Xcloud.id

Negara: Malaysia

  • Begini Penampakan Honda PCX 2025 Versi Jepang

    Begini Penampakan Honda PCX 2025 Versi Jepang

    Jakarta –

    Setelah meluncur di Eropa dan sejumlah negara Asia Tenggara, Honda PCX terbaru akhirnya meluncur di negara asalnya, Jepang. Honda PCX 2025 versi market Jepang ini memiliki pilihan warna yang lebih mewah dan elegan.

    Dikutip dari Autoby, Honda PCX 2025 versi Jepang ditawarkan dalam empat pilihan warna, yakni Matte Starry Blue Metallic, Pearl Jupiter Grey, Pearl Snowflake White, juga Pearl Magellan Black.

    Honda PCX 2025 versi market Jepang Foto: Dok. Honda

    Secara desain dan fitur, PCX 2025 versi Jepang tak jauh berbeda dengan model yang dipasarkan di Eropa, Indonesia, Malaysia, maupun Thailand. Motor ini memiliki fascia agresif dengan model dual headlamp dan lampu DRL LED di atasnya.

    Geser ke area dasbor, terdapat cover di bagian setang yang menambah kesan sporty. Pembaruan lainnya ada di bagian fairing yang lebih ringkas, foot step depan yang lebih nyaman, serta revisi pada bagian lampu belakang.

    Di negeri matahari terbit, Honda PCX 2025 ditawarkan dalam dua pilihan mesin, 125 cc dan 160 cc. Soal harga, PCX versi 125 cc akan dijual seharga 379.500 yen atau setara Rp 39,9 juta. Sementara untuk PCX versi 160 cc dijual dengan harga 462.000 yen atau setara Rp 48,6 juta.

    Honda PCX 2025 versi market Jepang Foto: Dok. Honda

    Honda PCX 2025 versi Jepang dibekali beberapa fitur standar, seperti bagasi 30 liter, kompartemen depan untuk menyimpan botol ukuran 500 ml, sistem smart key, dan soket USB tipe C.

    Yang menarik, Honda PCX 2025 versi Jepang ini tak memiliki fitur-fitur unggulan seperti PCX yang dipasarkan di Indonesia. Fitur yang tampak absen di PCX versi Jepang yakni sokbreker belakang dengan tabung dan juga panel instrumen digital dengan fitur Honda RoadSync.

    (lua/din)

  • Update Kasus Pemerasan Penonton DWP: Tiga Perwira Polisi Disanksi Demosi 1-8 Tahun – Halaman all

    Update Kasus Pemerasan Penonton DWP: Tiga Perwira Polisi Disanksi Demosi 1-8 Tahun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Polri kembali menjatuhkan sanksi terhadap tiga anggota melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dalam kasus pemerasan penonton konser Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024.

     

    Tiga anggota tersebut disidang etik di Ruang Sidang KKEP Bidpropam Polda Metro Jaya Lantai 1 Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Jumat (17/1/2025).

     

    Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Erdi Adrimulan Chaniago mengatakan tiga anggota pelanggar yang disidang ialah AB, AJH, dan DM.

     

    AB yang dimaksud adalah AKP Aryanindita Bagasatwika Mangkoesoebroto, AJH adalah AKP Abad Jaya Harefa, dan DM ialah AKP Derry Mulyadi.

     

    “AB dan DM demosi 8 tahun dan AJH demosi satu tahun,” kata Erdi dikutip Sabtu (18/1/2025).

     

    “Sanksi administratif berupa mutasi bersifat demosi di luar fungsi penegakan hukum (reserse),” sambung Erdi.

     

    Ketiga pelanggar menyatakan banding atas putusan sidang etik.

    Lebih jauh, Erdi menuturkan perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 

     

    Keduanya diwajibkan meminta maaf secara lisan di hadapan Sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri.

     

    Majelis sidang KKEP menyatakan kedua pelanggar terbukti menangkap WN asal Malaysia yang diduga menyalahgunakan narkoba saat konser DWP di Jiexpo Kemayoran.

    Kemudian ada permintaan uang sebagai imbalan dalam pembebasan atau pelepasannya terhadap penonton yang diamankan.

     

    Pasal yang dilanggar yakni Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri Juncto Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (1) huruf c, Pasal 12 huruf b Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

     

     

  • Kepemimpinan Ganda HNSI Pusat Bikin Bingung Nelayan se-Indonesia

    Kepemimpinan Ganda HNSI Pusat Bikin Bingung Nelayan se-Indonesia

    loading…

    Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dalam kondisi resah akibat tidak mendapat perhatian organisasi. Adanya kepengurusan ganda HNSI di tingkat pusat diduga menjadi pemicunya. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dalam kondisi resah akibat tidak mendapat perhatian organisasi. Adanya kepengurusan ganda HNSI di tingkat pusat diduga menjadi pemicunya.

    Dua kepengurusan HNSI di pusat yakni pimpinan Herman Herry dan pimpinan mantan KSAL Laksamana TNI (Purn) Soemarjono.

    “Pengurus pusat sibuk merebut jabatan Ketua Umum HNSI. Anggota juga bingung dengan kepengurusan ganda di pusat saat ini,” ujar Aktivis Nelayan HNSI Andy Willkam Sinaga, Sabtu (18/1/2025).

    Saat ini para nelayan Muara Baru dan Muara Gembong Bekasi merasa tidak pernah lagi diadvokasi hak – hak normatifnya seperti kelangkaan BBM untuk nelayan anggota HNSI.

    Andy yang juga Ketua Departemen Jaminan dan Kesejahteraan Sosial Nelayan DPP HNSI menambahkan belum lagi banyak persoalan tentang nelayan di Indonesia yang harus diselesaikan HNSI.

    Nelayan Indonesia menghadapi berbagai persoalan di antaranya penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) nelayan asing seperti dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia.

    “Mereka sering menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Kemudian praktik menangkap ikan secara berlebihan menyebabkan 75 persen sumber daya ikan Indonesia dieksploitasi,” katanya.

    Kemudian, masih adanya kebijakan yang tidak merata sehingga memarginalkan nelayan tradisional dan masyarakat pesisir. Belum lagi peran HNSI untuk ikut serta dalam program Makan Bergizi Gratis yang diluncurkan Presiden Prabowo.

    Menurut dia, ikan merupakan makanan bergizi yang bisa menjadi menu MBG. Semua ini tentu saja membutuhkan kepemimpinan HNSI yang kuat dan kredibel dengan kepemimpinan tunggal.

    “Kami meminta agar dualisme kepengurusan di HNSI segera diakhiri dan pemerintah dalam hal ini Menteri KKP sebagai bapak angkat nelayan perlu turun tangan untuk mendamaikan kepengurusan HNSI Pusat,” ujar Andy.

    (jon)

  • Israel Serang Gaza Usai Sepakat Gencatan Senjata, 101 Tewas

    Israel Serang Gaza Usai Sepakat Gencatan Senjata, 101 Tewas

    Qatar, salah satu mediator utama gencatan senjata, mengumumkan Israel dan Hamas telah menyetujui perjanjian gencatan senjata. Hal ini terjadi seusai lebih dari 460 hari perang yang menghancurkan Gaza, dikutip Al Jazeera, Jumat (17/1).

    Mulai berlaku Minggu, 19 Januari 2025

    Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani mengatakan pada Rabu (15/1) bahwa perjanjian gencatan senjata akan mulai berlaku pada Minggu, (19/1). Namun, dia menambahkan, upaya untuk menerapkan langkah-langkah genjatan senjatan tersebut antara Israel dan Hamas terus berlanjut.

    Menurut pernyataan dari kantor PM Israel, jika disetujui oleh pemerintah dan kabinet Israel, kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas dapat dilanjutkan sesuai jadwal yang direncanakan. Selain itu, para tawanan bakal dibebaskan paling cepat pada Minggu (19/1) mendatang.

    Hamas: Rakyat Palestina tak akan lupa

    Sebelumnya, di sisi lain, Anggota biro politik Hamas Khalil Al Hayya mengatakan bahwa rakyat Palestina tidak akan melupakan siapa pun yang mengambil bagian dalam perang genosida.

    “Apa yang dilakukan Israel dan para pendukungnya—mulai dari perang genosida brutal hingga kejahatan mirip Nazi—akan tetap terpatri dalam ingatan rakyat kami dan dunia sebagai genosida paling keji di era modern,” tutur dia dalam konferensi pers, Rabu (15/1), menukil Anadolu, Jumat (17/1).

    Dia juga menyebut adanya sikap terhormat dari semua negara yang mendukung mereka di berbagai bidang, terutama Turki, Afrika Selatan, Aljazair, Rusia, Tiongkok, Malaysia, dan Indonesia.

    “Masyarakat kami berdiri teguh di tanah mereka, tidak melarikan diri atau bermigrasi, dan bertindak sebagai perisai pelindung bagi perlawanan mereka,” pungkas Khalil Al Hayya.

  • Uni Eropa Kena ‘Gampar’ WTO, Pengusaha Sawit RI Buka Suara

    Uni Eropa Kena ‘Gampar’ WTO, Pengusaha Sawit RI Buka Suara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono memberikan tanggapan positif setelah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengeluarkan putusan yang menguntungkan Indonesia. Panel WTO, melalui laporan putusannya yang disirkulasikan pada 10 Januari 2025, memutuskan bahwa kebijakan UE melanggar aturan perdagangan internasional.

    Eddy menilai keputusan tersebut sebagai kemenangan penting bagi industri kelapa sawit Indonesia, yang selama ini merasa dirugikan oleh kebijakan UE yang dianggap diskriminatif terhadap produk kelapa sawit.

    Putusan Panel WTO menyatakan Uni Eropa tidak dapat secara sepihak menetapkan kebijakan tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan negara-negara yang terkena dampak, termasuk Indonesia. Hal ini terkait dengan kebijakan UE mengenai Arahan Energi Terbarukan (RED II), yang menetapkan kriteria untuk biofuel berbasis kelapa sawit sebagai produk yang berisiko tinggi terhadap emisi gas rumah kaca akibat perubahan penggunaan lahan, seperti penggundulan hutan. Indonesia menilai langkah ini tidak adil dan merugikan kelapa sawit, yang dinilai memiliki manfaat lingkungan jika dikelola dengan baik.

    Eddy menambahkan, meskipun Uni Eropa mengklaim bahwa kebijakan tersebut sah, putusan WTO mengakui adanya ketidaksesuaian antara kebijakan UE dan aturan WTO. Dalam hal ini, UE diwajibkan untuk menyesuaikan kebijakannya agar sesuai dengan aturan perdagangan internasional. Keputusan ini menegaskan UE tidak bisa mengabaikan dampak kebijakannya terhadap negara-negara produsen kelapa sawit seperti Indonesia dan Malaysia.

    “WTO menyampaikan bahwa mestinya UE setiap membuat kebijakan harus membicarakan terlebih dahulu dengan negara yang terkena dampaknya,” kata Eddy kepada CNBC Indonesia, Sabtu (18/1/2025).

    Foto: Reuters
    ilustrasi kelapa sawit

    Meskipun laporan ini menguntungkan Indonesia, Eddy mengingatkan langkah selanjutnya adalah memastikan agar putusan tersebut diadopsi oleh Badan Penyelesaian Sengketa WTO dalam waktu dua bulan. Jika adopsi tersebut terjadi, keputusan ini akan mengikat antara Indonesia dan Uni Eropa, dan UE harus mengambil langkah-langkah untuk menghormati kewajiban mereka di WTO.

    “Sekarang selanjutnya langkah kita bagaimana? Apakah seperti yang dilakukan Malaysia, melakukan pembicaraan lagi dengan UE untuk menindaklanjuti. Kecuali jika laporan panel WTO diajukan banding, laporan tersebut harus diadopsi oleh Badan Penyelesaian Sengketa WTO dalam waktu dua bulan ke depan (60 hari),” jelasnya.

    “Jika diadopsi, laporan tersebut akan mengikat antara Indonesia dan UE. UE kemudian akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghormati kewajiban WTO-nya,” imbuh dia.

    Lebih lanjut, Eddy menyebut para pihak terkait biasanya mencoba menyepakati dalam jangka waktu yang wajar bagi anggota WTO yang membela untuk mematuhinya. Adapun jika ini tidak dapat disepakati, katanya, maka hal tersebut akan diputuskan oleh seorang arbitrator. “(Jika demikian), sebaiknya duduk bersama lagi,” ucap Eddy.

    Perlu diketahui, kasus ini bermula pada Desember 2019 lalu, ketika Indonesia menentang klasifikasi minyak kelapa sawit dan biofuel berbasis tanaman kelapa sawit sebagai produk yang berisiko tinggi terhadap perubahan penggunaan lahan secara tidak langsung, dan berpendapat bahwa tindakan tersebut bersifat diskriminatif. Sengketa WTO (DS593) diajukan oleh Indonesia pada bulan Desember 2019. Hal ini diikuti oleh konsultasi yang diadakan di WTO antara UE dan Indonesia, yang gagal menyelesaikan sengketa tersebut. Sebuah panel dibentuk pada bulan Juli 2020.

    Sengketa WTO paralel mengenai masalah yang sama diajukan terhadap UE oleh Malaysia (DS600). Sengketa tersebut disidangkan oleh panel yang sama dengan DS593, dengan laporan yang diadopsi oleh Badan Penyelesaian Sengketa WTO pada tanggal 26 April 2024. Uni Eropa dan Malaysia sedang menyelesaikan diskusi mengenai waktu untuk mematuhi laporan ini.

    (wur)

  • Efishery Tersandung Kasus Fraud, Serikat Pekerja Pasrah Hadapi Kemungkinan PHK – Halaman all

    Efishery Tersandung Kasus Fraud, Serikat Pekerja Pasrah Hadapi Kemungkinan PHK – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Startup teknologi akuakultur eFishery tersandung kasus fraud yang melibatkan Chief Executive Officer (CEO) Gibran Huzaifah dan Chrisna Aditya yang merupakan Chief of Product Officer (CPO).

    Masalah ini pertama kali mencuat usai investor kelas kakap mencurigai adanya masalah fraud atau penyalahgunaan finansial yang terjadi pada eFishery.

    Mereka menuding Gibran Huzaifah dan Chrisna Aditya terlibat dalam penggelapan dana perusahaan serta penyelewengan laporan kinerja keuangan perusahaan.

    Siap PHK

    Serikat Pekerja PT Multidaya Teknologi Nusantara (SPMTN), yang dikenal sebagai eFishery, sudah bersiap menghadapi kemungkinan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Namun, hingga kini belum ada informasi yang diterima serikat pekerja dari perusahaan soal pengurangan jumlah karyawan.

    “Per hari ini belum ada informasi terkait hal tersebut (PHK),” kata Sekretaris Jenderal SPMTN Risyad Azhary, Jumat (17/1/2025), dilansir Kompas.com.

    Risyad mengatakan, manajemen eFishery sudah menghubungi serikat pekerja untuk membahas komitmen perusahaan di tengah situasi saat ini.

    “Belum ada dialog, tapi sudah ada pihak dari manajemen yang menghubungi,” tambahnya.

    SPMTN baru terbentuk pada 13 Januari 2025. Risyad menjelaskan, serikat ini didirikan karena kesadaran untuk berserikat, mengingat perusahaan teknologi sebelumnya tidak memiliki organisasi seperti ini.

    “Menurut kami sudah waktunya pekerja di bidang atau sektor teknologi berhimpun dan berserikat sehingga dapat saling jaga dan menguatkan,” ujarnya.

    Dalam keterangan resmi, SPMTN berkomitmen menjadi mitra positif bagi manajemen eFishery. Fokus utamanya adalah advokasi hak pekerja, baik kontrak maupun tetap, untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

    SPMTN sedang mempersiapkan kongres pertama dan sosialisasi untuk memperkuat organisasi.

    Mereka juga bekerja sama dengan manajemen menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang adil.

    Serikat ini juga siap menghadapi tantangan seperti PHK dan restrukturisasi dengan pendekatan konstruktif sesuai hukum. Komitmen SPMTN adalah keadilan dan transparansi di perusahaan.

    Gibran Huzaifah resmi dicopot dari posisi Chief Executive Officer (CEO) eFishery. Pencopotan ini terkait investigasi investor terhadap dugaan penyalahgunaan finansial di perusahaan. Gibran disebut-sebut terlibat dalam dugaan penggelapan dana.

    Selain Gibran, Chrisna Aditya yang menjabat Chief of Product Officer (CPO) juga mengalami penangguhan jabatan selama investigasi berlangsung. Chrisna kemudian melepaskan jabatan tersebut.

    Profil eFishery

    Dibangun tahun 2013, Startup agritech asal Bandung ini lahir dengan misi ingin mengentaskan masalah kelaparan dunia. 

    Pada tahun 2020, terdapat sekitar 811 juta orang yang harus menghadapi kelaparan.Bahkan, sebelum pandemi terdapat sekitar 660 juta orang yang diperkirakan menghadapi kelaparan pada 2030. 

    Munculnya permasalahan ini lantas mendorong eFishery  sebagai startup yang bergerak di bidang akuakultur, untuk bergerak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ketahanan pangan.

    Guna mewujudkan hal tersebut, eFishery didukung oleh kemajuan teknologi di bidang akuakultur menyediakan produk perikanan sebagai sumber utama protein hewani yang dapat diakses oleh semua kalangan.

    eFishery membangun ekosistem di mana para pembudidaya ikan dan udang dapat dengan mudah meningkatkan produktivitas, sekaligus menciptakan lingkungan yang berkelanjutan, aman, dan adil bagi mereka.

    Hingga saat ini, eFishery diketahui telah mendukung lebih dari 70.000 pembudidaya ikan serta petambak udang di Indonesia yang tersebar di lebih dari 280 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.

    Startup agritech asal Bandung eFishery bahkan resmi menyandang gelar Unicorn, karena telah memiliki valuasi mencapai 1 miliar dollar AS. 

    Lonjakan valuasi ini berhasil dicapai eFishery setelah meraup pendanaan seri D senilai 108 juta dollar AS, dengan pendanaan ini maka valuasi eFishery mencapai 1,3 miliar dollar AS.

    Adapun pendanaan seri D ini dipimpin oleh 42X Fund perusahaan manajemen investasi global asal Abu Dhabi, Uni Emirat Arab yang didukung oleh Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan)(KWAP), perusahaan dana pensiun terbesar asal Malaysia.

    Kemudian respons Ability (rA) perusahaan manajemen aset asal Swiss,500 Global, serta sejumlah Investor awal seperti Northstar, Temasek, dan Softbank juga turut berpartisipasi dalam putaran pendanaan ini.

    Jumlah pendanaan yang fantastis ini kabarnya digunakan perusahaan untuk memacu akselerasi pengembangan komunitas pembudidaya ikan di Indonesia serta meningkatkan transaksi pakan ikan dan ikan segar di eFishery yang menjadi target perusahaan.

    Ekspansi ke India

    Setelah berhasil mengepakan sayap di pasar Indonesia, eFishery kemudian memulai ekspansinya ke India. Startup eFishery memilih India karena dampak dan peluang pasar yang besar. Selain itu, pasarnya mirip dengan Indonesia yakni pembudidaya skala kecil.

    Tak tanggung-tanggung untuk menggenjot pendapatan, eFishery memboyong perangkat berbasis teknologi seperti kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI) dan Internet of Things atau IoT untuk mendorong produktivitas dan efisiensi pangsa India

    Dalam rencana ekspansi mendatang, eFishery kabarnya akan meningkatkan transaksi dan memperluas pasar ekspor, khususnya ke negara-negara Asia Tenggara.

    Namun sayangnya usai melakukan ekspansi eFishery mengumumkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya. Kebijakan tersebut diumumkan melalui keterangan tertulis pada 27 Juli 2024.

  • Kompolnas Desak Anggota Polri Pelaku Pemerasan Penonton DWP juga Disanksi Pidana Sesuai Perannya – Halaman all

    Kompolnas Desak Anggota Polri Pelaku Pemerasan Penonton DWP juga Disanksi Pidana Sesuai Perannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Puluhan anggota Polri sudah mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dan demosi terkait kasus pemerasan terhadap penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) melalui sidang kode etik.

    Namun, hingga saat ini masih belum bisa dipastikan apakah anggota yang melakukan pemerasan tersebut akan diseret ke ranah pidana atau tidak.

    Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) RI mendesak agar para pelanggar ini tak hanya disanksi etik saja melainkan dijerat pidana sesuai dengan perannya.

    “Peristiwa tersebut dekat sekali dengan peristiwa pidana. Oleh karenanya memang ya tidak cukup hanya dengan etik, tapi juga harus pidana,” kata Komisioner Kompolnas Muhammad Choirul Anam saat dihubungi, Sabtu (18/1/2025).

    Anam menyebut dalam sidang etik yang juga diawasi pihaknya, struktur peristiwa pemerasan sudah tergambarkan dengan jelas.

    Sehingga, proses pidana juga sejatinya harus diterapkan terhadap para pelanggar tersebut.

    “Nah banyak hal yang terurai, siapa pelakunya, karakter peristiwanya, kurang lebih bagaimana logic pembuktiannya ya, cukup detil, dan kami apresiasi terhadap proses ini,” tuturnya.

    “Uraian-uraian yang sudah terjadi, khususnya ketika itu diuji dalam sidang etik terus peristiwa itu dianggap tercela ya, bahkan ada yang putusan PTDH dan demosi yang cukup panjang,” ucapnya.

    Untuk informasi, sejauh ini sudah ada 28 anggota Polri yang menjalani sidang kode etik terkait perkara tersebut.

    Tiga anggota di antaranya mendapat sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), salah satunya mantan Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak. 

    Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan Kombes Donald melakukan pembiaran anggotanya memeras.

    “Hasil sidang terlihat dan perlu kami sampaikan adanya suatu wujud perbuatan terhadap terduga pelanggar telah melakukan pembiaran dan atau tidak melarang anggotanya saat mengamankan penonton konser DWP 2024 yang terdiri dari warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba,” kata Trunoyudo dalam konferensi pers di Gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta, Kamis (2/11/2024).

    “Namun pada saat pemeriksaan terhadap orang yang diamankan tersebut telah melakukan dengan permintaan uang sebagai imbalan dalam pembebasan atau pelepasan,” sambungnya.

    Duduk Perkara Kasus Pemerasan

    Adapun kasus ini bermula dari beredar informasi ada lebih 400 penonton DWP yang menjadi korban pemerasan oleh oknum polisi dengan nilai mencapai 9 juta ringgit atau sekitar Rp 32 miliar.

    Penyelenggara DWP Ismaya Live membuat pernyataan terkait kabar kejadian pemalakan dan pemerasan yang terjadi.

    “Kepada keluarga besar DWP kami yang luar biasa. Kami mendengar kekhawatiran Anda dan sangat menyesalkan tantangan dan frustrasi yang Anda alami,” tulis pernyataan resmi DWP di Instagram, Kamis (19/12/2024).

    DWP komitmen akan bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh.

    “Kami secara aktif bekerja sama dengan pihak berwenang dan badan pemerintah untuk menyelidiki secara menyeluruh apa yang terjadi dan untuk memastikan langkah-langkah konkret diterapkan untuk mencegah insiden semacam itu terjadi lagi di masa depan,” lanjutnya.

    Namun Kadiv Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim meralat uang hasil pemerasan WN Malaysia oleh oknum Polisi di konser Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024.

    Menurutnya dari hasil penyelidikan uang pemerasan yang dilakukan anggota Polri hanya sebesar Rp 2,5 miliar.

    “Perlu saya luruskan juga bahwa barang bukti yang telah kita amankan jumlahnya Rp 2,5 miliar. Jadi jangan sampai nanti seperti pemberitaan sebelumnya yang angkanya cukup besar,” ucap Abdul Karim di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (24/12/2024).

    Menurutnya, angka yang selama ini beredar tidak sesuai dengan fakta dari hasil yang didapatkan. 

    “Kita melakukan investigasi ini ya selalu berkoordinasi dengan Kompolnas pihak eksternal. Jadi kita terbuka,” kata Kadiv Propam.

    Demikian pula dengan jumlah korban dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan.

    Abdul Karim menyebut korban Warga Negara Malaysia dari penyelidikan dan identifikasi yang ditemukan sebanyak 45 orang. 

    “Jadi jangan sampai ada yang jumlahnya cukup spektakuler. Jadi kita luruskan bahwa korban yang sudah kita datakan secara scientific dan hasil penyelidikan,” jelasnya.

    Kadiv Propam menegaskan pimpinan Polri ini serius dalam penanganan apapun bentuknya terhadap terduga pelanggar yang dilakukan oleh anggota. 

    Sejauh ini sudah ada dua korban yang melakukan pelaporan atau pendumasan ke Mabes Polri.

    “Ya itu sudah kita terima di Divpropam Mabes Polri ini. Jadi ada dua orang pendumasnya. Tentunya pendumas ini kita jaga ya inisialnya,” ujarnya.

  • AS Batasi Ekspor Chip ke Sejumlah Negara, Indonesia Termasuk?  – Halaman all

    AS Batasi Ekspor Chip ke Sejumlah Negara, Indonesia Termasuk?  – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Pemerintah AS dibawah kepemimpinan Joe Biden mengumumkan aturan baru terkait pembatasan chip komputer canggih dan teknologi kecerdasan buatan (AI) buatan pabrik AS.

    Dengan aturan tersebut distribusi global Chip AI asal AS tak bisa lagi diekspor ke sejumlah negara di dunia. Para pejabat mengatakan aturan baru tersebut dimaksudkan untuk memastikan “AI dunia berjalan sesuai rencana Amerika”.

    Adapun pemblokiran ini dilakukan di tengah melonjaknya permintaan untuk chip AI Nvidia ke dalam jajaran perusahaan paling bernilai di dunia.

    Banyak dari perusahaan menyebut langkah ini hanya akan membantu pesaing. Kendati demikian, Departemen Perdagangan AS beralasan AI mumpuni memiliki potensi memperburuk risiko keamanan nasional yang signifikan, jika ada di tangan yang salah.

    “Aturan ini menjauhkannya dari tangan “aktor jahat” yang dapat menggunakannya untuk mengancam Amerika Serikat, termasuk dengan memungkinkan pengembangan senjata pemusnah massal, mendukung operasi siber ofensif yang kuat, dan membantu pelanggaran hak asasi manusia, seperti pengawasan massal,” kata Departemen Perdagangan AS.

    Peraturan baru soal kontrol ekpor chip AI ke pasar global akan mulai berlaku 120 hari sejak diterbitkan. Dengan ini, aturan akan berlaku efektif sekitar bulan April 2025.

    Pasca kebijakan diberlakukan, hanya negara-negara sekutu dekat AS yang masih dibebaskan untuk mengimpor chip dan alat pembuat chip dari AS. Sementara pasokan chip sejumlah negara akan dibatasi sesuai dengan kelompoknya.

    Laporan TrendForce yang dikutip BBC International merinci, kontrol ekspor chip AI ini turut dibagi menjadi tiga tingkatan (tier) berdasarkan negara yang memenuhi syarat.

    Khusus negara Tier 1 yang merupakan sekutu utama AS seperti Korea Selatan, Jepang, Jerman, dan Taiwan, dan Australia dapat terus melakukan bisnis seperti biasa dan bebas mengimpor hardware AI yang dikembangkan AS.

    Perusahaan-perusahaan dari negara-negara ini diizinkan untuk memasang beberapa prosesor mereka di negara-negara Tier 2, tapi dibatasi untuk tidak melebihi 7 persen dari kapasitas mereka di negara Tier 2 mana pun.

    Bagi negara Tier 2 termasuk di Eropa Timur, Timur Tengah, dan Amerika Latin, memiliki batasan akses ke chip pengolah grafis (GPU) khusus pemrosesan kecerdasan buatan (AI) hingga 50.000 GPU untuk periode 2025-2027.

    Jika dilihat dari petanya, Indonesia dan Malaysia sejauh ini masuk dalam kelompok Tier 2 dalam aturan pembatasan ekspor chip AS beserta negara Asia Tenggara lain kecuali Kamboja.

    Sementara Tier 3 yang terdiri dari negara-negara seperti China, Rusia, Iran, dan Korea Utara sepenuhnya dilarang mengakses teknologi AI AS.

    Ambisi AS Jadi Pemimpin AI Pasar Global

    Kebijakan ini diklaim dapat membantu AS membatasi potensi penyalahgunaan chip tersebut dalam pengembangan teknologi militer atau kegiatan yang dapat mengancam keamanan nasional negara paman Sam itu.

    Sejak Oktober 2022, pemerintah AS telah memberlakukan rangkaian kontrol ekspor, yang memblokir akses semikonduktor canggih ke China untuk mencegah penggunaannya bagi aplikasi militer.

    AS percaya mereka masih unggul 6 hingga 18 bulan dalam pengembangan AI dibanding negara rival seperti China. Dengan adanya pembatasan ekspor chip AI ini, AS yakin bisa mempertahankan keunggulan tersebut serta mencegah teknologi jatuh ke tangan negara yang berisiko mengancam kepentingan AS.

    Kebijakan Trump Tuai Kritikan

    Banyak dari perusahaan menyebut langkah ini hanya akan membantu pesaing., pembatasan ini dikhawatirkan bisa menjadi hambatan bagi sejumlah negara yang berusaha memposisikan dirinya sebagai pusat data global.

    Karena aturan ini berpotensi menghentikan investasi dan pembangunan pusat data yang diperlukan untuk memenuhi permintaan pasar global.

    Salah satu perusahaan yang disebut akan terdampak aturan pembatasan ekspor chip AI ini adalah Nvidia. Menurut perusahaan, jika aturan ini diterapkan, bukan berarti mengurangi ancaman, melainkan hanya melemahkan daya saing global Amerika.

    “Dengan mencoba mengatur hasil pasar dan menekan persaingan sebagai ‘urat nadi’ inovasi aturan baru pemerintahan Biden mengancam akan menyia-nyiakan keunggulan teknologi yang diperoleh Amerika dengan susah payah,” kata perusahaan itu.

    Uni Eropa juga menyatakan keberatan, mereka menilai pembatasan ini tidak adil mengingat negara-negara Uni Eropa adalah mitra dagang dekat AS.

    Sementara itu China menentang keras kebijakan baru Biden. Kementerian Perdagangan China mengancam mengambil tindakan balasan demi melindungi kepentingan nasionalnya.

    “Aturan itu telah secara serius menyabotase regulasi pasar, tatanan ekonomi dan perdagangan internasional, mengacaukan rantai industri maupun pasokan global, serta merusak kepentingan China, AS, dan komunitas bisnis di negara-negara di seluruh dunia,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun.

     

     

  • Tren Busana Ramadan dan Idulfitri Dipamerkan 20 Desainer di Raya Festival

    Tren Busana Ramadan dan Idulfitri Dipamerkan 20 Desainer di Raya Festival

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak 20 desainer lokal dan internasional menampilkan karya-karya yang memadukan keindahan tradisi dengan sentuhan kontemporer dalam Raya Festival 2025. Festival yang mengusung tema Raya Series ini memadukan estetika mode, tradisi, dan inovasi modern untuk menyambut Ramadan dan Idulfitri.

    Beberapa desainer yang turut serta di antaranya adalah Era Soekamto, Ria Miranda, Ghea Panggabean, hingga duo desainer asal Malaysia, Seth & Luna. Salah satu yang mencuri perhatian adalah platform mode eksklusif Garis Poetih karya desainer kondang Ivan Gunawan.

    “Tema raya Series yang diusung festival ini mencerminkan keindahan Ramadan dan Idulfitri. Koleksi busana hadir dalam palet warna lembut dengan material premium, memancarkan kemewahan tanpa meninggalkan akar budaya lokal. Motif-motif khas Indonesia yang dipadukan dengan desain modern, akan menciptakan harmoni antara tradisi dan tren global,” ujar penggagas Raya Festival, Ivan Gunawan di Jakarta, Jumat (17/1/2025).

    Keistimewaan Raya Festival 2025 tidak hanya pada koleksi busana. Garis Poetih juga menghadirkan kolaborasi dengan The House of Arwuda dan Daoud, dua nama baru dalam industri parfum Tanah Air.

    “Garis Poetih Raya Festival 2025 bukan sekadar acara mode biasa. Ini adalah selebrasi seni, budaya, dan inovasi yang dirancang untuk memberikan pengalaman tak terlupakan bagi semua yang hadir,” lanjut Ivan. 

    Ivan Gunawan menyebut Raya Festival 2025 menjadi momen penting dalam kalender mode Indonesia.

  • Kecepatan Internet Indonesia Jeblok di Antara Negara ASEAN

    Kecepatan Internet Indonesia Jeblok di Antara Negara ASEAN

    Jakarta –

    Di pengujung 2024, kecepatan internet Indonesia masih belum lebih baik jika dibandingkan negara di kawasan Asia Tenggara. Meski ada peningkatan, koneksi internet Indonesia masih keok jika dibandingkan dengan negara tetangga.

    Berdasarkan laporan bulanan yang dirilis Ookla melalui Speedtest Global Index, pada kategori internet mobile, Indonesia berada di peringkat ke-86 dari 110 negara di dunia.

    Sedangkan jika di ASEAN, Indonesia ada di posisi buncit dengan kecepatan internet mobile rata-rata 28,80 Mbps. Padahal, Ookla mencatat Indonesia naik satu posisi, tapi di sisi lain Kamboja jauh lebih kencang.

    Di kategori internet mobile ini, Uni Emirat Arab menjadi juaranya dengan kecepatan koneksi mencapai 453,87 Mbps. Negara di Timur Tengah lainnya ada di peringkat ke-2 dan ke-3, yaitu Qatar 383,50 Mbps dan Kuwait 257,30 Mbps.

    Brunei Darussalam dan Myanmar yang biasanya ada, pada data yang dirilis Desember 2024 tidak tercantum dalam daftar. Tapi, di kategori fixed broadband kedua negara tersebut hadir. Berikut adalah rangkuman kecepatan internet mobile negara-negara di Asia Tenggara.

    Peringkat Kecepatan Internet Mobile Negara di Asia Tenggara:

    Singapura 129,13 Mbps (peringkat 15)Malaysia 105,36 Mbps (peringkat 20)Vietnam 86,96 Mbps (peringkat 37)Thailand 65,47 Mbps (peringkat 46)Laos 36,64 Mbps (peringkat 75)Filipina 36,36 Mbps (peringkat 77)Kamboja 32,27 Mbps (peringkat 82)Indonesia 28,80 Mbps (peringkat 86).

    Beralih ke kategori fixed broadband, posisi Indonesia pun tak lebih baik. Indonesia ada di ranking ke-121 dari 154 negara di dunia atau turun tiga urutan dari bulan sebelumnya. Indonesia pun hanya unggul dari Myanmar.

    Kecepatan internet fixed broadband Indonesia menyentuh 32,07 Mbps. Jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, Singapura masih berada di tahta tertinggi internet fixed broadband. Berikut adalah urutan kecepatan internet fixed broadband negara-negara Asia Tenggara.

    Peringkat Kecepatan Internet Fixed Broadband Negara di Asia Tenggara:

    Singapura 330,98 Mbps (peringkat 1)Thailand 235,86 Mbps (peringkat 12)Vietnam 159,32 Mbps (peringkat 35)Malaysia 118,63 Mbps (peringkat 45)Filipina 93,76 Mbps (peringkat 58)Brunei Darussalam 76,60 Mbps (peringkat 83)Kamboja 46,14 Mbps (peringkat 108)Laos 40,06 Mbps (peringkat 114)Indonesia 32,07 Mbps (peringkat 121)Myanmar 28,94 Mbps (peringkat 124)Ookla merilis laporan Speedtest Global Index untuk bulan Desember 2024. Foto: OoklaKecepatan internet global per Desember 2024. Foto: Ookla

    Secara keseluruhan, Speedtest Global Index Desember 2024 memperlihatkan bahwa rata-rata kecepatan internet global untuk download di kategori internet mobile mencapai 62,79 Mbps, upload 11,82 Mbps, dan latensi 26 ms. Sedangkan rata-rata kecepatan internet fixed broadband global untuk download menyentuh di angka 96,45 Mbps, kecepatan internet upload 52,10 Mbps, dan latensi 9 ms.

    (agt/rns)