Xcloud.id

Negara: Malaysia

  • Sirene Berbunyi Tandai Peringatan 20 Tahun Tsunami Aceh

    Sirene Berbunyi Tandai Peringatan 20 Tahun Tsunami Aceh

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Suara sirene peringatan tsunami berbunyi di Banda Aceh, Aceh, pada Kamis (26/12) pagi sebagai tanda resmi peringatan 20 tahun tsunami dahsyat dari Samudera Hindia pada 2004.

    Diberitakan AFP, peringatan resmi itu dimulai di Masjid Raya Banda Aceh berupa menyalakan sirene peringatan selama tiga menit, dimulai pada pukul 07.58 WIB, waktu yang sama saat tsunami 2004 menghantam Aceh.

    AFP menyebut peringatan tersebut berlangsung emosional. Setelah sirene peringatan berbunyi, masyarakat yang berkumpul melanjutkan dengan doa bersama sebagai awal dari berbagai peringatan yang digelar di banyak lokasi provinsi itu.

    Para korban yang selamat dan keluarga korban meninggal dan hilang juga mendatangi pemakaman massal korban tsunami Aceh. Mereka mengenang momen mengerikan yang terjadi 20 tahun lalu dan merenggut harta, benda, dan kerabat mereka.

    “Saya pikir itu kiamat,” kata Hasnawati, seorang guru berusia 54 tahun, saat mengunjungi masjid yang rusak karena tsunami.

    “Minggu pagi itu kami sekeluaga, semua tertawa bersama, tiba-tiba bencana melanda dan semuanya lenyap. Saya tidak dapat menggambarkannya dengan kata-kata,”

    AFP melaporkan peringatan 20 tahun tsunami Samudera Hindia juga digelar melalui sejumlah upacara keagamaan di Sri Lanka, India, dan Thailand, beberapa negara yang ikut menjadi korban tsunami 2004.

    Pada 26 Desember 2004, gempa bumi berkekuatan 9,1 skala Richter pecah di ujung barat Sumatera yang menghasilkan serangkaian gelombang besar di Samudera Hindia dan menghantam pesisir pantai 14 negara, dari Indonesia hingga Somalia.

    Gelombang itu bahkan mencapai ketinggian 30 meter, menyapu nyaris bersih pemukiman, penduduk, hingga wisatawan yang sedang merayakan momen libur natal dan akhir pekan sekaligus.

    Gelombang dari dasar laut itu melaju dengan kecepatan dua kali lebih cepat dari kereta cepat, melintasi seluruh bagian Samudera Hindia hanya dalam beberapa jam.

    Tsunami tersebut menerjang tanpa didahului peringatan tsunami. Namun meskipun sebagian negara memiliki teknologi tersebut dan berfungsi, jeda waktu untuk menyelamatkan diri sangatlah sempit.

    Tercatat, sebanyak 226.408 orang meninggal dunia akibat tsunami tersebut di seluruh negara. Indonesia menjadi negara paling terdampak, yakni setidaknya 160 ribu orang meninggal dunia. Kala itu, Aceh tak memiliki sistem peringatan dini.

    “Saya berharap kita tidak akan pernah mengalaminya lagi,” kata Nilawati yang kini berusia 60 tahun. “Rasanya seperti baru terjadi kemarin. Setiap kali saya mengingatnya, rasanya seperti semua darah mengalir keluar dari tubuh saya.”

    “Anak-anak, istri, ayah, ibu, semua saudara saya hanyut,” kata Baharuddin Zainun, seorang nelayan 70 tahun yang selamat dari bencana. “Tragedi yang sama juga dirasakan oleh orang lain. Kami merasakan hal yang sama.”

    Di Sri Lanka, korban jiwa akibat tsunami mencapai 35 ribu orang. Sementara itu, para korban selamat dan keluarga berkumpul untuk mengenang 1.000 orang meninggal saat tsunami menghantam kereta yang tengah melaju kala itu.

    Upacara keagamaan singkat diadakan bersama keluarga korban di sana. Sementara upacara Buddha, Hindu, Kristen, dan Muslim juga diselenggarakan untuk mengenang para korban di seluruh negara pulau Asia Selatan itu.

    Sementara itu di Thailand, acara peringatan tidak resmi diperkirakan akan menyertai upacara peringatan pemerintah. Tsunami 2004 menelan 5.000 korban jiwa di negara itu, dengan lebih dari separuhnya adalah wisatawan asing.

    Sebuah hotel di provinsi Phang Nga mengadakan pameran tsunami, pemutaran film dokumenter, dan pengenalan kesiapsiagaan bencana dan langkah-langkah ketahanan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga kemanusiaan.

    Hampir 300 orang tewas di tempat yang jauh seperti Somalia, serta lebih dari 100 orang di Maladewa dan puluhan di Malaysia dan Myanmar.

    (AFP/end)

    [Gambas:Video CNN]

  • Tak Gentar Meski Dikecam, Tetangga RI Hukum Gantung 9 Orang di 2024

    Tak Gentar Meski Dikecam, Tetangga RI Hukum Gantung 9 Orang di 2024

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Singapura telah melakukan proses eksekusi mati dengan hukuman gantung terhadap beberapa orang terpidana sepanjang 2024. Hal ini terus dilakukan negara tetangga RI tersebut, meski telah mendapatkan tekanan internasional.

    Pada 29 November 2024, seorang pria Singapura-Iran berusia 35 tahun dihukum gantung akibat perdagangan narkoba. Melansir AFP, pria tersebut bernama Masoud Rahimi Mehrzad.

    Ia seorang warga negara Singapura yang lahir di negara itu, dari seorang ibu Singapura dan ayah Iran. Ia dihukum pada tahun 2013 karena perdagangan narkoba.

    Banding terhadap hukuman dan vonisnya serta petisi grasi dari presiden, telah ditolak. Setelah dia diberitahu tentang hukuman gantungnya yang akan datang, Masoud mengajukan banding pada jam-jam terakhir untuk menunda eksekusinya, yang juga ditolak oleh Pengadilan Banding pada Kamis.

    Iran menyebut Masoud warga negaranya. Karenanya Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi sempat mengimbau mitranya dari Singapura Vivian Balakrishnan untuk menghentikan eksekusi tersebut.

    “Araghchi menyatakan rasa hormat Iran terhadap kerangka hukum Singapura tetapi mengimbau otoritas Singapura untuk mempertimbangkan kembali eksekusi Masoud Rahimi, dengan menekankan pertimbangan kemanusiaan,” kata Kementerian Luar Negeri Iran di X pada saat itu.

    Namun, Biro Narkotika Pusat (CNB) Singapura menolaknya. Lembaga itu mengumumkan hukuman mati yang dijatuhkan kepada Masoud Rahimi bin Mehrzad akan tetap dilaksanakan dilaksanakan.

    “Masoud… dihukum karena memiliki untuk tujuan perdagangan, tidak kurang dari 31,14 gram (1,1 ons) diamorfin, atau heroin murni,” demikian keterangan CNB.

    Berdasarkan undang-undang narkoba yang ketat di negara tersebut, hukuman mati berlaku untuk jumlah berapa pun di atas ambang batas 15 gram untuk heroin. Ditambahkan pula bahwa hukuman mati hanya dijatuhkan untuk kejahatan paling serius, seperti perdagangan narkoba dalam jumlah besar yang menyebabkan bahaya yang sangat serius.

    Sebelum Masoud, Singapura telah melakukan hukuman serupa ke Rosman Abdullah, 55 tahun. Ia digantung pada 22 November.

    Hukuman sama juga diberikan ke dua pria lainnya, seorang warga negara Malaysia berusia 39 tahun dan seorang warga negara Singapura berusia 53 tahun, digantung pada 15 November. Semuanya dihukum gantung karena pelanggaran narkoba.

    9 Orang Dihukum Gantung Tahun Ini

    Sepanjang tahun ini, sebenarnya, sudah ada sembilan eksekusi oleh pemerintah Singapura. Secara rinci, sebanyak delapan kasus karena perdagangan narkoba sementara satu karena pembunuhan.

    Menurut penghitungan AFP, Singapura telah menggantung 25 orang sejak melanjutkan pelaksanaan hukuman mati pada Maret 2022 setelah penghentian selama dua tahun selama pandemi Covid-19.

    Pada kasus Rosman, Amnesty International bahkan sempat mengecam eksekusinya sebagai “mengerikan” dan “sangat mengkhawatirkan”.

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kelompok hak asasi manusia mengatakan hukuman mati tidak memiliki efek jera yang terbukti dan telah menyerukan agar hukuman itu dihapuskan, tetapi pejabat Singapura bersikeras bahwa hukuman itu telah membantu menjadikan negara itu salah satu yang teraman di Asia.

    Pemerintah Singapura, mengutip survei yang menunjukkan sebagian besar warga mendukung undang-undang tersebut, telah membela hukuman mati sebagai pencegah penyalahgunaan narkoba di negaranya.

    (luc/luc)

  • 20 Tahun Tsunami Aceh dan Ancaman Nyata Megathrust di Indonesia

    20 Tahun Tsunami Aceh dan Ancaman Nyata Megathrust di Indonesia

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Hari ini, 26 Desember, genap 20 tahun sejak gelombang tsunami dahsyat meluluhlantakkan Aceh. Ancaman bencana serupa terulang di Indonesia pun masih menghantui sampai sekarang.

    Tsunami Aceh pada 2004 masih menjadi pembahasan, mulai dari ketinggian gelombang air, gempa besar yang menjadi penanda, hingga total kerusakan ribuan jiwa.

    Gelombang tsunami dahsyat itu meratakan sebagian wilayah pesisir Aceh, terjadi hanya dalam waktu 30 menit, dengan ketinggian hingga 30 meter dan kecepatan mencapai 100 meter per detik atau 360 kilometer per jam. Akibatnya, ratusan ribu orang meninggal dunia dalam bencana tersebut.

    Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wisyanto kemudian mengkaji lebih dalam bencana ini. Ia kemudian menuliskannya dalam jurnal berjudul ‘Tsunami Aceh 2004 Sebagai Dasar Penataan Ruang Kota Meulaboh’ beberapa waktu lalu.

    Dalam jurnal tersebut, ia mengutip laporan Survei Geologi AS (USGS) yang menjelaskan bahwa tsunami Aceh kala itu diawali dengan gempa tektonik pada 26 Desember 2004. Gempa tercatat mengguncang tanah Serambi Mekah pada pukul 07.59 WIB, berpusat di titik 3.316 derajat N, 95,84 derajat E dengan kekuatan M9,1.

    Gempa tersebut memicu gelombang tsunami dahsyat yang menyapu daratan Aceh. Tak hanya dirasakan di Indonesia, gempa itu bahkan terasa hingga Sri Lanka, India, Bangladesh, Thailand, Maladewa, Malaysia, dan Somalia.

    Gempa disebabkan pergerakan lempeng Bumi di bawah Pulau Sumatera, termasuk provinsi Aceh. Namun, disebutkan ada tiga zona yang dapat menyebabkan gempa kuat di wilayah itu.

    Dalam jurnal berjudul ‘Melihat Potensi Gempabumi dan Tsunami Aceh’ yang terbit 2017, disebutkan bahwa gempa bisa jadi karena pertemuan lempeng Indo-Australia atau zona subduksi, zona patahan Sumatera, atau Investigator Fractur Zone (IFZ).

    Gempa bumi di Aceh 20 tahun lalu yang memicu tsunami itu memiliki periode berulang, artinya gempa disertai tsunami bisa kembali terjadi di masa depan. Hal itu mengingatkan kembali agar terus memperhatikan sifat periode ulang gempa.

    Ancaman megathrust

    Menurut catatan Peta Sumber Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia Tahun 2017 yang disusun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta lembaga terkait lainnya, gempa dahsyat yang disusul tsunami di Aceh 20 tahun silam ini tak lepas dari megathrust.

    Megathrust adalah daerah pertemuan antar-lempeng tektonik Bumi yang berpotensi memicu gempa kuat dan tsunami dahsyat. Zona ini diprakirakan dapat ‘pecah’ secara berulang dengan jeda hingga ratusan tahun.

    Di Indonesia, tercatat setidaknya ada 13 zona megathrust yang mengepung Indonesia. Namun, beberapa di antaranya mengalami pecah segmen, sehingga membentuk segmen-segmen baru, seperti Segmen Mentawai yang dibagi menjadi Segmen Mentawai-Siberut dan Segmen Mentawai-Pagai.

    Ada pula segmen Jawa yang dibagi menjadi tiga segmen, yaitu Segmen Selat Sunda-Banten, Segmen Jawa Barat, dan Segmen Jawa Tengah-Jawa Timur.

    BMKG mencatat saat ini ada dua zona megathrust yang masih jadi ancaman karena sudah lama tak melepaskan energi besarnya. Dua zona ini diprediksi dapat ‘meledak’ secara berulang dengan jeda hingga ratusan tahun.

    Dua zona itu Megathrust Selat Sunda dan Megathrust Mentawai-Sibert. Kedua zona ini disebut seismic gap, yakni zona sumber gempa potensial tapi belum terjadi gempa besar dalam masa puluhan hingga ratusan tahun terakhir.

    Daryono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, menuturkan dua zona megathrust ini “tinggal menunggu waktu” untuk pecah. Meski begitu, tidak diketahui pasti kapan zona megathrust ini bakal mengguncang daratan.

    “Rilis gempa di kedua segmen megathrust ini boleh dikata ‘tinggal menunggu waktu’ karena kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar,” kata Daryono dalam keterangan tertulisnya beberapa waktu lalu.

    Megathrust Selat Sunda, yang punya panjang 280 km, lebar 200 km, dan pergeseran (slip rate) 4 cm per tahun, tercatat pernah ‘pecah’ pada 1699 dan 1780 dengan Magnitudo 8,5.

    Sementara, Megathrust Mentawai-Siberut, dengan panjang 200 km dan lebar 200 km, sertaslip rate 4 cm per tahun, pernah gempa pada 1797 dengan M 8,7 dan pada 1833 dengan M8,9.

    Peringatan buat Jakarta di halaman selanjutnya…

    Wilayah Jakarta tak luput dari bahaya ancaman megathrust. Wilayah ini diapit dua segmen megathrust, yakni Selat Sunda dan Jawa Tengah bagian barat.

    Megathrust Selat Sunda menjadi ancaman serius karena zona ini bisa pecah kapan saja.

    Eks Ketua Ikatan Alumni Akademi Meteorologi dan Geofisika (IKAMEGA) Subardjo dalam acara Sarasehan Nasional IKAMEGA pada 2018 silam sempat menyampaikan ancaman tersebut.

    “Berdasarkan segmentasi megathrust pada Peta Gempa Bumi Nasional pada tahun 2017, kita ketahui ada dua megathrust yang dekat dengan Jakarta, yang bisa mempengaruhi kerusakan bangunan atau infrastruktur yang ada di Jakarta,” kata Subardjo saat itu.

    Subardjo mengatakan yang jadi kekhawatiran para ilmuwan adalah zona Megathrust Selat Sunda, karena saat ini merupakan zona seismic gap.

    Menurut dia jika Megathrust Selat Sunda pecah, bukan tidak mungkin Jakarta akan mengalami nasib serupa di Aceh seperti 20 tahun silam.

    “Jika terjadi, Megathrust Selat Sunda itu berpotensi gempa dengan 8,7 SR, setara dengan 9.0 Magnitude Moment atau MW. Itu setara dengan gempa di Aceh (Desember 2004), sehingga akan menimbulkan tsunami,” kata Subardjo.

    “Tapi yang menjadi kekhawatiran bagi kita adalah bukan tsunaminya, tapi getarannya atau goncangannya, mengingat jarak antara Megathrust Selat Sunda dengan Jakarta itu sekitar 200-250 km, di bawah tanah Jakarta itu adalah tanah endapan atau aluvial yang bisa menimbulkan amplifikasi atau pun besaran-besaran amplitudo,” lanjut dia.

    Potensi tsunami 20 meter

    Wilayah yang paling terdampak apabila Megathrust Selat Sunda pecah adalah Banten, karena lokasinya yang sangat berdekatan. Bahkan, jika megathrust pecah dan mengguncang wilayah tersebut, ada kemungkinan besar gelombang tsunami dapat mencapai 20 meter dan menyapu wilayah di ujung barat Pulau Jawa itu.

    Peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Nuraini Rahma Hanifa mengatakan potensi tersebut muncul setelah ia dan sejumlah peneliti lainnya melakukan pemodelan tsunami dalam sebuah studi yang terbit pada tahun 2020.

    “Tsunami ini, kalau dengan skenario satu selatan Jawa, maka potensi tinggi tsunami di selatan Jawa itu bisa mencapai 5-20 meter,” kata Rahma.

    Rahma menjelaskan dari hasil simulasi yang dia dan peneliti lain lakukan, mereka melihat akumulasi energi yang lebih besar ada di bagian barat Pulau Jawa.

    “Mungkin di daerah Lebak, Banten [tinggi gelombang tsunami] bisa sampai 20 meter,” jelas Rahma.

    “Rata-rata daerah lainnya 15 meter, sama tinggi lah ya. Makanya kita keluarnya rata-rata di selatan Jawa itu potensinya bisa 20 meter dengan waktu tempuh rata-rata 20 menit,” ujarnya menambahkan.

    Fakta-fakta Megathrust, Teror dari Lautan RI (Foto: Basith Subastian/CNNIndonesia)

    Langkah mitigasi di halaman berikutnya…

    Pemerintah tidak berdiam diri menghadapi ancaman megathrust. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan pihaknya sudah menambah jumlah alat pendeteksi sensor gempa untuk menghadapi potensi gempa dahsyat di zona megathrust.

    Ia mengatakan saat ini jumlah sensor gempa mencapai 530 unit yang tersebar di seluruh negeri. Jumlah itu meningkat dari yang sebelumnya hanya 176 unit pada 2019.

    “Khusus megathrust di seluruh Indonesia, kami sebelum tahun 2019, sensor-sensor gempa hanya berjumlah 176, tapi dalam rangka merapatkan sensor tadi, terutama dalam menghadapi megathrust, kami tambah menjadi 500 sensor. Saat ini angkanya sudah 530-an sensor,” kata Dwikorita beberapa waktu lalu.

    Menurut Dwikorita lonjakan jumlah sensor gempa itu tak lepas dari ‘trauma’ masa lalu ketika gempa dahsyat mengguncang Aceh pada 2004. Gempa yang bersumber di zona Megathrust Andaman-Sumatera itu mengeluarkan kekuatan hingga Magnitudo 9,3 sehingga memicu tsunami.

    “Jadi megathrust itu skenario terburuk, naudzubillah min dzalik semoga tidak terjadi, tapi seperti Banda Aceh. Insya Allah kalau kita siap, tidak terjadi,” lanjutnya.

    Dwikorita juga mengungkap bahwa pihaknya dalam beberapa tahun terakhir fokus mengerahkan alat mitigasi gempa besar di sekitar Banten, wilayah yang paling terancam keberadaan Megathrust Selat Sunda.

    Ia mengatakan sejak 2018 pihaknya sudah berkoordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan, baik itu pemerintah daerah, industri, hingga masyarakat setempat.

    Dengan pihak industri, BMKG sudah bekerja sama untuk memasang peringatan dini, termasuk jalur-jalur evakuasi. Menurut dia mitigasi gempa besar megathrust yang berpotensi memunculkan tsunami dahsyat di wilayah itu butuh perhatian serius.

    “Di sana juga banyak hotel, masyarakatnya padat penduduk, jadi total ini kami barangkali di selat sunda melebihi dari yang lain lah,” tuturnya.

    Ia merinci, setidaknya sejak 2019 pihaknya sudah memasang 39 unit seismograf atau alat untuk mengukur pergerakan Bumi. Padahal, sebelumnya hanya ada kurang dari 10 alat seismograf di wilayah tersebut.

    Kemudian, BMKG juga sudah memasang 20 unit akselerograf atau yang dikenal dengan strong motion seismograf, sebuah perlatan yang digunakan untuk merekam guncangan tanah yang sangat kuat sehingga percepatan permukaan tanah terukur.

    Menurut Dwikorita, pemasangan 20 unit akselerograf di Banten itu merupakan yang terbanyak dibanding wilayah lain.

    Selanjutnya, Dwikorita mengklaim bahwa BMKG sudah memasang sebanyak 22 unit automatic water level atau tsunami gate yang berpotensi mendeteksi potensi tsunami yang kemungkinan disebabkan oleh gempa megathrust ataupun aktivitas Gunung Anak Krakatau.

    Bukan hanya itu, BMKG juga sudah menambah sirine evakuasi menjadi 15 unit dari sebelumnya hanya 2 unit di wilayah Banten. BMKG, kata Dwikorita, juga telah memasang 81 Warning Receiver System (WRS) di BPBD, hotel, dan industri.

    Warning Receiver System merupakan salah satu alat diseminasi informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami.

    “Dan kami lakukan sekolah lapang gempa ada di 7 lokasi. Ini masih terus, terutama untuk berdayakan pemda dan masyarakat agar mereka mampu mandiri,” jelas dia.

  • Indef Sebut Kenaikan PPN 12 Persen Bisa Berdampak Buruk pada Ekspor

    Indef Sebut Kenaikan PPN 12 Persen Bisa Berdampak Buruk pada Ekspor

    Jakarta, Beritasatu.com  – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menyatakan, kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% sebaiknya diterapkan saat ekonomi dalam kondisi stabil. Dia menyinggung dampak kenaikan PPN di Malaysia berdampak buruk pada ekspor.

    “Kenaikan PPN bisa dilakukan pemerintah selama kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat telah stabil, sehingga kebijakan itu tak mendistorsi produk domestik bruto (PDB),” kata dia dilansir Antara, Rabu (25/12/2024).

    Dia mengatakan, Indonesia bisa berkaca pada Malaysia yang sempat menaikkan PPN, tetapi berdampak buruk pada perekonomian negara tersebut. Akhirnya, Malaysia menurunkan tarif PPN tersebut.

    “Pemerintah Malaysia menaikkan tarif PPN, kemudian setelah tahu dampak kenaikan mengakibatkan volume ekspor turun, maka diturunkan kembali seperti semula,” ujarnya.

    Pemerintah berencana menaikkan tarif PPN menjadi 12% mulai tahun depan. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    Tarif PPN 12 persen telah menjadi bagian dari UU APBN 2025, yang telah disepakati bersama anatar pemerintah dan DPR. Apabila akan melakukan perubahan tarif PPN dalam UU APBN, maka mekanismenya adalah melalui pembahasan RAPBN Penyesuaian/Perubahan.

    Adapun UU HPP merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah dan DPR yang ditetapkan pada masa pandemi Covid-19.

  • KALEIDOSKOP 2024:Keran Impor Beras 2025 Dibatasi, Impor Sapi Perah Lanjut

    KALEIDOSKOP 2024:Keran Impor Beras 2025 Dibatasi, Impor Sapi Perah Lanjut

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memastikan pasokan beras pada 2025 aman. Pemerintah menyetop impor untuk beras hingga gula, sementara untuk sapi perah tetap berlanjut untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berikut sejumlah peristiwa pada 2024. 

    Pemerintah mempercepat realisasi impor sapi perah untuk proyek MBG. Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan sebanyak 200.000 ekor sapi perah impor masuk ke Indonesia pada 2025. Ini merupakan bagian dari target 1,2 juta ekor sapi hidup hingga 2029.

    Kementan melaporkan sebanyak 50 ekor sapi perah impor asal Australia sudah tiba di Indonesia. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan Agung Suganda mengungkap 50 ekor sapi perah impor asal Australia itu dalam keadaan hamil, sehingga Indonesia akan memiliki tambahan anak sapi.

    Selain itu, Kementan juga ikut mendorong perizinan sapi perah di Indonesia, serta mempertemukan dengan peternak dalam negeri. Selain itu, ada juga investor jumbo yang berkomitmen membangun peternakan terintegrasi di Indonesia.

    Teranyar, Kementan juga menyebut sejumlah perusahaan luar negeri telah menyatakan minat untuk investasi peternakan sapi di Indonesia. Mereka di antaranya Vietnam, Malaysia, Australia, Qatar, Uni Emirat Arab, dan China.

    Rinciannya, sebanyak 141 calon investor berencana impor sapi perah sebanyak 1,2 juta ekor selama lima tahun atau sepanjang 2025-2029.

    Lalu, sebanyak 70 calon investor juga berkomitmen untuk memasukkan sapi pedaging betina produktif sebanyak 800.000 ekor dalam lima tahun ke depan. Dengan demikian, total sapi hidup yang akan didatangkan selama lima tahun ke depan mencapai sekitar 2 juta ekor sapi hidup.

    Ilustrasi sapi perahPerbesar

    Regulasi Pupuk Dipangkas

    Terdapat 145 regulasi yang  membuat para petani sulit memperoleh pupuk subsidi. Pemerintah pun menargetkan regulasi terkait penyederhanaan penyaluran pupuk subsidi rampung pada 2025. Nantinya, sistem distribusi pupuk menjadi satu pintu di Kementan.

    Pada 12 November 2024, pemerintah sepakat untuk memangkas 145 regulasi yang dinilai menghambat penyaluran pupuk subsidi. Kebijakan ini diharapkan dapat membuat petani lebih mudah dan cepat memperoleh pupuk subsidi.

    Bukan hanya soal aturan, proses penyaluran pupuk juga membutuhkan persetujuan dari pemerintah daerah. Imbasnya, petani kerap terlambat mendapat pupuk.

    Persoalan pupuk subsidi ini juga sempat disentil Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto. Menurut Titiek, sengkarut permasalahan penyaluran pupuk bersubsidi yang saat ini masih terjadi bisa menghambat pemerintah menuju swasembada pangan.

    Dia memandang, perlu ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian khusus terkait pupuk subsidi untuk Kementan, mulai dari data, koordinasi antar instansi baik di pusat maupun daerah, permasalahan regulasi hingga pengawasan dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

  • Perdana di Terengganu, Eksekusi Cambuk Kasus Mesum Dikawal 40 Polisi Malaysia

    Perdana di Terengganu, Eksekusi Cambuk Kasus Mesum Dikawal 40 Polisi Malaysia

    JAKARTA – Mohd Affendi Awang, 42, akan menjadi orang pertama di Terengganu, Malaysia yang dieksekusi hukuman cambuk terkait kasus khalwat atau mesum pada Jumat pekan ini.

    Kepala polisi distrik Kuala Terengganu ACP Azli Mohd Noor mengatakan, pihaknya telah menerapkan aturan demi kelancaran eksekusi di tengah publik itu.

    “Hanya 70 orang yang diizinkan memasuki ruangan tempat hukuman cambuk dilaksanakan. Saya menyarankan masyarakat yang hadir di Masjid Ladang pada hari Jumat segera bergegas setelah menyelesaikan salat Jumat,” katanya dalam pernyataan tertulis, Selasa 25 Desember, dikutip dari Bernama.

    Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak berkumpul di luar atau di sekitar kompleks Masjid Ladang di Terengganu karena dapat mengganggu kelancaran proses eksekusi.

    Azli menjelaskan, bagi 70 orang yang diperbolehkan melihat proses eksekusi dilarang membawa perangkat telekomunikasi seperti telepon dan perekam video.

    “Tidak diperbolehkan merekam apa pun. Polisi akan melakukan pemeriksaan untuk memastikan tidak ada perangkat elektronik atau telekomunikasi yang dibawa ke ruang hukuman. Hukumannya sudah diputuskan. Saya minta semua pihak untuk menghormati hukum dan tidak membuat kekacauan,” katanya.

    Demi kelancaran eksekusi, kepolisian telah mempersiapkan 40 anggotanya menjaga proses hukuman cambuk enam kali secara berturut-turut itu.

    Adapun dalam sidang perkara ini, Mohd Affendi Awang mengaku bersalah melakukan khalwat berulang kali berdasarkan Pasal 31 (a) Amandemen Undang-Undang Tindak Pidana Syariah (Takzir) (Terengganu) 2022 untuk khalwat.

    Mohd Affendi Awang kemudian dijatuhi hukuman cambuk oleh Pengadilan Tinggi Syariah Kuala Terengganu pada 20 November.

  • Said Aqil Setuju Gagasan Prabowo Pilkada Dipilih DPRD: Cost Sosialnya Besar – Halaman all

    Said Aqil Setuju Gagasan Prabowo Pilkada Dipilih DPRD: Cost Sosialnya Besar – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Lembaga Persaudaraan Ormas Islam (LPOI) KH Said Aqil Siroj mendukung gagasan Presiden Prabowo Subianto mengenai Pilkada dipilih oleh DPRD.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Said Aqil pada konferensi pers Refleksi Akhir Tahun LPOI di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Rabu (25/12/2024).

    “Memohon Presiden Prabowo Subianto untuk menyegerakan kajian komprehensif dan multipihak atas gagasan Pimpinan daerah dipilih oleh DPRD,” ujar Said Aqil.

    Menurutnya, gagasan ini untuk mengembalikan spirit Demokrasi Pancasila sesuai dengan pasal 4 dalam Pancasila, yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.

    Gagasan ini, kata Said Aqil, dapat diimplementasikan ke dalam Pilkada melalui DPRD.

    “Agar dapat diimplementasikan ke dalam Pilkada yang dipilih oleh DPRD, agar dapat menjamin stabilitas sosial dan berjalannya demokrasi secara lebih beradab,” katanya.

    Dirinya mengatakan sebenarnya NU dalam Musyawarah Nasional tahun 2013, sudah memberikan rekomendasi Pilkada melalui DPRD.

    Rekomendasi tersebut, kata Said Aqil, disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat itu.

    Alasannya, Pilkada langsung memiliki biaya sosial dan material yang besar.

    “Agar pemilihan kepala daerah, Bupati, Wali Kota dan Gubernur ke DPRD. Melihat cost sosialnya sangat besar kalau secara langsung itu, di samping juga cost material, luar biasa,” pungkasnya.

    Gagasan mengenai Pilkada dipilih oleh DPRD disampaikan Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, saat pidato HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.

    Prabowo mengajak seluruh ketua umum partai politik yang hadir dalam acara tersebut untuk mendukung wacana tersebut. Sebab, sistem politik demokrasi pemilihan langsung dianggap berbiaya mahal.

    “Ketua umum partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mba Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir,” kata Prabowo.

    Menurutnya, sistem politik dengan pemilihan langsung menghabiskan banyak uang negara dalam hitungan hari. Tak hanya itu, para tokoh politik juga harus merogoh kocek yang tidak sedikit.

    Prabowo pun memberikan contoh Malaysia, Singapura hingga India yang sudah melakukan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Nantinya, para anggota DPRD menjadi penentu terpilihnya calon kepala daerah.

    “Sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien, kaya kita kaya,” ungkapnya.

  • Fakta Terbaru Kasus 18 Polisi Diduga Peras WNA Malaysia di DWP

    Fakta Terbaru Kasus 18 Polisi Diduga Peras WNA Malaysia di DWP

    Jakarta: Sebanyak 45 orang warga negara (WN) Malaysia menjadi korban pemerasan polisi. Pemerasan terjadi saat menonton gelaran Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 di Kemayoran, Jakarta Pusat.

    “Jadi, dari hasil penyelidikan yang sudah kami lakukan perlu kami luruskan bahwa korban warga negara Malaysia dari penyelidikan dan identifikasi kami secara saintifik kami temukan sebanyak 45 orang,” kata Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 24 Desember 2024.

    Polisi juga sudah sudah mengamankan 18 personelnya yang diduga terlibat pemerasan warga Malaysia saat menonton gelaran DWP 2024. Belasan polisi itu terdiri dari personel Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran.

    Berikut fakta-fakta terbaru kasus oknum polisi melakukan pemerasan terhadap WN Malaysia di Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024.
    1. 2 Warga Malaysia Jadi Pelapor

    Karim mengungkapkan bahwa kasus ini sudah dilaporkan dan laporan tersebut sudah diterima Divpropam Polri. Adapun pelapornya merupakan WN Malaysia, namun dia enggan menyebutkan identitas pelapor.

    “Ya itu sudah kita terima di Divpropam Polri ini. Jadi ada dua pendumasnya. Tentunya pendumas ini kita jaga ya inisialnya,” ujar Karim.
    2. Siapkan Rekening Penampung

    Divpropam Polri menyita uang Rp2,5 miliar dari 18 anggota yang memeras warga negara Malaysia saat menonton gelaran Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 di Kemayoran, Jakarta Pusat. Mereka telah menyiapkan rekening untuk menampung uang miliaran rupiah itu.

    “Memang ada rekening yang sudah disiapkan,” jelasnya.
     

     

    3. Disidang Kode Etik

    Karim melanjutkan kasus yang menjerat anggota dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran itu kini ditangani Div Propam Polri. Guna percepatan dan objektifitas dalam rangka pemeriksaan.

    “Dan yang terakhir, kami sepakat di Divpropam akan menyidangkan sidang kode etik kasus ini yang kita rencanakan minggu,” pungkas jenderal polisi bintang dua itu.

     

    Jakarta: Sebanyak 45 orang warga negara (WN) Malaysia menjadi korban pemerasan polisi. Pemerasan terjadi saat menonton gelaran Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 di Kemayoran, Jakarta Pusat.
     
    “Jadi, dari hasil penyelidikan yang sudah kami lakukan perlu kami luruskan bahwa korban warga negara Malaysia dari penyelidikan dan identifikasi kami secara saintifik kami temukan sebanyak 45 orang,” kata Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 24 Desember 2024.
     
    Polisi juga sudah sudah mengamankan 18 personelnya yang diduga terlibat pemerasan warga Malaysia saat menonton gelaran DWP 2024. Belasan polisi itu terdiri dari personel Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran.
    Berikut fakta-fakta terbaru kasus oknum polisi melakukan pemerasan terhadap WN Malaysia di Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024.
    1. 2 Warga Malaysia Jadi Pelapor

    Karim mengungkapkan bahwa kasus ini sudah dilaporkan dan laporan tersebut sudah diterima Divpropam Polri. Adapun pelapornya merupakan WN Malaysia, namun dia enggan menyebutkan identitas pelapor.
     
    “Ya itu sudah kita terima di Divpropam Polri ini. Jadi ada dua pendumasnya. Tentunya pendumas ini kita jaga ya inisialnya,” ujar Karim.
    2. Siapkan Rekening Penampung

    Divpropam Polri menyita uang Rp2,5 miliar dari 18 anggota yang memeras warga negara Malaysia saat menonton gelaran Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 di Kemayoran, Jakarta Pusat. Mereka telah menyiapkan rekening untuk menampung uang miliaran rupiah itu.
     
    “Memang ada rekening yang sudah disiapkan,” jelasnya.
     

     

    3. Disidang Kode Etik

    Karim melanjutkan kasus yang menjerat anggota dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran itu kini ditangani Div Propam Polri. Guna percepatan dan objektifitas dalam rangka pemeriksaan.
     
    “Dan yang terakhir, kami sepakat di Divpropam akan menyidangkan sidang kode etik kasus ini yang kita rencanakan minggu,” pungkas jenderal polisi bintang dua itu.
     
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (RUL)

  • Kemlu RI Beber Ribuan WNI Sengaja Pilih Jadi ‘Scammer’ di Luar Negeri

    Kemlu RI Beber Ribuan WNI Sengaja Pilih Jadi ‘Scammer’ di Luar Negeri

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mencatat ribuan warga negara Indonesia (WNI) secara sengaja bekerja sebagai penipu online atau online scammer di luar negeri.

    Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI, Judha Nugraha, mengatakan lebih dari 3.000 WNI terlibat dalam kasus penipuan online (online scam) di luar negeri. Jumlah itu akumulasi dari 2020 hingga November 2024.

    “Dari tahun 2020 hingga 2024 November total ada 5.111 kasus WNI terkait online scam yang sudah kita tangani. Jadi yang 5.111 itu sudah kita tangani, dimana 1.299 di antaranya itu teridentifikasi sebagai korban TPPO (tindak pidana perdagangan orang),” kata Judha kepada wartawan di Jakarta Pusat, Selasa (24/12).

    Dari data tersebut, kata Judha, terlihat bahwa banyak WNI yang terlibat online scam secara sukarela alih-alih menjadi korban penipuan. Ia pun menyimpulkan online scam saat ini telah dinormalisasi oleh sebagian masyarakat.

    “Ada muncul kecenderungan bahwa online scam saat ini mengalami normalisasi. Normalisasi dalam konteks menjadi mata pencaharian. Karena trennya dulu itu kan ditawari bekerja online scam kan melalui penipuan, awalnya ditawari bekerja sebagai customer service, sebagai marketing,” ucap Judha.

    “Saat ini sudah ada beberapa tawaran yang betul-betul menawarkan bekerja sebagai scammer. Dan kami juga sedang menangani kasus yang berdasarkan pengakuan dari mereka memang ditawari bekerja sebagai scammer,” lanjut Judha.

    Judha menuturkan berdasarkan penelusuran, para WNI bekerja sebagai scammer lantaran tergiur gaji fantastis yang ditawarkan. Para WNI diiming-imingi upah hingga 1.200 dolar atau sekitar Rp19 juta.

    “Jadi yang dikejar itu adalah gajinya. Gajinya memang kalau mencapai target tinggi, 1.000-1.200 USD. Nah ini yang perlu kita antisipasi ke depan, bahwa jangan sampai terjadi normalisasi,” tuturnya.

    Berdasarkan catatan Kemlu, WNI yang terlibat online scam ini menyebar ke sembilan negara. Sebagian besar berada di Asia Tenggara, namun ada pula yang di Afrika Selatan.

    “Jadi sembilan negara, semua negara ASEAN ya hampir ya. Jadi Kamboja, Myanmar, Filipina, Laos, Thailand, Vietnam, Malaysia, United Arab Emirates, dan terakhir Afrika Selatan,” tuturnya.

    Judha lantas kembali mewanti-wanti agar para WNI menghindari tergiur dengan pekerjaan bergaji tinggi yang melanggar hukum.

    “Karena bagaimanapun pekerjaan di sektor judi online ataupun online scam itu kan dilarang oleh undang-undang. Dilarang oleh undang-undang kan untuk penipuan, terutama yang online scam. Kalau judi online sudah pasti dilarang,” tukasnya.

    (blq/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Beredar Nama Belasan Oknum Polisi yang Peras WN Malaysia di DWP, Ini Kata Kadiv Propam

    Beredar Nama Belasan Oknum Polisi yang Peras WN Malaysia di DWP, Ini Kata Kadiv Propam

    Jakarta: Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim merespons terkait beredarnya daftar 12 nama polisi yang terlibat dalam aksi pemerasan 45 orang warga negara (WN) Malaysia di Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024.

    Nama-nama tersebut diketahui beredar dalam sebuah flyer yang viral di media sosial. Dalam flyer itu tertulis Official Statement from DWP.

    Terkait hal tersebut Karim membenarkan sebagian nama tersebut. Namun, dia tidak merinci nama yang benar.

    “Itu dapat namanya dari mana itu? Haduh. Ya beberapa nama memang ada di situ,” kata Karim kepada wartawan dikutip Rabu, 25 Desember 2024.

    Para oknum pemeras WN Malaysia sudah di tahan. Berikut daftar nama anggota Polri yang diduga melakukan pemerasan 400 penonton DWP senilai Rp32 miliar, yaitu:

    Kasubdit Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Malvino Edward;
    Kasat Narkoba Polres Jakarta Pusat Kompol Jamalinus;
    Kanit Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Kompol Dzul Fadian;
    Kanit Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKP Yudhy Triananta Syaeful;
    Panit Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Iptu Sehatma Manik;
    Panit Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Iptu Syaharuddin;
    Banit Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Aiptu Armadi Juli Marasi Gultom;
    Banit Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Brigadir Fahrudin Rizki Sucipto;
    Banit Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Brigadir Dwi Wicaksono;
    Banit Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Bripka Wahyu Tri Haryanto;
    Banit Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Bripka Ready Pratama;
    Banit Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Briptu Dodi.

    Jumlah Korban dan Kerugian 

    Namun, Karim telah meluruskan jumlah WN Malaysia korban pemerasan sebanyak 45 orang. Kerugian para korban Rp2,5 miliar.

    “Perlu saya luruskan juga bahwa barang bukti yang telah kita amankan jumlahnya Rp2,5 miliar. Jadi jangan sampai nanti seperti pemberitaan sebelumnya yang angkanya cukup besar,” ungkap Karim.

    Sebanyak 18 polisi yang diduga melakukan pemerasan itu satuan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Kemayoran. Mereka membuka rekening untuk menampung uang Rp2,5 miliar.

    Kini, motif 18 anggota melakukan pemerasan tengah didalami. Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 digelar pada 13-15 Desember di Kemayoran, Jakarta Pusat.

    Jakarta: Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim merespons terkait beredarnya daftar 12 nama polisi yang terlibat dalam aksi pemerasan 45 orang warga negara (WN) Malaysia di Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024.
     
    Nama-nama tersebut diketahui beredar dalam sebuah flyer yang viral di media sosial. Dalam flyer itu tertulis Official Statement from DWP.
     
    Terkait hal tersebut Karim membenarkan sebagian nama tersebut. Namun, dia tidak merinci nama yang benar.
    “Itu dapat namanya dari mana itu? Haduh. Ya beberapa nama memang ada di situ,” kata Karim kepada wartawan dikutip Rabu, 25 Desember 2024.
     
    Para oknum pemeras WN Malaysia sudah di tahan. Berikut daftar nama anggota Polri yang diduga melakukan pemerasan 400 penonton DWP senilai Rp32 miliar, yaitu:

    Kasubdit Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Malvino Edward;
    Kasat Narkoba Polres Jakarta Pusat Kompol Jamalinus;
    Kanit Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Kompol Dzul Fadian;
    Kanit Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKP Yudhy Triananta Syaeful;
    Panit Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Iptu Sehatma Manik;
    Panit Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Iptu Syaharuddin;
    Banit Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Aiptu Armadi Juli Marasi Gultom;
    Banit Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Brigadir Fahrudin Rizki Sucipto;
    Banit Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Brigadir Dwi Wicaksono;
    Banit Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Bripka Wahyu Tri Haryanto;
    Banit Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Bripka Ready Pratama;
    Banit Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Briptu Dodi.

    Jumlah Korban dan Kerugian 

    Namun, Karim telah meluruskan jumlah WN Malaysia korban pemerasan sebanyak 45 orang. Kerugian para korban Rp2,5 miliar.
     
    “Perlu saya luruskan juga bahwa barang bukti yang telah kita amankan jumlahnya Rp2,5 miliar. Jadi jangan sampai nanti seperti pemberitaan sebelumnya yang angkanya cukup besar,” ungkap Karim.
     
    Sebanyak 18 polisi yang diduga melakukan pemerasan itu satuan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Kemayoran. Mereka membuka rekening untuk menampung uang Rp2,5 miliar.
     
    Kini, motif 18 anggota melakukan pemerasan tengah didalami. Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 digelar pada 13-15 Desember di Kemayoran, Jakarta Pusat.
     

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (RUL)