Xcloud.id

Negara: Malaysia

  • Pemerintah Malaysia Ganti Kendaraan Dinas ke Mobil Listrik Mulai Tahun Depan

    Pemerintah Malaysia Ganti Kendaraan Dinas ke Mobil Listrik Mulai Tahun Depan

    Jakarta –

    Pemerintah Malaysia berencana mengganti kendaraan dinas dari mobil konvensional ke mobil listrik mulai tahun depan. Proyek ini bertujuan untuk menunjukkan penerapan inisiatif kendaraan rendah emisi di lingkungan pemerintahan, agar nantinya bisa ditiru oleh departemen dan lembaga-lembaga lainnya.

    Seperti diungkap Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Hidup Nik Nazmi Nik Ahmad, peralihan kendaraan dinas pemerintah ke kendaraan listrik (EV) akan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun depan.

    “Transisi ini tidak dilakukan sekaligus, akan dilaksanakan secara bertahap, namun prosesnya sudah dimulai dan akan segera diselesaikan,” bilang Nik Azmi dikutip Bernama.

    Nik Azmi tidak menjelaskan lebih rinci, lembaga pemerintahan apa saja yang bakal menggunakan mobil listrik. Dia mengatakan hal itu tergantung kebutuhan dan keputusan Kementerian Keuangan.

    “Tergantung kebutuhan, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, karena dalam pedoman (peralihan kendaraan pemerintah) perlu dilihat, apa kebutuhannya, tergantung apakah transisi itu bisa dipenuhi oleh EV lokal atau merek EV lain, dan sebagainya,” tambahnya.

    Nik Nazmi menambahkan, transisi mobil pemerintahan dari mobil bensin ke mobil listrik berlandaskan pada Guidelines for Transitioning Government Vehicles to EVs, dokumen panduan yang dirancang Kementerian Sumber Daya Alam dan Keberlanjutan Alam (NRES) melalui Malaysian Green Technology and Climate Change Corporation (MGTC).

    Dokumen dirancang bersama dengan pakar teknis dan pemangku kepentingan dari berbagai kementerian, departemen dan lembaga serta industri. Dia mengatakan, dokumen tersebut merinci strategi transisi yang mencakup penilaian inventaris armada saat ini untuk mengidentifikasi kebutuhan operasional, pemilihan kendaraan listrik, perencanaan infrastruktur pengisian daya dan analisis biaya, serta pengurangan emisi karbon untuk memastikan transisi yang terencana dan efektif sekaligus memperkuat lingkungan dan agenda keberlanjutan.

    “Ini akan memberikan dampak positif dan efektif dalam pengelolaan lingkungan, selain menurunkan biaya operasional dan pemeliharaan kendaraan pemerintah dalam jangka panjang. Inisiatif ini juga mendukung visi Putrajaya sebagai Kota Rendah Karbon pada tahun 2025 dengan menjadikan Kompleks F sebagai contoh penerapan Zona Rendah Karbon,” kata Nik Azmi lagi.

    “Proyek ini bertujuan untuk menunjukkan penerapan inisiatif rendah karbon di lingkungan pemerintahan, memfasilitasi kepemilikan dan penggunaan kendaraan listrik melalui penyediaan infrastruktur pendukung, serta memberikan contoh bagi kementerian, departemen, dan lembaga lainnya,” tukas dia.

    (lua/riar)

  • MNEK 2025, TNI AL siapkan bakti sosial dan kesehatan untuk warga Bali

    MNEK 2025, TNI AL siapkan bakti sosial dan kesehatan untuk warga Bali

    Komandan Gugus Tempur Laut (Danguspurla) Komando Armada II TNI AL selaku Komandan Satgas MNEK Ke-5 2025 Laksamana Pertama TNI Amrin Rosihan Hendrotomo (kanan) di Jakarta, Kamis (19/12/2024), bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo (kiri) untuk berkoordinasi mengenai pelaksanaan program bakti sosial (encap) MNEK 2025. ANTARA/HO-Dinas Penerangan Koarmada II TNI AL.

    MNEK 2025, TNI AL siapkan bakti sosial dan kesehatan untuk warga Bali
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 25 Desember 2024 – 06:17 WIB

    Elshinta.com – TNI Angkatan Laut menyiapkan serangkaian program bakti kesehatan dan karya bakti di sejumlah daerah di Bali yang tergabung dalam kegiatan latihan bersama nonkombatan Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2025.

    Kepala Dinas Penerangan Komando Armada (Koarmada) II Kolonel Laut (P) Widyo Sasongko saat dihubungi di Jakarta, Selasa, menjelaskan Komandan Gugus Tempur Laut (Danguspurla) Koarmada II Laksamana Pertama TNI Amrin Rosihan Hendrotomo selaku Komandan Satgas MNEK Ke-5 Tahun 2025 telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian terkait untuk mendukung pelaksanaan bakti kesehatan dan bakti sosial tersebut.

    Widyo menyebut Dansatgas MNEK ke-5 pada pekan lalu telah bertemu Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo untuk membahas serangkaian program bakti sosial yang juga disebut engineering civic action program (encap) dalam Latihan Bersama MNEK 2025.

    “Danguspurla Koarmada II menjelaskan kepada Menteri Pekerjaan Umum rencana pelaksanaan encap selama 45 hari di Desa Antiga Kelod, Karangasem, Bali. Proyek yang direncanakan meliputi renovasi gudang peralatan nelayan, pembangunan fasilitas MCK, dan pengaspalan jalan sepanjang 1 kilometer,” kata Kadispen.

    Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodi menyatakan dukungannya terhadap rencana encap tersebut.

    Kemudian, untuk program bakti kesehatan atau yang disebut juga medical civic assistance program (medcap), Amrin berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI.

    Dansatgas MNEK ke-5 itu menemui Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes yang mewakili Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, pekan lalu.

    Dalam pertemuan itu, Amrin memaparkan rencana bakti kesehatan selama MNEK berlangsung, di antaranya pemeriksaan kesehatan umum, donor darah, operasi katarak dan operasi bibir sumbing di Karangasem, Bali.

    Kemenkes menyambut baik rencana tersebut sekaligus memberikan masukan terkait pentingnya protokol kesehatan dan prosedur CIQ (customs, immigration, and quarantine) saat menyambut kedatangan delegasi asing berikut kapal-kapal perang dan pesawat udara negara peserta.

    Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) merupakan agenda latihan bersama yang rutin digelar sejak 2014 oleh TNI Angkatan Laut setiap dua tahun sekali. MNEK ke-5 dijadwalkan berlangsung di Bali pada 15–22 Februari 2025.

    TNI AL mengundang total 56 negara dari lima benua untuk MNEK ke-5 di Bali pada Februari 2025. Sejauh ini, ada 30 negara lebih yang mengonfirmasi keikutsertaannya dalam latihan maritim nonkombatan itu.

    Negara-negara yang diundang oleh TNI AL itu mencakup Amerika Serikat, Australia, Arab Saudi, Bangladesh, Belanda, Brasil, Brunei Darussalam, Chile, China, Kolombia, Fiji, Filipina, dan India.

    Kemudian, ada juga Angkatan Laut Inggris, Irak, Iran, Italia, Jepang, Jerman, Kamboja, Kanada, Kenya, Korea Selatan, Korea Utara, Kazakhstan, Laos, Mesir, Malaysia, Meksiko, Myanmar, Selandia Baru, Nigeria, Kaledonia Baru, Oman, Pakistan, Papua Nugini, Prancis, Peru, Polandia, Portugal, Rusia, Singapura, Afrika Selatan, Spanyol, Sri Lanka, Swedia, Thailand, Timor Leste, Tonga, Turki, Uni Emirat Arab, Vanuatu, Vietnam, Lebanon, Bahrain, dan Kuwait.

    Sumber : Antara

  • Program Desa Devisa LPEI Tingkatkan Daya Saing Gula Aren Banten Tembus Ekspor

    Program Desa Devisa LPEI Tingkatkan Daya Saing Gula Aren Banten Tembus Ekspor

    Jakarta: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) terus mendorong ekspor gula aren Indonesia yang semakin diminati di pasar global. Hal ini tercermin dari nilai ekspor gula aren Indonesia yang mengalami peningkatan signifikan sebesar 9,79 persen menjadi USD58,01 juta, dengan volume ekspor naik 3,38 persen menjadi 31,41 ribu ton sepanjang Januari hingga Oktober 2024 (YoY).
     
    Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah oleh Economist LPEI menunjukkan tren positif ekspor gula aren, didorong oleh peningkatan ekspor ke negara-negara tujuan utama. Peningkatan ekspor tertinggi selama periode tersebut yaitu tujuan Jerman yang naik USD1,28 juta, Belanda (naik USD1,22 juta), Inggris (naik USD 892,12 ribu), Republik Dominika (naik USD841,57 ribu), dan Kanada (naik USD500,25 ribu).
     
    “Seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap kesehatan, ada kecenderungan yang terus bertumbuh untuk memilih alternatif gula rafinasi. Gula aren semakin populer karena memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dan kandungan nutrisi yang lebih tinggi. Pasar gula aren juga didorong oleh tren produk berkelanjutan dan ethically sourced, karena proses produksi yang ramah lingkungan selaras dengan preferensi konsumen yang sadar sosial,” kata Economist LPEI, Donda Sarah.
     

    Baca juga: Sinergi LPEI dan Bio Farma, Dukung Ekspor Farmasi Indonesia ke 160 Negara melalui PKE Industri Farmasi dan Alat Kesehatan

    Tingginya permintaan komoditas gula aren mendorong LPEI untuk terus melakukan kolaborasi strategis guna mendorong potensi komoditas daerah agar mampu menembus pasar global melalui program Desa Devisa. LPEI, bersama Kemenkeu Satu, ExxonMobil Cepu Limited, dan Pemerintah Daerah Pandeglang, meresmikan Desa Devisa Gula Aren yang meliputi 14 desa dengan 252 petani gula aren di Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten.
    Para petani ini tergabung dalam Koperasi Anugerah Banten Nusantara dan didampingi oleh Yayasan Rasagama Wita Nusantara. Gula aren yang dihasilkan oleh para petani ini memiliki keunggulan dan karakteristik, seperti indeks glikemik yang rendah dan penggunaan pewarna alami, sehingga aman untuk penderita diabetes. Hingga kini, Desa Devisa Gula Aren Pandeglang telah mampu memproduksi 36 ton per tahun, dengan produk yang meliputi gula semut, gula cetak, gula cair, serta minuman serbuk yang telah diekspor secara tidak langsung ke Malaysia.
     

    Melalui program Desa Devisa, para petani gula aren mendapatkan pelatihan dan pendampingan yang komprehensif, termasuk penguatan manajemen kelembagaan, pelatihan teknis ekspor, penyuluhan sertifikasi, perluasan akses pasar ekspor, dan peningkatan kapasitas produksi.
     
    “Kami berharap dengan pendampingan dari LPEI dan ExxonMobil Cepu Limited, para petani dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing, sehingga dapat memperluas akses pasar global dan mendorong ekspor nasional,” kata Kepala Divisi SMEs Advisory Services, Maria Sidabutar.
     
    Hal senada juga disampaikan oleh Dave Seta, VP Public and Government Affairs, ExxonMobil Indonesia, “Program ini adalah salah satu bentuk komitmen ExxonMobil Indonesia untuk mendukung program pemerintah dari sisi pemberdayaan ekonomi. Kolaborasi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan produk gula aren di pasar ekspor.”
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Mabes Polri: 45 WNA Malaysia Jadi Korban Pemeresan di DWP 2024

    Mabes Polri: 45 WNA Malaysia Jadi Korban Pemeresan di DWP 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Mabes Polri mencatat sebanyak 45 WNA Malaysia jadi korban dugaan pemeresan oleh anggota kepolisian pada perhelatan Djakarta Warehouse Project atau DWP 2024.

    Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim menyampaikan informasi puluhan korban itu diperoleh usai pihaknya melakukan penyelidikan mendalam terkait kasus pemerasan tersebut.

    “Korban warga negara Malaysia dari penyelidikan dan identifikasi kami secara scientific kami temukan sebanyak 45 orang,” ujarnya di Mabes Polri, Selasa (24/12/2024) malam.

    Dia menambahkan, secara total uang yang telah dikumpulkan oleh oknum anggota yang melakukan pemerasan dalam perhelatan DWP mencapai Rp2,5 miliar.

    Namun demikian, jumlah korban dan uang tersebut masih bisa bertambah seiring dengan berlangsungnya penyelidikan dan alat bukti yang ditemukan.

    “Bahwa barang bukti yang telah kita amankan jumlahnya Rp2,5 miliar,” tutur Karim.

    Di lain sisi, Anggota Kompolnas, Choirul Anam menuturkan bahwa Polri juga telah membuka posko pengaduan bagi warga Malaysia yang merasa dirugikan.

    Posko pengaduan itu dibuka melalui koordinasi Polri dengan kedutaan besar atau Kedubes Malaysia.

    “Jadi korban yang kemarin nonton itu datang ke Indonesia kalau mau melaporkan disediakan desk di Malaysia, menurut kami ini langkah yang sangat progresif,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, sebanyak 18 oknum anggota kepolisian telah diamankan dalam kasus ini. Belasan anggota itu terdiri dari satuan Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran.

  • 4 18 Polisi Pemeras Penonton DWP Hadapi Konsekuensi, Disanksi Penempatan Khusus dan Akan Disidang Etik Megapolitan

    4 18 Polisi Pemeras Penonton DWP Hadapi Konsekuensi, Disanksi Penempatan Khusus dan Akan Disidang Etik Megapolitan

    18 Polisi Pemeras Penonton DWP Hadapi Konsekuensi, Disanksi Penempatan Khusus dan Akan Disidang Etik
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sebanyak 18 polisi yang diduga memeras sejumlah penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 asal Malaysia telah diamankan dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.
    Kini, ke-18 polisi yang terdiri dari personel Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Kemayoran itu harus menghadapi konsekuensi sementara atas perbuatannya.
    Kepala Divisi (Kadiv) Propam Polri Irjen Abdul Karim mengatakan, ke-18 polisi tersebut menjalani penempatan khusus (patsus) di Propam Mabes Polri, Jakarta.
    “Jadi ada terdapat 18 orang, masih tetap jumlahnya sama yang sudah kita amankan, ini sudah meliputi dari personel polsek, polres, maupun polda, jadi 18 orang,” ujar Abdul di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (24/12/2024) malam.
    “Dan saat ini juga sudah kita tempatkan pada penempatan khusus yang ditempatkan di Divisi Propam Mabes,” sambungnya.
    Abdul menjelaskan, pihaknya masih mendalami lebih lanjut soal motif para polisi itu melakukan pemerasan terhadap penonton DWP asal Malaysia.
    “Karena ini kan menyangkut beberapa satuan kerja, mulai dari polsek, polres, dan polda juga. Terus terkait proses pidana sementara ini kita fokus ke etik dulu,” imbuh Abdul.
    Abdul mengatakan, ke-18 polisi yang diduga memeras penonton DWP asal Malaysia akan menjalani sidang etik pada pekan depan.
    “Kami sepakat Divisi Propam akan menyidangkan kasus ini yang kita rencanakan minggu depan sudah dilaksanakan sidang kode etik, yang akan kita laksanakan minggu depan,” ujar Abdul.
    Meski begitu, kata Abdul, ada sejumlah hal yang dapat menghambat pelaksanaan sidang etik.
    Ia mengatakan, hari-hari ke depan sudah memasuki masa libur Natal dan Tahun Baru 2025.
    “Dan persiapan pengamanan tahun baru ya. Ini banyak yang hambat kegiatan operasional kita juga,” ucap dia.
    “Tapi saya komitmen minggu depan kita akan laksanakan sidang etiknya. Untuk tepatnya nanti kita informasikan lebih lanjut,” imbuh Abdul.
    Diberitakan sebelumnya, Divisi Propam Polri menangkap 18 anggota yang diduga terlibat memeras penonton DWP 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (15/12/2024).
    Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya, Jumat (20/12/2024).
    “Polri telah menindaklanjuti informasi tersebut dengan mengamankan terduga oknum yang bertugas pada saat itu. Jumlah terduga oknum personel yang diamankan sebanyak 18 personel,” ungkap Trunoyudo.
    Ke-18 anggota itu terdiri dari personel Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Kemayoran.
    Setelah ini, Divisi Propam Polri akan memeriksa lebih lanjut untuk mendalami peristiwa ini. Trunoyudo berujar, pihaknya tidak akan menoleransi pelanggaran tersebut.
    “Kami memastikan tidak ada tempat bagi oknum yang mencoreng institusi. Investigasi telah kami lakukan secara profesional, transparan, dan tuntas. Kami telah melakukan pengamanan terhadap para terduga oknum yang dimaksud,” pungkas dia.
    (Penulis: Adhyasta Dirgantara | Editor: Akhdi Martin Pratama)
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Indonesia Masuk 9 Negara yang Disetujui Jadi Mitra BRICS

    Indonesia Masuk 9 Negara yang Disetujui Jadi Mitra BRICS

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Indonesia termasuk salah satu dari sembilan negara yang disetujui sebagai mitra BRICS. Hal itu disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa (24/12).

    “Daftar negara mitra BRICS yang akhirnya disetujui, termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Uzbekistan dan Uganda,” kata Mao Ning, seperti dilansir Antara, Rabu (25/12).

    Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-16 BRICS di Kazan, Rusia pada Oktober lalu, Mao Ning menyatakan bahwa para pemimpin negara BRICS telah mencapai konsensus penting tentang pembentukan mekanisme negara mitra, yang merupakan tonggak dalam proses pengembangan BRICS setelah perluasan keanggotaan tahun sebelumnya.

    “Setelah KTT itu, China secara aktif bekerja sama dengan Rusia, negara ketua BRICS tahun ini agar dapat menerapkan mekanisme tersebut dengan negara BRICS lainnya,” bebernya.

    Mao Ning mengatakan bahwa keberadaan negara-negara mitra dalam BRICS, diharapkan dapat meningkatkan kerja sama antara negara anggota ke level yang lebih tinggi.

    “Mekanisme BRICS memiliki representasi yang lebih besar dan BRICS melihat daya tarik dan pengaruhnya tumbuh lebih menonjol, menjadi platform utama untuk mempromosikan solidaritas dan kerja sama antara negara-negara Selatan,” kata Mao Ning.

    Dia menambahkan, China siap bekerja sama dengan negara-negara anggota BRIC dan negara-negara mitra lainnya untuk mengikuti semangat keterbukaan, inklusivitas, dan kerja sama yang saling menguntungkan.

    “Selain itu agar dapat memperluas kerja sama praktis di berbagai bidang, memajukan pengembangan kerja sama BRICS yang lebih besar dan berkualitas tinggi sekaligus mempromosikan pembangunan komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia,” terangnya.

    Berdiri pada 2009, BRICS beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (South Aftica), yang menyusul bergabung pada 2011, yang kemudian membentuk akronim dari huruf pertama negara anggota tersebut.

    Kini, blok BRICS kian luas yakni mencakup Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab yang bergabung pada Desember 2023, tapi kelompok tersebut memutuskan untuk tetap menggunakan nama BRICS.

    Rusia saat ini menjadi ketua bergilir blok tersebut sejak 1 Januari 2024. Tahun ini dimulai dengan masuknya anggota baru ke dalam asosiasi tersebut, Indonesia pun sudah menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan BRICS.

    Negara-negara BRICS dalam beberapa tahun terakhir ini meningkatkan langkah-langkah untuk menurunkan ketergantungan mereka pada dolar AS dalam melakukan perdagangan internasional.
    BRICS bertujuan untuk memakai mata uang mereka sendiri demi mematahkan hegemoni dolar dalam perdagangan internasional.

    (wiw/wiw)

    [Gambas:Video CNN]

  • 4 18 Polisi Pemeras Penonton DWP Hadapi Konsekuensi, Disanksi Penempatan Khusus dan Akan Disidang Etik Megapolitan

    Polri Benarkan Sejumlah Nama Polisi Pemeras WN Malaysia di DWP yang Beredar di Medsos Nasional 25 Desember 2024

    Polri Benarkan Sejumlah Nama Polisi Pemeras WN Malaysia di DWP yang Beredar di Medsos
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah nama oknum
    polisi
    yang diduga memeras 45 warga negara (WN) Malaysia saat menonton konser Djakarta Warehouse Project (
    DWP
    ) beredar di media sosial.
    Sejauh ini, Mabes
    Polri
    memang telah menangkap 18 oknum polisi yang diduga melakukan pemerasan itu. 
    Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, Irjen Abdul Karim pun membenarkan bahwa beberapa nama yang beredar, adalah mereka yang diamankan oleh pihaknya.
    “Ya beberapa nama memang ada di situ,” kata Abdul saat mengonfirmasi pertanyaan awak media di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (24/12/2024) malam.
    Meski demikian, perwira tinggi berpangkat bintang dua di pundaknya itu tidak merinci nama-nama mereka yang ditangkap.
    Sebab, klaim Abdul, mereka melakukan tindakan itu tanpa ada koordinasi perintah. Selain itu, para pelaku, menurutnya, juga berasal dari kesatuan yang berbeda-beda, ada yang dari polsek, polres, hingga polda.
    “Yang kita pastikan gini, ini kan dari 18 ini meliputi polsek ada, polres, dan polda. Tentunya kan ini berbeda. Jadi gitu. Tidak terkoordinasi menjadi satu,” imbuhnya.
    Berikut identitas polisi pelaku pemerasan
    WN Malaysia
    di DWP yang beredar:
    1. Kasubdit Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Malvino Edward
    2. Kasat Narkoba Polres Jakarta Pusat Kompol Jamalinus
    3. Kanit Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Kompol Dzul Fadian
    4. Kanit Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKP Yudhy Triananta Syaeful
    5. Panit Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Iptu Sehatma Manik
    6. Panit Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Iptu Syaharuddin
    7. Banit Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Aiptu Armadi Juli Marasi Gultom
    8. Banit Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Brigadir Fahrudin Rizki Sucipto
    9. Banit Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Brigadir Dwi Wicaksono
    10. Banit Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Bripka Wahyu Tri Haryanto
    11. Banit Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Bripka Ready Pratama
    12. Banit Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Briptu Dodi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kadiv Propam: Ada 45 Penonton Malaysia di Acara DWP yang Diperas Polisi, Barang Bukti Rp2,5 Miliar

    Kadiv Propam: Ada 45 Penonton Malaysia di Acara DWP yang Diperas Polisi, Barang Bukti Rp2,5 Miliar

  • Kasus Dugaan Polisi Peras WN Malaysia di Konser DWP Diambil Alih Propam Polri, Ini Alasannya – Halaman all

    Kasus Dugaan Polisi Peras WN Malaysia di Konser DWP Diambil Alih Propam Polri, Ini Alasannya – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdi Ryanda Shakti

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Divisi Propam Mabes Polri mengambil alih kasus dugaan pemerasan oleh 18 anggota polisi terhadap warga negara Malaysia yang menonton gelaran internasional Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 di JIEXpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

    Hal ini dilakukan berdasarkan hasil diskusi bersama para pimpinan Polri.

    “Penanganan kasus ini semua diambil alih oleh Divpropam Mabes Polri. Jadi kasus yang terjadi di Polsek, maupun terjadi di Polres, termasuk di Polda, semuanya kita ambil alih ditangani oleh Divpropam,” kata Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim kepada wartawan, Selasa (24/12/2024).

    Selain kasus sudah menjadi sorotan pimpinan Polri, Abdul Karim mengatakan penanganan kasus dilakukan di Divisi Propam Polri agar mempermudah penyelidikan.

    “Kenapa kita ambil alih ini? Dalam rangka percepatan dan objektivitas dalam rangka pemeriksaan,” tuturnya.

    Sebelumnya, Abdul Karim memastikan sidang kode etik kasus 18 oknum anggota polisi memeras uang WN Malaysia akan digelar pekan depan.

    Menurutnya, kasus pemerasan ini sepenuhnya ditangani oleh Divisi Propam Polri agar penanganan lebih cepat.

    “Kami sepakat di Div Propam akan menyidangkan kasus ini yang kita rencanakan minggu depan sudah dilaksanakan sidang kode etik yang akan kita laksanakan minggu depan,” kata Abdul Karim di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (24/12/2024). 

    Karim menuturkan sanksi etik terhadap 18 oknum anggota tersebut akan diberikan secara adil dan disesuaikan dengan perbuatannya masing-masing.

    “Jadi akan kami berikan sanksi proporsional sesuai dengan kontribusi anggota kami ini,” katanya.

    Pihaknya juga bekerja sama dengan Polis Diraja Malaysia mengingat korban merupakan warga negara Malaysia.

    Komisioner Kompolnas Mohammad Chairul Anam menjelaskan dalam penanganan kasus yang melibatkan korban warga negara asing Malaysia.

    Menurutnya, korban telah disediakan desk atase kepolisian di Kedutaan Besar Malaysia.

    “Jadi korban yang kemarin nonton itu datang ke Indonesia kalau mau melaporkan disediakan desk di Malaysia, menurut kami ini langkah yang sangat progresif,” ucapnya.

    Terkait siapa yang paling bertanggung jawab atas kasus ini secara substansial yakni sesuai keterlibatannya dalam struktur.

    Anam menyebut bahwa oknum mendapatkan sanksi sesuai dengan apa yang dilakukan dan sesuai dengan struktur dari pertanggungjawabannya. 

    “Oknum yang paling substansial dalam pertanggungjawaban dia mendapatkan hukuman yang paling berat,” ucapnya

    Kompolnas kemudian sudah menerima kepastian dari yang melakukan pemeriksaan sidang etik dan mereka menyanggupi untuk digelar minggu depan.

  • Kasus Dugaan Polisi Peras WN Malaysia di Konser DWP Diambil Alih Propam Polri, Ini Alasannya – Halaman all

    Beredar Nama Belasan Oknum Polisi Diduga Pelaku Pemerasan WN Malaysia di Konser DWP, Ini Daftarnya – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdi Ryanda Shakti

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kasus dugaan pemerasan yang dilakukan 18 oknum polisi terhadap warga negara Malaysia yang menonton konser internasional Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 di JIEXpo Kemayoran, Jakarta Pusat, masih menjadi perhatian publik.

    Belakangan, muncul 12 nama anggota polisi yang diduga terlibat dalam pemerasan terhadap penonton konser DWP 2024 asal warga negara Malaysia.

    Belasan oknum polisi tersebut mulai dari Kasubdit III Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Malvino Edward Y hingga Kasat Reserse Narkoba Kompol Jamalinus L.P.N.

    Terkait itu, Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim membenarkan sebagian nama yang beredar tersebut.

    Namun, Abdul Karim tak menyebutkan secara pasti apakah 12 nama tersebut benar merupakan anggota yang terlibat.

    “Hahaha . . , itu dapat namanya dari mana itu? Haduh. Ya beberapa nama memang ada di situ,” kata Abdul Karim kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (24/12/2024).

    Adapun 12 nama tersebut tertulis dalam sebuah flyer hingga beredar di media sosial. Berikut daftar nama anggota yang diduga terlibat:

    Berikut daftar nama belasan anggota Polri yang diduga melakukan pemerasan 400 penonton DWP 2024 di JiExpo Kemayoran Jakarta. 

    Kasubdit Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Malvino Edward
    Kasat Narkoba Polres Jakarta Pusat Kompol Jamalinus
    Kanit Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Kompol Dzul Fadian
    Kanit Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKP Yudhy Triananta Syaeful
    Panit Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Iptu Sehatma Manik
    Panit Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Iptu Syaharuddin
    Banit Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Aiptu Armadi Juli Marasi Gultom
    Banit Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Brigadir Fahrudin Rizki Sucipto
    Banit Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Brigadir Dwi Wicaksono
    Banit Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Bripka Wahyu Tri Haryanto
    Banit Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Bripka Ready Pratama
    Banit Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Briptu Dodi

    Jumlah Uang Pemerasan Turun

    Kadiv Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim meralat uang hasil pemerasan WN Malaysia oleh oknum Polisi di konser Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024.

    Menurutnya, dari hasil penyelidikan uang pemerasan yang dilakukan anggota Polri hanya sebesar Rp 2,5 miliar.

    Angka tersebut lebih rendah dari uang pemerasan yang viral di media sosial senilai 9 juta ringgit atau sekitar Rp32 miliar sebagaimana pengakuan korban.

    “Perlu saya luruskan juga bahwa barang bukti yang telah kita amankan jumlahnya Rp 2,5 miliar. Jadi jangan sampai nanti seperti pemberitaan sebelumnya yang angkanya cukup besar,” ucap Abdul Karim di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (24/12/2024).

    Kadiv Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim memberikan keterangan pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (24/12/2024). (Tribunnews.com/Reynas Abdila)

    Menurutnya, angka yang selama ini beredar tidak sesuai dengan fakta dari hasil yang didapatkan. 

    “Kita melakukan investigasi ini ya selalu berkoordinasi dengan Kompolnas pihak eksternal. Jadi kita terbuka,” kata Kadiv Propam.

    Pun demikian jumlah korban dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan.

    Abdul Karim menyebut korban Warga Negara Malaysia dari penyelidikan dan identifikasi yang ditemukan sebanyak 45 orang. 

    “Jadi jangan sampai ada yang jumlahnya cukup spektakuler. Jadi kita luruskan bahwa korban yang sudah kita datakan secara scientific dan hasil penyelidikan,” jelasnya.

    Kadiv Propam menegaskan pimpinan Polri ini serius dalam penanganan apapun bentuknya terhadap terduga pelanggar yang dilakukan oleh anggota. 

    Sejauh ini sudah ada dua korban yang melakukan pelaporan atau pendumasan ke Mabes Polri.

    “Ya itu sudah kita terima di Divpropam Mabes Polri ini. Jadi ada dua orang pendumasnya. Tentunya pendumas ini kita jaga ya inisialnya.