Xcloud.id

Negara: Malaysia

  • LPEM UI harap BI tahan suku bunga di 6 persen pada RDG Januari 2025

    LPEM UI harap BI tahan suku bunga di 6 persen pada RDG Januari 2025

    Penyesuaian ini mencerminkan inflasi yang masih tinggi di AS dan potensi dampak inflasi dari kebijakan-kebijakan yang mungkin diambil oleh presiden terpilih Trump

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Teuku Riefky mengharapkan Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga di angka 6 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada Januari 2025.

    Dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu, ia mengatakan bahwa penahanan suku bunga Bank Indonesia tersebut diperlukan untuk menopang rupiah yang masih berada di bawah tekanan sepanjang Desember 2024.

    Ia menyatakan bahwa tertekannya rupiah terutama karena revisi ekspektasi bahwa bank sentral Amerika Serikat The Fed akan menurunkan suku bunga hanya dua kali pada 2025, dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya yaitu empat kali penurunan suku bunga.

    “Penyesuaian ini mencerminkan inflasi yang masih tinggi di AS dan potensi dampak inflasi dari kebijakan-kebijakan yang mungkin diambil oleh presiden terpilih Trump,” jelasnya.

    Riefky menuturkan meskipun The Fed menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin ke kisaran 4,25 persen hingga 4,5 persen pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) Desember 2024, arus keluar modal dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, masih berlanjut.

    Pihaknya mencatat bahwa sejak pertengahan Desember 2024 hingga pertengahan Januari 2025, arus modal keluar dari Indonesia mencapai 750 juta dolar AS (Rp12,22 triliun, kurs per Rabu 1 dolar AS = Rp16.292).

    Angka tersebut terdiri atas 120 juta dolar AS (Rp1,96 triliun) yang keluar dari pasar obligasi dan 630 juta dolar AS (Rp10,26 triliun) yang keluar dari pasar saham.

    Selama periode tersebut, Riefky mengatakan bahwa rupiah melanjutkan depresiasi, mencapai Rp16.195 per dolar AS pada 9 Januari 2025, turun 2,11 persen dari level bulan sebelumnya sebesar Rp15.860 per dolar AS.

    Sementara secara year-to-date (ytd), rupiah terdepresiasi sebesar 0,67 persen, berkinerja lebih buruk dibandingkan sebagian besar mata uang negara berkembang lainnya, termasuk peso Argentina, ringgit Malaysia, rand Afrika Selatan, rupee India, peso Filipina, lira Turki, real Brasil, dan rubel Rusia.

    Berbagai mata uang negara berkembang tersebut semuanya mencatatkan pelemahan yang lebih kecil atau bahkan penguatan terhadap dolar AS.

    Walau demikian, kinerja rupiah setara dengan yuan Tiongkok, tapi sedikit lebih baik dibandingkan baht Thailand, yang mengalami depresiasi sebesar 0,90 persen ytd.

    “Kami melihat bahwa Bank Indonesia perlu mempertahankan suku bunga BI tidak berubah di level 6 persen pada pertemuan Dewan Gubernur pertama di tahun 2025 untuk mencegah rupiah melemah lebih lanjut,” imbuh Teuku Riefky.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Luhut Singgung Nasib Family Office, Usul Dibentuk Bulan Depan

    Luhut Singgung Nasib Family Office, Usul Dibentuk Bulan Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa rencana pembentukan family office terus berjalan dan diharapkan berdiri bulan depan atau Februari 2025.

    Luhut menyampaikan saat ini family office atau suatu perusahaan swasta yang akan menangani kekayaan konglomerat tersebut terus berlanjut karena Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pembentukannya. 

    “Kami mau cepet, kalau saya ketemu presiden, kalau saya boleh usul, bulan depan boleh kita jadikan, kita sudah lama studi kok,” ujarnya di IDN HQ, Rabu (15/1/2025). 

    Sebelumnya, keinginan untuk memiliki family office telah disebut-sebut sejak pertengahan tahun lalu. Namun hingga kini belum ada kabar kelanjutannya. 

    Luhut pun ingin pembentukan tersebut disegerakan agar tidak kalah saing dengan negara tetangga, yakni Malaysia, yang justru diam-diam langsung membentuk serupa family office pada Oktober lalu. 

    “Mereka [Malaysia] kasih insentif yang sangat kompetitif. Kita harus [lebih kompetitif insentifnya], kalau ngga, kita kalah,” lanjutnya. 

    Sebelumnya, Luhut ketika masih menabat sebagai Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi menyampaikan adanya kendala dalam membentuk family office. Di mana terdapat kendala di satu kementerian sehingga proses pembentukannya terhambat.  

    Meski demikian, Luhut tak menyebutkan kementerian mana yang menghambat pembentukan family office.

    “Saya mengusulkan membuat family office, saya laporkan kepada presiden terpilih, beliau bilang, ‘bang setuju, kita kerjakan’, tetapi berhenti di satu kementerian hanya karena, enggak ngerti kenapa,” ungkapnya dalam 15th Kompas 100 CEO Forum, Jumat (11/10/2024).

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun sebelumnya menyampaikan pemerintah saat ini memiliki beragam insentif yang dapat diterapkan pada family office di Indonesia.

    Sebut saja, pemerintah telah mengimplementasikan insentif seperti tax holiday dan tax allowance yang diterapkan pada daerah-daerah penyerap investasi, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Kementerian Keuangan pun telah melakukan benchmarking atau studi terhadap pusat-pusat family office di berbagai negara.

    Adapun beberapa aspek yang sedang dikaji di antaranya adalah minimal dana yang harus disimpan, kewajiban investasi, jumlah karyawan yang harus dipekerjakan, dan lain-lain.

    Pembentukan family office juga akan berdampak positif ke Indonesia, salah satunya adalah masuknya modal asing (capital inflow) yang dapat memperkuat cadangan devisa negara.

    Dampak positif lain dari pembentukan family office adalah adanya investasi di Indonesia dan terbukanya lapangan kerja.

  • 5 Komoditas Nonmigas Ekspor Terbesar RI Sepanjang 2024, Baja hingga Kendaraan

    5 Komoditas Nonmigas Ekspor Terbesar RI Sepanjang 2024, Baja hingga Kendaraan

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) ungkap lima komoditas non migas yang paling banyak di ekspor Indonesia sepanjang 2024. Diantaranya, bahan bakar mineral, besi dan baja, serta kendaraan dan bagiannya.

    Plt Kepala BPS, Ibu Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, bahan bakar mineral (HS 27) menjadi komoditas yang paling banyak di ekspor Indonesia sepanjang 2024. 

    “Komoditas ini mencakup sekitar 15,94% dari total ekspor non migas dengan nilai ekspor sebesar US$39,65 miliar,” ungkap Amalia dalam Rilis BPS, Rabu (15/1/2025).

    Amalia menyebut, China menjadi tujuan utama ekspor komoditas bahan bakar mineral dengan pangsa pasar mencapai 35,03%, disusul India 17,59%, Jepang 9,77%, Filipina 6,98%, dan Malaysia 6,51%.

    Kemudian di posisi kedua ditempati oleh lemak dan minyak hewani/nabati (HS15) yang mencakup sekitar 10,78% dari total ekspor non migas di 2024 dengan nilai ekspor mencapai US$26,82 miliar. China, India, dan Pakistan menjadi tiga negara tujuan utama ekspor komoditas ini.

    Posisi ketiga, lanjut Amalia, ditempati oleh besi dan baja. Ekspor komoditas dengan HS 72 itu tercatat mencapai US$25,80 miliar dengan share sebesar 10,37%. Tercatat, China, Taiwan, dan India menjadi tiga negara tujuan utama ekspor besi dan baja.

    Selanjutnya yakni komoditas mesin dan perlengkapan elektrik (HS85). Dalam paparan yang disampaikan Amalia, nilai ekspor komoditas ini mencapai US$15,05 miliar dengan share sebesar 6,05% terhadap total ekspor nonmigas.

    BPS mengungkap, komoditas ini paling banyak di ekspor ke Amerika Serikat dengan share 27,78%, diikuti Singapura 12,37%, Jepang 11,35%, Korea Selatan, dan Hong Kong.

    Di posisi kelima, ada kendaraan dan bagiannya (HS87) di mana nilai ekspornya mencapai US$11,01 miliar dengan share sebesar 4,43%. Komoditas ini utamanya di ekspor ke Filipina, Vietnam, Arab Saudi, Malaysia, dan Meksiko.

    “Tujuan utama ekspor kendaraan Indonesia adalah ke Filipina yang sebesar 25,5% dari total ekspor kendaraan kita dan negara tujuan utama ekspor yang kedua adalah vietnam dengan pangsa ekspor kendaraan sebesar 12,03%,” pungkasnya.

  • BAKN dinilai berperan penting meningkatkan fungsi BPK

    BAKN dinilai berperan penting meningkatkan fungsi BPK

    BAKN berperan penting dalam meningkatkan fungsi BPK melalui penelaahan terhadap temuan pemeriksaan BPK dan melaporkannya kepada komisi terkait.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Isma Yatun menyampaikan bahwa Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) berperan penting dalam meningkatkan fungsi BPK.

    “BAKN berperan penting dalam meningkatkan fungsi BPK melalui penelaahan terhadap temuan pemeriksaan BPK dan melaporkannya kepada komisi terkait,” ujar Isma Yatun, saat menerima kunjungan delegasi Public Accounts Committee (PAC) Malaysia di Kantor Pusat BPK, dikutip dari keterangan resmi, di Jakarta, Rabu.

    Dalam kesempatan tersebut, Isma menerangkan bahwa BPK menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada DPR yang memiliki BAKN sebagai alat kelengkapan DPR untuk mengawasi pengelolaan keuangan negara melalui laporan hasil pemeriksaan BPK.

    BAKN disebut dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, memberikan masukan terhadap rencana audit tahunan, dan meningkatkan kualitas proses audit secara keseluruhan.

    Penjelasan terkait peran BAKN disampaikan kepada para delegasi PAC Malaysia ke BPK dalam rangka bertukar pengetahuan dan pengalaman terkait pengelolaan keuangan negara dan hubungan antara lembaga audit dan pemangku kepentingan.

    “Pertemuan ini menginspirasi kolaborasi yang lebih dekat antara lembaga audit dan pemangku kepentingan, serta memperkuat komitmen bersama terhadap integritas dalam pengelolaan keuangan publik,” katanya pula.

    Wakil Ketua PAC Malaysia Teresa Kok Suh Sim turut mengapresiasi sambutan hangat dari BPK RI dan menjelaskan kedudukan maupun kewenangan PAC dalam ketatanegaraan Malaysia, serta hubungan kerja dengan Jabatan Audit Negara (JAN) Malaysia.

    Teresa mengharapkan kunjungan ini dapat lebih mempererat persahabatan dan hubungan antara kedua negara.

    Kehadiran PAC Malaysia ke BPK dinyatakan sebagai bagian dari rangkaian kunjungan ke sejumlah lembaga di Indonesia, seperti MPR, DPR, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka mempererat hubungan bilateral antara Malaysia dan Indonesia.

    Kunjungan ini diharapkan pula menjadi langkah maju dalam mempererat kerja sama antara kedua negara tersebut, serta mendorong peningkatan kapasitas kedua negara dalam mendukung tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Luhut bakal ajukan ke Prabowo ‘family office’ jalan Februari 2025

    Luhut bakal ajukan ke Prabowo ‘family office’ jalan Februari 2025

    Kalau saya bertemu Presiden, saya berusaha ya bulan depan harus kita jadikan.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku bakal mengajukan ke Presiden Prabowo Subianto untuk mulai menjalankan family office pada Februari 2025.

    “Kalau saya bertemu Presiden, saya berusaha ya bulan depan harus kita jadikan,” kata Luhut saat ditemui dalam kegiatan ‘Semangat Awal Tahun 2025’, di Jakarta, Rabu.

    Luhut menambahkan studi mengenai penerapan family office di Indonesia telah lama dilakukan. Dia optimistis Presiden Prabowo akan menyetujui rencananya tersebut.

    “Kita sudah lama studi dan kita tidak mau kalah dengan negara tetangga kita. Jangan sampai kita didahului,” ujarnya.

    Ketua DEN itu pun menyebut akan menyusun insentif yang lebih kompetitif dibanding negara sejawat, termasuk Malaysia. “Mereka kasih insentif yang sangat kompetitif. Kita juga harus. Kalau tidak, kita kalah,” katanya lagi.

    Gagasan soal family office dilontarkan Luhut saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) pada Kabinet Indonesia Maju di bawah Pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Wacana itu ia sampaikan kepada para delegasi World Water Forum (WWF) ke-10 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pertengahan Mei 2024.

    “Kami dorong Bali ini menjadi hub (pusat) untuk family office seperti di Hong Kong dan Singapura,” kata Luhut, di sela World Water Forum, di Denpasar, Sabtu (18/5/2024).

    Pada Juli 2024, Luhut mengungkapkan sudah ada beberapa konglomerat asing yang berminat mendaftar program family office atau keluarga kaya yang menginvestasikan dana di Bali.

    Menurut dia kala itu, tim untuk program kantor orang kaya dari luar negeri itu sudah mulai bekerja dan rencananya melakukan kunjungan ke negara-negara atau wilayah administrasi khusus yang menerapkan konsep serupa, seperti Uni Emirat Arab, Hong Kong, dan Singapura.

    Tujuannya untuk mengetahui pengelolaan dana orang kaya tersebut dan menjadikannya sebagai salah satu tolok ukur konsep investasi tersebut.

    Adapun penerapan family office dia harapkan dapat berlaku juga di kota-kota lain, seperti Jakarta dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Profil Rita Widyasari, Terpidana Kasus Gratifikasi Rp 110 Miliar dan Suap Perizinan Kelapa Sawit – Halaman all

    Profil Rita Widyasari, Terpidana Kasus Gratifikasi Rp 110 Miliar dan Suap Perizinan Kelapa Sawit – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut adalah profil Rita Widyasari, terpidana kasus gratifikasi Rp 110 miliar dan suap perizinan kelapa sawit.

    Nama Rita Widyasari saat ini sedang ramai menjadi perbincangan.

    Hal ini lantaran Rita Widyasari yang seorang mantan Bupati Kutai Kartanegara (Bupati Kukar) terseret dalam gratifikasi besar-besaran

    Lantas siapa Rita Widyasari sebenarnya ?

    Berikut Tribunnews rangkum terkait profil Rita Widyasari, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang menjadi terpidana kasus gratifikasi Rp 110 miliar dan suap perizinan kelapa sawit.

    Rita Widyasari memiliki nama lengkap Rita Widyasari, S.Sos, M.M., Ph.D.

    Rita Widyasari merupakan mantan Bupati Kutai Kartanegara yang berkuasa pada tahun 2010-2015.

    Bahkan Rita Widyasari kembali menduduki jabatan yang sama untuk periode 2016–2021 s metelah dirinya berhasul memenangkan pemilihan umum Bupati Kutai Kartanegara 2015 silam. 

    Rita Widyasari adalah kepala daerah yang ikut menyuap penyidik KPK Stephanus Robin Pattuju.

    Bupati Wanita pertama di Provinsi Kalimantan Timur ini pada 7 November 1973 di Tenggarong, Kutai Kartanegara.

    Politikus Golkar ini adalah anak kedua dari Syaukani Hasan Rais.

    Ayah Rita Widyasari adalah mantan Bupati Kutai Kartanegara.

    Bahkan pada 2007 silam, ayah Rita tersebut juga pernah terseret dalam kasus korupsi dana APBD Kutai Kartanegara.

    Ayah Rita diketahui sebagai narapidana kasus korupsi yang memperoleh grasi.

    Sementara itu, Rita Widyasari menikah dengan Endri Elfran Syafril, dilansir Wikipedia.

    Keduanya dikaruniai 3 orang anak.

    Pendidikan

    Sarjana – S1 di Universitas Padjadjaran.

    Magister – S2 di Universitas Soedirman, Purwokerto.

    S3 di Universitas Utara Malaysia

    Karier

    Simak inilah perjalanan karier Rita Widyawati mantan Bupati Kutai Kartanegara :

    Ketua STIE Kab. Kukar
    Ketua DPRD Kab. Kukar
    Komisaris Utama PT. Ketopong Damai Persada
    Ketua umum DPD KNPI Kab. Kukar
    Ketua umum DPD IPPI Kab. Kukar
    Ketua KORDA INKADO KALTIM
    Bendahara umum DPP AMMDI
    Ketua DPD Partai GOLKAR Kab. Kukar
    Ketua KONI Kab. Kukar
    Ketua MPI Kab. Kukar
    Wakil Bendahara DPP KNPI
    Bupati Kutai Kartanegara (2010-2015) dan (2016-2017)

    Harta Kekayaan

    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN, Rita Widyasari hanya tiga lai melaporkan harta kekayaannya.

    Pertama kali Rita Widya sari melaprokan harta kekayaannya pada 1 Februari 2010 saat menjabat sebagai Bupati periode 2010-2015 jenis laporan periodic senilai Rp.30.004.484.964.

    Laporan kedua harta kekayaan Rita Widyasari dilaporkan ada 23 Juni 2011 jenis laporan periodic, harta mantan Bupati Kukar tersebut ada di angka Rp.27.234.537.979

    Serta laporan terakhir harta kekayaan Rita Widyasari dilaporkan pada 29 Juni 2015 jenis Laporan Periodik yang mencatatkan bahwa hartanya sebanyak Rp.238.134.537.979.

    Kabar Terbaru: KPK Sita Rp 350 Miliar Terkait Gratifikasi Eks Bupati Kukar Rita Widyasari

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai Rp 350 miliar atau Rp 350.865.006.126 dari 36 rekening dalam kasus gratifikasi dan suap perizinan produksi batu bara yang menjerat eks Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari.

    Uang tersebut disita pada 10 Januari 2025 dari rekening eks Bupati Kukar, Rita Widyasari, dan sejumlah pihak lainnya.

    Tessa juga mengatakan, penyidik juga menyita uang asing senilai 6,2 juta dollar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 102,2 miliar dari 15 rekening atas nama Rita Widyasari dan pihak terkait lainnya.

    Kemudian, KPK juga menyita uang senilai 2 juta dollar Singapura atau setara Rp 23,7 miliar.

    Tessa mengatakan, uang tersebut disita karena uang yang tersimpan dalam rekening tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.

    Dalam kasus ini, Rita diduga mendapatkan jatah 3,3 sampai 5 dollar Amerika Serikat (AS) untuk setiap metrik ton tambang batu bara.

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, jatah tersebut merupakan nilai gratifikasi yang diduga diterima Rita dari perusahaan tambang.

    Asep menuturkan, uang tersebut kemudian mengalir ke sejumlah orang yang saat ini tengah didalami penyidik.

    Rita merupakan kepala daerah yang turut menyuap penyidik KPK Stephanus Robin Pattuju.

    Ia saat ini menjadi terpidana kasus gratifikasi Rp 110 miliar dan suap perizinan kelapa sawit di Kutai Kartanegara.

    (TRIBUNNEWS/Ika Wahyuningsih, Kompas)(Falza/Jayanti Tri Utami/Ilham Rian Pratama, TribunKaltim.com/Heriani AM) (Tribun-Timur.com))

  • PTDI: Menhan RI Siap Percepat Kontrak yang Telah Diteken Sebelumnya

    PTDI: Menhan RI Siap Percepat Kontrak yang Telah Diteken Sebelumnya

    PTDI terus menunjukkan keberhasilannya dalam memenuhi kebutuhan pasar akan pesawat CN235-220 dan NC212i, juga dengan produk terbarunya pesawat N219.

    Berbagai upaya pemasaran telah dilakukan untuk memperoleh kontrak baru, baik untuk pasar dalam negeri khususnya dalam memenuhi rencana kebutuhan Alpalhankam tahun 2025-2029, maupun pasar luar negeri.

    “Di pasar global, pesawat CN235-220 telah dioperasikan di berbagai negara, diantaranya seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Korea Selatan, UAE, Burkina Faso, Pakistan, Senegal dan Nepal. Dan berkat dukungan dari Presiden RI terdahulu, Joko Widodo, pada Januari 2024 menjadi salah satu milestone bagi PTDI untuk melakukan penetrasi perolehan kontrak baru di Filipina,” ungkap Gita.

    Pada saat itu Joko Widodo secara langsung merekomendasikan pesawat CN235-220 dengan konfigurasi MPA/ASW kepada Menteri Pertahanan Filipina untuk memenuhi kebutuhan Philippine Navy.

    Sedangkan untuk pasar dalam negeri pesawat CN235 masih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan Alpalhankam NKRI.

    “Pesawat NC212i juga terus memperkuat kontribusi PTDI dalam memenuhi kebutuhan Alutsista nasional. Saat ini, PTDI sedang dalam tahap penjajakan perolehan kontrak baru pesawat NC212i dengan Kementerian Pertahanan RI,” sebut Gita.

    Hal ini lanjut Gita, merupakan bentuk komitmen PTDI sebagai mitra strategis Kementerian Pertahanan RI dalam menyediakan produk Alutsista dan pertahanan udara di era kepemimpinan baru Presiden Prabowo Subianto.

    Baru-baru ini PTDI juga telah menjajaki kerja sama dengan PT Yasa Artha Trimanunggal dan PT Semuwa Aviasi Mandiri (SAM Air) pada 22 November 2024 lalu, yang dikukuhkan melalui dokumen Non-Disclosure Agreement (NDA) untuk pembelian 12 unit pesawat produksi PTDI yang di dalamnya termasuk dua unit pesawat NC212 series untuk mendukung program ketahanan pangan nasional, terutama dalam mendukung distribusi pangan ke daerah-daerah terpencil melalui rute perintis yang sulit diakses di wilayah Indonesia Timur.

    “Kedua unit pesawat NC212i tersebut rencananya adalah pesawat used yang sudah dioperasikan oleh operator sebelumnya dan akan dilakukan refurbish oleh PTDI sebagai bridging moda transportasi logistik sebelum dikirimkannya unit pertama pesawat N219,” jelas Gita.

    Adapun saat ini PTDI sedang menyelesaikan produksi satu unit pesawat CN235-220 Military Transport (serial number N71) untuk digunakan TNI AL dan pesawat NC212i unit ke-7 dari total kontrak pengadaan sembilan unit untuk digunakan TNI AU.

    Saat ini, pesawat CN235-220 (N71) tersebut telah menyelesaikan Critical Design Review (CDR) dan telah memasuki tahapan Fuselage Integration di hanggar Major Assembly Line, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pekerjaan Basic Airframe. Sedangkan untuk pesawat NC212i unit ke-7 TNI AU rencananya dapat diselesaikan produksinya pada bulan Februari 2025.

  • Jakarta Murugan Temple Jadi Simbol Spiritual Baru Persatuan dan Warisan Budaya 

    Jakarta Murugan Temple Jadi Simbol Spiritual Baru Persatuan dan Warisan Budaya 

    TRIBUNJAKARTA.COM – Jakarta Murugan Temple menjadi tempat spiritual dan simbol baru persatuan di Indonesia.

    Tempat ini juga dikenal sebagai Shri Sanathana Dharma Aalayam, yang merupakan tempat suci umat Hindu pertama di Jakarta.

    Kuil bersejarah ini didedikasikan untuk Dewa Murugan, berdiri sebagai tempat spiritual dan simbol budaya.

    Jakarta Murugan Temple berlokasi di Jl. Bedugul No.2, Perumahan Daan Mogot Baru, Kalideres, Jakarta Barat.

    Perjalanan pembangunan kuil ini dimulai pada 14 Februari 2020 dengan upacara peletakan batu pertama, Puja dipimpin oleh pendeta ternama dari India dan Malaysia.

    Momen peresmian kuil ini dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Anies Baswedan dan dihadiri tokoh nasional dari Majelis agama Hindu, Wakil ketua MPR, Anggota DPR RI, Duta Besar India, dan pemimpin dari berbagai organisasi agama serta budaya. 

    Tonggak sejarah ini mencerminkan semangat multikultural dan multi-etnis yang dinamis di Indonesia.

    Tempat suci untuk kalangan umat Hindu ini dirancang sebagai tempat ibadah dan berinteraksi umat semua aliran seperti aliran Sivaisme dan Vaisnavisme.

    KLIK SELENGKAPNYA Terkuak Cara Pemasangan Pagar Laut Misterius yang Menggunakan Bambu Sepanjang 30,16 kilometer di Pesisir Kabupaten Tangerang. Warga Dapat Upah Segini.

    Kemudian ruang suci di tempat ini mengintegrasikan tradisi India, Bali, dan Jawa, merefleksikan nilai-nilai harmonis Pancasila.

    Kuil ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat budaya dan tujuan wisata yang memperkenalkan warisan spiritual dan budaya nusantara yang beragam.

    Jakarta Murugan Temple ini berdiri sebagai bukti semangat kebersamaan yang abadi dan akan terus menginspirasi generasi Muda Hindu mendatang.

    Di tempat ini akan melangsungkan Upacara Maha Kumbhabhishekam pada 2 Februari 2025.

    Upacara ini akan dipimpin oleh Maha Pandita Dr. Sivasri K. Pichai Gurukkal, penerima penghargaan Vikashratna, bersama 72 Gurukal / Pendeta dari India.  

    Acara sakral ini akan menyatukan umat, pemimpin spiritual, dan anggota komunitas untuk menghormati para istha Dewata sebagai pelindung alam semesta, juga sebagai sumber berkah tanpa batas. 

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Kantor Imigrasi Deportasi 4 WNA di Madiun Sepanjang 2024, Ini Penyebabnya

    Kantor Imigrasi Deportasi 4 WNA di Madiun Sepanjang 2024, Ini Penyebabnya

    Madiun (beritajatim.com) – Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Madiun mencatat telah mendeportasi empat Warga Negara Asing (WNA) akibat pelanggaran izin tinggal sepanjang tahun 2024.

    Kasubsi Informasi dan Komunikasi, Aditya Yusuf, mengungkapkan bahwa keempat WNA tersebut terdiri dari dua warga negara Malaysia, satu warga negara Korea Selatan, dan satu warga negara Ukraina.

    “Semua WNA tersebut melanggar aturan dengan menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia,” kata Yusuf pada Selasa (14/1/2024).

    Yusuf menjelaskan bahwa para WNA tersebut diketahui tinggal di wilayah Kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun dalam kurun waktu yang cukup lama. Awalnya, mereka menggunakan bebas visa kunjungan, namun kemudian izin tersebut disalahgunakan.

    “Izin tinggal yang mereka ajukan awalnya adalah untuk kunjungan keluarga, teman, atau saudara. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata izin itu dimanfaatkan untuk keperluan bisnis,” jelasnya.

    Petugas melakukan pengawasan ketat dan mengumpulkan bukti sebelum membawa para pelanggar ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah terbukti melakukan pelanggaran, tindakan tegas berupa deportasi pun dilakukan.

    “Kami mengacu pada Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang memungkinkan penerapan sanksi administratif berupa deportasi,” tambah Yusuf.

    Proses deportasi dilakukan melalui Bandara Juanda. Selain itu, keempat WNA tersebut kini masuk dalam daftar cekal dan dilarang kembali masuk ke Indonesia selama beberapa bulan. [fiq/suf]

  • Peluang Besar untuk Ekspor dan Investasi

    Peluang Besar untuk Ekspor dan Investasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Chief Economist & Head of Research Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Rully Arya Wisnubroto mengungkapkan sejumlah manfaat dari bergabungnya Indonesia ke kelompok ekonomi BRICS. Keuntungan utama yang diharapkan adalah peningkatan kerja sama antarnegara yang mendorong investasi, khususnya Penanaman Modal Asing (PMA).

    “Yang diharapkan itu peningkatan investasi PMA dan juga penguatan pasar perdagangan internasional,” kata Rully di Kantor Mirae Asset Sekuritas, Jakarta, Senin (14/1/2025).

    Dengan Indonesia gabung BRICS, Rully menambahkan, Indonesia memiliki potensi memperluas pasar ekspor-impor ke negara-negara anggota seperti Brasil dan Afrika Selatan. Sebagai contoh, kerja sama perdagangan terbesar Indonesia saat ini adalah dengan China. Melalui BRICS, kerja sama ini dapat semakin diperluas dengan melibatkan negara-negara anggota lainnya.

    Indonesia secara resmi diumumkan sebagai anggota BRICS oleh Pemerintah Brasil pada Senin (6/1/2025). Kelompok BRICS, yang awalnya dibentuk pada 2009 oleh Brasil, Rusia, India, dan China, diperluas dengan keanggotaan Afrika Selatan pada 2010.

    Pada 2024, BRICS juga menerima anggota baru seperti Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab. Sejumlah negara lain, termasuk Turki, Azerbaijan, dan Malaysia, juga telah mengajukan permohonan untuk bergabung.

    “Dengan Indonesia gabung BRICS, harusnya akan memperluas kerja sama perdagangan kita,” ujar Rully.

    Keanggotaan Indonesia di BRICS membuka peluang untuk menjangkau pasar-pasar baru di luar negara-negara tradisional yang menjadi mitra ekspor utama selama ini.

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, turut menyampaikan pandangannya mengenai dampak positif keanggotaan Indonesia di BRICS. Menurutnya, langkah ini dapat memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia dengan mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat atau China.

    “Dengan BRICS, kita memiliki peluang untuk menjadi lebih mandiri secara ekonomi,” ujar Luhut di Kantor DEN, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

    Ia juga menyoroti ketidakpastian kebijakan tarif Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, yang berencana memberlakukan tarif baru pada barang dan jasa tertentu. Langkah ini dinilai dapat memengaruhi perekonomian nasional jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat.

    “Keuntungan bergabung ke BRICS adalah memperbesar pasar kita di tengah tantangan global,” tambah Luhut.

    Keanggotaan Indonesia di BRICS diharapkan tidak hanya memperluas pasar perdagangan, tetapi juga meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah perubahan kebijakan global.