Xcloud.id

Negara: Malaysia

  • 21 PMI Ilegal Asal Kediri Dideportasi Sepanjang 2024, Disnaker Ingatkan Risiko Jalur Nonprosedural

    21 PMI Ilegal Asal Kediri Dideportasi Sepanjang 2024, Disnaker Ingatkan Risiko Jalur Nonprosedural

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Isya Anshori

    TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI – Sepanjang tahun 2024, sebanyak 21 pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Kediri dideportasi.

    Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Kediri mencatat, mayoritas dari mereka diberangkatkan secara ilegal, sementara sebagian lainnya mengalami overstay di negara tujuan.  

    Kepala Disnaker Kabupaten Kediri, Ibnu Imad, mengungkapkan, para PMI ilegal ini umumnya bekerja di Malaysia.

    Mereka berangkat tanpa dokumen resmi, sehingga rentan mengalami berbagai permasalahan hukum dan ketenagakerjaan di luar negeri. 

    Menurut Ibnu, banyak dari mereka yang tergiur bujuk rayu calo yang menjanjikan proses cepat, gaji tinggi, dan kemudahan masuk ke negara tujuan. 

    “Sebagian besar PMI ilegal tergiur dengan bujuk rayu calo yang menjanjikan pekerjaan dengan gaji besar tanpa perlu melewati proses administrasi yang rumit. Padahal, kenyataannya justru berisiko tinggi bagi mereka,” kata Ibnu, Selasa (11/2/2025).  

    Namun, lanjut Ibnu, mereka justru menghadapi risiko besar, mulai dari eksploitasi kerja hingga pemulangan paksa oleh pihak berwenang setempat.  

    “Banyak yang tergoda menempuh jalur ilegal karena merasa lebih mudah dan cepat, tanpa menyadari risiko yang bisa mereka hadapi di negara tujuan,” tambahnya.  

    Disnaker Kabupaten Kediri terus berupaya menekan angka keberangkatan PMI ilegal dengan menggencarkan edukasi di daerah yang menjadi kantong tenaga kerja migran.

    Sosialisasi ini menyasar wilayah-wilayah seperti Ringinrejo, Ngancar, Wates, Kandat, Kras, dan Mojo, yang dikenal sebagai daerah dengan banyak pekerja migran.  

    “Kami bekerja sama dengan kepolisian dan imigrasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko berangkat secara ilegal. Selain itu, pengawasan terhadap agen penyalur tenaga kerja (PJTKI) juga terus diperketat agar mereka mematuhi prosedur resmi,” jelas Ibnu.  

    Ia juga mengingatkan, saat ini pemerintah telah memiliki kementerian khusus yang menangani PMI guna memastikan mereka mendapatkan perlindungan yang layak di negara tujuan.

    Oleh karena itu, ia berharap calon PMI asal Kediri lebih memilih jalur resmi untuk menghindari risiko deportasi dan permasalahan hukum di luar negeri.

    Sementara itu, dari total 1.607 PMI yang tercatat pada tahun 2024, mayoritas adalah perempuan dengan jumlah 1.118 orang, sementara pekerja pria mencapai 489 orang.

    Adapun tiga negara tujuan utama PMI ilegal asal Kediri adalah Taiwan (647 orang), Hongkong (554 orang), dan Malaysia (160 orang).

  • Honor Pede Bisa Salip Samsung dan Apple di Indonesia

    Honor Pede Bisa Salip Samsung dan Apple di Indonesia

    Jakarta –

    Honor kembali ke Indonesia dengan ambisi besar. Tidak seperti brand China lainnya yang fokus pada segmen entry level saat ekspansi di Tanah Air, Honor langsung membidik pasar HP premium di Tanah Air.

    Strategi ini sempat diragukan sejumlah pihak. Salah satunya rekan Victor Yu, Marketing Director South Pacific Honor, yang mengatakan 70-80% pangsa pasar di Indonesia adalah low-end. Sehingga langkah Honor bakal sulit di segmen premium.

    “Tapi saya katakan kepada mereka, sekarang dunia sedang berubah. Asia sedang bangkit, dan Indonesia berkembang sangat-sangat cepat sekarang,” ujar Yu saat media hands-on di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    “Jadi kami percaya, Honor percaya, bahwa pasar Indonesia akan menjadi premium dan semakin premium di masa depan. Jadi itulah brand positioning kami, dan itulah mengapa kami kembali ke Indonesia. Kami ingin membuat yang premium menjadi lebih mudah diakses,” tegas Yu.

    Bahkan Honor punya keinginan menyalip posisi Samsung dan Apple yang saat ini menjadi penguasa pasar premium di Indonesia. Yu yakin Honor bisa mewujudkan hal tersebut mengingat kesuksesan mereka di pasar Malaysia.

    “Kami bersaing dengan Samsung dan iPhone secara langsung di Malaysia beberapa tahun terakhir. Dan sekarang, kami nomor tiga di Malaysia setelah Samsung dan iPhone,” ungkapnya.

    Victor Yu, Marketing Director Honor South Pacific Foto: Adi Fida Rahman/detikINET

    Ada sejumlah strategi yang disiapkan Honor agar mereka bisa menyalip Samsung dan Apple di pasar Indonesia. Pertama, inovasi.

    Honor berjanji akan memberikan upgrade besar pada setiap produk yang dirilis. Inovasi yang dihadirkan adalah terbaru, baik hasil dari pusat riset sendiri maupun buah kolaborasi dengan partner, seperti Google dan Qualcomm.

    “Jadi kami bisa memberi pelanggan sesuatu berbeda,” tegas Yu.

    Kedua dapat dipercaya. Yu mencontohkan Apple hanya memiliki tim kecil di setiap negara karena hanya mengurusi distributor saja. Honor melakukan langkah berbeda dengan perusahaan lokal yang merekrut talenta di setiap negara.

    “Kami akan merekrut tim servis dan ritel. Kami ingin memberikan pelayanan ke konsumen secara langsung. Jadi saya pikir kami bisa ingin lebih dipercaya oleh pelanggan dengan melokalisasi. Dan hanya jika kami fokus pada Indonesia,” kata Yu.

    “Karena itu, seperti tadi saya katakan, kami datang di sini untuk jangka panjang. Kami tidak ingin hanya (sekadar) menghasilkan uang lalu pergi,” pungkasnya.

    (afr/afr)

  • Efisiensi Anggaran untuk Optimalkan Program Berdampak Langsung pada Rakyat

    Efisiensi Anggaran untuk Optimalkan Program Berdampak Langsung pada Rakyat

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, langkah efisiensi anggaran diambil oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara.

    Dalam keynote speech-nya di Mandiri Investment Forum (MIF) di Jakarta pada Selasa (11/2/2025) yang dihadiri oleh 23.000 peserta, termasuk 700 investor dan pelaku usaha, Sri Mulyani menjelaskan efisiensi anggaran ini bertujuan untuk memastikan dana pemerintah digunakan secara optimal bagi program-program yang memberikan dampak langsung kepada rakyat. Acara ini dihadiri oleh investor dari berbagai negara, seperti Hong Kong, Singapura, Malaysia, Amerika Serikat, Inggris, dan Australia.

    Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah mengimplementasikan efisiensi anggaran sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD 2025.

    “Pada saat ini, kami juga mengimplementasikan efisiensi dan efektifitas anggaran melalui kementerian dan lembaga. Kami melihat dengan lebih detail kenapa, bagaimana, dan berapa banyak kas anggaran dan permintaan belanja kementerian dan lembaga untuk program mereka,” ujar Sri Mulyani.

    Menkeu juga menegaskan efisiensi anggaran ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar anggaran negara lebih fokus pada program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, serta perbaikan sektor kesehatan.

    “Presiden Prabowo telah berulang kali menyatakan keinginannya untuk memastikan anggaran ini lebih efisien, lebih baik, bersih, dan fokus terutama dalam melayani kebutuhan rakyat,” tambah Sri Mulyani.

    Sebagai bagian dari kebijakan ini, Inpres Nomor 1 Tahun 2025 menginstruksikan pemangkasan anggaran pemerintah sebesar Rp 306,69 triliun untuk tahun anggaran 2025. Dari jumlah tersebut, anggaran untuk kementerian dan lembaga akan dipangkas sebesar Rp 256,1 triliun, sementara transfer ke daerah (TKD) dipangkas sebesar Rp 50,59 triliun.

    Meski efisiensi anggaran diterapkan, Sri Mulyani menegaskan Indonesia tetap berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah, lanjutnya, telah menyiapkan berbagai strategi inovatif, termasuk kerja sama dengan sektor swasta dan pengembangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

  • Menkes Budi Gunadi Minta Iuran BPJS Kesehatan Naik Tahun Ini, Ini Alasannya – Halaman all

    Menkes Budi Gunadi Minta Iuran BPJS Kesehatan Naik Tahun Ini, Ini Alasannya – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan iuran BPJS Kesehatan sudah seharusnya naik tahun ini karena inflasi biaya kesehatan mencapai 15 persen setiap tahun.

    Karenanya, besaran iuran BPJS kesehatan juga perlu disesuaikan agar terjaga keberlangsungan BPJS Kesehatan.

    “Setiap tahun naiknya 15 persen, kan tidak mungkin uang yang ada sekarang itu bisa menanggung kenaikan yang 15 persen itu,” kata Budi dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, pada Selasa (11/2/2025).

    Budi menambahkan, iuran BPJS Kesehatan terakhir kali naik di tahun 2020 atau 5 tahun lalu. 

    Jika iuran BPJS kesehatan tidak disesuaikan, maka kondisi keuangan BPJS Kesehatan akan kritis dan tidak akan lagi mampu bertahan.

    “Sama aja kita ada inflasi 5 persen, kita bilang gaji pegawai negeri, menteri nggak boleh naik selama 5 tahun, itu kan agak menyedihkan juga, kalau kita bilang ke karyawan kita, supir kita gaji nggak naik selama 5 tahun, pada inflasi 15 persen, kan nggak mungkin,” ucapnya.

    Namun, Budi menyebut kenaikan iuran BPJS kesehatan tersebut harus dijalankan dengan adil tanpa menyasar masyarakat miskin. 

    Menurutnya, masyarakat miskin tetap mendapat bantuan pemerintah jika kenaikan iuran benar dilakukan.

    “Nah kalau naik sekarang kita mesti adil, gimana caranya yang miskin jangan kena, itu tugasnya kita kan. Itu sebabnya yang miskin tetap akan di cover 100 persen, PBI (Penerima Bantuan Iuran). Yang akan naik artinya bebannya pemerintah, dan pemerintah nggak apa-apa secara konstitusi kan tugas kita,” ujarnya.

    Budi mengatakan kenaikan iuran BPJS kesehatan bukanlah kebijakan populer, namun perlu segera diputuskan.

    Sebab, jika dibiarkan tanpa ada kenaikan, dikhawatirkan kondisi ini justru berbahaya bagi BPJS Kesehatan dan masyarakat.

    “Jadi memang ini bukan sesuatu yang populer, tapi somebody harus ngomong gitu kan, kalau enggak kita nanti di ujung-ujung meledak, malah bahaya,” ujarnya.

    “Lebih baik kita bilang secara jujur, bahwa dengan kenaikan inflasi kesehatan 10-15 persen per tahun, sedangkan tarif BPJS yang nggak naik 5 tahun, itu kan nggak mungkin, jadi harus naik,” tandasnya.

    Di sisi lain, Kemenkes akan mengubah sistem pembayaran klaim BPJS kesehatan ke rumah sakit. 

    Budi menjelaskan saat ini Indonesia menerapkan sistem INA-CBG’s dalam pembayaran klaim BPJS ke rumah sakit. 

    INA-CBG’S itu merupakan sistem pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur.

    Budi mengatakan model INA-CBG’s yang diimpor dari Malaysia tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi di Indonesia, baik dari segi paket tarif maupun kecocokan dengan jenis layanan rumah sakit di tanah air.

    “Kita mau ubah menjadi Indonesia DRG Group. Kenapa? Karena kita ambil INA-CBG’S kita ambil itu modelnya model Malaysia, kita import saja. Jadi, banyak yang belum cocok dengan kondisi di Indonesia dan juga paket-paketnya juga enggak cocok,” kata Budi.

  • Bareskrim Polri Sita 150 Kg Sabu Dalam Kemasan Teh, Milik Fredy Pratama?

    Bareskrim Polri Sita 150 Kg Sabu Dalam Kemasan Teh, Milik Fredy Pratama?

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) telah menyita 150 kg narkotika jenis sabu dalam periode Januari-Februari 2025.

    Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa mengatakan narkoba itu disita dalam dua kasus berbeda. 

    Kasus pertama dengan penangkapan empat WNA, Malaysia berinisial M (33), L (33), G (56), dan O (56) pada (14/1/2025). Dalam kasus ini telah diamankan barang bukti 15 kg berupa sabu dengan kemasan teh.

    “Menangkap empat warga negara asing, yaitu orang Malaysia. Dia menyelundupkan sabu ke Indonesia, melalui jalur Malaysia menuju Pontianak. Malaysia, Pontianak, Jakarta,” ujarnya di Bareskrim, Selasa (11/2/2025).

    Dugaannya, kata Mukti, kasus narkoba terkait empat WNA Malaysia ini merupakan sindikat jaringan narkoba nasional, Fredy Pratama.

    Berbeda dengan kasus yang pertama, kasus kedua yang berhasil diungkap ini merupakan jaringan narkoba Fredy Pratama. 

    Dalam kasus ini, Bareskrim menyita 135 kg sabu dengan kemasan teh Cina. Sebagaimana diketahui, narkoba dengan kemasan teh Cina itu merupakan ciri khas narkoba milik Fredy Pratama.

    “Kita dapat laporan kalau ada barang masuk dari Thailand. Ini mungkin asli barangnya Fredy Pratama,” ujar Mukti.

    Adapun, kasus ini diungkap pada awal Februari 2025. Total, ada empat tersangka WNI I (38), F (39), E (45), M (30). Keempatnya ditangkap di Lhokseumawe, Aceh.

  • Soal Nasib Transfer of Prisoners untuk Hambali, Yusril: Bukan Prioritas tapi Kita Concern – Page 3

    Soal Nasib Transfer of Prisoners untuk Hambali, Yusril: Bukan Prioritas tapi Kita Concern – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan sempat membuka kemungkinan untuk melakukan transfer of prisoners terhadap Hambali, seorang warga negara Indonesia yang saat ini mendekan di Penjara Guantanamo akibat terlibat kasus terorisme.

    Menurut Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, nasib yang bersangkutan saat ini masih tunduk di bawah kewenangan hukum militer Amerika Serikat. Upaya mendorong Hambali untuk diadili sudah terus didorong oleh Retno Marsudi yang kala itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

    “Pemerintah kita Ibu Retno juga dulu pernah mengupayakan kepada pemerintah Amerika Serikat supaya yang bersangkutan diadili karena sampai hari ini yang bersangkutan tidak diadili,” kata Yusril di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (11/2/2025).

    Yusril menyatakan karena tidak kunjung diadili maka timbul masalah lainnya yakni Hak Asasi Manusia (HAM) dari yang bersangkutan. Karenanya, sebagai Menko yang membidangi masalah HAM terhadap warga negara Indonesia dimana pun keberadaannya, Yusril mengaku menaruh concern terhadap nasib Hambali.

    Sebab menurut catatannya, sejumlah warga negara Malaysia sudah melakukan transfer of prisoners dari Amerika Serikat dalam kasus senada. Kendati demikian, posisi Indonesia masih belum menjadikan Hambali sebuah prioritas tapi tetap ada concern terhadapnya.

    “Fokus pemerintah Amerika Serikat mungkin sekarang sudah agak berkurang dan sudah ada beberapa warga negara Malaysia yang dikembalikan oleh Amerika Serikat. Tapi kita belum ada satu pembicaraan yang agak rinci mengenai Hambali jadi sudah clear ini bukan menjadi prioritas tapi pemerintah concern terhadap permasalahan ini,” tegas Yusril.

     

  • Indeks Persepsi Korupsi 2024: Korupsi Bunuh Iklim dan Demokrasi – Halaman all

    Indeks Persepsi Korupsi 2024: Korupsi Bunuh Iklim dan Demokrasi – Halaman all

    Di tengah gelombang panas, banjir dan kebakaran hutan yang semakin merajalela, upaya perlindungan iklim melewatkan salah satu hambatan paling signifikan, budaya koropsi yang kian menjamur.

    Indeks Persepsi Korupsi, CPI, Transparency International untuk tahun 2024 menemukan bahwa di banyak negara, penyuapan dan penyalahgunaan kekuasaan sangat menghambat perlindungan iklim.

    Dengan pemanasan global yang rutin memecahkan rekor, terkikisnya demokrasi, dan menurunnya perlindungan iklim global, dunia berada dalam posisi yang “terdesak”, menurut studi tersebut.

    “Kita perlu segera mengatasi korupsi sampai ke akar-akarnya sebelum korupsi benar-benar menggagalkan upaya iklim yang signifikan,” tulis Direktur Eksekutif Transparency International Maíra Martini dalam laporan CPI. Dia menyerukan kepada pemerintah dan organisasi dunia untuk mengembangkan mekanisme antirasuah sebagai bagian integral dari strategi perlindungan iklim.

    “Saat ini, kekuatan korup tidak hanya mengendalikan politik, tetapi juga mendikte dan melemahkan demokrasi, membungkam jurnalis, aktivis, dan semua orang yang memperjuangkan kesetaraan dan keberlanjutan,” kata Martini.

    Korupsi perparah krisis iklim

    Ketahanan iklim menuntut tindakan tegas terhadap koruptor. “Semua orang yang rentan di seluruh dunia sangat membutuhkan tindakan ini.”

    Dalam laporannya, Transparency mengutip sejumlah kasus, di antaranya di AS, di mana industri minyak dan gas mengucurkan jutaan dolar AS untuk memperlambat transisi energi terbarukan.

    Penyalahgunaan dana iklim sebaliknya tercatat di Rusia, ketika dana hibah dari dana lingkungan UNDP untuk efisiensi energi menghilang tanpa hasil. Di Libya, dana perawatan infrastruktur ditilap, yang berujung pada bencana jebolnya dua bendungan dan tewasnya lebih dari 11.000 orang.

    Di Indonesia, yang mendarat di peringkat 99 dari 180 negara, sektor energi dinilai sarat korupsi dan konflik kepentingan, yang melibatkan kongkalikong antara pelaku usaha dan pejabat negara.

    Proyek Rempang Eco City, misalnya, digerakkan oleh kekuasaan dan investasi asing dengan mengorbankan hak warga lokal dan mengancam lingkungan, tulis Transparency dalam laporannya.

    Struktur kepemilikan perusahaan yang kompleks dan keterlibatan perusahaan cangkang di negara surga pajak semakin menyulitkan penanggulangan korupsi.

    “Di seluruh dunia, masyarakat menuntut pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap perubahan iklim. Namun, suara mereka berulang kali diredam oleh kekuatan korup, perusahaan minyak dan gas yang mengambil untung dari kerusakan lingkungan,” kritik Mads Christensen, Direktur Eksekutif Greenpeace International, dalam Indeks Persepsi Korupsi untuk tahun 2024.

    Perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan uang suap “untuk membungkam para kritikus dan aktivis, membeli kekuasaan, dan mempereteli upaya perlindungan bagi manusia dan planet.”

    Penyalahgunaan kekuasaan sebagai normalitas

    Dalam Indeks Persepsi Korupsi, Transparency International memeringkat 180 negara berdasarkan tingkat korupsi di sektor publik: pada skala nol atau sangat korup hingga 100 poin alias tidak ada korupsi.

    Menurut CPI 2024, lebih dari dua pertiga negara di dunia berada di bawah skor rata-rata 50 poin. “Implikasinya sangat besar dan berpotensi merusak bagi aksi iklim global.” Korupsi berdampak terhadap hampir 6,8 miliar orang, yang setara dengan 85 persen populasi dunia.

    Negara dengan persepsi korupsi terburuk tahun lalu adalah Sudan Selatan, Somalia, Venezuela, Suriah, Libya, Eritrea, Yaman dan Guinea Khatulistiwa.

    Di Asia Tenggara, CPI mencatat perbaikan signifikan dalam pengentasan korupsi di Timor Leste dan Vietnam. Namun begitu, tahun lalu Vietnam mencatat sebanyak 32 proyek pembangunan energi surya terindikasi korupsi.

    Singapura dan Malaysia merupakan dua negara dengan tingkat persepsi korupsi terbaik di Asia Tenggara. Adapun Brunei Darussalam sudah tidak lagi disurvei sejak beberapa tahun lalu. Terakhir kali muncul di Indeks Persepsi Korupsi tahun 2020, negeri kesultanan itu mendarat di peringkat ke-35 dari 180 negara.

    Lebih dari seribu aktivis lingkungan hidup dibunuh

    Transparency International juga menyoroti korban manusia dari upaya menghentikan kerusakan lingkungan dan krisis iklim. Aktivis konservasi dan lingkungan, yang sering berada di garda terdepan dalam perjuangan melawan krisis iklim, menjadi korban terbesar upaya intimidasi, kekerasan, dan bahkan pembunuhan.

    Maraknya pembunuhan terhadap pegiat merupakan risiko yang sangat besar di negara-negara dengan masalah korupsi yang serius: “Hampir semua dari 1.013 pembunuhan aktivis lingkungan sejak 2019 terjadi di negara-negara dengan skor CPI di bawah 50,” demikian menurut catatan Indeks Persepsi Korupsi.

    CPI menyoroti kontras yang mencolok antara negara-negara dengan tingkat keadilan sosial dan demokrasi yang tinggi, dan negara-negara dengan rezim yang represif dan otoriter.

    Ketika struktur demokrasi dirusak, korupsi seringkali merajalela, kata Brice Böhmer, kepala departemen iklim dan lingkungan di Transparency International, kepada DW. “Secara rata-rata, demokrasi memiliki kinerja yang lebih baik pada Indeks Persepsi Korupsi dibandingkan dengan rezim hibrida dan otoriter. Demokrasi yang terkonsolidasi memiliki skor rata-rata 73 dari 100 poin, sedangkan rezim otoriter hanya memiliki skor 29.”

    Eskalasi korupsi dalam skala global

    Menurut François Valérian, direktur Transparency International, korupsi adalah “salah satu penyebab utama kemunduran demokrasi, ketidakstabilan, dan pelanggaran hak asasi manusia.

    “Masyarakat internasional harus menjadikan perang melawan korupsi sebagai prioritas utama. Hal ini penting untuk melawan otoritarianisme dan mengamankan dunia yang damai, bebas, dan berkelanjutan,” kata dia.

    Sejak diluncurkan pada tahun 1995, Indeks Persepsi Korupsi telah menjadi tolak ukur kinerja sebuah negara dalam menanggulangi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

    Transparency Internasional menilai 180 negara dan wilayah berdasarkan persepsi korupsi di sektor publik. Indeks ini didasarkan pada data dari 13 sumber eksternal, termasuk Bank Dunia, Forum Ekonomi Dunia, firma konsultan swasta, lembaga pemikir, dan lembaga swadaya masyarakat.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

  • Momen Akrab Erdogan Payungi Prabowo saat Tiba di Indonesia – Page 3

    Momen Akrab Erdogan Payungi Prabowo saat Tiba di Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, Selasa (11/2/2025). Prabowo tampak akrab dengan Presiden Erdogan.

    Berdasarkan pantauan Liputan6.com, pesawat Turkiye Cumhuriyeti yang membawa Erdogan mendarat di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta pukul 18.28 WIB. Saat Erdogan tiba, hujan tengah mengguyur Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma.

    Meski begitu, Prabowo tetap menyambut Erdogan dari bawah tangga pesawat. Prabowo pun tampak dipayungi oleh Erdogan.

    Awalnya, Prabowo Subianto dipayungi oleh Paspampres. Namun, akhirnya Prabowo sepayung berdua dengan Presiden Erdogan. Prabowo berdiri di sebelah kiri Erdogan yang memegang payung bewarna hitam.

    Prabowo dan Erdogan pun berjalan dari tangga pesawat menuju mobil. Keduanya juga tampak satu mobil berdua. Istri Erdogan, Emine Erdogan, juga berada di mobil yang sama.

    Usai prosesi penyambutan, Prabowo dan Erdogan pun meninggalkan Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta. Prabowo akan menyambut Erdogan di Istana Bogor, Jawa Barat pada Rabu, 12 Februari 2025.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Rabu 12 Februari 2025. Presiden Erdogan dan istrinya, Emine Erdogan direncanakan berkunjung ke Indonesia pada 11-12 Februari 2025.

    “Kami ingin memberitahukan kepada teman-teman bahwa Presiden Turki, Yang Terhormat Recep Tayyip Erdogan beserta Ibu Emine Erdogan direncanakan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 11-12 Februari 2025,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana kepada wartawan, Senin (10/2/2025).

    “Penyambutan upacara kenegaraan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Presiden Erdogan akan dilakukan di Istana Kepresidenan Bogor pada hari Rabu, 12 Februari 2025,” sambungnya.

    Baca juga Lawatan Erdogan ke 3 Negara di Asia, Ada Indonesia, Malaysia dan Pakistan

     

    Presiden Prabowo Subianto ungkap ada sejumlah pihak yang ingin memecah belah dirinya dengan Joko Widodo (Jokowi). Prabowo juga menegaskan jangan ada yang menjelek-jelekan Jokowi.

  • Maruarar Sirait Ajak Investor Tak Ragu Investasi di RI: Kepastian Hukum Kuat – Page 3

    Maruarar Sirait Ajak Investor Tak Ragu Investasi di RI: Kepastian Hukum Kuat – Page 3

    Dalam sesi Macro Day, Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri, Eka Fitria, menjelaskan, Bank Mandiri turut mendukung inisiatif pemerintah dalam meningkatkan iklim investasi melalui berbagai program strategis.

    Salah satu terobosan terbaru dalam MIF 2025 adalah Business Matching “Energizing Private Sectors”, yang mempertemukan investor dengan korporasi besar Indonesia di sektor energi, manufaktur, dan hilirisasi mineral.

    Melalui sesi Business Matching ini, Bank Mandiri menargetkan percepatan investasi di lima sektor utama yang selaras dengan prioritas pemerintah, yaitu mineral mining & downstreaming, minyak & gas, manufaktur, energi terbarukan serta konstruksi dan infrastruktur dari 44 perusahaan dalam negeri dan luar negeri.

    “Kami berharap kolaborasi ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap upaya akselerasi investasi di Indonesia dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” imbuhnya.

    Bank berlogo pita emas ini menambahkan, komitmen Bank Mandiri dalam membangun iklim investasi yang kondusif di Indonesia juga telah direalisasikan antara lain melalui kantor luar negeri (KLN) Bank Mandiri. Saat ini terdapat lima kantor luar negeri Bank Mandiri berada di Singapura, Hongkong, Shanghai (Tiongkok), Cayman Island, Dili (Timor Leste), dan dua kantor perusahaan anak di Kuala Lumpur (Malaysia) dan London (Inggris).

    Keberadaan KLN Bank Mandiri telah berhasil melayani lebih dari 100 ribu nasabah korporasi dan ritel dengan beragam layanan keuangan untuk mendukung bisnis nasabah. Tak hanya memfasilitasi kepentingan korporasi Indonesia di luar negeri, kehadiran KLN Bank Mandiri ini juga berperan untuk menjembatani kebutuhan korporasi global yang telah ataupun akan berbisnis di Indonesia.

    “Bank Mandiri memiliki jaringan luas dengan institusi keuangan, dengan lebih dari 900 bank Koresponden di 35 negara. Jaringan ini memperkuat posisi kami di pasar global dan mendukung pertumbuhan bisnis,” paparnya.

     

  • Yusril: Reynhard Sinaga Tak Prioritas, Ada 54 WNI Dipidana Mati di LN

    Yusril: Reynhard Sinaga Tak Prioritas, Ada 54 WNI Dipidana Mati di LN

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa rencana pemulangan Reynhard Sinaga hingga Hambali tak jadi prioritas pemerintah. Dirinya mengatakan ada kasus lain yang perlu ditangani, seperti penanganan 54 WNI yang akan dihukum mati.

    Hal itu dikatakan Yusril dalam rapat bersama Komisi I DPR RI, di kompleks Parlemen Senayan, Selasa (11/2/2025). Yusril menjawab pertanyaan anggota Komisi I DPR, Sarifah Ainun Jariyah.

    “Terkait kasus RG. Saya harap nanti kasus RG ini. Saya sudah mendengar bahwa ini tidak menjadi prioritas dari pemerintah dan semoga itu benar. Reynhard Sinaga, jadi saya harap kasus ini tidak, saya harap kasus ini tidak usah menjadi prioritas pemerintah,” kata Sarifah.

    Yusril pun menjawab memang ada banyak kasus lain yang perlu ditangani, salah satunya WNI yang akan dipidana mati di Malaysia hingga Arab Saudi. Dirinya pun menyebut telah membahas hal tersebut dengan Arab Saudi.

    “Jadi lebih banyak kasus lain yang perlu ditangani seperti ada sekitar 54 WNI yang dipidana mati di Malaysia juga di Arab Saudi dan kami mulai membahas masalah ini dengan Arab Saudi,” kata Yusril.

    “Pembicaraan sudah dimulai dan juga terkait kementerian lain yang menangani pekerja migran juga Kemenlu yang concern terhadap perlindungan WNI,” tambahnya.

    Yusril menegaskan kasus keduanya tidak jadi prioritas karena masalahnya cukup rumit. Selain itu, dirinya mempertimbangkan pandangan masyarakat.

    “Kita mempertimbangkan pandangan masyarakat terhadap kedua orang ini, kami sampai pada kesimpulan, kami pelajari, kami concern soal itu, karena menjadi tanggung jawab negara,” tuturnya.

    Sebelumnya, Yusril mengatakan pemulangan pelaku bom Bali 2002, Hambali, dan kasus predator seksual, Reynhard Sinaga, bukan prioritas. Dia mengatakan pemerintah memprioritaskan membantu para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dijatuhi hukuman mati.

    Yusril mengatakan Reynhard baru bisa mengajukan keluar dari penjara setelah menjalani hukuman sekitar 40 tahun. Dia mengatakan hal itu membuat pemulangan Reynhard bukan prioritas.

    “Jadi tidak menjadi suatu prioritas yang perlu kita selesaikan. Seperti halnya kasus-kasus yang lain yang mungkin perlu kita selesaikan ya,” ujar Yusril.

    (ial/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu