Xcloud.id

Negara: Malaysia

  • Eks Dirnarkoba Polda Metro Dipecat Imbas Kasus Pemerasan DWP

    Eks Dirnarkoba Polda Metro Dipecat Imbas Kasus Pemerasan DWP

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak dipecat usai geger kasus pemerasan polisi terhadap warga negara Malaysia di acara Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024.

    Sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) itu diungkapkan oleh Komisioner Kompolnas M Choirul Anam berdasarkan hasil sidang pelanggaran kode etik dan profesi Polri (KEPP) yang dijalankan pada Selasa (31/12).

    “Dengan putusan PTDH untuk Direktur Narkoba,” kata Anam dalam keterangan yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (1/1).

    Anam mengatakan sanksi yang sama juga diberikan kepada Kepala Unit Narkoba Polda Metro Jaya. Sementara itu, Kepala Subdirektorat Narkoba Polda Metro Jaya belum selesai menjalani sidang etik.

    “Untuk Kasubdit belum ada putusan karena diskors dan akan dilanjutkan pada hari Kamis besok,” kata Anam.

    Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri sebelumnya menggelar sidang pelanggaran kode etik terhadap 18 anggota polisi yang diduga terlibat kasus pemerasan terhadap sejumlah warga Malaysia penonton konser DWP.

    Sidang itu digelar pada Selasa (31/12) oleh Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) di Gedung TNCC Mabes Polri.

    Sebanyak 45 warga Malaysia diduga menjadi korban pemerasan saat menonton DWP 2024. Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim mengatakan barang bukti dalam kasus dugaan pemerasan kepada WN Malaysia tersebut mencapai Rp2,5 miliar.

    CNNIndonesia.com telah menghubungi Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim, Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho, dan Karo Penmas Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko untuk meminta keterangan, namun belum mendapatkan respons.

    Donald sebelumnya juga sudah dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Donald dipindahkan ke posisi Analis Kebijakan Madya bidang Pembinaan Masyarakat Badan Pemeliharaan Keamanan (Binmas Baharkam Polri).

    Sebelumnya Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mencopot 34 anggota dari satuan reserse narkoba buntut kasus pemerasan yang dilakukan kepada penonton DWP 2024 asal Malaysia.

    Mutasi terhadap Perwira Menengah (Pamen), Perwira Pertama (Pama) hingga Bintara itu tertuang dalam Surat Telegram ST/429/XII/KEP.2024 tanggal 25 Desember 2024.

    Dalam surat yang ditandatangani oleh Karo SDM Kombes Dwita Kumu Wardana itu mereka dimutasi ke Yanma Polda Metro Jaya dalam rangka pemeriksaan.

    Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim mengatakan total warga negara Malaysia yang menjadi korban dugaan pemerasan saat menonton DWP 2024 mencapai 45 orang.

    Abdul Karim mengatakan barang bukti dalam kasus dugaan pemerasan kepada WN Malaysia oleh 18 polisi tersebut mencapai Rp2,5 miliar. Ia menambahkan saat ini para pelaku juga telah menjalani penempatan khusus (Patsus) di Propam Polri.

    Di sisi lain, Karim mengatakan saat ini pihaknya juga masih terus mendalami motif aksi pemerasan tersebut. Pasalnya hal itu dilakukan oleh anggota dari satuan kerja yang berbeda.

    (blq/dmi)

    [Gambas:Video CNN]

  • Tolak Pilkada Dipilih DPRD, Ahok: Rakyat Cuma jadi Penonton, Kayak Zaman Orde Baru

    Tolak Pilkada Dipilih DPRD, Ahok: Rakyat Cuma jadi Penonton, Kayak Zaman Orde Baru

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang ditunjuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

    Ahok menilai bahwa sistem pilkada yang ditunjuk oleh DPRD sama seperti zaman orde baru. Dengan demikian, maka masyarakat dinilai hanya akan menjadi penonton saja. 

    “Iya dong [menolak]. Alasan paling penting kan kita harus mengalami zaman orde baru. Hasilnya apa? Rakyat kan cuma jadi penonton, nggak peduli. Kita cuma deal-dealan sesama ketua umum partai,” terangnya ketika ditemui di  Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (31/12/2024).

    Menurutnya, sistem tersebut juga memicu adanya penggunaan uang diantara para oknum sehingga dapat mengatur siapa sosok yang akan memenangkan Pilkada. 

    “Deal-dealan juga bisa pakai duit juga. Oknum DPRD dibagi, diatur Atau diancam untuk pilih orang tertentu yang sudah ditentukan,” jelas Ahok. 

    Terlebih, politisi PDIP tersebut juga menekankan bahwa sistem tersebut sudah dirasakan sebelumnya. 

    “Kita pernah ngalamin kok, zaman orde baru kok. Mungkin kalian masih kecil pada waktu itu ya,” ucapnya. 

    Diberitakan sebelumnya, ide sistem tersebut diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dalam pidatonya di acara HUT ke-60 Golkar. 

    Dia menyoroti mekanisme pemilihan kepala daerah alias Pilkada secara langsung yang menurutnya tidak efisien dan cenderung berbiaya tinggi. Padahal uang tersebut seharusnya bisa digunakan untuk program-program yang lebih bermanfaat. 

    Adapun Prabowo kemudian mencontohkan mekanisme pemilihan di negara-negara seperti Malaysia dan India yang menerapkan sistem bahwa pemilihan pemimpin daerah melalui lembaga legislatif.

    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, enggak keluar duit,” tuturnya. 

    Prabowo kemudian menilai bahwa anggaran yang dikeluarkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sekolah hingga perbaikan irigasi. 

  • Hasil Sidang Etik: Direktur Narkoba Polda Metro Dipecat Imbas Kasus DWP

    Hasil Sidang Etik: Direktur Narkoba Polda Metro Dipecat Imbas Kasus DWP

    Hasil Sidang Etik: Direktur Narkoba Polda Metro Dipecat Imbas Kasus DWP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Metro Jaya
    Kombes Donald Simanjuntak dipecat
    atas dugaan kasus pemerasan penonton konser Djakarta Warehouse Project (DWP).
    Sanksi pemecatan itu berdasarkan hasil sidang pelanggaran kode etik dan profesi polri (KEPP) yang dijalaninya pada Selasa (31/12/2024).
    “Sidang etik yang diselenggarkan kemarin dilaksanakan sejak jam 11.00 WIB siang pada tanggal 31 Desember, berakhir hampir jam 04.00 WIB pagi tadi, 1 Januari 2025, dengan putusan sidang PTDH untuk Direktur Narkoba,” ujar Komisioner Kompolnas M Choirul Anam saat dikonfirmasi, Rabu (1/1/2025).
    Selain Donald, satu polisi lain berpangkat perwira menengah (Pamen) dengan jabatan kepala unit (Kanit) juga disanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PDTH).
    Sementara seorang Pamen dengan Jabatan Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) belum dijatuhkan sanksi karena sidang KEPP diskors.
    Namun, Anam belum menjelaskan secara detail nama dua anggota polisi tersebut maupun satuan atau tempatnya bertugas.
    “Kanitnya juga di PTDH, untuk Kasudit belum ada putusan karena diskores dan akan dilanjutkan pada hari Kamis 2 Januari 2024 besok,” kata Anam.
    Donald dan seorang Kasubdit yang dipecat itu langsung menyatakan mengajukan banding.
    “Kedua orang tersebut yang di PTDH mengajukan banding,” imbuh Anam.
    Diberitakan sebelumnya, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menggelar sidang pelanggaran kode etik terhadap anggota yang terlibat dalam kasus
    pemerasan penonton DWP
    kemarin.
    Kepala Biro Penerangan Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa sidang ini merupakan komitmen Polri untuk menindak tegas pelanggaran.
    “Kami telah menindak tegas. Hari ini mulai diadakan sidang etik yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan, serta dipantau oleh Kompolnas,” ujar Trunoyudo.
    Sementara itu, Choirul Anam mengungkapkan bahwa ada tiga anggota Polri yang menjalani sidang kemarin.
    Dia memastikan sidang pelanggaran KEPP ini berkaitan dengan dugaan kasus pemerasan terhadap penonton DWP.
    Untuk diketahui, 18 anggota polisi diduga terlibat dalam kasus pemerasan terhadap penonton DWP 2024 yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Minggu (15/12/2024).
    Dari catatan Polri, 45 warga negara Malaysia menjadi korban dalam kasus pemerasan tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Video: Kemeriahan Pesta Kembang Api di Thailand & Malaysia

    Video: Kemeriahan Pesta Kembang Api di Thailand & Malaysia

    Video

    Video: Kemeriahan Pesta Kembang Api di Thailand & Malaysia

    News

    2 jam yang lalu

  • Kapolda Metro Bakal Tindak Tegas Polisi yang Terlibat Pemerasan Penonton DWP Megapolitan 1 Januari 2025

    Kapolda Metro Bakal Tindak Tegas Polisi yang Terlibat Pemerasan Penonton DWP Megapolitan 1 Januari 2025

    Kapolda Metro Bakal Tindak Tegas Polisi yang Terlibat Pemerasan Penonton DWP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menegaskan akan menindak seluruh oknum polisi yang terlibat dalam pemerasan penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) di JIExpo, Kemayoran.
    “Bagaimana dengan kegiatan yang dikatakan ada upaya pemerasan oleh anggota narkoba, yang sebagian ditangani oleh Mabes Polri dan sebagian ditangani oleh Polda Metro dan ini sedang berproses,” kata Karyoto dalam rilis akhir tahun di Balai Pertenuan Polda Metro Jaya, Selasa (31/12/2024).
    Sidang pelanggaran kode etik di Mabes Polri masih berlangsung. Hasilnya akan menentukan sanksi paling tepat untuk diberikan kepada para polisi terduga pelanggar.
    “Di sini tetap ada asas praduga tidak bersalah, dia dinyatakan bersalah apabila ada suatu proses persidangan yang mengkait dengan oknum-oknum Polri,” kata Karyoto.
    Pekan depan, kemungkinan Mabes Polri akan menggelar sidang etik terhadap beberapa perwira menengah yang diduga terlibat kasus ini. 
    Ia menjamin pengusutan akan terbuka dan berhak disampaikan kepada publik.
    “Intinya, nanti akan kelihatan dalam sidang yang akan dilakukan, di dalam sidang baik itu etik, ataupun kalau memungkinkan terbuka untuk pidana ya nanti kita lihat Mabes Polri bagaimana,” kata Karyoto.
    “Sama-sama kita melihat dan tidak mungkin Mabes Polri akan menutup-nutupi, kerja kami sudah terang benderang bisa dilihat sebagai bentuk transparansi,” imbuh dia.
    Sebelumnya diberitakan, 18 anggota polisi menjalani pemeriksaan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri terkait kasus dugaan pemerasan terhadap 45 warga negara asing (WNA) asal Malaysia.
    Pemalakan itu terjadi saat WNA asal Malaysia itu tengah menyaksikan DWP di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, 13-15 Desember 2024.
    Ke-18 anggota polisi berbagai macam pangkat itu berasal dari Polsek Kemayoran, Polres Metro Jakarta Pusat, hingga Polda Metro Jaya.
    Berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, jumlah barang bukti yang sudah dikumpulkan dari hasil pemerasan itu senilai Rp 2,5 miliar.
    Kini, 18 anggota polisi itu telah menjalani penempatan khusus (patsus) dan akan menghadapi sidang kode etik pada pekan depan.
    Selepas pengumuman penanganan perkara oleh Div Propam Polri, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto mengeluarkan surat telegram dengan nomor ST/429/XII/KEP./2024.
    Surat telegram tersebut ditandatangani oleh Karo SDM Polda Metro Jaya Kombes Pol Dwita Kumu Wardana.
    Sebanyak 34 anggota dari Polsek Kemayoran, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polda Metro Jaya dimutasi ke Pelayanan Marksa (Yanma) Polri.
    Mutasi dilakukan dalam rangka pemeriksaan kasus dugaan
    pemerasan penonton DWP
    asal Malaysia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • MG Cyberster Dapat Empat Pilihan Warna di India, Sama dengan Malaysia

    MG Cyberster Dapat Empat Pilihan Warna di India, Sama dengan Malaysia

    JAKARTA – Berbeda dengan di Indonesia yang menghadirkan dua pilihan warna saja untuk model MG Cyberster, mobil sport cars listrik itu akan hadir dengan empat pilihan warna untuk pasar India.

    Mengutip dari laman Autocar India, Selasa, 31 Desember, MG Cyberster kan menjadi mobil bertenaga di India yang dijual melalui Showroom Select dan tersedia dengan pilihan warna merah, abu-abu, kuning dan putih sama seperti halnya yang ditawarkan di Malaysia.

    Memang, untuk pilihan warna MG Cyberster sendiri berbeda-beda disetiap negara. Misalnya, untuk pasar Eropa MG menawarkan enam pilihan warna, terbatasnya pilihan warna diprediksi karena mobil tersebut merupakan CBU.

    Seperti diberitakan VOI sebelumnya, spesifikasi untuk pasar India sendiri sudah terungkap. Roadster listrik ini hadir dengan ukuran pelek 19 dan 20 inci guna memperkuat kesan sporty dan dinamis mobil satu ini.

    Didesain untuk berkendara yang sporty, MG Cyberster dilengkapi dengan double wishbone di depan bersamaan dengan suspensi independent five-link di belakang. Kemudian, stabilitas di kecepatan tinggi terbantu dengan distribusi bobot 50:50 di depan dan belakang.

    Mobil listrik satu ini akan hadir dengan baterai 77 kWh, baterai tersebut mampu memberikan jarak tempuh hingga 580 km hitungan CLTC dalam sekali pengisian daya penuh.

    MG Cyberster disokong dengan  motor listrik ganda yang terpasang di setiap gandarnya bersinergi dengan penggerak semua roda (AWD). Ini membuatnya sanggup mengeluarkan tenaga 510 dk dan torsi puncak 725 Nm yang diklaim dapat berakselerasi dari 0 ke 100 km/jam dalam 3,2 detik, sama halnya yang ada di Indonesia.

    Mobil yang langsung diimpor utuh dari China ini sendiri sudah dijual di Indonesia yang dibanderol mencapai Rp1,688 miliar. Pabrikan juga menawarkan garansi baterai seumur hidup untuk 100 pembeli pertama mobil ini. MG Indonesia juga sudah mulai pengiriman Roadster ini ke pelanggan.

  • [POPULER JABODETABEK] Profil Kombes Donald Parlaungan | Akhirnya Ahok dan Anies Duduk Bersebelahan di Balai Kota Megapolitan 1 Januari 2025

    [POPULER JABODETABEK] Profil Kombes Donald Parlaungan | Akhirnya Ahok dan Anies Duduk Bersebelahan di Balai Kota Megapolitan 1 Januari 2025

    [POPULER JABODETABEK] Profil Kombes Donald Parlaungan | Akhirnya Ahok dan Anies Duduk Bersebelahan di Balai Kota
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Berita Populer Jabodetabek
    sepanjang Selasa (31/12/2024) adalah berita soal profil
    Kombes Donald Parlaungan
    .
    Donald adalah salah satu anggota yang dimutasi imbas kasus polisi peras penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024.
    Berita Populer Jabodetabek berikutnya adalah soal akhirnya
    Ahok
    dan
    Anies
    duduk bersebelahan di Balai Kota.
    Sementara itu, berita tentang
    Jokowi
    tak ikut kumpul dengan mantan gubernur Jakarta turut menjadi
    berita Populer Jabodetabek
    pada hari kemarin.
    Berikut ini adalah paparan dari tiga
    berita populer Jabodetabek
    di atas:
    Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Donald Parlaungan Simanjuntak dimutasi di tengah penyelidikan kasus polisi diduga memeras sejumlah penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 asal Malaysia.
    Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi membenarkan soal Donald dimutasi, yang mana ini tertuang dalam Surat Telegram nomor ST/2776/XII/Kep./2024.
    “Benar (dimutasi),” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Senin (30/12/2024).
    Profil Kombes Donald Parlaungan
    Dikutip dari
    Tribunnews.com
    , Donald menjabat sebagai Dirresnarkoba Polda Metro Jaya sejak 3 Juli 2024. Baca selengkapnya
    di sini
    .
    Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) terlihat duduk bersebelahan dalam acara “Bentang Harapan JakAsa” di Balai Kota Jakarta, Selasa (31/12/2024).
    Dalam acara tersebut, Ahok dan Anies terlihat berbincang selama sekitar lima menit sebelum acara dimulai. Anies tampak lebih banyak mendengarkan Ahok yang berbicara.
    Di sisi lain, Ahok terlihat fokus berbicara dengan Anies, meskipun mantan Wakil Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat duduk di sebelahnya.
    Begitu pula Anies, meskipun Gubernur Jakarta periode 2007, Fauzi Bowo, duduk di sebelahnya, ia tampak lebih memilih berbicara dengan Ahok. Baca selengkapnya
    di sini
    .
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menggelar acara yang mengundang para mantan gubernur di Balai Kota pada Selasa (31/12/2024) menjelang Tahun Baru 2025.
    Acara ini dihadiri oleh Penjabat Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, bersama sejumlah mantan gubernur dari berbagai periode, seperti Sutiyoso (Bang Yos), Fauzi Bowo (Foke), Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Djarot Saiful Hidayat, dan Anies Baswedan.
    Setiap mantan gubernur yang hadir tampak mengenakan pakaian batik dengan warna yang berbeda-beda.
    Namun, dalam acara bertajuk “Jati Diri Indonesia, Megapolitan Dunia” tersebut, sosok Joko Widodo (Jokowi) tidak terlihat. Baca selengkapnya
    di sini
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Golkar Tetap Serius untuk Kaji Wacana Pilkada Dilakukan Lewat DPRD

    Golkar Tetap Serius untuk Kaji Wacana Pilkada Dilakukan Lewat DPRD

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar mengaku serius mengkaji wacana untuk mengubah sistem pemilu baik pileg maupun pilkada melalui DPRD.

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menilai demokrasi bukan tujuan utama dalam berbangsa dan bernegara. Menurut dia, demokrasi hanya instrumen untuk mencapai tujuan tersebut.

    “Karena itu ke depan partai Golkar akan mengkaji sistem demokrasi seperti apa yang akan kita bangun. Baik pileg maupun Pikada,” kata Bahlil dalam jumpa pers refleksi akhir tahun Golkar di kantor pusat partai, Jakarta, Selasa (31/12).

    Menurut dia, kecuali pilpres, sistem pemilihan Legislatif maupun kepala daerah bukan aturan mutlak. Berbeda dengan pilpres yang telah diatur dalam UUD 45, sistem pileg maupun pilkada bisa diubah asal tetap memerhatikan asas demokrasi masyarakat.

    Oleh karena itu, kata Bahlil, Golkar tak akan menutup kemungkinan jika sistem pilkada ke depan mesti diubah menjadi pemilihan tidak langsung. Dia menyebut pihaknya akan melibatkan unsur di luar partai untuk mengkaji wacana tersebut.

    “Kalau itu baik untuk rakyat kita akan mempertimbangkan untuk mengecek keterlibatan rakyat dalam proses pilkada, tidak mesti harus pemilihan langsung. Mungkin juga katakanlah, kalau itu dimungkinkan lewat DPR [DPRD],” katanya.

    “Sebelum masuk di pemilihan DPRD, penting dulu untuk dilakukan survei. Figur-figur. Survei dilakukan dulu. Kemudian partai-partai itu menawarkan kepada publik. Jadi semacam ada proses, ya setengah konvensi lah, semacam begitu,” imbuh Bahlil.

    Wacana pilkada lewat DPRD sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat berpidato di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Kamis (12/12).

    Ia menilai pilkada melalui DPRD lebih efisien. Ia mencontohkan sejumlah negara yang sudah melakukan hal itu.

    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo.

    (thr/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • Kombes Donald Parlaungan Dicopot Imbas Kasus Pemerasan Penonton DWP

    Kombes Donald Parlaungan Dicopot Imbas Kasus Pemerasan Penonton DWP

    Jakarta: Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Donald Parlaungan Simanjuntak, dimutasi di tengah penyelidikan kasus dugaan pemerasan terhadap sejumlah penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 asal Malaysia. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi.

    “Benar (dimutasi),” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Senin 30 Desember 2024.

    Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolda Metro Jaya nomor ST/2776/XII/Kep./2024. Kombes Donald Parlaungan, yang sebelumnya menjabat sebagai Dirresnarkoba Polda Metro Jaya sejak 3 Juli 2024, terlibat dalam beberapa pengungkapan besar selama masa tugasnya, termasuk kasus peredaran narkoba jenis sabu seberat 45 kilogram di parkiran RS Fatmawati, Jakarta Selatan.

    Baca juga: Propam Amankan 18 Oknum Polisi Diduga Memeras Penonton DWP

    Sementara itu, kasus dugaan pemerasan yang menimpa 18 anggota polisi dari Polsek Kemayoran, Polres Metro Jakarta Pusat, hingga Polda Metro Jaya terus diselidiki. Para anggota tersebut diduga memeras 45 warga negara asing (WNA) asal Malaysia dengan total barang bukti mencapai Rp2,5 miliar.

    Kejadian pemerasan tersebut berlangsung saat WNA Malaysia tengah menyaksikan DWP di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 13-15 Desember 2024. Kini, seluruh anggota yang terlibat telah menjalani penempatan khusus (patsus) dan akan menghadapi sidang kode etik pada pekan depan.

    Sebagai tindak lanjut, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto juga mengeluarkan surat telegram nomor ST/429/XII/KEP./2024, memutasi 34 anggota dari Polsek Kemayoran, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polda Metro Jaya ke Pelayanan Markas (Yanma) Polri.

    “Mutasi ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan (kasus pemerasan penonton DWP),” ujar Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Kamis 26 Desember 2024.

    Sebelumnya, kasus ini menjadi perhatian publik setelah muncul laporan bahwa korban pemerasan dimintai uang hingga Rp100 juta oleh oknum polisi di lokasi acara. Kini, penanganan perkara ini terus diawasi oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

    Jakarta: Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Donald Parlaungan Simanjuntak, dimutasi di tengah penyelidikan kasus dugaan pemerasan terhadap sejumlah penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 asal Malaysia. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi.
     
    “Benar (dimutasi),” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Senin 30 Desember 2024.
     
    Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolda Metro Jaya nomor ST/2776/XII/Kep./2024. Kombes Donald Parlaungan, yang sebelumnya menjabat sebagai Dirresnarkoba Polda Metro Jaya sejak 3 Juli 2024, terlibat dalam beberapa pengungkapan besar selama masa tugasnya, termasuk kasus peredaran narkoba jenis sabu seberat 45 kilogram di parkiran RS Fatmawati, Jakarta Selatan.
    Baca juga: Propam Amankan 18 Oknum Polisi Diduga Memeras Penonton DWP
     
    Sementara itu, kasus dugaan pemerasan yang menimpa 18 anggota polisi dari Polsek Kemayoran, Polres Metro Jakarta Pusat, hingga Polda Metro Jaya terus diselidiki. Para anggota tersebut diduga memeras 45 warga negara asing (WNA) asal Malaysia dengan total barang bukti mencapai Rp2,5 miliar.
     
    Kejadian pemerasan tersebut berlangsung saat WNA Malaysia tengah menyaksikan DWP di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 13-15 Desember 2024. Kini, seluruh anggota yang terlibat telah menjalani penempatan khusus (patsus) dan akan menghadapi sidang kode etik pada pekan depan.
     
    Sebagai tindak lanjut, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto juga mengeluarkan surat telegram nomor ST/429/XII/KEP./2024, memutasi 34 anggota dari Polsek Kemayoran, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polda Metro Jaya ke Pelayanan Markas (Yanma) Polri.
     
    “Mutasi ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan (kasus pemerasan penonton DWP),” ujar Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Kamis 26 Desember 2024.
     
    Sebelumnya, kasus ini menjadi perhatian publik setelah muncul laporan bahwa korban pemerasan dimintai uang hingga Rp100 juta oleh oknum polisi di lokasi acara. Kini, penanganan perkara ini terus diawasi oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Pemerasan Penonton DWP Malaysia Coreng Nama Indonesia, Mekanisme Tes Urine Harus Dievaluasi

    Pemerasan Penonton DWP Malaysia Coreng Nama Indonesia, Mekanisme Tes Urine Harus Dievaluasi

    Jakarta: Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Abdullah, menegaskan bahwa dugaan pemerasan yang dilakukan sejumlah oknum polisi terhadap 45 penonton festival musik elektronik Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 asal Malaysia telah mencoreng nama baik Indonesia di mata dunia. Ia meminta agar mekanisme pemeriksaan tes urine dalam penanganan kasus narkoba dievaluasi.

    “Mereka sudah mencoreng citra polisi dan nama baik Indonesia di mata dunia. Pelaku pemerasan ini harus disanksi tegas,” kata Abdullah melalui keterangan tertulis yang dikutip Selasa, 31 Desember 2024.

    Abdullah ini menilai perlu adanya mekanisme yang jelas dan transparan dalam pemeriksaan tes urine, terutama jika dilakukan di tempat umum seperti acara festival musik.

    Baca juga: Kombes Donald Parlaungan Dicopot Imbas Kasus Pemerasan Penonton DWP

    “Saya meminta pemeriksaan urine jangan dimanfaatkan untuk memeras masyarakat, apalagi ini terhadap turis asing,” ujar Abdullah.

    Abdullah juga meminta agar polisi yang terlibat dalam pemerasan ini tidak hanya diberikan sanksi etik, tetapi juga diproses hukum. Menurutnya, pemerasan merupakan tindak pidana yang tidak dapat dibenarkan.

    Sebelumnya, kasus dugaan pemerasan ini mencuat setelah sejumlah penonton asal Malaysia mengaku menjadi korban pemerasan oleh oknum polisi saat menghadiri DWP di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 13-15 Desember 2024.

    Para korban mengaku dimintai uang meskipun hasil tes narkoba menunjukkan hasil negatif. Berdasarkan laporan, total uang yang terkumpul dari pemerasan tersebut mencapai Rp 2,5 miliar. Kasus ini telah berujung pada pencopotan sejumlah pejabat kepolisian dan mutasi terhadap 31 personel lainnya.

    Jakarta: Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Abdullah, menegaskan bahwa dugaan pemerasan yang dilakukan sejumlah oknum polisi terhadap 45 penonton festival musik elektronik Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 asal Malaysia telah mencoreng nama baik Indonesia di mata dunia. Ia meminta agar mekanisme pemeriksaan tes urine dalam penanganan kasus narkoba dievaluasi.
     
    “Mereka sudah mencoreng citra polisi dan nama baik Indonesia di mata dunia. Pelaku pemerasan ini harus disanksi tegas,” kata Abdullah melalui keterangan tertulis yang dikutip Selasa, 31 Desember 2024.
     
    Abdullah ini menilai perlu adanya mekanisme yang jelas dan transparan dalam pemeriksaan tes urine, terutama jika dilakukan di tempat umum seperti acara festival musik.
    Baca juga: Kombes Donald Parlaungan Dicopot Imbas Kasus Pemerasan Penonton DWP
     
    “Saya meminta pemeriksaan urine jangan dimanfaatkan untuk memeras masyarakat, apalagi ini terhadap turis asing,” ujar Abdullah.
     
    Abdullah juga meminta agar polisi yang terlibat dalam pemerasan ini tidak hanya diberikan sanksi etik, tetapi juga diproses hukum. Menurutnya, pemerasan merupakan tindak pidana yang tidak dapat dibenarkan.
     
    Sebelumnya, kasus dugaan pemerasan ini mencuat setelah sejumlah penonton asal Malaysia mengaku menjadi korban pemerasan oleh oknum polisi saat menghadiri DWP di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 13-15 Desember 2024.
     
    Para korban mengaku dimintai uang meskipun hasil tes narkoba menunjukkan hasil negatif. Berdasarkan laporan, total uang yang terkumpul dari pemerasan tersebut mencapai Rp 2,5 miliar. Kasus ini telah berujung pada pencopotan sejumlah pejabat kepolisian dan mutasi terhadap 31 personel lainnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)