Xcloud.id

Negara: Malaysia

  • Buntut Penembakan WNI di Malaysia, DPR Desak Pembentukan Satgas Mafia Perdagangan Orang

    Buntut Penembakan WNI di Malaysia, DPR Desak Pembentukan Satgas Mafia Perdagangan Orang

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Golkar, Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga, mendesak pemerintah segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Mafia Perdagangan Orang. Desakan ini muncul menyusul maraknya praktik perdagangan orang yang menjerat pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal, termasuk kasus terbaru penembakan lima warga negara Indonesia (WNI) oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM).

    “Saya mengusulkan agar pemerintah membentuk Satgas Mafia Perdagangan Orang karena situasi ini sudah sangat mengkhawatirkan,” ujar Umbu kepada wartawan, Sabtu (1/2/2025).

    Data Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) mencatat sekitar 6 juta PMI ilegal bekerja di luar negeri tanpa prosedur resmi. Akibatnya, 60-65 persen korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berasal dari kelompok ini.

    Antara tahun 2020-2024, sebanyak 110.641 PMI ilegal telah dideportasi dari berbagai negara. Dari jumlah tersebut, 2.597 PMI ilegal dipulangkan dalam kondisi meninggal dunia, atau rata-rata 2-3 orang meninggal per hari akibat kondisi kerja yang buruk dan minimnya perlindungan hukum.

    Umbu menegaskan angka-angka ini menunjukkan PMI ilegal berada dalam situasi yang sangat rentan. Kasus penembakan lima PMI di Malaysia harus menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dan memastikan mereka bekerja secara legal.

    Menurut Umbu, Satgas Pemberantasan Mafia Perdagangan Orang yang ia usulkan tidak hanya bertugas melindungi PMI, tetapi juga menindak tegas pihak-pihak yang merekrut PMI ilegal, termasuk perusahaan yang terlibat dalam praktik perdagangan orang.

    Lebih lanjut, ia mendorong adanya aturan yang lebih ketat dan mengikat antara negara pengirim dan penerima tenaga kerja. Ia menilai perbedaan kebijakan antara kedua negara sering kali membuat pekerja migran berada dalam posisi rentan, terutama dalam aspek perlindungan hukum dan jaminan sosial.

    “Ketika kita berbicara mengenai tenaga kerja Indonesia yang menyumbang devisa besar bagi negara, seharusnya kita tidak lagi mendengar kisah pilu PMI yang tidak dibayar gajinya, meninggal karena tidak bisa berobat, atau menjadi korban eksploitasi,” tegasnya.

    Selain mendesak pembentukan Satgas, Umbu juga mengecam penembakan lima PMI oleh APMM di Malaysia. Ia meminta pemerintah Indonesia dan Malaysia mengusut kasus tersebut secara terbuka dan transparan.

    “Kami mengecam tindakan tersebut dan meminta penjelasan resmi dari pemerintah Malaysia. Kami juga mendesak pemerintah Indonesia untuk menindaklanjuti kasus ini demi menjaga harga diri bangsa serta hak-hak pekerja migran Indonesia,” tegasnya.

  • Trump akan mengirim migran tak berdokumen ke Teluk Guantanamo – Tempat apa itu? – Halaman all

    Trump akan mengirim migran tak berdokumen ke Teluk Guantanamo – Tempat apa itu? – Halaman all

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah memerintahkan pembangunan fasilitas penahanan migran di Teluk Guantanamo yang disebut-sebut akan menampung hingga 30.000 orang.

    Trump mengatakan bahwa fasilitas penahanan itu berada di Pangkalan Angkatan Laut AS di Kuba, terpisah dari penjara militer berkeamanan tinggi. Fasilitas tersebut, kata Trump, akan menampung “imigran gelap kriminal terburuk yang mengancam rakyat Amerika.”

    “Kami akan mengirim mereka ke Guantanamo,” kata Trump pada Rabu (29/01).

    Teluk Guantanamo telah lama digunakan untuk menampung para migran, sebuah praktik yang dikritik oleh beberapa kelompok hak asasi manusia.

    Pangkalan AL AS di Teluk Guantanamo digunakan untuk apa?

    Pangkalan AL AS di Kuba terkenal sebagai tempat penampungan para tersangka setelah serangan 11 September 2001.

    Pangkalan ini memiliki pusat penahanan militer dan ruang sidang bagi orang-orang asing yang ditahan semasa pemerintahan Presiden George W Bush. Periode itu disebut pemerintah AS sebagai “perang melawan teror.”

    Didirikan pada tahun 2002 oleh Bush, fasilitas tersebut kini menampung 15 tahanan, termasuk sosok yang dituduh sebagai dalang serangan 11 September 2001 atau kerap disebut dengan istilah 9/11, Khalid Sheikh Mohammed.

    Sosok lainnya yang ditahan di Guantanamo adalah Hambali. Pria asal Indonesia itu disebut sebagai ‘otak’ serangan teror bom di Bali, Oktober 2002, dan beberapa serangan bom lainnya,

    Pria yang bernama asli Encep Nurjaman, bersama dua orang terduga teroris asal Malaysia, telah muncul di pengadilan di pusat penahanan Guantanamo pada 2021.

    Pascaserangan 11 September 2021, AS menjebloskan hampir 800 orang ke Guantanamo.

    Beberapa presiden dari Partai Demokrat, termasuk Barack Obama, berjanji untuk menutupnya tetapi tidak dapat melakukannya.

    Pangkalan ini juga memiliki fasilitas kecil terpisah yang digunakan selama beberapa dekade untuk menahan para migran. Dikenal sebagai Pusat Operasi Migran Guantanamo (GMOC), fasilitas ini telah digunakan oleh sejumlah presiden AS, baik dari Partai Republik maupun Demokrat.

    Pangkalan ini terutama menampung orang-orang yang dicegat saat mencoba mencapai AS secara ilegal dengan perahu, sebagian besar berasal dari Haiti dan Kuba.

    “Kami hanya akan memperluas pusat migran yang sudah ada,” kata Tom Homan, orang yang ditunjuk Trump menangani imigrasi AS.

    Tom menambahkan bahwa pusat tersebut akan dikelola oleh Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE).

    Apa yang ingin Trump lakukan?

    Pengumuman Trump mengemuka saat ia menandatangani Undang-Undang Laken Riley. UU ini mengharuskan migran tak berdokumen resmi yang ditangkap karena pencurian atau kejahatan kekerasan untuk ditahan di penjara sambil menunggu persidangan.

    UU tersebut, yang dinamai berdasarkan nama seorang mahasiswa keperawatan Georgia yang dibunuh tahun lalu oleh seorang migran Venezuela, telah disetujui oleh Kongres minggu lalu. Hal itu menandai kemenangan legislatif pertama bagi pemerintahan Trump.

    Trump mengatakan bahwa para migran dapat diangkut ke sana secara langsung setelah dicegat di laut oleh Penjaga Pantai AS. Trump membuat klaim bahwa standar penahanan “tertinggi” akan diterapkan dalam pelaksanaannya.

    Menurutnya, fasilitas tersebut akan menggandakan kapasitas AS untuk menahan migran tidak berdokumen.

    Siapa saja yang akan ditahan di Guantanamo?

    Fasilitas penahanan migran di Guantanamo akan digunakan untuk menahan orang-orang “terburuk dari yang terburuk,” kata pejabat pemerintah AS.

    Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kristi Noem, dan Kepala Badan Imigrasi, Tom Homan, sama-sama menggunakan frasa tersebut saat berbicara kepada wartawan di luar Gedung Putih.

    Pernyataan Gedung Putih soal siapa yang akan ditahan di Guantanamo justru kurang spesifik.

    Gedung Putih mengatakan fasilitas yang diperluas itu akan “memberikan ruang penahanan tambahan bagi kriminal asing berprioritas tinggi yang secara ilegal berada di Amerika Serikat, dan untuk memenuhi kebutuhan penegakan hukum imigrasi terkait.”

    Bagaimana reaksi terhadap rencana Trump?

    Deepa Alagesan, seorang pengacara senior di International Refugee Assistance Project (IRAP), menyebut rencana Trump untuk menambah jumlah migran yang ditahan di Guantanamo sebagai “prospek yang menakutkan.”

    Deepa yakin fasilitas migrasi itu digunakan untuk menahan orang “dalam jumlah dua digit,” paparnya dalam sebuah wawancara dengan kantor berita AP.

    Vince Warren, direktur eksekutif Center for Constitutional Rights yang berbasis di New York, sebuah kelompok advokasi hukum yang telah mewakili puluhan pria yang ditahan di pangkalan itu sejak 9/11, mengatakan keputusan Trump “harus membuat kita semua ngeri.”

    Dalam sebuah pernyataan, ia mengatakan keputusan Trump “mengirimkan pesan yang jelas: migran dan pencari suaka dianggap sebagai ancaman teroris baru, yang pantas dibuang di penjara pulau, dicabut dari layanan dan dukungan hukum dan sosial.”

    Dalam sebuah laporan tahun 2024, IRAP menuduh pemerintah AS secara diam-diam menahan migran di Guantanamo dalam kondisi “tidak manusiawi” tanpa batas waktu setelah menangkap mereka di laut.

    Baru-baru ini, organisasi sipil American Civil Liberties Union menuntut transparansi soal fasilitas di Guantanamo menggunakan hak kebebasan informasi. Bentuk transparansi yang dimaksud adalah mengungkap catatan resmi pemerintah tentang lokasi tersebut.

    Pemerintahan Biden menanggapi bahwa “itu bukan fasilitas penahanan dan tidak ada migran di sana yang ditahan.”

    Namun, pemerintahan Trump mengatakan bahwa fasilitas yang bakal diperluas itu memang dimaksudkan sebagai pusat penahanan.

    Berapa besar biayanya dan kapan dibuka?

    Tidak jelas berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengongkosi fasilitas tersebut atau kapan fasilitas itu akan selesai.

    Pemerintahan Trump dilaporkan akan meminta Kongres untuk mendanai perluasan fasilitas penahanan yang ada sebagai bagian dari rancangan undang-undang pengeluaran yang sedang disusun oleh Partai Republik.

    Ketika ditanya oleh wartawan di Gedung Putih, Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem hanya mengatakan bahwa dana tersebut akan dialokasikan melalui “pencocokan dan penyesuaian” anggaran.

    Bagaimana reaksi di Kuba?

    AS menyewa Teluk Guantanamo dari Kuba selama lebih dari satu abad, situasi yang bermula setelah Perang Spanyol-Amerika pada 1898.

    Setelah AS mengalahkan Spanyol, Kuba memperoleh kemerdekaannya. Namun, Kuba harus melaksanakan berbagai syarat yang ditetapkan oleh AS, termasuk AS berhak campur tangan dalam urusan Kuba dan AS berhak menyewa tanah untuk pangkalan angkatan laut.

    Pada 1903, AS dan Kuba menandatangani perjanjian sewa yang memberikan kendali AS atas Teluk Guantanamo.

    Perjanjian tersebut memberi AS sewa abadi untuk pangkalan tersebut, dengan imbalan sewa tahunan sebesar US$2.000 dalam bentuk koin emas. Jumlah ini kemudian disesuaikan pada 1934 menjadi nilai yang setara dengan US$4.085, tetapi pembayaran tersebut sebagian besar masih bersifat simbolis.

    Kuba menentang sewa tersebut dan biasanya menolak pembayaran sewa dari AS.

    Melalui media sosial X, Presiden Kuba Miguel Díaz-Canel menilai keputusan Trump sebagai “tindakan brutal”. Dia menyatakan pangkalan di Guantanamo “terletak di wilayah Kuba yang diduduki secara ilegal.”

  • WNI Jadi Korban Penembakan APMM, BP3MI Riau Desak Transparansi dari Pemerintah Malaysia

    WNI Jadi Korban Penembakan APMM, BP3MI Riau Desak Transparansi dari Pemerintah Malaysia

    Pekanbaru, Beritasatu.com – Tiga dari lima korban penembakan yang dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) pada Jumat (24/1/2025) lalu adalah warga negara Indonesia (WNI) asal Provinsi Riau. Berdasarkan pembaruan terakhir yang disampaikan oleh Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Riau, identitas ketiga korban asal Riau adalah MZ, HA, dan B.

    Selain mereka, terdapat satu warga Aceh dengan inisial MH dan satu korban lainnya yang masih belum terverifikasi karena kondisinya masih kritis setelah menjalani operasi.

    Kepala BP3MI Riau, Fanny Wahyu, mengungkapkan salah satu korban, B, yang meninggal dunia akibat insiden tersebut sudah dimakamkan pada Rabu (29/1/2025) di kampung halamannya, Desa Terkul, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau.

    “Sudah terverifikasi tiga warga Riau, satu warga Aceh dengan inisial MH, dan satu korban lainnya yang masih belum terverifikasi karena kondisinya kritis setelah operasi,” ujar Fanny Wahyu, Sabtu (1/2/2025).

    Dua korban asal Riau, MZ dan HA, yang berhasil selamat, kini dalam kondisi yang mulai membaik dan dapat memberikan keterangan mengenai peristiwa tersebut. MZ menyatakan mereka tidak menyerang aparat APMM, meskipun sebelumnya Malaysia mengeklaim mereka yang diserang terlebih dahulu.

    Fanny menegaskan pemerintah Indonesia melalui KP2MI terus mendesak pihak Malaysia untuk memberikan transparansi terkait kronologi kejadian ini.

    “Perwakilan BP2MI, melalui Kementerian Luar Negeri dan KBRI, tetap mengawal kasus hukum ini dan memastikan korban mendapatkan perlindungan yang sesuai,” kata Fanny.

    Pemerintah juga akan mengawasi pemulihan korban dan proses pengembalian mereka ke Indonesia setelah kondisi mereka pulih. BP3MI Riau juga mengimbau agar calon pekerja migran Indonesia untuk mengikuti jalur resmi dalam bekerja di luar negeri.

    “Patuhi aturan dan prosedur yang ada. Hindari oknum atau sindikat yang menawarkan pekerjaan secara ilegal atau instan,” pesan Fanny.

  • Terungkap! Modus Malware Tria Stealer Curi Data Lewat Undangan Pernikahan Palsu

    Terungkap! Modus Malware Tria Stealer Curi Data Lewat Undangan Pernikahan Palsu

    Bisnis.com, JAKARTA — Tim Riset dan Analisis Global (Global Research and Analysis Team/GReAT) Kaspersky mendeteksi adanya kampanye berbahaya baru yang menargetkan pengguna Android lewat undangan pernikahan palsu. Peretas menyusupkan Tria Stealer.

    Peneliti Keamanan di Kaspersky GReAT Fareed Radzi mengatakan bahwa modus ini menggunakan undangan pernikahan palsu untuk memikat korban agar memasang aplikasi berbahaya. Kaspersky menyebut malware tersebut dengan Tria Stealer.

    “Kampanye ini meneruskan konten dari pesan teks dan email, beserta data lain kepada penyerang, membajak akun WhatsApp dan Telegram pemilik perangkat untuk melakukan permintaan sejumlah uang dari kolega atau keluarga,” ujarnya lewat rilisnya, Sabtu (1/2/2025).

    Dia melanjutkan bahwa dengan penyadapan pesan SMS, penyerang juga memiliki kesempatan untuk memperoleh akses ke akun di berbagai aplikasi atau layanan (misalnya, perbankan online) dengan meminta kode masuk OTP dari layanan ini dan membacanya dalam pesan SMS yang disadap. 

    Target utama kampanye ini, kata Fareed, adalah pengguna di Malaysia dan Brunei.

    Pada perangkat Android, pengguna dapat memasang aplikasi langsung dari berkas instalasi, yang tersedia dalam format berkas APK, melewati toko aplikasi resmi seperti Google Play.

    Meskipun ini dapat berguna dalam beberapa skenario, hal ini juga menimbulkan risiko dan terkadang digunakan oleh penjahat dunia maya untuk menyebarkan malware.

    Secara khusus, Tria Stealer didistribusikan sebagai berkas instalasi APK melalui obrolan pribadi dan grup di Telegram dan WhatsApp, skema dilakukan dengan rekayasa sosial berupa undangan acara pernikahan dan meminta mereka menginstal APK untuk melihat kartu undangan.

    Pengiriman melalui akun WhatsApp yang disusupi (di sebelah kiri) dan melalui akun Telegram yang disusupi (di sebelah kanan)

    Setelah terinstal, malware tersebut meminta izin yang memungkinkannya mengakses data dan fungsi sensitif, seperti membaca dan menerima pesan teks, memantau status ponsel, log panggilan, dan aktivitas jaringan, serta melakukan tindakan seperti menampilkan peringatan tingkat sistem, berjalan di latar belakang, dan memulai secara otomatis setelah perangkat di-boot ulang. 

  • Trump Akan Kirim Migran Ilegal ke Teluk Guantanamo, Tempat Apa Itu?

    Trump Akan Kirim Migran Ilegal ke Teluk Guantanamo, Tempat Apa Itu?

    Washington DC –

    Teluk Guantanamo telah lama digunakan untuk menampung migran, tapi paling terkenal sebagai tempat menahan para tersangka setelah serangan 11 September 2001 (Reuters)

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah memerintahkan pembangunan fasilitas penahanan migran di Teluk Guantanamo yang disebut-sebut akan menampung hingga 30.000 orang.

    Trump mengatakan bahwa fasilitas penahanan itu berada di Pangkalan Angkatan Laut AS di Kuba, terpisah dari penjara militer berkeamanan tinggi. Fasilitas tersebut, kata Trump, akan menampung “imigran gelap kriminal terburuk yang mengancam rakyat Amerika.”

    “Kami akan mengirim mereka ke Guantanamo,” kata Trump pada Rabu (29/01).

    Teluk Guantanamo telah lama digunakan untuk menampung para migran, sebuah praktik yang dikritik oleh beberapa kelompok hak asasi manusia.

    Pangkalan AL AS di Teluk Guantanamo digunakan untuk apa?

    Pangkalan AL AS di Kuba terkenal sebagai tempat penampungan para tersangka setelah serangan 11 September 2001.

    Pangkalan ini memiliki pusat penahanan militer dan ruang sidang bagi orang-orang asing yang ditahan semasa pemerintahan Presiden George W Bush. Periode itu disebut pemerintah AS sebagai “perang melawan teror.”

    Didirikan pada tahun 2002 oleh Bush, fasilitas tersebut kini menampung 15 tahanan, termasuk sosok yang dituduh sebagai dalang serangan 11 September 2001 atau kerap disebut dengan istilah 9/11, Khalid Sheikh Mohammed.

    Sosok lainnya yang ditahan di Guantanamo adalah Hambali. Pria asal Indonesia itu disebut sebagai ‘otak’ serangan teror bom di Bali, Oktober 2002, dan beberapa serangan bom lainnya,

    Pria yang bernama asli Encep Nurjaman, bersama dua orang terduga teroris asal Malaysia, telah muncul di pengadilan di pusat penahanan Guantanamo pada 2021.

    Pascaserangan 11 September 2021, AS menjebloskan hampir 800 orang ke Guantanamo.

    Salah satu dari 80 tahanan Al-Qaeda dan Taliban (kedua dari kiri) mengenakan pakaian oranye dengan dikelilingi sejumlah petugas di Pangkalan Angkatan Laut Guantanamo, AS, 17 Januari 2002 (AFP)

    Beberapa presiden dari Partai Demokrat, termasuk Barack Obama, berjanji untuk menutupnya tetapi tidak dapat melakukannya.

    Pangkalan ini juga memiliki fasilitas kecil terpisah yang digunakan selama beberapa dekade untuk menahan para migran. Dikenal sebagai Pusat Operasi Migran Guantanamo (GMOC), fasilitas ini telah digunakan oleh sejumlah presiden AS, baik dari Partai Republik maupun Demokrat.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Pangkalan ini terutama menampung orang-orang yang dicegat saat mencoba mencapai AS secara ilegal dengan perahu, sebagian besar berasal dari Haiti dan Kuba.

    “Kami hanya akan memperluas pusat migran yang sudah ada,” kata Tom Homan, orang yang ditunjuk Trump menangani imigrasi AS.

    Tom menambahkan bahwa pusat tersebut akan dikelola oleh Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE).

    Apa yang ingin Trump lakukan?

    “Kami akan mengirim mereka ke Guantanamo,” kata Trump pada Rabu (29/01) (Getty Images)

    Pengumuman Trump mengemuka saat ia menandatangani Undang-Undang Laken Riley. UU ini mengharuskan migran tak berdokumen resmi yang ditangkap karena pencurian atau kejahatan kekerasan untuk ditahan di penjara sambil menunggu persidangan.

    UU tersebut, yang dinamai berdasarkan nama seorang mahasiswa keperawatan Georgia yang dibunuh tahun lalu oleh seorang migran Venezuela, telah disetujui oleh Kongres minggu lalu. Hal itu menandai kemenangan legislatif pertama bagi pemerintahan Trump.

    Trump mengatakan bahwa para migran dapat diangkut ke sana secara langsung setelah dicegat di laut oleh Penjaga Pantai AS. Trump membuat klaim bahwa standar penahanan “tertinggi” akan diterapkan dalam pelaksanaannya.

    Menurutnya, fasilitas tersebut akan menggandakan kapasitas AS untuk menahan migran tidak berdokumen.

    Siapa saja yang akan ditahan di Guantanamo?

    Fasilitas penahanan migran di Guantanamo akan digunakan untuk menahan orang-orang “terburuk dari yang terburuk,” kata pejabat pemerintah AS.

    Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kristi Noem, dan Kepala Badan Imigrasi, Tom Homan, sama-sama menggunakan frasa tersebut saat berbicara kepada wartawan di luar Gedung Putih.

    Pernyataan Gedung Putih soal siapa yang akan ditahan di Guantanamo justru kurang spesifik.

    Gedung Putih mengatakan fasilitas yang diperluas itu akan “memberikan ruang penahanan tambahan bagi kriminal asing berprioritas tinggi yang secara ilegal berada di Amerika Serikat, dan untuk memenuhi kebutuhan penegakan hukum imigrasi terkait.”

    Bagaimana reaksi terhadap rencana Trump?

    Deepa Alagesan, seorang pengacara senior di International Refugee Assistance Project (IRAP), menyebut rencana Trump untuk menambah jumlah migran yang ditahan di Guantanamo sebagai “prospek yang menakutkan.”

    Deepa yakin fasilitas migrasi itu digunakan untuk menahan orang “dalam jumlah dua digit,” paparnya dalam sebuah wawancara dengan kantor berita AP.

    Vince Warren, direktur eksekutif Center for Constitutional Rights yang berbasis di New York, sebuah kelompok advokasi hukum yang telah mewakili puluhan pria yang ditahan di pangkalan itu sejak 9/11, mengatakan keputusan Trump “harus membuat kita semua ngeri.”

    Dalam sebuah pernyataan, ia mengatakan keputusan Trump “mengirimkan pesan yang jelas: migran dan pencari suaka dianggap sebagai ancaman teroris baru, yang pantas dibuang di penjara pulau, dicabut dari layanan dan dukungan hukum dan sosial.”

    BBC

    Dalam sebuah laporan tahun 2024, IRAP menuduh pemerintah AS secara diam-diam menahan migran di Guantanamo dalam kondisi “tidak manusiawi” tanpa batas waktu setelah menangkap mereka di laut.

    Baru-baru ini, organisasi sipil American Civil Liberties Union menuntut transparansi soal fasilitas di Guantanamo menggunakan hak kebebasan informasi. Bentuk transparansi yang dimaksud adalah mengungkap catatan resmi pemerintah tentang lokasi tersebut.

    Pemerintahan Biden menanggapi bahwa “itu bukan fasilitas penahanan dan tidak ada migran di sana yang ditahan.”

    Namun, pemerintahan Trump mengatakan bahwa fasilitas yang bakal diperluas itu memang dimaksudkan sebagai pusat penahanan.

    Berapa besar biayanya dan kapan dibuka?

    Tidak jelas berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengongkosi fasilitas tersebut atau kapan fasilitas itu akan selesai.

    Pemerintahan Trump dilaporkan akan meminta Kongres untuk mendanai perluasan fasilitas penahanan yang ada sebagai bagian dari rancangan undang-undang pengeluaran yang sedang disusun oleh Partai Republik.

    Ketika ditanya oleh wartawan di Gedung Putih, Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem hanya mengatakan bahwa dana tersebut akan dialokasikan melalui “pencocokan dan penyesuaian” anggaran.

    Bagaimana reaksi di Kuba?

    Presiden Kuba, Miguel Daz-Canel, menilai keputusan Trump sebagai “tindakan brutal” (Getty Images)

    AS menyewa Teluk Guantanamo dari Kuba selama lebih dari satu abad, situasi yang bermula setelah Perang Spanyol-Amerika pada 1898.

    Setelah AS mengalahkan Spanyol, Kuba memperoleh kemerdekaannya. Namun, Kuba harus melaksanakan berbagai syarat yang ditetapkan oleh AS, termasuk AS berhak campur tangan dalam urusan Kuba dan AS berhak menyewa tanah untuk pangkalan angkatan laut.

    Pada 1903, AS dan Kuba menandatangani perjanjian sewa yang memberikan kendali AS atas Teluk Guantanamo.

    Perjanjian tersebut memberi AS sewa abadi untuk pangkalan tersebut, dengan imbalan sewa tahunan sebesar US$2.000 dalam bentuk koin emas. Jumlah ini kemudian disesuaikan pada 1934 menjadi nilai yang setara dengan US$4.085, tetapi pembayaran tersebut sebagian besar masih bersifat simbolis.

    Kuba menentang sewa tersebut dan biasanya menolak pembayaran sewa dari AS.

    Melalui media sosial X, Presiden Kuba Miguel Daz-Canel menilai keputusan Trump sebagai “tindakan brutal”. Dia menyatakan pangkalan di Guantanamo “terletak di wilayah Kuba yang diduduki secara ilegal.”

    Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodrguez, mengatakan, “Keputusan pemerintah AS untuk memenjarakan para migran di Pangkalan Angkatan Laut Guantanamo, di tempat mereka menciptakan pusat penyiksaan dan penahanan tanpa batas waktu, menunjukkan penghinaan terhadap kondisi manusia dan hukum internasional.”

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • PM Malaysia Pastikan Penyelidikan Transparan dan Menyeluruh atas Insiden Penembakan WNI

    PM Malaysia Pastikan Penyelidikan Transparan dan Menyeluruh atas Insiden Penembakan WNI

    GELORA.CO -Penyelidikan menyeluruh dan transparan atas kasus penembakan lima WNI oleh aparat keamanan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) akan dilakukan secara transparan dan menyeluruh. 

    Komitmen itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim dalam sebuah pernyataan pada Jumat, 31 Januari 2025. 

    PM Anwar menyambut baik keinginan Presiden RI Prabowo Subianto yang ingin agar kasus penembakan itu diusut hingga tuntas. 

    Mengingat hubungan erat antara Indonesia dan Malaysia, Anwar berjanji pihaknya akan melakukan penyelidikan yang transparan dan menyeluruh terkait insiden perbatasan yang menyebabkan satu WNI tewas dan empat lainnya luka-luka.

    “Indonesia adalah negara sahabat.  Jadi saya ingin menjamin bahwa penyelidikan kami akan cukup menyeluruh, cukup transparan dan tidak melindungi siapa pun,” tegasnya.

    Sebagai bentuk transparansi, Anwar menyatakan bahwa laporan awal penyelidikan sudah disampaikan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemerintah Indonesia dapat mengikuti perkembangan kasus ini secara langsung.  

    “Pagi ini saya sudah meminta agar berita acara pemeriksaan sementara dikirimkan ke KBRI. Ini hanya terjadi karena negara ini adalah teman baik. Dan penyelidikan ini, jika sudah lengkap, akan diperiksa juga oleh teman-teman kita di Indonesia,” lanjutnya.  

    Sebagai langkah konkret, Anwar mengungkapkan bahwa ia telah berdiskusi dengan Menteri Dalam Negeri serta Kepolisian Malaysia untuk meninjau kembali prosedur operasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.  

    “Saya pribadi sudah berdiskusi dengan Irjen Pol dan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri agar hal ini bisa dikaji agar hubungan kita dengan Indonesia tetap baik,” papar Anwar.

    Dalam pidatonya, PM Anwar juga menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antara Malaysia dan Indonesia.

    Ia mengingatkan bahwa meskipun ada insiden yang memicu emosi, kedua negara harus tetap mengikuti jalur hukum yang berlaku.  

    “Kita tidak ingin hal-hal tersebut mengganggu hubungan baik. Tapi negara ini harus mengikuti hukum. Terlalu banyak orang yang datang tanpa izin, terlalu banyak yang datang melalui penyelundupan manusia, narkoba, barang ilegal, dan kita harus tegas mencegah hal-hal tersebut,” tegasnya

  • Anwar Ibrahim Respons Aksi Pelemparan Telur di Depan Kedubes Malaysia Jakarta

    Anwar Ibrahim Respons Aksi Pelemparan Telur di Depan Kedubes Malaysia Jakarta

    GELORA.CO -Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, merespons aksi pelemparan telur yang terjadi di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. 

    Insiden ini diduga sebagai bentuk protes atas kasus penembakan terhadap warga negara Indonesia (WNI) oleh aparat keamanan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) dalam operasi penindakan penyelundupan manusia di perbatasan kedua negara.  

    Dalam pidatonya hari Jumat, 31 Januari 2025, PM Anwar menegaskan bahwa pemerintah Malaysia akan melakukan penyelidikan menyeluruh dan transparan terhadap insiden penembakan yang mengakibatkan seorang WNI tewas dan empat lainnya terluka. 

    “Saya ingin menjamin bahwa penyelidikan kami akan cukup menyeluruh, cukup transparan, dan tidak melindungi siapa pun,” ujarnya. 

    Ia juga menyebut bahwa berita acara pemeriksaan sementara telah dikirimkan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) sebagai bentuk keterbukaan Malaysia terhadap Indonesia.  

    Anwar menyoroti bahwa kejadian ini tidak boleh mengganggu hubungan baik antara kedua negara. Ia mengingatkan bahwa Malaysia tetap berkomitmen untuk menegakkan hukum dalam menanggulangi penyelundupan manusia, narkotika, dan barang ilegal di wilayah perbatasan.

    “Negara ini harus mengikuti hukum. Terlalu banyak orang yang datang tanpa izin, melalui penyelundupan manusia, narkoba, barang ilegal, dan kita harus tegas mencegah hal-hal tersebut,” tegasnya.  

    Terkait aksi pelemparan telur di Kedubes Malaysia di Jakarta, Anwar menyatakan bahwa ia memahami adanya kemarahan dari sebagian pihak di Indonesia.

    Namun, ia berharap agar masyarakat kedua negara tidak terpancing emosi dan tetap mengikuti jalur hukum dalam menyikapi persoalan ini. 

    “Saya tahu ini hanya kelompok kecil. Tapi saya berharap di Malaysia tidak ada reaksi serupa. Mari kita ikuti hukum dan memahami bahwa terkadang kemarahan didasari oleh laporan yang tidak bertanggung jawab,” kata dia.

    Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menunggu hasil penyelidikan sebelum membuat kesimpulan atau mengambil tindakan lebih lanjut. 

    “Saya ingin memberi jaminan bahwa harus ada penyelidikan yang transparan dan kedua belah pihak harus mengetahui hasilnya,” tutup Anwar.  

    Sejumlah perwakilan massa yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh melempari Kedutaan Besar (Kedubes) Malaysia dengan telur ayam, pada Kamis, 30 Januari 2025.

    Aksi pelemparan telur itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kasus penembakan 5 orang WNI oleh kepolisian Malaysia, beberapa waktu lalu.

    Para buruh menuntut pertanggungjawaban Pemerintah Malaysia atas kasus itu dan meminta agar aparat yang menjadi pelaku penembakan tersebut diadili.

    Sejumlah massa melempar telur ayam yang diarahkan ke lambang Kedubes Malaysia di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta.

    Perwakilan massa mengatakan, aksi lempar telur ayam ini sebagai bentuk perjuangan kaum buruh yang diperlakukan tidak adil.

    “Atas nama perjuangan buruh Indonesia, satu, dua, tiga,” ungkap seorang buruh mengkomandoi aksi lempar telur

    Insiden penembakan di perbatasan dan aksi protes di Jakarta menjadi ujian bagi hubungan diplomatik kedua negara. 

    Pemerintah Malaysia dan Indonesia kini tengah berkoordinasi untuk memastikan bahwa insiden ini tidak merusak kerja sama yang telah terjalin lama.

  • Top 5 News: Rekaman Video Baru Kecelakaan Pesawat PSA Air hingga Kecelakaan Mobil Larasati Nugroho

    Top 5 News: Rekaman Video Baru Kecelakaan Pesawat PSA Air hingga Kecelakaan Mobil Larasati Nugroho

    Jakarta, Beritasatu.com – Rekaman video terbaru ungkap momen paling jelas tabrakan pesawat PSA Air dan helikopter Black Hawk serta 4 warga negara Indonesia (WNI) korban penembakan masih tertahan di Malaysia, menjadi berita terpopuler atau top 5 news sepanjang Jumat (31/1/2025).

    Kemudian, berita lainnya pada Jumat (31/1/2025) yang tidak kalah menarik adalah warga Jerman hingga saksi mata sebut mobil Larasati Nugroho dikejar pengendara motor.

    Berikut lima berita terpopuler atau top 5 news di Beritasatu.com yang dirangkum pada Sabtu (1/2/2025).

    1. Rekaman Video Terbaru Ungkap Momen Paling Jelas Tabrakan Pesawat PSA Air dan Helikopter Black Hawk

    Pada Jumat (31/1/2025), sebuah rekaman dari kamera pengintai (CCTV) dalam dua video baru memberikan pandangan lebih jelas tentang momen tabrakan antara pesawat penumpang PSA Air dan helikopter militer AS di atas Sungai Potomac, Washington, DC, pada Rabu (29/1/2025) malam.

    Dalam video pertama tabrakan pesawat dan helikopter terlihat helikopter UH-60 Black Hawk terbang dengan kecepatan tinggi dari sisi kiri layar. Helikopter tersebut memiliki lampu merah berkedip di bagian ekor dan badan pesawat serta lampu hijau di bagian hidung. 

    2. 4 WNI Korban Penembakan Masih Tertahan di Malaysia, 2 Orang Kritis

    Sebanyak empat WNI masih tertahan dan menjalani perawatan di Malaysia setelah menjadi korban penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) pada Jumat (24/1/2025).

    Keempat WNI korban penembakan di Malaysia tersebut adalah MH dan AR warga Aceh, MZ dari Riau, serta AH yang diduga berasal dari Kepulauan Riau (Kepri).

    3. Warga Jerman Komentari Positif Program Makan Bergizi Gratis

    Top 5 news berikutnya adalah program makan bergizi gratis yang digulirkan Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak hanya diapresiasi orang tua murid, tetapi juga warga asing. 

    Salah seorang WNI yang mengenyam pendidikan Master of Arts di Jerman, Boy Tri Rizky menyebut banyak warga Jerman memberikan komentar positif dari program makan bergizi gratis.

    4. Stasiun Karet Ditutup mulai April 2025, Naik-Turun Penumpang di BNI City

    PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) mengumumkan proses integrasi Stasiun Karet, Stasiun BNI City, dan Stasiun Sudirman di Jakarta akan dimulai pada April 2025. Stasiun Karet nantinya tidak lagi melayani naik-turun penumpang, melainkan hanya akan dilalui oleh Kereta Rel Listrik (KRL). 

    Direktur Utama KAI Commuter Asdo Artriviyanto menjelaskan, seluruh penumpang yang sebelumnya menggunakan Stasiun Karet akan diarahkan ke Stasiun BNI City, yang memiliki fasilitas lebih nyaman dan area peron lebih luas.

    5. Sebelum Kecelakaan, Saksi Mata Sebut Mobil Larasati Nugroho Dikejar Pengendara Motor

    Penyebab kecelakaan artis FTV Larasati Nugroho mulai menunjukkan titik terang. Pasalnya, saksi mata di tempat kejadian perkara (TKP) kecelakaan menyebut, sebelum kecelakaan mobil Larasati Nugroho sempat dikejar sejumlah pengendara motor.

    “Tidak lama setelah mobil kakak ini (Larasati Nugroho) mengalami kecelakaan, ada beberapa motor yang datang ternyata mereka menguber mobil ini,” kata saksi mata, Sabit, kepada awak media di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2025).

    Demikian top 5 news Beritasatu.com yang menarik perhatian pembaca. Namun, terdapat update berita lainnya yang tak kalah menarik, informatif, serta menghibur yang bisa pembaca simak lebih lanjut.

  • Sinar Mas dan Axiata Kerja Sama Bangun Ekosistem Telekomunikasi dan Digital – Page 3

    Sinar Mas dan Axiata Kerja Sama Bangun Ekosistem Telekomunikasi dan Digital – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Sinar Mas dan Axiata Group Berhad (Axiata) menandatangani dua nota kesepahaman guna menjajaki dan meningkatkan berbagai kolaborasi strategis, dalam acara yang berlangsung di Kuala Lumpur, awal pekan ini. Kerja sama kedua perusahaan besar ini untuk membangun ekosistem telekomunikasi dan juga digital yang kuat, menjangkau kawasan Asia Tenggara.

    penandatanganan kerja sama ini berlangsung di hadapan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto beserta Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Anwar Ibrahim.

    Managing Director Sinar Mas Ferry Salman menjelaskan, sinergi kedua entitas akan membuka kesempatan memperkuat ekosistem telekomunikasi dan teknologi digital tidak saja pada lingkup kedua negara, namun hingga ke wilayah Asia Tenggara.

    “Di Indonesia, hal ini kami harapkan dapat menjadi landasan mendukung implementasi program pemerintah dalam digitalisasi, inklusi keuangan, serta penaikkelasan UMKM,” jelas Ferry Salman dalam keterangan tertulis, Jumat (31/1/2025).

    Nota kesepahaman pertama menjadi landasan bagi diskusi lanjutan terkait proyek dan inisiatif khusus yang mendorong kolaborasi potensial di Malaysia, Indonesia, dan kawasan Asia Tenggara.

    Dengan memanfaatkan ekosistem telekomunikasi masing-masing pihak, Axiata dan Sinar Mas berupaya menjajaki peluang untuk menghadirkan nilai lebih dalam penyediaan solusi 5G mutakhir, layanan untuk bisnis, infrastruktur digital, hingga inovasi di bidang teknologi finansial (fintech) pada wilayah-wilayah yang tengah bertumbuh, yang mendukung upaya transformasi digital di kawasan.

    Group Chief Executive Officer of Axiata Group Vivek Sood menyatakan: nota Kesepahaman dengan Sinar Mas ini merupakan langkah penting dalam memajukan kerja sama regional untuk membentuk gelombang transformasi digital berikutnya di Asia Tenggara dan memajukan layanan di wilayah-wilayah yang tengah bertumbuh.

    “Dengan memperdalam dan menegaskan kembali kemitraan kami yang telah terjalin dengan Sinar Mas, kami berupaya untuk mendayagunakan potensi transformatif dari jaringan 5G, solusi bisnis, dan infrastruktur digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjembatani ketimpangan digital di Malaysia, Indonesia, dan sekitarnya,” kata dia. 

     

     

  • Garda Satu Minta Pemerintah Malaysia Beri Santunan pada PMI Korban Penembakan

    Garda Satu Minta Pemerintah Malaysia Beri Santunan pada PMI Korban Penembakan

    loading…

    Sekjen DPP GARDA SATU, Solihin Pure saat orasi dalam aksi demonstrasi di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Jumat (31/1/2025). FOTO/IST

    JAKARTA – Ratusan orang dari Ormas Garuda Sakti Bersatu (GARDA SATU) menggelar aksi demonstrasi di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Jumat (31/1/2025). Mereka menuntut pemerintah Malaysia bertanggung jawab atas insiden penembakan lima pekerja migran Indonesia (PMI) di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia oleh Otoritas Maritim Malaysia pada Jumat (24/1/2025) pekan lalu.

    Sekjen DPP GARDA SATU, Solihin Pure menegaskan, kejadian ini bukan yang pertama. Berdasarkan data Migrant Care, dalam 25 tahun terakhir setidaknya 75 warga negara Indonesia telah menjadi korban kekerasan oleh aparat Malaysia.

    “Pada intinya saya ingin menegaskan bahwa dalam kurun 25 tahun terakhir berdasarkan data Migrant Care dari 2005 sampai dengan 2025, kejadian hari ini yang tanggal 24 ini bukan baru pertama kali, tapi sudah berkali-kali,” kata Pure di lokasi.

    GARDA SATU juga meminta pemerintah Malaysia meminta maaf secara resmi kepada rakyat Indonesia serta memberikan santunan kepada keluarga korban, khususnya kepada Sanggup Basri, salah seorang korban penembakan.

    “Ini sesungguhnya kami sangat tegas mengancam kepada pemerintah Malaysia agar segera meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan sekaligus juga meminta kepada pemerintah Malaysia melalui Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta agar supaya memberi sangu (santunan), memberi bantuan, khususnya kepada Sanggup Basri dan keluarganya sebagai tanda duka. Itu harapan kami,” tegas Pure.

    Dalam aksi tersebut, perwakilan Kedubes Malaysia, Jumadi menerima pernyataan sikap GARDA SATU dan berjanji menyampaikannya kepada pemerintah Malaysia. Meski demikian, Pure menegaskan pihaknya akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak segera ditanggapi.

    “Tentu. Kalau tidak ditangkapi dalam 1 x 24 jam ini, kita akan turun dengan kekuatan lebih besar untuk mengepung pemerintahan Malaysia di Jakarta,” katanya.

    Massa juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghentian ekspor komoditas strategis ke Malaysia, termasuk gas. Mereka berharap Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah tegas stop ekspor gas Indonesia ke Malaysia.

    (abd)