Xcloud.id

Negara: Malaysia

  • Coretax Telan Biaya Fantastis, Negara Lain Lebih Efisien?

    Coretax Telan Biaya Fantastis, Negara Lain Lebih Efisien?

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebuah video unggahan dari akun Instagram @fuaditrockz ramai diperbincangkan publik setelah menyoroti besarnya biaya proyek core tax administration system atau Coretax yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

    Dalam video tersebut, pemilik akun, Fuadit Muhammad, mengungkapkan keheranannya terhadap nilai proyek yang mencapai Rp 110 miliar hanya untuk tahap quality assurance (QA) atau pengujian sistem.

    Fuadit menilai biaya tersebut terlalu tinggi jika dibandingkan dengan hasil dan performa aplikasi Coretax saat ini yang dinilainya belum optimal. Ia menyebut meski proyek ini melibatkan perusahaan besar, hasil akhirnya masih menunjukkan banyak bug dan eror.

    “Nilai Rp 110 miliar itu cuma untuk QA-nya doang , buat testing aplikasinya, tetapi hasilnya eror dan bug-nya masih banyak banget,” ujar Fuadit, dikutip Beritasatu.com, Rabu (29/10/2025).

    Lebih lanjut, ia menegaskan persoalannya bukan terletak pada kemampuan sumber daya manusia (SDM) Indonesia, melainkan pada sistem kerja dan mekanisme proyek yang melibatkan konsultan besar.

    “Bahkan orang awam pun tahu, tampilannya masih banyak eror, responsnya lambat, dan sistemnya belum optimal,” tambahnya.

    Siapa Perusahaan di Balik Coretax?

    Berdasarkan informasi dari situs resmi DJP, konsorsium LG CNS-Qualysoft terpilih sebagai pemenang tender pengadaan Coretax dengan nilai kontrak mencapai Rp 1,228 triliun, termasuk pajak.

    Pengumuman ini dilakukan oleh PT PricewaterhouseCoopers Consulting Indonesia (PwC) sebagai agen pengadaan dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 549/KMK.03/2020 tertanggal 1 Desember 2020 tentang Penetapan Pemenang Tender Dua Tahap dengan Prakualifikasi Pengadaan Sistem Integrator Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

    Nilai proyek yang mencapai Rp 110 miliar hanya untuk tahap quality assurance (QA) Coretax. – (Pajak.go.id/Tangkapan Layar)

    Proyek ini merupakan bagian dari langkah strategis reformasi sistem administrasi perpajakan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan.

    Konsorsium LG CNS-Qualysoft bertugas menyediakan solusi commercial off the shelf (COTS) dan mengimplementasikan teknologi tersebut untuk menggantikan sistem lama DJP yang sudah digunakan sejak 2002.

    Selain itu, PT Deloitte Consulting, bagian dari jaringan Deloitte global yang berbasis di Inggris, juga ditunjuk sebagai pemenang tender layanan konsultasi owner’s agent-project management and quality assurance (QA). Nilai kontraknya mencapai Rp 110,3 miliar termasuk pajak. Tugasnya memastikan keberhasilan proyek melalui pengelolaan manajemen proyek, vendor, kontrak, serta penjaminan kualitas.

    Banyak negara di dunia telah lebih dahulu mengimplementasikan sistem administrasi pajak digital seperti Coretax atau dikenal sebagai core tax administration system (CTAS).

    Sistem ini dirancang untuk memodernisasi layanan pajak, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak. Berikut perbandingan beberapa negara yang telah menerapkannya.

    Sistem Pajak Digital di Berbagai Negara

    1. Singapura (IRAS)

    Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS) telah lama menerapkan sistem pajak digital terintegrasi yang bertujuan meningkatkan efisiensi serta transparansi layanan publik.

    Meski demikian, biaya spesifik pembangunan sistem IRAS tidak pernah dipublikasikan secara terbuka. Alasannya, sistem tersebut sudah beroperasi sejak 1992 dan terus diperbarui secara bertahap, sehingga menjadi proyek jangka panjang dan bukan proyek tunggal dengan biaya tertentu.

    Sama seperti Coretax di Indonesia, sistem IRAS berfungsi mengurangi beban administratif dan meminimalkan kesalahan manusia. Kesuksesan digitalisasi pajak Singapura ini juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak negaranya.

    2. Malaysia (MyTax)

    Malaysia mengembangkan platform pajak digital bernama MyTax, yang fokus pada peningkatan kepatuhan, transparansi, serta kemudahan administrasi perpajakan. Namun, tidak ada data publik mengenai biaya pengembangannya.

    MyTax memudahkan wajib pajak dalam melaporkan serta membayar pajak secara daring, sekaligus mempercepat proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual.

    Walau perincian biaya spesifik tidak tersedia, kemungkinan besar proyek ini didanai melalui anggaran transformasi digital nasional yang lebih luas milik Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN), sejalan dengan fokus Pemerintah Malaysia terhadap agenda digitalisasi sektor publik.

    3. Finlandia (Valmis)

    Valmis (dalam bahasa Finlandia berarti siap atau ready) menjadi proyek modernisasi pajak terbesar dalam sejarah Finlandia. Negara ini mengganti lebih dari 70 sistem lama dengan sistem baru berbasis commercial-off-the-shelf (COTS).

    Reformasi ini juga disertai pembaruan undang-undang perpajakan serta penyederhanaan proses internal.

    Proyek yang dimulai pada 2012 ini memakan waktu 8 tahun dan melibatkan sekitar 5.000 orang, termasuk 960 pegawai otoritas pajak dan 400 konsultan.

    Implementasi Valmis dibagi menjadi lima tahap, dari pengelolaan data pelanggan hingga sistem pajak properti, dengan peluncuran terakhir pada 2019.

    Total anggaran program Valmis diperkirakan mencapai 170 juta euro atau sekitar Rp 3,29 triliun. Proyek ini berhasil dijalankan tanpa mengganggu proses pemungutan pajak nasional selama masa transisi.

    4. Selandia Baru (Start)

    Pada 2015, Selandia Baru memulai reformasi besar pada sistem perpajakannya yang telah digunakan sejak 1980-an. Pemerintah meluncurkan sistem baru bernama Simplified Tax and Revenue Technology (Start) yang bertujuan menciptakan administrasi pajak digital dan memungkinkan wajib pajak mengelola kewajibannya secara mandiri.

    Berdasarkan laporan audit, estimasi biaya proyek Start berkisar antara NZ$ 1,3 miliar (sekitar Rp 12,56 triliun) hingga NZ$ 1,9 miliar (Rp 18,35 triliun) dalam periode sekitar 10 tahun.

    Transformasi dilakukan secara bertahap dalam empat fase (2016-2022). Setiap fase memigrasikan layanan pajak secara sistematis, mulai dari GST, withholding tax, hingga pajak penghasilan dan bea masuk.

    Pada 30 Juni 2022, sistem Start telah diimplementasikan sepenuhnya dan menjadi tulang punggung digitalisasi perpajakan di negara tersebut.

    5. Arab Saudi (FATOORA)

    The Saudi Zakat, Tax, and Customs Authority (ZATCA) di Arab Saudi meluncurkan program nasional fully automated tax operations and online reporting application (FATOORA) yang menggantikan sistem faktur manual menjadi faktur digital.

    Kata fatoora (فَاتُورَة) berasal dari bahasa Arab yang berarti invoice atau faktur. Nama program ini digunakan oleh ZATCA untuk menamai program nasional e-invoicing (faktur elektronik) yang resmi diluncurkan pada 4 Desember 2021.

    Program FATOORA dilaksanakan dalam dua tahap utama. Tidak ada angka resmi yang diumumkan sebagai biaya tunggal proyek FATOORA, meskipun diakui bahwa biaya kepatuhan dan integrasi sistem dapat bervariasi tergantung pada skala bisnis.

    Tahap pertama, yang dimulai pada 2021, mewajibkan seluruh wajib pajak untuk berhenti menggunakan faktur manual dan beralih ke perangkat lunak faktur yang memenuhi standar ZATCA.

    Selanjutnya, pada tahap kedua tahun 2023, sistem faktur digital diintegrasikan langsung dengan portal ZATCA, sehingga memungkinkan pertukaran data elektronik secara aman dan efisien antara penjual dan pembeli.

    Transformasi ini menunjukkan komitmen kuat Arab Saudi dalam membangun ekonomi digital yang transparan, modern, dan sesuai standar internasional.

    Mengapa Tidak Ada Angka Proyek Tunggal?

    Banyak negara tidak memublikasikan angka biaya proyek digitalisasi pajak secara spesifik karena sifatnya merupakan program jangka panjang dan bertahap. Anggaran untuk modernisasi sistem biasanya berasal dari alokasi tahunan organisasi atau kementerian, mencakup belanja modal (capex), biaya operasional (opex), kontrak vendor, konsultan, serta lisensi perangkat lunak.

    Hanya beberapa negara, seperti Selandia Baru, yang membuat business case publik berisi angka proyek secara terperinci, sementara negara lainnya memandangnya sebagai inisiatif berkelanjutan dalam reformasi pajak nasional.

    Kontroversi biaya proyek Coretax sebesar Rp 110 miliar untuk tahap QA membuka diskusi penting tentang efektivitas dan akuntabilitas proyek digital pemerintah. Meskipun bertujuan memodernisasi sistem perpajakan, transparansi dan hasil implementasi tetap menjadi indikator utama keberhasilan.

  • Pemerintah Targetkan 5G 32% pada 2030, Begini Rekomendasi Mastel

    Pemerintah Targetkan 5G 32% pada 2030, Begini Rekomendasi Mastel

    Bisnis.com, JAKARTA— Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) memberikan sejumlah rekomendasi agar target adopsi 5G di Indonesia dapat mencapai 32% pada 2030. Salah satunya, menggabungkan dengan teknologi kecerdasan buatan (AI).

    Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyampaikan pemerintah menargetkan jangkauan koneksi 5G di Indonesia mencapai 32% pada 2030. 

    Saat ini, ketersediaan koneksi internet 5G di Indonesia masih sangat rendah, baru sekitar 10% dari total populasi per Oktober 2025. Angka tersebut tertinggal jauh dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia, yang sudah mencapai 80%.

    Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno menjelaskan jaringan 5G+ bukan merupakan kelanjutan langsung dari infrastruktur internet 4G.

    Menurutnya, kasus penggunaan (use cases) 5G berbeda karena secara umum dapat dimanfaatkan untuk layanan Fixed Broadband (FBB), Mobile Broadband (MBB), serta perangkat atau mesin dengan latensi rendah seperti IoT dan robotik.

    “Format FMC [Fixed Mobile Convergence] cocok untuk 5G. Juga dengan maraknya AI saat ini, maka 5G+AI adalah keniscayaan,” kata Sarwoto kepada Bisnis, Rabu (29/10/2025).

    Kedua, Sarwoto menuturkan penggelaran jaringan 5G membutuhkan ekosistem yang kuat dan saling terhubung antara penyelenggara jaringan, penyedia jasa, data center/cloud, aplikasi, serta teknologi AI. Selain itu, pasar untuk berbagai use case juga harus cukup memadai. 

    Dia mencontohkan, ponsel berteknologi 5G di Indonesia saat ini belum mencapai 30% populasi. Di sisi lain, belum ada survei pengguna fixed broadband yang membutuhkan kecepatan internet di atas 500 Mbps, padahal angka tersebut merupakan kecepatan optimal 5G di lapangan. 

    Selain itu, populasi industri yang membutuhkan perangkat cerdas (seperti robotik) juga masih di bawah 15%. “Kesemuanya mempengaruhi kelayakan investasi 5G,” imbuhnya.

    Ketiga, Sarwoto menambahkan, berdasarkan studi sukses penggelaran 5G di China, India, dan Malaysia, peran pemerintah dan regulator menjadi kunci utama. 

    Dia mengatakan regulator 5G di negara-negara tersebut melakukan debottlenecking dengan berani, misalnya melalui aturan akuisisi frekuensi 5G dan biaya lainnya yang memberi insentif, baik dalam bentuk gratis, penurunan tarif, maupun deferred payment (penundaan pembayaran) dengan target pembangunan dan kinerja tertentu. 

    Menurut Sarwoto, pembangunan dan penggelaran 5G di Indonesia seharusnya dilakukan secara gotong royong oleh seluruh pemangku kepentingan. 

    Operator 5G, misalnya, dapat diposisikan sebagai operator jaringan netral yang dapat dimanfaatkan oleh semua use case 5G. Dia optimistis sektor GovTech dan bidang lainnya akan menjadi pasar potensial 5G dalam dua hingga tiga tahun mendatang.

    Sarwoto memperkirakan dibutuhkan investasi sekitar US$3–4 miliar atau sekitar Rp49,95–66,6 triliun untuk mendukung pembangunan dan operasionalisasi 5G secara masif di Indonesia dalam dua hingga tiga tahun ke depan melalui prinsip gotong royong tersebut.

    “Apabila ketiga butir di atas bisa dilakukan, Mastel yakin jaringan 5G+ bisa segera hadir di Indonesia dengan cepat dan bermanfaat,” pungkasnya.

  • Trump Siap Bahas Penurunan Tarif dan Chip AI Nvidia dengan Xi Jinping

    Trump Siap Bahas Penurunan Tarif dan Chip AI Nvidia dengan Xi Jinping

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana menurunkan tarif impor terhadap barang-barang China dan membahas chip AI Blackwell milik Nvidia dengan Presiden Xi Jinping dalam upaya meredakan ketegangan perdagangan kedua negara.

    Trump dijadwalkan akan bertemu dengan Xi pada Kamis (30/10/2025) besok di Korea Selatan. 

    “Saya berencana menurunkan tarif itu karena saya percaya mereka (China) akan membantu kami dalam penanganan masalah fentanyl,” ujar Trump sebagaimana dikutip dari Bloomberg pada Rabu (29/10/2025) kepada wartawan di pesawat kepresidenan Air Force One dalam perjalanan menuju Korea Selatan. 

    Trump menambahkan, dirinya berharap Beijing akan mengambil langkah konkret dan bekerja sama langsung untuk mengatasi ekspor bahan kimia prekursor yang digunakan dalam produksi fentanyl. 

    Namun, dia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai besaran penurunan tarif tersebut.

    Sebelumnya, The Wall Street Journal melaporkan bahwa Trump mempertimbangkan pemangkasan tarif dari 20% menjadi 10% terhadap barang-barang China sebagai bagian dari upaya penanganan krisis fentanyl.

    Selain itu, Trump juga mengisyaratkan kesediaan untuk memberikan akses kepada China terhadap chip AI Nvidia seri Blackwell sebagai bagian dari kesepakatan dagang—langkah yang dinilai sebagai konsesi besar dan berpotensi memicu perdebatan di kalangan politisi Washington yang fokus pada isu keamanan nasional.

    “Kami akan membahas Blackwell,” kata Trump, menyebut chip tersebut sebagai produk super canggih dan jauh lebih maju dibandingkan teknologi negara lain. 

    Dia mengungkapkan CEO Nvidia, Jensen Huang, baru-baru ini menunjukkan versi chip tersebut kepadanya di Oval Office.

    Sebelumnya, Huang mengatakan dalam sebuah acara di Washington bahwa Nvidia belum mengajukan izin ke pemerintah AS untuk menjual chip AI Blackwell di China, karena otoritas Beijing telah melarang pengiriman produk tersebut ke pasar domestik.

    Menurutnya, Nvidia telah mengecualikan China dari proyeksi penjualan perusahaan, dan pangsa pasarnya di negara tersebut kini turun menjadi nol, meski Trump sempat melonggarkan aturan ekspor untuk chip AI yang kurang canggih dengan imbalan 15% dari nilai penjualan bagi pemerintah AS.

    “Presiden telah memberi kami izin untuk mengekspor ke China, tetapi China sendiri yang memblokir pengiriman itu. Mereka sangat jelas menyatakan tidak ingin Nvidia hadir di sana saat ini,” ujar Huang. 

    China disebut berharap pengurangan tarif dapat meringankan beban ekspor ke AS. Pemangkasan tarif fentanyl menjadi separuh akan menurunkan rata-rata tarif atas sebagian besar impor China ke sekitar 45%, dan meningkatkan daya saing produk China dibandingkan dengan mitra dagang AS lain yang menikmati tarif lebih rendah.

    Pejabat AS dan China dilaporkan telah mencapai kerangka kesepakatan di Malaysia pada akhir pekan lalu, yang menjadi dasar bagi Trump dan Xi untuk memfinalisasi perjanjian dagang guna menghapus sebagian besar tarif, biaya, dan pembatasan ekspor yang diberlakukan dalam beberapa pekan terakhir.

    Berdasarkan kesepakatan awal tersebut, tarif terhadap barang-barang China kemungkinan tetap stabil, sementara Beijing akan menunda selama satu tahun rencana pembatasan ekspor logam tanah jarang. 

    Trump sebelumnya berencana menaikkan tarif hingga 100% mulai 1 November jika kesepakatan dengan Xi tidak tercapai.

    Sebagai bagian dari kesepakatan, China juga diperkirakan akan melakukan pembelian besar-besaran kedelai dari AS. Di sisi lain, Washington akan menunda penerapan pembatasan ekspor perangkat lunak yang dapat menghambat akses China terhadap berbagai teknologi canggih.

    Kedua negara juga disebut akan menyepakati pengurangan biaya pengiriman serta menyetujui penjualan operasi AS dari aplikasi video pendek TikTok milik ByteDance Ltd. kepada konsorsium yang difasilitasi pemerintahan Trump.

  • Polri Tegaskan Komitmen Berantas Penyelundupan Timah dan Benahi Tata Kelola Industri Tambang

    Polri Tegaskan Komitmen Berantas Penyelundupan Timah dan Benahi Tata Kelola Industri Tambang

    Jakarta (beritajatim.com) – Aktivitas penyelundupan timah dari wilayah Bangka Belitung masih menjadi persoalan serius yang merugikan negara dan memperburuk tata kelola industri tambang nasional. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan pengawasan dan kolaborasi antarlembaga untuk mewujudkan industri timah yang berkelanjutan.

    Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Moh. Irhamni menegaskan bahwa praktik penyelundupan timah merupakan salah satu akar persoalan dalam tata kelola industri nasional. Karena itu, Polri berkomitmen memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum terhadap seluruh bentuk pertambangan serta perdagangan timah ilegal.

    “Dalam satu tahun terakhir, kami mencatat 5–6 kali penangkapan kasus penyelundupan timah yang umumnya dilakukan melalui jalur laut dengan tujuan Malaysia dan Singapura,” ujar Irhamni dalam acara Coffee Morning bertema Kupas Tuntas Cara Prabowo Benahi Tata Kelola Demi Tambang Berkelanjutan di Jakarta.

    Irhamni menjelaskan, upaya penegakan hukum akan berjalan beriringan dengan pembenahan tata kelola industri timah agar pengelolaannya tidak merugikan negara maupun masyarakat. “Arahan Presiden Prabowo Subianto tentang penataan industri timah menjadi perhatian serius bagi kami. Polri memastikan pengelolaan pertambangan harus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat,” ujarnya.

    Menurut dia, tantangan di lapangan tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga ekonomi. Disparitas harga antara pasar domestik dan luar negeri membuat sebagian masyarakat tergoda menjual hasil tambang ke luar negeri karena tawaran harga yang lebih tinggi.

    Untuk menutup celah tersebut, Polri mendorong perbaikan sistem harga dan tata niaga timah agar masyarakat tetap memperoleh pendapatan yang layak tanpa melanggar hukum. Salah satu langkah penting adalah penetapan Harga Patokan Mineral (HPM) yang lebih kompetitif serta pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) agar aktivitas tambang rakyat bisa berjalan legal dan terpantau.

    Lebih lanjut, Irhamni menegaskan bahwa hasil tambang dari wilayah berizin, termasuk yang berada di bawah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. (TINS), wajib diserahkan kepada perusahaan tersebut. “Yang menambang di wilayah PT Timah harus tertib. Hasilnya disetorkan ke PT Timah, dan PT Timah juga harus membeli dengan harga yang sesuai agar masyarakat tetap sejahtera,” tegasnya.

    Ia menambahkan, pembenahan tata kelola industri timah harus menjadi gerakan bersama antara regulator, aparat penegak hukum, dan korporasi negara untuk memastikan seluruh rantai pasok berjalan sesuai aturan dan memberikan nilai tambah bagi ekonomi nasional.

    Upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan industri timah nasional yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi, sejalan dengan agenda pemerintah memperkuat kemandirian energi dan kedaulatan sumber daya alam. [beq]

  • Bagnaia Kritik Dokumenter Sepang Clash 2015

    Bagnaia Kritik Dokumenter Sepang Clash 2015

    Jakarta –

    Francesco Bagnaia mengkritik dokumenter tentang “Sepang Clash” yang diwarnai bumbu insiden antara Rossi dan Marquez 10 tahun lalu. Bagi juara dunia MotoGP dua kali ini, materi penayangan serta waktu perilisan diniliai tidak tepat.

    Kekecewaan terbesar Bagnaia berkaitan waktu rilis dokumenter yang bertepatan dengan tanggal tragedi besar dalam sejarah MotoGP. Dokumenter tersebut dirilis pada 23 Oktober, hari di mana pembalap Italia, Marco Simoncelli, kehilangan nyawa dalam kecelakaan tragis di Sirkuit Sepang pada tahun 2011.

    “Ide merilis dokumenter tentang Sepang Clash bukanlah ide yang brilian,” ceplos Bagnaia dikutip dari Autosport, Selasa (29/10/2025).

    “Aku rasa beberapa peran ditampilkan dengan cara yang agak menyimpang. Aku tidak ingin membahas topik itu, tapi merilisnya tepat di hari peringatan kematian [Marco] Simoncelli juga agak aneh,” ujar pembalap asal Turin itu, yang tampak kecewa dengan cara rekaman tersebut.

    Bagnaia sebelumnya menolak ikut dalam proses pengambilan gambar. Tapi dalam satu cuplikan ditampilkan tampang Bagnaia muda di dalam paddock Valentino Rossi.

    Dokumenter itu juga mewawancarai Andrea Dovizioso yang berada di belakang saat insiden Rossi vs Marquez di Sepang pada 2015 silam. Tapi Dovizioso mengaku tidak mengingatnya.

    Bukan cuma Dovizioso, ada juga pebalap muda Ayumu Sasaki yang diwawancarai. 10 tahun silam, dia baru saja memenangkan kejuaraan junior, dia diajak foto bersama Jorge Lorenzo, Valentino Rossi, Marc Marquez dan kawan-kawan usai konferensi pers Sepang 2015.

    Sasaki mengaku tidak mengerti tensi persaingan antara Marquez dan Rossi saat itu.

    “Aku ingat pernah ditanya soal itu awal tahun ini, dan aku sudah bilang bahwa itu tidak pantas untuk dibicarakan. Mereka bahkan menampilkan Dovizioso, yang bilang kalau dia tidak ingat apa-apa. Dan bahkan Sasaki yang tidak ada hubungannya dengan itu (insiden Sepang antara Rossi vs Marquez),” pungkas Bagnaia.

    Dokumenter berjudul “Sepang Clash: 10 Years On” yang dirilis oleh MotoGP ini menampilkan sudut pandang lain di balik layar tim, kru, hingga ‘wasit’ terkait kontroversi pebalap legendaris Valentino Rossi dan Marc Marquez pada balapan MotoGP Malaysia 2015.

    Awal mula ketegangan yang sudah muncul sebelum GP Malaysia, khususnya setelah balapan di GP Australia 2015. Rossi merasa Marquez sengaja melambat dan menghalangi jalannya, yang ia anggap sebagai upaya untuk membantu rival Rossi dalam perebutan gelar juara dunia, Jorge Lorenzo.

    Ketegangan memuncak saat konferensi pers sebelum balapan Sepang, di mana Rossi secara terbuka menuduh Marquez berniat membantunya kalah dari Lorenzo. Marquez membantah tuduhan ini.

    Dokumenter ini juga melihat kembali bagaimana insiden tersebut terus diperbincangkan bahkan sepuluh tahun setelahnya, serta dampak jangka panjang pada hubungan kedua pebalap yang tidak pernah benar-benar membaik.

    (riar/dry)

  • Bela Hak RI, HNW Sarankan Menpora Banding ke CAS Koreksi Keputusan IOC

    Bela Hak RI, HNW Sarankan Menpora Banding ke CAS Koreksi Keputusan IOC

    Jakarta –

    Demi keadilan dan sportifitas, Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid (HNW) menyarankan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir (ET) untuk maksimal memperjuangkan hak Indonesia, sehingga tidak dijatuhi sanksi tendensius dan tidak fair oleh Internasional Olympic Comittee (IOC).

    Menurutnya, dengan mengajukan banding ke Court of Arbitration for Sport (CAS) atau Mahkamah Arbitrase Olahraga atas keputusan IOC, agar Indonesia tidak dilarang menjadi tuan rumah event olahraga internasional, hanya karena Indonesia tidak menerbitkan visa bagi atlet Israel masuk ke Indonesia dalam kejuaraan senam dunia beberapa waktu lalu.

    “Memaksimalkan usaha bela hak Indonesia dengan mengajukan banding atas Keputusan IOC yang tidak adil tersebut ke CAS perlu dipertimbangkan, sebagai langkah terakhir, apabila diplomasi yang sedang diupayakan pihak Kemenpora menemui jalan buntu,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (28/10/2025).

    HNW menghormati langkah Erick Thohir yang saat ini sedang berupaya melakukan upaya diplomasi dan berdialog untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

    “Upaya ini juga patut kita hormati, sebagai langkah untuk membela hak Indonesia dengan menjelaskan posisi konstitusional Indonesia dalam menolak segala bentuk penjajahan, apalagi dibarengi dengan genosida dan kejahatan kemanusiaan sebagaiamana dilakukan Israel terhadap Gaza/Palestina, serta juga mempertimbangkan keamanan publik apabila atlet Israel diperbolehkan masuk ke Indonesia,” tutur HNW.

    “Sikap Indonesia itu memiliki dasar hukum internasional yang kuat, termasuk mempertimbangkan keamanan publik yg jadi dasar pihak Italia dan Belgia menolak keikutsertaan atlet Israel ikut bertanding di sana, dan ternyata IOC tidak menjatuhkan sanks terhadap Italia maupun Belgia,” sambungnya.

    “Sehingga negara anggota PBB seperti Indonesia juga diperintahkan oleh ICJ untuk bertindak agar pelanggaran tersebut bisa dihentikan. Salah satunya bisa diterjemahkan dengan memboikot Israel,” katanya.

    HNW menjelaskan bahwa langkah tegas Indonesia ini bukan mencampurkan olahraga dengan politik sebagaimana dituduhkan oleh IOC, melainkan bagaimana olahraga dikaitkan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

    “Bahkan oleh ICJ, Israel divonis sbg telah melakukan genosida dan kejahatan kemanusiaan, dan pendudukan yang illegal. Sehingga ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan atas Pimpinan Israel seperti PM Benyamin Netanyahu. Israel juga telah melakukan kejahatan terhadap para olahragawan dan atlet Palestina, lebih dari 800 atlet/olahragawan Palestina yang sudah tewas dibunuh Israel. Hal2 yang tidak dilakukan oleh atau tidak terjadi dengan Afrika Selatan,”sambungnya.

    Sekalipun demikian, lanjut HNW, IOC telah menjatuhkan sanksi oleh IOC dengan dilarang mengikuti olimpiade. Sehingga mestinya demi keadilan dan sportifitas, IOC juga jatuhkan sanksi malah lebih berat atas Israel ketimbang yang telah dijatuhkan terhadap Afrika Selatan, bukan malah membebaskan Israel dengan menjatuhkan sanksi atas Indonesia.

    Oleh karena itu, HNW menyampaiakn upaya menjalin dialog dan diplomasi terhadap poin-poin tersebut dengan IOC patut dihormati. Namun, selain itu, Indonesia juga perlu menjalin dialog dengan negara-negara sahabat yang memiliki sikap penolakan keras terhadap keikutsertaan atlet Israel.

    Misalnya, negara tetangga Malaysia yang menolak atlet Israel sehingga berujung pada dicoretnya Malaysia sebagai tuan rumah kejuaraan dunia paralimpik renang pada 2019 lalu. Selain itu, ada juga Arab Saudi yang tidak memberikan visa kepada atlet Israel dalam Kejuaraan Dunia Catur pada 2017 lalu.

    Atau Kuwait, kata HNW, yang tidak memberikan visa kepada atlet Israel dalam kejuaraan menembak Asia pada 2015 lalu. Ada pula Uni Emirat Arab yang melakukan hal yang sama kepada atlet Israel pada kejuaraan tenis pada 2009.

    “Mereka juga mengalami nasib yang sama dengan Indonesia, yakni dijatuhi sanksi, gara2 Israel. Karenanya, bila negara-negara yang punya sikap sama dengan Indonesia yang menolak atlet Israel tersebut dapat satu sikap dengan Indonesia, tentu dapat memberikan tekanan yang lebih kuat kepada IOC,” ujar HNW.

    “Karena seharusnya Israel yang melakukan berbagai pelanggaran hukum internasional yang diberi sanksi hukuman, bukan malah negara2 yang melaksanakan berbagai keputusan lembaga internasional malah dikenakan sanksi oleh IOC,” lanjutnya.

    Namun, apabila beragam upaya dialog dan diplomasi menemui jalan buntu, HNW mendorong agar Indonesia memaksimalkan usaha bela negara dengan mengajukan banding ke CAS atas keputusan tidak adil IOC tersebut.

    “Menpora perlu berjuang habis2an bela hak dan marwah Indonesia. Bahkan sebagai upaya yang terakhir, langkah hukum banding ke CAS perlu dilakukan juga,” ujarnya.

    HNW mengatakan bahwa saluran untuk membawa persoalan ini ke CAS sesuai dengan Pasal 61 Olympic Charter (OIC Charter). Dan, meski CAS dibentuk berdasarkan OIC Charter, bukan berarti keputusan OIC tidak bisa dikoreksi.

    Dalam berbagai kasus, CAS juga bisa mengoreksi dan membatalkan keputusan OIC. Misalnya, dalam kasus mantan Menpora Rusia, Vitaly Mutko yang sempat dihukum oleh OIC tidak boleh menghadiri pertandingan atau event OIC seumur hidupnya, kemudian dibatalkan oleh CAS.

    Apalagi, lanjut HNW, dalam kasus Indonesia ini, posisi Indonesia seharusnya lebih kuat, karena sebelumnya CAS juga telah menolak banding dari Israel atas tidak diberikannya visa atlet mereka untuk masuk ke Indonesia untuk mengikuti Kejuaraan Dunia Senam. Itu artinya sikap Indonesia tidak disalahkan oleh CAS.

    Tapi anehnya justru karena sikap Indonesia, lanjut HNW, yang tidak menerbitkan visa bagi atlet Israel tapi tidak disalahkan oleh CAS, malah itu yang dijadikan dasar oleh IOC untuk menjatuhkan sanksi atas Indonesia.

    “Padahal sikap Indonesia itu, secara tidak langsung diamini dan diperbolehkan oleh CAS. Karena bila CAS menilai tindakan Indonesia salah, maka seharusnya banding Israel dimenangkan, faktanya CAS menolak banding Israel tersebut, dan tidak menghukum Indonesia,” pungkasnya.

    (ega/ega)

  • Prabowo Dikabarkan Boyong 100 Unit Tank MBT Altay Buatan Turki, Ini Spesifikasinya

    Prabowo Dikabarkan Boyong 100 Unit Tank MBT Altay Buatan Turki, Ini Spesifikasinya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia dikabarkan memesan 100 unit Tank Altay buatan Turki. Tank tempur utama (Main Battle Tank/MBT) generasi keempat ini dikembangkan oleh Otokar dan diproduksi oleh BMC di bawah bantuan desain dan transfer teknologi dari Korea Selatan’s K2 Black Panther.

    Dalam postingan akun instagram @Air_defenders, dikutip Rabu (29/10/2025) pemerintah turki disebut telah mengekspor Tank Altay sebanyak 1.000 unit ke sejumlah negara seperti Qatar (200 unit), Azerbaijan (200 unit), Pakistan (200 unit), Indonesia (100 unit), Malaysia (80 unit), Saudi Arabia (120 unit) UAE (60 unit) dan Oman 40 unit. Total nilai ekspor itu diperkirakan mencapai US$10 miliar – US$12 miliar atau sekitar Rp165,9 triliun.

    Dengan estimasi tersebut, artinya harga per unit berkisar US$100 juta atau sekitar Rp165 miliar, jika Indonesia benar membeli 100 unit, maka estimasi biaya yang dikeluarkan sekitar Rp16,5 triliun.

    Karakteristik Altay

    Tank Altay merupakan tank yang meniru desain K2 Black Panther Korea Selatan. Perbedaannya, tank ini disesuaikan dan dikembangkan secara lokal sehingga secara material mungkin berbeda.  

    Alat perang ini diproduksi secara massal oleh perusahaan Turki, termasuk BMC, dengan menggunakan komponen dari produsen dalam negeri seperti MKE, Roketsan, dan Aselsan. Tank ini dibekali dengan segudang teknologi tempur modern termasuk meriam utama kaliber 120mm, sistem perlindungan aktif, sistem kendali tembakan, dan mesin serta transmisi buatan lokal. 

    Tank Altay memiliki panjang 7,3 meter, lebar 3,9 meter, tinggi 2,6 meter dan bobot sekitar 65 ton. Tank ini dioperasikan oleh empat awak dan dilengkapi dengan sistem kesadaran situasional 360 derajat. 

    Tank MBT Altay berputar 360 derajat

    Tank Altay dilengkapi dilengkapi ERA (Explosive Reactive Armor) dan ROKETSAN Boron Carbide Armor perlindungan lantai sesuai standar STANAG 4569 Level 4 untuk anti ranjau dan IED.

    Selain itu ada juga sistem proteksi aktif/pasif AKKOR dan smoke grenade, sistem identifikasi target digital, laser warning, 360° situational awareness hingga sistem CBRN untuk proteksi dari ancaman kimia, biologi, radiologi, dan nuklir.

    Tank Altay didesain untuk mampu beroperasi di medan konvensional dan perkotaan, serta siap dengan berbagai teknologi mutakhir. Tank ini dibaiat sebagai salah satu MBT modern yang ramah industri dalam negeri karena melibatkan SDM lokal.

    Produksi massal tank telah dimulai beberapa tahun lalu, dengan pengiriman awal ke Angkatan Bersenjata Turki dimulai pada tahun ini. Adapun nama Altay dipilih sebagai bentuk penghormatan Turki atas Jenderal Angkatan Darat Fahrettin Altay, seorang tokoh militer Turki dalam Perang Kemerdekaan. 

    Prabowo ke Turki

    Pada April 2025, Indonesia dan Turki berkomitmen mempercepat penyelesaian Perjanjian Perdagangan Preferensial (Preferential Trade Agreement/PTA) hingga memperkuat industri pertahanan kedua negara.

    Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengatakan dirinya dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah menginstruksikan menteri perdagangan masing-masing untuk mempercepat penyelesaian negosiasi tersebut.

    “Kita sudah menginstruksikan menteri pandangan kita masing masing untuk menyelesaikan PTA sebagai langkah awal menuju Indonesia-Turki CEPA [Comprehensive Economic Partnership Agreement],” kata Prabowo saat melakukan kunjungan kenegaraannya, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (10/4/2025).

    Kedua negara, lanjutnya, juga telah sepakat untuk memperluas akses pasar dan menghapus hambatan perdagangan. Pembangunan kekuatan ekonomi yang lebih besar menjadi penting agar didengar oleh dunia.

    Prabowo mengatakan di bidang investasi, kedua negara sepakat menyelesaikan perjanjian bilateral secepat mungkin. Pemerintah Indonesia telah mengundang perusahaan Turki untuk ikut serta dalam pembangunan industri baterai, energi terbarukan, industri pertahanan, dan tekstil kelas atas.

    Selain itu, lanjutnya, Turki juga diharapkan bisa ikut dalam pembangunan infrastruktur energi di Indonesia, termasuk perusahaan konstruksi yang telah ikut membangun 42 rumah sakit di Indonesia.

    “Juga kolaborasi kerja sama di bidang kesehatan sangat penting. Untuk sama-sama kita produksi vaksin yang dibutuhkan oleh kedua rakyat kita,” katanya.

  • Spekulasi Trump 3 Periode

    Spekulasi Trump 3 Periode

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali melontarkan pernyataan terkait keinginannya menjabat 3 periode. Padahal, konstitusi AS membatasi seseorang hanya bisa menjabat sebagai presiden 2 periode.

    Dilansir Reuters, Selasa (28/10/2025), spekulasi menyeruak setelah Trump menolak untuk menegaskan dirinya tidak akan kembali mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga. Ini merupakan ke sekian kalinya Trump membahas gagasan menjabat lebih dari dua periode.

    Dalam sejumlah kampanye, Trump bahkan melontarkan gurauan dan menggoda para pendukungnya dengan slogan ‘Trump 2028’. Amandemen ke-22 Konstitusi AS telah melarang siapa pun untuk terpilih menjadi Presiden AS untuk periode jabatan ketiga.

    Beberapa pendukung Trump telah melontarkan ide mengakali larangan itu. Mereka mengusulkan Trump mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden AS, sementara kandidat lainnya mencalonkan diri sebagai Presiden lalu mengundurkan diri setelah terpilih.

    Hal itu disebut bisa membawa Trump menduduki jabatan presiden AS untuk periode ketiga. Trump mengatakan ide itu terlalu lucu.

    “Saya akan diizinkan melakukan hal itu. “Saya tidak akan melakukan hal itu. Saya pikir itu terlalu lucu,” kata Trump saat ditanya wartawan mengenai opsi tersebut, di dalam pesawat kepresidenan AS, Air Force One, yang mengudara dari Malaysia ke Jepang pada Senin (27/10).

    Dia mengaku anak menolak cara tersebut. Dia mengatakan orang-orang tak akan menyukai cara tersebut.

    “Iya, saya akan menolaknya karena itu terlalu lucu. Saya pikir orang-orang tidak akan menyukainya. Itu terlalu lucu. Tidak, itu tidak benar,” ucap Trump.

    Para pakar konstitusi mengatakan Trump dilarang mencalonkan diri sebagai wakil presiden karena dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi presiden. Amandemen ke-12 Konstitusi AS menegaskan ‘Tidak seorang pun yang secara konstitusional tidak memenuhi syarat untuk jabatan Presiden, akan memenuhi syarat untuk jabatan Wakil Presiden Amerika Serikat’.

    Namun demikian, Trump juga tidak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah dirinya tidak akan maju capres untuk periode ketiga. Dia menjawab ingin melakukannya.

    “Saya ingin sekali melakukannya. Saya memiliki angka terbaik yang pernah saya miliki,” ujarnya.

    Trump juga memberi jawaban ambigu saat ditanya lebih lanjut soal apakah dirinya tidak menutup kemungkinan untuk masa jabatan ketiga. Dia juga mengaku belum benar-benar memikirkan apakah dirinya akan mencoba mengubah aturan lewat pengadilan.

    “Apakah saya tidak menutup kemungkinannya? Maksud saya, Anda harus memberitahu saya. Saya belum benar-benar memikirkannya,” ujarnya.

    Terlepas dari hal itu, Steve Bannon yang pernah menjabat sebagai kepala strategi Gedung Putih, mengungkapkan ada rencana untuk menghindari Amandemen ke-22 dan menyiratkan dirinya terlibat dalam pengembangan rencana itu.

    “Trump akan menjadi presiden pada tahun 2028, dan orang-orang seharusnya diakomodasi untuk hal itu. Pada waktu yang tepat, kami akan menjelaskan rencananya. Namun, rencana itu memang ada,” ungkapnya.

    Spekulasi soal Trump akan menjabat untuk periode ketiga telah muncul sejak Maret 2025 atau 2 bulan setelah dirinya dilantik dalam masa jabatan keduanya sebagai Presiden AS.

    “Banyak orang ingin saya melakukannya. Tetapi, maksud saya, pada dasarnya saya memberi tahu mereka bahwa kita masih punya jalan panjang, Anda tahu, ini masih sangat awal dalam pemerintahan,” kata Trump merujuk pada sekutu-sekutunya dalam panggilan telepon Minggu (30/3) pagi dengan NBC News.

    “Saya fokus pada saat ini,” tambah Trump menambahkan dalam beberapa komentarnya yang paling ekstensif hingga saat ini tentang masa jabatan ketiga.

    Trump menjabat sebagai Presiden AS periode 2017-2021. Dia kemudian terpilih lagi untuk masa jabatan 2025-2029.

    Halaman 2 dari 3

    (haf/haf)

  • Menko Airlangga ajak negara Indo-Pasifik dorong ekonomi global tumbuh

    Menko Airlangga ajak negara Indo-Pasifik dorong ekonomi global tumbuh

    kawasan Indo-Pasifik menjadi tempat tinggal bagi hampir 60 persen populasi dunia dan menghasilkan lebih dari 50 persen total PDB global

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pentingnya kolaborasi antara negara-negara di kawasan Indo-Pasifik untuk menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi global.

    Dalam ASEAN Indo-Pacific Forum (AIPF) 2025 yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, ia mengatakan menegaskan bahwa kawasan Indo-Pasifik memiliki peran strategis sebagai episentrum ekonomi dunia.

    Ia menyatakan dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa, bahwa kawasan tersebut mendorong hampir dua pertiga dari pertumbuhan ekonomi dunia dan mencakup hampir setengah dari volume perdagangan dunia.

    Hal tersebut karena kawasan Indo-Pasifik menjadi tempat tinggal bagi hampir 60 persen populasi dunia dan menghasilkan lebih dari 50 persen total Produk Domestik Bruto (PDB) global.

    Agar dapat terus menjaga momentum tersebut, Airlangga pun mengajak negara-negara Indo-Pasifik untuk menghasilkan pertumbuhan inklusif dan memastikan setiap pihak mendapatkan kesempatan yang sama.

    Ia pun menegaskan komitmen Indonesia untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif melalui kontribusi aktif dalam meningkatkan konektivitas dan daya saing kawasan, sejalan dengan visi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) yang didasarkan pada prinsip saling menghormati, keterbukaan serta stabilitas kawasan.

    Airlangga Hartarto juga menyoroti pentingnya kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta untuk mendorong inovasi dan investasi, mengingat sinergi yang kuat antara dunia usaha dan pemerintah merupakan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang tangguh.

    Ia optimistis Indonesia bersama negara-negara Indo-Pasifik dapat mempererat kerja sama di kawasan untuk menghadapi tantangan ekonomi global dan mengubah tantangan tersebut menjadi peluang demi mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang damai, stabil dan sejahtera.

    Forum AIPF 2025 memusatkan pembahasan pada proyek-proyek konkret seperti ASEAN Common Carbon Framework, ASEAN Power Grid, hingga cross-border payment, yang diharapkan mampu mempererat integrasi ekonomi kawasan.

    Forum dialog dan kerja sama tersebut merupakan bagian dari rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-47, yang bertujuan untuk mendorong implementasi nyata proyek-proyek strategis di bawah ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).

    Forum tersebut mempertemukan para pebisnis, investor, pemerintah, dan pemangku kepentingan untuk menjajaki kemitraan yang berfokus pada pembangunan yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan di kawasan.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ASEAN & China Makin Mesra, Ini Manfaat buat Indonesia

    ASEAN & China Makin Mesra, Ini Manfaat buat Indonesia

    Jakarta –

    China dan ASEAN meningkatkan perjanjian perdagangan bebas menjadi versi terbaru yakni ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) 3.0. Hal ini dilakukan seiring meningkatnya hubungan dagang kedua kawasan di tengah kebijakan tarif dagang Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Penandatanganan ACFTA 3.0 dilakukan di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia, pada hari terakhir pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-47, Selasa (28/10). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri acara tersebut mewakili Presiden Prabowo Subianto.

    “Pemerintah Indonesia akan memulai proses ratifikasi dan penyelarasan kebijakan domestik, serta berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan dunia usaha untuk memastikan manfaat optimal dari implementasi ACFTA 3.0 Upgrade,” ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Selasa (28/10/2025).

    ACFTA 3.0 menandai babak baru kemitraan ekonomi yang lebih inklusif dan komprehensif antara ASEAN dengan China. China merupakan mitra dagang terbesar bagi ASEAN selama 16 tahun terakhir, sekaligus mitra dagang utama bagi Indonesia.

    Pada 2024, nilai perdagangan Indonesia-RRT mencapai US$ 136,59 miliar dengan realisasi investasi RRT di Indonesia sebesar US$ 8,1 miliar. Jumlah itu meningkat 9% dibandingkan tahun sebelumnya.

    ACFTA 3.0 diharapkan dapat semakin memperkuat tren positif perdagangan ASEAN dan RRT, sekaligus mendorong diversifikasi ekspor, peningkatan nilai tambah industri dan investasi yang lebih berkelanjutan. Beberapa pengembangan kerja sama mencakup berbagai isu strategis dan terkini seperti ekonomi digital, ekonomi hijau, konektivitas rantai pasok, pengembangan UMKM, perlindungan konsumen dan persaingan usaha.

    Sebagai informasi, ACFTA 3.0 merupakan pembaruan dari perjanjian ACFTA yang telah berlaku sejak 2010 dan bertujuan untuk memperluas kerja sama perdagangan. ACFTA 3.0 Upgrade menjadi langkah penting untuk memastikan kerja sama ASEAN dengan RRT tetap relevan dengan dinamika ekonomi global, serta memberikan manfaat yang nyata bagi pelaku usaha di kawasan.

    “Bagi Indonesia, ini merupakan peluang strategis untuk memperkuat daya saing ke salah satu perekonomian terbesar di dunia,” terang Airlangga.

    ACFTA 3.0 menjadi salah satu hasil utama (major outcomes) dari pelaksanaan KTT ASEAN ke-47 yang diketuai Malaysia. Sebagaimana diketahui, ACFTA merupakan perjanjian perdagangan pertama yang dicapai ASEAN dengan negara di luar blok negara-negara Asia Tenggara ini.

    Data Pemerintah China menunjukkan bahwa perdagangan ASEAN dan China mencapai Yuan 5,57 triliun (sekitar US$ 785 miliar) pada Januari-September 2025. Jumlah itu meningkat 9,6% dibandingkan tahun sebelumnya.

    (aid/hns)