Kementerian HAM Bakal Gandeng Komisi HAM Malaysia, Lindungi Pekerja Migran Indonesia
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
— Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) berencana menggandeng Komisi Hak Asasi Manusia
Malaysia
(Suhakam) untuk mengusut kasus penembakan
pekerja migran Indonesia
yang terjadi di Malaysia.
Menteri HAM
Natalius Pigai
menyatakan bahwa langkah ini dilakukan guna memastikan perlindungan dan keadilan bagi korban.
“Kami memiliki instrumen seperti Suhakam di Malaysia atau jaringan kerja sama HAM ASEAN,” ujar Pigai di Kantornya, Kumat (30/1/2025).
“Ini dapat kami manfaatkan dengan fasilitas dan kewenangan yang ada untuk memaksimalkan langkah perlindungan bagi warga negara Indonesia,” katanya lagi.
Pigai menegaskan bahwa pemerintah Indonesia bekerja sebagai satu kesatuan melalui koordinasi lintas kementerian.
Jika Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) atau Kementerian Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia
(P2MI) mengalami kesulitan dalam menangani kasus ini, KemenHAM siap mendukung dengan instrumen kerja sama HAM yang dimiliki.
“Kami tetap memberi kesempatan kepada kementerian lain untuk bekerja maksimal, tetapi kami tidak akan tinggal diam,” ujarnya.
“Yang penting adalah melindungi warga negara Indonesia dan memastikan mereka mendapatkan keadilan,” kata Pigai menegaskan.
Dia juga mengungkapkan, telah memerintahkan Direktur Jenderal Kepatuhan KemenHAM untuk memonitor dan berkoordinasi dengan instansi terkait sejak beberapa hari lalu.
“Kami siapkan segalanya, termasuk bahan terkait persoalan penyiksaan, persoalan perempuan, atau laporan-laporan internasional lainnya,” ujarnya.
“Semua langkah kami maksimalkan agar ada keadilan bagi pekerja migran Indonesia,” kata Pigai lagi.
Sebelumnya, lima orang pekerja migran ditembak oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Malaysia. Insiden tersebut mengakibatkan satu orang tewas dan empat lainnya luka-luka.
Kronologi yang disampaikan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), peristiwa ini terjadi pada Jumat (24/1/2025) pukul 03.00 waktu setempat.
“Saat itu, patroli APMM mendapati sebuah kapal yang mengangkut lima pekerja migran Indonesia sedang melintas di perairan tersebut,” kata Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, di Jakarta pada 26 Januari 2025.
Akibat kejadian ini, satu pekerja migran Indonesia dinyatakan meninggal dunia, sementara tiga lainnya berada dalam kondisi kritis dan dirawat di Rumah Sakit di Malaysia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Negara: Malaysia
-
/data/photo/2025/01/31/679c5fc91ca79.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Kementerian HAM Bakal Gandeng Komisi HAM Malaysia, Lindungi Pekerja Migran Indonesia
Nasional
31 Januari 2025")
Kementerian HAM Bakal Gandeng Komisi HAM Malaysia, Lindungi Pekerja Migran Indonesia Nasional 31 Januari 2025
-
Video: Terungkap Sebab Kecepatan Internet RI Kalah Lawan Malaysia Cs
Jakarta, CNBC Indonesia- Di tengah pesatnya transformasi teknologi digitalisasi, pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perluasan layanan internet di Tanah Air termasuk melalui pemerataan infrastruktur dan jaringan 5G.
President Director & CEO PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI), Yuke Marketatmo menyebutkan perluasan teknologi 5G di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya masih rendahnya penetrasi internet perumahan Indonesia yang baru mencapai 20% jauh lebih rendah di banding negara kawasan ASEAN.
Selain itu kecepatan layanan internet RI tergolong rendah di kisaran 30 Mbps dibanding Malaysia hingga Vietnam yang sudah di atas 100 Mbps.
Seperti apa tantangan dan prospek pengembangan layanan internet RI? Selengkapnya simak dialog Dina Gurning dengan President Director & CEO PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI), Yuke Marketatmo dalam Profit, CNBC Indonesia (Jum’at, 31/01/2025)
-
Panggil Menlu Pekan Depan, Komisi I DPR Bakal Bahas soal Penembakan PMI di Malaysia
JAKARTA – Komisi I DPR menjadwalkan rapat kerja bersama Menteri Luar Negeri Sugiono pada pekan depan.
Dalam rapat tersebut, Komisi yang membidangi urusan hubungan luar negeri itu akan membahas sejumlah isu khususnya soal penembakan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia baru-baru ini.
Wakil Ketua Komisi I DPR Budisatrio Djiwandono mengatakan, pihaknya saat ini tengah menunggu hasil nota diplomatik yang telah disampaikan Kemenlu ke pemerintah Malaysia. Komisi I DPR, kata dia, pasti akan mengawal persoalan tersebut.
“Kami sekarang sedang memberikan saya rasa kesempatan bagi pihak-pihak terkait untuk melakukan kerja-kerjanya. Kementerian Luar Negeri juga sudah memberikan statement dan nota diplomatik. Kita akan tunggu hasilnya,” ujar Budi di gedung DPR, Kamis, 30 Januari.
“Tentu kita pantau begitu dekat dan kita lihat, minggu depan komisi satu kalau tidak salah akan mengadakan beberapa rapat kerja bersama mitra-mitra termasuk Kementerian Luar Negeri juga. Jadi saya rasa ini nanti akan kita bahas bersama,” sambungnya.
Budi juga memastikan pihaknya akan memberi perhatian khusus terkait isu pelindungan pekerja migran Indonesia. Di mana saat ini masih menjadi kewenangan Kemenlu yang merupakan mitra kerja komisi I DPR.
“Memang dalam masa sidang yang baru ini, jadwal yang telah disepakati dan akan dijalankan adalah rapat kerja bersama mitra kerja termasuk Kementerian Luar Negeri. Saya rasa ini akan menjadi salah satu isu yang akan kita bahas,” kata Waketum Gerindra itu.
-
Kadiv Propam Polri soal Jerat Pidana Polisi Pemeras Penonton DWP : Tunggu Sidang Etik Selesai – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Polri angkat bicara soal bakal menjerat pidana bagi anggota yang terbukti melakukan pemerasan kepada penonton Djakarta Warehouse Project (DWP).
Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim mengatakan saat ini pihaknya masih fokus terhadap sidang etik para terduga pelanggar.
“Itu masih proses sidang kan belum selesai,” kata Abdul Karim kepada wartawan di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025) malam.
Dia tak menjelaskan secara pasti apakah para polisi yang melakukan pemerasan ini akan dijerat pidana atau tidak.
Abdul Karim menyebut pihaknya akan melihat dari perkembangan sidang kode etik yang dilakukan.
“(Pidana) Iya kita liat perkembangan sidang etik,” tuturnya.
Adapun kasus ini bermula dari beredar informasi ada lebih 400 penonton DWP yang menjadi korban pemerasan oleh oknum polisi dengan nilai mencapai 9 juta ringgit atau sekitar Rp32 miliar.
Penyelenggara DWP Ismaya Live membuat pernyataan terkait kabar kejadian pemalakan dan pemerasan yang terjadi.
“Kepada keluarga besar DWP kami yang luar biasa. Kami mendengar kekhawatiran Anda dan sangat menyesalkan tantangan dan frustrasi yang Anda alami,” tulis pernyataan resmi DWP di Instagram, Kamis (19/12/2024).
DWP komitmen akan bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh.
“Kami secara aktif bekerja sama dengan pihak berwenang dan badan pemerintah untuk menyelidiki secara menyeluruh apa yang terjadi dan untuk memastikan langkah-langkah konkret diterapkan untuk mencegah insiden semacam itu terjadi lagi di masa depan,” lanjutnya.
Namun Kadiv Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim meralat uang hasil pemerasan WN Malaysia oleh oknum Polisi di konser Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024.
Menurutnya dari hasil penyelidikan uang pemerasan yang dilakukan anggota Polri hanya sebesar Rp 2,5 miliar.
Perlu saya luruskan juga bahwa barang bukti yang telah kita amankan jumlahnya Rp 2,5 miliar.
Jadi jangan sampai nanti seperti pemberitaan sebelumnya yang angkanya cukup besar,” ucap Abdul Karim di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (24/12/2024).
Menurutnya, angka yang selama ini beredar tidak sesuai dengan fakta dari hasil yang didapatkan.
“Kita melakukan investigasi ini ya selalu berkoordinasi dengan Kompolnas pihak eksternal. Jadi kita terbuka,” kata Kadiv Propam.
Pun demikian jumlah korban dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan.
Abdul Karim menyebut korban Warga Negara Malaysia dari penyelidikan dan identifikasi yang ditemukan sebanyak 45 orang.
“Jadi jangan sampai ada yang jumlahnya cukup spektakuler. Jadi kita luruskan bahwa korban yang sudah kita datakan secara scientific dan hasil penyelidikan,” jelasnya.
Kadiv Propam menegaskan pimpinan Polri ini serius dalam penanganan apapun bentuknya terhadap terduga pelanggar yang dilakukan oleh anggota.
Sejauh ini sudah ada dua korban yang melakukan pelaporan atau pendumasan ke Mabes Polri.
“Ya itu sudah kita terima di Divpropam Mabes Polri ini. Jadi ada dua orang pendumasnya. Tentunya pendumas ini kita jaga ya inisialnya.
Berikut 32 daftar anggota yang telah dilaksanakan sanksi etik :
1. Eks Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Metro Jaya, Komisaris Donald Parlaungan Simanjuntak disanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
2. Eks Kepala Sub Direktorat III Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, AKBP Malvino Edward Yusticia disanksi PTDH.
3. Eks Kepala Unit I Unit III Subdit III Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, AKP Yudhy Triananta Syaeful disanksi PTDH.
4. Eks Kepala Unit V Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Kompol Dzul Fadlan disanksi demosi 8 tahun.
5. Eks Panit I Unit II Subdit III Ditresnarkoba Iptu Syaharuddin disanksi demosi 8 tahun.
6. Eks Bhayangkara Administrasi Penyelia Subdit III Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Iptu Sehatma Manik disanksi demosi 8 tahun.
7. Eks Kanit I Sat Resnarkoba Polres Jakarta Pusat, Iptu Jemi Ardianto disanksi demosi 8 tahun.
8. Eks Kanit II Satuan Reserse Polres Jakarta Pusat, AKP Rio Hangwidya Kartika disanksi 8 tahun.
9. Eks Bintara Satresnarkoba Polres Jakarta Pusat, Brigadir Hendy Kurniawan disanksi demosi 8 tahun.
10. Eks Kanit I Binmas Polsek Kemayoran, Ipda Win Stone disanksi demosi 8 tahun.
11. Eks Kanit Reserse Kriminal Polsek Kemayoran AKP Fauzan disanksi demosi 8 tahun.
12. Eks Bintara Satresnarkoba Polres Jakarta Pusat, Aipda Hadi Jhontua Simarmata disanksi demosi 8 tahun.
13. Eks Kanit I Subdit III Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Kompol Rio Mikael Tobing disanksi demosi 8 tahun.
14. Eks Ps Kanit 4 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKP Aryanindita Bagasatwika Mangkoesoebroto, disanksi demosi 8 tahun.
15. Eks Kanit 4 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKP Derry Mulyadi, disanksi 8 tahun karena memeras WNA dan WNI.
16. Eks Kanit III Sat Resnarkoba Polres Jakarta Pusat, Iptu Agung Setiawan disanksi demosi 6 tahun.
17. Eks Bintara Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Brigadir Fahrudin Rizki Sucipto disanksi selama 5 tahun.
18. Eks Bintara Unit III Subdit III Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Aiptu Armadi Juli Marasi Gultom disanksi demosi 5 tahun.
19. Eks Bintara Unit III Subdit III Ditresnarkoba, Bripka Wahyu Tri Haryanto disanksi demosi 5 tahun.
20. Eks Bintara Unit III Subdit III Ditresnarkoba, Brigadir Dwi Wicaksono disanksi demosi 5 tahun.
21. Eks Bintara Unit III Subdit III Ditresnarkoba, Bripka Ready Pratama disanksi demosi 5 tahun.
22. Eks Bintara Unit III Subdit III Ditresnarkoba, Briptu Dodi mendapat disanksi demosi 5 tahun.
23. Eks Kepala Satuan Narkoba Polres Jakarta Pusat, Kompol Jamalinus Laba Pandapotan Nababan disanksi demosi 5 tahun.
24. Eks Kasi Humas Polsek Kemayoran, Bripka Ricky Sihite disanksi 5 tahun.
25. Eks Bintara Satresnarkoba Polres Jakarta Pusat, Aipda Lutfi Hidayat disanksi demosi 5 tahun.
26. Eks Bintara Polsek Kemayoran Brigadir Andri Halim Nugroho disanksi demosi 5 tahun.
27. Eks Bintara Polsek Kemayoran Brigadir Satu Muhammad Padli disanksi demosi 3 tahun.
28. Eks Kanit 5 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, AKP Abad Jaya Harefa, disanksi demosi 1 tahun.
29. Eks Kanit 3 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Kompol David Richardo Hutasoit disanksi demosi 8 tahun.
30. Kanit 2 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Kompol Rolando Victor Asi Hutajulu disanksi demosi 8 tahun.
31. Kapolsek Tanjung Priok, Kompol Dimas Aditya disanksi demosi 8 tahun.
32. Kanit 2 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Kompol Palti Raja Sinaga disanksi demosi 4 tahun. -
/data/photo/2025/01/31/679c4b40bccae.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Lanjutkan Capaian Penting Kinerja 100 Hari Bidang Ekonomi Pemerintahan Prabowo, Ketahanan Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi Jadi Aspek Utama
Nasional
31 Januari 2025")
Lanjutkan Capaian Penting Kinerja 100 Hari Bidang Ekonomi Pemerintahan Prabowo, Ketahanan Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi Jadi Aspek Utama Nasional 31 Januari 2025
Lanjutkan Capaian Penting Kinerja 100 Hari Bidang Ekonomi Pemerintahan Prabowo, Ketahanan Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi Jadi Aspek Utama
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusing misi dan arah kebijakan nasional Asta Cita dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.
Salah satu yang menjadi fokus Prabowo adalah memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah berupaya menggalang sinergi nasional guna memastikan terjaganya stabilitas ekonomi serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto
mengatakan, dari beberapa program prioritas dari Prabowo, salah satu yang utama adalah
ketahanan pangan
.
“Ini tujuannya adalah menjaga harga pangan dan swasembada pangan,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (31/1/2025).
Dia mengatakan itu saat memberikan arahan pada Rapat Pimpinan Tentara Nasional Indonesia-Kepolisian Republik Indonesia (TNI-Polri) Tahun 2025 bertema “Sinergisitas TNI-Polri Guna Mendukung Terwujudnya Asta Cita” di Jakarta, Kamis (30/1/2025).
Catatan kinerja dalam masa 100 hari pertama Kabinet Merah Putih juga berhasil mengimplementasikan sejumlah kebijakan strategis.
Beberapa capaian itu, di antaranya peluncuran 15 paket stimulus ekonomi untuk kesejahteraan pada awal 2025, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen, penghapusan utang macet bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan perpanjangan penyimpanan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam di dalam negeri,
Kinerja pemerintah lainnya adalah menjaga daya beli masyarakat melalui program penurunan harga tiket hingga 10 persen saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) dan program belanja murah Harbolnas, BINA, dan EPIC Sale pada akhir 2024.
Dengan berbagai langkah strategis yang dijalankan, pemerintah optimistis dapat mencapai target
pertumbuhan ekonomi
8 persen pada 2028.
Optimisme itu seiring dengan peningkatan investasi dan diversifikasi pasar internasional.
Menko Airlangga menegaskan, sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan dunia usaha akan menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang semakin kompleks.
Dia mengatakan, stabilitas nasional yang kuat akan menjadi landasan utama bagi keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“Saya ingin mengapresiasi setinggi-tingginya jajaran TNI dan Polri atas dedikasi luar biasa dalam menjaga stabilitas yang menjadi fondasi penting bagi pembangunan ekonomi nasional,” katanya.
Lebih lanjut, Menko Airlangga menyampaikan, ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua aspek utama yang harus diperkuat untuk menghadapi tantangan ekonomi global.
Pemerintah pun mengalokasikan anggaran guna memastikan ketersediaan pangan.
Upaya swasembada pangan juga dilakukan guna mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan produksi dalam negeri.
Terkait upaya pengendalian inflasi, Menko Airlangga menyampaikan, Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) berhasil menekan inflasi pada kisaran 1,5 persen, lebih rendah dibandingkan era sebelumnya yang mencapai 5 persen.
Hal tersebut juga menjadi bukti konkret kontribusi TNI-Polri dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Kontribusi sinergi TNI-Polri juga diperlukan dalam upaya pemberantasan praktik penyelundupan yang merugikan perekonomian nasional.
Kolaborasi TNI-Polri diharapkan dapat mencegah masuknya barang-barang ilegal, seperti di sektor perikanan, pertanian, dan tekstil.
Sinergi kedua lembaga itu juga diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan kompetitif serta berujung kepada terjaganya stabilitas perekonomian nasional.
Saat ini, pemerintah mengembangkan 24 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk menarik investasi di berbagai sektor strategis, termasuk sektor manufaktur, ekonomi digital, kesehatan, pendidikan, serta juga kegiatan dalam bentuk
maintenance, repair
, dan
overhaul
untuk pesawat.
Secara kumulatif, mulai dari 2012 sampai 2024, KEK mencatatkan capaian investasi sebesar Rp 256,7 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 156.208 orang dan melibatkan sebanyak 394 pelaku usaha.
Selain itu, keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama ekonomi global, seperti organisasi antarpemerintah (BRICS), forum ekonomi negara-negara dunia (OECD), kemitraan perdagangan internasional (RCEP), dan kemitraan trans-Pasifik untuk perjanjian perdagangan (CPTPP), menjadi strategi utama dalam meningkatkan daya saing nasional.
“Sekarang Malaysia, Singapura ingin bikin lagi
data center
dengan KEK. Kami memerlukan speed untuk merespons lagi supaya investasi ini lari ke Indonesia,” jelas Menko Airlangga.
Dalam acara yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut, turut hadir Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, para kapolda dan panglima Kodam, serta Staf Ahli Kemenko Perekonomian Bidang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Menkomdigi Ungkap Sedang Verifikasi Merger XL-Smartfren
Jakarta –
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah memproses verifikasi persyaratan merger XL Axiata dan Smartfren. Perkembangan tersebut diungkapkan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid.
Meutya mengatakan pada prinsipnya pemerintah mendukung jika merger tersebut dapat berdampak industri yang lebih sehat dan utamanya layanannya yang lebih baik untuk masyarakat konsumen.
“Namun ini tentu memerlukan verifikasi terlebih dahulu,” ujar Meutya kepada detikINET, Kamis (30/1).
“Saat ini di Komdigi sedang proses verifikasi persyaratan merger. Misal pengelolaan frekuensi pasca merger akan seperti apa, compliance terhadap aturan pekerja sehingga pekerja dari dua perusahaan yang merger ini juga hak-haknya terjaga, harus ikut aturan tenaga kerja,” sambungnya.
Menkomdigi mengungkapkanya bahwa salah satu dari persyaratan persetujuan juga, misal dengan merger operator seluler ini ada komitmen pembangunan infrastruktur Tanah Air kedepan.
“Pada prinsipnya perlu dipastikan terlebih dulu merger ini memberi dampak baik bagi konsumen, pekerja dan usaha,” kata Menkomdigi Meutya Hafid.
Diberitakan sebelumnya, pada Desember 2024, para pemegang saham XL Axiata dan Smartfren menyatakan sepakat untuk menggabungkan anak usaha mereka yang nantinya punya entitas perusahaan bernama XLSmart.
Kesepakatan tersebut terjadi usai menandatangani perjanjian definitif untuk usulan penggabungan dengan nilai perusahaan pra-sinergi gabungan sebesar Rp 104 triliun atau USD 6,5 miliar.
Disebutkan bahwa XL Axiata akan menjadi entitas yang bertahan, sedangkan Smartfren dan SmartTel akan menggabungkan diri menjadi bagian dari XLSmart. Axiata Group Berhad dan Sinar Mas akan menjadi pemegang saham pengendali bersama, masing-masing memiliki 34,8% saham di XLSmart, dengan pengaruh yang sama terhadap arah dan keputusan strategisnya.
Terbaru, Axiata Group Berhad dan Sinar Mas mengumumkan penandatanganan dua Nota Kesepahaman untuk kolaborasi dan penuntasan merger. Acara dilakukan di depan Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto di Petronas Twin Towers, Kuala Lumpur, Malaysia, pada Selasa (28/1/2025).
Nota kesepahaman pertama untuk kolaborasi terkait sinergi potensial di Malaysia, Indonesia, dan kawasan Asia Tenggara. Dengan memanfaatkan ekosistem telekomunikasi masing-masing pihak, Axiata dan Sinar Mas menjajaki penyediaan solusi 5G mutakhir, layanan untuk bisnis, infrastruktur digital, hingga inovasi fintech yang bermuara pada dukungan inisiatif transformasi digital di kawasan.
(agt/rns)
-
WNI Tewas Ditembak, Anggota Komisi X Verrell Bramasta Kecam Pemerintah Malaysia
loading…
Anggota Komisi X DPR Verrell Bramasta mengecam penembakan Pekerja Migran Indonesia oleh Malaysia dan mendesak Kemlu mengusut tuntas insiden tragis ini. Foto/Ist
JAKARTA – Anggota Komisi X DPR Verrell Bramasta mengecam penembakan Pekerja Migran Indonesia oleh Malaysia. Verrell Bramasta mendesak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui KBRI Kuala Lumpur untuk segera mengusut tuntas insiden tragis ini.
“Pertama saya turut berduka cita yang paling mendalam kepada korban WNI yang tewas ditembak oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM). Kita negara tetangga. Satu rumpun. Seharusnya tidak terjadi hal-hal seperti ini. Saya sangat sedih dan juga mengecam keras Pemerintah Malaysia atas tragedi ini,” ucap Verrell, Jumat (31/1/2025).
Verrell mengatakan, 5 korban penembakan harus segera mendapat perlindungan dari Kementerian P2MI, Kemlu, dan KBRI.
“Saya juga minta agar 5 korban ini segera mendapatkan perlindungan. Harus segera. Karena ada keluarga, teman, yang menunggu mereka di rumah. Bisa perlindungan lewat P2MI, Kemlu, dan KBRI. Karena saya setuju, apa yang dilakukan oleh APMM ini sangat berlebihan,” ujar Verrell.
Selain itu, Verrell juga meminta Kemlu melalui KBRI Kuala Lumpur untuk mengusut tuntas akar kejadian ini.
“KBRI Kuala Lumpur sudah bergerak mengirimkan nota diplomatik. Semoga cepat bisa mendapatkan akar dari insiden tersebut. Kalau memang karena WNI tersebut adalah pekerja migran ilegal, seharusnya ada dialog antara P2MI dan juga pemerintah Malaysia dalam penanganan Pekerja Migran Non-Prosedural / Ilegal. Sehingga bisa ditangani secara manusiawi. Serta jika memang terbukti melakukan Excessive use of force (kekuatan secara berlebihan), maka harus tindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” tegas Verrell.
(shf)
-
Kasus 5 WNI Ditembak Bikin Indonesia Desak Malaysia Serius
Jakarta –
Lima orang WNI ditembak oleh aparat Malaysia. Indonesia pun mendesak otoritas Malaysia melakukan investigasi serius atas kasus ini.
Seperti diketahui, pada Jumat (24/1), sekitar pukul 03.00 pagi waktu setempat, APMM melakukan penembakan terhadap sebuah kapal di perairan Tanjung Rhu, Selangor.
Penembakan dilakukan setelah para penumpang kapal diduga melakukan perlawanan. Insiden ini menyebabkan satu WNI meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka-luka.
Pihak Kedubes RI di Kuala Lumpur sudah berkomunikasi dengan dua WNI korban penembakan aparat Malaysia. Keduanya mengaku tidak melakukan perlawanan ke aparat Malaysia saat kejadian.
Kedua WNI itu, yakni HA dan MZ, berasal dari Riau. Keduanya kini dalam perawatan dengan kondisi stabil sehingga bisa memberikan keterangan.
“Keduanya juga menjelaskan kronologi kejadian dan menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam dari penumpang WNI terhadap aparat APMM (Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia),” tulis Kemlu dalam keterangannya, Rabu (29/1/2025).
Sementara itu, dua korban lainnya masih berada dalam kondisi kritis pasca-operasi dan belum dapat memberikan keterangan. Keempat WNI itu kini dalam perawatan di RS Serdang dan RS Klang, Malaysia.
KBRI Kuala Lumpur juga sedang mengurus proses pemulasaraan satu WNI yang meninggal, inisial B, asal Riau untuk dipulangkan ke Tanah Air. Repatriasi jenazah dilakukan pada Rabu (29/1), bergantung pada ketersediaan tiket penerbangan.
Pemulangan akan melalui penerbangan Kuala Lumpur-Pekanbaru dan dilanjutkan perjalanan darat menuju kampung halaman almarhum di Pulau Rupat, Provinsi Riau.
Kemlu dan KBRI Kuala Lumpur akan memberikan pendampingan hukum kepada para WNI untuk memastikan terpenuhinya hak-hak mereka dan membiayai perawatan di rumah sakit hingga sembuh.
“Kemlu juga mendorong otoritas Malaysia melakukan investigasi menyeluruh atas insiden ini, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force). Dalam hal ini, KBRI masih terus mengumpulkan informasi lebih lengkap untuk mendapatkan konstruksi kejadian yang lebih jelas dan meminta retainer lawyer KBRI untuk mengkaji dan menyiapkan langkah hukum,” tulis Kemlu.
Bagaimana sikap Indonesia atas kasus ini? Baca halaman selanjutnya.
Malaysia Lakukan Penyelidikan
Foto: Direktur Asia Tenggara Kemlu, Mirza Nurhidayat. (Maulana/detikcom)
Kepolisian Kerajaan Malaysia (PDRM) melakukan penyelidikan kasus penembakan terhadap lima WNI oleh aparat Malaysia saat hendak keluar melalui perairan Tanjung Rhu, Selangor. Personel yang diduga terlibat penembakan telah dibebastugaskan untuk penyelidikan.
Dikutip Malaymail, Kami (30/1/2025), Kepolisian Malaysia berkoordinasi dengan Badan Penegakan Maritim Malaysia (MMEA) Selangor untuk mengusut kasus ini.
Kemlu Desak Malaysia Usut Kasus Sampai Tuntas
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mendesak pemerintah Malaysia melakukan investigasi kasus penembakan lima WNI oleh aparat Malaysia. Direktur Asia Tenggara Kemlu, Mirza Nurhidayat, meminta pemerintah Malaysia serius mengusut kasus penembakan yang menewaskan satu orang itu.
“Kita meminta kesediaan pemerintah Malaysia untuk betul-betul serius menangani hal ini dan saya rasa itu pun sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Luar Negeri dalam pernyataannya kemarin,” kata Mirza di kantor Kemlu, Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2025).
Mirza mengatakan Indonesia dan Malaysia memiliki panduan bersama dalam penindakan pergerakan manusia di perbatasan. Seperti halnya dalam menindak nelayan tradisional yang melintas batas untuk tidak menggunakan kekuatan berlebihan.
“Misalnya kita dengan Malaysia, kita punya common guideline yang mengatur penanganan para nelayan tradisional yang saling melintas gitu ya, untuk tidak dilakukan misalnya penahanan segala macam. Jadi kita punya bilateral, dan saya rasa di tingkat regional juga ada kerja sama seperti itu,” ucapnya.
Menlu Desak Malaysia Lakukan Penyelidikan Menyeluruh
Foto: Energi dan Infrastruktur UEA, Suhail Mohamed Al Mazrouei dan Menlu RI Sugiono. (Maulana Ilhami Fawdi/detikcom)
Dia mengatakan insiden tersebut tidak mencederai hubungan kedua negara. Namun Mirza memastikan Indonesia dan Malaysia memiliki komitmen yang sama dalam menuntaskan kasus tersebut.
“Ya saya rasa bukan mencederai ya, kan kejadian tidak bisa kita prediksi sebelumnya, tapi tentunya kedua negara mempunyai semangat yang sama, bahwa kita akan menangani kasus ini dengan sebaik-baiknya,” ucapnya.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono juga bersuara soal ini. Sugiono mengatakan telah meminta kepada pihak terkait agar dilakukan penyelidikan menyeluruh.
“Saya minta kemarin untuk diselidiki secara menyeluruh,” kata Sugiono setelah menghadiri The 3rd UAE-Indonesia Roundtable Discussion yang digelar Kedubes UEA di Jakarta, di Raffles Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).
Namun Sugiono tak menjawab ketika ditanya mengenai perkembangan atau hasil penyelidikan dari kasus itu.
Arahan Prabowo Minta Kasus Diselidiki
Foto: Presiden Prabowo Subianto (Eva/detikcom).
Presiden Prabowo Subianto buka suara soal kasus penembakan WNI oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM). Prabowo meminta kasus itu diinvestigasi.
“Ya itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi ya kan,” kata Prabowo di The Tribrata, Jalan Dharmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).
Prabowo mengingatkan agar para pekerja migran Indonesia tidak ikut-ikutan dalam kegiatan ilegal. Menurutnya, negara asing akan bertindak jika memaksa lakukan penyelundupan.
“Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing resikonya negara asing akan bertindak,” ujarnya.
Ia meminta PMI untuk tidak gampang dibohongi oleh sindikat penyelindupan. Ia meminta semua pihak waspada.
“Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya kita waspada, kita ingatkan tapi kita juga yakin pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan,” ujarnya.
Halaman 2 dari 4
(rdp/rdp)
Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu
-
Kolaborasi Indonesia-Palestina Bangun Kembali Rumah Sakit di Gaza
loading…
Qudwah Indonesia menggelar Kolaborasi Indonesia Palestina Internasional Forum 2025 untuk memperkuat kerja sama dalam membantu rakyat Palestina, khususnya pembangunan kembali fasilitas kesehatan di Gaza. Foto: Ist
JAKARTA – Qudwah Indonesia menggelar Kolaborasi Indonesia Palestina Internasional Forum 2025 dengan tujuan memperkuat kerja sama dalam membantu rakyat Palestina, khususnya dalam pembangunan kembali fasilitas kesehatan di Gaza.
Acara ini dihadiri 30 dari 50 lembaga amil zakat dan fundraiser yang diundang serta melibatkan perwakilan dari empat negara yaitu Indonesia, Malaysia, Turki, dan Yaman.
Forum menghadirkan berbagai lembaga kemanusiaan dan organisasi penting, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), Qudwah Indonesia, Medics World Wide, Yayasan Indonesia Amanah Dermawan (YIAD), Hand of Charity of Berhad, dan ATAA.
Direktur Qudwah Indonesia Lukman Hakim menuturkan pembangunan rumah sakit di Gaza menjadi prioritas karena banyak rumah sakit di wilayah tersebut telah berhenti beroperasi akibat serangan Israel. Salah satu proyek utama yakni pembangunan kembali Rumah Sakit Abu Yusuf Annajar yang mengalami kerusakan parah.
Rumah sakit ini terletak di Rafah dan merupakan institusi medis utama di daerah kepadatan penduduk yang tinggi mencapai 250 ribu jiwa.
Lukman mengatakan, pembangunan kembali rumah sakit ini membutuhkan biaya Rp20 miliar. “Insyaallah dengan kolaborasi berbagai lembaga nasional dan internasional dalam waktu 6-12 bulan bisa dibangun kembali rumah sakit ini,” ucapnya.
Ketua MUI Pusat Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Prof Sudarmoto menyatakan pembangunan kembali rumah sakit ini bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi juga menjaga fungsi sejarahnya.
“Sekarang tinggal menghitung kebutuhan dananya. Saya akan menyampaikan hal ini kepada MPR/DPR agar pemerintah juga turut berkontribusi. Jangan sampai hanya lembaga amil zakat yang membantu, sementara pemerintah hanya memberikan apresiasi,” ujarnya.
Dia juga berencana membawa proyek ini ke dalam forum Konferensi Asia-Afrika mendatang agar mendapatkan dukungan lebih luas.
-
RI Kalah, Negara Ini Punya Bahasa Paling Banyak di Dunia
Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia sering disebut sebagai salah satu negara dengan jumlah bahasa terbanyak di dunia. Namun, ternyata jumlah bahasa di tanah air masih kalah dibanding negara tetangga RI, Papua Nugini.
Menurut IFL Science, Papua Nugini adalah negara dengan variasi bahasa paling banyak di dunia. Kini, ada sekitar 840 bahasa yang dituturkan oleh penduduk Papua Nugini, atau sekitar 10 persen dari total seluruh variasi bahasa di dunia. Negara yang berbatasan langsung dengan provinsi Papua, Papua Pegunungan dan Papua Selatan ini padahal cuma dihuni oleh 10 juta penduduk. Sebagai perbandingan, Indonesia disebut memiliki 718 bahasa.
Papua Nugini secara resmi punya tiga bahasa nasional yaitu Hiri Motu, Tok Pisin dan Inggris. Inggris menjadi bahasa resmi sebagai warisan dari era kolonial. Sebelum merdeka pada 1975, Papua Nugini adalah wilayah protektorat Inggris sejak abad ke-19 dan sempat menjadi bagian dari Australia.
Tok Pisin atau “bahasa burung” adalah bahasa campuran yang sebagian besar diserap dari bahasa Inggris. Bahasa ini “diciptakan” oleh sekelompok pekerja asal Melanesia, Malaysia, dan China yang bermigrasi ke wilayah Papua Nugini untuk bekerja di ladang tebu pada abad ke-19. Meskipun pengaruh terbesar muncul dari bahasa Inggris, Tok Pisin menyerap kosa kata dan struktur yang bercampur aduk antara bahasa asing dan bahasa asli Papua Nugini.
Di sisi lain, Hiri Motu adalah variasi dari Motu, bahasa Autronesia yang diuturkan di wilayah sekitar di Port Moresby. Tak seperti Tok Pisin, bahasa ini tak terlalu banyak terpengaruh oleh bahasa Inggris. Namun, berevolusi dengan tata bahasa dan kosa kata yang lebih sederhana supaya memudahkan komunikasi antar penutur bahasa asli Papua Nugini yang lain.
Di luar tiga bahasa resmi itu, Papua Nugini punya ratusan bahasa asli lainnya yang berakar dari keragaman budaya dan etnis. Selain di wilayah pulau Papua, Papua Nugini juga meliputi wilayah ratusan kepulauan di Samudra Pasifik. Di wilayah pulau Papua, Papua Nugini juga diwarnai oleh hutan lebat dan pegunungan yang menyulitkan perpindahan penduduk dan percampuran budaya. Hasilnya, tiap wilayah punya bahasa dan kebudayaan yang sangat berbeda.
Saking sulitnya terjadi pertemuan antar penduduk, sebuah penelitian yang dilakukan pada 2017 bahkan menemukan bahwa keragaman genetika di populasi Papua Nugini sangat tinggi.
“Studi kami mengungkap perbedaan genetika antara kelompok penduduk di sana sangat besar, bahkan lebih besar dibanding keragaman antar populasi utama di Eropa atau di Asia Timur,” kata Anders Bergstrom dari Wellcome Trust Sanger Instutute.
Bergstorm mengungkapkan bahwa “perpisahan genetika” antara populasi yang tinggal di pegunungan dan dataran rendah di Papua Nugini terjadi sejak 10.000 hingga 20.000 tahun yang lalu.
“Ini masuk akal secara budaya, karena kelompok yang tinggal di dataran tinggi biasanya lebih suka terpencil, tetapi perbedaan genetika antara penduduk yang secara geografis jaraknya berdekatan, sangat mengagumkan,” kata Stephen J. Oppenheimer yang melakukan penelitian bersama Bergstorm.
(dem/dem)