Namun sebagai gambaran, bisa dilihat dari pilihan mesin Yaris Cross di beberapa negara. Kalau di Indonesia, model ini pakai mesin 1.5 liter 2NR-VE bertenaga 106 PS dan torsi 138 Nm, dipadukan dengan transmisi manual 5-percepatan atau CVT dan ada pilihan mesin hybrid 1.5 liter 2NR-VEX (91 PS/121 Nm) dipadukan motor listrik 80 PS/141 Nm, dengan total output 111 PS. Di Thailand, model ini hanya tersedia pilihan hybrid.

    Peluncuran Perodua D66B awalnya direncanakan pada April 2024, namun fokus Perodua terhadap model Q-VE membuat jadwal itu mundur. Kini, dengan teaser resmi yang mulai bermunculan, peluncuran Perodua D66B bisa dipastikan sudah semakin dekat.

    (lua/din)

  • 10 Skandal Korupsi Terbesar yang Bikin Dunia Gempar

    10 Skandal Korupsi Terbesar yang Bikin Dunia Gempar

    Jakarta, Beritasatu.com – Korupsi menjadi salah satu ancaman paling serius bagi stabilitas ekonomi dan politik di berbagai negara. Praktik penyalahgunaan kekuasaan ini tidak hanya menggerogoti keuangan negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi hukum.

    Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai skandal besar mencuat dan membuka mata dunia tentang betapa luas serta dalamnya jaringan korupsi dapat bekerja saat pengawasan melemah.

    Fenomena ini menunjukkan korupsi tidak mengenal batas wilayah maupun tingkat kemajuan ekonomi. Baik negara maju maupun negara berkembang dapat terjerat dalam praktik gelap yang melibatkan pejabat tinggi, korporasi besar, hingga lembaga internasional.

    Dampak destruktif yang ditimbulkan membuat setiap pengungkapan kasus selalu menjadi perhatian global dan sering kali mendorong perubahan kebijakan besar-besaran.

    Berikut ini skandal korupsi terbesar di dunia yang pernah terungkap serta bagaimana kasus-kasus tersebut menjadi pelajaran penting bagi upaya pemberantasan korupsi global.

    Daftar Skandal Korupsi Terbesar di Dunia

    Transparency International merangkum berbagai skandal besar yang terjadi sejak 1993 hingga 2019. Beragam kasus tersebut menyeret politisi, pejabat pemerintahan, bahkan pengusaha besar, hingga menjatuhkan rezim di beberapa negara.

    Banyak di antaranya menjadi contoh nyata bagaimana korupsi dapat menyebar luas dan merusak tata kelola negara.

    1. Skandal suap Siemens – Jerman

    Kasus korupsi Siemens pada 2008 menjadi salah satu skandal korporasi terbesar di dunia. Perusahaan teknologi raksasa ini diketahui membayar suap sebesar US$ 1,4 miliar kepada pejabat di berbagai negara untuk memenangkan kontrak bisnis.

    Investigasi otoritas Jerman dan Amerika Serikat (AS) menemukan praktik ini berlangsung bertahun-tahun di berbagai sektor, mulai dari telekomunikasi, listrik, transportasi, hingga alat medis. Suap dilakukan secara sistematis dan terstruktur di banyak lini perusahaan.

    Pada akhir 2008, Siemens mengakui kesalahan dan menyetujui pembayaran denda sebesar US$ 1,6 miliar salah satu denda penindakan korupsi terbesar dalam sejarah.

    2. Sani Abacha menguras aset Nigeria

    Sani Abacha, presiden Nigeria (1993–1998), dikenal sebagai salah satu tokoh paling korup di Afrika. Ia dan kroninya menguras miliaran dolar dari kas negara melalui kontrak fiktif, pencucian uang, dan pengalihan dana bantuan internasional.

    Dana hasil korupsi disimpan melalui jaringan bank internasional dan perusahaan cangkang di Swiss, Luksemburg, hingga Kepulauan Cayman.

    Setelah Abacha meninggal pada 1998, pemerintah Nigeria dan komunitas internasional menelusuri aset yang digelapkan dan menemukan nilai penyelewengan mencapai US$ 3 miliar hingga US$ 5 miliar. Sebagian dana berhasil dipulangkan, meski jumlahnya masih jauh dari total yang hilang.

    3. Korupsi dan pelanggaran HAM era Alberto Fujimori – Peru

    Alberto Fujimori, presiden Peru (1990–2000), dicatat sebagai salah satu pemimpin paling korup dalam sejarah modern. Selain pelanggaran HAM, ia dituduh menggelapkan sekitar US$ 600 juta.

    Tokoh penting lainnya dalam skandal ini adalah Vladimiro Montesinos, penasihat keamanan Fujimori, yang terbukti terlibat dalam praktik suap besar-besaran. Skandal memuncak ketika video Montesinos menyuap anggota parlemen bocor ke publik pada 2000.

    Fujimori melarikan diri ke Jepang sebelum akhirnya ditangkap di Chili dan diekstradisi ke Peru. Pada 2007, ia dijatuhi hukuman 25 tahun penjara.

    4. Dana rahasia Ramzan Kadyrov – Chechnya, Rusia

    Ramzan Kadyrov, pemimpin Chechnya sejak 2007, menjadi sorotan internasional karena dugaan korupsi dan pelanggaran HAM. Ia disebut menerima dana US$ 648 juta–US$ 864 juta per tahun dari pungutan tidak resmi masyarakat.

    Sebagian dana digunakan untuk pembangunan, tetapi sebagian lainnya dipakai untuk kepentingan pribadi, termasuk pesta mewah dan hadiah untuk tokoh ternama. Meski mendapat kritik tajam, Kadyrov tidak pernah diadili.

    5. Monopoli bisnis keluarga Ben Ali – Tunisia

    Pada masa pemerintahan Presiden Ben Ali (1987–2011), Tunisia dikuasai secara ekonomi oleh 220 bisnis milik keluarganya. Pemerintah menerapkan aturan izin khusus bagi perusahaan, sehingga banyak usaha lokal maupun internasional terhambat.

    Keluarga Ben Ali menguasai berbagai sektor industri dan mengumpulkan kekayaan hingga US$ 13 miliar. Setelah Ben Ali digulingkan pada 2011, pemerintah bergerak menyita dan melelang aset keluarga tersebut.

    6. Penyelewengan dana oleh Viktor Yanukovych – Ukraina

    Viktor Yanukovych, presiden Ukraina yang terguling pada 2014, dituduh menggelapkan dana negara sebesar US$ 40 miliar. Uang tersebut dialirkan melalui perusahaan cangkang yang tersebar di berbagai negara.

    Hingga kini, pemerintah Ukraina baru memulihkan sekitar US$ 1,5 miliar, sementara sebagian besar dana masih sulit dilacak.

    7. Skandal Ricardo Martinelli – Panama

    Ricardo Martinelli, presiden Panama (2009–2014), diekstradisi pada 2018 karena tuduhan penyalahgunaan dana publik, pelanggaran privasi, dan penyalahgunaan wewenang.

    Ia diduga memanipulasi tender proyek pemerintah serta menggunakan dana negara untuk memata-matai lebih dari 150 tokoh publik, termasuk jurnalis dan oposisi.

    8. Skandal 1MDB – Malaysia

    Skandal 1MDB menjadi salah satu korupsi keuangan terbesar di Asia. Lembaga investasi ini dibentuk pada 2009 oleh Najib Razak namun kemudian terbukti disalahgunakan.

    Investigasi internasional menemukan penyelewengan lebih dari US$ 4,5 miliar melalui transaksi ilegal yang melibatkan pejabat, pengusaha, dan pelaku industri keuangan. Kasus ini mengguncang politik Malaysia hingga Najib akhirnya dijatuhi hukuman penjara pada 2020.

    9. Skema pencucian uang Russian Laundromat – Rusia

    Russian Laundromat merupakan skema pencucian uang lintas benua dengan nilai hingga US$ 20 miliar–US$ 80 miliar. Modusnya menggunakan perusahaan cangkang di Inggris serta jalur bank di Moldova dan Latvia sebelum dana masuk ke Eropa Barat. Kasus ini memicu penyelidikan internasional dan menyeret sejumlah bank besar.

    10. Skandal korupsi Gurtel – Spanyol

    Skandal Gurtel pada 2009 melibatkan jaringan besar yang melakukan suap, penggelapan dana publik, dan transaksi ilegal dalam skala luas. Tokoh utama, Francisco Correa, dijatuhi 51 tahun penjara, sementara mantan bendahara Partai Rakyat Luis Bárcenas, dihukum 33 tahun penjara.

    Daftar korupsi terbesar di dunia menunjukkan betapa kompleks dan sistematisnya penyalahgunaan kekuasaan di berbagai negara. Dari skema pencucian uang lintas benua hingga penyelewengan dana publik oleh pejabat tinggi, setiap kasus membuktikan korupsi merusak perekonomian, demokrasi, dan kepercayaan masyarakat.

  • Paradoks Diplomasi: Keraguan Manfaatkan Solidaritas Global Saat Bencana

    Paradoks Diplomasi: Keraguan Manfaatkan Solidaritas Global Saat Bencana

    Paradoks Diplomasi: Keraguan Manfaatkan Solidaritas Global Saat Bencana
    Dosen Hubungan International Universitas Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta
    BENCANA
    banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang telah merenggut lebih dari 900 jiwa, menggugah perhatian dunia untuk memberikan bantuan.
    Malaysia dan China menjadi dua negara pertama yang menyalurkan bantuan ke Aceh. Seperti dinyatakan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, bantuan tersebut diterima tanpa hambatan dan tidak ada alasan untuk mempersulit pihak yang ingin menolong. (
    Kompas
    , 8/12/2025)
    Pernyataan Gubernur Aceh ini menarik karena muncul di tengah kabar adanya resistensi dari sebagian pihak terkait masuknya bantuan asing.
    Kesan adanya keraguan ini menunjukkan bahwa persoalan kemanusiaan di Indonesia masih sering dipandang melalui kacamata kecurigaan geopolitik.
    Pertanyaannya adalah apakah menolak bantuan merupakan pilihan diplomatik yang tepat ketika rakyat sedang membutuhkan?
    Jawabannya tidak sesederhana hitam-putih. Namun, pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa keterbukaan justru dapat menjadi kekuatan, bukan kelemahan, seperti yang terjadi pada penanganan tsunami 2004.
    Ketika tsunami 2004 menghancurkan Aceh dan sebagian Sumatera Utara, pemerintah kala itu membuat keputusan berani dengan membuka pintu selebar-lebarnya bagi
    bantuan internasional
    .
    Lebih dari 50 negara, ratusan lembaga asing, dan ribuan relawan masuk ke Aceh dalam waktu singkat.
    Bantuan kemanusiaan tersebut bukan sekadar teknis, melainkan juga wujud diplomasi yang mencerminkan kedewasaan suatu negara dalam membangun kepercayaan internasional (
    international trust-building
    ).
    Bantuan internasional waktu itu tidak hanya mempercepat penyelamatan dan pemulihan, tetapi juga membuka ruang dialog politik yang pada akhirnya turut berkontribusi terhadap proses perdamaian Aceh melalui MoU Helsinki tahun 2005.
    Inilah contoh klasik dari apa yang dalam kajian hubungan internasional disebut
    disaster diplomacy,
    yaitu bagaimana bencana dapat membuka jalan bagi stabilitas, kerja sama, dan diplomasi konstruktif.
    Tsunami 2004 menjadi tonggak bagi pembentukan UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dan BNPB, yang kini menjadi instrumen diplomasi teknis Indonesia dalam forum global.
    Indonesia bahkan menjadi pemimpin ASEAN dalam ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER) dan siap mengirim, menerima, serta mengoordinasikan bantuan lintas negara.
    Dengan kata lain, menerima bantuan bukan ancaman bagi kedaulatan, melainkan bagian dari arsitektur diplomasi modern yang justru memperkuat posisi Indonesia di dunia.
    Bahwa ada kekhawatiran tentang intervensi, pengaruh politik, atau agenda terselubung merupakan sesuatu yang wajar. Namun, hal tersebut tidak boleh menjadi satu-satunya lensa membaca situasi.
    Diplomasi yang dewasa bukan diplomasi yang curiga pada setiap uluran tangan, melainkan diplomasi yang tahu kapan harus menjaga jarak dan kapan harus membuka pintu.
    Negara-negara yang matang secara diplomatik seperti Jepang, Turkiye, ataupun Australia rutin menerima bantuan internasional ketika menghadapi bencana besar tanpa merasa reputasi atau kedaulatannya menurun.
    Mereka memahami prinsip dasar yang berlaku di PBB dan ASEAN karena bantuan kemanusiaan bersifat netral, tidak mengikat, dan tidak mengurangi kontrol negara penerima.
    Indonesia sebagai negara yang diperhitungkan di kawasan seharusnya memiliki kepercayaan diri yang sama.
    Diplomasi yang kuat tidak tercermin dari kemampuan menolak, tetapi dari kemampuan mengatur, mengawasi, dan mengarahkan bantuan internasional agar tetap sesuai kebutuhan nasional.
    Dalam berbagai forum global, Indonesia selalu menempatkan diri sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Prinsip ini sejalan dengan sila ke-2 Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
    Konsistensi prinsip ini diuji bukan hanya ketika Indonesia mengirim bantuan ke luar negeri, tetapi juga ketika Indonesia menerima bantuan dari negara lain.
    Sikap defensif berlebihan justru menciptakan paradoks diplomasi. Indonesia ingin diakui sebagai bagian dari komunitas internasional, tetapi ragu memanfaatkan solidaritas global saat bencana.
    Bantuan Malaysia dan China dalam situasi ini adalah ekspresi solidaritas yang apabila dikelola dengan transparan dan terkoordinasi dapat memperkuat hubungan bilateral, memperdalam kerja sama, sekaligus menguatkan citra Indonesia sebagai negara yang matang dan percaya diri.
    Apalagi bila dibandingkan sebelum tsunami 2004, Indonesia hari ini memiliki kapasitas penanggulangan bencana yang jauh lebih baik.
    Dengan kehadiran BNPB, Badan SAR Nasional, dan sistem komando terpadu, Indonesia sepenuhnya mampu menentukan batas, ruang gerak, dan bentuk bantuan yang dibutuhkan.
    Dalam kerangka diplomasi, ini disebut
    controlled openness,
    yaitu keterbukaan yang tetap dalam kendali negara.
    Maka, yang diperlukan bukanlah penolakan, melainkan mekanisme diplomatik yang rapi, meliputi prosedur gerbang tunggal (
    single gate policy
    ) bagi bantuan asing, pengawasan ketat lintas kementerian, transparansi publik, dan pemetaan kebutuhan yang jelas sehingga bantuan benar-benar efektif.
    Dengan mekanisme ini, bantuan internasional tetap berada di bawah kedaulatan Indonesia, sekaligus menjaga kredibilitas diplomasi kita di mata dunia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Terima Bintang Kehormatan Tertinggi dari Presiden Pakistan

    Prabowo Terima Bintang Kehormatan Tertinggi dari Presiden Pakistan

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menerima anugerah penghargaan Nishan-e-Pakistan dari Presiden Pakistan Asif Ali Zardari. Penghargaan ini diberikan kepada Prabowo yang dinilai berjasa besar dan memiliki kontribusi luar biasa dalam memperkuat hubungan bilateral kedua negara.

    Dikutip Biro Sekretariat Presiden, penganugerahan itu diberikan dalam prosesi upacara di Ruang Iqbal, Aiwan-e-Sadr, Selasa (9/12).

    Dalam prosesi upacara tersebut, Presiden Asif Ali Zardari didampingi Perdana Menteri Pakistan Shehbaz menyematkan langsung bintang kehormatan tertinggi Nishan-e-Pakistan kepada Prabowo.

    Nishan-e-Pakistan merupakan penghargaan tertinggi dalam Order of Pakistan yang didirikan pada 19 Maret 1957. Penghargaan ini diberikan kepada warga Pakistan maupun tokoh asing yang telah memberikan jasa istimewa (services of highest distinction) dan kontribusi penting di tingkat nasional maupun internasional.

    Penganugerahan kepada Prabowo mencerminkan pengakuan Pemerintah Pakistan terhadap peran strategis Indonesia di kawasan Indo-Pasifik serta komitmen Prabowo dalam memperkuat hubungan kerja sama pertahanan, ekonomi, dan solidaritas dunia Islam.

    Upacara penganugerahan ini turut dihadiri oleh para menteri dan anggota parlemen Pakistan, serta para duta besar negara-negara sahabat.

    Beberapa pemimpin negara penerima penghargaan ini antara lain Raja Jordan, Abdullah II bin Hussein, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, dan Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah.

    (eva/dek)

  • Pelatih Harap Tunggal Putri Indonesia Bisa Mengimbangi Thailand.

    Pelatih Harap Tunggal Putri Indonesia Bisa Mengimbangi Thailand.

    JAKARTA – Pelatih tunggal putri Indonesia, Imam Tohari, ingin anak-anak asuhnya bisa mengimbangi pemain-pemain tuan rumah Thailand saat bersua dalam partai final beregu cabang olahraga (cabor) bulu tangkis SEA Games 2025.

    Skuad bulu tangkis putri Indonesia dan Thailand akan bentrok untuk perebutan medali emas di Thamasat Rangsit Gym 4, Bangkok, pada Rabu, 10 Desember 2025. Pertandingan kedua negara dimulai pada pukul 10.00 WIB.

    Imam mengatakan bahwa dia sudah melakukan evaluasi dari pertandingan babak semifinal melawan Malaysia. Dia pun berharap anak asuhnya bisa memperbaiki kekurangan.

    “(Thailand) cukup kuat, tetapi ‘kan ini pertandingan beregu. Jadi, saya berharap tunggal pertama dan tunggal kedua ini, siapa pun yang diturunkan bisa mengambil poin buat tim,” kata dia dalam keterangan yang diterima.

    Dalam pertandingan melawan Malaysia, tunggal putri Indonesia memainkan Putri Kusuma Wardani, Gregoria Mariska Tunjung, dan Mutiara Ayu Puspitasari. Dari ketiga nama itu, hanya Gregoria yang merasakan kekalahan.

    Peraih medali perunggu Olimpiade Paris 2024 itu dipasang melawan Wong Ling Ching. Dia menelan kekalahan setelah berjuang dalam pertandingan yang berlangsung rubber game.

    “Untuk Gregoria, sayang memang terlepas di gim pertama. Fokus dan konsentrasinya buyar, belum bisa kembali ketika di situasi seperti itu,” ujar Imam.

    Dia lebih lanjut mengatakan bahwa ketiga tunggal putri andalan itu Indonesia sudah sangat siap untuk laga menentukan besok. Ia ingin mereka bisa mengeluarkan semua kemampuan di situasi krusial.

    “Dari kesiapan mereka, hari ini setelah latihan, saya rasa bagus sekali. Kondisinya oke. Nanti kami juga ada kumpul lagi untuk diskusi siapa yang siap diturunkan. Dia yang mentalnya memang harus siap, harus berani,” katanya.

    Bentrok tim putri Indonesia dan Thailand merupakan pertandingan ulang dari final SEA Games 2023 di Kamboja. Ketika itu, Indonesia harus puas mendapat medali perak setalah kalah telak 0-3.