Xcloud.id

Negara: Malaysia

  • Menlu Malaysia Didenda Gara-gara Merokok di Tempat Umum

    Menlu Malaysia Didenda Gara-gara Merokok di Tempat Umum

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, akan didenda gara-gara ketahuan menghisap rokok di area bebas rokok.

    Menteri Kesehatan Dzulkefly Ahmad awal pekan ini mengunggah foto Menlu Hasan tengah merokok di sebuah restoran pinggir jalan, di negara bagian Negeri Sembilan Malaysia.

    “Kantor Menteri Luar Negeri telah diberitahu tentang masalah ini,” kata Dzulkefly di X, seperti dikutip AFP.

    Sejak 2019, Malaysia menetapkan larangan merokok di semua tempat makan dan restoran. Berdasarkan hukum Negeri Jiran, orang yang tertangkap merokok di area dilarang dapat dikenakan denda hingga 5.000 ringgit (sekitar Rp18 juta).

    Menlu Hasan disebut sudah mengetahui perihal denda itu. Dia juga telah menyampaikan permintaan maaf pada Rabu (18/12) dan mengatakan telah menerima pemberitahuan dari otoritas kesehatan.

    “Jika hal ini telah menjadi perhatian dan isu di tengah masyarakat, saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya,” kata Hasan.

    “Saya akan membayar dendanya dan saya harap dendanya tidak terlalu tinggi,” imbuhnya.

    Foto Hasan yang sedang merokok di restoran tersebut telah memicu kemarahan di jagat online Malaysia minggu ini.

    “Entah Anda menteri atau VVIP, salah tetap salah. Tidak ada yang kebal hukum,” kata salah satu pengguna X.

    “Anggota parlemen dan aparat penegak hukum yang melanggar hukum seharusnya dihukum lebih berat daripada masyarakat umum,” kata warganet lain.

    (dna/bac)

  • Ekonom minta Pemerintah membandingkan tarif PPN dengan anggota ASEAN

    Ekonom minta Pemerintah membandingkan tarif PPN dengan anggota ASEAN

    Kalau mau adil, Pemerintah harusnya membandingkan dengan negara anggota ASEAN lainnya, dan Indonesia adalah yang tertinggi tarif PPN-nya.

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Kebijakan Publik Center of Economics and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar meminta Pemerintah untuk membandingkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dengan negara-negara anggota ASEAN, alih-alih dengan negara seperti Kanada, China, dan Brasil.

    Menurutnya, negara-negara dengan tarif PPN yang lebih tinggi dari Indonesia memiliki pendapatan per kapita yang tinggi dan ekonomi yang stabil, sehingga daya beli masyarakat memungkinkan pemerintah setempat untuk menerapkan tarif pajak konsumsi yang lebih besar.

    “Stabilitas ekonomi di negara ini kuat, ditandai dengan inflasi rendah dan konsumsi domestik yang kuat membuat penerapan PPN tinggi lebih efektif dan tidak terlalu membebani masyarakat atau menekan pertumbuhan ekonomi,” ujar Media, dikutip di Jakarta, Rabu.

    Sementara di Indonesia, dia menilai, ekonomi masyarakat saat ini sedang dalam kondisi terpukul. Maka, membandingkan PPN Indonesia dengan negara-negara tersebut dinilai kurang tepat.

    “Kalau mau adil, Pemerintah harusnya membandingkan dengan negara anggota ASEAN lainnya, dan Indonesia adalah yang tertinggi tarif PPN-nya,” ujar dia.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati menilai bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Indonesia yang saat ini sebesar 11 persen masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain, baik di kawasan regional maupun anggota G20.

    Hal tersebut disampaikan setelah Pemerintah resmi mengumumkan kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025 mendatang.

    Sebagai contoh, Brasil menetapkan tarif PPN sebesar 17 persen dengan tax ratio mencapai 24,67 persen. Afrika Selatan memberlakukan tarif PPN sebesar 15 persen dengan tax ratio 21,4 persen, sementara India memiliki tarif PPN 18 persen dengan tax ratio 17,3 persen.

    Meskipun demikian, tarif PPN Indonesia masih relatif lebih tinggi dibandingkan negara-negara di kawasan ASEAN. Malaysia tercatat memiliki tarif PPN 10 persen, sementara Vietnam yang sebelumnya menerapkan PPN 10 persen telah memperpanjang insentif PPN menjadi 8 persen. Kemudian Singapura menetapkan tarif PPN 9 persen, dan Thailand 7 persen.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Durian “cita rasa baru” raih popularitas, buka peluang bisnis di ASEAN

    Durian “cita rasa baru” raih popularitas, buka peluang bisnis di ASEAN

    Taiyuan (ANTARA) – Dengan meningkatnya permintaan durian di China, semakin banyak durian segar dari negara-negara Asia Tenggara memasuki pasar China dan meraih popularitas di kalangan konsumen negara itu

    Saat ini, fenomena durian bantal emas Thailand yang memenuhi rak-rak di seluruh China telah memudar. Baik di toko-toko fisik maupun ruang siaran langsung daring (livestreaming), varietas durian asal Vietnam, Filipina, dan Malaysia kini semakin banyak tersedia. Beberapa varietas dengan harga lebih terjangkau menjadi pilihan yang lebih disukai untuk promosi bagi banyak penjual.

    Sejak Oktober, kendati memasuki periode off-season untuk penjualan durian, antusiasme konsumen China terhadap buah itu tetap tidak surut.

    Hadirnya durian dari Vietnam dan Filipina memberikan opsi cita rasa baru sekaligus menjadi salah satu alasan utama di balik penjualan yang tidak terlalu lesu pada periode off-season.

    Pesatnya pertumbuhan penjualan durian asal Vietnam sangat mengesankan. Meski durian Vietnam baru mendapat akses ke pasar China pada September 2022, ekspor durian negara itu ke China mencapai 493.000 ton pada 2023, mencakup sekitar 32 persen dari pangsa pasar China. Dari Januari hingga Oktober 2024, Vietnam telah mengekspor 690.000 ton durian segar ke China, dengan pangsa impornya naik menjadi 46,6 persen.

    Data menunjukkan bahwa durian yang diekspor dari Vietnam ke China mencakup lebih dari 96 persen dari total ekspor durian negara Asia Tenggara itu.

    “Bisa dikatakan bahwa durian Vietnam hampir sepenuhnya ditujukan untuk pasar China,” ujar Sekretaris Jenderal Kamar Dagang Vietnam Shanxi Guo Feng.

    Durian Vietnam telah menunjukkan keunggulan harga yang signifikan berkat biaya produksi dan transportasinya yang lebih rendah.

    Sebagai “bintang yang sedang naik daun,” Filipina dan Malaysia telah mengantongi akses untuk mengekspor durian segar ke China masing-masing pada 2023 dan 2024. Wang Shaogang, Kepala Perwakilan Dewan Provinsi Shanxi untuk kantor perwakilan Promosi Perdagangan Internasional China di Filipina, menyampaikan bahwa durian Puyat asal Filipina yang ditanam di tanah vulkanis yang subur dengan cepat menarik perhatian konsumen China.

    Durian Puyat merupakan varietas hibrida Musang King dan Qingni yang berbentuk pendek dan padat berisi, dengan daging buah berwarna keemasan dan cerah.

    Dalam 20 tahun terakhir, impor durian China melonjak sekitar 50 kali lipat. Dengan jumlah penduduknya yang mencapai 1,4 miliar jiwa, China memiliki pasar konsumsi durian yang sangat besar, dan permintaannya masih terus meningkat.

    Menurut data statistik bea cukai China, impor durian di negara itu, dalam hal kuantitas dan nilai, telah melonjak dari 430.000 ton dan 1,1 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp16.050) pada 2018 menjadi 1,42 juta ton dan 6,7 miliar dolar AS pada 2023. Dari Januari hingga Oktober 2024, impor durian segar di China mencapai 1,48 juta ton, melampaui total volume impor 1,42 juta ton yang dibukukan pada 2023.

    Para pelaku industri meyakini bahwa lantaran semua hal itu, selain Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia, negara-negara produsen durian lainnya di Asia Tenggara juga berupaya mengantongi akses ekspor durian segar ke China.

    Media lokal di Kamboja menyatakan bahwa saat ini, negara itu berada dalam tahap akhir negosiasi dengan China dan berupaya mewujudkan ekspor durian langsung ke China pada 2025.

    Liu Baofeng, seorang penjual durian, meyakini bahwa Indonesia merupakan negara penghasil durian terbesar di dunia, dengan produksi duriannya tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan Thailand. Indonesia memiliki varietas durian yang beragam dan kondisi alam yang sangat cocok untuk pembudidayaan durian. Jika biaya logistik dapat diatasi, ekspor durian Indonesia ke pasar China akan memiliki prospek yang sangat cerah.

    Penerjemah: Xinhua
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jurus Pertamina Kilang Geber Transisi Energi dengan Konsep ESG

    Jurus Pertamina Kilang Geber Transisi Energi dengan Konsep ESG

    Jakarta – Transisi energi disebut tak hanya berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Namun juga pada aspek sosial dan tata kelola yang baik.

    Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional, Taufik Aditiyawarman mengungkapkan konsep Environmental, Social, and Governance (ESG) merupakan landasan penting dalam memastikan transisi energi tidak hanya berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

    Karena itu, kata Taufik, Kilang Pertamina Internasional menggelar konferensi inovasi bertajuk Indonesia Knowledge Management Summit (IKMS) dalam rangka menjalankan proses transisi energi dengan konsep ESG.

    “Kegiatan Indonesia Knowledge Management Summit IKMS yang kedua kali diadakan ini menjadi momentum yang sangat penting bagi tumbuhnya sinergi berbagi pengetahuan dan inovasi antara dunia usaha, dunia pendidikan dan masyarakat. Knowledge Management sendiri merupakan budaya yang telah dikulturkan di PT Kilang Pertamina Internasional puluhan tahun dan memainkan peran kunci dalam mempercepat inovasi dan berbagi solusi praktis untuk mengatasi tantangan transisi energi”, ujar Taufik dalam keterangan tertulis, Rabu (18/12/2024).

    Konferensi IKMS tahun ini yanng digelar pada 12-13 Desember lalu di Bali diikuti oleh tak kurang dari 300 inovator yang berasal dari akademisi berbagai perguruan tinggi se-Indonesia, praktisi dari berbagai perusahaan serta para peneliti individu, mengangkat tema besar “Accelerating Energy Transitions through ESG Frameworks and Knowledge Management”.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengapresiasi langkah KPI menggelar IKMS sebagai platform kolaborasi antara inovator yang berasal dari beragam pemangku kepentingan. Dalam acara IKMS 2024, Suahasil Nazara turut memberikan paparan dengan judul “Energi Transisi serta Kaitannya dengan Kondisi Perekonomian Indonesia Mendatang”.

    IKMS 2024 dikemas dengan menghadirkan berbagai agenda utama yaitu seminar, diskusi panel serta kompetisi inovasi. Seminar dan Panel mengambil tema-tema energi yang mencakup Transisi energi, Good Corporate Governance in Sustainability, serta Dekarbonisasi. Seminar dan Panel tersebut menghadirkan sejumlah pembicara termasuk Taufik Aditiyawarman Direktur Utama KPI, yang melakukan sharing knowledge dengan tajuk “Mendorong Tujuan Transisi Energi melalui Kepemimpinan Strategis”.

    Selain ragam agenda seminar dan diskusi panel yang mengundang berbagai ahli dalam bidang transisi energi, IKMS tahun ini juga menjadi ajang bagi para peneliti dan inovator di Indonesia untuk memaparkan penelitian dan solusi inovatif mereka dalam bentuk Paper Presentation yang berkaitan dengan percepatan transisi energi yang dilihat dari aspek lingkungan, sosial, tata kelola, manajemen pengetahuan (knowledge-management), serta aspek transisi energi sendiri.

    Kegiatan IKMS berhasil memilih 80 paper terbaik dari 558 paper yang masuk untuk dipresentasikan pada saat agenda IKMS. Rangkaian agenda IKMS kemudian ditutup dengan pengumuman pemenang Paper Presentation yang menghasilkan 3 paper terbaik dari setiap sub-topik serta pengumuman poster dan presenter terbaik.

    IKMS menjadi bukti nyata komitmen insan mutu KPI. Selama bertahun tahun, Insan Mutu di PT Kilang Pertamina Internasional go global dalam forum inovasi yang mencakup Istanbul International Invention Fair (ISIF) di Turki, International Invention, Innovation, and Technology Competition & Exhibition (ITEX) di Malaysia, Taiwan Innotech Expo (TIE), International Trade Fair for Ideas, Inventions & New Products (iENA) di Jerman

    IKMS menjadi bukti komitmen KPI tak hanya mencapai target internal perusahaan (tacit knowledge), tetapi juga menumbuhkan budaya inovasi dan sharing knowledge di masyarakat Indonesia yang lebih luas.

    PT Kilang Pertamina Internasional merupakan Sub Holding PT Pertamina (Persero) yang menjalankan bisnis utama pengolahan minyak dan petrokimia sesuai dengan prinsip ESG (Environment, Social & Governance). PT KPI juga telah terdaftar dalam United Nations Global Compact (UNGC) dan berkomitmen pada Sepuluh Prinsip Universal atau Ten Principles dari UNGC dalam strategi operasional sebagai bagian dari penerapan aspek ESG. PT KPI akan terus menjalankan bisnisnya secara profesional untuk mewujudkan visinya menjadi Perusahaan Kilang Minyak dan Petrokimia berkelas dunia yang berwawasan lingkungan, bertanggung jawab sosial serta memiliki tata Kelola perusahaan yang baik.

    (kil/kil)

  • Sepanjang 2024, Jumlah Pengaduan PMI Terbanyak dari Arab Saudi

    Sepanjang 2024, Jumlah Pengaduan PMI Terbanyak dari Arab Saudi

    Sepanjang 2024, Jumlah Pengaduan PMI Terbanyak dari Arab Saudi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian Perlindungan
    Pekerja Migran Indonesia
    (BP2MI) Sri Andayani mengungkapkan bahwa sepanjang
    tahun 2024
    , jumlah pengaduan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbanyak berasal dari
    Arab Saudi
    .
    Dari data yang dihimpun, terdapat total 15.307 pengaduan dari PMI di Arab Saudi antara Januari hingga 5 Desember 2024.
    “Yang pertama ini Arab Saudi paling banyak untuk pengaduan,” kata Yani dalam diskusi daring yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan untuk memperingati Hari Migran Sedunia 2024, Rabu (18/12/2024).
    Setelah Arab Saudi, negara dengan jumlah
    pengaduan PMI
    terbanyak adalah Malaysia, yang mencatatkan 11.533 pengaduan.
    Selanjutnya, Taiwan dengan 4.038 pengaduan, Uni Emirat Arab 3.117, dan Hongkong 1.728 pengaduan.
    Singapura menempati urutan keenam dengan 1.520 pengaduan, diikuti oleh Yordania dengan 1.378 pengaduan.
    Sementara itu, Syria, Oman, dan Qatar masing-masing mencatatkan 1.296, 865, dan 845 pengaduan.
    Yani juga menjelaskan bahwa dari total pengaduan PMI yang tercatat dari Januari hingga 5 Desember 2024, 750 di antaranya adalah perempuan dan 712 laki-laki.
    Berdasarkan klasifikasi, terdapat 985 pengaduan non prosedural, 265 pengaduan prosedural, dan 212 pengaduan lainnya.
    Lebih lanjut, Yani memaparkan bahwa jumlah PMI yang terdaftar sejak tahun 2007 hingga 4 Desember 2024 mencapai 5.184.369 orang.
    PMI tersebut tersebar di berbagai negara, dengan yang terbanyak berada di Malaysia sebanyak 1.410.741 orang.
    Taiwan menempati posisi kedua dengan 1.049.149 PMI, diikuti oleh Hongkong dengan 1.033.487 orang, Arab Saudi dengan 462.821 orang, dan Singapura sebanyak 338.341 orang.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perbedaan KRL, LRT, MRT, dan Monorel, Jangan Sampai Tertukar

    Perbedaan KRL, LRT, MRT, dan Monorel, Jangan Sampai Tertukar

    Jakarta: Sistem transportasi modern telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat perkotaan yang padat. Di Indonesia sendiri, KRL, LRT, dan MRT telah menjadi pilihan transportasi publik yang populer.
     
    Apa perbedaan KRL, LRT, dan MRT? Serta, apa yang disebut dengan Monorel?
     
    KRL (Kereta Rel Listrik), LRT (LIght Rail Transit), dan MRT (Mass Rapid Transit/Moda Raya Terpadu) sama-sama menawarkan kenyamanan, kecepatan, dan efisiensi dalam menjangkau berbagai tujuan dalam kota atau antar kota yang berdekatan.
     
    Perbedaan KRL, LRT, MRT

    MRT. Foto: AFP/Bay Ismoyo

     

    Meskipun memiliki kesamaan sebagai moda transportasi berbasis rel, KRL, LRT, dan MRT memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal kapasitas, jangkauan, dan sistem operasionalnya. Berikut penjelasan lengkap mengenai perbedaan tersebut:
     
    1. Kapasitas dan Ukuran Kereta
    KRL punya kapasitas penumpang yang paling besar dibandingkan LRT dan MRT. Satu rangkaian KRL biasanya terdiri dari 8-12 gerbong dengan kapasitas hingga 2.000 penumpang. Sedangkan LRT memiliki kapasitas yang lebih kecil, dengan 2-4 gerbong dan kapasitas sekitar 600 penumpang.
     
    Sedangkan MRT berada di antara keduanya, dengan kapasitas sekitar 1.900 dengan 6 gerbong per rangkaian.
     
    2. Jangkauan dan Rute

    LRT Jabodetabek. Foto: MI/Susanto

    KRL memiliki jaringan rute yang lebih luas dibandingkan LRT dan MRT, terutama di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). KRL melayani rute-rute komuter dengan jarak tempuh yang relatif pendek dan menghubungkan pusat kota dengan kawasan penyangga.
     
    Sementara itu, LRT memiliki jangkauan yang lebih terbatas dan biasanya beroperasi dalam satu wilayah atau kota tertentu. Misalnya, LRT Jakarta beroperasi di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.
     
    Di sisi lain, MRT punya jangkauan yang lebih luas dari LRT, namun masih terbatas pada area perkotaan tertentu.

     

     

    3. Sistem Operasional
    KRL, LRT, dan MRT semuanya menggunakan tenaga listrik sebagai penggerak kereta. Namun, ada perbedaan dalam sistem operasionalnya. KRL menggunakan sistem operasi “push-pull”, artinya terdapat satu lokomotif di bagian depan dan belakang rangkaian.
     
    Sedangkan LRT dan MRT menggunakan sistem “multiple unit”, yakni setiap gerbong memiliki motor penggerak sendiri.
     
    Selain itu, KRL beroperasi di jalur rel yang terpisah dari kereta api konvensional, sedangkan LRT dan MRT beroperasi di jalur layang atau bawah tanah. Hal ini membuat KRL lebih rentan terhadap gangguan akibat kemacetan di perlintasan kereta api.
     
    Apa Itu Monorel?

    Ilustrasi monorel. Foto: Pixabay

    Moda transportasi umum lainnya adalah monorel. Meskipun tidak ada di Indonesia, beberapa negara sudah menggunakan moda transportasi ini, beberapa di antaranya adalah Malaysia dan sejumlah negara di Eropa.
     
    Monorel merupakan moda transportasi yang berjalan di atas rel tunggal yang ditinggikan. Hal ini berbeda dari kereta api biasa yang menggunakan dua rel. Desain yang unik ini memungkinkan monorel bergerak dengan bebas hambatan, meningkatkan keamanan penumpang, dan meminimalkan risiko kecelakaan.
     
    Sayangnya, biaya pembangunan monorel bisa jadi mahal, terutama di daerah perkotaan dengan infrastruktur yang padat. Oleh karena itu, implementasinya membutuhkan pertimbangan yang cermat.

     

    Jakarta: Sistem transportasi modern telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat perkotaan yang padat. Di Indonesia sendiri, KRL, LRT, dan MRT telah menjadi pilihan transportasi publik yang populer.
     
    Apa perbedaan KRL, LRT, dan MRT? Serta, apa yang disebut dengan Monorel?
     
    KRL (Kereta Rel Listrik), LRT (LIght Rail Transit), dan MRT (Mass Rapid Transit/Moda Raya Terpadu) sama-sama menawarkan kenyamanan, kecepatan, dan efisiensi dalam menjangkau berbagai tujuan dalam kota atau antar kota yang berdekatan.
     
    Perbedaan KRL, LRT, MRT

    MRT. Foto: AFP/Bay Ismoyo
     
     

     
    Meskipun memiliki kesamaan sebagai moda transportasi berbasis rel, KRL, LRT, dan MRT memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal kapasitas, jangkauan, dan sistem operasionalnya. Berikut penjelasan lengkap mengenai perbedaan tersebut:
     

    1. Kapasitas dan Ukuran Kereta

    KRL punya kapasitas penumpang yang paling besar dibandingkan LRT dan MRT. Satu rangkaian KRL biasanya terdiri dari 8-12 gerbong dengan kapasitas hingga 2.000 penumpang. Sedangkan LRT memiliki kapasitas yang lebih kecil, dengan 2-4 gerbong dan kapasitas sekitar 600 penumpang.
     
    Sedangkan MRT berada di antara keduanya, dengan kapasitas sekitar 1.900 dengan 6 gerbong per rangkaian.
     

    2. Jangkauan dan Rute

    LRT Jabodetabek. Foto: MI/Susanto
    KRL memiliki jaringan rute yang lebih luas dibandingkan LRT dan MRT, terutama di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). KRL melayani rute-rute komuter dengan jarak tempuh yang relatif pendek dan menghubungkan pusat kota dengan kawasan penyangga.
     
    Sementara itu, LRT memiliki jangkauan yang lebih terbatas dan biasanya beroperasi dalam satu wilayah atau kota tertentu. Misalnya, LRT Jakarta beroperasi di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.
     
    Di sisi lain, MRT punya jangkauan yang lebih luas dari LRT, namun masih terbatas pada area perkotaan tertentu.
     
     

     

    3. Sistem Operasional

    KRL, LRT, dan MRT semuanya menggunakan tenaga listrik sebagai penggerak kereta. Namun, ada perbedaan dalam sistem operasionalnya. KRL menggunakan sistem operasi “push-pull”, artinya terdapat satu lokomotif di bagian depan dan belakang rangkaian.
     
    Sedangkan LRT dan MRT menggunakan sistem “multiple unit”, yakni setiap gerbong memiliki motor penggerak sendiri.
     
    Selain itu, KRL beroperasi di jalur rel yang terpisah dari kereta api konvensional, sedangkan LRT dan MRT beroperasi di jalur layang atau bawah tanah. Hal ini membuat KRL lebih rentan terhadap gangguan akibat kemacetan di perlintasan kereta api.
     
    Apa Itu Monorel?

    Ilustrasi monorel. Foto: Pixabay
     
    Moda transportasi umum lainnya adalah monorel. Meskipun tidak ada di Indonesia, beberapa negara sudah menggunakan moda transportasi ini, beberapa di antaranya adalah Malaysia dan sejumlah negara di Eropa.
     
    Monorel merupakan moda transportasi yang berjalan di atas rel tunggal yang ditinggikan. Hal ini berbeda dari kereta api biasa yang menggunakan dua rel. Desain yang unik ini memungkinkan monorel bergerak dengan bebas hambatan, meningkatkan keamanan penumpang, dan meminimalkan risiko kecelakaan.
     
    Sayangnya, biaya pembangunan monorel bisa jadi mahal, terutama di daerah perkotaan dengan infrastruktur yang padat. Oleh karena itu, implementasinya membutuhkan pertimbangan yang cermat.
     
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (SUR)

  • Respons Mahfud MD soal Ide Prabowo agar Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Respons Mahfud MD soal Ide Prabowo agar Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) 2019-2023 Mahfud MD menilai bahwa ide calon kepala daerag dipilih oleh DPRD merupakan ide yang bagus untuk evaluasi. 

    Mahfud menjelaskan bahwa dirinya tidak menyatakan setuju terhadap sistem tersebut.

    Namun, menurutnya, gagasan penghapusan Pilkada Serentak patut dikaji ulang mengingat pelaksanaan Pilkada saat ini dinilai tidak bersih.

    “Karena apa? Ya karena sekarang ini memang harus dievaluasi. Pilkada itu berjalan sangat mahal. Sangat mahal dan jorok juga. Biayanya mahal lalu permainannya kotor gitu,” tutur Mahfud, dikutip dari akun YouTubenya sendiri pada Rabu (18/12/2024). 

    Adapun, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi itu juga menyoroti biaya besar yang dikeluarkan selama pelaksanaan Pilkada, yang bahkan melampaui pendapatan jabatan yang diperebutkan.

    “Sekarang ini pemilihan untuk calon gubernur aja misalnya lebih dari 100 miliar harus dikeluarkan. Bahkan ratusan miliar, ada yang T (triliun) bahkan ya. Untuk pilgup, pilwali juga sama. Puluhan miliar untuk dikeluarkan. Sementara gajinya berapa?” terangnya. 

    Mahfud juga mengutip data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Pilkada 2020 yang mengungkapkan bahwa 84% biaya Pilkada ditanggung oleh ‘cukong’.

    Hal ini, menurutnya, berdampak pada pemberian konsesi-konsesi kepada pihak tersebut setelah kepala daerah terpilih. 

    Selain itu, Mahfud juga menyoroti berbagai kecurangan yang terjadi di Pilkada serta dampak perpecahan di masyarakat yang sering kali berlanjut hingga lima tahun setelah pemilihan selesai.

    Mahfud juga menilai bahwa terdapat perbuatan-perbuatan yang dinilai memalukan sebagai bangsa.

    Atas dasar itu, ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyelenggaraan Pilkada.

    “Apakah kesimpulannya harus kembali ke pemilihan lewat DPRD atau tidak? Itu nanti hasil evaluasi itu,” pungkasnya. 

    Sebagai informasi, ide ini sempat dilontarkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutan di Hari Ulang Tahun atau HUT ke 60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Jawa Barat (12/12)

    Prabowo menyoroti mekanisme pemilihan kepala daerah alias Pilkada secara langsung yang menurutnya tidak efisien dan cenderung berbiaya tinggi. Padahal uang tersebut seharusnya bisa digunakan untuk program-program yang lebih bermanfaat.   

    Ia kemudian mencontohkan mekanisme pemilihan di negara-negara seperti Malaysia dan India yang menerapkan sistem bahwa pemilihan pemimpin daerah melalui lembaga legislatif.

    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, enggak keluar duit,” tuturnya.  

    Prabowo kemudian menilai bahwa anggaran yang dikeluarkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sekolah hingga perbaikan irigasi. 

  • Mobil Listrik Buatan Malaysia Dites Tabrak, Dapat Bintang 5

    Mobil Listrik Buatan Malaysia Dites Tabrak, Dapat Bintang 5

    Jakarta –

    Mobil listrik buatan Malaysia yang baru diluncurkan, Proton e.MAS 7, langsung diuji tabrak oleh Program Penilaian Mobil Baru untuk Negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN NCAP. Hasilnya, mobil ramah lingkungan produksi negeri jiran tersebut mendapatkan nilai sempurna, bintang 5.

    New Proton e.MAS 7 mendapatkan bintang 5 ASEAN NCAP dengan skor total 92,57 poin. Kendaraan listrik (EV) pertama di bawah merek Proton ini mendapat 39,00 poin buat Perlindungan Penumpang Dewasa (AOP), 17,32 poin dalam Perlindungan Penumpang Anak (COP), 20,00 poin dalam kategori Bantuan Keselamatan (SA) dan 16,25 poin pada aspek Keselamatan Pengendara Sepeda Motor (MS).

    e.MAS 7 memiliki kelengkapan standar 6 airbag, Electronic Stability Control (ESC), Anti-lock Braking System (ABS), Seatbelt Reminder System (SBR) buat penumpang depan dan penumpang belakang dengan deteksi kursi penumpang sebagai standar.

    SUV baru ini juga mempunyai Autonomous Emergency Braking (AEB) City, AEB Inter-Urban, Blind Spot Detection (BSD) di kedua sisi kendaraan, Automatic High Beam (AHB) dan Pedestrian Protection (PP) sebagai fitur standar. Selain itu, Forward Collision Warning (FCW), Lane Keep Assist (LKA), Lane Departure Warning (LDW), Rear Cross Traffic Alert (RCTA), dan Rear Cross Traffic Braking (RCTB) juga tersedia sebagai fitur standar.

    Dalam uji keselamatan pasif, model ini memberikan perlindungan yang baik secara keseluruhan kepada boneka uji yang ditempatkan pada bagian penumpang depan dengan kedua kaki bagian bawah pengemudi menerima perlindungan yang memadai. Selain itu, SUV ini tampil baik dalam penilaian COP dan MS, dengan model ini mendapat skor di sebagian besar item yang dinilai. EV baru ini menawarkan perlengkapan standar untuk semua fitur keselamatan aktif yang dinilai ASEAN NCAP di semua negara tempat mobil tersebut dipasarkan, menjadikannya model dengan skor tertinggi untuk kategori SA (Bantuan Keselamatan) di ASEAN NCAP.

    “ASEAN NCAP senang bahwa e.MAS 7 baru telah membuat pencapaian yang sesuai dalam penilaian ASEAN NCAP dengan berbagai teknologi yang ditawarkannya dalam model tersebut, baik keselamatan pasif maupun aktif. Dengan tren yang meningkat, di mana konsumen kendaraan saat ini punya minat besar terhadap EV, Proton telah memastikan bahwa keselamatan tak akan dikompromikan, seperti memiliki struktur yang kuat untuk melindungi penumpang, dan sistem penahan keselamatan yang dapat diterima. Lebih jauh, ASEAN NCAP bangga bahwa Proton telah melengkapi modelnya dengan teknologi keselamatan aktif sebagai perlengkapan standar di semua variannya. Selamat kepada e.MAS 7 karena telah mencapai peringkat bintang 5. Kami berharap prestasi luar biasa dalam meningkatkan keselamatan kendaraan di kawasan ASEAN ini terus menetapkan standar bagi yang lain untuk bisa diikuti,” tulis pernyataan ASEAN NCAP dalam keterangan resmi yang diterima detikOto.

    Sebagai catatan, protokol penilaian ASEAN NCAP 2021-2025 saat ini mencakup empat domain penilaian, dengan AOP mencakup 40,00 poin dari skor keseluruhan, serta COP, SA, dan MS masing-masing menyumbang 20,00 poin dari skor keseluruhan.

    (lua/din)

  • Merek Mobil Nasional Malaysia Luncurkan Mobil Listrik Pertama

    Merek Mobil Nasional Malaysia Luncurkan Mobil Listrik Pertama

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Perusahaan otomotif Malaysia, Proton meluncurkan mobil listrik pertama, Senin (16/12).

    Perkenalan mobil listrik dengan nama Proton e.MAS 7 menyusul perilisan BYD, Tesla, dan Stellantis.

    Proton merupakan perusahaan otomotif nasional Malaysia dengan saham 49,9 persen yang dipegang oleh produsen mobil Cina Zhejiang Geely Holding Group.

    Dalam peluncuran itu Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim menyatakan ingin mengurangi penggunaan bahan bakar fosil untuk meningkatkan potensi investasi.

  • 2024, Imigrasi Catatkan PNBP Tertinggi Rp8,5 Triliun

    2024, Imigrasi Catatkan PNBP Tertinggi Rp8,5 Triliun

    loading…

    Plt Dirjen Imigrasi, Saffar Muhammad Godam memberikan keterangan kepada media, Selasa (17/12/2024). FOTO/IST

    JAKARTA – Struktur organisasi kementerian berubah di era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.Ditjen Imigrasi yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kini masuk Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

    Transformasi tersebut membawa pembaruan signifikan, termasuk penambahan dua direktorat baru, yakni Direktorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Direktorat Teknologi Informasi Keimigrasian. Total terdapat sembilan direktorat yang mendukung operasional Imigrasi di Indonesia.

    Revisi Undang-Undang Keimigrasian yang disahkan pada September 2024 menjadi landasan reformasi kebijakan. Beberapa perubahan mencakup pengakuan paspor RI sebagai bukti kewarganegaraan, kewenangan pejabat Imigrasi membawa senjata api untuk meningkatkan keamanan, serta masa berlaku izin masuk kembali (IMK) yang kini mengikuti izin tinggal terbatas atau tetap (ITAS/ITAP). Kebijakan ini juga memungkinkan penangkalan seumur hidup bagi warga negara asing yang melakukan kejahatan berat.

    Sepanjang 2024, Ditjen Imigrasi mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tertinggi sepanjang sejarah, mencapai Rp8,5 triliun atau 142% dari target Rp6 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari layanan visa sebesar Rp4,82 triliun, diikuti layanan paspor (Rp2,3 triliun) dan layanan lainnya (Rp1,4 triliun).

    Jumlah paspor yang diterbitkan mencapai 4.838.581, memberikan kontribusi sekitar 27% dari keseluruhan PNBP. Sementara itu, sebanyak 5.162.775 visa diterbitkan, dengan dominasi visa kunjungan saat kedatangan (visa on arrival) sebesar 89%. Golden visa yang baru diperkenalkan pada tahun ini mencatat nilai investasi mencapai Rp9 triliun.

    Peningkatan signifikan juga tercatat dalam izin tinggal. Izin tinggal kunjungan (ITK) mencapai 9,3 juta orang, meningkat 31 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Izin tinggal terbatas (ITAS) naik 40% menjadi 259.944, dan izin tinggal tetap (ITAP) meningkat tiga kali lipat menjadi 6.437.

    Jumlah perlintasan masuk dan keluar Indonesia mencapai 46,7 juta orang, didominasi oleh pelintas udara. Warga negara asing (WNA) terbanyak berasal dari Australia, RRT, Malaysia, Singapura, dan India.

    Ditjen Imigrasi meluncurkan berbagai inovasi di bidang pelayanan. Fasilitas autogate di Bandara Soekarno-Hatta dan I Gusti Ngurah Rai kini dapat digunakan oleh anak usia 6 tahun dan WNA pemegang paspor elektronik. Selain itu, layanan Immigration Lounge di pusat perbelanjaan besar seperti Pondok Indah Mall 3 memungkinkan pembuatan paspor dalam satu hari.

    Inovasi digital juga terus dikembangkan, termasuk izin tinggal elektronik (eVOA, e-ITK, e-ITAS, e-ITAP) dan perpanjangan visa secara online melalui evisa.imigrasi.go.id. Mulai Desember 2024, layanan paspor elektronik penuh tersedia di 13 kantor imigrasi, termasuk sembilan kantor kelas I khusus dan beberapa perwakilan RI di luar negeri.

    Untuk memperkuat pengawasan, Ditjen Imigrasi menambah 265 kendaraan patroli dan membangun infrastruktur di 133 kantor Imigrasi di seluruh Indonesia. Pada 2024, Ditjen Imigrasi mencatat 5.047 tindakan administratif keimigrasian (TAK), meningkat 150% dibandingkan tahun sebelumnya, serta menangkal hampir 10.000 orang asing masuk ke Indonesia.

    Melalui kerja sama domestik dan internasional, seperti kemitraan dengan VFS Global untuk digitalisasi layanan, Ditjen Imigrasi terus memperkuat transformasi.

    “Ke depan, Ditjen Imigrasi berkomitmen meningkatkan pelayanan publik melalui digitalisasi, transparansi, dan penguatan kerja sama. Dengan berbagai capaian dan inovasi yang telah dilakukan, kami optimis menghadapi tantangan masa depan,” ujar Plt Dirjen Imigrasi, Saffar Muhammad Godam dalam keterangannya, Selasa (17/12/2024).

    Tahun 2024 menjadi tonggak penting bagi imigrasi Indonesia, tidak hanya dalam mencetak rekor penerimaan negara, tetapi juga dalam memperkuat posisi strategis Indonesia di tengah dinamika global.

    (abd)