Xcloud.id

Negara: Malaysia

  • 11 Brand Indonesia yang Sering Dikira dari Luar Negeri

    11 Brand Indonesia yang Sering Dikira dari Luar Negeri

    La Fonte merupakan merek makanan yang terinspirasi dari Italia dan sering kali dianggap berasal dari luar negeri. Padahal, La Fonte adalah produk lokal yang diproduksi oleh Bogasari sejak 1991.

    La Fonte menawarkan berbagai macam produk, mulai dari spageti, makaroni, hingga fettucini. Kini merek ini telah diekspor ke berbagai negara di dunia seperti Jepang, China, Korea, Nigeria, Vietnam, Malaysia, dan Singapura.

    7. HokBen

    HokBen adalah restoran cepat saji yang menyajikan masakan ala Jepang isejak 1985. Dulu, mungkin banyak yang mengira HokBen benar-benar berasal dari Jepang. Namun, kenyataannya HokBen adalah produk lokal asli Indonesia!

    HokBen dikelola oleh PT Bogainti dengan outlet pertamanya dibuka di Kebon Kacang, Jakarta. Seiring waktu, HokBen makin berkembang dan menjadi pilihan favorit bagi banyak orang yang ingin menikmati hidangan Jepang dengan cita rasa yang sudah disesuaikan dengan selera lokal.

    8. J.CO

    Merek makanan lokal yang sering dikira dari luar negeri lainnya adalah J.CO. Siapa yang tidak mengenal merek donat yang satu ini? Dengan aroma sedap dan kemasan yang khas, J.CO menjadi pilihan favorit banyak orang.

    Meski sering dikira dari luar negeri, ternyata J.CO berada di bawah naungan Johnny Andrean dan pertama kali hadir di Indonesia pada 2005.

    J.CO selalu berhasil menjaga kualitas dengan resep donat yang konsisten, ditambah dengan inovasi topping yang beragam, sehingga tetap bisa bersaing dengan merek donat lainnya yang jumlahnya semakin banyak.

    Saat ini, outlet J.CO telah tersebar lebih dari 300 toko. J.CO juga sudah merambah pasar internasional seperti di negara-negara Asia Tenggara, Hong Kong, hingga Saudi Arabia.

    9. Holland Bakery

    Siapa yang tidak suka dengan roti atau kue dari Holland Bakery? Terkenal dengan resep otentik dan rasa yang konsisten, banyak orang yang mengira bahwa Holland Bakery berasal dari luar negeri.

    Holland Bakery sebenarnya milik PT Mustika Citra Rasa yang berlokasi di Jakarta Utara dan telah berdiri sejak 1978. Sejak saat itu, merek ini terus berkembang dan kini memiliki cabang di berbagai kota besar di Indonesia.

    Holland Bakery tidak hanya menyediakan roti dan kue modern, tetapi juga menjual berbagai jajanan tradisional atau jajanan pasar dengan kualitas yang terjaga. Selain itu, mereka juga melayani pembelian dalam jumlah besar, seperti untuk hampers saat Lebaran atau Natal, sehingga menjadi pilihan utama bagi banyak orang yang ingin mempersiapkan perayaan besar.

  • Aisar Khaled dan Jennifer Coppen Jalan-jalan di Bali, Netizen: Lebih Ganteng Dali Wassink

    Aisar Khaled dan Jennifer Coppen Jalan-jalan di Bali, Netizen: Lebih Ganteng Dali Wassink

    Jakarta, Beritasatu.com – Selebritas Jennifer Coppen kini tengah menjadi perbincangan publik karena kedekatannya dengan Aisar Khaled, seorang YouTuber asal Malaysia. Jennifer diketahui menemani Aisar berlibur di Bali. Menariknya, tak sedikit netizen yang menyebut Aisar mirip dengan mantan suaminya, almarhum Dali Wassink.

    Meskipun baru pertama kali bertemu, keduanya terlihat sangat akrab dan kedekatan mereka mencuri perhatian netizen.

    Beberapa orang berpendapat, Aisar bisa menjadi pengganti almarhum Dali Wassink, bahkan ada yang merasa YouTuber dari Malaysia itu memiliki kemiripan dengan ayah Kamari tersebut.

    Saat melakukan siaran langsung di TikTok, seorang netizen bertanya tentang kemiripan Aisar dengan Dali Wassink kepada Jennifer. “Aisar mirip Papa Dali enggak, Mamari?” tanya netizen tersebut.

    Kemudian, Jennifer Coppen menjawab secara fisik, Aisar tidak mirip dengan suaminya yang sudah meninggal dunia. Namun, dia mengakui bahwa dari segi kepribadian, Aisar memiliki sifat yang mirip dengan mantan suaminya itu.

    Jennifer mengatakan, Aisar dan Dali tidak ada kemiripan dari bentuk fisik. Namun, ada yang membuat Jennifer teringat dan hampir mirip dengan Dali Wassink.

    “Kalau menurut aku secara penampilan enggak mirip ya. Namun, kalau dilihat dari vibe-nya, Aisar dan Papa Dali sama-sama seru orangnya. Dali juga orangnya seru banget, begitu juga Aisar,” kata wanita yang akrab disapa Mamari itu.

    Menurut Jennifer Coppen, Aisar Khaled lebih tinggi dari Dali Wassink dan tidak mirip dengan almarhum suaminya.

    Namun, tidak sedikit warganet yang merasa Aisar tidak bisa mengalahkan ketampanan Dali Wassink. 

    “Lebih ganteng Dali dong,” kata salah satu netizen.

    “Jennifer Coppen lebih cocok sama Papa Dali,” timpal netizen lainnya yang membandingkan Aisar Khaled dengan Dali Wassink.

  • Terungkapnya Kasus Petinggi Polisi Peras Penonton DWP, Berawal dari Curhatan di Medsos Megapolitan 4 Januari 2025

    Terungkapnya Kasus Petinggi Polisi Peras Penonton DWP, Berawal dari Curhatan di Medsos Megapolitan 4 Januari 2025

    Terungkapnya Kasus Petinggi Polisi Peras Penonton DWP, Berawal dari Curhatan di Medsos
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kasus dugaan pemerasan yang melibatkan sejumlah anggota kepolisian di acara
    Djakarta Warehouse Project
    (DWP) 2024 telah menarik perhatian publik.
    Insiden ini terjadi pada 13-15 Desember 2024 dan melibatkan laporan dari beberapa penonton yang mengaku diperas oleh oknum polisi.
    Kini sejumlah polisi dipecat karena terlibat dalam pemerasan itu. Ini menjadi efek domino setelah sejumlah penonton mengeluh di media sosial. 
    Kasus pemerasan ini mulai terungkap ketika banyak penonton DWP membagikan pengalaman buruk mereka di media sosial, terutama Instagram.
    Para penonton melaporkan tindakan pemerasan dan intimidasi yang mereka alami.
    Pihak penyelenggara, Ismaya Live, menanggapi keluhan ini dengan mengonfirmasi adanya insiden tersebut dan mendorong para korban untuk melapor kepada pihak berwajib.
    Salah satu korban, Ilham (bukan nama sebenarnya), seorang penonton asal Malaysia, menceritakan pengalaman menyedihkannya.
    Ia mengaku ditarik oleh oknum polisi di tengah konser dan diminta untuk menyerahkan paspor serta uang.
    Raka (27), seorang warga negara Indonesia yang menemani Ilham, menjelaskan situasi tersebut.
    “Polisi, ayo ikut ke belakang,” kata terduga polisi tersebut kepada Ilham.
    Saat Ilham menjelaskan statusnya sebagai WNA, oknum polisi meminta paspornya untuk pemeriksaan administrasi.
    Namun, paspor tersebut tidak segera dikembalikan setelah pemeriksaan.
    “Teman aku dites kesadaran doang. Tapi, kata dia ada yang dites urine juga. Tapi ya gitu, dipersulit pas balikin paspornya, pas habis bayar, ‘ya sudah sana’,” ujar Raka.
    Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri telah menangkap 18 anggota kepolisian dari berbagai satuan terkait dugaan pemerasan tersebut.
    Irjen Abdul Karim, Kepala Divisi Propam Polri, menjelaskan bahwa semua anggota yang ditangkap telah ditempatkan dalam penempatan khusus di Mabes Polri.
    “Jadi ada terdapat 18 orang, masih tetap jumlahnya sama yang sudah kita amankan,” ungkap Abdul.
    Sebagai tindak lanjut, Polda Metro Jaya juga melakukan mutasi terhadap 34 anggotanya, dan surat telegram mengenai mutasi tersebut telah ditandatangani oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Metro Jaya, Kombes Muh. Dwita Kumu Wardana.
    Tiga dari 18 polisi yang terlibat dipecat secara tidak hormat akibat keterlibatan mereka dalam kasus pemerasan ini.
    Mereka adalah Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak yang menjabat sebagai direktur reserse narkoba Polda Metro Jaya, AKP Yudhy Triananta Syaeful sebagai Panit 1 Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba, dan AKBP Malvino Edward Yusticia sebagai Eks Kasubdit III Ditresnarkoba.
    Mereka telah menjalani sidang kode etik profesi Polri (KEPP) yang menghasilkan keputusan pemecatan.
    Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Karopenmas Divisi Humas Polri, menjelaskan bahwa Donald dinyatakan bersalah karena membiarkan anggotanya memeras penonton.
    “Donald dinyatakan melanggar berbagai pasal dalam kode etik dan mendapatkan sanksi etika,” jelasnya.
    Yudhy, yang juga terlibat dalam pemeriksaan, diminta uang sebagai imbalan untuk pembebasan penonton, sementara Malvino diduga meminta uang dari penonton untuk menghindari pemeriksaan.
    Dua anggota polisi lainnya, berinisial S dan DF, diberhentikan tidak dengan hormat dan didemosi selama 8 tahun.
    Ketiga polisi yang dipecat tersebut telah mengajukan banding atas putusan tersebut.
    Brigjen Trunoyudo menyampaikan bahwa mereka memiliki hak untuk banding hingga tingkat kasasi.
    Proses banding ini tidak dihadiri oleh pelanggar, hanya oleh komisi banding berdasarkan keputusan Kapolri.
    “Untuk banding ini sifatnya nanti mempelajari memori dari pelanggar yang diajukan dan nanti akan diputus oleh komisi banding tanpa dihadiri oleh terduga pelanggar,” tambah Agus Wijayanto, Karo Wabprof Divpropam Polri.
    Kasus ini menciptakan keprihatinan di masyarakat dan memicu diskusi tentang integritas kepolisian dalam menjaga keamanan publik.
    Di tengah sorotan media, banyak yang berharap agar keadilan dapat ditegakkan bagi para korban pemerasan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Middle-class Squeeze, Kelas Menengah yang Terpinggirkan

    Middle-class Squeeze, Kelas Menengah yang Terpinggirkan

    DALAM diskursus kebijakan publik, kelas menengah sering terpinggirkan karena terlalu “kaya” untuk mendapat subsidi, tetapi juga terlalu “miskin” untuk menikmati kenyamanan yang dimiliki kelompok atas.
     
    Hingga muncul fenomena kelas menengah yang terjepit atau middle-class squeeze sebagai akibat dari berbagai kebijakan yang men-sandwich mereka dalam keadaan yang kurang menguntungkan.
     
    Melansir Antara, Thomas Piketty dalam bukunya berjudul Capital in the Twenty-First Century (2014) menjelaskan kesenjangan kekayaan meningkat ketika tingkat pengembalian modal lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi.
    Kondisi ini membuat kelas atas terus memperkaya diri, sementara kelas menengah, yang bergantung pada upah, tertinggal akibat stagnasi pendapatan dan kenaikan biaya hidup.
     
    Piketty mencontohkan konsentrasi kekayaan global, seperti di AS, yang terus meningkat sejak 1980-an, dengan 10 persen populasi terkaya menguasai mayoritas kekayaan tersebut. Ia menyarankan pajak kekayaan progresif sebagai solusi untuk mengurangi kesenjangan dan memberikan peluang lebih besar bagi kelas menengah.
     
    Buku itu menjadi relevan dalam konteks Indonesia di mana kelas menengah mengambil peran yang sangat vital dalam ekonomi sebagai motor utama, penggerak konsumsi domestik, dan penopang stabilitas sosial namun menghadapi tekanan biaya hidup dan akses terbatas ke modal.
     
    Mereka juga kerap berada di posisi yang rentan terhadap kebijakan ekonomi dan perpajakan. Tidak jarang kebijakan yang diambil, meski bertujuan untuk mendongkrak penerimaan negara atau mendorong pembangunan, justru memberikan dampak negatif pada kelompok ini.
     
    Tekanan ini kerap memunculkan narasi “kelas menengah yang terjepit.” Meskipun, di balik segala tantangan ini, ada peluang besar untuk menciptakan solusi yang mencerahkan. Salah satu isu utama yang dihadapi kelas menengah adalah beban pajak yang dirasa tidak seimbang dengan manfaat yang mereka terima.
     
     

     

    Kelas menengah sering kali menjadi tulang punggung penerimaan pajak

    Kelas menengah sering kali menjadi tulang punggung penerimaan pajak, baik melalui pajak penghasilan (PPh) maupun pajak tidak langsung seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
     
    Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa sebagian penerimaan PPh individu berasal dari kelompok kelas menengah, yang berada di rentang penghasilan Rp60 juta hingga Rp250 juta per tahun.
     
    Berdasarkan struktur tarif Pajak Penghasilan (PPh) sesuai Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang berlaku, penghasilan dalam rentang tersebut dikenakan tarif progresif yang lebih tinggi, yaitu 15 persen untuk penghasilan kena pajak di atas Rp60 juta hingga Rp250 juta.
     
    Namun, manfaat langsung dari penerimaan pajak ini sering kali tidak terasa oleh mereka, karena anggaran publik lebih banyak dialokasikan untuk program subsidi bagi kelompok miskin atau pembangunan infrastruktur besar yang belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan sehari-hari mereka.
     
    Kondisi ini diperberat oleh kebijakan ekonomi yang sering kali tidak memperhatikan dampaknya pada kelas menengah. Misalnya, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa tahun lalu yang langsung memukul daya beli mereka.
     
    Biaya transportasi, pendidikan, dan kesehatan meningkat, sementara upah riil tidak tumbuh secepat kenaikan biaya hidup. Namun, melihat dari perspektif yang lebih luas, kebijakan perpajakan dan ekonomi tidak selalu menjadi beban bagi kelas menengah.
     
    Kebijakan redistributif, seperti insentif pajak atau dukungan langsung, diharapkan dapat membantu mengatasi kesenjangan dan memperkuat peran kelas menengah dalam pembangunan ekonomi.
     
    Seiring dengan itu reformasi dalam sistem perpajakan dilakukan untuk menciptakan rasa keadilan. Dengan perencanaan yang tepat, kebijakan ini bisa menjadi alat untuk memperkuat kelas menengah dan membuka jalan bagi mobilitas sosial yang lebih tinggi.
     

    Ilustrasi. Foto: dok MI
     
    Insentif pajak

    Sebagai jalan keluar bagi kelas menengah untuk beranjak dari celah kebijakan yang tidak menguntungkan, insentif pajak bisa menjadi jendela yang memberikan angin segar.
     
    Dengan memperkenalkan potongan pajak untuk kebutuhan spesifik, seperti pendidikan anak atau investasi pada energi ramah lingkungan, pemerintah dapat memberikan ruang lebih bagi kelas menengah untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.
     
    Selain itu, pemerintah perlu memastikan kebijakan ekonomi makro memberikan manfaat langsung bagi kelas menengah. Peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan publik yang berkualitas, misalnya, akan sangat meringankan beban pengeluaran mereka.
     
    Studi kasus dari negara tetangga seperti Malaysia dapat menjadi pelajaran penting. Pemerintah di negeri jiran telah mengambil langkah-langkah untuk meringankan beban kelas menengah.
     
    Misalnya, pada 2023, Malaysia memangkas tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk individu berpenghasilan menengah sebanyak dua persen, yang membantu keluarga kelas menengah lebih leluasa dalam mengelola keuangan mereka.
     
    Kelas menengah Indonesia juga memiliki potensi besar untuk memanfaatkan peluang yang muncul dari transformasi digital. Dengan mendorong adopsi teknologi dalam aktivitas ekonomi, seperti e-commerce atau jasa berbasis digital, kelas menengah dapat menciptakan sumber penghasilan tambahan.
     
    Pemerintah bisa mendukung inisiatif ini melalui insentif pajak bagi pelaku usaha kecil berbasis teknologi dan pelatihan digital gratis untuk tenaga kerja.
     
     

     

    Harus proaktif

    Namun, tanggung jawab tidak hanya berada di tangan pemerintah. Kelas menengah perlu lebih proaktif dalam mengelola dampak kebijakan ekonomi.
     
    Literasi keuangan menjadi kunci untuk menghadapi tantangan ini. Survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan meski tingkat literasi keuangan di Indonesia meningkat dalam beberapa tahun terakhir, masih banyak rumah tangga yang belum memahami pentingnya atau investasi jangka panjang.
     
    Survei di 2024 yang diselenggarakan oleh Jakpat membuktikan saat ini menabung masih menjadi opsi andalan bagi mereka yang sedang berusaha mewujudkan keamanan dan kemerdekaan finansial.
     
    Padahal, potensi keuntungan dari investasi lebih tinggi daripada uang yang hanya “dipegang” sendiri atau ditabung. Dengan meningkatkan pemahaman tentang perencanaan keuangan, kelas menengah dapat lebih siap menghadapi guncangan ekonomi.
     
    Di sisi lain, sektor swasta juga memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung. Perusahaan ritel, misalnya, dapat menyediakan program loyalitas yang memberikan manfaat tambahan bagi konsumen kelas menengah.
     
    Industri keuangan juga bisa menawarkan produk tabungan atau investasi yang lebih terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan kelas ini. Pada akhirnya, kelas menengah Indonesia harus diakui sebagai kelompok strategis yang tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial.
     
    Dengan kebijakan perpajakan dan ekonomi yang lebih inklusif, kelas menengah tidak hanya akan mampu bertahan, tetapi juga berkembang dan menjadi motor penggerak bagi pembangunan nasional.
     
    Tantangan yang mereka hadapi saat ini, meski berat, adalah peluang besar untuk menciptakan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan.
     
    Melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan kelas menengah itu sendiri, ada harapan besar kelompok ini tidak lagi menjadi yang “terjepit,” melainkan menjadi kekuatan yang mendorong Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah namun juga beban bagi mereka terdistribusi dengan adil dan tidak memusat di pundak mereka.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AHL)

  • 2 Anak Buah Dirnarkoba Polda Metro Jaya Kena Demosi, Mabes Polri Ungkap Perannya

    2 Anak Buah Dirnarkoba Polda Metro Jaya Kena Demosi, Mabes Polri Ungkap Perannya

    Jakarta, Beritasatu.com – Iptu Sehatma Manik dan Brigadir Fahrudun Rizki Sucipto, anak buah eks Dirnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Donald Simanjutak yang telah dipecat, dijatuhi sanksi demosi atau penurunan pangkat dan jabatan di kasus polisi peras WNA Malaysia dengan kedok tes urine di acara Djakarta Wharehouse Project (DWP) 2024.

    Hal tersebut terungkap saat keduanya menjalani sidang etik kasus tersebut pada Jumat (3/1/2025).

    “Ada dua terduga yang sudah selesai menjalankan sidang kode etiknya,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Erdi A Chaniago kepada wartawan Jumat (3/1/2025).

    Iptu Sehatma merupakan eks administrasi penyelia bidang subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya. Sementara Brigadir Fahrudun merupakan anggota bintara di Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.

    Erdi mengungkapkan bahwa Iptu Sehatma dan Brigadir Fahrudun berperan menangkap dan memeras penonton DWP 2024 dengan kedok tes urine.

    Keduanya sama-sama dijatuhi sanksi demosi dalam kasus tersebut. Masing-masing dijatuhi sanksi demosi 8 tahun dan 5 tahun. “Atas putusan tersebut pelanggar menyatakan banding,” kata Erdi.
     

  • 6 Pemicu Singapura Jadi Tujuan Pencucian Uang Kejahatan Siber asal RI

    6 Pemicu Singapura Jadi Tujuan Pencucian Uang Kejahatan Siber asal RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menempatkan Singapura sebagai negara berisiko tinggi sebagai lokasi pencucian uang pelaku kejahatan siber asal Indonesia.

    Hasil kajian PPATK berjudul Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Pada Tindak Pidana Siber Tahun 2024, setidaknya mengungkap Singapura menjadi negara transit dan tujuan dana TPPU dari dan ke Indonesia.

    Adapun berdasarkan kajian yang didasarkan keterangan 36 responden dari unsur penegak hukum, kementerian dan lembaga pengawas, ada 6 pemicu Singapura menjadi tujuan pencucian uang kejahatan siber dari Indonesia.

    Pertama, Singapura menjadi pusat keuangan regional dengan peraturan perbankan yang relatif longgar dan terbuka terhadap modal asing.

    Kedua, lokasinya tidak jauh dari Indonesia. Ketiga, memiliki layanan keuangan digital yang sudah maju. Keempat, belum memiliki aturan yang mewajibkan perusahaan mengungkapkan pemilik manfaat beneficial ownership.

    Kelima, melegalkan perjudian. Menurut kajian PPTAK, pada umumnya dana hasil kejahatan siber digunakan untuk tindak pidana perjudian. Keenam, tindak pidana siber Singapura menggunakan nominee atau shell company di Indonesia.

    Selain Singapura, kajian PPATK juga menyebut negara lainnya sebagai negara tujuan maupun asal TPPU kejahatan siber asal Indonesia. Negara tersebut antara lain, Amerika Serikat, Hong Kong, China, India dan Malaysia.

  • Malaysia Diserbu Asing, Pengusaha RI Buka Suara

    Malaysia Diserbu Asing, Pengusaha RI Buka Suara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Nama-nama besar di industri teknologi diketahui lebih memilih berinvestasi di negara tetangga Indonesia seperti Vietnam dan Malaysia. Asosiasi Cloud dan Hosting Indonesia buka suara soal hal ini.

    Chairman Asosiasi Cloud dan Hosting Indonesia, Rendy Maulana Akbar mencatat kestabilan regulasi menjadi hal penting. Dia mencontohkan kebijakan kenaikan PPN untuk barang mewah baru diumumkan beberapa jam sebelum pergantian tahun 2025.

    “Kalau saya lihat lebih ke arah kestabilan regulasi di sini ya,” kata Rendy dalam Profit CNBC Indonesia, Jumat (3/1/2025).

    Selain itu, dia mencontohkan perbedaan beban pajak untuk transaksi di dalam dan luar negeri. Misalnya saat masyarakat akan bertransaksi akan dikenakan PPN, sementara di luar negeri tidak.

    Termasuk untuk produk digital yang juga akan dikenakan pajak. Pada akhirnya akan dibebankan kepada konsumen.

    “Produk digital ini dikenakan pajak yang memang secara operasionalnya akan menambah beban kepada konsumen. Dimana kalau dia belanja di luar dia enggak akan kena pajak, karena borderless,” jelasnya.

    Selain itu Indonesia juga perlu mengambil peluang. Dia mengatakan para raksasa teknologi mau berbisnis di Indonesia karena tidak bisa melakukannya di negara tetangga.

    Misalnya terkait regulasi yang tidak memungkinkan membangun data center baru. Begitu juga dengan harga listrik dan lahan tidak begitu mahal.

    “Dari sisi power mungkin, lahan gitu tidak semahal di Singapura. Jadi kita masih memiliki nilai lebih gitu. Terutama untuk bisnis data center ya,” ucap Rendy.

    Bukan hanya soal investasi, banyak raksasa teknologi juga berbisnis di Indonesia. Namun menurutnya para pemain lokal masih bisa bersaing dari segi services.

    Bagi pemain luar, terkadang tidak begitu memahami pasar Indonesia, perlu cukup waktu untuk memahami Indonesia seperti apa. Dari pelanggan juga ada kendala bahasa.

    Sebaliknya para pemain lokal dituntut untuk memberikan layanan terbaiknya. Jadi dari segi pelayanan, Rendy mengatakan mereka jauh lebih baik.

    “Contoh misalnya orang Indonesia berlangganan di perusahaan giant di luar negeri, emailnya baru dibalas tiga hari. Kalau ditelepon (dijawab) robot gitu. Nah kalau kita di sini, 5 menit enggak balas email customer udah jerit,” dia menuturkan.

    (fab/fab)

  • Daftar 69 Merek Produk Kosmetik Berbahaya di Pasaran Hasil Temuan BPOM – Halaman all

    Daftar 69 Merek Produk Kosmetik Berbahaya di Pasaran Hasil Temuan BPOM – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI menemukan 69 merek produk kosmetik berbahaya yang beredar di pasaran. 

    Kosmetik merupakan sediaan farmasi yang memiliki risiko terhadap kesehatan apabila tidak memenuhi persyaratan keamanan. Setidaknya ada 69 merek yang disita oleh BPOM. 

    “Mayoritas temuan produk kosmetik ilegal merupakan produk impor yang berasal dari Tiongkok, namun ada juga beberapa produk yang berasal dari Korea, Malaysia, Thailand, Filipina, dan India,” ungkap Kepala BPOK Taruna Ikrar dari website resmi dilansir, Jumat (3/1/2025). 

    Untuk kandungan bahan berbahaya, hasil pengujian dari sebagian besar temuan produk kosmetik ilegal diketahui mengandung bahan dilarang.

    Seperti merkuri dan pewarna rhodamin B (merah K10). 

    Selain itu, sebagian besar kosmetik impor ilegal atau  mengandung bahan berbahaya tersebut didistribusikan dan dipromosikan secara online. 

    Sebagai informasi, temuan ini diperoleh dari pengawasan dan operasi penindakan BPOM yang dilakukan selama periode Oktober-November 2024.

    Selain kosmetik ilegal dalam bentuk produk jadi, dari hasil operasi penindakan di Bandung, BPOM juga telah berhasil menyita sejumlah barang bukti. 

    Barang bukti berupa bahan baku obat dan produk ruahan (basis krim) yang dicampur dengan bahan obat yang digunakan dalam produksi skincare beretiket biru di usaha rumahan atau sarana ilegal. 

    Kegiatan produksi ini dilakukan oleh produsen yang tidak memiliki kewenangan dalam pembuatan kosmetik atau obat.

    Hasil pengawasan dan operasi penindakan tersebut ditemukan produk dan bahan baku, di antaranya mengandung bahan berbahaya dan/atau dilarang dalam kosmetik.

    Bahan berbahaya tersebut misalnya, hidrokuinon, tretinoin, antibiotik, antifungi, dan steroid. 

    Produk ilegal yang mengandung bahan obat ini diketahui didistribusikan ke “klinik kecantikan” di Pulau Jawa (Bandung, Cimahi, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Mojokerto, dan Jember). 

    Sejumlah jenis Obat dan Kosmetik yang mengandung bahan berbahaya diamankan Balai Besar POM Pontianak (BBPOM),di kantor BBPOM Pontianak, Selasa (8/12/2015) dalam Operasi Gabungan Nasional, sejak 1-4 Desember 2015. (TRIBUN PONTIANAK/TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA)

    Jumlah barang bukti yang ditemukan sebanyak 208 item ini ditaksir nilai keekonomiannya mencapai Rp4,59 miliar.

    Terhadap temuan intensifikasi pengawasan dan operasi penindakan ini, Kepala BPOM menegaskan bahwa BPOM telah memberikan sanksi administratif terhadap 2 kasus yang terjadi di Banten dan Jawa Timur.

    Sanksi tersebut berupa perintah penarikan dan pemusnahan produk. 

    Sementara untuk 2 temuan lainnya di wilayah provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah ditindaklanjuti secara pro-justitia oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM. 

    Sesuai dengan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, pelaku memproduksi dan mengedarkan kosmetik yang tidak memenuhi standar dapat dikenakan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp5 miliar.

    Terkait dengan temuan ini, Kepala BPOM kembali menegaskan kepada pelaku usaha untuk mematuhi regulasi yang berlaku. 

    Taruna Ikrar juga mengimbau masyarakat agar menerapkan Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) sebelum membeli atau menggunakan kosmetik. 

    Untuk menghindari penggunaan produk kosmetik ilegal yang tidak sesuai ketentuan, pastikan untuk membeli dan memperoleh kosmetik dari sarana penjualan yang jelas. 

    Jika membeli kosmetik secara online, pastikan dilakukan melalui official online store (toko online resmi).

    “Masyarakat jangan mudah terpengaruh oleh iklan produk kosmetik yang menggunakan klaim secara berlebihan, termasuk klaim memberikan efek instan,” pungkasnya. 

    Berdasarkan Siaran Pers Nomor HM.01.1.2.12.24.108, berikut daftar 69 merek kosmetik ilegal dan berbahaya yang sebaiknya tidak digunakan:

    1. 2099

    2. 4K 

    3. 88 

    4. ADMD 

    5. Aichun Beauty 

    6. Annies 

    7. Anylady 

    8. Aqua Beauty

    9. AR 

    10. Arabela

    11. Bionic 

    12. BP 

    13. Croent

    14. CSRO

    15. Davis 

    16. DNM

    17. Flowly 

    18. Frozen

    19. FRS

    20. Fuyan

    21. Gingseng Seaweed

    22. Guanjing

    23. Hoyon

    24. Jiopoian

    25. Joeeyloves

    26. Jomeel

    27. Jungle

    28. K Plus 

    29.Kojic Acid 

    30. Lameila 

    31. Lanherla

    32. Leixina 

    33. Ling Zhi 

    34. Lybell

    35. Max Man

    36. Meibaoge

    37. Meidian 

    38. Mila Color

    39. My Choice 

    40. Nao

    41.  Naris

    42. Neutro

    43.  Odina

    44. Oranot 

    45. Pei Mei 

    46. Pony Beauty 

    47. Pure Milk 

    48. Pure Soap

    49. Qic 

    50. Q-nic

    51.  RDL Hydroquinone Tretinoin 

    52. RDL Whitening Treatment 

    53. Sakura Girl

    54. Shiliya

    55. Skindose

    56. Snowqueen

    57. Svmy

    58. Tanako 

    59. Taste of Love

    60. The Elf 

    61. Tipsy 

    62. Toofme

    63  V.lab 

    64. Wer 

    65. Widya Whitening 

    66. Wis

    67.  Wnp’l

    68.  Xixi 

    69. ZF

  • MNEK digelar di Bali 15–22 Februari, diikuti 21 kapal perang asing

    MNEK digelar di Bali 15–22 Februari, diikuti 21 kapal perang asing

    Jakarta (ANTARA) – TNI Angkatan Laut menggelar latihan bersama untuk operasi kemanusiaan (HR/DR) MNEK Ke-5 di Bali pada 15–22 Februari yang akan diikuti oleh 21 kapal perang dari berbagai negara di Asia Pasifik dan 17 kapal perang Republik Indonesia.

    Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali saat jumpa pers di Wisma Elang Laut, Jakarta, Jumat, menjelaskan Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) merupakan latihan non-kombatan yang rutin digelar 2 tahun sekali sejak 2014 oleh TNI AL dan bertujuan untuk membangun interoperabilitas antarangkatan-angkatan laut terutama dalam operasi penanggulangan bencana dan operasi kemanusiaan lainnya.

    “Kita pernah mengalami bencana Tsunami dan itu pun banyak bantuan dari negara tetangga dari negara sahabat. Ini harus kita latihkan untuk bisa bergeraknya lebih cepat, dan lebih terpadu sehingga memberi bantuannya tepat sasaran,” kata Laksamana Ali menjawab pertanyaan ANTARA saat jumpa pers.

    Latihan bersama MNEK Ke-5 bakal diikuti angkatan laut dari 38 negara termasuk TNI AL sebagai tuan rumah. Sejumlah negara peserta pun mengirimkan kapal perangnya untuk berlatih bersama-sama dengan 17 KRI.

    “Di samping itu, ada juga lima helikopter dan tiga pesawat patroli maritim (MPA), dan 17 KRI dari TNI AL,” kata Ali.

    Negara-negara yang mengirimkan kapal perangnya, yaitu Australia, Perancis, India, Jepang, Malaysia, Pakistan, Filipina, Rusia, Singapura, Thailand, Inggris, Amerika Serikat, Vietnam, Iran, Korea Selatan, dan China. Masing-masing negara mengirimkan satu kapal, kecuali Rusia tiga kapal, Malaysia 2 kapal, Iran 2 kapal, Singapura 2 kapal, dan India 2 kapal.

    Kemudian, 37 negara peserta MNEK Ke-5 yang sejauh ini mengonfirmasi kehadirannya selain daftar negara yang disebutkan paragraf sebelumnya antaranya lain, Bahrain, Bangladesh, Brunei Darussalam, Kamboja, Kanada, Chile, Kolombia, Fiji, Irak, dan Italia. Kemudian, ada pula Kenya, Laos, Belanda, Selandia Baru, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab (UAE), dan Qatar.

    Laksamana Ali menjelaskan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, TNI AL diberi mandat untuk menggelar diplomasi, termasuk diplomasi ke sesama angkatan laut dalam memitigasi dan menanggulangi bencana alam.

    “Intinya, kami ingin membawa situasi damai di kawasan, dan menjaga stabilitas keamanan di kawasan, sehingga situasi yang tegang bisa mereda,” kata Ali.

    Dalam rangkaian acara MNEK, kegiatan manuver lapangan (manlap) yang akan diikuti kapal-kapal perang digelar di Selat Badung. Kapal-kapal peserta yang tiba direncanakan bakal lego jangkar di perairan sekitar Benoa.

    Kemudian, di luar itu ada forum-forum pertukaran pengalaman dan wawasan antarperwira (SMEE), pertemuan-pertemuan bilateral dengan angkatan laut berbagai negara, International Maritime Security Symposium (IMSS), pameran pertahanan, kegiatan budaya dan parade budaya di Bali. Negara-negara peserta itu juga dijadwalkan akan dijamu makan malam oleh Pemerintah Provinsi Bali di kawasan Nusa Dua.

    Dalam rangkaian yang sama, ada juga program bakti sosial yang juga disebut engineering civic action program (ENCAP) dalam Latihan Bersama MNEK 2025.

    ENCAP berlangsung di Desa Antiga Kelod, Karangasem, Bali, selama 45 hari yang dimulai sejak 6 Januari. Program-program pembangunan yang direncanakan meliputi renovasi gudang peralatan nelayan, pembangunan fasilitas MCK, dan pengaspalan jalan sepanjang 1 kilometer.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Singapura Berisiko Tinggi Jadi Lokasi Pencucian Uang Kejahatan Siber RI, Duit Buat Judi

    Singapura Berisiko Tinggi Jadi Lokasi Pencucian Uang Kejahatan Siber RI, Duit Buat Judi

    Bisnis.com, JAKARTA — Singapura masih menjadi tempat tujuan hasil pencucian uang hasil kejahatan siber dari Indonesia.

    Hal itu terungkap dalam kajian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berjudul Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Pada Tindak Pidana Siber Tahun 2024.

    Laporan itu mengungkap bahwa responden PPATK menyebut bahwa Singapura menjadi salah satu negara paling berisiko sebagai negara transit dan tujuan dana TPPU dari dan ke Indonesia. Responden PPATK berasal dari lembaga pengawas, penegak hukum, kementerian, dan pelapor. Total ada 36 responden.

    Lembaga intelijen keuangan itu kemudian mengungkap alasan sejumlah respondennya memilih Singapura sebagai daerah berisiko tinggi TPPU kejahatan siber. Pertama, pusat keuangan regional dengan peraturan perbankan yang relatif longgar dan terbuka terhadap modal asing.

    Kedua, lokasinya tidak jauh dari Indonesia. Ketiga, memiliki layanan keuangan digital yang sudah maju. Keempat, belum memiliki aturan yang mewajibkan perusahaan mengungkapkan pemilik manfaat beneficial ownership.

    Kelima, melegalkan perjudian. Menurut kajian PPTAK, pada umumnya dana hasil kejahatan siber digunakan untuk tindak pidana perjudian. Keenam, tindak pidana siber Singapura menggunakan nominee atau shell company di Indonesia.

    Selain Singapura, kajian PPATK juga menyebut negara lainnya yang juga berisiko sebagai negara tujuan maupun asal TPPU kejahatan siber asal Indonesia. Negara tersebut antara lain, Amerika Serikat, Hong Kong, China, India dan Malaysia.

    Adapun, lembaga intelijen negara tersebut juga mengungkap berdasarkan pola transaksinya, pola transaksi yang dinilai paling berisiko tinggi adalah transfer dan tarik atau setor tunai.

    Sementara itu, internet banking, mobile banking, pembelian produk aset kripto, virtual account, dan pemanfaatan alat pembayaran baru dinilai berisiko menengah.

    Aliaran Dana ke Singapura

    Dalam catatan Bisnis, PPATK mencatat ribuan triliun uang asal Indonesia ditransfer (outgoing) atau lari ke luar negeri selama Semester 1/2024. 

    Lembaga intelijen keuangan negara, dalam Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari atau ke Luar Negeri, mengungkap bahwa mayoritas duit yang lari ke luar negeri masuk ke Singapura, Amerika Serikat (AS) dan China. Selain ketiga negara tersebut, triliunan uang asal Indonesiajuga mengalir ke Hong Kong, Inggris, Jepang hingga Korea Selatan.

    Adapun, dalam catatan PPATK, jumlah dana yang ditransfer dari Indonesia ke Singapura mencapai Rp3.595,95 triliun. Jumlah itu lebih besar dibandingkan dengan Amerika Serikat dan China yang masing-masing sebanyak Rp781,8 triliun dan China sebesar Rp466,1 triliun.

    Perinciannya, jumlah transaksi transfer dana ke Singapura yakni Rp221,15 triliun pada Januari, Rp194 triliun pada Februari, dan pada bulan Maret 2024 baik menjadi Rp195 triliun.

    Selanjutnya, pada bulan April 2024 terjadi lonjakan transfer dana ke Singapura yang cukup signifikan menjadi Rp923,6 triliun. Lonjakan transfer dana ke Singapura (outgoing) berlanjut pada bulan Mei menjadi 1.792,5 triliun. Sementara pada bulan Juni 2024, terjadi penurunan transaksi menjadi hanya sebesar Rp209,7 triliun.

    Dalam catatan Bisnis, Singapura sudah lama dikenal sebagai salah satu negara tujuan dana dari Indonesia. Namun demikian, transfer dana tersebut tidak melulu terkait pencucian uang. Apalagi Singapura merupakan salah satu negara asal investor terbesar di Indonesia.

    Hal itu terkonfirmasi dari laporan transfer dana dari luar negeri yang masuk (incoming) ke Indonesia. Hanya saja angkanya tidak sebesar dana yang keluar Indonesia ke Singapura. 

    Data PPATK mengungkap bahwa selama semester 1/2024, jumlah transfer dana dari Singapura yang masuk ke Indonesia atau incoming mencapai Rp1.313,8 triliun. Peringkat kedua adalah Amerika Serikat sebanyak Rp783,9 triliun. Sedangkan peringkat ketiga justru Hong Kong yang mencapai Rp360,6 triliun.