Xcloud.id

Negara: Malaysia

  • Ringkus Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di Bojonegoro, Ini Modusnya

    Ringkus Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di Bojonegoro, Ini Modusnya

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Satreskrim Polres Bojonegoro meringkus pelaku dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Modus pelaku adalah menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri secara ilegal. Jumlah korban total diperkirakan sudah mencapai 200 orang.

    Kapolres Bojonegoro AKBP Mario Prahatinto mengatakan, dalam perkara tersebut, terduga pelaku yakni Hafid warga Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Pelaku diduga telah menjalankan operasinya sejak 2007 dan baru terbongkar pada Juli 2024.

    Pelaku kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Lapas Kelas IIA Bojonegoro. “Tersangka ditangkap di rumahnya pada 10 November 2024 setelah ada korban yang melapor ke Mapolres Bojonegoro,” ujar AKBP Mario Prahatinto, Selasa (31/12/2024).

    Sementara Kasat Reskrim Polres Bojonegoro, AKP Bayu Adjie Sudarmono menambahkan, dugaan TPPO yang dilakukan tersangka ini terbongkar setelah korban berinisial AM merasa tertipu atas keberangkatannya sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia.

    Hasil penyelidikan polisi, rentetan peristiwa yang dilakukan tersangka ini, dimulai pada Rabu (3/7/2024) lalu. Saat itu, pelaku berada di warung sekitar Kantor Imigrasi Bojonegoro, dan menawarkan kepada korban berinisial AM untuk menjadi PMI dengan tujuan Malaysia.

    “Korban dijanjikan bekerja secara resmi di salah satu hotel di Langkawi, Malaysia dengan gaji Rp5 juta per bulan dan uang makan Rp1 juta. Untuk berangkat korban dimintai uang senilai Rp1,5 juta dengan dalih sebagai ganti biaya mengurus pasport,” ungkap AKP Bayu Adjie.

    Selanjutnya, lanjut AKP Bayu, pada Rabu (10/12/2024) korban diberangkatkan ke Bandara Juanda, dan diberi uang saku senilai Rp600 ribu. Saat sudah sampai di Malaysia, AM merasa ditipu, lantaran tidak sesuai dengan yang dijanjikan di awal, dan hanya sebagai pekerja laundry di sebuah ruko kecil dengan gaji Rp14 ribu per jam.

    “Setelah bekerja selama 1 minggu di Langkawi Malaysia, korban baru menyadari ternyata telah diberangkatkan secara illegal oleh tersangka,” jelas Polisi berpangkat tiga balok emas di pundaknya itu.

    Usai sadar dirinya diberangkatkan secara ilegal, korban kemudian melapor ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia. Selanjutnya, korban dipulangkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) yang berada di Malaysia, pada (9/10/2024).

    Setelah sampai di Indonesia, AM melanjutkan lapor ke Polres Bojonegoro, pada (10/11/2024). Di hari yang sama, Satreskrim Polres Bojonegoro langsung meringkus pelaku ini di rumahnya.

    Polisi lulusan Akpol tahun 2015 ini menambahkan, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka oleh Penyidik Unit IV Satreskrim Polres Bojonegoro, tersangka secara sadar mengakui telah memberangkatkan sebanyak 200 orang PMI secara Ilegal sejak tahun 2007.

    “Korban setidaknya sudah dikirim ke beberapa negara, seperti Malaysia, Hongkong, Arab Saudi, Taiwan, Singapore, Jepang, Korea Polandia, Brunei Darussalam, dan Australia,” tambahnya.

    Tersangka mengaku bahwa, keuntungan yang didapatkan dari hasil memberangkatkan dua korban dalam perkara ini adalah sebesar RM 7.000 atau senilai Rp24.500.000. Dan untuk saat ini Polres Bojonegoro berhasil menggagalkan 4 orang calon PMI yang rencananya akan diberangkatkan ke Malaysia oleh tersangka. [lus/kun]

  • Mafia China Bobol Rekening Rp 1.200 Triliun, Gentayangan di Sekitar RI

    Mafia China Bobol Rekening Rp 1.200 Triliun, Gentayangan di Sekitar RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Modus penipuan online yang dinamai ‘pig butchering’ telah mencuri miliaran dolar AS dari korban di seluruh dunia. Popularitas pig butchering dilaporkan kian marak sejak pandemi Covid-19.

    Secara sederhana, pig butchering memanfaatkan platform investasi palsu yang memanipulasi emosi korban untuk menggelontorkan dana dengan iming-iming imbal hasil dalam jumlah besar.

    Biasanya, penipu mendekati korban dengan berperan seolah-olah sebagai sosok yang ingin berteman atau menjadi pasangan romantis. Mereka menghubungi korban biasanya lewat media sosial.

    Di tengah pendekatan emosional tersebut, mereka lantas membujuk korban untuk berinvestasi di sebuah platform yang dijanjikan akan memberi keuntungan besar.

    Menurut studi dari profesor keuangan John Griffin, selama 4 tahun, jaringan kriminal telah memindahkan uang lebih dari US$75 miliar (Rp 1.211 triliun) melalui mata uang kripto. Paling banyak menggunakan Tether.

    Penipuan pig butchering juga dikaitkan dengan jaringan perdagangan manusia (human trafficking) di kawasan Asia Tenggara.

    Mafia China di Balik Pig Butchering

    Sosok kunci dari modus penipuan pig butchering, menurut laporan The Wall Street Journal dan dikutip dari The Economic Times, adalah Wan Kuok-koi alias ‘Broken Tooth’.

    Nama alias Broken Tooth ia sandang setelah mengalami kecelakaan motor di masa mudanya. Kecelakaan itu membuat giginya rusak.

    Pria ini merupakan mantan mafia asal Makau yang memiliki reputasi untuk operasi-operasi penipuan atau scam. Popularitasnya menanjak di era 1990-an sebagai pemimpin geng ’14K Triad’.

    Ia pernah dipenjara selama 14 tahun atas kasus kriminal terorganisir dan pencucian uang. Setelah bebas, ia mengubah reputasinya sebagai pebisnis.

    Meski hingga kini diduga masih terlibat organisasi kriminal, Wan tetap bebas dan belum diamankan oleh petugas kepolisian. Hal ini mencerminkan kegagalan dari penegak hukum global.

    Markas Penipuan di Kamboja

    Pada 2018 silam, Wan mendirikan asosiasi Hongmen di Kamboja. Kelompok itu mengklaim diri sebagai organisasi budaya, namun diduga terlibat dengan operasi kejahatan siber.

    Aktivitas Hongmen meluas ke Myanmar dan membentuk markas di Dongmei Zone. Para investigator menyebut area tersebut sebagai salah satu markas sindikat penipuan paling awal.

    Lembaga Keuangan AS mendespkripsikan Dongmei Zone sebagai pusat perdagangan manusia dan penipuan online.

    Investigator mengatakan ribuan orang ditipu dengan janji palsu untuk mendapatkan pekerjaan legal di Kamboja. Namun, kenyataannya mereka ditipu dan dimasukkan ke Dongmei untuk melancarkan operasi penipuan besar.

    Para korban dipaksa menyerahkan paspor mereka, membuat profil media sosial palsu, dan terlibat dalam aksi penipuan di bawah pengawasan ketat.

    Lu Yihao, pria asal China yang sempat diperbudak di Dongmei selama 7 bulan mengatakan, “dari pengalaman pribadi saya, Dongmei secara spesifik dibangun untuk tujuan kriminal”.

    PBB mengestimasikan lebih dari 200.000 orang terjebak di pusat-pusat penipuan seperti itu yang tersebar di kawasan Asia Tenggara.

    Meski AS sudah melancarkan investigasi dan sanksi di Malaysia, Thailand, dan Kamboja, namun upaya penegakkan hukum belum secara efektif membasmi praktik tersebut. Otoritas berdalih tantangan yuridiksi membatasi upaya-upaya yang dilakukan.

    Sementara itu, Wan secara aktif membantah seluruh keterlibatan dalam aktivitas kriminal tersebut. Dalam sebuah video pada 2020, Wan mengatakan asosiasi Hongmen mengikuti aturan yang berlaku.

    Dalam postingan WeChat yang tersebut, perwakilan Hongmen mengatakan Wan sudah pensiun dari ‘dunia gelap’ dan fokus menggarap bisnis yang legal.

    Keberadaan Wan juga berpindah-pindah. Investigator mengatakan Wan terdeteksi berada di Makau, Hong Kong, dan Kuala Lumpur.

    (fab/fab)

  • 295 Ribu Pekerja Migran Diberangkatkan ke Luar Negeri selama 2024, Mayoritas dari 3 Provinsi Ini – Halaman all

    295 Ribu Pekerja Migran Diberangkatkan ke Luar Negeri selama 2024, Mayoritas dari 3 Provinsi Ini – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) atau Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) telah memberangkatkan 295.439 pekerja migran ke luar negeri sepanjang tahun 2024. Jumlah ini alami penurunan dibanding tahun 2023 yang sebesar 297.108 pekerja.

    “Sepanjang periode Januari hingga 30 Desember 2024, sebanyak 295.439 layanan penempatan pekerja migran Indonesia yang telah direalisasikan,” kata Wakil Menteri P2MI Dzulfikar Ahmad Tawalla dalam konferensi pers Refleksi Akhir Tahun Capaian 2024 di Gedung Kementerian P2MI, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2024).

    Dzulfikar mengatakan, penurunan penempatan PMI di tahun 2024 terjadi karena adanya penutupan tenaga kerja asing di Malaysia, khususnya untuk sektor manufaktur, konstruksi, dan peladangan di rentang Maret – Mei.

    Sementara, dari data tersebut, ada 5 negara terbanyak yang jadi tujuan penempatan para PMI. Diantaranya Hong Kong 99.168, Taiwan 84.306, Malaysia 50.917, Jepang 12.653, dan Singapura 10.781.

    Sedangkan 5 jenis pekerjaan tertinggi adalah  pembantu rumah tangga 33,7 persen, perawat 17,5 persen, buruh 7,6 persen, pekerja perkebunan 6,8 persen, dan pekerja konstruksi 2,9 persen. 

    Sektor private to private masih menjadi skema tertinggi penempatan PMI di luar negeri dengan 234.595 orang atau 79,41 persen.

    Kemudian provinsi yang menjadi penyumbang tertinggi PMI pada tahun 2024 adalah Jawa Timur sebanyak 79.001 orang atau 26,76 persen, disusul Jawa Tengan 66.297 orang atau 22,45 persen, Jawa Barat 61.236 orang atau 20,73 persen, NTB 30.342 orang atau 10,24 persen, dan Lampung 25.016 orang atau 8,38 persen.

    “Penyumbang tertinggi dari pekerja migran kita tahun 2024 pertama itu Jawa Timur,” katanya.

  • Sejarah USD (Dolar AS) Jadi Patokan Mata Uang Internasional

    Sejarah USD (Dolar AS) Jadi Patokan Mata Uang Internasional

    Jakarta –

    Setiap negara memiliki mata uang masing-masing. Namun untuk transaksi perdagangan internasional, dibutuhkan mata uang yang bisa dipakai kedua negara. Tentunya, mata uang ini memiliki nilai stabil dan disepakati kedua negara.

    Padahal pada zaman dahulu, emas selalu menjadi patokan mata uang karena dianggap memiliki nilai tukar yang stabil. Baru sekitar seabad lalu, dolar AS mulai mengambil peran ini sebagai standar nilai tukar mata uang internasional.

    Standar Emas Mulai Ditinggalkan Sejak PD I

    Dikutip dari Investopedia, mata uang dolar AS atau US dollar (USD) pertama kali dicetak pada 1914. Momen ini tepat setahun setelah berdirinya Federal Reserve sebagai bank sentral AS. Pada tahun yang sama terjadi Perang Dunia (PD) I.

    Dunia sebelumnya masih menggunakan standar emas untuk menstabilkan nilai tukar mata uang. Namun ketika Perang Dunia I terjadi, banyak negara mulai menggunakan uang kertas dan meninggalkan standar emas untuk membayar pengeluaran militer mereka.

    Perubahan tersebut mengakibatkan devaluasi terhadap mata uang mereka. Bahkan Inggris yang masih menggunakan standar emas untuk mempertahankan posisi poundsterling, tetap harus meminjam uang untuk pertama kalinya setelah tiga tahun berperang.

    Mulai saat itulah Amerika Serikat banyak memberi pinjaman uang kepada negara-negara yang bersedia membeli obligasi AS dengan mata uang dolar. Inggris lalu meninggalkan standar emas pada 1931. Dolar AS pun menggantikan poundsterling sebagai mata uang cadangan utama dunia.

    Amerika Menguasai Sebagian Besar Emas Dunia

    Dolar semakin kuat setelah AS menjadi pemasok persediaan utama senjata dan barang-barang lainnya dari sekutu sejak sebelum Perang Dunia II. Banyak negara yang membayar persenjataan itu dengan emas.

    Karena hal tersebut, AS kemudian menguasai sebagian besar emas dunia. Standar emas pun semakin sulit kembali menjadi patokan mata uang dunia karena sebagian besar negara sudah menghabiskan cadangan logam mulia mereka.

    Perjanjian Bretton Wood

    USD ditetapkan sebagai patokan mata uang dunia dalam Perjanjian Bretton Wood di New Hampshire pada 1944. Saat itu ada 44 negara sekutu yang bertemu di Bretton Wood, untuk membahas sistem pengelolaan devisa yang tidak merugikan semua pihak.

    Dalam pertemuan itu diputuskan, mata uang dunia tidak lagi dikaitkan dengan emas tapi dengan dolar AS. Dalam tiga dekade setelah pertama kali dicetak, dolar AS kemudian mampu menjadi mata uang dunia.

    “Bretton Woods muncul setelah era perang dunia kedua, ketika beberapa negara melakukan transaksi perdagangan dan menghasilkan kekacauan pembayaran. Mereka bingung karena mata uang lokal tidak diterima, tapi kalau dengan emas harganya fluktuatif,” kata ekonom Universitas Airlangga (Unair) Prof Rossanto Dwi Handoyo SE, MSi, PhD, dalam situs resmi universitas tersebut.

    AS juga berani menawarkan diri menjaminkan dolar sebagai mata uang pembayangan dalam perdagangan antar negara. Bahkan AS berkomitmen akan menjaminkan 1/35 oz emas dalam setiap cetakan satu dolar. Jumlah 1/35 oz emas kira-kira setara 0,81 gram emas dengan konversi 1 oz emas sama dengan 31,1 gram.

    “Dengan adanya jaminan Amerika seperti itu, akhirnya menimbulkan kepercayaan dunia internasional kepada USD. Selanjutnya, setiap Amerika mencetak mata uang harus ada back up emas pada bank sentral Amerika,” ucap guru besar bidang Ilmu Ekonomi Internasional itu.

    Sistem Runtuh tapi Belum Tergantikan

    Pada 1970-an, sistem mata uang tersebut runtuh karena AS tidak mampu lagi menjamin mata uangnya. Ekonomi AS mengalami stagflasi dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Meski demikian, negara-negara masih mempercayai dolar AS sehingga tetap menjadi patokan.

    “Walau sistem itu sudah runtuh, dunia masih percaya dengan USD daripada dengan mata uang yang lain. Sehingga sekarang berlaku sistem perdagangan mata uang dengan flexible exchange rate,” ujarnya.

    Dengan kepercayaan tersebut, hingga kini AS masih menempati posisi teratas sebagai cadangan devisa dunia. Menurut situs International Monetary Fund (IMF) pada 2022, bank sentral menyimpan sekitar 59% dari semua cadangan bank asing dalam bentuk dolar AS.

    Hingga kuadran pertama 2024, USD juga masih menempati posisi teratas sebagai cadangan devisa dunia yaitu 58,22% atau USD 6.675 miliar. Indonesia sendiri saat ini mengurangi ketergantungan pada USD melalui kesepakatan dengan beberapa negara misal Malaysia, Jepang, Thailand, dan China.

    (bai/row)

  • Basuki Ungkap Ucapan Prabowo soal IKN: ‘Ya, Nanti Kita Ngomong!

    Basuki Ungkap Ucapan Prabowo soal IKN: ‘Ya, Nanti Kita Ngomong!

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan ucapan Presiden Prabowo Subianto soal nasib IKN Nusantara.

    Basuki menyebut bertemu Presiden Prabowo saat menghadiri Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 di Kantor Bappenas, Jakarta pada Senin (30/12). Ia menegaskan sang Kepala Negara mengajaknya untuk berbincang soal IKN.

    “Kemarin waktu ketemu beliau (Prabowo Subianto) di Bappenas, waktu salaman, ‘Ya, nanti kita ngomong!’,” ucap Basuki di Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa (31/12).

    Mantan menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu menegaskan tengah mempersiapkan tanah untuk rumah dinas menteri di IKN. Apalagi, pembantu Presiden Prabowo di Kabinet Merah Putih lebih banyak dari pemerintahan sebelumnya.

    Walau, Basuki belum bisa memastikan penambahan rumah dinas jabatan itu akan menjadi 50 unit atau 100 unit. Ia menekankan masih perlu menghitungnya lebih lanjut.

    “Tanahnya pasti ada, cuma berapa yang akan kita bangun, nanti saya koordinasikan dengan PU dan (Kementerian) Perumahan,” tegasnya.

    Bos OIKN itu juga menyinggung soal rencana groundbreaking ke-9 di ibu kota baru. Ia menyebut investasi anyar yang masuk mencapai Rp6,5 triliun.

    Salah satu proyek yang akan di-groundbreaking adalah kawasan permukiman. Basuki mengatakan investornya adalah perusahaan Malaysia, yakni Citadel Group Sdn Bhd.

    “Kami usulkan kepada pak presiden (groundbreaking ke-9 pada Januari 2025), karena menteri PU mengusulkan beberapa yang sudah siap untuk diresmikan,” bebernya.

    “Kami (OIKN) mengusulkan groundbreaking. Supaya dibikin jadwal yang sekaligus beliau (Prabowo) ke sana, kalau beliau berkenan ke sana. Kami harapkan beliau akan ke sana, meresmikan dan groundbreaking. (Pasti di Januari 2025?) Tergantung jadwalnya beliau,” tutup Basuki.

    (skt/agt)

  • Tunggu Tanggal Main Bulan Depan

    Tunggu Tanggal Main Bulan Depan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok merahasiakan isi obrolannya dengan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan saat bertemu dalam rangkaian acara tahun baru di Balai Kota Jakarta, Selasa (31/12).

    “Nanti sama Pak Anies punya urusan, tunggu bulan depan, tanggal main,” kata Ahok.

    Pada kesempatan yang sama, Anies juga irit bicara ketika ditanya obrolan dengan Ahok.

    “Nanti dong, kan sudah dibilang tunggu. Kalau tunggu ya harus tunggu dong kita,” kata Anies.

    Ahok dan Anies sempat bertarung di Pilgub Jakarta 2016. Saat itu, Ahok yang merupakan petahana kalah dari Anies.

    Hari ini, Pemprov DKI Jakarta menggelar acara Bentang Harapan JakASA di Balai Kota Jakarta. Sejumlah mantan gubernur dan wakil hadir di antaranya Anies,Ahok, Fauzi Bowo, Sutiyoso, Djarot Saiful Hidayat hingga Ahmad Riza Patria.

    Hadir juga gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih Pramono Anung dan Rano Karno. Terlihat ada juga kontestan Pilgub Jakarta 2024 Suswono dan Kun Wardana.

    Mereka yang hadir ini lalu menuliskan harapannya untuk Jakarta di kain putih yang disiapkan.

    Ahok tolak wacana kepala daerah dipilih lewat DPRD

    Pada kesempatan itu Ahok selaku Ketua DPP PDIP mengutarakan penolakannya terhadap wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD yang dilontarkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Kan dari dulu saya tolak,” kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (31/12).

    Ahok mengatakan kepala daerah dipilih DPRD sudah pernah diterapkan di masa orde baru. Menurutnya, saat itu rakyat hanya jadi penonton.

    Ahok menyebut sistem itu juga bakal membuat adanya kesepakatan antara ketua umum partai dan DPRD,

    “Cuma deal-dealan sesama ketua umum partai. Deal-dealan juga bisa pakai duit juga. Oknum DPRD dibagi, diatur atau diancam untuk pilih orang tertentu yang sudah ditentukan. Kita pernah ngalamin kok, zaman orde baru kok,” katanya.

    Sebelumnya, wacana tersebut dilempar Prabowo saat berpidato di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, pada Kamis (12/12).

    Ia menilai Pilkada melalui DPRD lebih efisien. Ia mengambil contoh sejumlah negara tetangga yang dinilai telah berhasil mempraktikan hal tersebut.

    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo.

    (yoa/gil)

    [Gambas:Video CNN]

  • Investor Malaysia Bakal Masuk IKN Tahun Depan, Ini Bocorannya

    Investor Malaysia Bakal Masuk IKN Tahun Depan, Ini Bocorannya

    Jakarta –

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan perusahaan Malaysia akan investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Menurut Basuki, perusahaan tersebut akan menggarap sektor permukiman.

    “Satu dari luar, yang Citadel Malaysia, itu permukiman,” kata Basuki di Kantor ATR/BPN Jakarta, Selasa (31/12/2024).

    Selain itu, Basuki juga menyebutkan beberapa proyek yang segera groundbreaking berupa hotel, sekolah, restoran, hingga perkantoran. Proyek ini akan digarap oleh investor dalam negeri.

    Jika tidak ada halangan, proses groundbreaking akan dilakukan langsung Presiden Prabowo Subianto.

    Selain groundbreaking, Prabowo juga dijadwalkan untuk meresmikan 7 bangunan di IKN diantaranya yakni, Istana Garuda beserta bangunan pendukungnya, Jalan Tol Segmen Karangau ke Simpang Pulau Balang, Jalan Tol Segmen Jembatan Sepadung, Kantor Kemensetneg, Kantor Kementerian Koordinator, dan PST dan SPAM Sepaku dari Jaringan Distribusi Utama (JDU) dan Jaringan Distribusi Pelanggan (JDP).

    “Kami usulkan pada Pak Presiden, karena dari menteri pu ngusulkan beberapa yang sudah siap untuk diresmikan. Kami juga mengusulkan groundbreaking supaya dibikin jadwal sekaligus kalau beliau berkenan ke sana dan kami haeapkan beliau ke sana meresmikan dan groundbreaking,” terang mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu.

    (hns/hns)

  • Bayar Zakat Pakai Kripto, Malaysia Jadi Negara Pertama di Dunia

    Bayar Zakat Pakai Kripto, Malaysia Jadi Negara Pertama di Dunia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Malaysia menjadi negara pertama yang mengizinkan zakat menggunakan kripto. Pemerintah Negeri Jiran beralasan karena kripto adalah sumber kekayaan terbaru yang dimiliki generasi muda.

    CEO Pusat Pengumpulan Zakat Dewan Agama Islam Wilayah Federal (PPZ-MAIWP) Datuk Abdul Hakim Amir Osman mengatakan inisiatif ini bertujuan untuk mendidik umat Islam tentang kewajiban zakat mereka di era teknologi blockchain dan mata uang kripto.

    Upaya inovatif oleh PPZ-MAIWP ini merupakan inisiatif terbaru untuk menyederhanakan pembayaran zakat.

    Warga Malaysia dilaporkan memiliki aset digital senilai RM16 miliar, yang wajib dizakati. Banyak anak mudah berusia 18 hingga 34 tahun atau sekitar 54,2% dari total investor terlibat dalam dunia kripto, demikian dikutip dari New Straits Times, Selasa (31/12/2024).

    “Oleh karena itu, kami melihat ini sebagai sumber zakat baru, sumber kekayaan baru, terutama bagi generasi muda,” kata Datuk Abdul Hakim.

    Ia menambahkan bahwa sidang ke-134 Komite Konsultatif Hukum Islam Wilayah Federal juga memutuskan bahwa mata uang digital adalah komoditas yang dapat diperdagangkan, dengan zakat bisnis ditetapkan pada tingkat 2,5%.

    “Digitalisasi praktik keagamaan menunjukkan bahwa Islam terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan para pengikutnya yang terus berkembang,” katanya.

    Dilaporkan bahwa pengumpulan zakat dari aset digital meningkat sebesar 73%, sebesar RM25.983,91 pada tahun 2023. Pengumpulan tahun ini telah mencapai sekitar RM44.991,97.

    (fab/fab)

  • Kombes Donald Disidang Etik Kasus Pemerasan WNA di Konser DWP

    Kombes Donald Disidang Etik Kasus Pemerasan WNA di Konser DWP

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kompolnas menyatakan eks Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Donald Simanjuntak menjadi salah satu terduga pelanggar yang disidang etik, pada Selasa (31/12) hari ini.

    “Iya Direktur (Kombes Donald P Simanjuntak disidang etik) sebagai pelanggar,” ujar Komisioner Kompolnas Chairul Anam kepada wartawan lewat pesan singkat.

    Anam menyatakan Donald disidang etik bersama dua Perwira Menengah (Pamen) lainnya di Gedung TNCC Mabes Polri. Salah satunya, kata dia, merupakan Kasubdit yang bertugas di Polda Metro Jaya.

    Propam Polri sebelumnya dikabarkan menggelar sidang pelanggaran etik terhadap 18 anggota polisi yang diduga terlibat dalam aksi pemerasan kepada penonton DWP 2024 asal Malaysia hari ini.

    Kabar pelaksanaan sidang etik itu turut dikonfirmasi oleh Karo Penmas Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. Sidang digelar oleh Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) di Gedung TNCC Mabes Polri.

    “Iya benar, Sesuai pada Komitmen Pimpinan Polri melalui Div Propam Polri yang sudah disampaikan telah menindak tegas dan hari ini mulai di sidang etik,” ujarnya saat dikonfirmasi lewat pesan singkat.

    Total warga negara Malaysia yang menjadi korban dugaan pemerasan saat menonton DWP 2024 mencapai 45 orang.

    Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim mengatakan barang bukti dalam kasus dugaan pemerasan kepada WN Malaysia oleh 18 polisi tersebut mencapai Rp2,5 miliar. Ia menambahkan saat ini para pelaku juga telah menjalani penempatan khusus (Patsus) di Propam Polri.

    Di sisi lain, Karim mengatakan saat ini pihaknya juga masih terus mendalami motif aksi pemerasan tersebut. Pasalnya hal itu dilakukan oleh anggota dari satuan kerja yang berbeda.

    Karim juga mengaku belum bisa mengungkap apakah para pelaku memang saling terkoordinasi atau melakukan aksi pemerasan secara masing-masing sesuai satuannya.

    Ia mengatakan saat ini penyidik Propam Polri masih terus melakukan pemeriksaan secara maraton untuk menggali peran dari anggota tingkat Polsek, Polres, hingga Polda dalam kasus tersebut.

    (tfq/gil)

    [Gambas:Video CNN]

  • Waka DPR beberkan 2 agenda nasional yang patut disyukuri di 2024

    Waka DPR beberkan 2 agenda nasional yang patut disyukuri di 2024

    Dua agenda besar tersebut sangat penting karena dari sinilah rumusan dan pelaksanaan pembangunan berawal

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal membeberkan terdapat dua agenda nasional di Indonesia selama tahun 2024 yang patut disyukuri.

    “Di penghujung tahun 2024 ini, ada dua agenda nasional yang patut disyukuri. Pertama, pergantian kepemimpinan nasional berjalan mulus, bahkan menghasilkan sentimen positif bagi kohesi sosial,” kata Cucun dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Kedua, lanjut dia, dinamika politik di DPR terkait perubahan rezim kepemimpinan nasional juga sangat kondusif.

    “Dua agenda besar tersebut sangat penting karena dari sinilah rumusan dan pelaksanaan pembangunan berawal,” ujarnya.

    Menurut dia, situasi yang kondusif dan harmonis menjadi syarat terciptanya pembangunan di tanah air. Bersamaan dengan itu, dia menyebut pembangunan terus dijalankan oleh seluruh komponen bangsa di tahun 2024 yang merupakan tahun politik dengan bergantinya rezim kepemimpinan.

    Menurut dia, kinerja pembangunan kesejahteraan Indonesia menunjukkan peningkatan di beberapa dimensi dan tingkatan, meski terdapat banyak catatan yang membutuhkan terobosan agar menghasilkan capaian yang optimal.

    Dia lantas menyinggung meski masih di tataran tengah-bawah, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024 meningkat menjadi 75,08 sehingga menempatkan Indonesia dari urutan 114 ke 112.

    “Apalagi jika dibandingkan dengan capaian negara tetangga, seperti Singapura atau Malaysia yang memiliki IPM sangat tinggi. Tak bisa dipungkiri bahwa pendidikan adalah eskalator sosial bagi kesejahteraan,” tuturnya.

    Sementara itu, dia menilai capaian pendidikan di tanah air belum memperoleh perubahan signifikan, meski pemerintah telah mengupayakan berbagai cara untuk menghasilkan pendidikan berkualitas tinggi.

    “Bagian dari pendidikan adalah mendidik masyarakat untuk ikut memberantas kekerasan terhadap perempuan dan anak. Lonceng darurat kekerasan selalu menggema, namun solusinya belum banyak mengubah keadaan,” terangnya.

    Adapun dalam bidang kesehatan, dia menyebut Indonesia telah mencatat kemajuan dalam pengendalian penyakit menular seperti malaria, DBD, tuberkulosis, dan HIV-AIDS, meski masih memerlukan penguatan upaya pengendalian.

    “Respons terhadap penyakit menular baru, seperti flu burung H5N1 dan pandemi COVID-19 juga menunjukkan peningkatan kapasitas sistem kesehatan nasional, namun, beban penyakit tidak menular, seperti stroke, penyakit jantung koroner, dan kanker, terus meningkat dan menjadi penyebab utama kematian di Indonesia, melampaui penyakit infeksi seperti tuberkulosis dan infeksi saluran pernapasan,” paparnya.

    Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di tanah air masih terbilang lambat, di mana penurunan tingkat kemiskinan hanya sekitar 2 poin persen atau 0,2 poin persen per tahunnya dalam sepuluh tahun terakhir.

    “Masalah ketimpangan kaya-miskin juga menjadi persoalan serius di Indonesia. Kalau melihat Indeks Gini, Indonesia dilaporkan menempati urutan peringkat kedua di ASEAN dalam hal ketimpangan,” ujarnya.

    Dia pun mengingatkan pembangunan kesejahteraan ke depannya menghadapi tantangan tidak ringan lantaran menghadapi era disrupsi digital yang menyapu banyak lapangan pekerjaan, bersamaan dengan munculnya lapangan-lapangan pekerjaan baru.

    “Karena itu, upaya pemerintah melakukan reskilling (pembekalan) dan upskilling (peningkatan) tak bisa ditawar lagi. Jika tidak, maka korban pengangguran dan kemiskinan akan bergelimpangan,” paparnya.

    Dia lantas menyoroti fenomena judi online yang menjadi penyakit mental dan moral masyarakat akibat kemajuan teknologi global. Di mana, dari 8,8 juta pemain judi online di tanah air, 80 persennya merupakan masyarakat bawah dan anak-anak muda.

    “Tidak ada kesejahteraan yang solusinya bersumber dari judi,” tegasnya.

    Dia mengingatkan pula agar program Makan Bergizi Gratis harus dipastikan lancar, tepat sasaran, dan mencapai progres peningkatan gizi masyarakat yang terukur secara objektif.

    Dia menambahkan bahwa perbaikan pendidikan pada aspek distribusi keadilan akses, infrastruktur yang memadai, dan peningkatan mutu, menjadi tantangan yang mendesak ke depannya. Hal itu diperlukan agar pendidikan memiliki hubungan yang kausatif terhadap kesejahteraan.

    “Berapa jumlah warga Indonesia yang sudah bertahun-tahun duduk di sekolah, dengan segala aturan dan pengorbanan, tapi ujung-ujungnya tidak mampu memperbaiki kesejahteraan?” ungkapnya.

    Terlepas dari itu, dia optimistis dengan upaya Presiden RI Prabowo Subianto yang memprioritaskan kesejahteraan rakyat sebagai agenda super prioritas di pemerintahannya. Mulai dari urusan pangan, kesehatan, pekerjaan, dan pemerataan akses pendidikan.

    “Ini langkah yang tepat sebelum berbicara agenda pembangunan lain, seperti hilirisasi, investasi, IKN, dan seterusnya,” ucapnya.

    Dia mengingatkan tanpa tata kelola yang kuat maka sumber daya manusia (SDM) bangsa tidak dapat menjadi modal pembangunan, bahkan sebaliknya dapat menjadi beban dan ancaman pembangunan.

    Dia menyatakan untuk menciptakan akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan kesejahteraan, dibutuhkan orkestrasi dan penataan untuk menghalau dampak ego sektoral hingga tabrakan kepentingan yang kerap menghambat pembangunan di lapangan.

    “Setiap tahun, negara menganggarkan tidak kurang dari 20 persen dari APBN untuk pendidikan, 5 persen dari APBN untuk kesehatan, dan 10 persen dari APBN untuk Program Perlindungan Sosial, namun peningkatan kesejahteraan rakyat berjalan lambat,” jelasnya.

    Melalui fungsi dan perannya masing-masing, tambah dia, pemerintah diharapkan terus melaksanakan kebijakan yang berpihak pada rakyat; DPR RI menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dengan target yang jelas; serta masyarakat aktif mendukung dan mengawasi pelaksanaan program pembangunan.

    “Dengan semangat persatuan, cita-cita bangsa untuk mencapai kesejahteraan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan merata di seluruh Indonesia dapat terwujud,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024