Negara: Malaysia

  • Viral! Video Percakapan Terduga Korban Pencabulan dan Tenaga Medis

    Viral! Video Percakapan Terduga Korban Pencabulan dan Tenaga Medis

    Sampang (beritajatim.com) – Beredar video amatir pemeriksaan kesehatan oleh tenaga medis kepada seorang bocah perempuan, yang mengaku menjadi korban pencabulan, lalu viral di Media Sosial (Medsos).

    Informasi yang diperoleh beritajatim.com, dugaan tindak pidana asusila itu dialami bocah perempuan yang mengaku dicabuli oleh pria paruh baya asal Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang.

    Dalam video tersebut, bocah perempuan tersebut mengaku kepada petugas medis, modus pelaku yakni memberikan uang Rp5000 kepada korban dan mengancam tidak boleh memberitahukan kepada siapapun. Tidak hanya itu, pelaku juga sering masuk ke dalam kamar korban lalu mengunci pintu dari dalam.

    Dalam video berdurasi 1 menit 33 detik itu, kemudian menyebar di sejumlah group WhatsApp dan menjadi trending topic warga Sampang. Sementara, karena korban di tinggal merantau oleh kedua orang tuanya ke Malaysia. Sehingga semakin memudahkan pelaku yang dengan leluasa mencabuli bocah yang masih duduk di bangku kelas 3 Madarasah Ibtidaiyah (MI) tersebut.

    Berikut kutipan percakapan dengan bahasa Madura antara tenaga medis di salah satu klinik di wilayah Kecamatan Ketapang dengan terduga korban pencabulan.

    “Sengkok atanya’ah ye nak? Se elakonih jiah mulaeh bileh nak? (Saya mau nanya ya nak? yang digituin itu mulai kapan nak? ) ” tanya Bidan Azizah
    “La abid (sudah lama) ” jawab korban
    “Seggut? (sudah sering?) ” tanya bidan
    “Seggut (sering) ” jawab korban.
    “Oreng jiah apa bennyak se alakonih? (Orang itu apa banyak yang melakukan ?) ” tanya Bidan kembali
    “Satu” jawab korban dengan mengacungkan jari telunjuknya.

    Informasi lain yang berkembang, kasus ini telah dilimpahkan ke unit PPA Polres Sampang. (Sar/Aje)

  • Menlu Temui Komisioner UNHCR, Bahas Pengungsi Rohingya di Indonesia

    Menlu Temui Komisioner UNHCR, Bahas Pengungsi Rohingya di Indonesia

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menemui Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) Filippo Grandi untuk membahas masalah pengungsi Rohingya di Indonesia.

    Dalam pertemuan di Jenewa, Swiss, pada Senin (11/12), Retno menyampaikan kepada Grandi mengenai tantangan yang dihadapi RI belakangan imbas kedatangan gelombang pengungsi Rohingya.

    “Dan saya sampaikan, terdapat dugaan kuat masalah penyelundupan dan perdagangan manusia,” kata Retno dalam keterangan resmi, Selasa (12/12).

    Menurut Retno, Grandi memahami tantangan yang tengah dihadapi Indonesia tersebut. UNHCR pun disebut akan berusaha maksimal untuk membantu menyelesaikan persoalan ini.

    “Antara lain dengan memberikan bantuan untuk mendukung kehidupan para pengungsi tersebut,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Retno juga meminta UNHCR untuk mendesak negara penandatangan Konvensi Pengungsi agar segera mulai menerima resettlement “sehingga beban tidak bergeser ke negara lain seperti Indonesia.”

    Masalah pengungsi Rohingya di Indonesia tengah menjadi perdebatan panjang, terutama setelah masyarakat Provinsi Aceh menolak kedatangan mereka dan membuat ratusan etnis Muslim Myanmar itu terkatung-katung di laut.

    Warga Aceh menolak karena tak ada lagi tempat penampungan serta kesan buruk dari pengungsi sebelumnya.

    “Para pengungsi yang melarikan diri, tidak menjaga kebersihan dan tidak mengindahkan syariat Islam dan adat di kalangan masyarakat,” kata Kapolres Lhokseumawe AKBP Henki Ismanto kepada detikSumut, Kamis (16/11/2023).

    Menurut Pj Gubernur Aceh Ahmad Marzuki pada Senin (11/12), pengungsi Rohingya di provinsi itu telah mencapai 1.684 orang hingga hari ini. Mereka tersebar di Pidie, Sabang, hingga Lhokseumawe.

    Para pengungsi Rohingya sebetulnya sudah sejak lama mendarat dan ditampung di Aceh, Pekanbaru, dan Medan.

    Namun, menurut Menko Polhukam Mahfud MD, tempat penampungan sementara di Pekanbaru dan Medan sudah penuh serta kehabisan dana. Kondisi serupa juga terjadi di penampungan sementara di Aceh.

    Oleh sebab itu, pemerintah tengah mencari solusi untuk mengatasi membludaknya para pengungsi Rohingya di Indonesia. Salah satunya dengan mengembalikan mereka ke negara asal, yakni Myanmar.

    Indonesia sendiri bukanlah penandatangan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1951 tentang Pengungsi. Karenanya, Indonesia bisa saja menolak para pengungsi yang mencari suaka ke RI.

    Para pengungsi Rohingya, sementara itu, berada di Indonesia untuk transit sementara ke negara penandatangan konvensi. Kendati begitu, mereka tak kunjung mendapat kepastian sehingga banyak yang berusaha mencari jalan sendiri untuk hidup nyaman.

    Pengungsi Rohingnya kebanyakan ingin berlabuh di Malaysia. Oleh sebab itu, banyak yang akhirnya kabur dari penampungan dan membuat sejumlah masalah.

    Menurut dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Mutiara Pertiwi, para pengungsi Rohingya telah membentuk komunitas undocumented migrants yang cukup besar di Malaysia, dengan kondisi ekonomi yang cukup berkembang.

    (blq/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Kenapa Banyak Pengungsi Rohingya Lari ke Indonesia?

    Kenapa Banyak Pengungsi Rohingya Lari ke Indonesia?

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menko Polhukam Mahfud MD baru-baru ini mengatakan pengungsi Rohingya di Indonesia mencapai 1.478 orang.

    Ribuan pengungsi dari Myanmar ini tersebar di penampungan sementara di Aceh, Medan, hingga Pekanbaru.

    Namun, para pengungsi Rohingya kebanyakan datang ke Provinsi Aceh, terutama sejak pertengahan November lalu.

    Menurut Pj Gubernur Aceh Ahmad Marzuki pada Senin (11/12), pengungsi Rohingya di Aceh telah mencapai 1.684 orang hingga hari ini. Mereka berada di Pidie, Sabang, serta Lhokseumawe.

    Kenapa banyak pengungsi Rohingya lari ke Indonesia?

    Dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Mutiara Pertiwi, mengatakan para pengungsi Rohingya pada dasarnya sudah bermigrasi dalam beberapa gelombang selama puluhan tahun.

    Mutiara menjelaskan pada gelombang awal pengungsi dari Negara Bagian Rakhine, Myanmar, banyak etnis Rohingya yang mengambil rute darat menuju Bangladesh dan rute laut ke negara-negara Asia Tenggara, terutama Malaysia.

    Mereka kemudian membentuk komunitas undocumented migrants yang cukup besar di Malaysia. Negeri Jiran pun menjadi destinasi migrasi populer bagi etnis Rohingya lantaran perekonomian di sana cukup berkembang.

    Namun, pada 2015, kasus perdagangan manusia mencuat setelah kuburan massal para korban ditemukan. Sebagian besar korban merupakan etnis Rohingya di perbatasan Thailand dan Malaysia.

    “Sejak itu, ada patroli perbatasan yang lebih ketat di kedua negara tersebut sehingga kelompok Rohingya seringkali terkatung-katung di laut dan akhirnya sampai ke perairan Indonesia. Di sinilah entry point (awal mula) isu ini menjadi krisis bagi pencari suaka di Indonesia,” kata Mutiara kepada CNNIndonesia.com.

    Mutiara menyebutkan para pengungsi Rohingya dikategorikan sebagai orang tak berkewarganegaraan, sehingga tidak aman untuk direpatriasi atau dikembalikan ke Myanmar.

    Oleh sebab itu, Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) membuat kamp khusus bagi mereka di Cox’s Bazar, Bangladesh. UNHCR juga membuat kamp pencari suaka di Pulau Bhasan Char, Bangladesh, untuk perluasan dan relokasi dari Cox’s Bazar.

    “Nah gelombang pengungsi terkini yang sampai ke Indonesia itu umumnya dari Cox’s Bazar. Mereka tidak mendapat kepastian masa depan, sehingga mempertaruhkan nyawa untuk bergabung dengan komunitas undocumented Rohingya di Malaysia yang cukup berkembang ekonominya,” ucap Mutiara.

    “Jadi pencari suaka Rohingya ini tersebar karena kombinasi intervensi rezim pengungsi internasional melalui UNHCR, kebijakan negara-negara Asia Tenggara, dan juga orientasi migrasi kelompok Rohingya sendiri,” imbuh dia.

    Tempuh jalur berbahaya demi suaka

    Para pengungsi Rohingya belakangan disebut-sebut terlibat dalam penyelundupan dan perdagangan manusia.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan jaringan penyelundupan dan perdagangan manusia memanfaatkan para pengungsi Rohingya untuk memenuhi kepentingan finansial mereka.

    “Kami menduga kuat bahwa para pengungsi dimanfaatkan oleh jaringan penyelundupan serta perdagangan manusia,” kata juru bicara Kemlu Lalu Muhamad Iqbal kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/12).

    Lanjut ke sebelah…

    Mutiara membenarkan fenomena ini lantaran memang banyak pengungsi Rohingya yang ‘nekat’ bermigrasi melalui jaringan nelayan atau bahkan perdagangan dan penyelundupan hanya untuk mencari tempat aman guna melanjutkan hidup.

    Para pengungsi yang nekat ini umumnya tak memiliki kejelasan untuk mendapatkan tempat tinggal. Mereka telah menanti belasan hingga puluhan tahun tanpa kejelasan dan akhirnya memutuskan mencari jalan sendiri ke tempat yang lebih menjanjikan.

    Salah satu tempat itu ialah Malaysia, tempat para undocumented migrants tinggal dengan kondisi ekonomi yang baik. Hal ini yang menyebabkan banyak pengungsi Rohingya kabur dari penampungan untuk pergi ke Negeri Jiran.

    “Ini memang dilematis, UNHCR sendiri mempromosikan norma ‘safe travel to asylum’ dan mengimbau pencari suaka untuk menunggu penempatan di tempat transit/kamp resmi,” ujar Mutiara.

    Meski banyak yang menggunakan jalan ilegal ini, Mutiara mengatakan tak semestinya para pengungsi disimplifikasi sebagai bagian dari jaringan kriminal.

    Sebab dalam Konvensi Pengungsi, kata dia, ada prinsip “non penalisation”, di mana pengungsi dan pencari suaka tidak bisa dikriminalisasi karena bermigrasi tanpa dokumen atau lewat jalur tikus.

    Namun demikian, ada paradigma “keamanan tinggi” yang sangat dominan di perbatasan. Paradigma ini yang menganggap siapa pun yang membantu pengungsi atau pencari suaka di laut sebagai jaringan perdagangan atau penyelundupan.

    “Tahun lalu beberapa nelayan Aceh didakwa sebagai traffickers (pelaku perdagangan manusia) karena membantu Rohingya dari laut. Ini juga berakibat terhadap persepsi publik terhadap kelompok pencari suaka, terutama di tempat-tempat reception,” kata Mutiara.

    [Gambas:Photo CNN]

    Kekerasan di Bangladesh

    Menurut UNHCR, para pengungsi Rohingya datang mencari suaka ke negara lain karena mulai putus asa imbas “meningkatnya jumlah pembunuhan, penculikan, dan ketidakamanan di tempat mereka tinggal sebelumnya.”

    Laporan Human Rights Watch yang diterbitkan tahun ini menunjukkan geng-geng kriminal dan afiliasi dari kelompok-kelompok bersenjata telah mengancam para pengungsi di kamp-kamp Cox’s Bazar, Bangladesh, selama beberapa waktu belakangan.

    “Seorang pengungsi Rohingya berusia 19 tahun yang baru-baru ini tiba di Aceh bersama keluarganya mengatakan kepada AFP bahwa para penjahat di Cox’s Bazar mengancam dia dan keluarganya setiap hari. Dia bahkan rela membayar lebih dari $1.800 (sekitar Rp27,8 juta) untuk melakukan perjalanan menggunakan kapal tua menuju Indonesia,” demikian laporan Deutsche Welle (DW).

    Kepolisian Bangladesh juga melaporkan sedikitnya 60 orang Rohingya tewas terbunuh di kamp Cox’s Bazar tahun ini.

    Lebih dari itu, salah satu pendiri jaringan aktivis Free Rohingya Coalition, Nay San Lwin, mengatakan kepada DW bahwa Program Pangan Dunia (WFP) telah memotong jatah makanan para pengungsi awal tahun ini.

    Dengan demikian, sebagian besar pengungsi Rohingya kini harus bertahan hidup dengan 8 dolar atau sekitar Rp124 ribu setiap bulan.

    “Di kamp pengungsi, banyak orang bergantung pada jatah makanan dari WFP, di mana kini mereka tidak mungkin mendapatkan makanan yang cukup dengan 8 dolar (sekitar Rp124 ribu) untuk satu orang untuk jatah satu bulan,” ucap Lwin.

  • Mesir Lawan AS Pakai Resolusi 377A sampai Hamas Balas ‘Ancaman’ Israel

    Mesir Lawan AS Pakai Resolusi 377A sampai Hamas Balas ‘Ancaman’ Israel

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia

    Mesir menggunakan Resolusi 377A untuk melawan Amerika Serikat, yang kembali memveto resolusi soal Gaza di Dewan Keamanan PBB.

    Sementara itu usai diultimatum PM Israel Benjamin Netanyahu untuk menyerah di Gaza, kelompok Hamas membalas dengan menyebut tidak akan melepas sandera sebelum agresi Zionis dihentikan.

    Berikut Kilas Internasional hari ini, Rabu (13/12).

    Mesir dan Mauritania menggunakan Resolusi 377A untuk melawan Amerika Serikat yang memveto resolusi soal Gaza di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada pekan lalu.

    Resolusi UNGA (United Nations General Assembly) 377A ini dikenal juga sebagai “Resolusi Bersatu untuk Perdamaian”.

    Resolusi tersebut menyatakan jika DK PBB tak mampu melaksanakan tanggung jawab utama menjaga perdamaian global karena kurang suara, maka Majelis Umum PBB bisa mengambil tindakan.

    Untuk melawan veto AS, Mesir menggunakan Resolusi 377A (V) mengingat Gaza kian krisis.

    Sebuah rudal jelajah anti-kapal yang diluncurkan dari kawasan di bawah kendali kelompok Houthi Yaman menghantam sebuah kapal tanker komersial hingga menyebabkan kebakaran dan kerusakan.

    Seorang pejabat militer Amerika Serikat mengatakan serangan itu menghantam kapal tanker STRINDA di sekitar 60 mil laut utara Selat Bab al-Mandab, yang menghubungkan Laut Merah dan Teluk Aden, sekitar pukul 21.00 waktu setempat.

    Kapal tanker kimia itu berbendera Norwegia. STRINDA membawa minyak nabati dan biofuel di Malaysia dan sedang menuju Venesia, Italia, berdasarkan data perusahaan pelacakan kapal, Kpler.

    Tidak diketahui apakah STRINDA memiliki hubungan dengan Israel atau tidak.

    Kelompok Hamas menegaskan tidak akan ada pelepasan sandera Israel, sebelum agresi Negeri Zionis di Gaza berakhir.

    Hal ini disampaikan pejabat senior Hamas di Beirut, Osama Hamdan, yang menanggapi laporan bahwa Israel siap bernegosiasi untuk pertukaran tawanan.

    “Tujuan Israel, lewat kebocoran [pernyataan Netanyahu] yang sedang berlangsung, adalah untuk menghadapi tekanan internal,” kata Hamdan dikutip Al Jazeera.

    Sebelumnya isi percakapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan parlemen Knesset beberapa waktu lalu, bocor ke publik. Netanyahu mengatakan Israel akan terus melancarkan agresi, sampai Hamas kalah.

    (tim/dna)

    [Gambas:Video CNN]

  • Kemlu RI soal Solusi Pengungsi Rohingya: Akar Masalah Konflik Myanmar

    Kemlu RI soal Solusi Pengungsi Rohingya: Akar Masalah Konflik Myanmar

    Jakarta, CNN Indonesia

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia buka suara soal langkah mengatasi pengungsi Rohingya yang belakangan berdatangan ke Aceh.

    Juru bicara Kemlu RI Lalu Muhamad Iqbal mengatakan persoalan pengungsi Rohingya di Indonesia yang harus diselesaikan adalah akar masalahnya.

    “Dan akar masalahnya adalah konflik di Myanmar yang hingga saat ini belum selesai,” ujar Iqbal saat konferensi pers di Gedung Kemlu, Selasa (12/12).

    “Indonesia akan melakukan semua kemampuan agar konflik di Myanmar dapat segera diselesaikan dan demokrasi bisa dipulihkan,” ia menambahkan.

    Usai merdeka Myanmar mengesahkan Undang-Undang Kewargenagaraan Uni. UU itu mengatur etnis mana yang bisa mendapat kewarganegaraan.

    Etnis Rohingya tak tercantum dalam undang-undang ini. Selain itu, Kudeta militer pada 1962 di Myanmar menciptakan berbagai perubahan dramatis.

    Sejak 1970-an, sejumlah tindakan keras terhadap etnis Rohingya di Negara Bagian Rakhine juga memaksa ratusan ribu orang mengungsi ke negara tetangga seperti Bangladesh, Malaysia, Thailand, dan negara Asia Tenggara lain.

    Kondisi Rohingya kian sulit usai Myanmar dikudeta militer sehingga banyak warga Rohingya yang memilih pergi ke negara tetangga.

    Di kesempatan ini, Iqbal juga membeberkan persoalan pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia.

    Menurut dia ada dugaan tindak pidana yang meliputi pengungsi Rohingya yakni perdagangan dan penyelundupan orang.

    “Indonesia sebagai pihak di dalam konvensi PBB mengenai kejahatan transnasional memiliki kewajiban internasional untuk mencegah dan memberantas perdagangan maupun penyelundupan ilegal,” kata Iqbal.

    Indonesia, lanjut dia, berkomitmen mempersekusi pelaku tindak pidana perdagangan dan penyelundupan dalam pergerakan pengungsi ini.

    Pengungsi Rohingya menjadi sorotan di Indonesia usai mereka ramai-ramai berdatangan ke Aceh sejak pertengahan November.

    Dari hasil penyelidikan Polda Aceh, rata-rata pengungsi Rohingya yang datang ke daerah itu memiliki identitas dari UNHCR yang berbahasa Bangladesh.

    Terkait kasus ini, Personel Polres Pidie, Aceh menangkap seorang warga Bangladesh bernama Husson Mukhtar (70) yang menjadi salah satu agen perjalanan pengungsi Rohingya ke Aceh.

    Pelaku dugaan penyelundupan ini disebut bukan hanya Husson, tetapi tiga orang. Namun, yang lain masih dalam proses pencarian.

    Dari hasil penyelidikan polisi, ketiga agen ini sengaja membawa pengungsi Rohingya ke Aceh untuk meraup keuntungan.

    (isa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • PM Anwar Ibrahim Reshuffle Kabinet Malaysia, Tunjuk Menkeu-Menlu Baru

    PM Anwar Ibrahim Reshuffle Kabinet Malaysia, Tunjuk Menkeu-Menlu Baru

    Jakarta, CNN Indonesia

    Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim melakukan reshuffle atau perombakan kabinet pada Selasa (12/12) untuk pertama kalinya usai setahun menjabat.

    Anwar, yang juga merangkap Menteri Keuangan selain menjabat PM, menunjuk menteri keuangan kedua untuk membantunya. Posisi menteri keuangan kedua ini diduduki oleh Kepala Employees Provident Fund, Amir Hamzah.

    Amir Hamzah merupakan pendatang baru di kancah politik. Ia merupakan putra tertua dari mantan ketua Petronas dan presiden Azizan Zainul Abidin.

    Amir disebut mengalahkan nama-nama tenar lain, salah satunya Johari Abdul Ghani, veteran Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) yang disebut bakal menempati posisi tersebut. Johar sementara itu bakal menjabat dalam Kementerian Perindustrian dan Komoditas Perkebunan.

    Selain menunjuk menteri keuangan, Anwar juga mengganti Menteri Luar Negeri Malaysia, Zambry Abdul Kadir, dengan Mohamad Hasan, yang sebelumnya menduduki posisi Menteri Pertahanan.

    Menteri Pertahanan kini dipegang oleh Khaled Nordin, mantan menteri pendidikan tinggi. Posisi menteri pendidikan tinggi ini akan diduduki Zambry.

    Lebih lanjut, politisi Parti Amanah Negara (Amanah), Dzulkefly Ahmad, akan menduduki jabatan menteri kesehatan menggantikan Zaliha Mustafa.

    Zaliha akan memimpin Kementerian Wilayah Federal di bawah Departemen Perdana Menteri.

    Dzulkefly adalah ahli toksikologi yang populer selama menjabat menteri kesehatan. Dia memimpin respons awal Malaysia terhadap pandemi Covid-19.

    Anwar Ibrahim turut mengumumkan bahwa politisi Gabungan Rakyat Sabah, Armizan Mohd Ali, bakal menjadi Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Biaya Hidup baru, mengambil alih peran Salahuddin Ayub yang meninggal Juli lalu karena pendarahan otak.

    Armizan telah menjadi pelaksana tugas (plt) sejak Salahuddin meninggal dunia.

    Sementara itu, anggota parlemen Partai Aksi Demokratis (DAP), Steven Sim, yang kini menjabat wakil menteri keuangan dua dipromosikan menjadi Menteri Sumber Daya Manusia menggantikan V Sivakumar.

    Sivakumar yang merupakan wakil sekretaris jenderal DAP belakangan dituntut mundur buntut penangkapan sejumlah pengawal dan beberapa perwira senior di kementeriannya atas tuduhan korupsi.

    Dilansir dari Channel News Asia, Kementerian Komunikasi dan Digital sekarang juga akan dibagi menjadi dua. Anggota Parlemen (MP) DAP Gobind Singh akan berbagi tugas dengan petahana Parti Keadilan Rakyat, Fahmi Fadzil.

    Gobind adalah Menteri Komunikasi dan Multimedia selama pemerintahan Pakatan Harapan di bawah eks PM Mahathir Mohamad.

    (blq/dna/bac)

  • Rudal Houthi Yaman Hantam Kapal Tanker Bendera Norwegia di Laut Merah

    Rudal Houthi Yaman Hantam Kapal Tanker Bendera Norwegia di Laut Merah

    Jakarta, CNN Indonesia

    Sebuah rudal jelajah anti-kapal yang diluncurkan dari kawasan di bawah kendali kelompok Houthi Yaman menghantam sebuah kapal tanker komersial hingga menyebabkan kebakaran dan kerusakan.

    Seorang pejabat militer Amerika Serikat mengatakan serangan itu menghantam kapal tanker STRINDA di sekitar 60 mil laut utara Selat Bab al-Mandab, yang menghubungkan Laut Merah dan Teluk Aden, sekitar pukul 21.00 waktu setempat.

    Tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut.

    “Tidak ada kapal-kapal AS di sekitarnya pada saat serangan terjadi, namun [kapal perusak Angkatan Laut AS] USS MASON menanggapi panggilan mayday STRINDA dan saat ini memberikan bantuan,” demikian pernyataan komando pusat militer AS di X, seperti dikutip Reuters, Selasa (12/12).

    Seorang pejabat AS lainnya mengatakan kepada Reuters bahwa kapal tanker STRINDA masih mampu berlayar beberapa jam setelah serangan tersebut.

    Kapal tanker kimia itu berbendera Norwegia. STRINDA membawa minyak nabati dan biofuel di Malaysia dan sedang menuju Venesia, Italia, berdasarkan data perusahaan pelacakan kapal, Kpler.

    Tidak diketahui apakah STRINDA memiliki hubungan dengan Israel atau tidak.

    Pemiliknya di Norwegia, Mowinckel Chemical Tankers, dan manajernya, Hansa Tankers, belum memberikan komentar sejauh ini.

    Kelompok milisi Houthi sejak lama menyerang kapal-kapal di jalur pelayaran vital yang menuju Israel. Hal itu dilakukan seiring dengan agresi Israel di Gaza sejak 7 Oktober lalu.

    Houthi pada Sabtu (9/12) menyatakan bakal menargetkan semua kapal yang menuju Israel, terlepas dari kebangsaan mereka. Houthi juga memperingatkan perusahaan pelayaran internasional agar tidak berurusan dengan pelabuhan-pelabuhan Israel jika tak mau diserang.

    Kelompok yang memerintah sebagian besar Yaman ini menyatakan serangannya terhadap kapal menunjukkan dukungan mereka terhadap Palestina. Houthi bahkan bersumpah bakal melanjutkan serangan sampai Israel menyetop agresi di Jalur Gaza.

    Houthi adalah salah satu dari beberapa kelompok yang tergabung dalam Poros Perlawanan yang beraliansi dengan Iran. Kelompok ini memusuhi Israel dan AS dan mendukung penuh perlawanan Hamas.

    Serangan terhadap kapal ini terjadi setelah serangkaian serangan serupa di Laut Merah sejak awal Desember ini.

    Pada 3 Desember, Houthi menyerang sejumlah kapal komersial hingga membuat kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat turun tangan.

    Houthi juga membajak sebuah kapal kargo milik Inggris yang punya hubungan dengan perusahaan Israel.

    Amerika Serikat dan Inggris mengutuk serangan-serangan yang menyasar kapal-kapal di Laut Merah. Mereka pun menyalahkan Iran atas perannya mendukung gerakan Houthi.

    Iran sejauh ini menyebut sekutunya tersebut bertindak atas kehendak mereka sendiri.

    (isa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Dua WN Pakistan Menetap di Blitar Tanpa Dokumen Sah

    Dua WN Pakistan Menetap di Blitar Tanpa Dokumen Sah

    Blitar (beritajatim.com) – Petugas Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar telah melakukan Pengawasan Keimigrasian di Dusun Panggungpucung, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar. Hasilnya petugas menemukan 2 orang warga negara Pakistan atas nama Imran dan Washal Masih yang menetap di desa tersebut.

    Saat dilakukan pemeriksaan, diketahui 2 warga negara Pakistan tersebut masuk ke Blitar secara ilegal. Hal itu terbukti, karena keduanya tidak memiliki dokumen perjalanan maupun visa yang sah.

    Atas temuan itu, Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar pun kemudian melakukan proses hukum lanjutan untuk kedua WNA tersebut. Pemeriksaan terhadap kedua WNA Pakistan dan sejumlah saksi pun dilakukan oleh Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar.

    Kedua WNA tersebut pun didakwa telah melanggar Pasal 119 Ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Juncto Pasal 55 KUHP, yaitu “Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),”.

    “Proses pemeriksaan para tersangka dan seluruh saksi selesai dilakukan sehingga berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21). Berkas perkara tersebut telah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Blitar pada 29 November 2023,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Blitar Arief Yudistira, Selasa (12/12/2023).

    BACA JUGA:
    Pemeriksaan Kesehatan Calon KPPS Blitar Gratis di Kecamatan

    Kedua tersangka sebenarnya telah berada di Lapas Blitar mulai tanggal 31 Oktober 2023 lalu dengan status dititipkan. Saat ini, berkas perkara telah dinyatakan lengkap sehingga segera mengikuti proses hukum selanjutnya.

    Imran dan Washal Masih yang merupakan warga negara Pakistan tersebut bakal diserahkan oleh Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar ke Kejaksaan Negeri Blitar hari ini Selasa (12/12/23). Sejumlah barang bukti dan berkas penyidikan kedua WNA tersebut juga akan ikut diserahkan ke Kejari Blitar.

    “Untuk penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan hari ini di Kantor Kejaksaan Negeri Blitar,” imbuhnya.

    BACA JUGA:
    Blitar Siapkan Dana Rp4,9 M Bangun 10 Palang Pintu KA

    Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada Imran dan Washal Masih, pada tanggal 30 November 2022. Imran dan Washal Masih, melakukan perjalanan dari Malaysia ke Indonesia menggunakan kapal laut dan masuk melalui Dumai. Dari Dumai, Imran dan Washal Masih, melakukan perjalanan ke Kabupaten Blitar melalui Surabaya.

    Kedua WNA asal Pakistan, memutuskan untuk berdomisili di wilayah Kabupaten Blitar karena Imran memiliki seorang anak yang merupakan hasil perkawinan siri dengan seorang WNI saat bersama-sama bekerja di Malaysia. Setelah menetap di Blitar, selanjutnya Imran dan Washal Masih melakukan percobaan untuk berangkat ke Australia secara ilegal. [owi/beq]

  • Asal Usul Pengungsi Rohingya yang Mengundang Polemik di RI

    Asal Usul Pengungsi Rohingya yang Mengundang Polemik di RI

    Jakarta, CNN Indonesia

    Badan Pengungsi PBB (UNHCR) melaporkan jumlah pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia sejak November 2023 mencapai 1.200 jiwa.

    Kedatangan ribuan pengungsi ini mendapat reaksi pro dan kontra dari masyarakat Indonesia, terutama karena fasilitas yang diberikan UNHCR dianggap berlebihan.

    Rekam jejak buruk yang dimiliki pengungsi Rohingya di Malaysia juga menambah kekhawatiran masyarakat Indonesia.

    Rohingya merupakan kelompok etnis mayoritas beragama Islam yang telah berabad-abad tinggal di Myanmar sebagai negara mayoritas beragama Budha.

    Terjadinya serangan bersenjata, kekerasan berskala besar, dan pelanggaran hak asasi manusia pada Agustus 2017, memaksa ribuan warga Rohingya keluar dari rumah mereka di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, dilansir dari USA for UNHCR.

    Banyak dari mereka bahkan harus berjalan kaki selama berhari-hari di dalam hutan dan melalui perjalanan laut berbahaya untuk sampai di Bangladesh.

    Kelompok etnis Rohingya saat ini berjumlah lebih dari 1,1 juta orang dan tersebar di berbagai negara Asia Tenggara.

    Orang Rohingya berkomunikasi menggunakan Bahasa Rohingya atau Ruaingga. Dialek yang digunakan berbeda dengan bahasa Myanmar pada umumnya.

    Bangsa Rohingya tidak termasuk dalam 135 kelompok etnis resmi negara tersebut dan status kewarganegaraan telah ditolak Myanmar sejak 1982.

    Hampir seluruh bangsa Rohingya tinggal di pesisir barat Rakhine dan mereka tidak diperbolehkan melewati perbatasan tanpa izin dari pemerintah.

    Negara ini merupakan salah satu negara bagian termiskin di Amerika, dengan kamp-kamp yang mirip ghetto.

    Asal Etnis Rohingya

    Para sejarawan meneliti bahwa etnis Rohingya telah berada di Myanmar sejak abad ke-12.

    “Rohingya telah tinggal di Arakan sejak dahulu kala,” ungkap Organisasi Nasional Rohingya.

    Selama lebih dari 100 tahun masa pemerintahan Inggris (1824-1948), terjadi migrasi pekerja secara masal ke wilayah Myanmar dari India dan Bangladesh, dilansir dari Al Jazeera.

    Migrasi ini dianggap negatif oleh mayoritas penduduk asli.

    Setelah Myanmar berhasil mendapat kemerdekaan, migrasi yang terjadi pada masa pemerintahan Inggris dinilai ilegal, sehingga mereka menolak kewarganegaraan Rohingya.

    Hal ini menyebabkan banyak umat Buddha menganggap Rohingya sebagai orang Bengali dan menolak penyebutan istilah Rohingya atas dasar politik.

    Bersambung ke halaman berikutnya…

    Tidak lama setelah diresmikannya kemerdekaan Myanmar pada 1948, disahkan Undang-Undang Kewarganegaraan Uni.

    Undang-undang ini mengatur etnis mana yang bisa mendapatkan kewarganegaraan. Etnis Rohingya tidak tercantum dalam undang-undang ini, tetapi pemerintah mengizinkan warga Rohingya tinggal di Myanmar selama dua generasi untuk mengajukan identitas.

    Rohingya pada mulanya diberi identifikasi dan kewarganegaraan berdasarkan ketentuan generasi. Bahkan beberapa warga Rohingya bertugas di parlemen.

    Kudeta militer pada 1962 di Myanmar menciptakan berbagai perubahan dramatis bagi penduduk Rohingya.

    Semua warga diwajibkan untuk mendapatkan kartu registrasi nasional, tetapi warga Rohingya hanya diberikan kartu identitas asing.

    Penetapan Undang-Undang Kewarganegaraan baru kembali tidak memasukkan Rohingya sebagai etnis resmi.

    Undang-undang tersebut membagi kewarganegaraan menjadi tiga tingkatan. Persyaratan dasarnya adalah memiliki dokumen bukti lahir di Myanmar sebelum 1948 dan fasih dalam salah satu bahasa nasional.

    Ketidakmampuan warga Rohingya untuk memenuhi persyaratan tersebut semakin menyulitkan mereka.

    Mereka merasakan pembatasan dalam hak belajar, bekerja, bepergian, beragama, dan mengakses layanan kesehatan.

    Penganiayaan Rohingya

    Masyarakat Rohingya mengalami kekerasan, diskriminasi, dan penganiayaan selama beberapa dekade.

    Sejak tahun 1970-an, sejumlah tindakan keras terhadap etnis Rohingya di Negara Bagian Rakhine telah memaksa ratusan ribu orang mengungsi ke negara tetangga Bangladesh, Malaysia, Thailand, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

    Eksodus terbesar yang menimpa mereka terjadi pada 2017 dengan gelombang kekerasan besar-besaran terjadi di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.

    Seluruh desa dibakar habis, ribuan keluarga terbunuh atau terpisah dan pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran terjadi.

    Human Right Watch (HRW) melaporkan bahwa Myanmar beberapa kali melakukan kampanye pembersihan etnis Rohingya.

    Saat ini, lebih dari 930.000 pengungsi Rohingya berada di Bangladesh, terutama kamp pengungsi Kutupalong dan Nayapara di wilayah Cox’s Bazar Bangladesh.

    Populasi pengungsi saat ini berjumlah sepertiga dari total populasi di wilayah Cox’s Bazar.

    Pada bulan Mei 2023, Topan Mocha melanda Bangladesh dan Myanmar. Bencana Topan ini merusak berbagai infrastruktur publik. Salah satu yang terdampak parah adalah pengungsi Rohingya berjumlah 930.000 jiwa.

  • 4 WNA Vietnam Dideportasi Karena Jualan Terpal Tanpa Izin

    4 WNA Vietnam Dideportasi Karena Jualan Terpal Tanpa Izin

    Madiun (beritajatim.com) – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun mendeportasi 4 WNA Vietnam karena terbukti menyalahgunakan izin tinggal. Keempat WNA tersebut berinisial VQT, DHV, BTT, dan NQX.

    Kasubsi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun, Aditya Yusuf, mengatakan, keempat WNA tersebut diamankan petugas pada 22 Februari 2023. Mereka ditangkap saat sedang berjualan terpal di Kabupaten Madiun.

    “Keempat pria tersebut diketahui melakukan aktivitasnya selama di Madiun, dengan berjualan terpal. Jadi melakukan kegiatan tidak sesuai izin yang disampaikan,” ujar Yusuf, Jumat (8/12/2023).

    Yusuf menjelaskan, visa kunjungan keempat WNA Vietnam tersebut hanya berlaku 60 hari, setelah diterapkan cap tanda masuk di paspornya. Namun, mereka telah menetap di Indonesia selama lebih dari 3 bulan. “Yang bersangkutan dideportasi pada Jumat 24 Februari 2023 melalui Bandara Soekarno Hatta,” tuturnya.

    Yusuf menambahkan, selama 2023 total 12 WNA telah dilakukan pendeportasian dari Januari sampai dengan Oktober. Selain karena penyalahgunaan izin tinggal, ada juga yang dideportasi karena overstay atau melebihi batas masa berlaku izin tinggal.

    “Ada yang dari Malaysia. Selain alasan penyalahgunaan izin tinggal, juga overstay lebih dari masa berlaku izin tinggal. Setelah pengawasan, kami kumpulkan bukti bukti, bawa ke kantor untuk diperiksa dan deportasi,” jelasnya.

    Atas kejadian tersebut, petugas menerapkan Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dengan sanksi berupa tindakan administratif keimigrasian dalam bentuk deportasi.

    “Selain di Madiun, diketahui mayoritas beraktivitas di Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Magetan. Setelah deportasi, kami masukkan ke dalam kategori pencekalan pelarangan masuk kembali ke Indonesia selama beberapa bulan,” pungkasnya. [fiq/kun]

    BACA JUGA: Caleg Pembobol Toko Madiun Terancam Dicoret dari Surat Suara