Negara: Malaysia

  • 2 Pelaku Perdagangan Orang ke Laos Ditangkap di Bireuen Aceh

    2 Pelaku Perdagangan Orang ke Laos Ditangkap di Bireuen Aceh

    Banda Aceh, CNN Indonesia

    Ditreskrimum Polda Aceh menangkap 2 pelaku yang diduga terlibat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kabupaten Bireuen, Aceh. Dua orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu adalah inisial RH dan JS.

    Dirreskrimum Polda Aceh Kombes Pol Ade Harianto mengatakan kedua pelaku itu ditangkap di lokasi berbeda.

    Dalam aksinya, kata Ade, mereka menjanjikan korbannya untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) yaitu staf bagian penjualan di negara Laos secara legal dan diimingi gaji tinggi serta bonus.

    Mereka diberangkatkan lewat jalur Riau – Malaysia – Thailand, dan berakhir di Laos.

    “Di Malaysia semua identitas korban disita oleh agen lain yang juga merupakan kelompok pelaku RH, serta disampaikan bahwa korban telah dijual ke bos di Laos dengan harga Rp10 juta,” kata Ade Harianto kepada wartawan, Senin (23/12).

    Hanya saja sesampainya di Laos para korban dipekerjakan sebagai admin love scamming salah satu modus kejahatan cybercrime dan diberikan target untuk melakukan penipuan.

    “Apabila tidak sesuai target, para korban diancam akan dijual ke Myanmar dan apabila mencoba melarikan diri, maka akan dibunuh,” ucapnya.

    Kombes Ade mengimbau masyarakat khususnya remaja yang baru tamat SMA ataupun mahasiswa yang memiliki kemampuan di bidang komunikasi dan ITE, untuk tidak tergoda untuk bekerja di luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi.

    Dia pun berpesan kepada warga agar tidak melibatkan diri dalam bidang pekerjaan scamming, karena hal itu merugikan dan bertentangan dengan UU di Indonesia dan aturan di negara lain.

    Dua tersangka TPPO tersebut bakal dijerat UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Imigran dan juga akan dijerat dengan Pasal 4 Jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman pidana minimal tiga tahun dan paling lama 15 tahun penjara.

    (dra/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • Salah Penanganan Cedera, Lalu Buang Christian Adinata

    Salah Penanganan Cedera, Lalu Buang Christian Adinata

    JAKARTA – Pebulu tangkis tunggal putra Christian Adinata kecewa dan tidak habis pikir dengan keputusan PBSI mendegradasi dirinya dari Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) PBSI Cipayung.

    Kekecewaan tersebut dia tumpahkan melalui unggahan di media sosial Instagram sehari setelah PBSI resmi mengumumkan daftar nama-nama yang promosi dan degradasi dari Pelatnas PBSI pada Jumat, 20 Desember 2024.

    “Saya berjuang untuk negara saya sampai akhir dan mereka meninggalkan saya ketika saya hancur. Terima kasih atas kenangannya dan mari kita lihat,” tulis dia.

    Christian tersingkir dari Pelatnas PBSI saat dia sedang dalam masa pemulihan cedera lutut yang parah. Cedera tersebut dia alami di babak semifinal Malaysia Masters pada Mei 2023.

    Situasi tersebut yang membuat atlet berusia 23 ini merasa begitu terluka. Dia mengatakan bahwa seharusnya dirinya diberikan kesempatan untuk pulih di Pelatnas PBSI, tetapi ia malah didepak.

    Unggahan Christian tersebut langsung mendapat respons dari tunggal putra papan atas dunia, termasuk mantan nomor satu asal Denmark, Viktor Axelsen.

    “Turut prihatin mendengar hal ini. Jika kamu ingin datang ke Dubai dan berlatih di sini ketika kamu sudah siap, kirimkan saya DM. Semua yang terbaik,” tulis Axelsen di kolom komentar.

    Selain itu, dukungan juga datang dari Prannoy H.S. Tunggal putra asal India tersebut merupakan saksi di atas lapangan ketika Christian Adinata jatuh tidak berdaya dan kemudian meninggalkan lapangan.

    Dua tunggal putra Indonesia di Pelatnas PBSI, Anthony Sinisuka Ginting dan Jonatan Christie, juga ikut menguatkan Adinata. Keduanya kompak siap mendukung sang junior sampai pulih total.

    Proses penyembuhan cedera Christian Adinata berjalan lama karena kelalaian tim medis PBSI. Mereka tidak langsung mengambil tindakan operasi selepas cedera dan hanya menyarankan terapi.

    Sang atlet kemudian kembali tampil di sejumlah turnamen, tetapi hasilnya belum maksimal karena cederanya semakin memburuk. Dia pun kemudian baru menjalani operasi pada Juli 2024.

  • Ada Keperluan Penting di Jakarta

    Ada Keperluan Penting di Jakarta

    Jakarta

    Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya menjelaskan alasan Presiden Prabowo Subianto menunda pertemuan dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Malaysia. Teddy menepis Prabowo mengalami demam.

    “Oh ya nggak dong,” kata Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/12/2024).

    Teddy mengatakan setibanya di Jakarta, Prabowo langsung menggelar rapat terbatas dengan beberapa menteri. Rapat itu membahas situasi terkini terutama soal Natal dan Tahun Baru.

    “Tadi saja tiba mendarat langsung rapat dan cek perkembangan terkini dengan beberapa menteri. Ramai juga kok ya videoin,” ujar Teddy.

    Teddy menjelaskan Prabowo dalam kondisi baik. Prabowo menunda kunjungan ke Malaysia karena ada keperluan mendesak di Jakarta yang mengharuskan kembali segera.

    “Ada keperluan penting di Jakarta jadi harus kembali segera,” ujarnya.

    Hal itu diungkap Anwar Ibrahim dalam akun X-nya, Senin (23/12/2024). Sejatinya, Anwar Ibrahim akan menerima kunjungan Prabowo hari ini. Anwar sudah berada di Pulau Langkawi.

    “Saya dan keluarga sudah di Pulau Langkawi bagi menerima kunjungan sahabat, Presiden Prabowo Subianto hari ini,” kata Anwar.

    “Namun, malam tadi beliau mohon menangguhkan pertemuan untuk beberapa hari kerana demam. Mendoakan agar Presiden Prabowo diberi kesembuhan sesegera mungkin sekaligus menyambung rencana pertemuan dua negara,” ujarnya.

    (maa/maa)

  • Bantah Sedang Sakit, Prabowo Batal Bertemu PM Malaysia karena Ada Keperluan di Jakarta

    Bantah Sedang Sakit, Prabowo Batal Bertemu PM Malaysia karena Ada Keperluan di Jakarta

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto batal menemui Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Pulau Langkawi, Malaysia, pada Senin (23/12/2024). Anwar melalui akun sosial media X @anwaribrahim mengatakan pertemuan keduanya diundur lantaran Prabowo sakit.

    Terkait kondisi Prabowo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membantah jika presiden tengah sakit. Teddy menyebut Prabowo terpaksa membatalkan pertemuan di Pulau Langkawi, Malaysia, lantaran ada urusan penting di Jakarta.

    “Ya enggak (sakit) dong. Tadi saja (saat) tiba (di Bandara Halim Perdanakusuma), (Prabowo) langsung rapat dan cek perkembangan terkini dengan beberapa menteri. Ramai juga tadi videonya saat mendarat dan rapat. Ada keperluan penting di Jakarta jadi harus kembali segera,” jelas Teddy melalui pesan singkat kepada awak media, Senin (23/12/2024) malam.

    Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim melalui akun sosial media X @anwaribrahim pada Senin siang mengatakan, rencana ia dan keluarga dijadwalkan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Pulau Langkawi. Namun, pada Minggu (22/12/2024) malam, pertemuan diundur lantaran Prabowo sakit.

    “Saya dan keluarga sudah di Pulau Langkawi untuk menerima kunjungan sahabat, Presiden Prabowo Subianto hari ini. Namun, malam tadi beliau mohon menangguhkan pertemuan untuk beberapa hari karena demam,” kata Anwar dikutip dari akun X tersebut, Senin.

    Ia pun meminta doa atas kesembuhan Prabowo agar dapat segera melanjutkan pertemuan yang tertunda demi kedua negara.

    “Mendoakan agar Presiden Prabowo Subianto diberi kesembuhan sesegera mungkin sekaligus menyambung rencana pertemuan dua negara,” harap Anwar.

  • Pajak Kekayaan Dinilai Lebih Baik Dibandingkan PPN 12 Persen

    Pajak Kekayaan Dinilai Lebih Baik Dibandingkan PPN 12 Persen

    JAKARTA – Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira meminta Pemerintah sebaiknya membatalkan terlebih dahulu kenaikan tarif PPN 12 persen dan beralih untuk mengenakan pajak kepada orang kaya melalui pajak kekayaan (wealth tax), yang memiliki potensi mencapai Rp81,6 triliun.

    “Batalkan dulu kenaikan tarif PPN 12 persen. Pajaki orang kaya melalui wealth tax karena ada potensi Rp81,6 triliun,” ujarnya kepada VOI, Senin, 22 Desember.

    Selain itu, Bhima menyampaikan sebaiknya pajak karbon, pajak produksi batubara, dan pajak windfall profit komoditas ekstraktif perlu diberlakukan. Peningkatan kepatuhan pajak juga harus dilakukan, sehingga rasio pajak dapat meningkat tanpa membebani daya beli kelas menengah ke bawah.

    “Kemudian pajak karbon dijalankan, dan pajak produksi batubara serta pajak windfall profit komoditas ekstraktif itu didorong. Kepatuhan pajaknya juga dinaikkan sehingga ada kenaikan rasio pajak tanpa ganggu daya beli kelas menengah kebawah,” tuturnya.

    Di sisi lain, Bhima juga turut menyoroti posisi Indonesia yang menempati urutan kelima dengan Upah Minimum Regional (UMR) terendah di Asia Tenggara, namun berbanding terbalik dengan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) yang tinggi.

    Bhima menilai kebijakan ini membebani masyarakat, terutama pekerja, dengan pajak yang lebih tinggi sementara pendapatan mereka tidak mampu mengejar beban hidup yang terus meningkat.

    “Itu artinya pemerintah cuma bebankan pajak yang lebih tinggi ke masyarakat khususnya pekerja, sementara pendapatan tidak mampu mengejar beban hidup yang tinggi salah satunya karena pungutan pajak,” jelasnya.

    Menurutnya, peningkatan beban pajak yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan masyarakat dapat berisiko menurunkan daya beli masyarakat yang semakin tajam dan pada gilirannya akan mempersulit pencapaian target penerimaan pajak negara.

    Selain itu, Bhima memprediksi rasio pajak Indonesia akan tetap berada di angka 10 persen hingga 10,5 persen hingga 2029, jauh dari target rasio pajak yang diinginkan oleh Prabowo, yaitu 23 persen.

    “Rasio pajak diperkirakan tidak bergerak di angka 10-10,5 persen hingga 2029 mendatang. Jauh dari target rasio pajak prabowo 23 persen,” jelasnya.

    Bhima menambahkan bahwa kebijakan yang kontraproduktif ini justru akan membuat daya beli menurun, rasio pajak rendah dan biaya untuk menjaga daya beli akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan penerimaan pajak yang diperoleh negara, salah satunya dengan penerapan PPN 12 persen.

    “Mau cari penerimaan negara kalau caranya kontraproduktif justru daya beli turun, rasio pajaknya rendah. Bahkan biaya untuk jaga daya beli akan jauh lebih mahal dibanding pendapatan pajak yang diperoleh negara contohnya kasus PPN 12,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, daftar tarif PPN di negara ASEAN yaitu Filipina 12 persen, Indonesia 11 persen, akan naik menjadi 12 persen pada 2025, Vietnam 10 persen, Kamboja 10 persen, Malaysia 10 persen, dan Laos 10 persen.

    Sementara itu berdasarkan data dari laporan Numbeo, daftar UMR di negara ASEAN yaitu, Singapura 5.170 dolar AS, Malaysia 817 dolar AS, Thailand 560 dolar AS, Vietnam 461 dolar AS, Filipina 348 dolar AS, dan Indonesia 325 dolar AS.

  • Polisi di Bintan Ditangkap terkait Kasus PMI Ilegal ke Malaysia

    Polisi di Bintan Ditangkap terkait Kasus PMI Ilegal ke Malaysia

    Batam, CNN Indonesia

    Seorang oknum Polisi yang bertugas di Satlantas Polres Bintan, Kepulauan Riau (Kepri) ditangkap atas dugaan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke Malaysia.

    Dugaan keterlibatan oknum tersebut saat ini ditangani penyidik dari Satreskrim Polresta Tanjungpinang untuk proses hukum lebih lanjut.

    “Iya memang benar, Oknum Polisi yang bertugas di Satlantas Polres Bintan inisial A diamankan Polresta Tanjungpinang, terkait kasus TPPO” Kata Kasi Humas Polres Bintan Iptu Prasojo saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (23/12).

    Namun, dia mengaku tak bisa memberikan keterangan lebih lanjut keterlibatan oknum Polisi tersebut dalam kasus pengiriman PMI ilegal ke Malaysia, karena ditangani Polresta Tanjungpinang.

    “Kasus ini sudah ditangani Polresta Tanjungpinang, silakan tanyain ke Polresta Tanjungpinang ya,” ujarnya.

    CNNIndonesia.com telah mencoba menghubungi Kasi Humas Polresta Tanjungpinang, Iptu Sahrul Damanik. Namun, belum ada keterangan darinya terkait oknum polisi Polres Bintan yang diamankan penyidik PolrestasTanjungpinanghingga berita ini ditulis.

    Sengkarut oknum aparat dan jaringan TPPO

    Sementara itu aktivis HAM di Batam, Pastor  Chrisanctus Paschalis Saturnus mengatakan dugaan keterlibatan oknum itu menunjukkan kasus TPPO di Kepri tak berhenti tanpa keterlibatan bekingan. Salah satunya, kata dia, yang terbukti pada 2022 silam di mana sejumlah oknum penegak hukum malah jadi rantai sindikat TPPO. Dia menyebut, apabila ingin TPPO ini berhenti, pihak penegak hukum harus berhenti dari kepentingan dan mau menuntaskan kasus ini.

    “Menurut saya ini, soal perspektif, soal hati, soal kemauan apa nggak. Nggak terlalu sulit, kamu mau apa nggak gitu, apa yang nggak dipunya aparat penegak hukum,” katanya kepada CNNIndonesia.com pada Jumat (20/12) lalu.

    Menurutnya masih lakunya korban memilih jalur belakang atau ilegal ketimbang jalur resmi untuk bekerja di luar negeri merupakan buah sistem tata kelola jalur resmi penyaluran PMI ke negara mitra. Selain itu, ongkos yang diduga harus dikeluarkan lebih banyak, membuat calon PMI akhinrya memilih jalur cepat tergiur oknum penyalur PMI ilegal.

    “Kita masih kalah, sementara mafia itu luar biasa, setiap hari di media sosial disebarkan tentang keberangkatan yang nampaknya begitu sempurna padahal itu perangkap dibuat para mafia, agar orang bisa masuk dalam siklus perdagangan orang ini,” ujarnya.

    Menurut dia selama ini pemerintah juga seolah tak menunjukkan keseriusan dalam mengatasi kasus TPPO dan penyaluran PMI ilegal, misalnya dalam pencegahan bagaimana mengedukasi masyarakat, memberikan pemahaman, sistem yang sederhana, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

    (arp/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • Mayor Teddy Bantah Prabowo Sakit, Ini Kondisi Sebenarnya

    Mayor Teddy Bantah Prabowo Sakit, Ini Kondisi Sebenarnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa kondisi Presiden Prabowo Subianto dalam keadaan prima atau tidak dalam keadaan sakit.

    Dia menekankan bahwa pertemuannya dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim yang awalnya direncanakan pada Senin (23/12/2024) harus ditunda karena urusan pekerjaan.

    “Itu ditunda nanti waktunya. Nanti akan kami cek, harus segera ke Indonesia karena ada yang harus dikerjakan. Itu aja sebenarnya. Kalau masalah itu [sakit] tadi baik-baik saja,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (23/12/2024).

    Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyampaikan pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Senin (23/12/2024) telah dibatalkan.

    Berada di Pulau Langkawi, Malaysia, Anwar mengatakan bersama keluarganya direncanakan akan menerima kunjungan Presiden Ke-8 RI itu pada hari ini, meski akhirnya ditunda sebab yang bersangkutan sedang berhalangan.

    “Malam tadi [Minggu] beliau mohon menangguhkan pertemuan untuk beberapa hari kerana demam. Mendoakan agar Presiden Prabowo diberi kesembuhan sesegera mungkin sekaligus menyambung rencana pertemuan dua negara,” ujarnya dikutip melalui akun X atau Twitter @anwaribrahim, Senin (23/12/2024).

    Sementara itu, orang nomor satu di Indonesia itu justru langsung melaksanakan rapat terbatas (ratas) setelah tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin (23/12/2024).

    Tiba sekitar pukul 10.45 WIB, rapat tersebut dimulai usai kedatangan Kepala Negara di Tanah Air setelah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-11 Developing Eight (D-8) di Kairo, Mesir.

    Di bawah tangga pesawat, tampak menyambut kedatangan Presiden Prabowo antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

    Terlihat menyambut pula Panglima TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra. Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan tersebut yaitu Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Selanjutnya, Presiden Ke-8 RI itu melakukan rapat terbatas dengan para pejabat penyambut di ruang tunggu naratetama Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma.

    Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo membahas persiapan keamanan menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) yang menjadi waktu puncak pergerakan massa dan aktivitas masyarakat sehingga memerlukan langkah-langkah keamanan untuk memastikan ketertiban dan keamanan publik.

    Orang nomor satu di Indonesia itu pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajarannya yang terus berusaha keras memastikan Nataru berjalan lancar.

    Selain itu, dalam pertemuan tersebut Prabowo menekankan pentingnya mitigasi antisipasi bencana dan koordinasi antara berbagai pihak dan penyebaran informasi kepada masyarakat terkait perkembangan cuaca terkini.

  • Presiden Prabowo Wacanakan Pilkada Dipilih DPRD, Pakar Hukum: seperti Zaman Orba

    Presiden Prabowo Wacanakan Pilkada Dipilih DPRD, Pakar Hukum: seperti Zaman Orba

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggulirkan wacana agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak lagi dilakukan secara langsung oleh rakyat, melainkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Usulan ini menuai berbagai tanggapan, termasuk dari Satria Unggul Wicaksana, pakar hukum dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang memberikan pandangannya terhadap wacana tersebut.

    Menurut Satria, sistem Pilkada melalui DPRD bukanlah hal baru, mengingat sistem serupa pernah diterapkan pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, yang juga merupakan mertua Prabowo. Namun, ia menegaskan bahwa perubahan sistem Pilkada memerlukan evaluasi mendalam.

    Satria menyoroti pentingnya mengevaluasi pelaksanaan Pilkada serentak yang dianggap memakan biaya besar dan belum tentu efektif.

    “Khawatirnya, ide ini muncul bukan dari perspektif Presiden Prabowo, tetapi dari posisi beliau sebagai ketua partai yang mungkin merasa dirugikan akibat kekalahan di beberapa daerah strategis, seperti DKI Jakarta,” ujarnya.

    Prabowo disebut membandingkan sistem Indonesia dengan negara-negara parlementer seperti Malaysia, India, dan Singapura. Namun, Satria menilai perbandingan ini tidak tepat karena Indonesia menganut sistem demokrasi langsung yang berbeda dari sistem parlementer.

    “Pemilihan kepala daerah secara langsung adalah salah satu hasil reformasi yang memperkuat otonomi daerah dan desentralisasi kekuasaan,” jelasnya.

    Ia menegaskan bahwa hak masyarakat untuk memilih pemimpin secara langsung merupakan pencapaian penting era reformasi.

  • Dr. Pepi Siti Paturohmah, S.S., M.Pd. – Halaman all

    Dr. Pepi Siti Paturohmah, S.S., M.Pd. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dr. Pepi Siti Paturohmah, S.S., M.Pd. merupakan Sekretaris Prodi Tadris Bahasa Inggris Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung, Jawa Barat.

    Selain itu, ia juga merupakan dosen bahasa Inggris di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

    Pepi Siti Paturohmah menempuh pendidikan di SMA Negeri Cicalengka.

    Usai lulus, ia melanjutkan pendidikan jenjang Sarjana di Universitas Padjadjaran.

    Wanita berusia 49 tahun ini berhasil menyelesaikan studi S2 di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) pada 2005.

    Di tahun 2024 ini, Pepi Siti Paturohmah bersama dua dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung lainnya lolos seleksi peserta program International Faculty Exchange Week (IFEX) di Universiti Utara Malaysia (UUM).

    Dengan minat penelitian di bidang Puisi, Sastra Inggris, dan Feminisme, ia terus aktif berkarya. Tak hanya di dunia akademik, ia juga membagikan kesehariannya sebagai dosen di Instagram.

    Namun, Dosen Tetap UIN Bandung itu meninggal dunia akibat kecelakaan di Ruas Jalan Tol Cipularang KM 86 B, tepatnya di wilayah Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Senin (23/12/2024) pagi.

    Kecelakaan maut ini melibatkan minibus Toyota Innova Zenix bernomor polisi B 1336 AKQ dan truk Hino bernomor polisi T 9331 BM.

    “Kejadian bermula sekitar pukul 06.00 WIB, saat minibus yang melaju dari arah Bandung menuju Jakarta, tiba-tiba menabrak bagian belakang truk Hino yang ada di depannya,” kata Kanit Laka Polres Purwakarta, Ipda Istiyaningrum Kemala Sari, kepada wartawan, Senin (23/12/2024).

    Setelah menerima laporan pada pukul 07.30 WIB, lanjut Arum, petugas langsung menuju lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengidentifikasi korban.

    Dalam kecelakaan ini, ia menyebutkan, satu orang penumpang dari minibus bernama Pepi Siti Paturamah dinyatakan meninggal dunia. 

    “Dua korban lainnya, yaitu pengemudi Ivan Sukma Prakasa (28 tahun) dan penumpang Dr. Hj. Ulfiah (55 tahun), mengalami luka-luka dan segera dilarikan ke Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta untuk mendapatkan perawatan,” ujarnya.

    Dilihat Tribunjabar.id, minibus yang ditumpangi Pepi mengalami kerusakan signifikan di bagian depan, dengan kaca depan hancur lebur. Sedangkan, truk hanya mengalami kerusakan ringan di bagian belakang.

    Sementara itu, Ketua PCNU Kabupaten Purwakarta, Ahmad Sahroni, menjelaskan korban tewas mengalami pendarahan parah di bagian kepala, sedangkan korban luka berhasil selamat meski alami lupa di kepala. 

    “Berangkat dari bandung tujuan Bogor, di mobil tiga orang sopir, Professor Ulfi kemudian doktor Pepi yang almarhum yang meninggal.”

    “Kondisi korban selamat sudah sadar di lantai 5 tentunya pendarahan di kepala, yang meninggal pendarahan di otak lebih parah sehingga langsung meninggal, Doktor Pepi dosen UIN Bandung,” lanjutnya.

    Ahmad Sahroni menuturkan, korban tewas sudah dibawa pulang oleh pengurus NU ke rumah duka di Bandung, sementara korban luka masih dalam perawatan tim medis di RS Abdul Radjak Purwakarta. 

    Korban luka:

    1. Ivan Sukma Prakasa (Pengemudi Minibus) – 28 Tahun, Laki-laki, swasta, alamat Jalan  Murni I Nomor 22 RT 05/03 Kecamatan Ciateul Regol, Kota Bandung (luka ringan)

    2. Dr. Hj. Ulfiah (Penumpang Minibus) – 55 Tahun, perempuan, PNS, beralamat di Bukit Permata Cinunuk Nomor 35 B RT 07/16 Kelurahan Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung (luka ringan).

    (Tribunnews.com/Falza/Hasanudin Aco) (Tribunjabar.id/Rheina, Deanza Falevi)

  • Sosok Fredy Pratama, Gembong Narkoba Asal Kalimantan, Jadi Buronan Polri sejak 2014 – Halaman all

    Sosok Fredy Pratama, Gembong Narkoba Asal Kalimantan, Jadi Buronan Polri sejak 2014 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Fredy Pratama merupakan gembong narkoba asal Indonesia yang saat ini masih berstatus buron.

    Tercatat Fredy Pratama telah menjadi buronan Polisi sejak 2014.

    Bareskrim Polri kini telah bekerja sama dengan Kepolisian Thailand untuk menangkap Fredy Pratama.

    Berikut profil Fredy Pratama.

    Kehidupan Pribadi

    Fredy Pratama lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada 25 Juni 1985.

    Saat ini, ia telah berusia 39 tahun.

    Fredy Pratama diketahui memiliki nama samaran untuk mengelabuhi polisi.

    Nama samara itu seperti Miming, Fredy Miming, dan Wang Xiang Ming.

    Buronan Interpol 

    Berikut tampang gembong narkoba kelas kakap, Fredy Pratama versi Bareskrim Polri dan Interpol. (Kolase Tribunnews.com/interpol.int)

    Fredy Pratama merupakan buronan Interpol empat negara, termasuk Indonesia. 

    Adapun tiga interpol lainya adalah Royal Malaysia Police, Royal Thai Police, dan US-DEA.

    Interpol memburu Fredy sejak dikabarkan bersembunyi di The Golden Triangle atau Segitiga Emas Thailand yang merupakan zona surga bandar narkotika di Asia Tenggara.

    Fredy diduga mengontrol pasar gelap narkoba Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin sejak 2013.  

    Perintah Penangkapan

    Belum lama ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan Kabareskrim Komjen Pol Wahyu Widada dan Kadiv Hubinter Polri, Irjen Krishna Murti, untuk segera menangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama.

    “Saya sudah perintahkan Kabareskrim Polri dan Kadiv Hubinter Polri untuk terus melakukan kegiatan, dalam hal ini baik dengan Interpol ataupun dengan kegiatan police-to-police untuk terus mengejar keberadaan Fredy Pratama,” kata Listyo, dikutip dari TribunKaltara.com, Senin (23/12/2024).

    Meski jaringan Fredy Pratama telah beberapa kali diamankan oleh kepolisian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tetap menginstruksikan agar terus mengajar gembong narkoba yang saat ini tengah bermukim di Thailand itu.

    “Walaupun kita tahu bahwa jaringannya terus kita ungkap, namun saya juga sudah perintahkan untuk cepat atau lambat Fredy Pratama harus bisa diamankan,” ujarnya.

    (Tribunnews.com/David Adi) (TribunKaltara.com/Amiruddin)