Mengenal Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Indonesia
Editor
KOMPAS.com –
Selain di bandara dan pelabuhan, tempat yang kerap menjadi perlintasan orang dan barang untuk keluar masuk ke wilayah negara Indonesia adalah di pos perbatasan atau disebut
Pos Lintas Batas Negara
.
Pos Lintas Batas Negara (
PLBN
) adalah tempat pengawasan dan pelayanan lintas batas negara di kawasan perbatasan.
Keberadaan PLBN menjadi sekaligus menjadi penanda batas serta representasi kedaulatan Negara Indonesia di wilayah perbatasan.
Lebih lanjut, PLBN merupakan unit kerja di bawah Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
Lokasi PLBN berada sekitar kawasan perbatasan wilayah negara dan terletak pada sisi dalam batas wilayah Indonesia dengan negara tetangga.
Sejarah PLBN dimulai dengan beroperasinya PLBN Entikong sebagai pos lintas batas pertama di Indonesia yang beroperasi sejak 1 Oktober 1989.
PLBN Entikong terletak di Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan wilayah Tebedu, Serawak, Malaysia.
Selanjutnya pada tahun 2014, pembangunan PLBN masuk ke dalam sembilan agenda prioritas untuk Indonesia atau Nawacita yang dicanangkan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Sehingga untuk mewujudkanya, dimulailah pembangunan tujuh PLBN pada 2015 yaitu di wilayah Entikong, Badau, Aruk (Kalimantan Barat), Motaain, Matamasin, Wini (Nusa Tenggara Timur), dan Skouw (Papua).
Kemudian sesuai Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2019, di tahun 2019 dilakukan percepatan pembangunan untuk 11 PLBN.
Daftar 11 PLBN tersebut antara lain PLBN Serasan (Natuna, Kepulauan Riau), PLBN Jagoi Babang (Bengkayang, Kalimantan Barat), PLBN Sei Kelik (Sintang, Kalimantan Barat), PLBN Long Nawang (Malinau, Kalimantan Utara), PLBN Long Midang/Krayan, PLBN Labang, dan PLBN Sei Nyamuk (Nunukan, Kalimantan Utara).
Selain itu juga PLBN Oepoli (Kupang, Nusa Tenggara Timur), PLBN Napan (Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur), PLBN Yetetkun (Boven Digoel, Papua Selatan), dan PLBN Sota (Merauke, Papua Selatan).
Sebagai tempat yang ditunjuk sebagai
check point di
perbatasan wilayah negara, PLBN berfungsi untuk memberitahukan dan menyelesaikan kewajiban pabean, imigrasi, karantina, dan keamanan terhadap barang yang dibawa oleh pelintas batas.
Sementara dalam Pasal 3 Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tipologi Pos Lintas Batas Negara disebut tiga fungsi PLBN.
Pertama adalah fungsi pengawasan dan pelayanan perlintasan orang dengan dokumen paspor dan/atau dokumen pas lintas batas.
Kedua adalah fungsi pengawasan dan pelayanan perlintasan barang untuk perdagangan luar negeri dan/atau perdagangan perbatasan
Ketiga adalah fungsi pengawasan dan pelayanan perlintasan sarana angkutan barang, angkutan umum, dan/atau angkutan pribadi.
Kemudian pada Pasal 4 dan Pasal 5, disebutkan dua jenis
PLBn
yang ada di Indonesia yaitu PLBN darat dan PLBN laut.
PLBN memiliki satu pos lintas batas mitra pengawasan dan pelayanan dari satu negara tetangga.
PLBN laut memiliki satu atau lebih pos lintas batas mitra pengawasan dan pelayanan dari satu atau lebih negara tetangga.
Baik PLBN darat dan PLBN laut terdiri atas tiga tipe yaitu Tipe A, Tipe B, dan Tipe C.
Lebih lanjut, di dalam kawasan PLBN memiliki dua zona yaitu zona inti dan zona penunjang.
Zona inti berupa area sarana dan prasarana pengawasan dan pelayanan lintas batas negara.
Sementara zona penunjang berupa area sarana dan prasarana penunjang lintas batas negara dan pengembangan ekonomi.
Sumber:
bnpp.go.id
indonesiabaik.id
bppd.kalbarprov.go.id
kominfo.go.id
peraturan.bpk.go.id
djkn.kemenkeu.go.id
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Negara: Malaysia
-

Kemlu Update Status RI di BRICS, Jadi Gabung Genk Rusia-China?
Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia telah menyampaikan keinginan untuk bergabung sebagai anggota blok ekonomi BRICS. Hal ini telah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono saat menghadiri KTT BRICS Plus di Kazan pada 23-24 Oktober 2024 lalu.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Rolliansyah Soemirat, menyebut status Indonesia saat ini adalah Interested Country atau negara yang berminat bergabung. Setidaknya, kata Roy, ada tiga kategori status sebelum menjadi anggota blok tersebut.
“Dari sepemahaman kami, berdasarkan guideline yang berlaku di antara para anggota BRICS, ada beberapa kategori keanggotaan atau proses menuju keanggotaan, yaitu pertama Interested Country, kedua Perspective Member, dan ketiga Invited Member,” kata Roydalam press briefing di Kantor Kemlu, Kamis (31/10/2024).
“Dengan pengumuman keinginan tersebut, setelah (Menlu Sugiono) telah menyampaikan keinginan Indonesia menjadi anggota BRICS, maka yang kami ketahui saat ini Indonesia telah menjadi Interested Country,” tambahnya.
Indonesia sebelumnya telah diakui sebagai salah satu dari 13 negara mitra BRICS. Selain Indonesia, 12 negara lainnya adalah Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, dan Vietnam.
Mitra BRICS sendiri hanya diperbolehkan terlibat dan berpartisipasi secara selektif dalam urusan BRICS. Mereka tetap menjadi peserta dalam inisiatif internasional lainnya tapi tanpa komitmen penuh terhadap blok tersebut.
Mitra BRICS yang baru memang memiliki potensi untuk menjadi anggota penuh di masa mendatang. Tetapi mereka tidak langsung dilantik karena alasan-alasan tertentu yang hanya diketahui oleh blok pimpinan Vladimir Putin tersebut.
BRICS adalah kelompok informal yang awalnya beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Kelompok ini pertama kali diinisiasi pada tahun 2006 untuk membahas isu-isu terkini global. Keanggotaannya diperluas pada tahun 2023 dengan bergabungnya Ethiopia, Iran, Mesir, dan Uni Emirat Arab (UEA).
(sef/sef)
-

Bagnaia Tetap Ilmu Padi Jelang MotoGP Malaysia 2024
Jakarta –
Francesco Bagnaia tetap membumi menjelang MotoGP Malaysia 2024 akhir pekan ini. Bagnaia sedang dalam optimisme tinggi lantaran berhasil menjuarai MotoGP Thailand 2024. Perjuangan Bagnaia mempertahankan gelar juara dunia masih cukup berat karena dia berjarak 17 poin dari Jorge Martin di puncak klasemen.
“Saya belum pernah menang balapan di kondisi basah dan inilah mengapa kemenangan pada hari Minggu (di Thailand) sangat penting mengingat akhir pekan berikutnya di Sepang cuacanya tidak menentu,” ungkap Bagnaia dikutip dari Motosan.
“Ini adalah trek di mana dalam beberapa tahun terakhir saya sangat cepat, namun rival kami juga akan kompetitif. Sekarang penting buat tetap fokus dan memberikan hasil maksimal di setiap sesi,” sambung pebalap Ducati Lenovo.
Tahun lalu Bagnaia berhasil mengamankan podium ketiga di Sirkuit Sepang, Malaysia. Hasil tersebut menjadi kunci kesuksesan Bagnaia dalam mempertahankan gelar juara dunia. Namun tahun ini situasinya bakal lebih sulit dan menantang lantaran Bagnaia terpaut 17 poin dari Martin.
“Kami meninggalkan GP Thailand. Sekarang kami harus fokus. Akhir pekan ini kami balapan di Sepang, trek di mana saya memiliki kenangan indah, belum lagi kemenangan tahun lalu. Setiap musim berbeda, jadi kami harus tetap membumi dan selalu memberikan 100%,” kata anak didik Valentino Rossi itu.
Sekadar informasi, perebutan gelar juara MotoGP 2024 menyisakan Martin dan Bagnaia. Memimpin puncak klasemen sementara dengan keunggulan 17 poin, Martin bisa saja mengunci gelar juara dunia MotoGP 2024 di Sepang.
Martin harus mengoleksi minimal 21 poin lebih banyak dibandingkan Bagnaia di Malaysia. Bila itu terjadi, Martin bakal punya selisih 38 poin atas Bagnaia jelang seri terakhir di MotoGP Valencia.
Selisih 38 poin dengan kondisi sisa satu seri membuat Martin bisa dipastikan jadi juara dunia MotoGP 2024. Sebab, jumlah poin maksimal yang didapat dalam satu seri adalah 37 dengan pebalap tersebut memenangkan sprint race dan main race.
(lua/dry)
-

Regulasi Indonesia Tourism Fund Tak Kunjung Terbit, Indonesia Berpotensi Kehilangan Devisa
Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia berpotensi kehilangan momentum untuk meningkatkan daya saing pariwisata di tingkat global jika pemerintah tak kunjung menerbitkan regulasi dana pariwisata berkelanjutan atau Indonesia Tourism Fund (ITF).
Pakar Strategi Pariwisata Nasional Taufan Rahmadi menyampaikan, tanpa adanya dukungan dana yang stabil, Indonesia akan kesulitan membiayai kegiatan-kegiatan berkualitas seperti Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE), konser internasional, serta kegiatan olahraga yang memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan ke Indonesia.
“Dampaknya dapat terlihat dari beberapa sisi,” kata Taufan kepada Bisnis, Kamis (31/10/2024).
Pertama, hilangnya devisa dan pendapatan. Tanpa adanya kegiatan bertaraf internasional, Taufan menuturkan, wisatawan mancanegara kemungkinan memiliki negara lain yang lebih siap menyelenggarakan acara tersebut. Akibatnya, Indonesia kehilangan potensi pemasukan dari sektor pariwisata.
Dia mengungkap, sektor MICE sendiri berkontribusi hingga 5% terhadap produk domestik bruto (PDB) di negara-negara yang dikenal maju dalam bidang pariwisata.
“Potensi devisa yang hilang bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran dolar per tahun, tergantung pada besaran acara yang bisa digelar,” ungkapnya.
Kedua, nation branding yang melemah. Taufan menilai, Indonesia membutuhkan dukungan dana guna membangun citra sebagai destinasi berkualitas dunia. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia telah memiliki program serupa. Hasilnya, program tersebut efektif menarik wisatawan kelas atas, investor, dan pelaku bisnis internasional melalui acara-acara prestisius.
Apabila dana abadi pariwisata ini tak kunjung terealisasi, industri pariwisata Indonesia akan semakin sulit untuk bersaing dengan negara-negara lain.
Dampak berikutnya yakni kerugian dalam penciptaan lapangan kerja. Dia mengatakan, setiap kegiatan MICE atau acara besar menciptakan lapangan kerja sementara maupun permanen bagi masyarakat setempat. Tanpa adanya dukungan dana, potensi penyerapan tenaga kerja di sektor ini dikhawatirkan dapat berkurang signifikan.
Sembari menunggu regulasi terbit, dia mengharapkan agar pemerintah dapat memerhatikan sejumlah poin krusial dalam kajian regulasi ini. Diantaranya, model pendanaan dan berkelanjutan, efektivitas alokasi dana, peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan, dan mekanisme pengukuran dampak.
“Harus ada indikator dan mekanisme evaluasi yang jelas untuk mengukur dampak kegiatan yang didanai terhadap peningkatan jumlah wisatawan, perputaran ekonomi, dan pembangunan infrastruktur penunjang,” pungkasnya.
-

Malaysia Ancam Blokir, Facebook: Tidak jelas!
Jakarta, CNBC Indonesia – Seorang bos di Meta, induk perusahaan Facebook, mengkritik rencana pemerintah Malaysia yang mewajibkan platform media sosial mengajukan lisensi paling lambat Januari 2025 mendatang.
Pihak Meta mengatakan bahwa pengajuan lisensi tersebut tidak memiliki pedoman yang jelas. Selain itu, waktu yang diberikan juga sangat sempit, sehingga sulit bagi platform untuk mematuhinya. Kebijakan tersebut juga dinilai membahayakan inovasi dan pertumbuhan digital di Malaysia.
Direktur kebijakan publik Meta untuk Asia Tenggara Rafael Frankel mengatakan perusahaan tersebut belum memutuskan apakah akan mengajukan lisensi sebelum batas waktu sampai Januari, karena kurangnya kejelasan atas peraturan baru tersebut.
“Batas waktu untuk mengajukan lisensi sangat dipercepat dan kewajiban bagi perusahaan media sosial berdasarkan rencana tersebut masih tidak jelas,” kata Frankel, dikutip dari Reuters, Kamis (31/10/2024).
“Peraturan ini cenderung memakan waktu beberapa tahun untuk melalui beberapa iterasi, untuk menyusunnya dengan benar dan untuk menyeimbangkan kebutuhan akan keamanan dan memastikan bahwa Anda tidak secara tidak sengaja membatasi inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital,” imbuhnya.
Pada Juli lalu, pemerintah Malaysia mengatakan bahwa mereka akan mewajibkan seluruh platform media sosial dan layanan pesan dengan lebih dari 8 juta pengguna untuk mendapatkan lisensi. Lisensi ini sebagai bagian dari upaya untuk mempersempit kasus penipuan keuangan, perundungan siber, dan kejahatan seksual daring.
Perusahaan-perusahaan tersebut dapat berurusan dengan hukum jika mereka gagal melakukannya paling lambat 1 Januari 2025.
Rencana tersebut mendapat reaksi keras dari industri. Namun, Malaysia mengatakan tidak akan menunda peraturan yang diusulkan.
Menteri Komunikasi Malaysia Fahmi Fadzil mengatakan perusahaan teknologi harus mematuhi undang-undang setempat untuk terus beroperasi di negara tersebut.
Kementerian komunikasi Malaysia tidak segera menanggapi permintaan komentar atas wawancara tersebut.
Dalam sebuah posting Facebook setelah pertemuan dengan perwakilan Meta sehari sebelumnya, Menteri Komunikasi Fahmi berterima kasih kepada perusahaan tersebut atas kesediaannya untuk bekerja sama dengan pemerintah. Tetapi mereka harus segera mengambil tindakan yang lebih proaktif terhadap konten seksual yang melibatkan anak di bawah umur di platformnya.
(fab/fab)
-

Kriminalitas kemarin, mayat tanpa kepala hingga penahanan panitera
Jakarta (ANTARA) –
Sejumlah peristiwa berkaitan dengan keamanan dan kriminalitas menghiasi Jakarta yang terjadi pada Rabu (30/10) antara lain polisi mengidentifikasi mayat tanpa kepala di Muara Baru, Jakarta Utara.
Selain itu Kejati DKI Jakarta menahan panitera PN Jakarta Timur (Jaktim) dalam kasus eksekusi tanah Pertamina.
Berikut berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca kembali:
1. Polisi identifikasi mayat tanpa kepala di Muara Baru
Jakarta (ANTARA) – Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil mengidentifikasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara, pada Selasa (29/10).
Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra menjelaskan sosok mayat wanita tersebut teridentifikasi dengan inisial SH (40).
Baca selengkapnya di sini
2. Kejati tahan panitera PN Jaktim dalam kasus eksekusi tanah Pertamina
Jakarta (ANTARA) – Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menahan tersangka berinisial RP atas dugaan tindak pidana korupsi terkait eksekusi sita uang sejumlah Rp244,6 miliar pada objek tanah milik PT Pertamina di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur.
Penahanan yang dimulai pada Rabu ini dilakukan sebagai bagian dari upaya Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dalam menangani dan menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan aktor peradilan.
Baca selengkapnya di sini
3. Pelaku penyanderaan anak di Pejaten residivis kasus TPPO di Malaysia
Jakarta (ANTARA) – Polres Metro Jakarta Timur mengungkapkan bahwa pelaku penculikan dan penyanderaan anak berinisial IJ (54) di Pos Polisi (Pospol) Pejaten, Jakarta Selatan, merupakan residivis kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Malaysia.
“Kami sampaikan juga bahwa pelaku adalah seorang residivis,” kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly saat jumpa pers di Mapolres Metro Jakarta Timur (Jaktim), Rabu.
Baca selengkapnya di sini
Tersangka BPE dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan di PT. Indofarma Tbk dan anak perusahaannya, PT Indofarma Global Medika (IGM) untuk periode tahun 2020-2023 digelandang menuju Rutan Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (30/10/2024) ANTARA/Ilham Kausar
4. Kejati tetapkan tersangka baru kasus korupsi di PT Indofarma
Jakarta (ANTARA) – Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan seorang tersangka baru berinisial BPE dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan di PT Indofarma Tbk dan anak perusahaannya, PT Indofarma Global Medika (IGM) periode tahun 2020-2023.
“Penetapan ini tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-85/M.1.1/Fd.2/10/2024 tertanggal 30 Oktober 2024,” kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, Syarief Sulaiman Nahdi saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Baca selengkapnya di sini
5. Laporannya naik status, Nikita Mirzani yakin Vadel bakal ditahan
Jakarta (ANTARA) – Artis Nikita Mirzani meyakini Vadel Badjideh (VAB) segera ditahan setelah kasus dugaan asusila dan aborsi terhadap putrinya yang berinisial LM naik status dari penyelidikan ke tahap penyidikan.
“Memang harus ditahan,” katanya di Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu.
Baca selengkapnya di sini
Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024 -

Heboh Kapal Perang Malaysia Tenggelam, Ini Penyebabnya
Jakarta, CNBC Indonesia – Penyebab tenggelamnya sebuah kapal angkatan laut Malaysia di lepas pantai Johor pada 25 Agustus lalu telah terungkap. Angkatan Laut Kerajaan Malaysia (TLDM) menyebut kapal tenggelam akibat kesalahan navigasi dan usia kapal yang sudah lanjut.
Dalam sebuah laporan yang dirilis pada Senin, TLDM mengatakan penyelidikan mereka menemukan bahwa KD Pendekar- sejenis kapal serang cepat- telah menyimpang dari rute yang direncanakan. Hal tersebut membuatnya bertabrakan dengan Stork Reef.
Penyelidikan, yang ditugaskan untuk menentukan penyebab insiden, juga menemukan bahwa kelemahan struktur lambung kapal berusia 45 tahun itu telah memengaruhi tindakan pengendalian banjir. Ini menyebabkan air menyebar dengan cepat ke kompartemen lain.
KD Pendekar tenggelam di perairan lepas pantai Tanjung Penyusop, yang terletak di distrik Kota Tinggi, Johor. Kapal mengalami kebocoran besar yang dikatakan sebagai akibat dari menabrak benda bawah air.
Seluruh 39 awak kapal berhasil diselamatkan dan tidak mengalami cedera. Tetapi seorang penyelam pembersih ranjau yang sedang melakukan pekerjaan penyelamatan berikutnya di kapal yang karam tersebut meninggal pada tanggal 28 Agustus.
“Penyelidikan menemukan bahwa arus yang kuat dan jarak pandang yang terbatas menyebabkan kematian penyelam bernama Sersan Satu Arman San Hermansa,” tulis Channel News Asia (CNA), Rabu (30/10/2024).
“Kondisi di area operasi di mana arus yang tidak menentu mengakibatkan lumpur berhamburan ke dasar laut (yang) menyebabkan jarak pandang sangat terbatas sekitar 1 kaki (30 cm) pada hari kejadian,” kata TLDM dalam pernyataannya.
Mengakui bahwa situasi tersebut telah menempatkan penyelam dalam situasi berisiko tinggi dan tekanan kerja yang menantang, laporan tersebut mengatakan bahwa tali yang digunakan oleh penyelam tersebut ditemukan “terlilit kapal”. Lalu, prosedur darurat yang dilakukan oleh korban tidak berhasil, menyebabkannya tenggelam.
Menurut TLDM, Arman adalah penyelam yang kompeten dan penyelidikan menunjukkan bahwa prosedur operasi penyelaman standar dan langkah-langkah keselamatan telah diikuti sebelum operasi penyelaman dimulai. Peralatan yang digunakannya juga dipastikan dalam kondisi baik.
“TNI AL menanggapi temuan kedua insiden itu dengan serius dan mengutamakan keselamatan serta kesiapan personel untuk melaksanakan tugas dengan baik, dengan tetap mematuhi pedoman yang ditetapkan,” kata TLDM.
Upaya penyelamatan telah diselesaikan oleh perusahaan lokal pada 15 Oktober. Kapal tersebut saat ini sedang dalam proses pemeriksaan teknis.
KD Pendekar, yang dibangun di Swedia, mulai diresmikan pada Juli 1979. Berukuran panjang 43,6 m, kapal ini dipersenjatai dengan meriam utama Bofors 57 mm, meriam sekunder 40 mm, dan rudal antikapal Exocet.
(sef/sef)
-

Ini kata Profesor St.Petersburg tentang peluang Indonesia gabung BRICS
Sumber foto: Antara/elshinta.com.
Ini kata Profesor St.Petersburg tentang peluang Indonesia gabung BRICS
Dalam Negeri
Sigit Kurniawan
Selasa, 29 Oktober 2024 – 15:11 WIBElshinta.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi mendaftarkan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab (UEA). Pendaftaran itu dilakukan melalui penyampaian surat ketertarikan atau expression of interest oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus di Kazan, Rusia 24 Oktober lalu.
Selain mendaftar BRICS, RI diketahui kini menjadi mitra resmi blok tersebut. Tak hanya RI, ada 12 negara lain di antaranya Malaysia, Thailand, dan Vietnam serta Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Nigeria, Turki, Uganda, dan Uzbekistan.
Langkah Indonesia yang menunjukkan minat untuk berpartisipasi dalam KTT BRICS di Kazan, dianggap sebagai simbol dari kepercayaan bahwa BRICS bisa jadi alternatif terhadap sistem Barat, termasuk hegemoni dolar. “Saya kira dengan mengirimkan menteri luar negeri baru ke Kazan, Presiden Prabowo telah menunjukkan kepada beberapa pemimpin terkemuka BRICS, terutama Putin dan Xi, bahwa mereka ‘percaya’ terhadap BRICS untuk menyeimbangkan perekonomian dunia karena BRICS memberikan alternatif bagi perekonomian dunia. Sistem keuangan yang didominasi Barat.”, kata Guru Besar Hubungan Internasional Universitas St.Petersburg, Connie Rahakundini Bakrie.
Menurutnya, BRICS dapat memberikan kemandirian yang jauh lebih besar dari dolar AS , karena organisasi tersebut “menyatukan perekonomian, sumber daya, dan populasi yang besar dan beragam, yang tidak diragukan lagi menawarkan penyeimbang baru dalam perdagangan, keuangan, mata uang, dan kebijakan ekonomi global,” katanya lagi.
Profesor asal Indonesia yang kini dipercaya mengajar di Universitas tertua di Rusia itu menambahkan bahwa dia bertanya-tanya apakah Presiden Indonesia akan berupaya menjadikan BRICS sebagai aliansi keamanan baru jika Indonesia bergabung segera setelah pertemuan Kazan.
“Menurut saya, BRICS jika menjadi aliansi keamanan berpotensi mengimbangi aliansi Barat seperti NATO dengan memberikan pengaruh lebih besar kepada Indonesia dalam masalah keamanan regional dan mengurangi terlalu banyak kekuatan militer Barat di kawasan Asia Tenggara,” jelasnya.
Pada KTT BRICS ke-16, Indonesia diakui sebagai salah satu dari 13 negara mitra BRICS. Negara-negara Asia Tenggara lainnya yang diakui sebagai negara mitra adalah Malaysia , Thailand dan Vietnam.
Di Jakarta, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergey Tolchenov menjelaskan bahwa keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS dipandang sebagai langkah signifikan menuju kemandirian global dan kebijakan luar negeri yang aktif. Ini bertujuan untuk menghindari dominasi Barat
Sumber : Elshinta.Com
-

Menteri PPMI ingin pelepasan PMI digelar di Istana
Jakarta (ANTARA) – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding menginginkan sekali-kali pelepasan Pekerja Migran Indonesia (PMI) digelar di Istana Kepresidenan.
Menurutnya hal itu akan menjadi pesan bahwa pemerintah yang merupakan simbol negara melindungi keberlangsungan PMI. Dia mengatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet untuk melaksanakan kegiatan itu yang rencananya akan digelar pada November 2024.
“Saya itu punya mimpi. Karena kita selalu mengatakan bahwa PMI adalah penghasil pahlawan devisa. Sesekali pelepasan, pelepasan PMI yang ke Korea misalnya itu, itu dilepas di Istana, akhirnya mereka akan bangga,” kata Karding setelah rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan Presiden Prabowo Subianto sudah mendorong agar para pejuang devisa-devisa diberi pelindungan oleh negara secara manusiawi.
Selain soal seremoni pelepasan, dia mengatakan pihaknya sedang menyusun program-program agar negara bisa hadir secara optimal bagi para PMI, salah satunya dengan membentuk tim gerak cepat.
“Kita lagi menyusun program-program bagaimana prinsipnya kehadiran negara terhadap pekerja migran. Dan meminimalisir potensi-potensi eksploitasi, kekerasan, tindakan perdagangan orang,” kata dia.
Di samping itu, menurut dia, Indonesia sudah memiliki hubungan bilateral yang baik mengenai urusan PMI dengan sejumlah negara, yakni Taiwan, Hong Kong, hingga Korea. Menurutnya Kementerian PPMI juga perlu memperbaiki hubungan bilateral terkait PMI dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Malaysia.
Walaupun urusan pendampingan hukum untuk PMI merupakan kewenangan Kementerian Luar Negeri, dia pun memastikan bahwa Kementerian PPMI akan bertanggung jawab terhadap keberangkatan dan kepulangan seluruh PMI yang terdata maupun yang tidak.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024
/data/photo/2024/10/31/6723ad7ea5a40.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
