Xcloud.id

Negara: Malaysia

  • Prabowo Bakal Lanjut Nego Tarif Trump, Janji Sawit hingga Kakao Dapat 0%

    Prabowo Bakal Lanjut Nego Tarif Trump, Janji Sawit hingga Kakao Dapat 0%

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia akan melanjutkan negosiasi tarif impor dengan Amerika Serikat (AS) pada November 2025 setelah perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation (KTT APEC) di Korea Selatan 

    Usai menghadiri rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto, Rabu (29/10/2025), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan proses negosiasi masih berjalan di tengah shutdown pemerintah AS sejak awal Oktober ini. 

    Airlangga menyebut negosiasi ditargetkan berlanjut lagi pada November setelah KTT APEC, yang juga rencananya dihadiri oleh Presiden Prabowo. Beberapa negara Asia Tenggara lain seperti Malaysia juga telah menyelesaikan negosiasi dengan AS untuk penerapan tarif impor. 

    “Jadi, sebagian besar sih kami sudah selesaikan, namun masih ada legal drafting yang kami sedang bahas dengan mereka,” terangnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, dikutip Kamis (30/10/2025).

    Menko Perekonomian sejak 2019 itu mengatakan pemerintah RI berupaya untuk mendapatkan tarif 0% alias bebas bea masuk impor untuk sejumlah komoditas khusus dari Indonesia. 

    Beberapa komoditas dimaksud adalah yang tidak bisa diproduksi AS seperti kelapa sawit, kakao, serta karet. Indonesia, lanjut Airlangga, juga meminta pembebasan bea masuk impor ke AS untuk komoditas tertentu untuk industri kesehatan.

    “[Ditargetkan] 0% hampir sama dengan yang didapatkan oleh Malaysia,” kata mantan Menteri Perindustrian itu. 

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump sudah menyepakati tarif 19% untuk produk maupun komoditas dari Indonesia yang dikirim ke AS pada Juli 2025. Setelah itu, kedua pemerintahan masih menyusun dokumen hukum (legal drafting) untuk penerapan tarif itu secara resmi.

    Pada awal-awal rencana penerapan tarif impor untuk seluruh mitra dagang AS, Presiden Trump sempat menerapkan tarif impor 32% untuk barang-barang ekspor dari Indonesia. 

  • Spesifikasi Tank Rp 165 M Buatan Turki, Prabowo Disebut Mau Borong

    Spesifikasi Tank Rp 165 M Buatan Turki, Prabowo Disebut Mau Borong

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia dikabarkan memesan 100 unit Tank Altay buatan Turki. Informasi ini diungkapkan akun Instagram @Air_defenders.

    Dalam unggahan tersebut disebutkan pemerintah Tukri mengekspor sebanyak 1.000 unit Tank Altay ke sejumlah negara. Selain Indonesia, ada juga Qatar 200 unit, Azerbaijan (200 unit), Pakistan (200 unit), Malaysia (80 unit), Saudi Arabia (120 unit) UAE (60 unit) dan Oman 40 unit.

    Nilai ekspor tank tersebut diperkirakan US$10 miliar – US$12 miliar atau sekitar Rp 165,9 triliun. Artinya Indonesia membeli senilai Rp 16,5 triliun dengan estimasi harga per unitnya berkisar Rp 165 miliar.

    Altay merupakan tank tempur generasi ketiga dengan empat awak. Mengutip Defence Security Asia, tank itu memiliki berat 65-66 ton dengan panjang lambung 7,3 meter dan total panjang 10,3 meter, lebar 3,9 meter, dan tinggi 2,6 meter.

    Senjata utama Altay adalah meriam smoothbore 120 mm L/55. Ini diproduksi oleh Makina ve Kimya Endüstrisi Türkiye di bawah lisensi CN08 Korea Selatan. Untuk senjata sekunder adalah senapan mesin koaksial 7,62 mm dan senapan mesin opsional 7,62 mm atau 12,7 mm yang dipasang di atas dan bisa dikendalikan dari jarak jauh.

    Tembakan dari Altay dikontrol secara digital, yakni dengan sistem Aselsan yang dilengkapi penglihatan termal independen untuk komandan dan penembak untuk dapat melacak hingga menetralisir sejumlah target dalam waktu cepat.

    Altay juga dilengkapi dengan konektivitas C4ISR. Kemampuannya dapat berbagi data penargetan, identifikasi ancaman dan beroperasi dengan formasi lapis baja, UAV dan artileri.

    Altay dapat melaju hingga 65 km/jam. Tank itu bisa melintas parit, tanjakan curam dan beroperasi dalam kondisi medan ekstrem seperti Anatolia Suriah dan wilayah potensial di Eropa.

    Sementara itu, program Altay sebenarnya telah dimulai sejak lama pada 2007. Pekerjaan awalnya dipimpin Otokar yang ahli dalam kendaraan lapis baja dan berkolaborasi dengan Hyundai Rotem Korea Selatan.

    Prototipe awal menggunakan mesin diesel MTU Jerman berdaya 1.500 tenaga kuda untuk transmisi Renk. Namun kemudian pasokan dihentikan pada 2018 karena masalah geopolitik.

    Permasalahan ini juga membuat pembuat kebijakan Turki melakukan evaluasi soal ketergantungan pada pemasok Barat. Kemudian digunakanlah solusi konfigurasi dari Korea Selatan, dengan integrasi mesin diesel Hyundai Doosan DV27K dan transmisi otomatis SNT Dynamics EST15K.

    BMC diketahui kemudian menjadi kontraktor utama dari proyek ini termasuk melakukan produksi tank.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ramai-ramai Serbu Harta Karun Rp 46.000 Triliun, AHY Bilang Begini

    Ramai-ramai Serbu Harta Karun Rp 46.000 Triliun, AHY Bilang Begini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang kian masif membutuhkan infrastruktur data center sebagai penopang. Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan data center AI kian membludak dan memunculkan ‘peluang’ ekonomi baru di negara-negara berkembang.

    Raksasa teknologi dunia berbondong-bondong menggelontorkan investasi miliaran dolar AS untuk membangun infrastruktur data center AI di negara-negara berkembang, termasuk Malaysia dan kawasan Asia Tenggara lainnya.

    Menurut estimasi Citigroup beberapa saat lalu, total belanja infrastruktur AI global akan menembus US$2,8 triliun atau sekitar Rp 46.500 triliun hingga 2029 mendatang. Angka itu naik dari proyeksi sebelumnya senilai US$2,3 triliun.

    Ekspansi data center ibarat ‘harta karun’ baru yang menjadi rebutan dunia. Hal ini turut menjadi sorotan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    “Data center tumbuh di mana-mana, harus makin canggih dan AI ready. Kita sekarang bicara AI. Kita tak bisa lagi lihat ke belakang, maka harus makin adaptif dan menghadirkan pemahaman yang utuh terkait apa yang menjadi benefit dan konsekuensi,” kata AHY dalam pemaparannya di acara FEKDI dan IFSE 2025, Kamis (30/10/2025).

    Lebih lanjut, AHY mengatakan Indonesia perlu membangun banyak data center di wilayah 3T. Data center tersebut harus menjadi aset yang dikelola dan diamankan sebaik mungkin.

    “Dengan Artificial Intelligence, kita semua juga berharap ekonomi bukan hanya serba digital, tapi juga semakin cerdas dan semakin memudahkan,” ia menambahkan.

    Untuk membangun data center AI yang kuat, diperlukan listrik dan air yang banyak. Untuk itu, AHY menekankan perlunya pasokan air dan listrik yang cukup untuk sistem berkelanjutan. Selain itu, infrastruktur logistik yang terkoneksi dengan mudah juga perlu dikembangkan.

    “Membangun infrastruktur fisik [di Indonesia] tak sama dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, India, dsb. Indonesia adalah negara kepulauan. Selain jalan di darat yang makin baik, transportasi antar-pulau dan penerbangan harus makin bagus. Kami di Kemenko Infra-Kewilayahan setiap hari melakukan sinkronisasi,” AHY menuturkan.

    AHY juga menekankan soal konsekuensi keamanan siber dalam menangkap peluang ekonomi digital. “Cyber attack ini terjadi dan kita harus lindungi keamanan data, termasuk privacy dari masyarakat kita,” ujarnya.

    AHY berharap Indonesia bisa menjadi pelaku ekonomi digital terbesar dan terkuat, tak cuma di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga Asia dan dunia.

    “Jumlah penduduk kita besar, usia produktif, usia muda, middle class kita terus bertambah, sehingga kita harapkan bukan hanya aktif di media sosial, tapi memang benar-benar aktif di ruang digital, termasuk dalam urusan ekonomi,” ia menjelaskan.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Jreng! Trump & Xi Jinping Bertemu Hari Ini, 7 Hal Penting Dibahas

    Jreng! Trump & Xi Jinping Bertemu Hari Ini, 7 Hal Penting Dibahas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bakal bertemu Presiden China Xi Jinping, hari ini, Kamis (30/10/2025). Keduanya akan melakukan dialog langsung terkait eskalasi kedua negara, di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC).

    Trump telah menggembar-gemborkan kemungkinan tercapainya kesepakatan. Sementara Xi Jinping secara khas bersikap hati-hati terhadap prospek tersebut.

    “Trump bersifat personal dan improvisasional. Xi sebaliknya,” kata peneliti senior di Brookings Institution, Ryan Hass, dikutip AFP.

    “Trump senang membuat kesepakatan. Xi berkonsentrasi pada pengembangan strategi jangka panjang,” tegasnya.

    Trump sendiri sebenarnya secara konsisten memuji hubungan pribadinya dengan Xi, bahkan menyebutnya sebagai “teman” yang “dihormatinya”. Namun Xi Jinping tampak tidak terlalu antusias.

    Namun dalam sejarahnya, kedua memang pernah menghabiskan waktu bersama di resor Mar-a-Lago milik Trump tahun 2017. Kala itu ia memuji bahasa China cucu Trump.

    Ia pun pernah menjamu Presiden AS dalam kunjungan kenegaraan ke Beijing pada tahun yang sama. Membangun kembali hubungan pribadi keduanya, dianggap para analis sebenarnya dapat menstabilkan hubungan yang mudah memanas antara kedua negara.

    “Hubungan mereka mungkin merupakan hal terbaik yang terjadi dalam hubungan AS-China saat ini,” kata mantan diplomat tinggi AS untuk Asia Timur, Daniel Kritenbrink.

    Intinya pertemuan keduanya akan penting bagi perdagangan, tak hanya AS-China, tapi banyak negara. Berikut adalah isu-isu utama yang dapat dibahas kedua pemimpin, dirangkum CNBC Indonesia:

    Rare Earth (Mineral Penting Logam Tanah Jarang)

    Mineral penting logam tanah jarang (rare earth) akan menjadi pusat pembahasan kedua negara. Bidang strategis yang didominasi China ini, penting untuk manufaktur pertahanan, otomotif, dan elektronik baik AS, maupun global.

    Diketahui, China bulan lalu, memberlakukan kontrol ekspor yang luas ke komoditas tersebut. Hal itu memicu kemarahan Trump yang mengumumkan tarif balasan sebesar 100% untuk semua barang China, yang awalnya akan berlaku pada hari Sabtu nanti.

    Belum diketahui bagaimana keputusan akhir. Namun dalam pertemuan perwakilan AS dan China di sela-sela KTT ASEAN 26 Oktober memberi sinyal deeskalasi ketegangan, dengan Beijing menunda pengetatan ekspor dan AS menunda tarif, sampai kedua pemimpin bertemu.

    Fentanil

    Sudah dari awal Trump memberi tudingan ke China soal maraknya peredaran narkotika Fentanil di AS. Bahkan, Trump menerapkan tarif 20% untuk barang-barang impor dari China sejak Maret, karena menganggap ketidakmampuan beijing mengurusi itu.

    Namun, sehari sebelum pertemuan dengan Xi Jinping, Trump mengatakan ia berharap dapat menurunkan tarif tersebut. Tapi tetap, Tump mengklaim China belum berbuat cukup banyak untuk menghentikan perdagangan fentanil dan opioid ke negaranya.

    Sebenarnya, China sendiri sudah membantah hal tersebut. Pemerintah Xi Jinping mengatakan bahwa mereka telah bekerja sama dengan Washington dan bahwa tarif tidak akan menyelesaikan masalah narkoba.

    Kedelai

    Kedelai merupakan komoditas penting bagi ekspor AS. Namun, kasus fentanil membuat Beijing menggunakannya untuk membalas Trump.

    China mengenakan pungutan terhadap produk pertanian AS, termasuk kedelai.

    Lebih dari separuh ekspor kedelai AS dikirim ke China tahun lalu, tetapi Beijing menghentikan semua pesanan seiring memanasnya sengketa perdagangan.

    Para petani AS sangat terdampak oleh perang tarif ini. Mereka merupakan sumber utama dukungan politik domestik bagi Trump.

    Sebenarnya, perundingan perdagangan di Malaysia pada akhir pekan lalu, mengatakan Beijing telah menyetujui pembelian “substansial” kedelai AS. Tapi pembahasan lebih lanjut akan dilakukan di pertemuan Trump dan Xi nanti.

    Perang Ukraina

    Trump mengatakan akan membahas serangan Rusia ke Ukraina dengan Xi Jinping. AS telah mendesak pembeli energi utama Rusia, termasuk China, mengurangi pembelian minyak Moskow.

    AS dan Ukraina mengatakan pembelian itu mendanai mesin perang Rusia. China, mitra dagang utama Rusia, mengatakan bahwa mereka adalah pihak yang netral dalam konflik ini.

    Trump telah berupaya memanfaatkan kedekatan pribadinya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, tetapi sejauh ini gagal mencapai kemajuan dalam mengakhiri perang. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada hari Selasa mendesak Trump untuk menekan Xi Jinping agar menghentikan dukungan bagi Rusia ketika mereka bertemu.

    Taiwan

    Taiwan telah lama menjadi titik api dalam hubungan AS-Tiongkok. Beijing menganggap pulau dengan pemerintahan sendiri itu sebagai bagian dari wilayahnya, meski Taipe sebaliknya.

    Sebenarnya AS hanya mengakui China dan bukan Taiwan. Tetapi hukum AS mewajibkan penyediaan senjata bagi Taiwan untuk pertahanan diri.

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan pada hari Sabtu bahwa AS tidak mempertimbangkan untuk “meninggalkan Taiwan” dengan imbalan kesepakatan perdagangan dengan China. Beijing dilaporkan telah meminta Trump untuk menyatakan secara eksplisit bahwa AS menentang kemerdekaan Taiwan.

    Chip

    Teknologi kecerdasan buatan juga diperkirakan akan dibahas. China telah menggenjot industri chip-nya untuk mengatasi pembatasan ekspor AS terhadap komponen penting yang digunakan untuk menggerakkan sistem AI.

    CEO raksasa cip AS Nvidia, Jensen Huang, pada hari Selasa memperingatkan bahwa Washington harus mengizinkan penjualan cip AI buatan AS di China, agar Silicon Valley tetap menjadi pusat kekuatan AI global.

    Chip perusahaannya saat ini tidak dijual di China karena kombinasi kekhawatiran keamanan nasional, larangan pemerintah Tiongkok, dan ketegangan perdagangan yang sedang berlangsung.

    TikTok

    Nasib platform media sosial TikTok juga berada di ujung tanduk. AS telah berupaya merebutnya dari tangan perusahaan induk China, ByteDance, dengan alasan kekhawatiran keamanan nasional.

    Ekspektasi untuk kesepakatan ini tinggi.

    Trump menandatangani perintah eksekutif bulan lalu yang menyetujui penempatannya di bawah kendali sekelompok investor AS.

    “Penyelesaian transaksi dilakukan hari Kamis,” kata Menkeu Bessent.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pengusaha Waspadai Harga CPO & TBS Tertekan Jika DMO untuk B50 Diterapkan

    Pengusaha Waspadai Harga CPO & TBS Tertekan Jika DMO untuk B50 Diterapkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (Gapki) memperkirakan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan tandan buah segar (TBS) berpotensi tertekan jika diberlakukan domestic market obligation (DMO).

    Adapun, wacana penerapan DMO untuk CPO itu muncul seiring rencana mandatory biodiesel 50% atau B50 pada tahun depan. Kebutuhan CPO untuk program B50 pada 2026 diperkirakan mencapai 5,3 juta ton.

    Ketua Umum Gapki Eddy Martono menjelaskan, jika DMO diterapkan, maka volume ekspor bakal turun. Jika ekspor berkurang, penerimaan negara dari pungutan ekspor (PE) juga bakal turun.

    Alhasil, Eddy pun berpendapat, pemerintah bakal menaikkan PE seiring dengan penerapan DMO CPO. Jika hal tersebut terjadi, maka harga CPO dan TBS di dalam negeri bisa tertekan.

    “Kalau ekspor berkurang otomatis hasil pungutan berkurang sehingga yang paling memungkinkan PE dinaikkan. Dengan PE naik ini akan menekan harga CPO dalam negeri, otomatis harga TBS juga akan turun,” jelas Eddy kepada Bisnis, Rabu (29/10/2025).

    Pernyataan Eddy itu selaras dengan hasil penelitian Universitas Indonesia (UI). Dalam penelitian bertajuk ‘Produksi Sawit, Dinamika Pasar, serta Keseimbangan Biodiesel di Indonesia’, mengungkapkan bahwa setiap kenaikan PE sebesar 1%, menurunkan harga TBS sekitar Rp333,67 per kg. 

    Apalagi, skenario mandatory B50 membutuhkan PE sebesar 15,17%. Angka itu naik dibanding tarif saat ini, yakni 10%. Oleh karena itu, menyebabkan penurunan kumulatif harga TBS hingga Rp1.725 per kg.

    Lebih lanjut, Eddy mengatakan bahwa lain cerita jika kebijakan implementasi B50 tidak diiringi dengan penerapan DMO. Menurutnya, jika tidak ada DMO, kebijakan B50 malah mampu menaikkan harga CPO dan DMO.

    Dalam kesempatan terpisah, Eddy menuturkan, harga akan naik lantaran porsi CPO untuk bahan baku B50 bakal meningkat.

    “Nah, saya hanya sedikit memberikan gambaran kira-kira tahun depan, kalau kita melihat adanya implementasi B50 di semester II [2026],  memang harga akan naik,” ucap Eddy dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Kendati, dia belum bisa merinci berapa kenaikan harga CPO tersebut. Menurutnya, semua itu bakal dibahas secara detil dalam helatan Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2025 di Bali pada 12-14 November 2025 mendatang.

    Untuk diketahui harga, CPO saat ini berada di level 4.350 ringgit Malaysia per ton atau setara Rp17,19 juta (asumsi kurs Rp3.952 per ringgit).

    Untuk mengantisipasi hal itu, pihaknya pun berencana menggenjot produksi CPO pada tahun depan. Eddy menargetkan produksi CPO tahun depan dapat menyentuh 54 juta hingga 55 juta ton per tahun. Angka itu lebih tinggi dari realisasi produksi minyak sawit pada 2024, yakni 52,7 juta ton.

    Menurut Eddy, kenaikan produksi CPO tidak akan terlalu signifikan pada tahun depan. Sebab, implementasi B50 baru efektif pada semester II 2026. Dia pun menyebut, produksi CPO bakal melonjak mulai 2027. 

    “Jadi [produksi] tidak langsung melonjak drastis luar biasa. Itu [implementasi B50] kan di semester II 2026. Paling nanti akan terlihat sekali pengaruhnya di 2027,” jelas Eddy. 

  • BGN Jadikan India “Role Model” Buat Tingkatkan Kualitas MBG

    BGN Jadikan India “Role Model” Buat Tingkatkan Kualitas MBG

    BGN Jadikan India “Role Model” Buat Tingkatkan Kualitas MBG
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya melihat
    role model
    di India untuk melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG).
    Dadan menyebut, Indonesia meminta bantuan ke India untuk meningkatkan kualitas pelayanan MBG.
    “Ya kita kan, sebelum kita melaksanakan program makan bergizi, kita berkunjung ke India. Melihat
    role model
    di India,” kata Dadan, di Istana, Jakarta, Rabu (29/10/2025).
    “Dan saya kira nanti bimbingan teknis dari India akan membantu untuk meningkatkan kualitas pelayanan MBG di Indonesia,” sambung dia.
    Maka dari itu, kata Dadan, BGN perlu mengambil pelajaran dari India untuk pengawasan dan pengembangan MBG.
    “Lebih banyak mungkin nanti ke pengawasan, pengembangan institusi, peningkatan kualitas layanan, dan lain-lain,” imbuh Dadan.
    Sebelumnya, Indonesia menawarkan pertukaran pengalaman terkait program makan bergizi gratis (MBG) dengan India dalam KTT ASEAN-India ke-22 di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (26/10/2025).
    Awalnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menyinggung soal capaian Indonesia meluncurkan program MBG yang penerima manfaatnya sudah mencapai 37 juta.
    “Di Indonesia, Presiden Prabowo telah meluncurkan program makanan bergizi gratis dengan lebih dari 37 juta penerima manfaat,” kata Sugiono, dalam pernyataannya yang dikutip dari laman Kemlu RI, Senin (27/10/2025).
    Sugiono melihat adanya potensi kedua negara saling bertukar pengalaman guna membangun generasi yang lebih sehat dan kuat.
    Terlebih, India juga memiliki program serupa MBG yang dinamai Pradan Mantri Poshan India.
    “Kami melihat potensi yang kuat untuk berbagi pengalaman dengan program Pradan Mantri Poshan India guna membangun generasi yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif di seluruh kawasan kita,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Langganan ChatGPT Gratis Setahun, Warga RI Kebagian atau Tidak?

    Langganan ChatGPT Gratis Setahun, Warga RI Kebagian atau Tidak?

    Jakarta, CNBC Indonesia – OpenAI membuka layanan ChatGPT untuk bisa diakses gratis. Sayang kebijakan ini baru tersedia untuk pengguna di India saja.

    Layanan ChatGPT Go digratiskan selama satu tahun mulai 4 November 2025 mendatang. Alasannya untuk meningkatkan adopsi di negara tersebut, dikutip dari Reuters, Rabu (29/10/2025).

    Sebelumnya ChatGPT Go dibanderol senilai 399 rupee (Rp 75 ribu) per bulan. Ini berlaku sejak pertama kali diluncurkan bulan Agustus.

    Tidak diketahui bagaimana nasib pelanggan sebelumnya ChatGPT Go setelah ada kebijakan baru ini.

    Sebagai informasi, ChatGPT Go merupakan layanan dengan paket berlangganan yang lebih murah. Pengguna masih bisa mendapatkan akses ke sejumlah fitur populer milik chatbot tersebut.

    Tidak semua negara memiliki layanan ini. Mengutip laman resmi OpenAI, Indonesia salah satu yang bisa mengakses ChatGPT Go, begitu juga negara lain seperti Brunei Darussalam, Brasil, Kamboja, Malaysia, Afrika Selatan, Sudan, hingga Thailand.

    Layanan gratis sebenarnya bukan hal yang aneh. Sebab sejumlah perusahaan juga telah melakukan kebijakan serupa untuk produk AI.

    Misalnya Perplexity telah menawarkan akses gratis untuk pengguna India. Kebijakan ini hasil kerja sama dengan operator seluler Bharti Airtel.

    Sama seperti ChatGPT, layanan gratis untuk paket premium pada paket premium berlaku selama setahun.

    Begitu juga dengan Gemini AI Pro. Google menggratiskan akses produknya untuk pelajar pada periode yang sama.

    Sementara itu, Reuters mencatat langkah OpenAI dilakukan saat India memiliki usulan aturan baru terkait pengaturan AI. Perusahaan dan media sosial harus punya label yang jelas soal konten AI, sebagai cara mengatasi penyebaran deepfake dan misinformasi.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Filipina Siap Pimpin ASEAN, Laut China Selatan Jadi Fokus Utama?

    Filipina Siap Pimpin ASEAN, Laut China Selatan Jadi Fokus Utama?

    Jakarta –

    Malaysia resmi menyerahkan kepemimpinan ASEAN kepada Filipina pada Selasa (28/10). Pergantian ini menandai awal masa transisi menuju peran Manila sebagai ketua blok Asia Tenggara itu pada 2026, dengan sengketa wilayah di Laut Cina Selatan (LCS) yang diperkirakan akan menjadi fokus utama agenda.

    Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, yang masih akan menjabat sebagai Ketua ASEAN hingga akhir tahun ini, secara simbolis menyerahkan palu kepemimpinan kepada Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada penutupan KTT ASEAN di Kuala Lumpur.

    “Pada hari pertama tahun 2026, ASEAN akan memulai babak baru,” kata Anwar dalam pidato penutupnya.

    Filipina termasuk satu dari empat negara anggota ASEAN, bersama Brunei, Malaysia, dan Vietnam, yang memiliki klaim tumpang tindih di Laut Cina Selatan.

    Wilayah laut strategis itu menjadi jalur penting perdagangan dunia yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik. Namun, klaim mereka kerap berbenturan dengan Cina, yang menegaskan hampir seluruh kawasan tersebut sebagai bagian dari kedaulatannya, meski putusan pengadilan internasional pada 2016 menyatakan klaim itu tidak memiliki dasar hukum.

    Sengketa Laut Cina Selatan

    Ketegangan antara Manila dan Beijing belakangan meningkat tajam, ditandai dengan serangkaian konfrontasi di laut yang terjadi hampir setiap bulan. Kapal penjaga pantai kedua negara kerap berhadapan dalam situasi berisiko tinggi, memperlihatkan rapuhnya stabilitas di kawasan itu.

    “Laut Cina Selatan baru menjadi perhatian ketika insiden di lapangan memanas, dan belakangan memang memanas,” kata seorang diplomat Asia Tenggara di sela KTT ASEAN kepada AFP yang menolak disebutkan namanya.

    Dalam pidatonya di Kuala Lumpur, Presiden Marcos menegaskan bahwa kerja sama regional tetap penting di tengah ketegangan yang ada. “Ada hasil positif yang bisa dicapai jika kita berkomitmen untuk bekerja sama dan menjalin keterlibatan yang bermakna, terutama di Laut Cina Selatan,” ujarnya.

    Namun, analis geopolitik asal Manila, Don McLain Gill, mengatakan kepada AFP bahwa meski Filipina akan menekankan keamanan maritim selama masa kepemimpinannya, kesepakatan apa pun yang mungkin disetujui Cina kemungkinan tidak akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. “Cina mungkin akan menyetujui hal-hal simbolis, tetapi tidak yang benar-benar bisa mengekang tindakannya di lapangan,” ujarnya.

    Para diplomat dan pengamat memandang bahwa Filipina akan mendorong pendekatan yang berimbang: mencegah eskalasi di satu sisi, sambil membuka ruang kerja sama dengan Beijing di sisi lain. Beberapa bidang yang dianggap potensial antara lain meteorologi kelautan yang penting bagi keselamatan pelayaran, serta pembentukan mekanisme untuk memastikan akses nelayan terhadap wilayah tangkap tradisional mereka.

    Tantangan Filipina dalam isu Myanmar

    Selain isu Laut Cina Selatan, Filipina juga akan memikul tanggung jawab menangani situasi di Myanmar yang masih terjerat perang saudara sejak kudeta militer pada 2021. “Pemerintah Filipina perlu memastikan agar isu Laut Cina Selatan tidak menutupi prioritas lain ASEAN,” kata Mustafa Izzuddin, analis internasional dari Solaris Strategies Singapore.

    Menjelang pemilu Myanmar pada 28 Desember, sejumlah sumber diplomatik mengatakan kepada AFP bahwa ASEAN tidak akan mengirim pengamat. Keputusan ini menjadi kemunduran bagi upaya junta militer mencari legitimasi internasional, meski beberapa negara anggota kemungkinan akan mengirim pengamatnya secara terpisah.

    Manila juga akan menghadapi tantangan besar dalam membangun sikap bersama ASEAN, termasuk menentukan apakah para pemimpin junta akan diundang kembali ke pertemuan kawasan yang mereka tidak hadiri sejak kudeta. Filipina pun akan memimpin pembahasan penunjukan utusan tetap ASEAN yang bertugas menangani situasi politik di Myanmar.

    Editor: Prihardani Purba

    (ita/ita)

  • Trump Berubah Haluan, Hapus Hukuman Tarif untuk Brasil

    Trump Berubah Haluan, Hapus Hukuman Tarif untuk Brasil

    Jakarta –

    Krisis dagang antara Amerika Serikat dan Brasil mulai mereda, setelah pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Brasil Luiz Incio Lula da Silva di sela-sela KTT ASEAN di Malaysia, Minggu (26/10). Washington sebabnya dinilai melunak, usai mengadopsi strategi baru dalam hubungan dagang dengan Brasil.

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan, “Kami percaya, dalam jangka panjang Brasil akan diuntungkan dengan menjadikan Amerika Serikat mitra dagang utama, bukan Cina,” dalam sebuah pernyataan resmi di Malaysia.

    Tentu saja masih ada beberapa masalah politik dengan Brasil, namun pemerintahan AS yakin hal itu dapat diatasi dan akan menguntungkan kedua belah pihak.

    Harus Bergerak Cepat

    Negosiasi untuk menormalisasi hubungan dagang kedua negara dimulai pada Minggu malam hingga hari Senin (27/10). Kepada harian Brasil O Globo, Menteri Luar Negeri Brasil Mauro Vieira mengatakan “telah menyusun jadwal pertemuan”, dan bahwa kesepakatan akan bisa dicapai dalam “beberapa minggu” ke depan.

    Namun, niat AS untuk kembali menjadi mitra dagang terpenting Brasil masih jauh dari kenyataan. Menurut data resmi, volume perdagangan antara kedua negara tahun lalu hanya mencapai 84 miliar dolar AS (Rp 1,328 triliun).

    Cina geser AS

    Sebagai perbandingan: nilai perdagangan antara Cina dan Brasil pada tahun 2024 mencapai 151 miliar dolar AS (Rp 2,500 triliun). Sejak tahun 2009, Cina telah ‘menyalip AS’ sebagai mitra dagang terbesar Brasil.

    Sejak saat itu, volume perdagangan antara kedua negara meningkat hampir tiga kali lipat, dari 56 miliar menjadi 151 miliar dolar AS. Sedangkan, perdagangan AS dengan Brasil naik dua kali lipat dari 42 miliar dolar AS (2009) menjadi 84 miliar dolar AS (2024).

    “Perburuan penyihir terhadap Bolsonaro”

    Sementara itu, ekspor AS ke Brasil stabil di kisaran 4,3 miliar dolar AS (Rp 71 triliun) pada bulan Juli dan September 2025. Akibatnya, defisit perdagangan jangka panjang Brasil terhadap AS, yang telah berlangsung sejak 2015 semakin besar.

    Alasan tarif hukuman AS terhadap Brasil bukan disebabkan defisit perdagangan yang merugikan AS. Sebaliknya, langkah tersebut digunakan Presiden Trump untuk mengekspresikan ketidaksetujuannya atas vonis mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro oleh Mahkamah Agung Brasil.

    Dalam sebuah unggahan di jejaring sosialnya, Truth Social, Trump pada bulan Juli menyebut putusan tersebut sebagai “Perburuan penyihir terhadap mantan presiden dan keluarganya” (AS menggunakan istilah perburuan penyihir untuk menggambarkan perburuan terhadap orang atau kelompok yang dianggap bersalah tanpa bukti yang kuat). Namun, di Malaysia, Trump bersikap lebih tenang. Ia mengatakan dalam konferensi pers bahwa dirinya “selalu menyukai Bolsonaro.”

    Lula: “Pertemuan berjalan sangat baik”

    Namun, Trump tampaknya juga mulai menyukai Presiden Brasil Lula, meskipun pandangan ideologis keduanya saling bertolak belakang. Dua politisi yang hampir sebaya ini, Lula berusia 80 tahun dan Trump 79 tahun, pertama kali bertemu di Sidang Majelis Umum PBB, September lalu.

    Setelah pertemuan singkat itu, Trump mengatakan bahwa ia merasa Lula sebagai sosok yang simpatik, dan mengaku terkesan dengan perjalanan hidup tokoh sosialis tersebut. Selama percakapan telepon menjelang pertemuan di Kuala Lumpur, hubungan kedua pemimpin dikabarkan kian erat.

    Lula turut memberi tanggapan positif, “Saya mengakui bahwa pertemuan dengan Trump berlangsung dengan sangat baik,” katanya kepada media internasional. Turut menambahkan bahwa dirinya dan Trump berkomitmen memastikan “hubungan 200 tahun antara Brasil dan Amerika Serikat tetap terjaga.”

    Setelah pertemuan antara Trump dan Lula, Menteri Keuangan AS Scott Bessent juga mengumumkan bahwa persiapan perjanjian dagang dengan Cina sudah berada pada tahap lanjutan. Rencananya, Trump dan Xi Jinping akan menyelesaikan negosiasi dalam pertemuan 30 Oktober mendatang di Korea Selatan.

    Menurut Bessent, perjanjian mencakup penangguhan tarif tambahan sebesar 100 persen atas impor Cina yang sebelumnya dijadwalkan berlaku pada 1 November mendatang. Selain itu perjanjian juga akan mencakup pencabutan sebagian pembatasan ekspor terhadap Cina.

    Sebagai balasannya, Beijing dapat mencabut pembatasan ekspor atas logam tanah jarang dan kembali mengimpor kedelai dari AS.

    Sejak Mei tahun ini, menurut Departemen Pertanian AS, Cina sama sekali tidak membeli kedelai dari AS. Sedangkan tahun lalu, impor kedelai Cina dari AS mencapai hampir 13 miliar dolar AS (Rp 215 triliun). Sebagai gantinya, Beijing membeli kedelainya dari Brasil dan Argentina.

    Para petani kedelai di AS menyambut dengan lega ‘perubahan haluan’ Trump ini sama halnya dengan industri agrikultur Brasil. Dewan Ekspor Kopi Brasil (Cecafe) menyatakan bahwa mereka menyambut baik dialog antara Trump dan Lula dan menantikan “hasil konkretnya.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Rizki Nugraha

    (ita/ita)

  • Coretax Telan Biaya Fantastis, Negara Lain Lebih Efisien?

    Coretax Telan Biaya Fantastis, Negara Lain Lebih Efisien?

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebuah video unggahan dari akun Instagram @fuaditrockz ramai diperbincangkan publik setelah menyoroti besarnya biaya proyek core tax administration system atau Coretax yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

    Dalam video tersebut, pemilik akun, Fuadit Muhammad, mengungkapkan keheranannya terhadap nilai proyek yang mencapai Rp 110 miliar hanya untuk tahap quality assurance (QA) atau pengujian sistem.

    Fuadit menilai biaya tersebut terlalu tinggi jika dibandingkan dengan hasil dan performa aplikasi Coretax saat ini yang dinilainya belum optimal. Ia menyebut meski proyek ini melibatkan perusahaan besar, hasil akhirnya masih menunjukkan banyak bug dan eror.

    “Nilai Rp 110 miliar itu cuma untuk QA-nya doang , buat testing aplikasinya, tetapi hasilnya eror dan bug-nya masih banyak banget,” ujar Fuadit, dikutip Beritasatu.com, Rabu (29/10/2025).

    Lebih lanjut, ia menegaskan persoalannya bukan terletak pada kemampuan sumber daya manusia (SDM) Indonesia, melainkan pada sistem kerja dan mekanisme proyek yang melibatkan konsultan besar.

    “Bahkan orang awam pun tahu, tampilannya masih banyak eror, responsnya lambat, dan sistemnya belum optimal,” tambahnya.

    Siapa Perusahaan di Balik Coretax?

    Berdasarkan informasi dari situs resmi DJP, konsorsium LG CNS-Qualysoft terpilih sebagai pemenang tender pengadaan Coretax dengan nilai kontrak mencapai Rp 1,228 triliun, termasuk pajak.

    Pengumuman ini dilakukan oleh PT PricewaterhouseCoopers Consulting Indonesia (PwC) sebagai agen pengadaan dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 549/KMK.03/2020 tertanggal 1 Desember 2020 tentang Penetapan Pemenang Tender Dua Tahap dengan Prakualifikasi Pengadaan Sistem Integrator Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

    Nilai proyek yang mencapai Rp 110 miliar hanya untuk tahap quality assurance (QA) Coretax. – (Pajak.go.id/Tangkapan Layar)

    Proyek ini merupakan bagian dari langkah strategis reformasi sistem administrasi perpajakan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan.

    Konsorsium LG CNS-Qualysoft bertugas menyediakan solusi commercial off the shelf (COTS) dan mengimplementasikan teknologi tersebut untuk menggantikan sistem lama DJP yang sudah digunakan sejak 2002.

    Selain itu, PT Deloitte Consulting, bagian dari jaringan Deloitte global yang berbasis di Inggris, juga ditunjuk sebagai pemenang tender layanan konsultasi owner’s agent-project management and quality assurance (QA). Nilai kontraknya mencapai Rp 110,3 miliar termasuk pajak. Tugasnya memastikan keberhasilan proyek melalui pengelolaan manajemen proyek, vendor, kontrak, serta penjaminan kualitas.

    Banyak negara di dunia telah lebih dahulu mengimplementasikan sistem administrasi pajak digital seperti Coretax atau dikenal sebagai core tax administration system (CTAS).

    Sistem ini dirancang untuk memodernisasi layanan pajak, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak. Berikut perbandingan beberapa negara yang telah menerapkannya.

    Sistem Pajak Digital di Berbagai Negara

    1. Singapura (IRAS)

    Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS) telah lama menerapkan sistem pajak digital terintegrasi yang bertujuan meningkatkan efisiensi serta transparansi layanan publik.

    Meski demikian, biaya spesifik pembangunan sistem IRAS tidak pernah dipublikasikan secara terbuka. Alasannya, sistem tersebut sudah beroperasi sejak 1992 dan terus diperbarui secara bertahap, sehingga menjadi proyek jangka panjang dan bukan proyek tunggal dengan biaya tertentu.

    Sama seperti Coretax di Indonesia, sistem IRAS berfungsi mengurangi beban administratif dan meminimalkan kesalahan manusia. Kesuksesan digitalisasi pajak Singapura ini juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak negaranya.

    2. Malaysia (MyTax)

    Malaysia mengembangkan platform pajak digital bernama MyTax, yang fokus pada peningkatan kepatuhan, transparansi, serta kemudahan administrasi perpajakan. Namun, tidak ada data publik mengenai biaya pengembangannya.

    MyTax memudahkan wajib pajak dalam melaporkan serta membayar pajak secara daring, sekaligus mempercepat proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual.

    Walau perincian biaya spesifik tidak tersedia, kemungkinan besar proyek ini didanai melalui anggaran transformasi digital nasional yang lebih luas milik Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN), sejalan dengan fokus Pemerintah Malaysia terhadap agenda digitalisasi sektor publik.

    3. Finlandia (Valmis)

    Valmis (dalam bahasa Finlandia berarti siap atau ready) menjadi proyek modernisasi pajak terbesar dalam sejarah Finlandia. Negara ini mengganti lebih dari 70 sistem lama dengan sistem baru berbasis commercial-off-the-shelf (COTS).

    Reformasi ini juga disertai pembaruan undang-undang perpajakan serta penyederhanaan proses internal.

    Proyek yang dimulai pada 2012 ini memakan waktu 8 tahun dan melibatkan sekitar 5.000 orang, termasuk 960 pegawai otoritas pajak dan 400 konsultan.

    Implementasi Valmis dibagi menjadi lima tahap, dari pengelolaan data pelanggan hingga sistem pajak properti, dengan peluncuran terakhir pada 2019.

    Total anggaran program Valmis diperkirakan mencapai 170 juta euro atau sekitar Rp 3,29 triliun. Proyek ini berhasil dijalankan tanpa mengganggu proses pemungutan pajak nasional selama masa transisi.

    4. Selandia Baru (Start)

    Pada 2015, Selandia Baru memulai reformasi besar pada sistem perpajakannya yang telah digunakan sejak 1980-an. Pemerintah meluncurkan sistem baru bernama Simplified Tax and Revenue Technology (Start) yang bertujuan menciptakan administrasi pajak digital dan memungkinkan wajib pajak mengelola kewajibannya secara mandiri.

    Berdasarkan laporan audit, estimasi biaya proyek Start berkisar antara NZ$ 1,3 miliar (sekitar Rp 12,56 triliun) hingga NZ$ 1,9 miliar (Rp 18,35 triliun) dalam periode sekitar 10 tahun.

    Transformasi dilakukan secara bertahap dalam empat fase (2016-2022). Setiap fase memigrasikan layanan pajak secara sistematis, mulai dari GST, withholding tax, hingga pajak penghasilan dan bea masuk.

    Pada 30 Juni 2022, sistem Start telah diimplementasikan sepenuhnya dan menjadi tulang punggung digitalisasi perpajakan di negara tersebut.

    5. Arab Saudi (FATOORA)

    The Saudi Zakat, Tax, and Customs Authority (ZATCA) di Arab Saudi meluncurkan program nasional fully automated tax operations and online reporting application (FATOORA) yang menggantikan sistem faktur manual menjadi faktur digital.

    Kata fatoora (فَاتُورَة) berasal dari bahasa Arab yang berarti invoice atau faktur. Nama program ini digunakan oleh ZATCA untuk menamai program nasional e-invoicing (faktur elektronik) yang resmi diluncurkan pada 4 Desember 2021.

    Program FATOORA dilaksanakan dalam dua tahap utama. Tidak ada angka resmi yang diumumkan sebagai biaya tunggal proyek FATOORA, meskipun diakui bahwa biaya kepatuhan dan integrasi sistem dapat bervariasi tergantung pada skala bisnis.

    Tahap pertama, yang dimulai pada 2021, mewajibkan seluruh wajib pajak untuk berhenti menggunakan faktur manual dan beralih ke perangkat lunak faktur yang memenuhi standar ZATCA.

    Selanjutnya, pada tahap kedua tahun 2023, sistem faktur digital diintegrasikan langsung dengan portal ZATCA, sehingga memungkinkan pertukaran data elektronik secara aman dan efisien antara penjual dan pembeli.

    Transformasi ini menunjukkan komitmen kuat Arab Saudi dalam membangun ekonomi digital yang transparan, modern, dan sesuai standar internasional.

    Mengapa Tidak Ada Angka Proyek Tunggal?

    Banyak negara tidak memublikasikan angka biaya proyek digitalisasi pajak secara spesifik karena sifatnya merupakan program jangka panjang dan bertahap. Anggaran untuk modernisasi sistem biasanya berasal dari alokasi tahunan organisasi atau kementerian, mencakup belanja modal (capex), biaya operasional (opex), kontrak vendor, konsultan, serta lisensi perangkat lunak.

    Hanya beberapa negara, seperti Selandia Baru, yang membuat business case publik berisi angka proyek secara terperinci, sementara negara lainnya memandangnya sebagai inisiatif berkelanjutan dalam reformasi pajak nasional.

    Kontroversi biaya proyek Coretax sebesar Rp 110 miliar untuk tahap QA membuka diskusi penting tentang efektivitas dan akuntabilitas proyek digital pemerintah. Meskipun bertujuan memodernisasi sistem perpajakan, transparansi dan hasil implementasi tetap menjadi indikator utama keberhasilan.