Xcloud.id

Negara: Malaysia

  • Kebocoran uang negara terjadi di semua lapisan

    Kebocoran uang negara terjadi di semua lapisan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kepala Bappenas: Kebocoran uang negara terjadi di semua lapisan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 13 Desember 2024 – 15:05 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menyatakan, kebocoran keuangan negara terjadi di dalam semua lapisan dan bidang.

    “Kebocoran itu bisa dari berbagai sisi. Kebocoran dari penerimaan, kebocoran dari pengeluaran, dan kebocoran dari inefisiensi, dan ini terjadi dalam semua lapisan dan juga terjadi di semua bidang,” ujarnya dalam acara Peluncuran Whistle Blowing System (WBS) 2.0 di Jakarta, Jumat (13/12).

    Pertama, kebocoran uang disebabkan penerimaan negara belum optimal mengingat tax ratio Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih sekitar 10 persen, jauh di bawah negara seperti Malaysia dan Thailand yang sudah di atas 15 persen.

    Selanjutnya ialah kebocoran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di atas 30 persen yang telah berlangsung sejak 30 tahun lamanya. Sumber utama dari kebocoran APBN adalah korupsi yang melibatkan pengusaha, birokrasi, legislatif, hingga penegak hukum.

    “Berdasarkan data Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi atau Perception Corruption Index Indonesia tahun 2023 skornya masih 34 dari 100 dan ini berada di peringkat 115 dari 180 negara. Jadi indikator korupsi, indeks persepsi korupsi sejalan, sejalan dengan prestasi kita di banyak segi,” kata Rachmat.

    Kemudian, potensi kerugian negara turut berasal dari penambangan ilegal yang diperkirakan mencapai Rp105 triliun per tahun.

    Judi online juga disebut memberikan kerugian ekonomi hingga Rp900 triliun pada tahun 2024.

    “Kebocoran masih ditambah lagi kebocoran-kebocoran lain karena belanja-belanja yang tidak pas. Mulai dari belanja negara sampai belanja rumah tangga, belanja rumah tangga sampai belanja individu, dan belanja individu itu terjadi pada hal-hal yang seharusnya sudah dilarang, ada belanja narkoba. Jadi, sekarang belanja narkoba sudah menjadi bagian dari kebocoran yang harus menjadi bagian yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan, yang seharusnya kita atasi,” ungkap Kepala Bappenas.

    Sumber : Antara

  • Esports Indonesia Tampil Gemilang di Panggung Dunia Selama 2024

    Esports Indonesia Tampil Gemilang di Panggung Dunia Selama 2024

    Jakarta –

    Beberapa waktu belakangan berbagai tim esports Indonesia menorehkan kesuksesan di panggung dunia. Misalnya di ajang 16th IESF World Esports Championships 2024 dan Asian Esports Games 2024. Yang terbaru Indonesia menjadi juara Piala Dunia eFootball FIFAe 2024.

    Timnas Esports Indonesia berhasil meraih medali emas pada kategori MLBB Women dan medali perunggu pada MLBB Men. Tak hanya itu, Timnas juga berhasil menduduki peringkat ke-5 dunia dalam PUBG Mobile, memperkuat reputasi Indonesia sebagai salah satu kekuatan esports dunia.

    Keberhasilan ini membuka jalan bagi Indonesia untuk lebih bersaing di panggung global. Dengan ekosistem esports yang terus berkembang, Indonesia tidak hanya akan menjadi pemimpin di Asia Tenggara, tetapi siap meraih posisi teratas di dunia. Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, komunitas esports, dan sektor swasta untuk membawa Indonesia menuju era keemasan esports.

    Bahkan PB ESI pun meraih gelar Best Esports Federation 2024 pada ajang World Esports Summit 2024 yang digelar di Busan, Korea Selatan.

    PB ESI mengalahkan federasi esports dari negara-negara besar seperti Serbia, Hungaria, Polandia, dan Myanmar untuk meraih gelar bergengsi ini. Penghargaan tersebut diberikan oleh International Esports Federation (IESF) sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan inovasi yang dilakukan PB ESI dalam membangun ekosistem esports yang profesional dan berkelas dunia.

    Perwakilan dari PB ESI, Eddy Lim menerima penghargaan ini dari Ana Karakolevska, Chief Marketing Officer IESF, di hadapan ratusan delegasi internasional. Penghargaan ini membuktikan bahwa usaha berkelanjutan PB ESI dalam memajukan esports Indonesia tak hanya diakui di tanah air, tetapi juga dunia internasional.

    Ketua Harian PB ESI, Komjen Pol (Purn) Drs Bambang Sunarwibowo, S.H., M.Hum., menyatakan penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh pihak dalam menciptakan ekosistem esports yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga inklusif dan mendukung perkembangan talenta muda Indonesia.

    “Kami berkomitmen untuk terus mendorong esports sebagai industri berkelanjutan, yang tidak hanya menonjolkan kemampuan atlet, tetapi juga menciptakan peluang besar bagi generasi muda Indonesia untuk berkarier di dunia esports,” ujar Bambang dalam keterangan yang diterima detikINET, Sabtu (14/12/2024).

    Sebagai bagian dari komitmen ini, PB ESI meluncurkan berbagai program, seperti sertifikasi pelatih dan wasit serta kompetisi berskala nasional seperti Liga Esports Nasional dan Liga Esports Pelajar. Program-program ini bertujuan menjaring bakat terbaik dari seluruh Indonesia.

    Indonesia juga semakin aktif dalam berbagai kompetisi global. Di ajang Honor of Kings Invitational Season 3, Indonesia akan mengirimkan dua tim terbaiknya, Bluerim Esports dan Deus Card, untuk bersaing di Filipina pada Desember 2024. Turnamen ini menjadi ajang pembuka rangkaian kompetisi Honor of Kings 2025, yang diikuti oleh tim-tim ternama lainnya seperti RRQ, Alter Ego Enma, dan ONIC Esports.

    Sementara itu, kompetisi tingkat Asia Pasifik semakin ketat dengan digelarnya Snapdragon Mobile Challenge Finals Season 6 di Malaysia pada Februari 2025. Sebanyak 12 tim terbaik Asia Pasifik akan memperebutkan gelar juara dengan hadiah total sebesar USD 150.000.

    Selain kompetisi, PB ESI dan Moonton Indonesia juga menghadirkan program ‘MPL Karier’, yang membuka peluang karier di dunia esports, dari manajemen hingga bidang kreatif. Program ini telah menarik 580 peminat di bulan pertama dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memberikan pelatihan dan informasi tentang karier esports.

    (asj/fay)

  • Alasan Prabowo Usulkan Kepala Daerah Kembali Dipilih DPRD

    Alasan Prabowo Usulkan Kepala Daerah Kembali Dipilih DPRD

    Bogor: Presiden RI Prabowo Subianto melempar wacana untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah, seperti gubernur, bupati, dan wali kota, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurutnya, sistem tersebut lebih efisien dan tidak membutuhkan biaya besar dibandingkan dengan pemilihan langsung oleh rakyat.

    Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Kamis malam, 12 Desember 2024. Ia menyebut bahwa beberapa negara tetangga telah menerapkan sistem serupa dengan hasil yang dinilai efektif.

    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” ujar Prabowo.

    Menurut Prabowo, anggaran besar yang selama ini dikeluarkan untuk Pilkada bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih penting bagi masyarakat.

    Baca juga: Ada Prabowo di Balik Batalnya Ridwan Kamil Gugat Pilkada Jakarta ke MK meski Materi Siap

    “Efisien enggak keluar duit? Kayak kita kaya. Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, bisa perbaiki irigasi,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menyinggung mahalnya biaya politik yang harus ditanggung oleh negara maupun kontestan Pilkada.

    “Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu, apalagi yang kalah,” kata Prabowo, disambut tawa hadirin.

    Prabowo mengungkapkan bahwa gelaran Pilkada yang mahal dapat menghabiskan dana hingga puluhan triliun dalam waktu singkat, baik dari anggaran negara maupun dana pribadi tokoh politik.

    “Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” lanjutnya.

    Ia pun mendorong perbaikan sistem pemilu demi efisiensi dan kemajuan bersama. Bahkan, Prabowo sempat melontarkan ajakan kepada para ketua umum partai politik yang hadir untuk segera memutuskan perubahan sistem tersebut.

    “Ini sebetulnya begitu banyak ketum parpol di sini. Sebenarnya kita bisa putuskan malam ini juga, gimana?” ucapnya.

    Bogor: Presiden RI Prabowo Subianto melempar wacana untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah, seperti gubernur, bupati, dan wali kota, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurutnya, sistem tersebut lebih efisien dan tidak membutuhkan biaya besar dibandingkan dengan pemilihan langsung oleh rakyat.
     
    Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Kamis malam, 12 Desember 2024. Ia menyebut bahwa beberapa negara tetangga telah menerapkan sistem serupa dengan hasil yang dinilai efektif.
     
    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” ujar Prabowo.
    Menurut Prabowo, anggaran besar yang selama ini dikeluarkan untuk Pilkada bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih penting bagi masyarakat.
     
    Baca juga: Ada Prabowo di Balik Batalnya Ridwan Kamil Gugat Pilkada Jakarta ke MK meski Materi Siap
     
    “Efisien enggak keluar duit? Kayak kita kaya. Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, bisa perbaiki irigasi,” imbuhnya.
     
    Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menyinggung mahalnya biaya politik yang harus ditanggung oleh negara maupun kontestan Pilkada.
     
    “Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu, apalagi yang kalah,” kata Prabowo, disambut tawa hadirin.
     
    Prabowo mengungkapkan bahwa gelaran Pilkada yang mahal dapat menghabiskan dana hingga puluhan triliun dalam waktu singkat, baik dari anggaran negara maupun dana pribadi tokoh politik.
     
    “Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” lanjutnya.
     
    Ia pun mendorong perbaikan sistem pemilu demi efisiensi dan kemajuan bersama. Bahkan, Prabowo sempat melontarkan ajakan kepada para ketua umum partai politik yang hadir untuk segera memutuskan perubahan sistem tersebut.
     
    “Ini sebetulnya begitu banyak ketum parpol di sini. Sebenarnya kita bisa putuskan malam ini juga, gimana?” ucapnya.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Menkes Sebut Harga Obat di RI 1,5-5 Kali Lipat Lebih Mahal daripada Negara Tetangga

    Menkes Sebut Harga Obat di RI 1,5-5 Kali Lipat Lebih Mahal daripada Negara Tetangga

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut harga obat di Indonesia sangat mahal dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

    Menurutnya perbedaan harga obat mencapai 1,5 hingga 5 kali lipat lebih tinggi di Indonesia dibandingkan dengan harga di Malaysia. Hal ini menjadi penghalang utama bagi masyarakat untuk mendapatkan pengobatan yang tepat.

    Adapun pajak bukan isu utama dari pemicu tingginya harga obat di RI.

    “Tapi biaya marketing dan distribusi yang mahal. Untuk mengatasinya, pemerintah akan membuat sistem yang lebih baik guna mengatasi persoalan ini,” ucap Menkes, dikutip dari laman Kemenkes RI (13/12/2024).

    Karenanya, lanjut Menkes, pemerintah akan melakukan 3 langkah konkret untuk mengatasi persoalan obat yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Langkah pertama adalah memastikan ketersediaan obat. Belajar dari pandemi COVID-19, Indonesia mengalami kesulitan untuk mendapatkan obat dan alat kesehatan, terutama BMHP (Bahan Medis Habis Pakai).

    Hal ini menunjukkan lemahnya sistem ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan Indonesia.

    Dalam memastikan ketersediaan, pemerintah mendorong agar obat dan alat kesehatan dapat diproduksi di dalam negeri. Selain untuk memperkuat perekonomian, langkah tersebut juga untuk memperkuat sektor kesehatan dalam menghadapi pandemi selanjutnya.

    “Kita sukses melakukan fraksionasi plasma darah dan harapannya mulai tahun 2026 kita mulai produksi Albumin di Indonesia. Itu kenapa, memastikan ketersediaan sangat penting untuk melindungi masyarakat dari pandemi selanjutnya,” kata Menkes.

    Kedua, akses obat inovatif. Selain ketersediaan, peningkatan akses terhadap obat inovatif juga menjadi salah satu prioritas pemerintah. Menkes mengatakan pemerintah juga terus berupaya untuk efisiensi dan melakukan percepatan proses persetujuan uji klinik dan registrasi obat. Ketiga, harga obat harus terjangkau.

    “Akses obat kita masih rendah. Pastikan kita harus menyederhanakan proses perizinan uji klinik dan registrasi obat, jangan terlalu lama, jangan terlalu birokratis,” kata Menkes.

    Menkes menambahkan kolaborasi antara pemerintah, industri farmasi, penyedia layanan kesehatan, dan tenaga kesehatan akan terus diperkuat untuk mencapai tiga tujuan utama ini.

    (suc/suc)

  • Ganjar Sarankan Prabowo Kaji Mendalam Soal Keinginan Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Ganjar Sarankan Prabowo Kaji Mendalam Soal Keinginan Kepala Daerah Dipilih DPRD

    ERA.id – Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyarankan kepada Presiden Prabowo Subianto tak terburu-buru mengubah sistem politik di Indonesia. Keinginan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD sebaiknya dikaji mendalam.

    “Sebaiknya dikaji dulu dengan mendalam,” kata Ganjar kepada wartawan, Jumat (13/12/2024).

    Dia mengingatkan, sistem politik berupa pilkada langsung dijalankan karena adanya keresahan kepala daerah yang ditunjuk DPRD tidak merepresentasikan kepentingan rakyat. Akibatnya terjadi jual beli dukungan.

    Apabila saat ini pemerintah ingin mengembalikan pilkada menjadi sistem tertutup, dia menyarankan hal itu dibicarakan bersama dengan para pemangkukepentingan.

    “Ada problem saat pemilihan di DPRD. Ada argumen tidak merepresentasikan kehendak rakyat, terjadi jual beli dukungan. Maka kalau sekarang muncul pikiran lain sebaiknya undang pemangkukepentingan. Ojo kesusu,” kata Ganjar.

    Lebih lanjut, mantan gubernur Jawa Tengah itu menyinggung soal sikap pemangkukepentingan dan penegak aturan. Menurutnya, apapun sistem yang digunakan, jika tidak ditaati aturan mainnya, maka hasilnya tetap buruk.

    “Mau sistem apapun yang akan dipakai kalau masing-masing dari pemangkukepentingan tidak mau ikut aturan atau penegak aturannya lemah, maka hasilnya akan buruk,” kata Ganjar.

    Meski begitu, PDIP belum membahas soal keinginan Prabowo mengubah sistem politik. Dia memastikan partainya tak reaktif. “Belum ada pembicaraan di internal kami. Tentu PDI Perjuangan tidak reaktif. Maka saya mengingatkan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keinginannya sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia perlu efisiensi. Dia ingin kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota dipilih oleh DPRD.

    Hal itu merespons usulan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia soal perlunya perbaikan proses pilkada. Prabowo pun mengaku tertarik meniru sistem dari negara tetangga.

    “Saya lihat negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah, DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo dalam sambutannya di acara HUT ke-60 Partai Golkat di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12).

    Dia lantas menyinggung tingginya ongkos yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Pilkada. Menurutnya, biaya yang dikeluarkan bisa mencapai triliunan rupiah untuk tokoh-tokoh yang berkontestasi.

    Apabila pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, menurutnya akan lebih efektif dan menekan biaya yang dikeluarkan.

    “Efisien, enggak keluar duit, keluar duit. Kaya kita kaya aja. Uangnya kan bisa beri makan anak-anak kita, uangnya bisa perbaiki sekolah, perbaiki irigasi,” kata Prabowo.

  • Pro Kontra Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Pro Kontra Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Jakarta –

    Wacana soal kepala daerah dipilih oleh DPRD menuai pro dan kontra. KPU hingga sejumlah partai politik pun angkat suara.

    Sebagaimana diketahui, wacana ini mulanya dilempar oleh Presiden Prabowo Subianto. Dia berbicara mengenai perbaikan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada). Ia mencontohkan negara Malaysia hingga India yang memilih gubernur lewat DPRD.

    “Saya sangat tertarik pemikiran ketum Golkar, menurut saya hari ini yang paling penting, yang disampaikan Partai Golkar tadi, bahwa kita semua merasakan demokrasi yang kita jalankan ada suatu, ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama,” kata Prabowo.

    Prabowo bicara perlunya perbaikan sistem pemilihan. Ia mengatakan sistem Pilkada saat ini terlalu mahal. Ia meminta semua partai politik harus berani mengakui itu.

    “Kita harus berani mengoreksi diri karena itu saya menghargai bahwa ketum saudara (Bahlil) itu jeli, saya katakan beliau ini cerdas makanya anak Indonesia nanti harus banyak makan ikan,” lanjut Prabowo.

    Prabowo mendorong adanya perbaikan sistem Pilkada. Ia lalu menyinggung Ketua DPR Puan Maharani yang hadir dalam acara tersebut. Ia mengajak semua pelaku politik untuk memikirkan banyaknya anggaran habis untuk pelaksanaan Pilkada.

    Prabowo mencontohkan negara tetangga Malaysia, Singapura, India yang hanya memilih DPRD. Setelah itu, DPRD lah yang memilih gubernur.

    “Saya lihat negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, ya sudah DPRD itulah milih gubernur atau bupati,” ujarnya.

    Prabowo mengatakan hal itu sangat efisien dan tidak mengeluarkan anggaran lagi. Ia lantas bertanya kepada para ketum partai yang hadir, apakah bisa diputuskan saat ini.

    “Efisien nggak keluar duit, uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi. Ini sebetulnya banyak ketua umum ini sebetulnya bisa kita putuskan malam ini juga, bagaimana?” ujar Prabowo.

    Menkum Pertimbangkan Wacana Gubernur Dipilih DPRD

    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut wacana perbaikan sistem Pilkada dengan opsi gubernur dipilih DPRD perlu dipertimbangkan. Ia menyebut hal ini menyangkut efisiensi anggaran.

    “Saya rasa itu wacana yang baik yang perlu kita pertimbangkan. Pertama, pemilihan kepala daerah di Undang-Undang Dasar maupun di Undang-Undang Pemilu itu kan diksinya adalah dipilih secara demokratis. Dipilih secara demokratis itu kan tidak berarti harus semuanya pilkada langsung,” kata Supratman kepada wartawan dj Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12).

    “Yang kedua, juga menyangkut soal efisiensi dalam penyelenggaraan pilkada. Belum lagi aspek sosial, kemudian kerawanan. Dan saya pikir ini menjadi wacana yang patut dipertimbangkan,” lanjutnya.

    Supratman mengatakan wacana itu kembali mendapat momentum usai gelaran Pilkada 2024. Menurutnya, wacana itu juga sudah bergulir sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo.

    “Dari dulu bukan soal di kabinet, kalau yang kabinet kan baru. Tapi dari zaman Presiden Jokowi juga sudah lama bergulir. Di antara partai-partai politik juga sudah. Tetapi sekarang karena menemukan momentum kita baru selesai melakukan pilkada dan digulirkan oleh Ketua Umum Partai Golkar dan itu disambut oleh Bapak Presiden,” ujarnya.

    Supratman mengatakan wacana ini akan dibahas khusus dengan partai politik untuk menjadi usulan resmi.

    “Kita pemerintah bersama DPR dan tentu dengan ketua umum-ketua umum partai politik akan mendiskusikan sebelum itu kemudian bergulir menjadi usulan resmi,” ucapnya.

    Bagaimana pandangan DPR soal wacana ini? Baca halaman selanjutnya.

  • Pengembang Indonesia Raih 8 Penghargaan PropertyGuru Asia 2024

    Pengembang Indonesia Raih 8 Penghargaan PropertyGuru Asia 2024

    Bisnis.com, BANGKOK — Para pengembang dari Indonesia memenangkan delapan penghargaan dalam ajang PropertyGuru Asia Property Awards 2024 yang berlangsung di Athenee Hotel, Luxury Collection Hotel, Bangkok Thailand, Jumat (13/12/2024) malam.

    Grand Final PropertyGuru Asia Property Awards Tahunan ke-19, yang didukung oleh V-ZUG Thailand, menampilkan lebih dari 130 pengembang dan praktisi desain real estat terbaik di kawasan Asia Pasifik.

    Managing Director Marketplaces PropertyGuru Group, Jeremy Williams, mengatakan bahwa penghargaan yang diberikan kepada pemenang mencerminkan komitmen dari PropertyGuru terhadap mada depan real estate keberlanjutan.

    “Dengan meningkatkan tolok ukur ketahanan dan keberlanjutan, kami memberdayakan masyarakat untuk hidup, bekerja, dan berkembang dalam lingkungan yang ramah lingkungan,” katanya.

    Penghargaan ini, menurutnya, tidak hanya menghormati upaya para pengembang dan praktisi desain dalam memajukan industri, tetapi juga menginspirasi inovasi yang bermanfaat bagi para konsumen properti, agen, dan investor dalam menciptakan masa depan bagi lingkungan di Asia.

    Asia Property Awards merupakan program penghargaan bergengsi di kawasan Asia Pasifik yang diberikan kepada pemenang sesuai dengan keunggulan masing-masing dari berbagai kategori, termasuk pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan.

    General Manager PropertyGuru Asia Property Awards and Events, Jules Kay, mengatakan rangkaian PropertyGuru Asia Property Awards 2024 mencakup banyak penghargaan untuk pertama kalinya.

    “Kami juga memberikan penghargaan kepada individu-individu, legenda industri dan bintang baru yang siap mengubah keadaan. Melalui People’s Choice Awards, kami berinteraksi dengan pembeli properti, memberi mereka platform untuk mendukung pengembang yang memiliki aspirasi dan nilai yang sama,” katanya.

    Dalam ajang penghargaan Asia Property Awards ke-19 Tahun 2024, pengembang dari Filipina mendapatkan paling banyak penghargaan yakni mencapai 12 penghargaan, Malaysia 11 penghargaan, Indonesia 8 penghargaan, Singapura 8 penghargaan, Australia 7 penghargaan, China 5 penghargaan, Thailand 4 penghargaan, Vietnam 4 penghargaan, Hong Kong & Makau 4 penghargaan, dan sejumlah negara lainnya.

    Ajang Grand Final PropertyGuru Asia Property Awards ke-19 ini juga menampilkan debut penghargaan di Timur Tengah, dan edisi terbaru penghargaan di China Daratan, Hong Kong, Makau, Jepang, India, Sri Lanka, dan Kamboja.

    Untuk pertama kalinya, Zhuhai Huafa Properties Co., Ltd. dari China Daratan mendapat penghargaan sebagai Best Developer (Asia). Kemudian Arab Saudi memulai debutnya di Grand Final denga memenangkan Best Mixed Use Developer (Asia) untuk Oud Real-Estate Development Company.

     

    PENGHARGAAN INDONESIA

    Indonesia meraih delapan kemenangan yang dipimpin oleh Paramount Land sebagai peraih gelar Best Township Developer (Asia). Sinar Mas Land memperoleh berbagai gelar untuk BSD City dan Kampus Biomedis, serta perusahaan patungan yakni Greenland International Industrial Center (GIIC) di Kota Deltamas oleh JV Sinar Mas Land & Sojitz Corporation dan Navapark oleh PT Bumi Parama Wisesa, Hongkong Land & Sinar Mas Land J/V.

    Pemenang lain dari pengembang Indonesia adalah DM Projects Group yang memenangkan Salty Jim Villa, PT Adhi Commuter Properti Tbk. untuk LRT Kota Cibubur, dan Grup Summarecon untuk Flora di Summarecon Bandung.

    Berikut daftar pengembang Indonesia yang memenangkan PropertyGuru Asia Property Award 2024: 

     

    1. Best Mega Township Development (Asia)

    BSD City by Sinar Mas Land (pemenang)

     

    2. Best TOD Condo Development (Asia)

    LRT City Cibubur by PT Adhi Commuter Properti Tbk. (pemenang)

     

    3. Best Completed Housing/Landed Development (Asia)

    Flora at Summarecon Bandung by Summarecon Group (pemenang)

     

    4. Best Mega Scale Industrial Development (Asia)

    Greenland International Industrial Center (GIIC) at Kota Deltamas by Sinar Mas Land & Sojitz Corporation (Joint Venture) (pemenang)

     

    5. Best Smart Building Development (Asia)

    Biomedical Campus by Sinar Mas Land (pemenang)

     

    6. Best Green Development (Asia)

    Navapark by PT Bumi Parama Wisesa, Hongkong Land & Sinar Mas Land (Joint Venture) (pemenang)

     

    7. Best Housing / Landed Interior Design (Asia)

    Salty Jim Villa by DM Projects Group (pemenang)

     

    8. Best Township Developer (Asia)

    Paramount Land

    FINALIS

    Di sisi lain, sejumlah pengembang dari Indonesia menjadi finalis di level Asia dalam ajang PropertyGuru Asia Property Award 2024. Berikut daftarnya: 

    Best Developer (Asia)
    Sinar Mas Land (finalis)

    Best Township Development (Asia)
    Summarecon Bogor by Summarecon Group (finalis)

    Best Mid End Condo Development (Asia)
    Aspen Peak by Rumapadu by Harmas Land & Integrasi Transit Jakarta (ITJ) (finalis)

    Best Mid End Housing / Landed Development (Asia)
    Leonora at Summarecon Serpong by Summarecon Group (finalis)

    Best Affordable Housing / Landed Development (Asia)
    Britania Bekasi by PT. Mekar Agung Sejahtera (finalis)
    Spring Residence at Spring City, Sentul City by PT Sentul City Tbk. (finalis)

    Best Retail Development (Asia)
    23 Paskal Shopping Center by PT Indonesian Paradise Property Tbk and Subsidiaries (finalis)

    Best Nature Integrated Development (Asia)
    The Morizen at Summarecon Mutiara Makassar by Summarecon Group & Sumitomo Forestry (finalis)

    Best Township Masterplan Design (Asia)
    Paramount Petals by Paramount Land (finalis)

    Best Housing/Landed Architectural Design (Asia)
    The Links Golf Villas by PT New Kuta Golf And Ocean View (finalis)

  • Menteri Hukum: Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD dari Zaman Jokowi

    Menteri Hukum: Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD dari Zaman Jokowi

    ERA.id – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sudah bergulir lama sejak era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Dari zaman Presiden Jokowi juga sudah lama bergulir, di antara partai-partai politik juga sudah (dibahas),” ujar Supratman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024), dikutip dari Antara.

    Menurut Supratman, wacana tersebut mendapatkan momentum baru setelah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan kembali dan Presiden Prabowo Subianto menyambut baik usulan tersebut.

    Supratman menilai hal itu merupakan peluang untuk menciptakan diskursus yang dapat memperbaiki pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

    Ia mengatakan bahwa pilkada langsung yang selama ini diterapkan telah menimbulkan berbagai tantangan di tengah masyarakat, mulai dari dugaan pelanggaran, inefisiensi biaya, hingga potensi konflik antar kelompok di daerah yang kerap kali memerlukan pengerahan aparat keamanan dalam skala besar.

    Penurunan angka partisipasi pemilih pada pilkada juga menjadi salah satu dasar bergulirnya wacana ini. Banyak masyarakat kini lebih memprioritaskan kebutuhan ekonomi dan pendidikan keluarga mereka sehingga minat terhadap proses demokrasi seperti pilkada cenderung menurun.

    Namun, Supratman menegaskan wacana ini masih tahap pembahasan dan belum ada keputusan yang diambil. Pemerintah dan partai politik sedang melakukan kajian untuk memastikan opsi terbaik dalam pelaksanaan pilkada ke depan.

    “Sekali lagi ini belum diputuskan. Kita tunggu kajian, saya rasa partai-partai politik semua akan melakukan kajian hal yang sama, pemerintah juga akan melakukan kajian yang sama sehingga nanti dalam pembahasan Undang-Undang tentang pemilu itu bisa dicapai sebuah kesepakatan di antara partai-partai politik di parlemen,” kata dia.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD masing-masing, sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak biaya.

    “Saya lihat, negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya,” katanya.

    Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada acara HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.

  • PDIP soal Ide Prabowo Pilkada Dipilih DPRD: Suara Rakyat Suara Tuhan

    PDIP soal Ide Prabowo Pilkada Dipilih DPRD: Suara Rakyat Suara Tuhan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    DPP PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan masyarakat memiliki kedaulatan penuh untuk memilih sendiri kandidat yang diusung melalui pemilu langsung.

    Hal tersebut disampaikan Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif PDIP Deddy Sitorus untuk merespon wacana Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD.

    “Kami di PDIP tidak akan terburu-buru. Yang pasti kami menganut prinsip kedaulatan rakyat adalah prinsip utama dalam pemilu,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (13/12) malam.

    “Vox populi, vox dei, suara rakyat, suara Tuhan. Dan kedaulatan rakyat itu diejawantahkan melalui pemilu langsung,” imbuhnya.

    Ihwal biaya pelaksanaan pilkada yang disebut Prabowo mahal, Deddy menilai hal tersebut terjadi karena sudah hilang moral dan etika dari dalam diri kontestan pemilu.

    Ia menyebut saat ini banyak pihak yang telah dibutakan oleh hasrat politik dan kekuasaan sehingga melangkahi peraturan dan perundang-undangan.

    “Itu yang membuat biaya mahal. Jadi jangan hanya menyalahkan rakyat biaya mahal. Karena yang menaburkan uang itu memang dari elite politik sendiri,” jelasnya.

    Kendati demikian, Deddy mengaku pihaknya tidak ingin terburu-buru mengambil sikap tertentu terkait wacana Prabowo itu. PDIP akan menyampaikan secara resmi sikapnya setelah ada usulan revisi UU Pilkada.

    Selain itu, Deddy mengatakan pihaknya juga akan terlebih dahulu menguji apakah memang usulan dari Prabowo itu betul-betul bisa dilaksanakan atau tidak.

    Karenanya, ia menilai wacana yang dilontarkan Prabowo masih sangat panjang dan memerlukan waktu. Ia lantas meminta agar para pemangku kekuasaan untuk tidak terburu-buru mengambil kedaulatan yang ada pada rakyat.

    “Serahkan itu kepada rakyat secara bijak. Yang perlu bijak itu partai politik dalam kontestasi, supaya jangan main jalan pintas dengan money politic,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Prabowo mewacanakan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD dalam pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis (12/12) malam.

    Ia menilai sebagaimana yang diterapkan di negara lain, sistem itu dinilai lebih efisien dan tak menelan banyak biaya. Prabowo menyebut usul ini akan menekan anggaran yang harus dikeluarkan negara dalam menggelar Pilkada.

    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo.

    (tfq/pta)

  • Begini Upaya Komdigi Berantas Judol

    Begini Upaya Komdigi Berantas Judol

    Jakarta: Maraknya praktik judi online (judol) di berbagai kalangan menjadi perhatian serius pemerintah. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis transaksi Keuangan (PPATK), pemain judi online di Indonesia mencapai 4 juta orang.

    “Kementerian Komunikasi dan Digital berkomitmen memberantas judi online melalui pemblokiran konten ilegal dan peningkatan literasi digital. Ini menjadi salah satu prioritas utama kami,” ujar Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital, Hasyim Gautama, dilansir pada Jumat, 13 Desember 2024.

    Hal ini disampaikan Hasyim Gautama dalam pembukaan acara Peningkatan Kapasitas Penyuluh Informasi Publik Tahun 2024 bertajuk “Judol Gak Bikin Untung, Malah Buntung”. Kegiatan ini berlangsung di Bandung, pada Kamis, 12 Desember 2024.

    Selain memberantas judi online, pihaknya fokus pada pinjaman online ilegal yang banyak merugikan masyarakat. Dia menyampaikan perlu ada pendekatan simultan antara penegakan hukum dan edukasi publik.

    “Penyuluh Informasi Publik (PIP) sebagai mitra pemerintah memegang peran penting dalam melakukan kampanye stop judi online kepada masyarakat melalui kegiatan rutin penyuluhan tatap muka,” jelas dia.

    Hasyim berharap diseminasi informasi yang dilakukan PIP mampu membangun kesadaran kolektif melawan aktivitas judol. Sekaligus, meningkatkan kepekaan melaporkan konten atau aktivitas mencurigakan yang terkait perjudian.
     

    Faktor Maraknya Judol

    Staf Ahli Menkomdigi Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya, Wijaya Kusumawardhana, menegaskan segala pertaruhan yang melibatkan uang dapat dikategorikan judi. Judi online juga merupakan taruhan uang yang berlangsung melalui jaringan internet.

    “Pelaku judi online ini mulai dari usia di bawah 10 tahun hingga di atas 60 tahun, jumlahnya sangat marak dan korbannya makin lama makin banyak, inilah yang perlukita cegah dan hindari,” kata dia.

    Menurut Wijaya faktor ekonomi, waktu senggang, dan budaya konsumtif menjadi pemicu utama maraknya judi online. “Banyak yang tergiur easy money atau uang yang didapat dengan mudah. Namun mereka lupa justru di awal mereka untung, belakangnya buntung,” tegas dia.

    Kerugian dari judi online tidak hanya berupa kerusakan ekonomi, tetapi juga sosial dan kesehatan mental. Wijaya mengimbau masyarakat memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan produktif dan bermanfaat.

    “Judi itu bukan hanya mempertaruhkan uang. Tapi mempertaruhkan masa depan diri sendiri, keluarga, dan masa depan anak-anak kita. Pelaku dan bandar judi online bukanlah korban, karena mereka dengan sengaja melakukan judi. Korban sebenarnya adalah keluarga yang kehidupannya bergantung pada pelaku,” ujar dia.
     

    Kendala Pemberantasan Judol

    Sementara itu, Kanit 3 Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Immanuel P.L. Tobing, menjelaskan pihaknya sudah sering kali menindak para pelaku perjudian online untuk menekan penggunaannya agar seminim mungkin.

    “Kami telah melakukan pemblokiran website dan pemblokiran keuangan atau perbankan terkait penggunaan pelaku perjudian. Serta telah melakukanpenangkapan terhadap para pelaku mulai dari level marketing hingga pengelola,” ujar dia.

    Immanuel mengaku salah satu kesulitan dalam memberantas judi online ini karena lokasi operasional bandar berada di negara-negara yang melegalkan perjudian. Misalnya, Malaysia, Thailand, India, Kamboja, Filipina, dan China.

    “Para bandar ini ketika melihat pasar Indonesia, mereka sangat tergiur. Terlebih Indonesia itu masyarakatnya sangat suka dengan perjudian, itu lah yang membuat pasar perjudian di Indonesia sangat aktif,” ujar dia.

    Dia menegaskan judi online tidak akan pernah memberikan keuntungan besar bagi para pelakunya karena sudah diatur perjudian hanya akan menguntungkan para bandar. Oleh karena itu,masyarakat harus menjauhi aktivitas merugikan tersebut.

    Jakarta: Maraknya praktik judi online (judol) di berbagai kalangan menjadi perhatian serius pemerintah. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis transaksi Keuangan (PPATK), pemain judi online di Indonesia mencapai 4 juta orang.
     
    “Kementerian Komunikasi dan Digital berkomitmen memberantas judi online melalui pemblokiran konten ilegal dan peningkatan literasi digital. Ini menjadi salah satu prioritas utama kami,” ujar Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital, Hasyim Gautama, dilansir pada Jumat, 13 Desember 2024.
     
    Hal ini disampaikan Hasyim Gautama dalam pembukaan acara Peningkatan Kapasitas Penyuluh Informasi Publik Tahun 2024 bertajuk “Judol Gak Bikin Untung, Malah Buntung”. Kegiatan ini berlangsung di Bandung, pada Kamis, 12 Desember 2024.
    Selain memberantas judi online, pihaknya fokus pada pinjaman online ilegal yang banyak merugikan masyarakat. Dia menyampaikan perlu ada pendekatan simultan antara penegakan hukum dan edukasi publik.
     
    “Penyuluh Informasi Publik (PIP) sebagai mitra pemerintah memegang peran penting dalam melakukan kampanye stop judi online kepada masyarakat melalui kegiatan rutin penyuluhan tatap muka,” jelas dia.
     
    Hasyim berharap diseminasi informasi yang dilakukan PIP mampu membangun kesadaran kolektif melawan aktivitas judol. Sekaligus, meningkatkan kepekaan melaporkan konten atau aktivitas mencurigakan yang terkait perjudian.
     

    Faktor Maraknya Judol
     
    Staf Ahli Menkomdigi Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya, Wijaya Kusumawardhana, menegaskan segala pertaruhan yang melibatkan uang dapat dikategorikan judi. Judi online juga merupakan taruhan uang yang berlangsung melalui jaringan internet.
     
    “Pelaku judi online ini mulai dari usia di bawah 10 tahun hingga di atas 60 tahun, jumlahnya sangat marak dan korbannya makin lama makin banyak, inilah yang perlukita cegah dan hindari,” kata dia.
     
    Menurut Wijaya faktor ekonomi, waktu senggang, dan budaya konsumtif menjadi pemicu utama maraknya judi online. “Banyak yang tergiur easy money atau uang yang didapat dengan mudah. Namun mereka lupa justru di awal mereka untung, belakangnya buntung,” tegas dia.
     
    Kerugian dari judi online tidak hanya berupa kerusakan ekonomi, tetapi juga sosial dan kesehatan mental. Wijaya mengimbau masyarakat memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan produktif dan bermanfaat.
     
    “Judi itu bukan hanya mempertaruhkan uang. Tapi mempertaruhkan masa depan diri sendiri, keluarga, dan masa depan anak-anak kita. Pelaku dan bandar judi online bukanlah korban, karena mereka dengan sengaja melakukan judi. Korban sebenarnya adalah keluarga yang kehidupannya bergantung pada pelaku,” ujar dia.
     

    Kendala Pemberantasan Judol
     
    Sementara itu, Kanit 3 Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Immanuel P.L. Tobing, menjelaskan pihaknya sudah sering kali menindak para pelaku perjudian online untuk menekan penggunaannya agar seminim mungkin.
     
    “Kami telah melakukan pemblokiran website dan pemblokiran keuangan atau perbankan terkait penggunaan pelaku perjudian. Serta telah melakukanpenangkapan terhadap para pelaku mulai dari level marketing hingga pengelola,” ujar dia.
     
    Immanuel mengaku salah satu kesulitan dalam memberantas judi online ini karena lokasi operasional bandar berada di negara-negara yang melegalkan perjudian. Misalnya, Malaysia, Thailand, India, Kamboja, Filipina, dan China.
     
    “Para bandar ini ketika melihat pasar Indonesia, mereka sangat tergiur. Terlebih Indonesia itu masyarakatnya sangat suka dengan perjudian, itu lah yang membuat pasar perjudian di Indonesia sangat aktif,” ujar dia.
     
    Dia menegaskan judi online tidak akan pernah memberikan keuntungan besar bagi para pelakunya karena sudah diatur perjudian hanya akan menguntungkan para bandar. Oleh karena itu,masyarakat harus menjauhi aktivitas merugikan tersebut.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AGA)