Xcloud.id

Negara: Malaysia

  • Dunia Menentang Ide Kontroversial Trump Ambil Alih Gaza

    Dunia Menentang Ide Kontroversial Trump Ambil Alih Gaza

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengungkapkan ide kontroversial untuk mengambil alih dan memiliki jalur Gaza. Usulan itu ditentang keras dunia.

    Dirangkum detikcom, Minggu (9/2/2025), ide tersebut disampaikan Trump dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih. Secara mengejutkan, Trump menyatakan bahwa AS akan menguasai Jalur Gaza dan mengembangkannya secara ekonomi, setelah merelokasi warga Palestina di sana ke tempat-tempat lainnya.

    Trump mencetuskan “kepemilikan jangka panjang” oleh AS atas Jalur Gaza. Dia sesumbar menyebut AS akan meratakan Jalur Gaza dan membersihkan semua bangunan yang hancur di sana untuk menciptakan pembangunan ekonomi dan menciptakan ribuan lapangan kerja.

    Dia mengklaim hal itu akan “sangat dibanggakan” dan membawa stabilitas besar di kawasan Timur Tengah.

    Dalam pernyataan terbarunya, Trump menyebut Israel akan menyerahkan Jalur Gaza kepada AS setelah perang melawan Hamas berakhir.

    “Jalur Gaza akan diserahkan kepada Amerika Serikat oleh Israel pada akhir pertempuran,” cetus Trump dalam pernyataan terbarunya via media sosial Truth Social, seperti dilansir Al Arabiya, Jumat (7/2/2025).

    Trump, dalam pernyataannya, juga menegaskan bahwa tentara AS tidak akan diperlukan di Jalur Gaza. Penegasan ini mengklarifikasi pernyataan sebelumnya ketika dia menolak untuk mengesampingkan pengerahan pasukan militer AS ke Jalur Gaza.

    Dunia bereaksi keras atas ide kontroversial Trump. Presiden Palestina Mahmoud Abbas, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, menolak tegas rencana Trump dan menegaskan Palestina tidak akan melepaskan tanah, hak dan situs-situs suci mereka.

    Ditegaskan juga Abbas bahwa Jalur Gaza merupakan bagian integral dari tanah negara Palestina, bersama dengan Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

    Penolakan juga disampaikan oleh Hamas, dengan salah satu pejabat seniornya, Sami Abu Zuhri, mengecam rencana Trump itu sebagai upaya mengusir warga Palestina dari tanah air mereka.

    “Kami menganggapnya sebagai resep untuk menimbulkan kekacauan dan ketegangan di kawasan karena masyarakat Gaza tidak akan membiarkan rencana seperti itu terjadi,” sebutnya.

    Tak hanya Palestina dan Hamas, Arab Saudi juga tegas menolak upaya apa pun untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka. Ditegaskan oleh Riyadh bahwa posisinya dalam mendukung Palestina tidak dapat dinegosiasikan.

    Sementara, Menteri Luar Negeri (Menlu) Mesir Badr Abdelatty menyerukan rekonstruksi cepat Jalur Gaza tanpa harus mengusir warga Palestina dari wilayah tersebut, setelah Trump melontarkan usulan mengejutkan tersebut.

    Dalam percakapan dengan Perdana Menteri (PM) Palestina Mohammed Mustafa di Kairo, Abdelatty menekankan “pentingnya melanjutkan proyek pemulihan dini… dengan laju yang dipercepat… tanpa warga Palestina meninggalkan Jalur Gaza, terutama dengan komitmen mereka terhadap tanah mereka dan penolakan untuk meninggalkannya”.

    Senada, Raja Yordania Abdullah II menolak “upaya apa pun” untuk mengambil alih wilayah Palestina dan mengusir warganya. Seperti diketahui, Trump kerap mengusulkan supaya warga Gaza direlokasi sejumlah negara seperti Mesir dan Yodarnia.

    Dalam pertemuan dengan Abbas, Raja Abdullah II mendesak upaya “untuk menghentikan kegiatan permukiman dan menolak setiap upaya untuk mencaplok tanah dan menggusur warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat, menekankan perlunya menempatkan warga Palestina di tanah mereka”.

    Negara-negara lainnya yang menentang ide kontroversial Trump antara lain Uni Emirat Arab, Turki, Indonesia, Malaysia. Kemudian Inggris, Prancis, Jerman, Liga Arab, China, Rusia, dan Brasil.

    (taa/knv)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pemangkasan Anggaran Rp 306 Triliun Ancam Bisnis Pariwisata dan Hotel

    Pemangkasan Anggaran Rp 306 Triliun Ancam Bisnis Pariwisata dan Hotel

    Jakarta, Beritasatu.com – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menilai pemangkasan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun dalam APBN 2025 dan APBD untuk mendanai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berpotensi memberikan dampak besar terhadap sektor pariwisata, perhotelan, dan restoran.

    Ketua Umum PHRI, Hariyadi Sukamdani, menjelaskan sekitar 40% pendapatan hotel berasal dari agenda dan kegiatan pemerintah, seperti perjalanan dinas serta rapat di hotel. Dengan adanya pemangkasan anggaran, sumber pendapatan tersebut akan hilang karena pemerintah meniadakan anggaran untuk meeting dan perjalanan dinas.

    “Pemotongan anggaran ini akan berdampak luas pada sektor usaha terkait, seperti pasokan makanan dan minuman dari UMKM serta pendapatan asli daerah (PAD) yang diprediksi mengalami penurunan drastis,” kata Hariyadi kepada Beritasatu.com, beberapa waktu lalu.

    Di banyak daerah di Indonesia, sektor hotel dan restoran masuk dalam lima besar penyumbang pajak dan PAD, bahkan di beberapa wilayah menempati tiga besar. Oleh karena itu, dampak pemotongan anggaran ini diperkirakan cukup besar terhadap perekonomian daerah.

    Selain itu, pemangkasan anggaran juga akan mengurangi kapasitas pemerintah dalam mengembangkan program untuk memajukan sektor pariwisata. Salah satu dampak utamanya adalah hilangnya pendanaan untuk promosi pariwisata dan pemberian insentif wisatawan mancanegara.

    “Jika tidak ada program promosi, posisi Indonesia dalam persaingan pariwisata regional akan semakin tertinggal. Saat ini, Thailand menjadi negara terdepan di ASEAN dalam mendatangkan wisatawan mancanegara, diikuti Malaysia. Bahkan, Vietnam kini sudah melampaui Indonesia dengan jumlah wisatawan lebih dari 14 juta orang,” ungkap Hariyadi.

    Selain sektor pariwisata, berbagai acara yang biasanya diadakan oleh pemerintah, seperti buka puasa bersama dan sosialisasi program, juga dipastikan akan ditiadakan akibat efisiensi anggaran ini.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Menindaklanjuti Inpres tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan surat nomor S-37/MK.02/2025 terkait efisiensi belanja kementerian/lembaga dalam APBN 2025.

    Berdasarkan kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun, dengan perincian pemangkasan belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun, dan pemotongan dana transfer ke daerah sebesar Rp 50,59 triliun.

  • Petronas Bersiap Lakukan PHK Demi Jaga Kelangsungan Perusahaan

    Petronas Bersiap Lakukan PHK Demi Jaga Kelangsungan Perusahaan

    Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan migas pelat merah Malaysia, Petronas, berencana mengurangi jumlah tenaga kerjanya untuk memastikan kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang.

    “Alasan untuk melakukan hal ini adalah untuk memastikan kelangsungan hidup Petronas dalam beberapa dekade mendatang. Jika kita tidak melakukannya sekarang, tidak akan ada Petronas dalam 10 tahun,” ujar Presiden dan CEO Petronas Tengku Muhammad Taufik Tengku Aziz kepada media, menurut The Edge, dilansir dari Reuters, Sabtu (8/2/2025).

    Namun, Muhammad Taufik tak menyebutkan berapa banyak pegawai yang akan terdampak perampingan tersebut.

    Kantor berita pemerintah Malaysia, Bernama, memuat berita serupa. Dalam briefing editor, Muhammad Taufik mengatakan bahwa langkah perampingan adalah untuk memastikan Petronas dapat terus berkontribusi pada pembangunan bangsa.

    Petronas memiliki hampir 50.000 karyawan, menurut situs webnya. Petronas mengonfirmasi laporan media tersebut dalam sebuah tanggapan email kepada Reuters, dan menyatakan bahwa jumlah karyawan yang terkena dampak tidak disebutkan dalam pengarahan tersebut.

    Muhammad Taufik mengatakan bahwa perampingan karyawan tersebut bukan merupakan hasil dari kesepakatan antara Petronas dan pemerintah negara bagian Sarawak mengenai distribusi gas lokal. Tahun lalu, negosiasi antara Petronas dan Petros Sarawak menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap Petronas, yang merupakan kontributor utama bagi kas negara bagian dan operasinya di Sarawak, yang memiliki lebih dari 60% cadangan gas Malaysia.

    Menurut The Edge, Muhammad Taufik menuturkan bahwa pengembangan proyek migas ke depan akan menghadapi margin yang lebih tipis dan terdapat tantangan teknis yang lebih tinggi.

    Pemerintah Malaysia memperkirakan produksi gas alam dan minyak mentah yang lebih rendah pada 2025 karena rencana penutupan beberapa fasilitas produksi untuk pemeliharaan dan berkurangnya permintaan di beberapa pasar ekspor.

    Muhammad Taufik mengatakan bahwa komposisi kontrak bagi hasil juga diperkirakan akan berubah, yang akan membuat bagian pendapatan Petronas turun.

    Dia menambahkan bahwa margin menguntungkan yang dinikmati oleh perusahaan akan menyusut dari di atas 20% saat ini menjadi di kisaran dua digit rendah pada tahun-tahun mendatang.

  • Era Jokowi Meninggalkan Warisan Utang dan Persoalan Hukum

    Era Jokowi Meninggalkan Warisan Utang dan Persoalan Hukum

    MASA kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama dua periode meninggalkan permasalahan yang signifikan dalam berbagai aspek, terutama dalam bidang ekonomi dan hukum. Warisan kebijakan yang ditinggalkan tidak hanya membawa dampak positif tetapi juga menyisakan sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintahan berikutnya. 

    Dua isu yang paling banyak disoroti adalah meningkatnya utang negara dan berbagai persoalan hukum yang muncul selama maupun setelah kepemimpinannya.

    Salah satu kebijakan utama Jokowi adalah pembangunan infrastruktur yang masif, yang dilakukan dengan mengandalkan pinjaman dalam dan luar negeri. Total utang pemerintah meningkat secara signifikan selama pemerintahannya. 

    Pada awal kepemimpinan Jokowi di tahun 2014, total utang pemerintah berada di kisaran Rp 2.600 triliun, sementara pada akhir masa jabatannya di tahun 2024, angka tersebut mendekati Rp 8.444,87 triliun.

    Tahun / Utang dalam bentuk triliun 

    2014 / 2.608,78

    2015 / 3.165,13

    2016 / 3.515,02

    2017 / 3.938,70

    2018 / 4.418,30

    2019 / 4.779,28

    2020 / 6.074,56

    2021 / 6.908,87

    2022 / 7.733,99

    2023 / 8.000,00

    2024 / 8.444,87

    Data Kementerian Keuangan 

    Pemerintahan Jokowi mengklaim bahwa peningkatan utang ini digunakan untuk investasi jangka panjang yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti jalan tol, bandara, dan proyek kereta cepat. 

    Namun, kritik bermunculan mengenai efektivitas investasi ini. Beberapa proyek infrastruktur menghadapi kesulitan dalam memberikan return on investment yang diharapkan, sehingga memunculkan kekhawatiran terkait keberlanjutan fiskal negara.

    Selain itu, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mengalami peningkatan. Walaupun masih dalam batas aman menurut standar internasional, namun tekanan terhadap anggaran negara semakin besar karena meningkatnya pembayaran bunga utang. 

    Untuk menutupi utang, Pemerintah Jokowi  berupaya meningkatkan rasio pajak terhadap PDB dengan memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan menerapkan berbagai insentif serta sanksi bagi pelanggar pajak.

    Selama era Jokowi, rasio pajak (perbandingan antara penerimaan pajak) mengalami fluktuasi sebagai berikut:

    2015: 10,76%

    2016: 10,36%

    2017: 9,89%

    2018: 10,24%

    2019: 9,76%

    2020: 8,33% (terendah, dipengaruhi oleh pandemi Covid-19)

    Meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan rasio pajak, capaian tersebut belum mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024, yaitu 10,7%-12,3%.

    Untuk menggenjot penerimaan pajak, pemerintah Jokowi pada April 2022 menaikkan Tarif PPN naik dari 10% menjadi 11%.

    Pemerintah Prabowo sebagai penerus Rezim Jokowi harus menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara membayar kewajiban utang dan menjaga belanja publik tetap optimal. Ini menjadi beban yang cukup berat dari rezim sebelumnya.

    Di bidang hukum, pemerintahan Jokowi juga meninggalkan sejumlah permasalahan yang menjadi sorotan. Beberapa di antaranya adalah terkait dengan kebijakan hukum yang kontroversial serta dugaan korupsi di berbagai proyek strategis nasional.

    Pertama, revisi Undang-Undang KPK. Salah satu kebijakan yang paling kontroversial adalah revisi Undang-Undang KPK pada 2019, yang dianggap melemahkan lembaga antirasuah tersebut. Revisi ini mengubah struktur kelembagaan KPK dan mengurangi independensinya. 

    Akibatnya, kinerja pemberantasan korupsi di era Jokowi dianggap menurun, dengan beberapa kasus besar yang tidak terselesaikan atau proses hukumnya berjalan lambat.

    Kedua, kasus dugaan korupsi proyek strategis nasional. Sejumlah proyek infrastruktur yang digagas Jokowi juga menjadi sorotan karena adanya dugaan korupsi. Misalnya Proyek Irigasi Lembudud di Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara. Proyek ini, yang dimulai pada tahun 2018 dengan anggaran sekitar Rp 19,9 miliar, bertujuan untuk mendukung pertanian padi organik di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. 

    Namun, pada tahun 2023, Kejaksaan Negeri Nunukan menemukan indikasi kerugian negara sekitar Rp 11 miliar akibat proyek yang tidak selesai dan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, termasuk pejabat pembuat komitmen, konsultan pengawas, dan pelaksana kontrak

    Di era Jokowi proyek pengadaan bansos Covid-19 yang menyeret beberapa pejabat tinggi, serta berbagai kasus di sektor energi dan pangan. Berbagai pihak menilai kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana proyek-proyek besar tersebut.

    Kasus yang cukup ramai sekarang ini PSN PIK 2 di Banten, ada dugaan keterlibatan Jokowi di dalam proyek yang penuh kontroversi itu. Majalah Tempo menuliskan ada dugaan Sugianto Kusuma (Aguan) pemilik Agung Sedayu Group mendapatkan PSN PIK setelah membantu IKN.

    Dugaan keterlibatan korupsi mantan Wali Kota Solo itu menyebabkan Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) memasukkan nama Jokowi, mantan Presiden Indonesia, sebagai salah satu finalis untuk “Person of the Year” dalam kategori korupsi.

    Ketiga, kriminalisasi aktivis dan oposisi. Selama pemerintahan Jokowi, berbagai aktivis dan tokoh oposisi melaporkan adanya peningkatan kriminalisasi terhadap mereka yang bersuara kritis terhadap pemerintah. Beberapa undang-undang seperti UU ITE sering digunakan untuk membungkam kritik. Kasus-kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen pemerintahan Jokowi terhadap kebebasan berekspresi dan demokrasi.

    Kasus kriminalisasi terhadap aktivis:

    -Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti: Keduanya menghadapi proses hukum setelah mengkritik kebijakan pemerintah terkait isu HAM dan lingkungan. 

    -Ravio Patra: Aktivis ini ditangkap dengan tuduhan menyebarkan pesan provokatif, meskipun ia mengklaim bahwa akun WhatsApp-nya diretas.

    -Jumhur Hidayat dan Syahganda Nainggolan: Keduanya ditangkap dengan tuduhan menyebarkan informasi yang menimbulkan keonaran terkait penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja

    Data Kriminalisasi:

    2020: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat 132 kasus pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi dengan 157 korban, termasuk dugaan kriminalisasi terhadap aktivis. 

    2019: YLBHI melaporkan 47 kasus dugaan kriminalisasi masyarakat sipil dengan 1.019 korban. 

    2024: SAFEnet mencatat 30 kasus kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi di ranah digital selama Januari-Maret, dengan 52 orang terjerat kasus tersebut. 

    Mantan Presiden Jokowi meninggalkan warisan yang kompleks bagi pemerintahan Prabowo. Di satu sisi, investasi besar dalam infrastruktur diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian. 

    Namun, di sisi lain, beban utang yang besar menuntut kebijakan fiskal yang hati-hati agar tidak menimbulkan krisis ekonomi di masa depan.

    Presiden Prabowo pun melakukan efisiensi dengan memangkas anggaran di berbagai lembaga negara.rmol news logo article

    *Penulis adalah Aktivis 98

  • Bagus di Tes MotoGP 2025 Sepang, Bagnaia Prediksi Yamaha Bakal Bangkit

    Bagus di Tes MotoGP 2025 Sepang, Bagnaia Prediksi Yamaha Bakal Bangkit

    Jakarta –

    Pebalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, menilai Yamaha akan bangkit musim ini. Bagnaia memprediksi Yamaha akan menjadi pabrikan kedua terkuat di MotoGP setelah Ducati. Hal itu berdasarkan hasil yang didapatkan pada tes pramusim MotoGP 2025 di Sirkuit Sepang, Malaysia (5-7/2/2025).

    Yamaha tampil apik pada tes pramusim MotoGP 2025 di Sirkuit Sepang. Dalam tiga hari pengujian pebalap mereka selalu masuk posisi tiga besar. Pada hari ketiga rider tim Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo, menduduki peringkat ketiga pebalap tercepat setelah Bagnaia dan Alex Marquez (Gresini Ducati).

    Francesco Bagnaia Foto: Anadolu via Getty Images/Anadolu

    Hasil tersebut pun menjadi sorotan Bagnaia. Kata rider Italia itu, pada MotoGP 2025 Yamaha berpotensi menjadi pesaing utama Ducati dalam perebutan gelar. Yamaha bakal menjadi tim yang merepotkan Ducati, menggantikan posisi Aprilia dan KTM.

    “Saya pikir akan ada pergantian dalam hal siapa yang akan berada di belakang Ducati selama musim ini,” kata Bagnaia di Sepang dikutip dari Crash.

    “Saya rasa Yamaha sudah melakukan pekerjaan yang sangat baik, tapi kita harus menunggu (tes di) Thailand, karena mereka sudah melakukan enam hari uji coba (Yamaha juga ikut Shakedown dengan keempat pebalapnya karena status konsesi mereka), jadi mungkin performanya juga bisa meningkat dari sini,” tambah anak didik Valentino Rossi.

    Lanjut Bagnaia menambahkan, Yamaha telah belajar dari kesalahan musim lalu. Musim ini Yamaha mulai konsisten dari segi time attack, sehingga mendapatkan hasil tes bagus di Sepang.

    “Memang benar bahwa Fabio (Quartararo) punya kecepatan fantastis di ketiga hari itu, dan time attack, yang jadi salah satu titik lemah (Yamaha) tahun lalu, cepat hari ini,” katanya lagi.

    “Jadi, menurut saya mereka (Yamaha) telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik,” tukas juara MotoGP 2022 dan 2023 itu.

    (lua/lth)

  • Integrasi Sistem Pembayaran Jadi Tantangan UMKM di Luar Kota Besar  – Halaman all

    Integrasi Sistem Pembayaran Jadi Tantangan UMKM di Luar Kota Besar  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ataupun pelaku usaha menjadi pasar yang menggiurkan bagi perusahaan payment gateway (gerbang pembayaran) di Indonesia.

    Mereka berlomba memberikan kemudahan dalam integrasi sistem pembayaran untuk  dalam melakukan transaksi bisnis UMKM ataupun pelaku bisnis.

    Direktur Paylabs Qris, Bimo Adhiprabowo mengatakan, saat ini integrasi sistem pembayaran saat ini sudah menjadi kebutuhan UMKM karena memungkinkan transaksi online berjalan lebih mudah dan aman. 

    “Namun yang menjadi tantangan integrasi ini adalah UMKM yang berada di daerah atau luar kota karena kesulitan mengakses internet dan masih rendahnya literasi digital,” kata Bimo saat peluncuran Qris Paylabs sebagai Pilihan Sultan untuk UMKM di Jakarta belum lama ini.

    Acara dihadiri berbagai pihak diantaranya dari Bank Indonesia, Peruri, Sriwijaya Air, Alto Network, Bitwyre, UMKM dan Rans Entertainment serta rekanan usaha lainnya dan beberapa asosiasi dari financial industri.

    Untuk itu, kata Bimo pihaknya berkomitmen untuk menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan agar transaksi digital UMKM yang berada di luar kota besar bisa mendapatkan layanan lebih inklusif.

    Pemerintah juga memiliki peran penting dalam mendorong digitalisasi UMKM melalui berbagai program bantuan dan pelatihan, pemerintah dapat membantu UMKM untuk meningkatkan literasi digital termasuk .

    “Memanfaatkan teknologi pembayaran yang terintegrasi, UMKM bisa buka peluang baru, bisa meningkatkan daya saing hingga  berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional,” katanya.

    Terkait Qris Paylabs, saat ini cakupannya sudah berskala nasional bahkan sudah ada di negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand dan beberapa negara lainnya.
     
    “Para UMKM ataupun business owner n bisa mendapatkan beberapa manfaat seperti satu kode QR untuk semua pembayaran, mudah dan efisien dan transaksi super cepat, riwayat akurat,” katanya. (Eko Sutriyanto)

     

  • Batu Purba Berusia 2 Miliar Tahun dari Antartika Dihibahkan ke UGM, Simak Ekspedisi Peneliti UGM di Antartika Regional 8 Februari 2025

    Batu Purba Berusia 2 Miliar Tahun dari Antartika Dihibahkan ke UGM, Simak Ekspedisi Peneliti UGM di Antartika Regional 8 Februari 2025

    Batu Purba Berusia 2 Miliar Tahun dari Antartika Dihibahkan ke UGM, Simak Ekspedisi Peneliti UGM di Antartika
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Sebuah batu berwarna hitam dalam kotak transparan diserahkan oleh Nugroho Imam Setiawan kepada Rektor Universitas Gadjah Mada (
    UGM
    ), Prof. Ova Emilia.
    Sekilas, batu tersebut tampak biasa, namun sebenarnya batu ini sangat spesial bagi ilmu pengetahuan.
    Batu tersebut berusia kurang lebih 2 miliar tahun dan berasal dari Antartika.
    Selain menyerahkan sampel batuan kepada pihak UGM, Nugroho juga menyumbangkan sampel serupa ke Museum Geologi dan Teknik Geologi UGM sebagai media pembelajaran.
    “Saya membawa sampel batuan metamorf dan saya hibahkan ke Museum Geologi. Jadi, civitas akademika dan masyarakat Indonesia sudah bisa belajar serta melihat langsung batuan dari Antartika. Sampel tersebut sudah saya sumbangkan ke sana,” ujar Nugroho Imam Setiawan saat ditemui
    Kompas.com
    di UGM, Senin (3/2/2025).
    Nugroho Imam Setiawan adalah dosen Departemen Teknik Geologi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada (UGM).
    Lahir pada tahun 1982, ia menjadi salah satu peneliti Indonesia yang mendapatkan kesempatan melakukan penelitian langsung di Antartika.
    “Waktu itu umur saya 34 tahun. Saya sudah menyelesaikan S3 dan sudah menjadi dosen UGM, tetapi masih dalam tahap awal karier,” tuturnya.
    Kesempatan menginjakan kaki dan meneliti langsung di Antartika masih sangat langka bagi peneliti dari Indonesia.
    Nugroho awalnya tidak pernah menyangka bahwa ia akan mendapatkan kesempatan meneliti di daerah yang sebagian besar wilayahnya diselimuti salju.
    Pada tahun 2010, ia melanjutkan studi S3 di Jepang. Saat itu, ia berinisiatif melamar untuk bisa ikut dalam penelitian di Antartika. Jepang memang secara rutin mengadakan ekspedisi ke Antartika melalui Japan Antarctic Research Expedition (JARE), yang juga mengajak peneliti dari Asia.
    Namun, harapan Nugroho pupus karena bencana tsunami melanda Jepang pada 2011.
    “Saya melamar, tetapi kemudian dibatalkan karena Jepang pada waktu itu mengalami tsunami. Sehingga dananya digunakan untuk pemulihan (recovery),” ujarnya.
    Setelah gagal berangkat, Nugroho kembali fokus menyelesaikan S3 dan akhirnya lulus pada tahun 2013.
    Di luar dugaan, pada tahun 2015, Nugroho dihubungi kembali oleh JARE yang menanyakan apakah ia masih tertarik untuk bergabung dalam ekspedisi ke Antartika.
    “Ternyata lamaran saya masih tersimpan di sana, dan saya dihubungi lagi tahun 2015. Mereka menawari saya untuk ikut ekspedisi ke Antartika. Saya langsung menyatakan berminat,” tuturnya.
    Sebelum berangkat, Nugroho harus menjalani serangkaian seleksi untuk memastikan ia siap menghadapi kondisi ekstrem di Antartika.
    Seleksi yang harus dilewati meliputi administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta latihan fisik.
    “Saya mengikuti rangkaian seleksi, mulai dari administrasi hingga tes fisik,” ucapnya.
    Setelah dinyatakan lolos, ia masih harus mengikuti pelatihan selama satu pekan di salah satu pegunungan di Jepang, yang suhunya mendekati kondisi di Antartika.
    “Suhunya kurang lebih sama. Saat saya latihan di sana, suhunya mencapai minus 20 derajat Celsius,” katanya.
    Dalam pelatihan ini, ia belajar bertahan hidup di kondisi ekstrem, seperti mendirikan tenda, memasak di dalam tenda, serta menggunakan berbagai peralatan di daerah bersalju.
    Selain itu, ia juga mendapatkan pelatihan khusus tentang cara buang air di daratan Antartika, di mana feses manusia harus dibawa kembali ke kapal dan dibakar.
    Suhu ekstrem di Antartika tidak memungkinkan bakteri pengurai berkembang.
    “Kami dilatih berjalan di salju, bermain ski, serta melakukan flying camp di dalam tenda. Termasuk bagaimana cara memasak di kondisi dingin,” ucapnya.
    Pada November 2016, Nugroho akhirnya memulai ekspedisi ke Antartika, bergabung dalam tim geologi yang terdiri dari delapan orang.
    “Ada tiga perwakilan dari negara Asia yang belum tergabung dalam Traktat Antartika. Saat itu, saya dari Indonesia, kemudian ada dari Mongolia dan Vietnam. Selebihnya adalah orang Jepang,” ucapnya.
    Perjalanan menuju Antartika dimulai dari Australia, lalu tim menaiki kapal ekspedisi menuju Antartika.
    “Setelah sampai di tepian benua Antartika, kami dijemput dengan helikopter dan didrop di lokasi penelitian,” ungkapnya.
    Penelitian berlangsung selama empat bulan, dari November 2016 hingga Maret 2017. Tim berpindah-pindah lokasi setiap satu hingga dua minggu dan tidur di dalam tenda satu orang per tenda.
    “Kami melakukan flying camp. Jadi, kami tinggal di dalam tenda, satu orang satu tenda. Setelah sekitar seminggu atau sepuluh hari, kami dijemput dan dipindah ke lokasi lain,” tuturnya.
    Total ada delapan lokasi penelitian yang dikunjungi, yaitu Akebono, Akarui, Tenmodai, Skallevikhalsen, Rundvageshtta, Langdove, West Ogul, dan Mt. Riiser Larsen.
    Selama ekspedisi, Nugroho dan tim mengambil sampel batuan metamorf untuk meneliti evolusi benua Antartika.
    “Kami mengambil sampel batuan metamorf dengan menggunakan palu geologi, lalu menyimpannya dalam kantong sampel,” ujarnya.
    Menurut Nugroho, batuan di Antartika berusia sekitar 2,5 miliar hingga 500 juta tahun.
    “Batuan di sana masih sangat segar dan tidak mengalami pelapukan seperti di daerah tropis, sehingga menyimpan informasi geologi yang sangat primer,” ungkapnya.
    Saat ini, penelitian terhadap sampel batuan tersebut masih terus dilakukan dan telah dipublikasikan dalam tujuh jurnal internasional.
    Nugroho menilai bahwa Indonesia perlu mulai melakukan studi ke Antartika, meskipun tantangannya cukup besar, terutama dari segi biaya.
    “Saya pikir, Indonesia sebagai negara besar perlu melakukan penelitian di Antartika,” katanya.
    Beberapa negara tetangga, seperti Malaysia dan Papua Nugini, telah bergabung dengan Traktat Antartika. Nugroho berharap Indonesia juga dapat segera melakukan penelitian sendiri di sana.
    “Sumber daya manusia Indonesia sudah mampu melakukan penelitian di Antartika, walaupun saat ini masih harus bergabung dengan ekspedisi negara lain,” pungkasnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Labelisasi halal bisa jadi `soft diplomacy` dan branding RI di mata dunia

    Labelisasi halal bisa jadi `soft diplomacy` dan branding RI di mata dunia

    Sumber foto: Heru Lianto/elshinta.com.

    Ketum LPOI: Labelisasi halal bisa jadi `soft diplomacy` dan branding RI di mata dunia
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 07 Februari 2025 – 17:22 WIB

    Elshinta.com – Ceruk pasar dan sentimen pasar muslim dan penggunaan teknologi digital akan mewarnai masa depan transaksi dan perdagangan serta investasi di seluruh dunia. 

    Pendekatan dan penguasaan atas Investasi, Industri Halal dan Ekosistemnya, akan mampu mempengaruhi, merubah dan menggerakkan pendulum pergerakan ekonomi dunia. 

    Lebelisasi halal bukan hanya semata sebagai sebuah standarisasi dan rekognisi, tetapi lebih dari itu, sebagai lisensi kepercayaan publik dan garansi transaksi global”. 

    Demikan pernyataan Ketua Umum Lembaga Persaudaraan Organisasi Islam (LPOI) Kiai Said Aqil Siroj, dalam pembukaan Rapat Kerja LPOI dan FGD bertema Investasi, Industri dan Ekosistem Halal di Hotel Royal Kuningan Jakarta, Kamis (7/2)
    .
    Lebih lanjut eks Ketua PBNU itu meyakini labelisasi halal dapat menjadi ujung tombak sebagai soft diplomacy dan branding untuk Indonesia di mata dunia.

    Pasalnya Lebelisasi halal dapat meningkatkan upaya filterisasi keberadaan produk berkualitas, meningkatkan pendapatan negara, memberi rasa aman dan nyaman bagi warga bangsa

    “Khususnya kaum muslimin, dan juga sebagai role model ekonomi halal yang terpercaya di mata dunia,” kata Kiai Aqil Siroj.

    Namun sayangnya, kata dia, proses sertifikasi halal di Indonesia belum bisa menjadi mercusuar dunia. Hal itu dikarenakan klaim dan brandingnya masih kalah dengan Malaysia. 

    “Padahal kalau bicara kualitas dan kuantitas Indonesia jauh lebih unggul dalam semua hal,” jelasnya.

    Karenanya ia mendesak kepada penyelenggara negara agar segera merombak dan merevisi regulasi-regulasi yang berpotensi menghambat proses percepatan Investasi, Industri dan Ekosistem Halal.

    “Sehingga kedepan halal dapat menjadi panglima ekonomi bangsa,” terangnya 

    Ia pun berharap ke depan, halal bisa menjadi hal yang menyenangkan dan menguntungkan bagi semuanya, bukan dalam skema yang sulit, ribet, lama dan membingungkan. 

    “Demikian halnya agresifitasnya brandingnya harus di pompa dan segala problematika serta hambatannya harus disolusikan,” pungkasnya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Heru Lianto, Jumat (7/2). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Profil Prajogo Pangestu, Konglomerat Indonesia yang Hartanya Anjlok hingga Rp 148,5 T

    Profil Prajogo Pangestu, Konglomerat Indonesia yang Hartanya Anjlok hingga Rp 148,5 T

    GELORA.CO  – Prajogo Pangestu merupakan seorang pengusaha dan pendiri perusahaan petrokimia dan energi, Barito Pacific.

    Pria yang terlahir dengan nama Phang Djoen Phen itu masuk ke dalam jajaran 10 besar orang terkaya di Indonesia versi Majalah Forbes.

    Prajogo sendiri menempati posisi teratas sebagai orang terkaya di Indonesia, dengan kekayaan mencapai 35,4 miliar dolar AS atau setara sekitar Rp577,7 triliun.

    Namun, baru-baru ini harta salah satu konglomerat di Indonesia itu dikabarkan turun hingga 20,34 persen, sekitar 9,1 miliar dollar AS atau setara Rp148,5 triliun berdasarkan data Forbes Real Time Net Worth.

    Berikut rekam jejak Prajogo Pangestu.

    Profil Prajogo Pangestu

    Berdasarkan penelusuran Tribunnews, Prajogo Pangestu lahir di Bengkayang, Kalimantan Barat, pada 13 Mei 1944.

    Saat ini, ia telah berusia 80 tahun.

    Prajogo Pangestu adalah anak dari seorang pedagang karet. Karena keterbatasan ekonomi, Prajogo hanya mampu mengenyam pendidikan hingga tingkat menengah.

    Ia memiliki istri yang bernama Herlina Tjandinegara dan telah dikaruniai tiga anak.

    Perjalanan karier Prajogo Pangestu hingga berhasil menjadi orang terkaya di Indonesia, tentu penuh lika-liku panjang.

    Setelah lulus dari Sekolah Menengah, ia mencoba peruntungan di Jakarta, namun perjuangannya tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan.

    Akhirnya, Prajogo kembali ke kampung halamannya. Ketika kembali di kampung halamannya, ia mulai bekerja menjadi sopir angkot dan membuka usaha kecil-kecilan dengan menjual bumbu dapur dan ikan asin.

    Di sela-sela pekerjaannya, Prajogo bertemu pengusaha kayu asal Malaysia, Burhan Uray, pada 1960-an. Pertemuan tersebut menjadi titik balik nasib Prajogo.

    Pada 1969, Prajogo memutuskan untuk bergabung di perusahaan milik Burhan, yakni PT Djajanti Grup. 

    Tujuh tahun kemudian, Burhan mengangkat Prajogo menjadi general manager (GM) di pabrik Plywood Nusantara, Gresik, Jawa Timur.

    Prajogo hanya menjabat sebagai GM di perusahaan itu selama satu tahun, karena dia memutuskan untuk mengundurkan diri dan membeli sebuah perusahaan yang saat itu mengalami krisis finansial, yang bernama CV Pacific Lumber Coy.

    Pada saat itu, Prajogo mengajukan pinjaman dari bank untuk membeli perusahaan tersebut. Setelah akuisisi, perusahaan tersebut diubah namanya menjadi Barito Pacific.

    Barito Pacific kemudian mengakuisisi 70 persen saham perusahaan petrokimia Chandra Asri, yang juga diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada 2007. 

    Pada 2011, Chandra Asri bergabung dengan Tri Polyta Indonesia dan menjadi produsen petrokimia terbesar di Indonesia.

    Selain mendirikan Barito Pasific, Prajogo tercatat juga pernah menduduki sejumlah posisi strategis di beberapa perusahaan, yakni:

    PT Mangole Timber Producers – Direktur Utama (1969-1977)

    PT Barito Pacific Lumber – Direktur Utama (1976)

    Barito Pacific Group – (1977)

    PT Barito Pacific Timber (dh. PT Bumi Raya Pura Mas Kalimantan) – Direktur Utama (1979-1993)

    PT Mangole Timber Producers – Direktur Utama (1982-1993)

    PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries – Direktur Utama (1987-1998)

    PT Tunggal Yudi Sawmill Plywood – Direktur Utama (1987-1998)

    PT Musi Hutan Persada – Komisaris (1991-1993)

    PT Mangole Timber Producers – Komisaris Utama (1993-1998)

    PT Astra International Tbk – Wakil Komisaris Utama (1993-1998)

    PT Tripolyta Indonesia Tbk – Komisaris (1989-1999)

    PT Chandra Asri – Direktur Utama (1990-1999)

    PT Tanjungenim Lestari Pulp & Paper – Komisaris Utama (1999-2005)

    PT Tanjungenim Lestari Pulp & Paper – Wakil Komisaris Utama (1997-1999)

    PT Barito Pacific Tbk (d/h PT Barito Pacific Timber) – Komisaris Utama (1993-sekarang).

    Empat Saham Perusahaan

    Prajogo Pangestu tercatat memiliki empat saham perusahaan yang telah melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

    Keempat saham itu, di antaranya, holding energi PT Barito Pacific Tbk (BRPT), perusahaan petrokimia PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA), emiten geotermal PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan emiten batu bara PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN).

    Harta Prajogo Pangestu

    Hingga saat ini, Prajogo Pangestu memiliki kekayaan mencapai 35,4 miliar dolar AS atau setara sekitar Rp577,7 triliun.

    Meski begitu, baru-baru ini harta orang terkaya di Indonesia itu turun hingga 20,34 persen, sekitar 9,1 miliar dollar AS atau setara Rp148,5 triliun.

    Dilansir Kompas.com, penurunan drastis ini terjadi setelah beredar kabar bahwa Morgan Stanley Capital International (MSCI) tidak akan memasukkan tiga emiten miliknya ke dalam MSCI Investable Market pada review Februari 2025.

    MSCI merupakan indeks pasar global yang menjadi acuan utama bagi investor institusional dalam menentukan portofolio mereka. 

    Keputusan untuk tidak memasukkan tiga emiten milik Prajogo, yakni Barito Renewables Energy (BREN), Petrindo Jaya Kreasi (PTRO), dan Barito Pacific (CUAN) diperkirakan berdampak besar pada kepercayaan pasar terhadap saham-saham tersebut.

    Hal ini turut memengaruhi kapitalisasi pasar dan akhirnya berimbas pada kekayaan bersih Prajogo Pangestu.

  • BAZNAS RI, LAZ, dan UPZ ajak masyarakat gencarkan bantuan untuk Palestina

    BAZNAS RI, LAZ, dan UPZ ajak masyarakat gencarkan bantuan untuk Palestina

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Komitmen Bangun Kembali Gaza

    BAZNAS RI, LAZ, dan UPZ ajak masyarakat gencarkan bantuan untuk Palestina
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 07 Februari 2025 – 17:34 WIB

    Elshinta.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI bersama Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Indonesia berkomitmen untuk membangun kembali Gaza serta mengajak masyarakat untuk terus menggencarkan dukungan dan bantuannya untuk warga Palestina.  

    Dalam kesempatan tersebut, BAZNAS juga menyampaikan telah berhasil menyalurkan bantuan kemanusiaan sebesar Rp120 miliar untuk masyarakat Palestina, dengan jumlah penerima manfaat mencapai 407.350 warga Palestina dan masih terus bertambah. 

    Hal tersebut disampaikan oleh Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Khusus “Membasuh Luka Palestina” di Jakarta pada Kamis (6/2/2025). Acara tersebut dihadiri oleh 150 perwakilan dari LAZ dan UPZ yang menitipkan infaknya melalui BAZNAS.

    “Ini membuktikan bahwa Indonesia hadir di Palestina, Indonesia hadir di Gaza. Secara politis, kekuatan umat Islam di Indonesia cukup besar di mata internasional,” ujar Kiai Noor. 

    Menurut Kiai Noor, meski secara nominal jumlah bantuan kemanusiaan dari masyarakat Indonesia tidak sebesar negara-negara Arab, tetapi kehadiran masyarakat Muslim di Gaza sangat dibutuhkan oleh rakyat Palestina di wilayah tersebut.

    “Mungkin kita kalah dengan negara-negara Arab dalam membangun Gaza, tetapi kekuatan umat Islam Indonesia sangat dibutuhkan oleh masyarakat Palestina, artinya kekuatan umat Islam Indonesia sangat berpengaruh,” katanya.

    Selain itu, ungkap Kiai Noor, bantuan Indonesia untuk rakyat Palestina di Gaza sekaligus menjawab apa yang diinginkan Presiden AS Donald Trump, di mana ia menginginkan supaya warga Gaza pindah dulu ke tempat-tempat yang lain. 

    “Maka kehadiran semua negara, termasuk juga Indonesia ini sangat penting dalam rangka untuk membuktikan Gaza tidak dibiarkan oleh umat Islam Indonesia dan umat-umat yang lain di seluruh dunia, karena saya yakin umat non-muslim pun banyak yang peduli terhadap nasib Gaza,” ucap Kiai Noor.

    Kiai Noor melanjutkan, bahkan Malaysia pun berencana akan membangun sejumlah fasilitas publik di Gaza seperti rumah sakit, sekolah, dan masjid, persis seperti apa yang telah direncanakan oleh BAZNAS RI.

    “Saya dengar Malaysia juga akan membantu Gaza. Malaysia melalui perdana menterinya Prof. Dr. Anwar Ibrahim menyampaikan akan membangun rumah sakit, sekolah, dan masjid persis yang kita cita-citakan. Nilai nominalnya sekitar Rp400 miliar, kira-kira sama dengan yang kita cita-citakan,” kata Kiai Noor.

    Sementara itu, Pimpinan Bidang Koordinasi Nasional KH Acmad Sudrajat Lc MA CFRM, menambahkan, BAZNAS RI akan memanfaatkan momen pasca-perang atau setelah disepakatinya perjanjian gencatan senjata antara pejuang Palestina dengan militer Israel.

    “Kami menyambut kondisi pascaperang ini, maka kita melakukan koordinasi strategi bersama pemerintah Indonesia, karena suasananya berbeda, kalau masih perang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Gencatan senjata ini harus kita manfaatkan untuk membangun kawasan Indonesia di Gaza,” kata Kiai Ajat.

    “Karena itu kita semua berkumpul di bulan yang baik ini, bulan Syakban, semoga niat baik yang kita lakukan Allah mudahkan dan Allah kasih kita kesempatan untuk bersama-sama ke Gaza. Kita berharap rencana pembangunan bisa berjalan dengan lancar,” tambahnya.

    Sumber : Elshinta.Com