Xcloud.id

Negara: Malaysia

  • Gapki: Produksi CPO tumbuh 13 persen, capai 35,65 juta ton per Agustus

    Gapki: Produksi CPO tumbuh 13 persen, capai 35,65 juta ton per Agustus

    Jakarta (ANTARA) – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) melaporkan bahwa produksi minyak sawit mentah (CPO) hingga Agustus 2025 mencapai 35,65 juta ton, naik 13 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Sekretaris Jenderal Gapki Hadi Sugeng menyebutkan, jika digabungkan dengan produksi minyak inti sawit (PKO), total produksi sawit Indonesia per Agustus 2025 mencapai 39,03 juta ton, juga tumbuh 13 persen secara tahunan.

    “Mudah-mudahan tahun ini kita masih bisa tumbuh dibandingkan tahun lalu. Perkiraan kami bisa naik sekitar 10 persen, menjadi 56 atau 57 juta ton,” ujar Hadi dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Sebagai perbandingan, total produksi CPO dan PKO sepanjang 2024 tercatat sebesar 52,76 juta ton, terdiri dari 48,16 juta ton CPO dan 4,59 juta ton PKO.

    Gapki juga mencatat konsumsi domestik sawit naik 5 persen menjadi 16,4 juta ton hingga Agustus 2025. Lonjakan ini terutama didorong oleh sektor biodiesel yang tumbuh 12 persen dan menyerap 8,3 juta ton CPO.

    Sementara itu, konsumsi untuk pangan mencapai 6,57 juta ton dan oleokimia sebesar 1,48 juta ton.

    Gapki melaporkan volume ekspor minyak sawit Indonesia hingga Agustus 2025 tercatat sebesar 22,69 juta ton, naik 15 persen dari 19,68 juta ton pada periode yang sama tahun lalu.

    Menurut Hadi, peningkatan ekspor ini didorong oleh membaiknya produksi tahun ini dan penyesuaian pasar terhadap harga CPO yang sempat tinggi di tahun sebelumnya.

    “Tahun lalu harga CPO cukup tinggi, sehingga di beberapa wilayah terjadi pergeseran ke minyak nabati lain. Tahun ini produksi kita lebih baik,” jelasnya.

    Kenaikan ekspor tercatat di sejumlah negara tujuan utama seperti Malaysia, China, Afrika, Uni Eropa, Rusia, dan Amerika Serikat.

    Dari sisi nilai, ekspor sawit Indonesia melonjak 43 persen menjadi 24,785 miliar dolar AS atau sekitar Rp406,038 triliun. Gapki menyebut kenaikan ini dipicu oleh harga rata-rata CPO Januari–Agustus 2025 yang mencapai 1.204 dolar AS/ton Cif Rotterdam, lebih tinggi dibandingkan rata-rata tahun lalu sebesar 1.009 dolar AS/ton.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengamat Sebut Kekosongan Frekuensi Biang Kerok 5G RI Tertinggal dari Malaysia

    Pengamat Sebut Kekosongan Frekuensi Biang Kerok 5G RI Tertinggal dari Malaysia

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menilai pengembangan jaringan 5G di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dari sisi ketersediaan spektrum frekuensi. 

    Saat ini jaringan 5G di Indonesia masih 10%, sementara itu negara tetangga, Malaysia, disebut telah mencapai 80%.

    Heru mengatakan alokasi frekuensi yang digunakan saat ini masih memanfaatkan spektrum lama sehingga kinerja layanan 5G belum dapat berjalan secara maksimal.

    “Memang 5G itu kan butuh frekuensi yang cukup besar ya, ada yang mengatakan 50 MHz, ada bahkan 100 untuk optimal, tapi memang kebutuhan frekuensinya lebih besar dibanding 4G,” kata Heru kepada Bisnis, Selasa (28/10/2025).

    Heru menuturkan, kondisi tersebut membuat layanan 5G yang ada saat ini belum menunjukkan kecepatan optimal sebagaimana mestinya. 

    Heru menambahkan , sejumlah pita frekuensi yang seharusnya dapat digunakan untuk layanan 5G belum sepenuhnya tersedia.

    “Kalau kita melihat 3G, 4G pada saat itu, itu butuh dua tahun udah bisa langsung lari gitu ya. Nah 5G ini rumahnya aja belum ada, sehingga persoalan untuk memberikan rumah 5G ini menjadi persoalan yang perlu segera diselesaikan,” ujarnya.

    Dia menyebutkan, pemerintah kini mulai menyiapkan pelelangan spektrum baru seperti di frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz. 

    Selain persoalan spektrum, tingginya regulatory cost atau biaya regulasi juga menjadi beban bagi operator seluler. 

    Heru mengatakan , operator seluler keberatan dengan biaya regulasi yang dinilai cukup tinggi. Karena itu, jika nantinya frekuensi 5G dilelang, para operator berharap harga acuan yang ditetapkan pemerintah tidak terlalu mahal agar beban biaya tersebut tidak semakin besar.

    Menurut dia, pelepasan spektrum 5G ke operator dengan harga terjangkau harus dibarengi dengan pemantauan pembangunan infrastruktur dan penetapan target yang jelas oleh pemerintah. 

    Heru juga menekankan pentingnya pengembangan use case atau penerapan konkret teknologi 5G agar manfaatnya dapat dirasakan luas oleh masyarakat dan industri. 

    “Karena persoalan 5G di banyak negara itu kan use case. Kalaupun misalnya di Indonesia use case yang mungkin hanya data, untuk kuota, untuk kecepatan segala macam, untuk menonton video apa gitu, tapi kan memang kita berharap ada use case yang lebih juga bermanfaat bagi masyarakat, bagi industri misalnya,” tuturnya.

    Hingga 2024, luas permukiman yang tercakup sinyal 5G baru mencapai 4,44%, menurut data Direktorat Pengendalian Komunikasi Digital (Dit. Pengendalian Komdigi, 2025). Dari total 13 lokasi yang menjadi target dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenkomdigi 2020–2024, sebanyak 12 di antaranya sudah terlayani jaringan 5G.

    Lokasi tersebut meliputi lima ibu kota provinsi di Pulau Jawa (Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Serang), Ibu Kota Nusantara (IKN), Kawasan Industri Jababeka, serta enam destinasi super prioritas (DPSP) yakni Borobudur, Danau Toba, Mandalika, dan Labuan Bajo. Adapun wilayah yang masih terkendala adalah DPSP Likupang, yang menghadapi hambatan akibat pengelolaan kawasan yang belum optimal.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan jangkauan koneksi 5G di Indonesia dapat mencapai 32% pada 2030.

    “Pemerintahan mencanangkan 32% setidaknya jaringan 5G itu bisa tersambung hingga tahun 2030,” kata Nezar, Senin (28/10/2025).

    Nezar menjelaskan, saat ini ketersediaan koneksi internet 5G di Indonesia masih sangat rendah. Per Oktober 2025, jumlahnya baru mencapai 10% dari total populasi, jauh tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai 80%. Karena itu, pemerintah terus mendorong kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pengembangan ekosistem 5G di tanah air.

  • Kebutuhan Internet Tercukupi oleh 4G

    Kebutuhan Internet Tercukupi oleh 4G

    Bisnis.com, JAKARTA— Penggelaran layanan 5G di Indonesia belum menunjukkan perkembangan signifikan. Salah satu penyebabnya diduga karena masyarakat belum terlalu membutuhkan jaringan teknologi kelima.

    Angka ini tertinggal jauh dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai 80%. 

    Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, menilai lambatnya adopsi 5G di Indonesia dipengaruhi permintaan di pelanggan yang belum signifikan. Masyarakat merasa jaringan 4G sudah cukup untuk mendukung berbagai aktivitas digital.

    “Kebutuhan pelanggan [subscribers] ternyata sebagian besar telah terpenuhi dengan layanan 4G,” kata Agung saat dihubungi Bisnis pada Selasa (28/10/2025). 

    Selain itu, Agung menilai penetrasi perangkat yang mendukung teknologi 5G juga masih rendah. 

    Dia menilai pemerintah dapat berperan mendorong percepatan adopsi 5G, misalnya melalui insentif fiskal, keringanan biaya spektrum bagi operator, atau program sosialisasi publik untuk memperkenalkan manfaat nyata 5G di berbagai sektor seperti industri, kesehatan, dan pendidikan.

    “Pemerintah bisa jadi perlu membuat program insentif dan sosialisasi agar adopsi layanan 5G dapat “dipercepat,” katanya. 

    Merujuk pada laporan keuangan Indosat, pada semester I/2025 perusahaan melanjutkan penguatan dan integrasi jaringan termasuk ekspansi 5G sebagai bagian dari strategi pasca-merger, melalui pembelian besar perangkat keras dan perangkat lunak dari pemasok global seperti Huawei, Nokia, dan Ericsson.

    Sementara Telkom, berdasarkan laporan keuangan Telkom semester I/2025, melakukan penambahan BTS (Base Transceiver Station) 5G oleh Telkomsel yang tercatat sebanyak 2.537 unit dari total 280.434 BTS. 

    Jumlah BTS 5G ini masih relatif kecil jika dibandingkan dengan BTS 4G yang mencapai 229.214 unit, menegaskan bahwa ekspansi 5G Telkomsel masih dalam tahap awal dan selektif.

    Capex (capital expenditure) Telkom pada semester I/2025 tercatat sebesar Rp9,5 triliun atau 13% dari total revenue, dengan lebih dari 50% dialokasikan untuk ekspansi digital connectivity—termasuk jaringan fiber optik, tower, satelit, dan kabel bawah laut yang mendukung penggelaran 5G. 

    Di sisi lain, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menilai lambatnya adopsi jaringan 5G di Indonesia salah satunya disebabkan oleh spektrum yang belum tersedia sepenuhnya. Direktur Eksekutif ATSI Marwan O Baasir mengatakan, operator saat ini masih memanfaatkan spektrum eksisting untuk menggelar layanan 5G. 

    “Anggota ATSI itu kan saat ini memanfaatkan spektrum yang ada, spektrum 1800, 2100. Sedangkan spektrum-spektrum itu kan menggunakan spektrum yang ada, bukan spektrum real 5G,” kata Marwan ditemui ditemui disela acara Indonesia Technology & Innovation (INTI) 2025 yang digelar di Jakarta pada Selasa (28/10/2025).

  • Promotor sebut minim venue jadi tantangan gelar konser musik

    Promotor sebut minim venue jadi tantangan gelar konser musik

    Jakarta (ANTARA) – Promotor Antara Suara menyebut keterbatasan venue di Indonesia menjadi tantangan untuk menggelar sebuah konser musik yang berkualitas di Indonesia.

    “Di Indonesia itu belum ada tempat yang memang diperuntukkan untuk konser musik, tapi lebih ke tempat olahraga dijadikan venue konser,” kata CEO Antara Suara Andri Verraning Ayu dalam media gathering di Jakarta, Selasa.

    Ayu menilai adanya sejumlah venue yang sering digunakan untuk konser seperti Stadion Gelora Bung Karno maupun Velodrome tidak memiliki fasilitas yang siap untuk melangsungkan konser musik.

    Banyak fasilitas harus dicari atau disewa oleh promotor karena tidak tersedia di lokasi. Walaupun demikian, promotor sering dibantu oleh pemerintah melalui kementerian terkait untuk mengurus keperluan yang berkaitan dengan aset negara.

    Apalagi jika menggelar konser di Indonesia bagian timur. Ayu bercerita pernah menggelar acara yang mengharuskannya menyewa alat dari luar daerah karena logistik yang diperlukan tidak tersedia di wilayah itu.

    Contoh lain yang ia sebutkan yakni pada pergelaran konser Sheila on 7 bertajuk “Tunggu Aku Di” yang digelar di Samarinda beberapa waktu lalu. Ayu mengaku promotor menggunakan venue yang sudah belasan tahun tidak terpakai dan harus memikirkan pembenahan saluran air, listrik sampai dengan mengurusi ilalang yang tumbuh di sekitar venue.

    “Itu stadion yang terakhir dipakai untuk PON, sudah belasan tahun. Kita ke sana benar-benar mulai dari nol,” ujarnya.

    Menurutnya, hal ini perlu menjadi bahan evaluasi bagi industri musik dan ekonomi kreatif agar para musisi bisa jauh lebih berkualitas dan nyaman tampil baik dalam konser berbentuk festival maupun konser tunggal.

    Ia pun membandingkan dengan Malaysia yang kini sudah memiliki Zepp Kuala Lumpur. Dengan kapasitas penonton 2.500, penyewaan venue itu sudah termasuk dengan berbagai elemen konser seperti sound system, LED sampai dengan pencahayaan yang kualitasnya dinilai sudah sangat bagus.

    Hal ini pula yang membuat biaya konser jauh lebih murah dibandingkan dengan harga penyelenggaraannya di dalam negeri. Tantangan ini juga berpengaruh pada ulasan penonton yang datang atau pihak-pihak yang ingin menyewa tempat untuk menggelar acara.

    “Bahkan mereka sudah tahu secara flow pintu masuk, tenant, fasilitas, itu tidak perlu kita pikirkan. Sedangkan di sini, kita (promotor) harus memikirkan lagi nanti tenant ditaruh dimana, fasilitas umumnya bagaimana, itu yang membuatnya jadi mahal,” kata Ayu.

    “Harusnya juga dibantu sama pemerintah juga karena kalau venue kan kita sebagai promotor bikin venue sendiri juga susah,” tambahnya.

    Lebih lanjut Ayu menyampaikan, sekalipun Indonesia memiliki venue yang hampir memadai seperti Corner Stone di Bandung, Jawa Barat, venue itu kebanyakan digunakan untuk kegiatan keagamaan sekitar. Bila menyewa venue dan unloading barang pada hari libur pun, mereka harus terburu-buru agar tidak mengganggu berjalannya ibadah.

    Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
    Editor: Indriani
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PM Jepang Dikritik Habis Usai Kunjungi Makam Tentara Jepang di Malaysia

    PM Jepang Dikritik Habis Usai Kunjungi Makam Tentara Jepang di Malaysia

    Kuala Lumpur –

    Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi mengunjungi pemakaman tentara Jepang saat berkunjung ke Kuala Lumpur, Malaysia, pada akhir pekan. Kunjungan Takaichi itu menuai kritikan keras, terutama dari publik Malaysia yang menyebutnya sangat menyinggung.

    PM baru Jepang itu berada di Kuala Lumpur untuk menghadiri KTT ASEAN dan pertemuan terkait lainnya pada akhir pekan.

    Takaichi yang mencetak sejarah sebagai PM wanita pertama di Jepang, seperti dilansir The Star, Selasa (28/10/2025), menyempatkan diri mengunjungi pemakaman di Kuala Lumpur tersebut, untuk memberikan penghormatan kepada tentara-tentara Jepang yang gugur selama Perang Dunia II silam.

    “Hari ini saya mengunjungi pemakaman Jepang di Kuala Lumpur dan meletakkan bunga di monumen peringatan. Saya merasa sangat terharu karena dapat memberikan penghormatan kepada para tentara yang gugur di Malaysia,” tulis Takaichi dalam postingan media sosial X pada Minggu (26/10).

    Tidak hanya mengunjungi pemakaman tentara Jepang, Takaichi juga datang mengunjungi Tugu Negara Malaysia, monumen nasional yang dibangun untuk menghormati sebanyak 11.000 prajurit yang gugur dalam Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan masa Darurat Malaya tahun 1948-1960 silam.

    “Setelah ini, saya juga mengunjungi Monumen Nasional (Tugu Negara) untuk menghormati para tentara dan warga sipil yang gugur dalam dua Perang Dunia dan perjuangan kemerdekaan Malaysia, sambil merenungkan sejarah bangsa,” sebutnya.

    Namun, para pengguna media sosial segera mempertanyakan tindakan Takaichi, dengan beberapa netizen menyebutnya ironis, karena banyak tentara dan warga sipil yang tewas saat melawan invasi Jepang ke Malaya tahun 1941 silam.

    Salah satu pengguna media sosial dengan nama profil ‘Lucas The Black Walla’ menyebut bahwa memberikan penghormatan kepada tentara Jepang tanpa mengakui kekejaman yang mereka lakukan di Malaya “sangatlah menyinggung”.

    Pengguna media sosial lainnya, dengan nama profil ‘Malaysian IGOT7’ menulis komentar bernada mengkritik. “Pernahkah Anda sebagai sebuah negara meminta maaf secara terbuka atas invasi dan pendudukan atas Malaya, sementara menimbulkan penderitaan dan trauma kepada rakyat yang masih ditanggung sebagian orang hingga hari ini(?)”

    Netizen dengan nama akun ‘Malaya Singapore’ menuliskan komentar yang menyebut kunjungan itu bukanlah hal yang baik bagi PM Jepang yang baru terpilih.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Karena Tak Ada Persaingan Jangan Semena-mena

    Karena Tak Ada Persaingan Jangan Semena-mena

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta para penyedia layanan internet (ISP) menghadirkan akses internet yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat, terutama di wilayah yang masih memiliki tarif tinggi.

    Meutya mengakui meski tidak mudah, kehadiran internet yang terjangkau bagi masyarakat harus diupayakan.

    “Kami meminta ISP berupaya maksimal untuk menghadirkan layanan internet yang murah untuk masyarakat,” ujar Meutya dikutip, Selasa (28/10/2025).

    Meutya menyoroti masih adanya ISP yang mematok harga tinggi di beberapa daerah karena kurangnya kompetitor. Dia berharap agar operator memperhatikan harga yang diberikan kepada pelanggan.

    “Jangan sampai karena tidak ada pesaing di sana, lalu tarif dibuat semena-mena,” ujarnya.

    Menurut Meutya, pemerintah memahami bahwa pembangunan infrastruktur konektivitas membutuhkan investasi besar, namun hal itu bisa diatasi melalui langkah kolaboratif, termasuk dengan skema berbagi infrastruktur dengan operator lain sehingga ongkos gelar dapat ditekan menjadi lebih terjangkau.

    “Biaya mahal itu relatif,” kata Meutya.

    Menkomdigi juga menekankan pentingnya transparansi tarif dan kualitas layanan kepada pelanggan. Selain soal harga, Meutya menegaskan perlindungan hak pelanggan harus menjadi perhatian utama.

    Dia berharap ISP dapat menjadi mitra pemerintah dalam membangun ekosistem digital yang inklusif dan berkeadilan, di mana masyarakat dari berbagai lapisan tetap bisa menikmati layanan internet dengan harga wajar dan mutu terjamin.

    “Jangan sampai ketika jaringan down, pelanggan tetap dikenakan biaya penuh. Itu tidak adil,” tegasnya.

    Sebelumnya, harga langganan internet tetap atau fixed broadband di Indonesia mencapai US$0,41 megabit per detik (Mbps), paling mahal dibandingkan dengan biaya internet di negara Asia Tenggara lainnya.

    Dilansir dari laman Visual Capitalist mengacu data We Are Social, harga yang dibayarkan orang untuk mengakses internet bervariasi di seluruh dunia. 

    Di Filipina, biaya rata-rata yang dihabiskan untuk berlangganan internet rumah mencapai US$0,14. Sementara itu Malaysia dan Vietnam masing-masing sekitar US$0,09 dan US$0,04. Singapura terendah di Asia Tenggara dengan tarif US$0,03 per Mbps. 

    Data dari We Are Social membandingkan biaya langganan internet dari lebih dari 60 negara pada 2025. Data tersebut membandingkan biaya internet fixed broadband per Mbps.

  • Frekuensi 1,8 GHz dan 2,1 GHz bukan Spektrum Real 5G, ATSI: Operator Butuh 700 MHz

    Frekuensi 1,8 GHz dan 2,1 GHz bukan Spektrum Real 5G, ATSI: Operator Butuh 700 MHz

    Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menilai lambatnya adopsi jaringan 5G di Indonesia salah satunya disebabkan oleh spektrum frekuensi yang belum tersedia sepenuhnya. 

    Direktur Eksekutif ATSI Marwan O Baasir mengatakan, operator saat ini masih memanfaatkan spektrum eksisting untuk menggelar layanan 5G. 

    “Anggota ATSI itu kan saat ini memanfaatkan spektrum yang ada, spektrum 1,8 GHz dan 2,1 GHz. Sedangkan spektrum-spektrum itu kan menggunakan spektrum yang ada, bukan spektrum real 5G,” kata Marwan ditemui ditemui disela acara Indonesia Technology & Innovation (INTI) 2025 yang digelar di Jakarta pada Selasa (28/10/2025).

    Sekadar informasi, Telkomsel dan Indosat menggunakan pita frekuensi 1,8 GHz dan 2,1 GHz untuk menggelar layanan 5G nonstand-alone (NSA). Artinya, teknologi 5G dijalankan bersamaan dengan teknologi 4G di pita yang terbatas. 

    Menurut Marwan, spektrum yang ideal untuk 5G seharusnya berada di pita 2600 MHz dan 3500 MHz. Frekuensi di pita tersebut masih lebar. 

    Dia menambahkan, beberapa negara juga memanfaatkan pita 700 MHz untuk layanan 5G, yang berarti ekosistemnya sudah matang sehingga ongkos gelar dan adopsi di pasar dapat berjalan cepat. 

    Dia berharap pemerintah dapat segera melelang spektrum baru agar operator dapat melakukan pengembangan layanan secara optimal. Marwan memperkirakan pengembangan 5G di Indonesia baru akan berjalan signifikan setelah spektrum 700 MHz dan 2,6 GHz tersedia.

    “Insya Allah tercapai [2030] karena kalau kita lihat kan, sekarang yang ada 1800, 2100, 2300, baru ada 3,5. Itu memanfaatkan yang ada aja, mudah-mudahan dengan spektrum real 5G yang datang nih, yang akan dilelang [700 MHz, dan 2,6 Ghz], mudah-mudahan di situ development 5G,” kata Marwan.

    Marwan juga menyampaikan harapan agar proses lelang nantinya mempertimbangkan kemampuan industri dalam menanggung biaya frekuensi yang tergolong tinggi. 

    Menurutnya, industri telekomunikasi belum tersentuh secara signifikan oleh program insentif pemerintah, sementara beban biaya yang ditanggung operator cukup besar.

    “Bayangkan 12,4% dari gross revenue itu adalah cost regular recharges. Itu baru spektrum frekuensi saja, belum yang lain-lain. Jadi wajar,” tuturnya.

    Marwan berharap, program insentif yang disiapkan pemerintah dapat membuat biaya spektrum menjadi lebih terjangkau.

    “Karena kan spektrum-spektrum yang existing sekarang luar biasa harganya, karena tiap tahun mereka naik terus dan sebagainya kan,” katanya.

    Dia  menambahkan, ada beberapa bentuk insentif yang diharapkan pelaku industri, antara lain skema pembayaran bertahap serta penurunan harga dasar per megahertz. 

    “Kemudian juga dikalkulasi antara total existing cost dengan future cost, sehingga kita bisa menurunkan in total secara keseluruhan daya perspektumnya itu turun, kira-kira gitu,” kata Marwan.

    Hingga 2024, luas permukiman yang tercakup sinyal 5G baru mencapai 4,44%, menurut data Direktorat Pengendalian Komunikasi Digital (Dit. Pengendalian Komdigi, 2025). Dari total 13 lokasi yang menjadi target dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenkomdigi 2020–2024, sebanyak 12 di antaranya sudah terlayani jaringan 5G.

    Lokasi tersebut meliputi lima ibu kota provinsi di Pulau Jawa (Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Serang), Ibu Kota Nusantara (IKN), Kawasan Industri Jababeka, serta enam destinasi super prioritas (DPSP) yakni Borobudur, Danau Toba, Mandalika, dan Labuan Bajo. Adapun wilayah yang masih terkendala adalah DPSP Likupang, yang menghadapi hambatan akibat pengelolaan kawasan yang belum optimal.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan jangkauan koneksi 5G di Indonesia dapat mencapai 32% pada 2030.

    “Pemerintahan mencanangkan 32% setidaknya jaringan 5G itu bisa tersambung hingga tahun 2030,” kata Nezar, Senin (28/10/2025).

    Nezar menjelaskan, saat ini ketersediaan koneksi internet 5G di Indonesia masih sangat rendah. Per Oktober 2025, jumlahnya baru mencapai 10% dari total populasi, jauh tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai 80%. Karena itu, pemerintah terus mendorong kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pengembangan ekosistem 5G di tanah air.

  • Legislator Usul Skema Komisi Ojol Pakai Sistem Berlangganan

    Legislator Usul Skema Komisi Ojol Pakai Sistem Berlangganan

    Jakarta –

    Wakil Sekretaris Jenderal PDIP sekaligus anggota Komisi V DPR Adian Napitupulu mengusulkan solusi permasalahan bagi hasil antara pengemudi ojek online dengan perusahaan aplikator. Alih-alih menerapkan sistem komisi, Adian menyebut biaya berlangganan dapat diterapkan bagi pengemudi ojol.

    “Begini, maksimal per hari ini, kita minta komisi aplikator tidak lebih dari 10%. All in. Tapi, perkembangan teknologi, perkembangan pola ekonomi usaha di beberapa negara lain, sistemnya justru sudah lebih maju. Tidak lagi menggunakan komisi, tetapi biaya tetap, biaya berlangganan,” ujar Adian dalam keterangan tertulis, Selasa (28/10/2025).

    Biaya berlangganan artinya pengemudi ojol membayar biaya tetap untuk mendapatkan order. “Jadi, si driver misalnya membayar pada aplikasi 200 ribu rupiah tiap bulan, dan aplikator wajib untuk mendistribusikan order pada mereka,” jelasnya. Pada prakteknya sistem berlangganan sudah dilaksanakan di India dan Malaysia.

    Sebelumnya Adian Napitupulu menggelar diskusi bersama berbagai asosiasi ojek online, komunitas pengemudi online dan perusahaan aplikator di Ruang Rapat Fraksi PDIP, Jakarta. Diskusi menjadi bagian dalam penyusunan regulasi di sektor transportasi daring.

    Adapun Presiden Prabowo Subianto bakal membuat aturan khusus terkait pengemudi transportasi online, termasuk ojol. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo
    Hadi mengatakan draf aturan tersebut sudah berada di mejanya dan akan segera dikaji lebih lanjut.

    Menurutnya, pemerintah akan melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan semua pihak yang terlibat, mulai dari pengemudi hingga perusahaan aplikator.

    “Kan dari draf itu, kemudian kami pelajari. Masih ada yang perlu dikomunikasikan dengan semua pihak. Kami cari jalan keluar terbaik,” ujar Prasetyo saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025).

    Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman mengusulkan agar pengemudi ojek online (ojol) dimasukkan ke dalam kategori unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Ia menilai ekosistem digital seperti pengemudi ojol, pedagang e-commerce, hingga aplikasi pemesanan makanan perlu diatur dalam satu payung hukum yang memberikan perlindungan sebagai pelaku usaha digital.

    “Kita sekarang melihat perlunya aturan yang bisa menjaga atau melindungi para pelaku usaha yang bergerak di sektor pasar digital. Dan ini luar biasa banyak.
    Salah satunya dari ojol. Di ekosistem pasar digital itu kan ada transporter, aplikator, dan juga UMKM atau merchant-nya,” ujar Maman di kantornya beberapa waktu lalu.

    (rea/rrd)

  • Penetrasi 5G Lambat karena Infrastruktur Tak Merata hingga Investasi Jumbo

    Penetrasi 5G Lambat karena Infrastruktur Tak Merata hingga Investasi Jumbo

    Bisnis.com, JAKARTA— Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Muhammad Arif, menilai lambatnya adopsi jaringan 5G di Indonesia disebabkan oleh kendala infrastruktur dan kebutuhan investasi yang besar.

    Sekadar informasi, GSMA The Mobile Economy Asia Pacific 2024 memperkirakan estimasi investasi yang dibutuhkan untuk membangun jaringan 5G di Indonesia hingga tahun 2030 mencapai sekitar US$18 miliar. 

    Sementara itu, riset Institut Teknologi Bandung (ITB) memproyeksikan kebutuhan investasi bisnis jaringan 5G di Indonesia sepanjang 2021–2030 berkisar antara Rp473 triliun hingga Rp591 triliun, tergantung pada tingkat penetrasi dan agresivitas adopsi. Investasi ini mencakup biaya lisensi frekuensi, pembangunan base transceiver station (BTS), backhaul fiber optik, dan perangkat pendukung lain.

    Tingginya investasi yang digelontorkan swasta, tanpa dukungan insentif pemerintah, membuat biaya penggelaran jaringan 5G makin mahal. Di tengah investasi jumbo, penetrasi 5G di Indonesia masih di bawah 10%.

    “Pertama kendala infrastruktur, Indonesia kan tetap aja belum semuanya merata terus terang. Terutama di wilayah-wilayah timur atau yang di pedalaman,” kata Arif ditemui disela acara Indonesia Technology & Innovation (INTI) 2025 yang digelar di Jakarta pada Selasa (28/10/2025).

    Arif menambahkan, tantangan lain yang dihadapi para pelaku industri adalah besarnya kebutuhan investasi untuk membangun jaringan 5G. 

    Dia menjelaskan kebutuhan investasi yang semakin besar serta adanya adaptasi teknologi menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Karena itu, menurutnya, wajar jika operator seluler juga berencana mengajukan insentif berupa pengurangan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi.

    Menurut dia, pemberian insentif diharapkan dapat mendorong pertumbuhan teknologi 5G di Indonesia. 

    “Karena diharapkan itu ke depan insentif itu dapat mendorong pertumbuhan dari teknologi 5G yang bakal tumbuh ke depannya di Indonesia,” tambahnya.

    Arif menambahkan target jangkauan 5G sebesar 32% yang ditetapkan pemerintah pada 2030 masih memungkinkan untuk dicapai. Namun, menurutnya, upaya tersebut tidak bisa dilakukan hanya oleh pihak operator, melainkan memerlukan dukungan dari pemerintah, baik berupa insentif maupun kemudahan dalam regulasi.

    Dia menekankan pentingnya kolaborasi antara operator dan pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut. 

    Selain itu, Arif berharap pembukaan frekuensi baru 700 MHz dan 2,6 GHz yang direncanakan pada akhir tahun dapat membantu memperluas jangkauan serta meningkatkan kualitas jaringan.

    “Dengan adanya kedua frekuensi akan dibuka ini diharapkan juga tadi meningkatkan penetrasi 5G ke depannya,” ujarnya.

    Hingga 2024, luas permukiman yang tercakup sinyal 5G baru mencapai 4,44%, menurut data Direktorat Pengendalian Komunikasi Digital (Dit. Pengendalian Komdigi, 2025). 

    Sampai Desember 2024, terdapat 12 dari 13 lokasi yang menjadi target dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenkomdigi 2020–2024 telah terlayani jaringan 5G. 

    Lokasi tersebut meliputi lima ibu kota provinsi di Pulau Jawa (Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Serang), Ibu Kota Nusantara (IKN), Kawasan Industri Jababeka, serta enam destinasi super prioritas (DPSP) yakni Borobudur, Danau Toba, Mandalika, dan Labuan Bajo. 

    Adapun wilayah yang masih terkendala dalam pengembangan jaringan 5G adalah DPSP Likupang, yang menghadapi hambatan akibat pengelolaan kawasan yang belum optimal.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyampaikan pemerintah menargetkan jangkauan koneksi 5G di Indonesia mencapai 32% pada 2030.

    “Pemerintahan mencanangkan 32% setidaknya jaringan 5G di itu bisa tersambung hingga tahun 2030,” kata Nezar, Senin (28/10/2025).

    Dia menjelaskan, saat ini ketersediaan koneksi internet 5G di Indonesia masih sangat rendah. Per Oktober 2025, jumlahnya baru mencapai 10% dari total populasi, atau tertinggal jauh dari negara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai 80%. Komdigi mendorong kerja sama seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan teknologi internet yang lebih baik ke depan.

  • Ketika Asia Tenggara Jadi Panggung Ambisi Trump, Apa Motifnya?

    Ketika Asia Tenggara Jadi Panggung Ambisi Trump, Apa Motifnya?

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba di Jepang pada Senin (27/10), menjadi pemberhentian kedua dari tur lima harinya di Asia. Ini merupakan perjalanan luar negeri terpanjang Trump sejak menjabat pada Januari lalu.

    Perhentian pertamanya adalah KTT ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam forum itu, Trump menjadi saksi penandatanganan perjanjian damai antara Thailand dan Kamboja, yang disebut Kuala Lumpur Peace Accords.

    Kesepakatan tersebut dibangun dari gencatan senjata yang tercapai setelah Trump turun tangan pada Juli, ketika sengketa perbatasan yang telah berlangsung puluhan tahun antara kedua negara kembali memanas dan menimbulkan bentrokan selama lima hari.

    Setelah kesepakatan itu diteken, Trump memuji keberanian Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, serta menyebut bahwa gencatan senjata yang ia bantu mediasi telah menyelamatkan “jutaan nyawa.”

    “Hari ini adalah momen bersejarah bagi seluruh rakyat Asia Tenggara, ketika kita menandatangani perjanjian bersejarah untuk mengakhiri konflik militer antara Kamboja dan Thailand,” ujar Trump.

    Kedua negara menyatakan komitmen mereka terhadap perdamaian dan keamanan, serta sepakat melaksanakan upaya pembersihan ranjau di sepanjang perbatasan, menarik senjata berat, dan membuka akses bagi tim pemantau gencatan senjata yang dikoordinasikan ASEAN.

    Thailand juga sepakat untuk membebaskan 18 tentara Kamboja yang telah ditahan sejak Juli.

    Trump meninggalkan Malaysia pada Senin (27/10) siang menuju Jepang. Perdana Menteri Jepang yang baru, Sanae Takaichi, yang baru seminggu menjabat berharap dapat membangun hubungan pribadi yang baik dengan Trump untuk meredakan ketegangan dagang.

    Dalam penerbangan menuju Tokyo dengan pesawat Air Force One, Trump mengatakan bahwa pertemuannya di Jepang akan menyoroti “persahabatan besar antara Amerika Serikat dan Jepang.”

    Antara diplomasi dan ambisi pribadi

    Namun, langkah Trump menuai banyak kritik. Phil Robertson, Direktur Asia Human Rights and Labor Advocates, menilai aksi Trump sarat motif pribadi.

    “Trump jelas berambisi mengejar Hadiah Nobel Perdamaian. Peranannya dalam kesepakatan Thailand dan Kamboja lebih menunjukkan obsesi akan pencitraan diri ketimbang komitmen jangka panjang terhadap perdamaian,” kata Robertson kepada DW.

    Ia menambahkan bahwa ancaman Trump untuk menaikkan tarif ekspor kedua negara hingga 49 persen membuat mereka tidak punya pilihan selain menandatangani kesepakatan damai. “Kedua negara sangat bergantung pada pasar Amerika Serikat,” ujarnya.

    Tekanan dagang jadi alat pengaruh

    Menurut analis politik asal Singapura, Ian Chong, pengaruh Trump di Asia Tenggara tidak bisa dilepaskan dari tekanan ekonomi.

    “Tarif dan perdagangan adalah senjata utama Amerika Serikat dalam memaksa kesepakatan,” katanya. “Negara-negara Asia Tenggara merupakan simpul penting dalam rantai pasok global, termasuk untuk bahan mentah seperti nikel yang dikirim ke Cina dan akhirnya dijual ke pasar Amerika Serikat.”

    Chong menilai kebijakan proteksionis Trump menambah tekanan bagi ekonomi kawasan yang selama ini bergantung pada ekspor. “Ketika Amerika Serikat memberlakukan pembatasan, negara-negara ini harus mencari pasar alternatif, dan itu tidak mudah,” ujarnya.

    Berdasarkan data Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat, total perdagangan antara Amerika Serikat dan negara-negara ASEAN mencapai sekitar $475 miliar dolar (setara Rp7.888 triliun) pada 2024, menjadikannya hubungan ekonomi yang vital bagi kedua pihak.

    Trump dan upaya membangun loyalitas kawasan

    Kunjungan Donald Trump ke Malaysia juga menjadi kesempatan bagi Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk bertemu langsung dengan presiden Amerika Serikat tersebut, menyusul pengumuman kerja sama dagang timbal balik antara Kuala Lumpur dan Washington.

    Menurut analis politik asal Singapura, Ian Chong, para pemimpin di Asia Tenggara berusaha menjaga hubungan baik dengan Trump agar tetap mendapat akses pasar Amerika tanpa harus tunduk pada tekanan ekonomi Cina. “Secara historis, Amerika Serikat membantu menjaga stabilitas dan kebebasan jalur laut dan udara yang penting bagi perdagangan,” ujarnya kepada DW.

    Chong menilai, jika Amerika Serikat mengurangi komitmennya di kawasan, kekosongan itu bisa dimanfaatkan Beijing untuk memaksakan kepentingannya. Karena itu, banyak pemimpin Asia Tenggara memilih tetap menjalin komunikasi langsung dengan Trump agar tidak kehilangan posisi strategis di mata Washington.

    Namun, tidak semua pihak melihat pendekatan Trump sebagai strategi yang mendalam. Thitinan Pongsudhirak, profesor politik dari Universitas Chulalongkorn di Bangkok, menilai Trump lebih fokus pada “kemenangan cepat” dan kesepakatan besar dengan Cina.

    “Bagi Trump, KTT ASEAN hanyalah acara sampingan. Sementara negara-negara Asia Tenggara ingin hasil jangka panjang yang saling menguntungkan,” katanya.

    Thitinan menambahkan bahwa perhatian utama Trump justru tertuju pada Jepang, Korea Selatan, dan terutama pertemuannya dengan Presiden Cina Xi Jinping.

    “Berbeda dengan masa jabatan pertamanya, kini Cina siap membalas setiap langkah Amerika. Ini sudah masuk tahap permainan kekuatan ekonomi global,” ujarnya.

    Trump sendiri mengatakan optimistis akan mencapai kesepakatan dengan Xi, bahkan membuka kemungkinan memperpanjang perjalanannya untuk bertemu pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. “Saya sangat menghormati Presiden Xi, dan saya yakin kami akan mencapai kesepakatan,” kata Trump di pesawat Air Force One.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ausirio Sangga Ndolu

    Editor: Prihardani Tuah Purba


    (ita/ita)