Negara: Malaysia

  • DPR Desak Pembentukan Satgas Mafia Perdagangan Orang Buntut Penembakan WNI di Malaysia  – Halaman all

    DPR Desak Pembentukan Satgas Mafia Perdagangan Orang Buntut Penembakan WNI di Malaysia  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi Partai Golkar, Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga mendesak adanya pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mafia Perdagangan Orang.

    Hal ini disampaikan Umbu dalam rapat Baleg mengenai revisi UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Umbu mengecam keras insiden penembakan 5 orang warga negara Indonesia (WNI) oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Malaysia.

    “Jadi kami mengecam tindakan tersebut dan meminta penjelasan dari pemerintahan Malaysia secara terbuka,” kata Umbu.

    Legislator daerah pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Timur (NTT) II ini meminta pemerintah untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

    “Kami minta juga pemerintah indonesia untuk menindaklanjuti hal tersebut agar harga diri bangsa Indonesia ini betul-betul dan juga hak-hak para imigran itu terlindungi,” ujar Umbu.

    Menurut Umbu, selama 20 tahun terakhir total sekitar 75 PMI meninggal di tempat mereka bekerja.

    “Selama 20 tahun ini sudah 75 pekerja migran indonesia meninggal. Karena diduga adanya pembunuhan oleh aparat yang dalam tanpa proses peradilan di Malaysia,” tegasnya.

    Karenanya, lulusan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Jayabaya ini mengusulkan pembentukan Satgas Mafia Perdagangan Orang.

    “Saya mengusulkan agar pemerintah membentuk Satgas Mafia Perdagangan Orang karena ini sudah sangat mengkhawatirkan perkembangan ini,” tutur Umbu.

    Selain itu, Umbu meminta agar perlunya aturan yang mengikat antara negara pengirim dan penerima tenaga kerja. 

    Menurutnya, perbedaan kebijakan antara kedua negara sering kali menyebabkan pekerja migran berada dalam posisi rentan, baik terkait perlindungan hukum maupun jaminan sosial

    “Ketika kita berbicara mengenai Tenaga Kerja Indonesia yang menyumbang devisa yang besar bagi Indonesia, seharusnya kita tidak lagi mendengar Pekerja Indonesia yang tidak dibayar gajinya, yang meninggal karena tidak memiliki biaya untuk berobat, dan cerita pilu lainnya,” ungkap Umbu.

  • Isu Politik dan Hankam Terkini: 4 Saksi Kasus Harun Masiku Belum Hadir hingga Raffi Ahmad Siap Laporkan LHKPN

    Isu Politik dan Hankam Terkini: 4 Saksi Kasus Harun Masiku Belum Hadir hingga Raffi Ahmad Siap Laporkan LHKPN

    Jakarta, Beritasatu.com – Kabar tentang empat saksi kasus Harun Masiku yang tidak hadir dalam pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari enam yang dipanggil menjadi berita terkini isu politik dan hankam yang menarik perhatian pembaca pada Kamis (30/1/2024).

    Kabar lain terkait isu politik dan hankam terkini adalah KPU Barito Utara terancam diberhentikan karena tak menjalankan perintah Bawaslu soal PSU, komentar Puan Maharani tentang usulan kampus mengelola tambang, klarifikasi kejanggalan harga Dedy Mandarsyah, dan komentar Presiden Prabowo Subianto soal penembakan WNI oleh aparat Malaysia.

    Berikut isu politik dan hankam terhangat di Beritasatu.com pada Kamis (30/1/2025): 

    1. 4 Saksi Tidak Hadiri Pemeriksaan KPK Terkait Harun Masiku, Siapa Saja?    
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan enam saksi terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024, Kamis (30/1/2025). Sayangnya dari enam saksi, empat saksi di antaranya tidak memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa terkait kasus yang menjerat Harun Masiku tersebut.

    “Info yang kami dapatkan dari penyidik bahwa saksi-saksi tersebut sampai dengan saat ini belum hadir. Jadi, belum bisa dimintakan keterangannya,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, kepada awak media di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Saksi-saksi yang pemeriksaannya diagendakan hari ini, yaitu wiraswasta Saeful Rohman (SR), wiraswasta Irvansyah (IV), driver kader PDIP Saeful Bahri, Moh Ilham Yulianto (MIY), pengacara Darmadi Djufri (DD), mengurus rumah tangga Dewi Angi (DA), dan mahasiswa Diah Okta Sari (DOS). Salah satu saksi yang tidak hadir hari ini yaitu MIY.

    “Infonya ada empat orang, inisial DD, DA, DOS, dan MIY yang tidak hadir,” ungkapnya lagi.

    2. Tak Jalankan Perintah Bawaslu Soal PSU, KPU Barito Utara Terancam Diberhentikan
    Komisioner KPU Barito Utara, Kalimantan Tengah terancam diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran kode etik karena tak menjalankan perintah Bawaslu melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 2 TPS.

    Ketua dan anggota KPU Kabupaten Barito Utara diadukan ke DKPP oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Barito Utara, Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya.

    DKPP pun menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, yang diduga dilakukan ketua dan anggota KPU Kabupaten Barito Utara di kantor DPKP, Jakarta, pada Kamis (30/1/2025).

    3. Usulan Kampus Diberi Izin Tambang dalam RUU Minerba, Puan Maharani: Jangan Saling Curiga
    Ketua DPR Puan Maharani memberikan respons terkait pro dan kontra soal usulan memberikan izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi atau kampus, yang diatur dalam revisi Undang-Undang No 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Puan mengimbau agar semua pihak tidak terburu-buru saling mencurigai dan lebih mengedepankan diskusi konstruktif.

    “Ruang-ruang diskusi ini penting untuk mencegah terjadinya salah persepsi, kesalahpahaman, atau miskomunikasi. Jangan langsung kita awali dengan saling curiga. Mari kita bicarakan dan diskusikan bersama dulu setiap poinnya. Insya Allah nantinya akan ada jalan tengah atau titik temu yang menguntungkan perguruan tinggi dan masyarakat,” ujar Puan di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2024).

    4. Klarifikasi Kejanggalan Harta, Dedy Mandarsyah Klaim Semua Asetnya Sudah Dilaporkan di LHKPN
    Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat (Kalbar) Dedy Mandarsyah telah menjalani klarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (30/1/2025). Klarifikasi ini terkait dugaan kejanggalan dalam penyampaian LHKPN olehnya.

    Dedy Mandarsyah memilih irit bicara saat dijumpai seusai menjalani klarifikasi LHKPN. Dia enggan berbicara banyak soal kepemilikan hartanya.

    “Setelah ada hasilnya ya,” kata Dedy Mandarsyah seusai klarifikasi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Dedy menepis dugaan dirinya tidak melaporkan secara lengkap aset-asetnya di LHKPN. Dia mengeklaim telah menyampaikan seluruh kepemilikan hartanya di LHKPN.

    5. Respons Penembakan 5 WNI di Malaysia, Prabowo Subianto: Jangan Ikut Kegiatan Ilegal
    Presiden Prabowo Subianto merespons kasus penembakan lima warga negara Indonesia (WNI) oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM). Prabowo mengingatkan agar masyarakat tidak terlibat dengan kegiatan memasuki negara lain secara ilegal.

    “Kita tentunya berharap ada investigasi ya kan, tetapi sekali lagi saya ingatkan jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal,” ujar Prabowo Subianto seusai menghadiri rapat pimpinan TNI-Polri di The Tribrata, Jalan Dharmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).

    Prabowo Subianto mengatakan, jika menyelundup ke negara asing, maka risikonya negara asing tersebut akan mengambil tindakan. Dia mengingatkan agar masyarakat jangan sampai dibohongi oleh sindikat-sindikat yang menebar janji manis, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan memasuki negara lain secara ilegal.

  • RI dorong upaya bersama Thailand wujudkan stabilitas regional

    RI dorong upaya bersama Thailand wujudkan stabilitas regional

    Direktur Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri RI Mirza Nurhidayat (kanan), dan Duta Besar Kerajaan Thailand untuk Indonesia Prapan Disyatat (kiri) dalam peluncuran logo peringatan 75 tahun di Kemlu RI Jakarta, Kamis (30/1/2025). (ANTARA/Katriana)

    RI dorong upaya bersama Thailand wujudkan stabilitas regional
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 30 Januari 2025 – 21:48 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Indonesia mendorong upaya dengan Thailand untuk bersama-sama mewujudkan stabilitas di kawasan.

    “Tentunya dengan Thailand, kita mempunyai banyak kepentingan, khususnya di dalam menciptakan regional stability di kawasan ASEAN,” kata Direktur Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri RI Mirza Nurhidayat di Kemlu RI Jakarta, Kamis (30/1).

    Pernyataan itu dia sampaikan dalam acara peluncuran logo guna memperingati 75 tahun hubungan diplomatik RI-Thailand.

    Dalam kesempatan itu, Mirza menggarisbawahi perlunya kerja sama dengan Thailand untuk mendorong stabilitas regional guna mewujudkan pembangunan di kawasan.

    Untuk itu, tidak hanya dengan Malaysia, yang saat ini menjadi Ketua ASEAN 2025, Indonesia juga mendorong kerja sama dengan negara-negara ASEAN lainnya, terutama dengan Thailand, yang telah memasuki 75 tahun hubungan diplomatik dengan Indonesia.

    “Jadi, tidak saja dengan Malaysia selaku ketua ASEAN, tapi juga dengan negara-negara ASEAN yang lain, khususnya dengan Thailand yang saat ini kita sedang merayakan 75 tahun hubungan,” kata Mirza.

    Selain mendorong upaya mewujudkan stabilitas regional, Mirza juga menggarisbawahi perlunya meningkatkan fokus pada kerja sama di bidang perdagangan dan investasi.

    Dia juga mengungkapkan banyaknya peluang bagi Indonesia untuk mendorong kiprah BUMN di Thailand.

    “Kemudian, tentunya ketahanan pangan sebagai fokus dari Pemerintah Indonesia juga akan ditingkatkan di kawasan ASEAN,” kata dia lebih lanjut.

    Sementara itu, selain dihadiri oleh pejabat dan staf di Kemlu RI, peluncuran logo peringatan 75 tahun hubungan RI-Thailand juga dihadiri Duta Besar Thailand untuk Indonesia beserta jajaran dan staf, jajaran KBRI di Bangkok, serta pemenang lomba pembuatan logo tersebut.

    Sumber : Antara

  • Rakyat Jangan Mau Dibohong Sindikat Berjanji Ini-itu

    Rakyat Jangan Mau Dibohong Sindikat Berjanji Ini-itu

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk lebih mewaspadai penawaran untuk bekerja di luar negeri dari sindikat penyalur tenaga kerja tak terpercaya. Hal ini berkaca dari kasus penembakan warga negara Indonesia (WNI) di Malaysia.

    Masyarakat Indonesia, menurut Prabowo, harus mematuhi aturan yang berlaku di tiap negara yang tengah didatangi. Hal ini diungkapkan Prabowo usai menghadiri rapat pimpinan (rapim) TNI-Polri tahun 2025.

    “Saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing resikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu,” kata Prabowo di gedung The Tribrata, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 30 Januari.

    Prabowo mengaku sempat membicarakan kasus penembakan WNI ini dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada kunjungan kenegaraan Senin, 27 Januari lalu.

    Prabowo berjanji WNI yang selamat dalam peristiwa tersebut akan dipulangkan ke Tanah Air.

    “Tentunya berharap ada investigasi, ya kan. Kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan,” tuturnya.

    Sebagai informasi, aparat dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) melakukan penembakan terhadap sebuah kapal di perairan Tanjung Rhu, Selangor pada 24 Januari 2025, sekitar pukul 03.00 pagi waktu setempat. Insiden ini menyebabkan satu WNI meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka-luka.

    Direktur Perlindungan WNI Judha Nugraha sebelumnya mengatakan, berdasarkan keterangan dua korban penembakan yang tengah menjalani perawatan di rumah sakit Malaysia, tidak ada perlawanan dengan senjata tajam terhadap aparat APMM.

    Kementerian Luar Negeri RI telah memulangkan jenazah WNI yang meninggal akibat penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Malaysia, Basri kepada pihak keluarga pada Hari Rabu.

    Jenazah Basri tiba Rabu sore, pada pukul 15.35 WIB, di Bandara Syarif Kasim II Pekanbaru dari Kuala Lumpur dengan menggunakan penerbangan AK429, kata Kementerian Luar Negeri RI dalam keterangannya, Kamis 30 Januari.

    Dari sana, jenazah dibawa melalui jalan darat menuju Pelabuhan Dumai dan menyeberang dengan ferry menuju Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis.

    Jenazah diserahterimakan secara resmi dari Kementerian Luar Negeri kepada pihak keluarga dan langsung dikebumikan di hari yang sama.

     

     

     

     

     

  • Respons Verrell Bramasta Soal WNI Jadi Korban Penembakan di Malaysia – Halaman all

    Respons Verrell Bramasta Soal WNI Jadi Korban Penembakan di Malaysia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI, Verrell Bramasta ikut menanggapi insiden penembakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia.

    Verrell Bramasta menyayangkan atas insiden tersebut.

    Duka cita diungkap oleh putra Venna Melinda ini.

    “Pertama saya turut berduka cita yang paling mendalam kepada korban WNI yang tewas ditembak oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM). Kita negara tetangga. Satu rumpun,” kata Verrell kepada awak media, Kamis (30/1/2025).

    Verrell juga ikut menyayangkan kejadian tersebut.

    “Seharusnya tidak terjadi hal-hal seperti ini. Saya sangat sedih dan juga mengecam keras Pemerintah Malaysia atas tragedi ini,” ucap Verrell. 

    Verrell mengatakan 5 korban penembakan harus segera mendapat perlindungan dari Kementerian P2MI, Kemlu, dan KBRI. 

    “Saya juga minta agar 5 korban ini segera mendapatkan perlindungan. Harus segera. Karena ada keluarga, teman, yang menunggu mereka di rumah. Bisa perlindungan lewat P2MI, Kemlu, dan KBRI. Karena saya setuju, apa yang dilakukan oleh APMM ini sangat berlebihan,” ujar Verrell. 

    Selain itu, Verrell juga meminta Kemenlu melalui KBRI Kuala Lumpur untuk mengusut tuntas kejadian ini. 

    “KBRI Kuala Lumpur sudah bergerak mengirimkan nota diplomatik. Semoga cepat bisa mendapatkan akar dari insiden tersebut. . Kalau memang karena WNI tersebut adalah pekerja migran ilegal, seharusnya ada dialog antara P2MI dan juga pemerintah Malaysia dalam penanganan Pekerja Migran Non-Prosedural / Ilegal,” ungkapnya.

    “Sehingga bisa ditangani secara manusiawi. Serta jika memang terbukti melakukan excessive use of force (kekuatan secara berlebihan), maka harus tindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” tegas Verrell.

    Seperti diketahui sekitar pukul 03.00 pagi waktu setempat, APMM melakukan penembakan terhadap sebuah kapal di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Jumat (24/1/2025).

    Penembakan dilakukan setelah para penumpang kapal diduga melakukan perlawanan. Insiden ini menyebabkan satu WNI meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka-luka.

  • Punya Peluang Besar, Konsumen Pasar ASEAN Tak Boleh Dilewatkan

    Punya Peluang Besar, Konsumen Pasar ASEAN Tak Boleh Dilewatkan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pasar ASEAN dipandang memiliki perkembangan pesat, sehingga sayang sekali untuk diabaikan oleh para pelaku bisnis, khususnya yang berhadapan langsung dengan konsumen.

    Sebagai anggota ASEAN, Indonesia juga memiliki potensi pasar yang menjanjikan bagi para pelaku bisnis. Hal ini ditopang oleh pertumbuhan ekonomi sebesar 4,95% year on year (yoy) pada kuartal III-2024 di tengah ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,91% dan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,55% pada kuartal III-2024. Tingginya konsumsi ini pun tidak lepas dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 281,6 juta jiwa.

    Di tengah berbagai tantangan, Indonesia masih memiliki peluang pertumbuhan di tahun 2025. Pemerintah menargetkan ekonomi bisa tumbuh di kisaran 5%. Untuk itu, beberapa strategi besar kebijakan pemerintah juga telah disiapkan guna memastikan ketahanan ekonomi nasional di masa mendatang.

    Melihat optimisme tersebut, besarnya pasar ASEAN dan kecepatan pertumbuhannya menjadi potensi besar bagi bisnis-bisnis yang ingin bertumbuh, terutama yang berkaitan langsung dengan konsumen.

    Menurut konsultan BCG, Asia Tenggara pada 2024 adalah rumah bagi sekitar 245 juta konsumen berpenghasilan menengah dan 85 juta pembeli berpenghasilan menengah ke atas. Seiring dengan berlanjutnya pembangunan ekonomi, lebih dari 415 juta individu Asia Tenggara diproyeksikan akan masuk ke dalam definisi tersebut pada tahun 2030. Nantinya jumlah ini akan lebih banyak dari seluruh populasi Amerika Serikat.

    Selain itu, di 10 negara anggota ASEAN, konsumsi sudah menjadi pendorong utama aktivitas ekonomi. Pengeluaran konsumsi telah menyumbang lebih dari 90% PDB di Filipina, lebih dari 70% di Indonesia, Malaysia, dan Thailand, serta lebih dari 60% PDB di Vietnam.

    Pertumbuhan daya beli lokal juga didukung oleh tren struktural jangka panjang. Kawasan ASEAN diuntungkan oleh demografi yang positif, dengan populasi muda dan tenaga kerja yang terus bertambah. Kelompok usia 15 hingga 34 tahun mencakup 213 juta orang dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2028, saat jutaan pekerja baru akan mulai berbelanja barang dan jasa.

    Konsumsi ASEAN juga diuntungkan oleh integrasi regional. Pasalnya, semakin mudahnya orang dan uang melintasi perbatasan, pengeluaran untuk pariwisata, layanan bisnis, dan e-commerce pun meningkat. Ekonomi intra-ASEAN menyumbang 42,4% dari kedatangan pengunjung pada 2023.

    Bagi eksportir ASEAN, negara-negara di dalam blok tersebut kini menjadi sumber penjualan internasional terbesar. Tercatat perdagangan intra-ASEAN menyumbang 22,1% dari seluruh ekspor pada 2023.

    Mengakses basis konsumen ASEAN bisa dibilang tidak pernah semudah ini. Di seluruh kawasan, pembeli lokal adalah pengguna setia dari platform e-commerce dan aplikasi seluler, yang berperan sebagai jembatan antara konsumen lokal dan merek regional dan global. Di seluruh kawasan, 75,9% memiliki langganan internet, dan ada 128 ponsel untuk setiap 100 orang.

    Ekonomi digital di enam ekonomi terbesar di kawasan ini, yakni Indonesia, Thailand, Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Filipina, diperkirakan bernilai USD218 miliar dalam nilai barang dagangan kotor pada 2023 dan diperkirakan mencapai USD600 miliar pada 2030.

    Meskipun skala peluang dan kemajuan digitalisasi merupakan faktor umum di seluruh ASEAN, kawasan ini jauh dari homogen. Di Thailand, misalnya, hampir setengah dari belanja bahan makanan dilakukan di toko serba ada dan supermarket modern.

    Jumlah tersebut dibandingkan dengan di Vietnam lebih rendah ialah 12%, dimana toko-toko atau warung tradisional milik perorangan masih mendominasi. Aplikasi super seperti Grab, yang menggabungkan beberapa layanan menjadi satu aplikasi, semakin popular di negara ASEAN. Sementara itu, Indonesia memiliki pengguna TikTok terbanyak di dunia, dengan 157,6 juta pengguna, mengungguli 120,5 juta di Amerika Serikat.

    Saluran pembayaran juga sangat berbeda di seluruh kawasan, dengan pembayaran melalui e-wallet dengan jaringan pembayaran real-time meluas di berbagai lintas batas. Dalam ritel offline, uang tunai tetap menjadi bentuk pembayaran yang disukai di lima dari enam pasar ASEAN terbesar, kecuali Singapura, tempat kartu kredit sekarang menjadi bentuk pembayaran yang paling umum.

    Untuk itu, bisnis yang berhadapan langsung dengan konsumen perlu menyesuaikan penawaran mereka dengan preferensi lokal, terutama dalam kebiasaan pembelian serta produk dan layanan.

    “Kami melihat lebih banyak bisnis memilih mitra perbankan yang dapat mendukung berbagai saluran pembayaran di seluruh kawasan ASEAN.” ujar Head of International Market HSBC Asia Pasifik, Stuart Rogers dalam keterangan resminya.

    Bisnis yang beroperasi lintas batas ASEAN juga perlu mengatasi sejumlah kendala operasional. Misalnya saja, logistik yang menjadi tantangan tersendiri, kemampuan menjangkau konsumen di seluruh kawasan memerlukan jaringan mitra distribusi yang luas dan kemampuan untuk merespons permintaan konsumen dengan cepat di berbagai lokasi. Produk konsumen juga harus dirancang untuk memenuhi peraturan setempat, karena biasanya ada perbedaan di setiap pasar.

    Potensi pasar konsumen ASEAN juga telah menciptakan lingkungan yang sangat kompetitif, dengan merek lokal dan global bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar. Pada tingkat makro, inflasi tinggi dan suku bunga yang meningkat baru-baru ini telah membuat konsumen lebih sensitif terhadap harga dan membebani permintaan.

    Para pembuat kebijakan melakukan yang terbaik untuk menjaga konsumen tetap berbelanja, di Thailand, pada September 2024 pemerintah meluncurkan program pemberian uang tunai yang dirancang untuk meningkatkan konsumsi.

    Bagi bisnis yang ingin meningkatkan jangkauan mereka di pasar konsumen ASEAN, mitra perbankan yang berpengalaman dapat meringankan kesulitan dalam mengelola pembayaran dan penagihan di berbagai saluran dan dalam berbagai mata uang. Dengan begitu, bisnis dapat lebih fokus pada agenda pertumbuhan mereka.

    HSBC memiliki rekam jejak yang panjang di seluruh ASEAN, telah hadir di enam pasar terbesar selama lebih dari 130 tahun. Kami melayani 2,5 juta klien ritel dan 30.000 bisnis – menguasai lebih dari 93% PDB ASEAN dan perdagangan internasional.

    Jaringan yang luas dan pemahaman yang mendalam tentang pasar lokal di kawasan ini memungkinkan kami untuk mendukung bisnis dalam transaksi lintas batas mereka.

    Bagi bisnis yang berhadapan langsung dengan konsumen, HSBC Omni Collect menawarkan solusi terpadu yang mendukung penagihan dari penjualan di toko dan e-commerce melalui berbagai saluran pembayaran, yang memungkinkan bisnis untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dengan menawarkan lebih banyak opsi pembayaran, dan memantau transaksi daring untuk mengidentifikasi tren penjualan baru.

    “Pengelolaan invoice yang dilakukan secara manual, sering kali menyulitkan dalam pencocokan dan identifikasi transaksi sehingga mengganggu kelancaran operasional. Namun, setelah mengimplementasikan Omni Collect, kami merasakan solusi end-to-end yang terintegrasi. Solusi ini memperlancar proses invoicing kami sehingga mempercepat penjualan dan pengiriman produk. Kini kami bisa melakukan rekonsiliasi invoice secara otomatis untuk mengoptimalkan arus kas.” Ujar Angie Natasya Direktur Operasional PT Fitline Nutrition and Cosmetics yang bermitra dengan HSBC untuk menyederhanakan proses pembayaran dan meningkatkan efisiensi operasional.

    Selain itu, HSBC juga mendukung pasar mobil bekas Carro dengan fasilitas kredit lima tahun senilai SGD75 juta (USD57 juta), yang dijamin dengan kumpulan pinjaman mobil bergulir. Pertama kalinya bagi perusahaan, hasil penjualan dapat digunakan di berbagai pasar, menyediakan solusi fleksibel dan terukur yang memperkuat likuiditas Carro yang ada.

    HSBC juga berkontribusi pada pertumbuhan sektor konsumen melalui dukungan untuk bisnis teknologi finansial yang memungkinkan lebih banyak pengecer menawarkan layanan beli sekarang bayar nanti dan dompet digital. Bagi vendor, memberi konsumen lebih banyak pilihan di titik penjualan dapat menjadi pendorong pendapatan yang kuat. Kami memberikan fasilitas utang sebesar USD100 juta kepada pelopor teknologi finansial Asia Tenggara Atome Financial untuk mendukung proposisi pembiayaan konsumen digital pertamanya.

    Pada 2024, HSBC juga memperluas dukungannya untuk bisnis ekonomi baru di Asia Tenggara dengan meluncurkan Dana Pertumbuhan ASEAN senilai USD1 miliar. Apalagi semakin banyak pasar yang menjauh dari uang tunai, bisnis yang berhadapan langsung dengan konsumen perlu memastikan bahwa mereka mengikuti preferensi pelanggan mereka.

    “HSBC berkomitmen untuk terus berinvestasi dalam teknologi yang dapat membantu perusahaan dalam memberikan pengalaman pembayaran yang mudah bagi pelanggan mereka. Kami fokus untuk mendukung nasabah kami mengadopsi solusi pembayaran digital.”, ujar Anne Suhandojo, Head of Global Payment Solutions HSBC Indonesia.

    Dengan jumlah konsumen yang akan meningkat tajam di tahun-tahun mendatang, tidak pernah ada waktu yang lebih penting untuk menangkap pertumbuhan itu.

    (adv/adv)

    Next Article

    Melihat Prospek Cerah Ekonomi Indonesia di Tahun 2025

  • Imbas Penembakan 5 WNI, Prabowo Soroti Sindikat Pemberi Kerja Ilegal

    Imbas Penembakan 5 WNI, Prabowo Soroti Sindikat Pemberi Kerja Ilegal

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kepada masyarakat agar tidak mudah tertipu oleh sindikat pemberi kerja di luar negeri yang menjalankan usahanya secara ilegal.

    Peringatan Prabowo itu sejalan dengan peristiwa penembakan lima orang WNI oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) pekan lalu.

    “Sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu,” pesan Prabowo usai menghadiri Rapat Pimpinan TNI-Polri 2025 di Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).

    Prabowo mengatakan bahwa masyarakat harus berwaspada terhadap sindikat serupa yang memberikan iming-iming pekerjaan di luar negeri.

    Meski demikian, Presiden ke-8 RI itu mengatakan bahwa akan meminta pihak Malaysia untuk melakukan penyelidikan terhadap penembakan yang menyebabkan satu orang WNI meninggal dunia itu.

    “Ya kita waspada, kita ingatkan tapi kita juga yakin pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan,” paparnya.

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis.com sebelumnya, dua WNI korban penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) dalam kondisi kritis, sedangkan dua lainnya berada dalam kondisi stabil setelah mendapatkan perawatan.

    Melalui keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI, KBRI Kuala Lumpur telah melakukan akses kekonsuleran untuk empat WNI korban penembakan tersebut pada Selasa (28/1/2025). Keempat WNI ini tengah dirawat di Rumah Sakit Serdang dan Rumah Sakit Klang, Malaysia.

    “Dari keempat korban, dua WNI telah terverifikasi identitasnya, yaitu HA dan MZ, yang keduanya berasal dari Provinsi Riau,” kata Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemenlu RI Judha Nugraha dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (29/1/2025).

    Judha menjelaskan bahwa HA dan MZ telah mendapatkan perawatan dan dalam kondisi stabil. Keduanya juga menjelaskan kronologi kejadian dan menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam dari penumpang WNI terhadap aparat APMM.

    Sementara itu, dua korban lainnya masih berada dalam kondisi kritis pascaoperasi dan belum dapat memberikan keterangan.

    Judha turut melaporkan bahwa Kemenlu RI dan KBRI Kuala Lumpur tengah mengurus proses pemulasaran satu WNI korban meninggal berinisial B ke Tanah Air.

    Repatriasi jenazah direncanakan dilakukan hari ini, Rabu (29/1/2025) melalui penerbangan Kuala Lumpur-Pekanbaru dan dilanjutkan perjalanan darat menuju kampung halaman Almarhum di Pulau Rupat, Provinsi Riau.

  • Kemenperin kaji dampak Indonesia jadi anggota BRICS

    Kemenperin kaji dampak Indonesia jadi anggota BRICS

    Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief usai konferensi pers rilis IKI yang digelar di Jakarta, Kamis (30/1/2025). ANTARA/Sinta Ambar

    Kemenperin kaji dampak Indonesia jadi anggota BRICS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 30 Januari 2025 – 18:57 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan tengah melakukan kajian soal dampak Indonesia yang telah resmi menjadi anggota organisasi BRICS (Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan) pada sektor industri.

    “Kita masih dalam tahap asesmen. Masih dalam proses asesmen,” ujar Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief usai konferensi pers rilis IKI yang digelar di Jakarta, Kamis (30/1).

    Pihaknya pun hingga kini masih mendalami dampak negatif maupun positif kelompok ekonomi yang berperan dalam perekonomian global itu.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menyatakan bahwa keikutsertaan Indonesia di blok ekonomi BRICS, selain menggalang manfaat ekonomi, juga merupakan upaya menjembatani perbedaan kepentingan negara maju dan berkembang di berbagai forum multilateral.

    “Indonesia ingin menggalang kerja sama dan kolaborasi dengan negara tetangga, negara sahabat di kawasan, serta komunitas global,” ucap Menlu RI.

    Menurut keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI di Jakarta, Sabtu, Sugiono mengatakan bahwa Indonesia senantiasa memajukan pendekatan yang konstruktif dalam kolaborasi RI di tingkat global, termasuk melalui keikutsertaan dalam BRICS.

    Ia mengatakan bahwa diplomasi Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto akan diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan Indonesia serta kesejahteraan bagi rakyat sebagaimana diamanahkan UUD 1945.

    Anggota-anggota BRICS menguasai 40 persen populasi dunia dan 35 persen produk domestik bruto (PDB) global sehingga menjadikannya pemain yang penting di kancah internasional.

    Berdiri pada 2009 dengan anggota asli Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan itu, BRICS kini memiliki semakin banyak anggota usai 13 negara baru ditetapkan sebagai negara mitra pada Oktober 2024.

    Selain Indonesia, BRICS juga menyambut tiga negara Asia Tenggara lainnya sebagai anggota baru, yaitu Malaysia, Vietnam, dan Thailand.

    Sumber : Antara

  • Perlu Perbaikan Regulasi Perlindungan PMI

    Perlu Perbaikan Regulasi Perlindungan PMI

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menilai perlu perbaikan regulasi yang tertuang dalam UU No.18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Terutama penataan regulasi yang lebih meningkatkan kualitas perlindungan bagi PMI.

    “Fokusnya adalah pada pelaksanaan di lapangan dan penguatan perlindungan hukum terhadap PMI di negara tujuan kerja,” kata politikus Partai Nasdem itu.

    Menurutnya, mekanisme dalam pengaturan PMI perlu dievaluasi, termasuk dalam seleksi agensi dan pelatihan pra keberangkatan.

    “Agensi penempatan harus bertanggung jawab tidak hanya dalam proses awal, tetapi juga dalam pengawasan kesejahteraan PMI di luar negeri, serta penguatan regulasi,” tambahnya.

    Dalam kesempatan itu, dia mengecam tragedi penembakan terhadap lima pekerja migran Indonesia (PMI) di perairan Malaysia, Jumat (24/1/2025). Nurhadi pun mendesak pemerintah Indonesia agar mengupayakan perlindungan bagi PMI di luar negeri agar terhindar dari ancaman yang membahayakan keselamatan pekerja Indonesia.

    “Tragedi seperti ini tidak boleh terulang dan negara harus hadir dalam setiap upaya perlindungan warga negaranya, termasuk di luar negeri,” ujar legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI (Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Blitar) itu.

    Dia pun mendorong agar dibentuk sistem pengaduan yang efektif, sehingga PMI dapat dengan segera melaporkan potensi ancaman yang dihadapi di luar negeri. Termasuk, peningkatan kesadaran dan edukasi bagi PMI.

    “Selain penguatan regulasi, kami juga mendorong adanya program edukasi yang lebih intensif kepada calon PMI terkait hak-hak mereka, risiko kerja, dan cara melindungi diri selama berada di luar negeri,” tegasnya. [kun]

  • Pekerja Migran Indonesia Tewas Ditembak, Buruh Geruduk Kedutaan Besar Malaysia

    Pekerja Migran Indonesia Tewas Ditembak, Buruh Geruduk Kedutaan Besar Malaysia

    GELORA.CO  – Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berunjuk rasa tuntut keadilan bagi pekerja migran Indonesia yang tewas ditembak di Malaysia di depan gedung Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Kamis, (30/1/2025).

    Aksi ini sebagai bentuk protes atas tindakan brutal aparat Malaysia terhadap pekerja migran Indonesia. 

    Massa buruh sempat melemparkan telur ke arah kedutaan