Negara: Malaysia

  • Top 3 News: Mobil Ditemukan Setelah Hilang 7 Tahun, Pemiliknya Menangis Haru – Page 3

    Top 3 News: Mobil Ditemukan Setelah Hilang 7 Tahun, Pemiliknya Menangis Haru – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim di Rumah Tangsi, Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis 9 Januari 2025.

    Pertemuan itu menjadi langkah strategis dalam memperkuat hubungan bilateral kedua negara, yang memiliki hubungan erat di berbagai bidang.

    Prabowo Subianto yang tiba di bangunan arsitektur bernuansa budaya langsung disambut hangat Anwar Ibrahim, yang mencerminkan eratnya hubungan personal di antara kedua pemimpin negara itu.

    Prabowo dan Anwar Ibrahim lantas berjalan masuk bersama menuju beranda Rumah Tangsi untuk melihat salah satu landmark dari Malaysia, yaitu Menara Petronas.

    Di dalam Rumah Tangsi, Prabowo disuguhkan sejumlah karya seni dari seniman Malaysia yang menggambarkan hubungan kebudayaan dan sejarah Malaysia.

    Gelaran karya seni ini tergabung dalam sebuah eksibisi mini yang bertema “Merentasi Samudera: Ikatan Sejati, Alunan Warisan.”

     

    Selengkapnya…

  • Bertambah, 2 Perwira Polisi Didemosi Buntut Kasus Pemerasan DWP

    Bertambah, 2 Perwira Polisi Didemosi Buntut Kasus Pemerasan DWP

    loading…

    Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) kembali digelar. Dua perwira polisi yakni Kompol JN dan AKP F didemosi buntut kasus pemerasan WN Malaysia di DWP. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) kembali digelar. Dua perwira polisi yakni Kompol JN dan AKP F didemosi buntut kasus pemerasan WN Malaysia saat nonton konser Djakarta Warehouse Project (DWP).

    “Sidang di Polda Metro Jaya, atas nama Kompol JN dan AKP F,” kata Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mohammad Choirul Anam, Jumat (10/1/2025).

    Alasan sidang etik digelar di Polda Metro Jaya karena kedua pelanggar merupakan anggota Polri pada level di bawah Polda Metro Jaya.

    “Infonya karena terduganya bukan dari Polda, namun level bawahnya. Nanti akan di PMJ semua yang level di bawah Polda. Namun, tetap asistensi Mabes Polri,” ujarnya.

    Bila melihat daftar 34 anggota yang dimutasi Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto, Kompol JN yakni mantan Ps Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Laba Pandapotan Nababan.

    Sedangkan, AKP F adalah mantan Kanit Reskrim Polsek Kemayoran AKP Fauzan. Keduanya dimutasi menjadi Yanma Polda Metro Jaya dalam rangka pemeriksaan.

    Berdasarkan sidang pada Kamis, 9 Januari 2025, majelis KKEP menjatuhkan sanksi demosi 5 tahun dan penempatan khusus (patsus) 30 hari untuk Kompol JN.

    “AKP F demosi 8 tahun dan patsus 30 hari,” kata Anam yang turut memantau sidang etik sejak hari pertama.

    Kompol JN dan AKP F menambah daftar nama anggota Polri yang telah di sidang etik dan mendapatkan sanksi karena terlibat kasus pemerasan DWP.

    Total, sudah 14 dari 18 personel Polri yang dijatuhi sanksi oleh Majelis KKEP. Tiga di antaranya diberikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), sementara 11 lainnya didemosi dengan kurun waktu berbeda, mulai dari 5-8 tahun.

    (jon)

  • Djumala: BRICS ranah baru aktualisasi prinsip bebas aktif Indonesia

    Djumala: BRICS ranah baru aktualisasi prinsip bebas aktif Indonesia

    Pangkalpinang (ANTARA) – Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Kebijakan Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala mengatakan dengan menjadi anggota BRICS, Indonesia memasuki ranah baru dalam upaya mengaktualisasikan prinsip bebas aktif dalam diplomasi dan kebijakan luar negerinya.

    “Diplomasi Indonesia melakukan langkah bersejarah dengan menjadi anggota BRICS,” kata Djumala dalam keterangan tertulis yang diterima di Pangkalpinang, Kamis.

    Dalam kesempatan ini, Djumala menggarisbawahi fakta bahwa penerimaan Indonesia sebagai anggota penuh relatif cepat. Niat Indonesia untuk ikut BRICS dinyatakan oleh Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono pada KTT BRICS di Kazan, Rusia, 24 Oktober 2024.

    “Hanya berselang dua setengah bulan, Kemenlu Brazil, sebagai Ketua BRICS saat ini, mengumumkan diterimanya Indonesia sebagai anggota penuh,” katanya.

    Menurut dia, cepatnya Indonesia diterima sebagai anggota menyiratkan sesuatu, yakni peran Indonesia dinilai penting dalam BRICS, terutama dalam tiga perspektif; yaitu geopolitik, ekonomi dan diplomasi.

    Pertama, dalam konteks geopolitik dunia sekarang ini, profil Indonesia sebagai pelopor Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non Blok membawa nuansa kemandirian dan independensi dalam tarikan kepentingan politik global.

    Muruah prinsip bebas aktif akan terefleksi dalam kinerja diplomasi BRICS dalam interaksinya dengan kekuatan politik global lainnya. Pada titik ini Indonesia memperoleh ranah baru untuk mengaktualisasikan prinsip bebas-aktifnya.

    Kedua, dari perspektif ekonomi, Indonesia dipandang sebagai kekuatan ekonomi regional dengan pangsa pasar terbuka yang luas dengan kelas menengah cukup besar.

    Menurut Djumala, dengan status sebagai anggota G20 tidak sulit bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam kerja sama BRICS, terutama dalam pembukaan akses pasar dan arus investasi.

    Ketiga, dari perspektif watak diplomasi, Indonesia selama ini sudah telanjur dikenal sebagai penengah atau bridge builder dalam banyak perbedaan kepentingan negara-negara dunia, seperti negara maju versus negara berkembang atau negara barat versus timur.

    Menjadi mediator kepentingan yang berbeda secara diametral sudah menjadi DNA diplomasi Indonesia, sebut Djumala. Watak mediasi seperti ini sangat diperlukan dalam menjembatani kepentingan antara BRICS dan kekuatan blok ekonomi global lainnya.

    “Sebenarnya di sinilah letak nilai lebih yang dimiliki Indonesia ketika menjadi anggota BRICS,” katanya.

    Djumala mengatakan adab diplomasi Indonesia yang menekankan pada upaya “menyatukan yang terbelah dan mendekatkan yang terpisah” akan mewarnai langkah BRICS ketika berhadapan dengan kepentingan blok ekonomi lain.

    Diplomasi nilai yang dibawa Indonesia yang diinspirasi oleh Pancasila, yaitu gotong royong (kerjasama) dan musyawarah (dialog), diharapkan dapat mewarnai kinerja BRICS manakala kelompok tersebut berinteraksi dengan kekuatan ekonomi global lain,” jelas Djumala.

    BRICS adalah forum kerjasama ekonomi negara-negara dari berbagai kawasan dunia. Saat ini BRICS beranggotakan 10 negara, yaitu Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Iran, Mesir, Etiopia, Uni Emirat Arab, dan Indonesia.

    Selain itu, BRICS juga diikuti12 negara mitra, yaitu Thailand, Malaysia, Vietnam, Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Nigeria, Turki, Uganda, dan Uzbekistan. Dalam level dunia, BRICS menguasai 37,82 persen PDB dunia dengan jumlah penduduk 48 persen dari total populasi dunia.

    Pewarta: Joko Susilo
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Virus HMPV Masuk RI, Pengusaha Minta Pemerintah Lakukan Hal Ini

    Virus HMPV Masuk RI, Pengusaha Minta Pemerintah Lakukan Hal Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) menilai masuknya Human Metapneumovirus (HMPV) ke Indonesia perlu ditanggapi dengan cermat oleh pemerintah.

    Sekretaris Jenderal Asita Budijanto Ardiansjah menyampaikan bahwa meskipun pemerintah menghimbau masyarakat untuk tidak panik dalam menghadapi virus tersebut, kondisi ini juga tidak boleh dianggap enteng.

    “Situasi ini harus ditanggapi dengan cermat, tidak perlu terlalu panik tetapi juga jangan dianggap enteng,” kata Budijanto kepada Bisnis, Kamis (9/1/2025).

    Dalam hal ini, dia mengharapkan adanya keterbukaan informasi dari pemerintah, terkait penyebaran dan penanganan virus HMPV di Indonesia, termasuk upaya pencegahan masuknya virus tersebut lewat negara asal wisatawan.

    Selain itu, Asita meminta pemerintah untuk melibatkan asosiasi pariwisata dalam mencegah masuknya virus HMPV, melalui sosialisasi ke calon-calon wisatawan mancanegara (wisman) dengan jumlah kasus HMPV yang tinggi seperti China.

    “Ini diperlukan mengingat China saat ini menjadi target wisman yang berkunjung ke Indonesia,” ujarnya.

    Sementara itu, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengimbau pelaku usaha di sektor pariwisata untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability (CHSE).

    Imbauan itu disampaikan Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa sebagai langkah antisipasi penyebaran virus HMPV, termasuk di destinasi wisata.

    “Kami turut mengimbau kepada para operator dan pengelola destinasi pariwisata untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip CHSE,” ujar Ni Luh kepada Bisnis, Kamis (9/1/2025).

    Terkait perlakuan khusus kepada wisatawan yang kembali atau datang dari sejumlah negara dengan kasus HMPV seperti Malaysia dan China, Ni Luh menyebut bahwa hal ini akan menjadi ranah kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Imigrasi.

    “Itu akan menjadi ranah kebijakan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Imigrasi,” ujarnya.

    Dia menuturkan, Kemenpar selalu berkoordinasi dan merujuk pada Kemenkes dalam hal antisipasi penyebaran virus HMPV. Pihaknya turut mengimbau masyarakat dan pelaku usaha pariwisata untuk mengikuti arahan Kemenkes.

    Ni Luh menyebut bahwa Kemenkes telah mengimbau masyarakat agar tidak panik dan tetap waspada serta menjaga kesehatan guna mencegah risiko penularan virus ini. Selain itu, masyarakat diminta tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

    Dia mengatakan, berbagai langkah preventif bisa dilakukan oleh masyarakat seperti dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur, dan menggunakan masker di tempat umum—terutama bagi yang merasa tidak sehat—dapat membantu mengurangi risiko tertular penyakit menular.

  • Petronas Resmi Investasi di Lapangan Hidayah, Pengamat: Angin Segar Lifting Minyak

    Petronas Resmi Investasi di Lapangan Hidayah, Pengamat: Angin Segar Lifting Minyak

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat menilai tercapainya keputusan investasi akhir (FID) pengembangan Lapangan Hidayah menjadi angin segar untuk meningkatkan lifting minyak nasional. 

    Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar mengingatkan Petronas Indonesia untuk mampu mengejar target on stream lapangan di Wilayah Kerja North Madura II itu pada akhir 2026.

    SKK Migas pun telah meminta perusahaan asal Malaysia itu mempercepat target on stream menjadi pada 2026 dari sebelumnya pada kuartal I/2027.

    Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar mengingatkan Petronas untuk konsisten menjalankan work program & budget (WP&B) untuk dapat mencapai target.

    “Serta SKK Migas harus mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di lapangan dan memitigasi setiap potensi hambatan,” kata Bisman kepada Bisnis, Kamis (9/1/2025).

    Di sisi lain, Bisman juga mengingatkan pemerintah harus mampu menciptakan iklim usaha hulu migas yang menarik. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan jaminan kepastian hukum dan mendukung jika ada masalah terkait dengan daerah, lingkungan dan masyarakat.

    Terlepas dari hal itu, Bisman menilai persetujuan investasi Petronas di Lapangan Hidayah merupakan angin segar untuk peningkatan lifting nasional.

    Adapun, produksi di Lapangan Hidayah diharapkan berada pada kisaran 8.973 barel minyak per hari (bopd) dan akan meningkat menjadi 25.276 bopd saat mencapai puncak produksi (peak production).

    Menurut Bisman, dengan potensi kontribusi tersebut Petronas bisa menjadi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dengan lifting kelima terbesar di Tanah Air.

    “Kita berharap target ini bisa terpenuhi, oleh karena itu SKK Migas dan pemerintah harus mendorong dan mengantisipasi potensi hambatan yang terjadi,” tambah Bisman.

    Senada, Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Moshe Rizal juga mengatakan, potensi produksi sebesar 25.276 bopd di Lapangan Hidayah oleh Petronas menjadi kabar baik guna mengejar target produksi 1 juta bopd pada 2030.

    Oleh karena itu, dia berharap semakin banyak KKKS lain yang melakukan eksplorasi di lapangan lain. 

    “Jadi pekerjaannya masih banyak, masih jauh, mencapai 1 juta barel di 2030, Pak Menteri [bahkan] ingin lebih cepat di 2029,” kata Moshe.

    Sebelumnya, Petronas telah meraih persetujuan FID untuk pengembangan lapangan Hidayah. Adapun, pengelolaan lapangan tersebut akan dilakukan oleh anak usaha Petronas, yakni PC North Madura II Ltd. PC North Madura II Ltd. merupakan operator yang memegang 100% partisipasi interest dalam kontrak bagi hasil ini.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswato mengatakan, Petronas sudah menyetujui FID Lapangan Hidayah pada 30 Oktober 2024. Dia juga menyebut penemuan pertama di lapangan yang berlokasi 7 kilometer di utara Pulau Madura itu terjadi pada 7 Januari 2021 melalui pengeboran perdana di sumur Hidayah 1. Kemudian, PoD I lapangan ini disetujui pada 30 Desember 2022.

    Adapun, nilai investasi yang digelontorkan Petronas untuk Lapangan Hidayah mencapai US$3,5 miliar atau setara Rp56,78 triliun asumsi kurs Rp16.225 per dolar AS.

    Djoko pun mengingatkan salah satu tantangan yang dihadapi industri hulu migas Indonesia saat ini adalah bagaimana mempercepat tata waktu eksploitasi, dari penemuan cadangan sampai produksi dimulai.

    Oleh karena itu, tantangan ini harus bisa dijawab di Lapangan Hidayah. Apalagi pemerintah dan Petronas akan terus berpegang pada target onstream di akhir 2026.

    “Tim manajemen proyek SKK Migas dan Petronas perlu mengawal pencapaian target ini dengan ketat sehingga tidak terjadi penundaan,” ucap Djoko.

    Dia menuturkan pengembangan lapangan dan pembangunan fasilitas produksi di Lapangan Hidayah bertujuan untuk memproduksikan perkiraan cadangan minyak sebesar 88,55 juta barel minyak bumi (MMSTB) hingga 2041. 

  • Maju Mundur Perpanjangan HGBT Kala Harga Gas Asean Lebih Murah

    Maju Mundur Perpanjangan HGBT Kala Harga Gas Asean Lebih Murah

    Bisnis.com, JAKARTA — Perpanjangan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) hingga kini belum ada kepastian. Ketidakpastian tersebut membuat pelaku industri resah, padahal kebijakan gas murah dinilai penting untuk meningkatkan daya saing industri nasional.

    Untuk diketahui, program gas murah untuk tujuh sektor industri telah berakhir pada 31 Desember 2024. Hingga saat ini, pemerintah belum memberikan kepastian kelanjutan harga gas US$6 per MMBtu itu. Alhasil, pelaku industri saat ini dikenakan tarif komersial. 

    Di sisi lain, seiring kurangnya pasokan gas pipa di wilayah strategis seperti Sumatra bagian tengah, Sumatra bagian selatan, Lampung, dan Jawa bagian barat, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN menyediakan pasokan alternatif berupa gas hasil regasifikasi LNG. Harga gas regasifikasi untuk industri dipatok sebesar US$16,67 per MMBtu dari 1 Januari-31 Maret 2025.

    Direktur Kemitraan Dalam Negeri dan Internasional Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Budi Susanto mengatakan, apabila HGBT tidak diperpanjang, daya saing industri petrokimia berpotensi makin terpuruk. 

    Apalagi, harga gas bumi di Indonesia masih terbilang mahal jika dibandingkan dengan negara-negara Asean. Adapun, harga gas di Malaysia sebesar US$4,5 per MMBtu, Thailand sebesar US$5,5 per MMBtu, dan Vietnam mencapai US$6,39 per MMBtu. 

    “Kebijakan gas murah akan memberikan dampak positif bagi efisiensi biaya produksi sehingga industri petrokimia dapat fokus kepada perluasan kapasitas produksi atau investasi,” ujar Budi, dikutip Kamis (9/1/2025).

    Budi menilai pemerintah semestinya mendukung keberlanjutan gas murah yang disebut akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional yang ditargetkan 8%. 

    “Jika aturan HGBT tidak dilanjutkan berarti industri semakin terpuruk dan target untuk pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan pemerintah sulit tercapai,” tuturnya.

    Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto mendesak pemerintah untuk segera memberikan kepastian perpanjangan HGBT pada Januari ini. 

    Sebab, industri keramik merasa keberatan dengan harga terbaru dari gas regasifikasi yang selisih 2,5 kali lipat dibandingkan harga HGBT, yakni sebesar US$16,77 per MMBtu. Harga tersebut terbilang tinggi dan merugikan industri keramik dalam negeri.

    “Dengan kebijakan tersebut artinya ini merupakan harga gas termahal di kawasan Asia Tenggara,” tegasnya.

    Sementara itu, Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Yustinus Gunawan meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk segera mengendalikan kebijakan harga gas. 

    Dia pun mengungkap dampak dari penerapan harga gas regasifikasi LNG sebesar US$16,77 per MMBtu di saat kelanjutan kebijakan HGBT belum disahkan di tahun ini.

    “Aksi industri menurunkan produksi dan manfaatkan stok yang ada untuk penuhi order yang sudah komit dan sisanya deal order baru tanpa produksi baru,” kata Yustinus kepada Bisnis, Selasa (7/1/2025). 

    Yustinus menerangkan, penerapan harga gas regasifikasi juga sempat diberlakukan sejak Mei 2024 dengan harga US$13 per MMBtu. 

    Sementara itu, dia juga menuturkan harga gas regasifikasi tersebut juga masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga komersial via pipa seharga US$9,16 per MMBtu.

  • Penasihat Presiden Ungkap Alasan Nvidia Pilih Investasi di Vietnam Dibanding RI

    Penasihat Presiden Ungkap Alasan Nvidia Pilih Investasi di Vietnam Dibanding RI

    Jakarta

    Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro mengungkap Indonesia telah kehilangan investasi dari teknologi multinasional Amerika Serikat (AS), Nvidia Corporation. Perusahaan itu lebih memilih berinvestasi di Vietnam.

    Bambang mengatakan padahal perusahaan itu sempat datang ke Indonesia. Pendiri Nvidia Jensen Huang sempat mendatangi Indonesia pada November 2024 lalu.

    “Ketika Nvidia keliling Asia Tenggara, langsung datang ke Indonesia, kemudian mereka ke Vietnam, kemudian Nvidia menjalin perjanjian, atau melakukan komitmen untuk pengembangan R&D di Vietnam. Ini yang menurut saya suatu poin yang hilang dari kita,” kata dia dalam acara MINDialogue di Soehanna Hall, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

    Hilangnya potensi investasi itu menurutnya disebabkan oleh sulitnya perizinan usaha di Indonesia. Masalah itu menurutnya sebuah hal klasik.

    “Keluhan yang kebanyakan disampaikan FDI (foreign direct investment), dari berbagai bidang yang tidak hanya terkait dengan teknologi, itu masih pada hal klasik, satu mengenai lamanya mendapatkan perizinan, lama dan complicated. Kedua tax yang umum,” terangnya.

    Menurutnya para investor tidak begitu mengutamakan insentif, tetapi bagaimana kebijakan yang mudah dan birokrasi tidak rumit. Karena hal itulah yang menyebabkan investor sering kali banting setir berinvestasi ke negara tetangga.

    “Artinya kita masih punya banyak PR untuk membereskan dari sisi perizinan sampai kepada pengurusan administrasi dan birokrasi terkait investasi itu sendiri. Karena begitu mereka mengalami hambatan ketika ini masuk ke Indonesia, mereka langsung pindahkan itu ke Malaysia ataupun ke Vietnam,” jelasnya.

    (ada/rrd)

  • Addie MS Minta Rano Karno Bangun Gedung Seni Pertunjukan di Jakarta – Halaman all

    Addie MS Minta Rano Karno Bangun Gedung Seni Pertunjukan di Jakarta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pasangan Pramono Anung dan Rano Karno resmi dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, periode 2024-2029.

    Pelantikan Pramono Anung dan Rano Karno menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, setelah memenangkan perhelatan Pilkada Serentak tahun 2024.

    Sosok Rano Karno jadi sorotan, karena ada seorang seniman yang berhasil menjadi Kepala Daerah di Jakarta.

    Hal tersebut disambut baik oleh Musisi Addie MS.

    Ia senang karena Jakarta punya kepala daerah yang baru, setelah diresmikan menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

    “Ya sebagai warga negara senang sekali mereka sudah dilantik. Tentu banyak harapan dari saya kepada mereka,” kata Addie MS ketika ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (9/1/2025).

    Addie mengaku lahir dan besar di Jakarta.

    Ia ingin hidup lebih baik di tanah kelahirannya, sehingga menaruh harapan besar kepada Pramono Anung dan Rano Karno.

    “Saya berharap mereka bisa mengeluarkan terobosan untuk warga Jakarta agar bisa hidup lebih senang dan lebih baik,” ucapnya.

    Mengenai terobosan, suami dari penyanyi Memes ini berharap Pemerintah Jakarta yang baru bisa menyelesaikan masalah polusi, yang sejak dulu tak bisa diselesaikan.

    “Polusi udara di Jakarta ini parah. Nah sekarang ini, di akhir tahun dan awal tahun ini, memang keadaan biasanya setiap tahun lebih baik, Udara lebih baik. Tapi nanti menuju ke tengah, pertengahan tahun, itu malah parah nih gila-gila dan itu berulang terus,” jelasnya.

    “Memang tidak mudah, tapi itu kerja keras mereka sebagai pemimpin daerah,” sambungnya.

    Terobosan lain yang diharapkan oleh Addie MS tertuju kepada Rano Karno, selaku seniman.

    Ia menginginkan Rano mementingkan seni budaya Jakarta, khususnya fokus dalam pembangunan infrastrukturnya.

    Ayah dari Kevin Aprilio ini merasa Jakarta tidak memiliki gedung seni pertunjukan yang memadai sehingga seniman tidak bisa menunjukan karyanya dengan penampilan yang baik.

    Sebab, Addie MS memandang Indonesia ketinggalan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, yang punya banyak gedung seni pertunjukan.

    “Gedung pertunjukan atau concert hall ya g saya harapkan. Indonesia pemerintahnya dari zaman dulu sampai sekarang tidak pernah membangun concert hall. Untungnya ada swasta di Kemayoran, Jakarta Pusat,” ujar Addie MS. 

    “Nah ini semoga jadi perhatian gubernur yang baru. Kalau belum memungkinkan untuk membangun infrastrukturnya, paling tidak lebih memperhatikan soal kehidupan seni budaya kita, seni pertunjukan kita,” tambahnya. (Wartakotalive/ARI)

     

     

  • Prabowo dan Anwar Ibrahim Bertemu: Dua Sahabat di Kala Senang dan Sulit

    Prabowo dan Anwar Ibrahim Bertemu: Dua Sahabat di Kala Senang dan Sulit

    Bisnis.com, JAKARTA – Setelah sempat tertunda, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim akhirnya bertemu. Bak sahabat lama, keduanya ‘temu kangen’ di Rumah Tangsi, Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (9/1/2024).

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menceritakan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu mengawali agenda kunjungan kenegaraan ke Negeri Jiran dengan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta pada pukul 07.00 WIB.

    Keberangkatan Kepala Negara, kata Teddy, dilakukannya dalam rangka kunjungan pribadi dan santap siang bersama PM Malaysia Anwar Ibrahim. 

    Kedatangan Presiden Ke-8 RI itu langsung disambut oleh Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Indera Hermono, dan Atase Pertahanan RI Brigadir Jenderal Winarno.

    “[Pertemuan] untuk melaksanakan pertemuan pribadi, sekaligus makan siang dengan PM Anwar Ibrahim. Tadi itu pertemuan sembari makan siang dilakukan secara tertutup, sekitar 1,5 jam,” ujar Mayor Teddy kepada Bisnis saat dihubungi melalui pesan teks, Kamis (9/1/2025).

    Teddy melanjutkan momen keakraban antara dua sahabat itu pun tak selesai usai santap siang, sebab setelah makan bersama, PM Anwar mengantar Presiden Prabowo dalam satu mobil ke bandara yang memakan hampir 1 jam perjalanan.

    Kendati demikian, dia mengatakan lantaran pertemuan dilakukan secara tertutup, maka pembahasan mendetil hanya diketahui oleh kedua Kepala Negara.

    Meski begitu, dia melanjutkan bahwa kedua tokoh Negara ini memang memiliki visi yang sama agar Indonesia-Malaysia makin maju dalam kepemimpinan keduanya.

    “Mengenai bahasan detailnya hanya beliau berdua yang tahu. Intinya kedua pemimpin ingin kedua negara semakin maju, kuat dan sejahtera. Kan Presiden Prabowo dan PM Anwar itu dua sahabat lama, di kala senang dan di kala sulit,” pungkas Teddy.

  • 2 Anggota Polsek Palmerah Berbulan-bulan Bolos, Berujung Pemecatan

    2 Anggota Polsek Palmerah Berbulan-bulan Bolos, Berujung Pemecatan

    M Rodhi Aulia • 09 Januari 2025 12:22

    Jakarta: Dua anggota Polsek Palmerah, Jakarta Barat, yakni Bripka N dan Briptu AIR, dipecat dengan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Pemecatan ini dilakukan karena keduanya tidak masuk kerja selama lebih dari 30 hari dengan alasan malas. Kapolsek Palmerah, Kompol Sugiran, menegaskan bahwa ketidakhadiran selama lebih dari 30 hari menjadi dasar pemberian sanksi PTDH.

    “30 hari itu bisa setahun, bisa sebulan sekaligus, lebih dari 30 hari layak di-PTDH berarti sudah tidak mau dinas,” kata Kompol Sugiran seperti dikutip Antara, Rabu, 8 Januari 2025.

    Kasus pemecatan ini mencerminkan komitmen Polri untuk menegakkan disiplin di lingkungan kepolisian. Diharapkan, tindakan tegas ini menjadi peringatan bagi seluruh anggota Polri agar lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

    Baca juga: Terungkap Peran 7 Anggota Polri Pemeras WN Malaysia, Pangkat Kombes hingga Bintara
     

    Fakta-Fakta Pemecatan

    1. Tidak Mengindahkan Teguran
    Kapolsek Palmerah menjelaskan bahwa kedua anggota tersebut telah diberikan teguran sebelumnya, namun mereka tetap tidak masuk dinas. “Kalau Bripka N sebelum saya menjabat Kapolsek sudah di-PTDH, kalau Briptu AIR itu zaman saya, enam bulan enggak masuk dinas,” jelas Sugiran.

    2. Alasan Malas Kerja
    Menurut Sugiran, alasan utama Bripka N dan Briptu AIR tidak masuk kerja adalah karena malas dan memilih untuk tetap berada di rumah. Bahkan, istri salah satu anggota sempat mencari solusi agar suaminya bisa kembali berdinas. “Saya bilang ‘kalau nanti kena sanksi PTDH, jangan nangis-nangis’,” tambah Sugiran.

    3. Pemecatan di Jajaran Polda Metro Jaya
    Kasus serupa tidak hanya terjadi di Polsek Palmerah. Pada Desember 2024, Polda Metro Jaya memecat 31 anggota karena pelanggaran berat. Dari jumlah tersebut, lima anggota bertugas di Polda Metro Jaya, sementara sisanya di polres maupun polsek di bawah jajaran Polda Metro Jaya.

    “Pada bulan Desember 2024, total 31 anggota Polda Metro Jaya diberhentikan,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto, Jumat, 3 Januari 2025.

    Fakta-Fakta Pemecatan

    1. Tidak Mengindahkan Teguran
    Kapolsek Palmerah menjelaskan bahwa kedua anggota tersebut telah diberikan teguran sebelumnya, namun mereka tetap tidak masuk dinas. “Kalau Bripka N sebelum saya menjabat Kapolsek sudah di-PTDH, kalau Briptu AIR itu zaman saya, enam bulan enggak masuk dinas,” jelas Sugiran.
     
    2. Alasan Malas Kerja
    Menurut Sugiran, alasan utama Bripka N dan Briptu AIR tidak masuk kerja adalah karena malas dan memilih untuk tetap berada di rumah. Bahkan, istri salah satu anggota sempat mencari solusi agar suaminya bisa kembali berdinas. “Saya bilang ‘kalau nanti kena sanksi PTDH, jangan nangis-nangis’,” tambah Sugiran.
     
    3. Pemecatan di Jajaran Polda Metro Jaya
    Kasus serupa tidak hanya terjadi di Polsek Palmerah. Pada Desember 2024, Polda Metro Jaya memecat 31 anggota karena pelanggaran berat. Dari jumlah tersebut, lima anggota bertugas di Polda Metro Jaya, sementara sisanya di polres maupun polsek di bawah jajaran Polda Metro Jaya.
     
    “Pada bulan Desember 2024, total 31 anggota Polda Metro Jaya diberhentikan,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto, Jumat, 3 Januari 2025.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)