Negara: Malaysia

  • Beda Keterangan Polisi Malaysia dengan P2MI soal WNI Ditembak Mati di Perairan Tanjung Rhu Selangor – Halaman all

    Beda Keterangan Polisi Malaysia dengan P2MI soal WNI Ditembak Mati di Perairan Tanjung Rhu Selangor – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, MALAYSIA – Polisi Selangor Malaysia menerima laporan mengenai tiga pria yang diyakini warga negara Indonesia dirawat di rumah sakit Serdang karena luka tembak kemarin.

    “Semua pasien mengalami luka tembak di tubuh dan dalam keadaan sadar,” kata Kepala Polisi Selangor Hussein Omar Khan dalam sebuah pernyataan hari ini.

    Media Malaysia Freemalaysiatoday pada Minggu (26/1/2025) menulis lima WNI yang berada di dalam perahu menabrak kapal Badan Penegakan Maritim Malaysia (MMEA) yang sedang melakukan tugas patroli di Tanjung Rhu dini hari kemarin.

    Dalam insiden tersebut, anggota MMEA melepaskan beberapa tembakan untuk membela diri.

    “Apalagi disebutkan  dua tersangka dari kapal, bersenjata parang, menyerang mereka,” kata Hussein.

    Satu orang tewas dan empat lainnya luka-luka dalam insiden penembakan tersebut.

    Tiga korban luka dilarikan ke rumah sakit di Serdang.

    Sementara satu lainnya ke Rumah Sakit Klang.

    Sementara itu, Direktur Maritim Selangor Abdul Muhaimin Salleh, dalam pernyataan terpisah, menginformasikan bahwa MMEA menerima informasi dari masyarakat tentang kapal fiber yang terdampar sekitar 0,4 mil laut barat daya Pulau Carey, kemarin.

    “Dua orang yang diduga warga negara Indonesia ditemukan di dalam perahu. Satu orang dipastikan meninggal di tempat kejadian, sementara satu orang lainnya terluka dan dibawa ke Rumah Sakit Klang untuk menjalani perawatan,” katanya.

    Penjelasan Versi Pemerintah Indonesia

    Sementara itu, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) mengonfirmasi insiden penembakan terhadap lima WNI yang merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) itu.

    Dijelaskan penembakan dilakukan oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia pada Jumat (24/1/2025) pukul 03.00 WIB.

    Akibat kejadian tersebut, satu PMI meninggal dunia sementara empat lainnya mengalami luka berat.

    “Atas nama Kementerian P2MI, kami menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya seorang PMI akibat insiden ini,” kata Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani, di Jakarta, Minggu (26/1/2025).

    “Kami juga mendoakan kesembuhan bagi empat PMI lainnya yang saat ini tengah dirawat di beberapa rumah sakit di Selangor, Malaysia,” lanjutnya.

    Kapal PMI Hanya Melintas?

    Insiden bermula ketika patroli APMM menemukan sebuah kapal yang membawa lima PMI melintas di perairan Tanjung Rhu.

    Petugas kemudian melepaskan tembakan yang mengakibatkan satu PMI tewas di tempat.

    Sementara empat lainnya terluka, dengan salah satu korban dalam kondisi kritis.

    Kementerian P2MI mengecam keras tindakan APMM yang dinilai menggunakan kekuatan berlebihan dalam menangani pekerja migran.

    Christina menegaskan tindakan semacam ini tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.

    “Kami mendesak Pemerintah Malaysia untuk mengusut tuntas peristiwa ini,” ujarnya.

    “Jika terbukti bahwa petugas APMM menggunakan kekuatan berlebihan, maka harus ada tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku,” lanjut Christina.

    Kementerian P2MI memastikan terus berkoordinasi untuk memberikan pendampingan bagi para korban.

    “Kami sedang berupaya memastikan para korban yang terluka mendapatkan perawatan medis yang memadai, termasuk memberikan dukungan kepada keluarga korban, baik dalam bentuk bantuan hukum maupun pemulangan jenazah PMI yang meninggal dunia,” jelasnya.

    Selain itu, P2MI juga bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri RI dan atase kepolisian di KBRI Kuala Lumpur untuk memperoleh akses kekonsuleran guna menjenguk para korban serta memastikan hak-hak mereka terlindungi.

    Christina menyatakan bahwa Kementerian P2MI akan mendorong dialog dengan Pemerintah Malaysia guna membahas langkah-langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

    “Penanganan pekerja migran, termasuk mereka yang berada dalam kondisi nonprosedural, harus dilakukan dengan pendekatan yang manusiawi,” tegasnya.

    Christina memastikan bahwa negara akan selalu hadir untuk melindungi dan menjamin pemenuhan hak-hak pekerja migran Indonesia.

    “Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi para PMI. Kami akan terus memastikan keadilan ditegakkan dan hak-hak PMI tetap terjaga,” tutupnya.

     

  • CEO GoTo Jadi ‘Kapten’ Perusahaan Tech RI di Forum Ini

    CEO GoTo Jadi ‘Kapten’ Perusahaan Tech RI di Forum Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), menjadi perwakilan perusahaan nasional untuk berdialog dan bertukar gagasan pada acara Indonesia-India Business Forum (CEO Forum) yang diselenggarakan di New Delhi, India, pada 25 Januari 2025.

    Dalam forum tersebut, CEO GoTo Patrick Walujo memimpin sektor teknologi. “Saya bangga dapat mewakili industri teknologi tanah air untuk berdiskusi di platform dialog tingkat tinggi antara pemimpin bisnis dari kedua negara ini dan menyampaikan rekomendasi agar sektor digital dapat mendukung pertumbuhan Indonesia dan India,” kata Direktur Utama GoTo, Patrick Walujo dalam keterangan tertulis dikutip Minggu (26/1/2025).

    Di sektor teknologi, diskusi dalam forum ini akan fokus pada pengembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), penguatan ekonomi digital dan solusi fintech yang inovatif. GoTo, dengan pengalamannya di bidang teknologi digital dan finansial, diharapkan menjadi katalisator dalam membangun kolaborasi antara Indonesia dan India.

    “Ke depannya, (GoTo) akan meningkatkan investasi dalam produk dan sistem mutakhir, termasuk kecerdasan buatan. Salah satu inisiatif unggulan kami di bidang ini adalah Sahabat-AI, sebuah Large Language Model (LLM) open-source berbahasa Indonesia,” tambah Patrick.

    Selain Patrick Walujo, hadir pula beberapa CEO dan pengusaha ternama Indonesia di antaranya Ketua Dewan Penasihat Kadin Hashim Djojohadikusumo, Ketua Umum Kadin Anindya N Bakrie, Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri, dan CEO Indosat Ooredoo Vikram Sinha.

    Gelaran dialog internasional para pengusaha itu adalah hasil kerja sama antara Kadin dengan para pengusaha India anggota dari Confederation of Indian Industry (CII), sebagai rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto ke India. Setidaknya Kadin mengutus 100 orang pengusaha Indonesia dalam forum tersebut.

    Pada tahun ini, CEO Forum menyoroti lima industri utama: teknologi, pangan dan pertanian, manufaktur, perawatan kesehatan dan farmasi, serta transisi energi. Perusahaan yang mewakili industri-industri ini termasuk Bukaka Teknik Utama, PLN, Indosat Ooredoo, dan Pertamina.

    Forum ini merupakan langkah lanjutan dari India-Indonesia CEO Forum kedua yang diadakan pada 2018, saat PM India Narendra Modi mengunjungi Jakarta dan bertemu dengan Republik Indonesia ketujuh, Joko Widodo (Jokowi).

    Dalam keterangan resmi Setneg, kedatangan Presiden Prabowo di New Delhi, pada Kamis malam, 23 Januari 2025, pun disambut antusias oleh para mahasiswa Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di berbagai universitas di kota tersebut. Di India, Kepala Negara diagendakan menghadiri Upacara Perayaan Hari Republik India Tahun 2025 sebagai chief guest.

    Perayaan Hari Republik India dimulai pada tahun 1950 dengan Presiden Soekarno sebagai chief guest pertama. Selain menghadiri perayaan itu, Presiden Prabowo juga direncanakan menerima upacara penyambutan dari Presiden India, Droupadi Murmu di Istana Kepresidenan India, Rashtrapati Bhavan. Setelahnya, Presiden Prabowo juga akan melakukan pertemuan bilateral bersama PM Narendra Modi di Hyderabad House.

    Dari India, Presiden Prabowo juga direncanakan menuju Malaysia untuk melakukan kunjungan kenegaraan sekaligus pertemuan bilateral dengan Yang di-Pertuan Agong Malaysia Sultan Ibrahim. Di samping itu, Presiden Prabowo juga akan melakukan pertemuan dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim. 

    (bul/bul)

  • Ekspor China Kian Banjiri Asia Tenggara Termasuk Indonesia, Apa Dampaknya? – Halaman all

    Ekspor China Kian Banjiri Asia Tenggara Termasuk Indonesia, Apa Dampaknya? – Halaman all

     

     

    TRIBUNNEWS.COM, SINGAPURA – Ekspor produk barang dari China semakin membanjiri negara-negara Asia Tenggara  berdasarkan data statistik terbaru. 

    Para pengamat mengatakan China memang menggencarkan ekspor ke Asia Tenggara termasuk Indonesia karena dua hal utama.

    Pertama karena produk barang China semakin hilang pamor di Barat akibat ketegangan geopolitik.

    Dan kedua  diperparah dengan kepemimpinan kedua Presiden Donald Trump di Amerika Serikat.

    Membanjirnya ekspor China ke Asia Tenggarabisa jadi merupakan keuntungan atau tantangan.

    Apa yang Harus Dilakukan?

    Para pengamat mengatakan negara-negara ASEAN perlu mengembangkan strategi yang terkoordinasi untuk menyeimbangkan antara menyelamatkan perekonomian dalam negeri dan hubungan politik dengan China. 

    Pasalnya, di satu sisi konsumen Asia tenggara diuntungkan dengan keragaman produk dan keterjangkauan harga dari produk-produk China.

    Namun di sisi lain, industri lokal terancam dengan persaingan yang terus meningkat.

    “Demi menandingi harga-harga murah (produk China), para pengusaha dalam negeri berkurang keuntungannya, menutup pabrik dan banyak yang kehilangan pekerjaan,” kata Doris Liew, ekonom dan asisten manajer penelitian di lembaga pemikir Malaysia, Institute for Democracy and Economic Affairs (IDEAS).

    “Asia Tenggara sedang bergulat dengan efek riak dari melimpahnya ekspor Tiongkok, sebuah tantangan yang dihadapi hingga ke luar kawasan ini.”

    Negara-negara Asia Tenggara kemudian mengambil langkah menghadapi serbuan ekspor China, salah satunya dengan kebijakan anti-dumping.

    Namun menurut pengamat, keberhasilan upaya tersebut akan tergantung dari apakah negara-negara Asia Tenggara dapat bekerja sama mengatasinya.

    “Faktanya, konsekuensinya sangat berbeda di masing-masing industri …. antar kawasan atau bahkan antar industri hasilnya berbeda,” kata Diana Choyleva, ekonomi dari lembaga Enodo Economics kepada CNA.

    Genjot Mesin Ekspor

    China menggenjot mesin ekspor di semua lini di tengah melemahnya perekonomian akibat terpuruknya sektor properti dan merosotnya permintaan dalam negeri. Saat ini, ekspor China mencakup 20 persen dari produk domestik bruto (PDB) mereka. 

    Ekspor China pada 2024 tumbuh 7,1 persen menjadi 25,45 triliun yuan (US$3,47 triliun), untuk pertama kalinya melampaui 25 triliun yuan, menurut data bea cukai China yang dirilis pada 13 Januari lalu.

    “China mengukuhkan posisinya sebagai negara perdagangan terbesar di dunia,” ujar Wang Lingjun, wakil kepala Administrasi Umum Bea Cukai, dalam sebuah konferensi pers hari Senin.

    Overproduksi oleh para manufaktur China, ditambah dengan tantangan perekonomian dalam negeri, telah menyebabkan surplus produk, mulai dari barang murah hingga mewah, kata Liew.

    China terus mengirimkan barang-barang murah seperti tekstil dan pakaian ke berbagai negara, sembari meningkatkan produksi barang-barang bernilai tinggi. Nilai ekspor barang andalan China yang disebut “trio baru”, yaitu kendaraan listrik, baterai lithium dan panel surya mencapai 1 triliun yuan tahun lalu, meningkat hingga 900 persen dibanding satu dekade sebelumnya.

    “Untuk mengurangi kelebihan pasokan, manufaktur China mengekspor produk-produk mereka – yang seringkali harganya di bawah ongkos produksi – sehingga mengganggu pasar global,” kata Liew kepada CNA, menambahkan bahwa kebijakan industri China turut menyumbang dalam strategi ini.

    Akibat Ketegangan China dengan Barat

    Para pengamat mengatakan, produk-produk ini semakin banyak yang masuk ke Asia Tenggara akibat ketegangan antara China dan Barat.

    Konflik geopolitik ini menyebabkan barang-barang produksi China sulit masuk Amerika Serikat akibat tarif tinggi.

    “Hubungan perdagangan yang semakin retak antara AS dan China juga dapat meningkatkan ketegangan perdagangan di Asia. Dengan berkurangnya permintaan dari AS dan Eropa, China telah beralih ke pasar Asia,” kata Priyanka Kishore, direktur dan ekonom utama di Asia Decoded, kepada CNA.

    Pengiriman dari China ke negara-negara anggota ASEAN melonjak 18,9 persen pada Desember lalu dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya, berdasarkan data bea cukai China yang dirilis pekan lalu.

    Secara keseluruhan, ekspor China pada Desember naik 10,7 persen dibanding periode sebelumnya.

    Kinerja yang kuat ini sebagian didorong oleh eksportir China yang bergegas mengirimkan produk ke luar negeri untuk mengantisipasi ancaman tarif dari presiden terpilih AS Donald Trump, kata para pengamat.

    Pengiriman China ke AS juga melonjak 15,6 persen pada Desember dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

    “Percepatan perdagangan menjadi lebih terlihat pada Desember sebagai akibat dari efek Tahun Baru Imlek dan pelantikan Donald Trump,” kata Xu Tianchen, ekonom senior di Economist Intelligence Unit, seperti dikutip Reuters.

    ASEAN adalah ekonomi terbesar ketiga di Asia. Ditambah dengan perjanjian perdagangan bebas dengan ASEAN, China semakin leluasa mengekspor produk mereka ke kawasan ini.

    Proporsi ekspor Tiongkok ke negara-negara anggota ASEAN telah meningkat dari 6,9 persen pada awal abad ini menjadi sekitar 16 persen saat ini.

    Data bea cukai China menunjukkan bahwa ASEAN muncul sebagai pasar ekspor terbesar Tiongkok pada tahun 2023, dengan nilai tahunan mencapai US$523,7 miliar.

    Dampaknya Untung atau Buntung?

    Bertambahnya produk asal China ke Asia Tenggara telah menguntungkan para konsumen.

    Produk-produk China biasanya lebih murah jika dibandingkan dengan produk serupa di ASEAN, sehingga konsumen – terutama dari kalangan menengah ke bawah – punya pilihan barang dengan harga lebih terjangkau.

    Produk berteknologi tinggi asal China seperti kendaraan listrik kini juga dianggap memberikan kualitas yang baik dengan harga lebih murah, mematahkan persepsi masa lalu soal barang made-in-China yang berkualitas buruk.

    Namun derasnya aliran barang dari China juga merugikan para pengusaha lokal dan merugikan masyarakat. Pasalnya, produsen di dalam negeri tidak mampu bersaing dengan barang China yang jauh lebih murah.

    Persaingan yang tidak seimbang ini berisiko menurunkan kapasitas produksi di negara-negara ASEAN, kata Liew dari IDEAS.

    Industri yang Terdampak di Indonesia

    Industri yang paling terdampak di Indonesia adalah tekstil dan keramik, kata Muhammad Zulfikar, direktur China-Indonesia di lembaga penelitian Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Jakarta.

    “Masuknya barang-barang China ke Indonesia menghancurkan bisnis-bisnis lokal,” katanya kepada CNA.

    Tahun lalu, industri tekstil, garmen, dan alas kaki di Indonesia tutup pabrik, membuat lebih dari 50.000 orang kehilangan pekerjaan.

    Sementara itu, 2.000 pabrik di Thailand tutup antara Juli 2023 dan Juni 2024, dengan 50.000 orang yang jadi menganggur.

    Fenomena ini telah mengguncang sektor manufaktur Thailand yang menyumbang hampir seperempat dari PDB negara tersebut. 

    “Lonjakan impor China yang murah telah memicu protes di banyak negara ASEAN dan penolakan secara verbal dari pemerintah,” kata Kishore.

    “Karena lingkungan perdagangan yang tidak bersahabat di Barat, China kemungkinan akan mengarahkan lebih banyak kelebihan pasokannya ke negara-negara tetangganya, yang akan berpotensi menyebabkan lebih banyak gesekan di sektor perdagangan.”

    Sejumlah negara Asia Tenggara telah mengambil tindakan.

    Vietnam meluncurkan penyelidikan anti-dumping pada bulan Agustus 2024 terhadap baja canai panas dari China dan India.

    Negara ini juga memperpanjang masa penerapan bea masuk untuk produk aluminium dari China selama lima tahun lagi, dengan tarif pajak antara 2,85 persen hingga 35,58 persen.

    Selain itu, Vietnam menangguhkan operasional raksasa e-commerce China, Temu, pada Desember 2024 setelah melewatkan tenggat waktu yang ditetapkan pemerintah untuk mendaftarkan perusahaan tersebut.

    Langkah ini diambil setelah pemerintah Vietnam menyuarakan kekhawatiran tentang keaslian produk Temu yang harganya sangat murah dan dampaknya terhadap produsen Vietnam.

    Sementara itu, Thailand telah mengidentifikasi 58 produk, termasuk baja dan furnitur, sebagai target bea masuk anti-subsidisasi, dan mengusulkan pengenaan tarif 30,9 persen untuk baja canai panas China.

    Untuk mengelola impor berbiaya rendah, Thailand juga menerapkan pajak pertambahan nilai sebesar 7 persen untuk barang-barang di bawah 1.500 baht pada Juli 2024.

    Pada Desember 2024, langkah ini telah menyebabkan penurunan 20 persen impor barang murah yang sebagian besarnya dari China.

    Di Indonesia, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada Juli 2024 mengatakan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan penerapan bea masuk hingga 200 persen untuk berbagai impor dari China, seperti tekstil, keramik, dan barang-barang lainnya, demi melindungi industri dalam negerinya.’

    Ambil Pendekatan Lain

    Menurut para pengamat, berbagai langkah ini tidak akan sampai menyebabkan konfrontasi ekonomi yang besar antara China dan negara-negara Asia Tenggara.

    Kishore menyoroti bahwa China adalah pemasok utama barang-barang penting seperti mesin dan bahan kimia ke negara-negara ASEAN.

    “Mengenakan pajak yang besar untuk barang-barang ini hanya akan merugikan produsen dalam negeri,” katanya.

    “Akan lebih baik bagi kepentingan ASEAN untuk mengambil pendekatan yang seimbang dan menyelesaikan masalah melalui dialog dengan China daripada melakukan pembalasan perdagangan.”

    Senada, Choyleva dari Enodo Economics mencatat bahwa Asia Tenggara adalah “wilayah sasaran” bagi ekspor China karena faktor-faktor seperti kedekatan geografis, “infrastruktur yang layak”, serta basis industri yang ada. Berbagai kondisi tersebut memudahkan perusahaan-perusahaan asal China untuk memindahkan barang jadi mereka ke Asia Tenggara.

    “Sebagian besar aktivitas ini (ekspor China ke Asia Tenggara) bukanlah bagian dari strategi terkoordinasi oleh Beijing… tetapi lebih merupakan inisiatif dari perusahaan-perusahaan individu, seringkali swasta, yang ingin mencari pasar untuk produksi mereka sendiri,” ujarnya kepada CNA.

    Para pejabat China belum secara langsung menanggapi laporan-laporan tentang kelebihan ekspor di Asia Tenggara. Namun, Beijing secara konsisten membantah tuduhan-tuduhan tentang kelebihan kapasitas industri, terutama di sektor-sektor seperti kendaraan listrik, baterai lithium, dan panel surya.

    Mereka berargumen bahwa klaim-klaim tersebut tidak berdasar dan hanya menjadi dalih untuk proteksionisme ekonomi demi menekan perkembangan industri China.

    Mengandalkan Respons Regional

    Untuk mengatasi dampak buruk gelombang ekspor China yang terus meningkat, para pengamat mengatakan hal itu membutuhkan respons kolektif negara-negara anggota ASEAN.

    “(Kondisi ekonomi di kawasan) kemungkinan akan terus membujuk perusahaan-perusahaan China agar berinvestasi lebih banyak dalam perekonomian mereka dan membatasi ekspor,” kata Kishore, sambil memberikan catatan bahwa upaya ini akan sangat terasa di industri seperti manufaktur kendaraan listrik yang dapat membantu meningkatkan kemampuan teknologi ASEAN.

    Menurut Liew dari IDEAS, kecil kemungkinannya Asia Tenggara akan menjadi “tempat pembuangan” untuk kelebihan produksi China.

    Pasalnya, kata dia, meski populasi Asia Tenggara cukup besar, yaitu 675 juta jiwa, namun mereka tidak memiliki daya beli yang cukup untuk menyerap kelebihan barang dalam jumlah besar. Selain itu, “kontrol anti-dumping secara berkala” membantu menjaga distorsi pasar.

    Jika dikelola dengan hati-hati, integrasi ekonomi yang lebih dalam dengan China malah akan membawa manfaat infrastruktur, teknologi canggih dan penciptaan lapangan kerja, kata Choyleva dari Enodo Economics.

    Meskipun begitu, dampaknya kemungkinan akan “sangat tidak merata” karena negara-negara ASEAN memiliki tingkat kemajuan yang berbeda-beda, ujar Choyleva.

    Negara-negara ASEAN juga belum kompak dalam merespons China, tambah Choyleva.

    Misalnya Thailand, kata dia, pernah bernegosiasi untuk akses bebas tarif bagi masuknya mobil listrik China sebelum perang harga terjadi dan melemahkan produsen lokal.

    “Perbedaan pandangan politik antara negara anggota ASEAN juga akan menghambat koordinasi,” kata dia.

    Liew dari IDEAS percaya bahwa diperlukan respons regional yang lebih terkoordinasi dan proaktif.

    “Para pembuat kebijakan harus fokus pada penguatan industri dalam negeri melalui inovasi dan investasi, sembari menerapkan kebijakan perdagangan yang tepat sasaran untuk mempertahankan tingkat persaingan yang adil,” katanya.

    “Kemampuan Asia Tenggara untuk beradaptasi, akan menentukan apakah kawasan ini akan muncul sebagai korban dari kelebihan pasokan global atau menjadi pemain yang tangguh di pasar global.”

    Sumber: Channel News Asia

     

  • WNI Tewas Ditembak di Perairan Malaysia, KemenP2MI Desak Pengusutan Tuntas – Page 3

    WNI Tewas Ditembak di Perairan Malaysia, KemenP2MI Desak Pengusutan Tuntas – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani, mengecam insiden penembakan terhadap lima Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural di perairan Tanjung Rhu, Malaysia.

    Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat (24/1) pukul 03.00 dini hari waktu Malaysia, yang melibatkan lima warga negara Indonesia (WNI), dengan satu korban dilaporkan meninggal dunia.

    Christina mendesak pemerintah Malaysia untuk segera mengusut tuntas insiden tersebut. Ia juga menyoroti dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh otoritas terhadap kelima PMI hingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka.

    “KemenP2MI mendesak pemerintah Malaysia untuk segera mengusut peristiwa ini dan mengambil tindakan tegas terhadap petugas patroli Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) apabila terbukti melakukan tindakan yang melibatkan penggunaan kekuatan berlebihan atau excessive use of force,” ujar Wamen Christina dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip Minggu (16/1/2025).

    Ia juga menegaskan komitmennya untuk memastikan korban luka mendapatkan perawatan medis yang memadai, serta memberikan dukungan kepada keluarga korban, termasuk bantuan hukum dan pemulangan jenazah.

    “Saat ini, KemenP2MI sedang menelusuri asal daerah para korban agar pendampingan dapat dilakukan dengan optimal,” jelasnya.

     

  • Pemerintah Telusuri Identitas 5 WNI yang Ditembak Petugas Otoritas Maritim Malaysia

    Pemerintah Telusuri Identitas 5 WNI yang Ditembak Petugas Otoritas Maritim Malaysia

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) bersama KBRI Kuala Lumpur masih menelusuri identitas lima pekerja migran Indonesia (PMI) yang ditembak oleh petugas Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM).

    Kelima PMI ditembak oleh petugas patrol otoritas maritam Malaysia di perairan Tanjung Rhu, Selangor pada Jumat (24/1/2025) sekitar pukul 03.00 dini hari waktu setempat. Seorang tewas, satu kritis, dan tiga lainnya luka-luka.

    “Kementerian P2MI terus melakukan koordinasi untuk memastikan korban yang terluka mendapat perawatan medis yang diperlukan dan memberikan dukungan kepada keluarga korban, termasuk bantuan hukum dan pemulangan jenazah,” kata Wakil Menteri P2MI Christina Aryani kepada Beritasatu.com di Kantor Kementerian BP2MI, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (26/1/2025).

    Politikus Golkar itu melanjutkan saat ini timnya sedang menelusuri identitas kelima korban serta daerah asalnya di Indonesia.

    “Saat ini kementerian sedang menelusuri asal daerah dari para korban untuk dilakukan pendampingan,” ujar Christina.

    Menurutnya, para korban tidak membawa identitas dan data diri saat terjadi penembakan.

    “Mereka memang kebetulan tidak membawa identitas sehingga data itu tidak ada. Tetapi, kami sedang melakukan penelusuran dengan dibantu atase polisi juga untuk mengetahui asal dari mana, lalu siapa keluarganya, namanya, bekerja di mana, seperti itu,” tuturnya.

    Kementerian P2MI telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI dan atase polisi di KBRI Kuala Lumpur mendorong akses kekonsuleran untuk menjenguk para korban. 

    Para WNI yang terluka akibat penembakan itu sekarang masih dirawat di beberapa rumah sakit di Malaysia.

    “Ada beberapa rumah sakit, ada tiga orang di rumah sakit daerah Selangor dan satu lagi juga di rumah sakit yang dekat juga dengan Tanjung Rhu, sama masih di Selangor juga,” kata Christina.

    Kementerian P2MI mendesak Pemerintah Malaysia mengusut tuntas kasus penembakan lima WNI oleh petugas patroli APMM. Jika terbukti melakukan pelanggaran, maka harus dihukum secara tegas.

    Kementerian P2MI akan bertemu dengan dengan Pemerintah Malaysia guna membahas kasus penembakan terhadap lima PMI tersebut, agar kejadian serupa tidak terulang lagi di masa depan.

  • Mengapa Motor Masuk Tol Tidak Dilarang di Malaysia?

    Mengapa Motor Masuk Tol Tidak Dilarang di Malaysia?

    Jakarta

    Berbeda dengan Indonesia yang melarang motor masuk tol, Malaysia membolehkan warganya mengakses jalan bebas hambatan dengan kendaraan roda dua. Kenapa motor masuk tol tidak dilarang di negeri jiran?

    Diketahui sudah sejak lama pemerintah Malaysia membolehkan pengguna sepeda motor mengakses jalan tol. Menariknya, tak ada batasan kapasitas mesin motor. Selain itu, pemotor juga tidak perlu membayar tarif tol alias gratis.

    “Motor kecil, motor besar, semuanya boleh lewat jalan tol dan gratis,” ungkap warga lokal Malaysia, Syed Muhaimin Syed Hussain ditemui detikOto, di Kuala Lumpur beberapa waktu lalu.

    Pemerintah Malaysia Sulit Larang Motor Masuk Tol

    Direktur Malaysian Institute of Road Safety Research (MIROS) Zulhaidi Mohd Jawi pernah menjelaskan kepada detikOto alasan pemerintah Malaysia tidak melarang pengendara motor masuk tol. Kata Zulhaidi, kebijakan yang sudah terlanjur diterapkan itu sulit untuk dibatalkan lantaran sudah membudaya di Malaysia.

    “Kalau di Malaysia (motor boleh masuk tol) itu sudah terlanjur diterapkan lebih awal, sejak jalan tol diperkenalkan. Jadi secara politik sudah agak susah seandainya kebijakan itu ditarik lagi (atau dibatalkan),” ujar Zulhaidi beberapa saat lalu.

    Meski begitu, Zulhaidi tetap menegaskan bahwa motor masuk tol adalah hal yang salah. Sebab jauh dari kata aman bagi pengendara motor jika mengalami kecelakaan. Motor tak seaman mobil.

    “Tapi untuk safety, sebenarnya tidak sesuai. Karena motor itu harus jaga keseimbangan, dan di jalan tol dia bisa cepat hilang keseimbangan (karena kecepatan tinggi). Jika sesuatu terjadi, pengendara roda dua jatuh, risikonya lebih tinggi. Meski pakai helm (dan peralatan safety), jika terjatuh tetap berbahaya,” bilang Zulhaidi lagi.

    (lua/riar)

  • Kronologi 5 WNI Ditembak Petugas Otoritas Maritim Malaysia, 1 Orang Tewas dan 4 Luka-luka

    Kronologi 5 WNI Ditembak Petugas Otoritas Maritim Malaysia, 1 Orang Tewas dan 4 Luka-luka

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) mengungkapkan kronologi penembakan lima pekerja migran Indonesia (PMI) oleh petugas patroli dari Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Selangor.

    Wakil Menteri P2MI Christina Aryani mengatakan penembakan lima PMI terjadi pada Jumat (24/1/2025) pukul 03.00 dini hari waktu setempat.

    “Kronologi kejadiannya berawal dari patroli petugas APMM yang mendapati adanya kapal berisi lima PMI melintas di perairan Tanjung Rhu, Malaysia pada Jumat (24/1/2025) pukul 03.00 dini hari,” kata Christina kepada wartawan di Kantor Kementerian BP2MI, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (26/1/2025).

    Akibat penembakan itu, seorang PMI meninggal dunia dan seorang kritis, dan tiga lagi terluka.

    “Tiga PMI lainnya diinformasikan dirawat di beberapa rumah sakit di Selangor, Malaysia,” tutur Christina.

    Kementerian P2MI mengecam penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh otoritas Maritim Malaysia terhadap lima warga Indonesia tersebut. 

    Kementerian P2MI mengucapkan duka mendalam atas meninggalnya seorang seorang PMI akibat penembakan oleh oknum petugas otoritas Maritim Malaysia dan mendoakan empat korban lainnya yang masih dirawat segera diberikan kesembuhan.

  • Cari Jalan Tengah DHE SDA, Ekonom: Bukan Tahan Hasil Ekspor 100%

    Cari Jalan Tengah DHE SDA, Ekonom: Bukan Tahan Hasil Ekspor 100%

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai masih terdapat jalan tengah dalam mengatur penyimpanan DHE SDA, namun bukan menahannya sebanyak 100% dan selama satu tahun.

    Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah melihat ada jalan lain ketimbang melakukan retensi terhadap Devisa Hasiil Ekspor (DHE) milik pengusaha dalam jangka waktu yang lama, yang justru hanya menambah beban pengusaha. 

    “Akan lebih baik, kalau seandainya pemerintah mewajibkan semua eksportir atau sebagian dari eksportir, untuk merepatiasi atau menukar dolar mereka ke rupiah,” ujarnya, dikutip pada Minggu (26/1/2025). 

    Menurutnya pemerintah dapat memilah jenis-jenis ekspor yang diwajibkan repatriasi, sebagaimana rencana tahan DHE 100% selama setahun yang dikecualikan untuk sektor minyak dan gas (migas). 

    Melalui penukaran mata uang tersebut—sehingga dana tidak mengendap di bank—menurut Piter lebih bijak dalam mendorong peningkatan cadangan devisa yang pada akhirnya membantu stabilitas nilai tukar rupiah. 

    Piter berpandangan pun selama ini kebijakan DHE SDA tidak efektif menambah cadangan devisa. Adanya kenaikan cadev yang mencapai level tertinggi sepanjang masa yakni ke angka US$155,7 miliar, lebih dikarenakan semakin tingginya utang yang pemerintah tarik. 

    Dirinya menyadari memang langkah tersebut membuat Bank Indonesia (BI) khawatir akan membuat global memandang Indonesia yang terkesan keluar dari rezim devisa bebas

    Sebagaimana diketahui, Indonesia sempat berkiblat terhadap rezim devisa bebas alias tidak mewajibkan DHE untuk menetap di Tanah Air. Akibatnya, dolar kabur ke negara tetangga sementara rupiah anjlok.

    “Dan itu dikhawatirkan memunculkan persepsi negatif terhadap ekonomi kita, terhadap investor. Tapi itu menurut saya terlalu berlebihan. Negara lain seperti Thailand sudah melakukan itu sudah lama, nggak masalah,” ujarnya

    Di sisi lain, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet mennyampaikan adanya perbedaan arus kas masing-masing sektor sumber daya alam (SDA) ini memang masih menjadi tantangan dalam kebijakan DHE.

    Yusuf memandant bahwa pemerintah bersam apelaku usaha perlu mencari solusi, salah satunya melalui semacam penghitungan atau indeks yang mengukur, apakah dampak dari kebijakan baru ini lebih condong berdampak positif atau negatif ke satu atau dua lapangan usaha tertentu.

    Angka indeks ataupun angka tertentu yang dikeluarkan nantinya harus disepakati oleh pemerintah dan juga pelaku usaha sehingga ketika dihitung, angka-angka tersebut memang merepresentasikan kondisi yang dihadapi oleh sektor usaha yang menggantungkan produksinya dari arus kas yang menggunakan dolar, bukan rupiah.

    “Misal ada semacam indeks di mana semakin tinggi, maka bisa dikatakan eksposurnya semakin besar dan berdampak tidak begitu baik sehingga pemerintah harus melihat apakah perlu melakukan penyesuaian kebijakan terhadap sektor atau lapangan usaha tertentu,” tuturnya.

    Pasalnya, volatilitas nilai tukar rupiah yang terjadi saat ini berpeluang membuat arus kas dari perusahaan eksportir juga akan terkena dampak.

    Sejauh ini, pemerintah masih dalam proses penyempurnaan kebijakan DHE SDA. Rencana awal, Presiden Prabowo Subianto meminta untuk ditahan 100% selama 1 tahun.

    Meski demikian, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menuturkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal mengumumkan aturan baru soal Devisa Hasil Ekspor (DHE) selepas kepulangannya dari India dan Malaysia.

    Dia mengatakan bahwa saat ini pemerintah masih mematangkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (SDA) itu. 

    “Sebentar lagi, baru dimatangkan [aturan DHE]. Mungkin sekembalinya beliau dari lawatan dari luar,” katanya kepada wartawan di Pangkalan Halim Perdanakusuma, Kamis (23/1/2025).

  • 5 WNI Ditembaki di Perairan Malaysia hingga 1 Orang Tewas, Kementerian P2MI Desak Pengusutan Tuntas

    5 WNI Ditembaki di Perairan Malaysia hingga 1 Orang Tewas, Kementerian P2MI Desak Pengusutan Tuntas

    Jakarta-Beritasatu.com – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) mendesak Pemerintah Malaysia mengusut  penembakan terhadap lima pekerja migran Indonesia (PMI) oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Selangor.

    Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani menyayangkan kasus penembakan oleh otoritas maritim Malaysia pada Jumat (24/1/2025) dini hari tersebut, sehingga menewaskan seorang PMI. 

    “Kementerian P2MI mendesak Pemerintah Malaysia melakukan pengusutan terhadap peristiwa ini, dan juga mengambil tindakan tegas terhadap petugas patroli APMM apabila terbukti melakukan tindakan kekuatan berlebihan atau excessive use of force,” ujar Christina kepada Beritasatu.com di Kantor Kementerian BP2MI, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (26/1/2025).

    Kementerian P2MI akan bertemu dengan dengan Pemerintah Malaysia guna membahas kasus penembakan terhadap lima PMI tersebut, agar kejadian serupa tidak terulang lagi di masa depan.

    Christina mengatakan negara senantiasa hadir memperhatikan, melindungi serta bersikap tegas menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) bagi para pekerja migran.

    “Kementerian P2MI akan mendorong adanya pertemuan dengan Pemerintah Malaysia untuk membahas langkah-langkah pencegahan agar insiden serupa tidak terulang. Termasuk cara-cara penanganan migran unprosedural secara manusiawi,” katanya.

  • Pemerintah Desak Malaysia Usut Penembakan Pekerja Migran Indonesia di Perairan Tanjung Rhu

    Pemerintah Desak Malaysia Usut Penembakan Pekerja Migran Indonesia di Perairan Tanjung Rhu

    loading…

    Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani di kantornya, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (26/1/2025). Foto/Ari Sandita

    JAKARTA – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) mendesak Pemerintah Malaysia mengusut penembakan terhadap lima PMI di Perairan Malaysia. Salah satu korban penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) itu tewas.

    “Kementerian P2MI mendesak Pemerintah Malaysia melakukan pengusutan terhadap peristiwa ini, dan juga mengambil tindakan tegas terhadap petugas patroli APMM apabila terbukti melakukan tindakan kekuatan berlebihan atau excessive use of force,” ujar Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani di kantornya, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (26/1/2025).

    Menurutnya, pelaku penembakan terhadap PMI di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia harus diberikan sanksi tegas oleh Pemerintah Malaysia. Sebab, APMM terbukti melakukan tindakan kekuatan berlebih.

    Pihaknya pun bakal melakukan pertemuan dengan Pemerintah Malaysia guna membahas persoalan tersebut. Bahkan, tambahnya, pembahasan dilakukan dalam rangka pencegahan hal serupa tak kembali terulang ke depannya.

    Kementerian P2MI menyatakan Negara senantiasa hadir memperhatikan, melindungi serta bersikap tegas menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) bagi para pekerja migran.

    “Kementerian P2MI akan mendorong adanya pertemuan dengan Pemerintah Malaysia untuk membahas langkah-langkah pencegahan agar insiden serupa tidak terulang. Termasuk cara-cara penanganan migran unprosedural secara manusiawi,” pungkasnya.

    (rca)