Xcloud.id

Negara: Malaysia

  • Politik sepekan, pelantikan kepala daerah hingga Presiden di Malaysia

    Politik sepekan, pelantikan kepala daerah hingga Presiden di Malaysia

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah terjadi sejak Senin (27/1) hingga akhir pekan ini, dan berikut berita pilihan dibaca pada Minggu pagi, yakni mulai dari pelantikan kepala daerah batal dilaksanakan pada 6 Februari 2024 hingga kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Malaysia.

    1. Mendagri: Pelantikan kepala daerah 6 Februari 2025 dibatalkan

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pelantikan kepala daerah non-sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) batal dilakukan pada 6 Februari 2025.

    “Pelantikan (kepala daerah, red.) yang non-sengketa MK, 296 itu yang 6 Februari, akan disatukan dengan hasil putusan dismissal,” kata Tito dalam konferensi pers terkait pelantikan kepala daerah di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (31/1).

    Selengkapnya baca di sini.

    2. Megawati tiba di Roma untuk bicara di World Leaders Summit

    Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri tiba di Roma, Italia pada Jumat (31/1) malam waktu setempat didampingi anaknya, yakni M. Rizki Pratama dan Ketua DPR RI Puan Maharani.

    Berdasarkan siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Sabtu (1/2), Megawati dijadwalkan menghadiri dan berbicara di World Leaders Summit on Children’s Rights di Vatikan, Senin (3/2). Dalam forum ini, Paus Fransiskus juga akan turut hadir.

    Selengkapnya baca di sini.

    3. Presiden ingatkan jenderal-jenderal bahwa bintang mereka dari rakyat

    Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jenderal-jenderal dari TNI dan Polri bahwa pangkat bintang yang mereka sandang ialah penghormatan dari rakyat.

    Oleh karena itu, Presiden menegaskan para jenderal itu harus paling pertama yang berani berkorban untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. Presiden Prabowo dianugerahi tanda kehormatan Darjah Kerabat Johor di Malaysia

    Presiden RI Prabowo Subianto menerima penghargaan Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati Pangkat Pertama (D.K I Johor) dalam kunjungan kenegaraan ke Malaysia, Senin (27/1).

    Sebagaimana keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin (27/1), penghargaan tersebut diserahkan langsung Yang di-Pertuan Agong XVII Sultan Ibrahim di Istana Negara Malaysia.

    Selengkapnya baca di sini.

    5. Malaysia tingkatkan kerja sama ekonomi hingga energi dengan Indonesia

    Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mendorong peningkatan kerja sama dengan Indonesia di sejumlah bidang, mulai dari ekonomi hingga energi.

    “Kita harus tingkatkan ke bidang ekonomi, perdagangan, investasi, tenaga kerja, dan kita kembangkan ke bidang pendidikan, riset, teknologi makanan, industri hilir, energi atau tenaga,” kata PM Anwar.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Penembakan WNI di Malaysia, KP2MI Sebut Penempatan Tenaga Kerja Ilegal Ada dari Tahun ke Tahun Nasional 2 Februari 2025

    Penembakan WNI di Malaysia, KP2MI Sebut Penempatan Tenaga Kerja Ilegal Ada dari Tahun ke Tahun Nasional 2 Februari 2025

    Penembakan WNI di Malaysia, KP2MI Sebut Penempatan Tenaga Kerja Ilegal Ada dari Tahun ke Tahun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Layanan Pengaduan Mediasi dan Advokasi Kementerian Pelindungan
    Pekerja Migran Indonesia
     (KP2MI) Mangiring H. Sinaga mengatakan, penempatan tenaga kerja secara ilegal selalu terjadi dari tahun ke tahun.
    Hal ini disampaikan Mangiring dalam acara Dielaektika tvMuhammadiyah dengan tajuk “Panas Dingin Indonesia-Malaysia”, Sabtu (1/2/2025), yang membahas peristiwa penembakan
    WNI
    di Malaysia.
    “Fenomena penempatan
    pekerja migran Indonesia
    di Malaysia melalui jalur-jalur tidak resmi itu dari tahun ke tahun tetap ada,” kata Mangiring.
    Dia menjelaskan, ada beberapa penyebab yang membuat peristiwa ini terus berulang.
    Pertama adalah edukasi terhadap warga yang berangkat lewat jalur ilegal tidak sampai sehingga mereka tidak mengetahui prosedur yang benar seperti apa.
    Kedua adalah eks pekerja migran yang di-
    blacklist
    dari keimigrasian sehingga harus menempuh jalur ilegal untuk kembali bekerja di Malaysia.
    Ketiga adalah aksi makelar yang tidak ada habisnya sehingga membuat pekerja migran Indonesia banyak yang berstatus ilegal
    “Dan yang pasti ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Dan dari kedua sisi negara disebut tekong-tekong mereka juga melakukan komunikasi langsung, sehingga memotong menurut mereka memotong proses penempatan itu tetapi sesungguhnya hal tersebut sangat merugikan dari sisi aspek perlindungannya,” ujarnya.
    “Karena hal tersebut ketika terjadi permasalahan kita sangat susah dalam hal menjamin hak-hak perlindungan mereka,” kata Mangiring lagi.
    Terakhir, perjanjian kontrak kerja yang dilanggar karena iming-iming gaji yang lebih besar sehingga dihitung sebagai tenaga kerja ilegal.
    Sebagai informasi, insiden penembakan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) ini bermula ketika kepolisian Malaysia, dalam hal ini APMM, mendapati sebuah kapal yang diduga mengangkut pekerja migran Indonesia.
    Pada hari Jumat (25/1/2025), APMM menembaki kapal tersebut setelah diduga mendapat perlawanan.
    Namun, dugaan perlawanan ini dibantah oleh para korban yang bersaksi kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI.
    Akibat dari penembakan ini, satu WNI tewas, sementara tiga lainnya mengalami luka.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kasus Penembakan WNI di Malaysia, Migrant Care Desak Pembenahan Tata Kelola Pekerja Migran

    Kasus Penembakan WNI di Malaysia, Migrant Care Desak Pembenahan Tata Kelola Pekerja Migran

    Jakarta, Beritasatu.com – Kasus penembakan lima warga negara Indonesia (WNI) di Malaysia mengungkap buruknya tata kelola pekerja migran di Indonesia. Menurut Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo, sistem yang tidak efisien membuat banyak pekerja memilih jalur ilegal demi menghindari biaya tinggi dan birokrasi berbelit.

    “Biaya penempatan masih tinggi, birokrasi berbelit-belit sehingga banyak yang memilih jalan pintas meski penuh risiko, termasuk risiko keselamatan,” ujar Wahyu Susilo kepada Beritasatu.com, Sabtu (1/2/2025).

    Menurut Migrant Care, kasus penembakan ini bukan sepenuhnya kesalahan pekerja migran. Buruknya tata kelola migrasi di Indonesia membuat mereka terpaksa mencari jalur ilegal seperti yang terjadi di Malaysia.

    “Mereka yang menyeberangi Selat Malaka bisa dikriminalisasi, tetapi akar masalahnya adalah buruknya tata kelola migrasi kita sehingga banyak yang memilih jalur tidak resmi,” jelas Wahyu.

    Selain faktor internal dari Indonesia, Wahyu juga menyoroti peran Malaysia dalam merekrut pekerja ilegal secara masif. Menurutnya, banyak perusahaan, terutama di sektor perkebunan, lebih memilih pekerja tanpa dokumen untuk menghindari pajak dan kewajiban kontrak kerja.

    “Malaysia ingin mendapat tenaga kerja dengan cepat. Perusahaan perkebunan sering merekrut pekerja undocumented karena lebih menguntungkan. Mereka tak perlu bayar pajak pekerja asing dan bisa memberikan upah di bawah standar tanpa kontrak,” tambahnya terkait tata kelola pekerja migran buntut kasus penembakan lima WNI di Malaysia.

    Bahkan, banyak perusahaan memberhentikan pekerja ilegal secara sepihak setelah masa panen berakhir. Situasi ini memperparah kerentanan mereka terhadap eksploitasi dan kriminalisasi.

    Agar kejadian serupa tidak terulang, Migrant Care mendesak pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk lebih tegas dalam mengatur pekerja migran.

    Pertama, Indonesia harus mereformasi sistem penempatan pekerja migran agar lebih murah dan transparan. Kedua, Malaysia harus memberi sanksi tegas bagi perusahaan yang merekrut pekerja ilegal.

    “Pemerintah harus lebih aware terhadap regulasi dan memastikan ada jalur yang tepat bagi pekerja migran,” tegas Wahyu.

    Kasus penembakan lima WNI di Malaysia menjadi peringatan keras bagi pemerintah. Tanpa reformasi tata kelola pekerja migran, kasus serupa bisa terus terjadi.

  • Warga Lampung ungkap ditolong Mayor Teddy saat rangkaian melintasi tol

    Warga Lampung ungkap ditolong Mayor Teddy saat rangkaian melintasi tol

    Jakarta (ANTARA) – Warga asal Bandarlampung mengungkapkan keluarganya tidak sengaja mendapat pertolongan dari sebuah rangkaian mobil pejabat yang melintas di tol Pancoran, Jakarta, yang ternyata merupakan mobil dinas Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya atau Mayor Teddy.

    Desy Andriyani (28), warga Bandarlampung itu, menceritakan saat itu keluarganya sedang dilanda kebingungan karena keponakannya yang berusia 18 bulan mengalami panas tinggi hingga kejang-kejang usai berlibur di Bandung, Jawa Barat, dan perjalanan pulang melalui Pelabuhan Merak.

    “Keponakan saya memang sudah panas tinggi, kemudian saat di rest area dia kejang-kenang dan akhirnya mendapat pertolongan di sana. Kemudian saat kami melanjutkan perjalanan di tol Jakarta, keponakan saya itu nangis terus. Ayahnya panik dan akhirnya melambaikan selendang ke jalanan, yang di situ ada rangkaian mobil pejabat,” kata Desy kepada ANTARA melalui sambungan telepon dari Jakarta, Sabtu.

    Desy mengatakan bahwa ayah sang anak berupaya mendapatkan pengawalan dari polisi agar bisa menuju rumah sakit terdekat dengan cepat, dengan cara melambaikan selendang ke arah rangkaian mobil yang ternyata diketahui adalah rombongan mobil Mayor Teddy.

    Polisi bernama Andreas Julian yang mengawal rangkaian tersebut pun berhenti sejenak untuk mengetahui keadaan keluarga di dalam mobil itu.

    Melalui ponsel yang terhubung dengan Andreas, Mayor Teddy memerintahkan agar ajudan pengawalnya itu mendampingi mobil keluarga Desy untuk sampai ke rumah sakit.

    Tak lama berselang, polisi pengawal bernama Andreas Julian meminggirkan kendaraannya, Mayor Teddy yang berada dalam mobil dinasnya pun mendekati mobil keluarga Desy.

    “Pak Teddy itu ngikutin kami dari mobilnya, jendelanya terbuka. Ternyata itu Mayor Teddy yang asli. Sambil mukanya itu kelihatan bilang ‘Ya Bu, terus aja bu nanti didampingi.’ Lalu Mayor Teddy melambaikan tangannya ke saya. Saya bilang ‘makasih banyak ya Pak’,” kata Desy menceritakan.

    Dalam kesempatan terpisah, Andreas Julian juga mengatakan bahwa ia diperintah Mayor Teddy untuk mengawal mobil tersebut sampai ke rumah sakit terdekat, yakni RSUD Tebet.

    Usai dirawat di RSUD Tebet, ia pun melaporkan ke Mayor Teddy bahwa pihak keluarga ingin sang anak dirawat saja di Bandarlampung agar lebih dekat dengan tempat tinggal mereka.

    Singkat cerita, Mayor Teddy pun membantu biaya kepulangan keluarga sang anak yang mengalami kejang tersebut dengan ambulans sampai ke Pelabuhan Merak hingga Kota Bandarlampung.

    “Saat kami sedang tunggu administrasi, tidak lama kemudian saya diminta untuk cek rekening, ternyata ada transferan langsung dari Mayor Teddy sampai Rp10 juta untuk biaya rumah sakit, biaya ambulans dan kapal laut,” kata Desy.

    Saat dikonfirmasi, Mayor Teddy mengatakan kejadian tersebut berlangsung pada Senin (26/1) malam saat dirinya baru saja mendarat dari perjalanan dinas di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma dan menuju kantornya di Istana Merdeka, Jakarta.

    “Dari Halim mendarat, dari (kunjungan kerja) India, Malaysia, lalu saya (hendak) ke kantor saya,” katanya.

    Saat ini, sang anak yang bernama Kia pun sudah keluar dari Rumah Sakit Bumi Waras, Bandarlampung, setelah mendapat perawatan di rumah sakit tersebut selama tiga hari.

    Kisah ini diceritakan oleh Desy melalui akun TikTok miliknya @desyandryani4 dan viral di media sosial itu.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • The Hague Group, Aliansi 9 Negara Dukung Palestina dan Kecam Pendudukan Israel – Halaman all

    The Hague Group, Aliansi 9 Negara Dukung Palestina dan Kecam Pendudukan Israel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sembilan negara meluncurkan aliansi yang dikenal sebagai The Hague Group pada Jumat, 31 Januari 2025.

    Aliansi ini bertujuan untuk mendukung hak rakyat Palestina dalam menentukan nasib sendiri dan mengakhiri pendudukan Israel atas tanah Palestina.

    Konferensi yang mengumumkan pembentukan grup ini diadakan di Den Haag, Belanda.

    Negara-negara yang tergabung dalam The Hague Group adalah Afrika Selatan, Malaysia, Kolombia, Bolivia, Kuba, Honduras, Namibia, Senegal, dan Belize.

    Prinsip dan Komitmen

    Dalam pernyataan bersama, sembilan negara tersebut menekankan bahwa The Hague Group akan berlandaskan pada prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk tanggung jawab untuk melindungi hak-hak yang tidak dapat dicabut.

    Mereka menyampaikan keprihatinan mendalam terkait hilangnya nyawa dan warisan budaya rakyat Palestina akibat tindakan Israel.

    “Kami menolak untuk berdiam diri menyaksikan kejahatan internasional yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina,” ungkap perwakilan negara-negara pendiri.

    Komitmen terhadap Keamanan dan Kemanusiaan

    The Hague Group juga mengumumkan komitmen untuk mencegah transfer senjata dan peralatan militer ke Israel.

    Mereka berjanji akan memblokir pengiriman senjata yang berisiko digunakan untuk melanggar hukum kemanusiaan internasional.

    “Kami juga berjanji untuk mencegah berlabuhnya kapal yang membawa bahan bakar atau peralatan militer di pelabuhan kami jika ada risiko yang jelas bahwa pengiriman tersebut akan digunakan untuk mendukung operasi militer Israel yang melanggar hukum internasional di wilayah Palestina yang diduduki,” tambah mereka.

    Dukungan terhadap Resolusi PBB

    Aliansi ini menegaskan kepatuhan terhadap Resolusi Majelis Umum PBB Nomor: A/RES/ES-10/24 yang mengakui ilegalitas pendudukan Israel dan menyerukan agar Israel mengakhiri kehadiran ilegalnya dalam waktu maksimal 12 bulan.

    Mereka juga mendukung permintaan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) terkait surat perintah penangkapan yang dikeluarkan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, yang dituduh melakukan kejahatan perang terhadap kemanusiaan di Gaza.

    The Hague Group berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah efektif dalam mengakhiri pendudukan Israel dan mendukung hak-hak rakyat Palestina.

    Mereka juga menyerukan kepada semua negara untuk mengambil tindakan konkret dalam mendukung tujuan tersebut.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Tanda Kiamat Kian Dekat, Bill Gates Langsung Tunjuk Indonesia

    Tanda Kiamat Kian Dekat, Bill Gates Langsung Tunjuk Indonesia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pendiri Microsoft Bill Gates menyoroti ‘tanda-tanda kiamat’ yang disebabkan oleh perubahan iklim dan pemanasan global yang mulai terasa di mana-mana.

    Pendiri Microsoft tersebut baru-baru ini mengungkap fakta baru dalam blog personalnya pada Februari lalu. Dalam pemaparannya, Gates juga turut menyinggung Indonesia.

    Gates membeberkan fakta bahwa setiap tahun, aktivitas di Bumi menghasilkan 51 miliar ton gas rumah kaca. Sebanyak 7% berasal dari produksi lemak dan minyak dari hewan dan tumbuhan.

    “Untuk memerangi perubahan iklim, kita harus mengubah angka tersebut ke nol,” kata dia, dikutip dari blog personalnya, Jumat (22/11/2024).

    Lebih lanjut, Gates sadar bahwa rencana untuk menghilangkan konsumsi lemak hewan bagi manusia tidak realistis. Pasalnya, manusia sudah tergantung dengan lemak hewan dengan alasan yang logis.

    Lemak hewan menyimpan nutrisi dan kalori yang dibutuhkan oleh manusia. Namun, ada cara yang bisa dilakukan untuk mengambil lemak tanpa memproduksi emisi, menyiksa hewan, dan menghasilkan zat kimia berbahaya.

    Solusinya sudah ditemukan oleh startup bernama ‘Savor’, yang mana ia turut menjadi salah satu investornya.

    Savor menciptakan lemak dari sebuah proses yang melibatkan karbondioksida dari udara dan hidrogen dari air. Senyawa tersebut lalu dipanaskan dan dioksidasi sehingga terjadi pemisahan komponen asam yang menciptakan formulasi lemak.

    Gates mengklaim lemak yang dihasilkan memiliki molekuk serupa yang ditemukan dari susu, keju, sapi, dan minyak nabati.

    Minyak Sawit dan Indonesia

    Selain produksi lemak hewan yang merusak lingkungan, Gates juga menyoroti faktor yang menciptakan dampak lebih besar yakni minyak sawit.

    “Saat ini, minyak sawit adalah lemak nabati yang paling banyak dikonsumsi di seluruh dunia. Sebagian ditemukan pada makanan sehari-hari seperti kue, mie instan, krim kopi, makanan beku, hingga makeup, sabun badan, odol, deterjen, deodoran, makanan kucing, formula bayi, dan sebagainya. Bahkan, minyak sawit juga digunakan untuk biofuel dan mesin diesel,” ia menuturkan.

    Gates menegaskan bahwa masalah pada minyak sawit bukan soal penggunaannya, tetapi bagaimana proses menghasilkannya. Mayoritas jenis sawit asli jenis Afrika Barat dan Tengah tidak tumbuh di banyak wilayah. Pohon itu hanya tumbuh subur di tempat-tempat yang dilewati garis khatulistiwa.

    “Hal ini menyebabkan penggundulan hutan di area-area khatulistiwa untuk mengonversinya menjadi lahan sawit,” kata Gates.

    Proses ini berdampak buruk bagi keragaman alam dan menyebabkan pukulan telak bagi perubahan iklim. Pembakaran hutan menciptakan emisi yang banyak di atmosfer dan mengakibatkan peningkatan suhu.

    “Pada 2018, kehancuran yang terjadi di Malaysia dan Indonesia saja sudah cukup parah hingga menyumbang 1,4% emisi global. Angka itu lebih besar dari seluruh negara bagian California dan hampir sama besarnya dengan industri penerbangan di seluruh dunia,” Gates menjelaskan.

    Sayangnya, Gates mengakui bahwa peran minyak sawit sulit tergantikan. Sebab, komoditas sawit murah, tidak berbau, dan melimpah.

    “MInyak sawit juga satu-satunya minyak nabati dengan keseimbangan lemak jenuh dan tak jenuh yang hampir sama, itulah sebabnya minyak ini sangat serbaguna. Jika lemak hewan adalah bahan utama dalam beberapa makanan, maka minyak sawit adalah pemain tim yang dapat bekerja untuk membuat hampir semua makanan dan barang-barang non-makanan menjadi lebih baik,” Gates menjelaskan.

    Untuk alasan-alasan tersebut, Gates mengatakan sudah ada perusahaan-perusahaan yang mencoba mengatasinya. Salah satunya C16 Biosciences yang berupaya membuat alternatif minyak sawit.

    Sejak 2017, Gates mengatakan C16 mengembangkan produk dari mikroba ragi liar menggunakan proses fermentasi yang tidak menghasilkan emisi sama sekali.

    Meski secara kimiawi berbeda dari minyak sawit konvensional, namun minyak C16 mengandung asam lemak yang sama, sehingga dapat digunakan untuk aplikasi serupa.

    Dengan solusi tersebut, Gates berharap dampak perubahan iklim bisa ditanggulangi agar tanda ‘kiamat’ tak mengguncang kehidupan manusia lebih lanjut.

    (fab/fab)

  • Termasuk Malaysia, 9 Negara Bentuk ‘The Hague Group’ untuk Dukung Berdirinya Negara Palestina – Halaman all

    Termasuk Malaysia, 9 Negara Bentuk ‘The Hague Group’ untuk Dukung Berdirinya Negara Palestina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sembilan negara meluncurkan aliansi yang disebut The Hague Group untuk mendukung diakhirinya pendudukan Israel atas tanah Palestina.

    Mereka juga mendukung hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan pembentukan negara Palestina merdeka.

    Pengumuman pembentukan The Hague Group dilakukan dalam sebuah konferensi yang diadakan di Den Haag, Belanda, pada Jumat (31/1/2025).

    Sembilan negara tersebut adalah Afrika Selatan, Malaysia, Kolombia, Bolivia, Kuba, Honduras, Namibia, Senegal, dan Belize.

    “The Hague Group akan didasarkan pada prinsip-prinsip dan tujuan yang terkandung dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan tanggung jawab negara untuk melindungi hak-hak yang tidak dapat dicabut, yang terpenting di antaranya adalah hak masyarakat untuk penentuan nasib sendiri,” kata sembilan negara tersebut dalam pernyataan bersama pada Jumat (31/1/2025), yang disalinannya dikutip oleh Anadolu Agency.

    “Kami menyampaikan dukacita yang mendalam atas hilangnya nyawa, mata pencaharian, masyarakat, dan warisan budaya, sebagai akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh Israel, Kekuatan Pendudukan, terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza dan seluruh wilayah Palestina yang diduduki,” lanjutnya.

    Selain itu, mereka menolak untuk berdiam diri menyaksikan kejahatan internasional yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina.

    “Kami menolak untuk berdiam diri saja dalam menghadapi kejahatan internasional ini,” katanya.

    Dalam pernyataan mereka, perwakilan negara-negara pendiri The Hague Group mengumumkan serangkaian komitmen, terutama mencegah transfer senjata dan peralatan militer ke Israel.

    Mereka akan memblokir transfer senjata dalam kasus-kasus yang terbukti berisiko bahwa senjata-senjata tersebut akan digunakan untuk melanggar hukum kemanusiaan internasional atau hak asasi manusia, atau melakukan kejahatan genosida.

    “Kami juga berjanji untuk mencegah berlabuhnya kapal yang membawa bahan bakar atau peralatan militer di pelabuhan mereka jika ada risiko yang jelas bahwa pengiriman tersebut akan digunakan untuk mendukung operasi militer Israel yang melanggar hukum internasional di wilayah Palestina yang diduduki,” kata mereka.

    Mereka menekankan kepatuhan negara mereka terhadap Resolusi Majelis Umum PBB Nomor: A/RES/ES-10/24 yang dikeluarkan pada 18 September 2024, yang mengakui ilegalitas pendudukan Israel dan menyerukan Israel untuk mengakhiri kehadiran ilegalnya di wilayah Palestina yang diduduki dalam jangka waktu maksimal 12 bulan.

    “Kami menegaskan dukungan terhadap permintaan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dan pelaksanaan kewajiban yang ditetapkan dalam Statuta Roma, khususnya terkait dengan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan pada tanggal 21 November 2024, serta tindakan sementara yang dikeluarkan oleh Pengadilan Kriminal Internasional pada tahun yang sama,” lanjutnya.

    Surat perintah penangkapan tersebut ditujukan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, yang menyatakan mereka melakukan kejahatan perang terhadap kemanusiaan terhadap warga Palestina di Gaza antara 7 Oktober 2023 dan 19 Januari 2025.

    The Hague Group akan mengambil langkah-langkah efektif untuk mengakhiri pendudukan Israel dan mendukung hak rakyat Palestina, serta menyerukan kepada semua negara untuk mengambil langkah konkret untuk mendukung hal tersebut.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • Selesai Jalani Proses Hukum, 7 Pekerja Migran Indonesia Dideportasi dari Malaysia

    Selesai Jalani Proses Hukum, 7 Pekerja Migran Indonesia Dideportasi dari Malaysia

    Pekanbaru, Beritasatu.com – Sebanyak tujuh pekerja migran Indonesia (PMI) dideportasi dari Malaysia melalui Pelabuhan Internasional Dumai, Riau, pada Sabtu (1/2/2025). Pemulangan dilakukan menggunakan kapal feri Indomal Kingdom dari Pelabuhan Internasional Malaka.

    Ketujuh PMI tersebut dideportasi oleh Depot Tahana Imigresen (DTI) Sementra Millenium Beranang, Selangor, setelah menyelesaikan proses hukum di Malaysia. Hal ini terkonfirmasi dalam surat resmi yang dikirimkan DTI kepada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI).

    Kepala Balai Pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Riau Fanny Wahyu mengungkapkan, berdasarkan data paspor, lima dari tujuh PMI tersebut berasal dari Provinsi Jambi, satu dari Aceh, dan satu lainnya dari Kalimantan Tengah.

    Ketujuh PMI yang dideportasi terdiri dari enam laki-laki dan satu perempuan, yakni J (37) asal Sungai Bakau, Jambi, DP (37) asal Pendung Hilir, Kerinci, Jambi, RA (25) asal Talang Kemulun, Kerinci, Jambi, AIJ (36) asal Koto Cayo, Kerinci, Jambi, DSF (30) asal Muara Semerah, Kerinci, Jambi, UA (23) asal Darul Aman, Aceh, dan DP (48) asal Kerinci, Jambi.

    Setibanya di Indonesia, para PMI akan ditempatkan sementara di shelter Dumai untuk pendataan ulang sebelum dipulangkan ke daerah asal menggunakan transportasi darat.

    Proses deportasi ini menjadi bagian dari pengawasan ketat terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia, terutama mereka yang mengalami permasalahan hukum.

  • WNI Asal Riau yang Ditembak di Malaysia Bertambah Jadi 3 Orang Regional 1 Februari 2025

    WNI Asal Riau yang Ditembak di Malaysia Bertambah Jadi 3 Orang Regional 1 Februari 2025

    WNI Asal Riau yang Ditembak di Malaysia Bertambah Jadi 3 Orang
    Tim Redaksi
    PEKANBARU, KOMPAS.com
    – Jumlah warga negara Indonesia (WNI) asal Provinsi Riau yang menjadi korban
    penembakan di Malaysia
    bertambah menjadi tiga orang.
    Informasi ini disampaikan oleh Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Riau, Fanny Wahyu, dalam wawancara di Pekanbaru, Sabtu (1/2/2025).
    “Jadi terverifikasi 3 warga Riau,” ungkap Fanny.
    Ia menjelaskan bahwa salah satu korban baru yang terverifikasi berasal dari Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, berinisial HA, yang sebelumnya disebut berasal dari Kepulauan Riau.
    Dua korban lainnya, MZ dan Basri, juga berasal dari Rupat.
    Basri dilaporkan tewas dalam insiden tersebut, dan jenazahnya telah dipulangkan ke kampung halamannya di Kelurahan Terkul, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis pada Rabu malam.


    KOMPAS.com/Idon Tanjung. Kepala BP3MI Riau, Fanny Wahyu saat diwawancarai wartawan di Pekanbaru beberapa hari lalu.
    Dua korban lainnya juga teridentifikasi, salah satunya berinisial HM, yang berasal dari Aceh.
    Namun, satu korban lainnya masih belum terverifikasi karena dalam kondisi kritis.
    “Satu korban belum terverifikasi, karena belum sadar pasca-operasi,” kata Fanny.
    Empat orang yang diduga sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal masih berada di Malaysia, dan belum ada kepastian kapan mereka akan dipulangkan.
    Fanny menyatakan bahwa dua orang korban yang saat ini dirawat di rumah sakit Malaysia sudah mulai membaik dan dapat memberikan keterangan mengenai kejadian tersebut.
    “Dua orang korban sudah bisa memberikan keterangan apa yang terjadi sebenarnya. Berdasarkan pengakuan korban atas nama MZ, bahwasanya mereka tidak menyerang aparat APMM di Malaysia,” jelasnya.
    Menyikapi kejadian ini, pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mendesak agar Malaysia bersikap transparan dalam mengungkap kasus ini.
    Fanny menegaskan bahwa perwakilan BP2MI melalui Kementerian Luar Negeri dan KBRI akan terus mengawal kasus hukum untuk para korban, serta memastikan perawatan bagi korban yang masih dirawat di rumah sakit.
    “Pemerintah akan mengawal korban ini sampai benar-benar sehat dan dikembalikan ke Indonesia,” tegas Fanny.
    Ia juga mengimbau kepada masyarakat yang berencana bekerja di luar negeri agar menempuh jalur resmi dengan melengkapi semua persyaratan dan mengikuti prosedur yang berlaku.
    “Kalau mau bekerja ke luar negeri, patuhilah aturan dan prosedur serta Undang-Undang yang berlaku. Dan yang paling utama, hindari oknum atau sindikat yang menawarkan bekerja ke luar negeri secara instan atau ilegal,” tambahnya.
    Sebagaimana diberitakan sebelumnya, lima orang PMI diduga ilegal ditembak oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Malaysia pada Jumat (24/1/2025).
    Dalam insiden tersebut, satu orang korban tewas, sementara empat lainnya mengalami luka parah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 Daerah di Riau Diduga Jadi Titik Pengiriman PMI Ilegal ke Malaysia

    4 Daerah di Riau Diduga Jadi Titik Pengiriman PMI Ilegal ke Malaysia

    Pekanbaru, Beritasatu.com – Empat daerah di Riau disinyalir menjadi lokasi pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal ke Malaysia. Berdasarkan penelusuran Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Riau, wilayah-wilayah tersebut sering menjadi jalur keberangkatan PMI ilegal.

    “Kami telah melakukan tracing di beberapa daerah di Semenanjung Riau yang berdekatan dengan Malaysia. Biasanya, pengiriman PMI ilegal terjadi di Medang Kampai (Kota Dumai), Rupat (Bengkalis), pesisir Indragiri Hilir, dan Bagan Siapiapi (Rokan Hilir),” kata Kepala BP3MI Riau Fanny Wahyu, Sabtu (1/2/2025).

    Untuk meminimalisir pengiriman PMI secara ilegal, BP3MI Riau telah berkoordinasi dengan kepolisian, TNI, Imigrasi, dan pemerintah daerah.

    “Tentu kami tidak bekerja sendiri. Kami butuh dukungan dari berbagai pihak dan masyarakat untuk mengetahui adanya penampungan ilegal pekerja migran. Masalah ini bukan hanya tanggung jawab BP3MI, tetapi memerlukan kerja sama dari seluruh stakeholder terkait,” jelas Fanny.

    Fanny juga menyoroti tingginya jumlah PMI ilegal yang dideportasi dari Malaysia. Menurutnya, hal ini terjadi karena banyak pekerja migran yang berangkat secara tidak prosedural dan tanpa dokumen lengkap.

    “Ada yang hanya bermodalkan paspor wisata, tetapi setibanya di sana, mereka bekerja. Padahal, untuk bekerja di luar negeri, tidak cukup hanya memiliki paspor. Ada persyaratan lain yang harus dipenuhi sebagai pekerja migran resmi,” tegasnya.

    Agar tidak termasuk dalam kategori PMI ilegal, BP3MI Riau mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dan memastikan keberangkatan ke luar negeri melalui jalur resmi guna menghindari risiko eksploitasi dan deportasi.