Xcloud.id

Negara: Malaysia

  • Menang 2 Gim Langsung, Fajar/Fikri Bikin Malaysia Pulang Tanpa Gelar di China Open 2025

    Menang 2 Gim Langsung, Fajar/Fikri Bikin Malaysia Pulang Tanpa Gelar di China Open 2025

    JAKARTA – Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, sukses meraih gelar juara di turnamen bulu tangkis China Open 2025. Pasangan Merah Putih itu menang dua gim langsung atas wakil Malaysia, Aaron Chia/Wooi Yok Soh, dengan skor 21-15, 21-14.

    Pertandingan final digelar di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, China, pada Minggu, 27 Juli. 

    Fajar/Fikri tampil dominan sejak awal gim pertama. Mereka langsung memimpin 5-1 setelah memanfaatkan bola-bola pendek di depan net. Keunggulan terus diperlebar menjadi 11-2 saat interval.

    Setelah jeda, pasangan Malaysia mencoba bangkit dan memperkecil ketertinggalan menjadi 8-13. Beberapa kesalahan sendiri dari Fajar/Fikri bahkan sempat membuat skor menipis menjadi 13-16.

    Namun, challenge yang sukses dari Fajar/Fikri atas bola jatuh di belakang lapangan lawan memberi momentum bagi pasangan Indonesia. Mereka menutup gim pertama dengan skor 21-15.

    Di gim kedua, Fajar/Fikri tetap tampil solid. Adu drive cepat di depan net dimenangkan oleh wakil Indonesia yang langsung unggul 4-1. Keunggulan berlanjut hingga 11-6 di interval setelah pukulan lawan tersangkut di net.

    Fikri memainkan net dengan cermat dan Fajar menyempurnakan dengan smash keras yang membuat mereka unggul 19-9. Meski sempat kehilangan fokus dan kehilangan tiga poin beruntun, Fajar/Fikri segera kembali ke permainan terbaik mereka dan menyegel kemenangan dengan skor 21-14.

    Kemenangan ini memastikan gelar juara China Open 2025 menjadi milik Fajar/Fikri, sekaligus menjadi gelar bergengsi mereka tahun ini.

  • Batal ke IPDN Jatinangor, Prabowo Akan Sambut Anwar Ibrahim Sore Ini

    Batal ke IPDN Jatinangor, Prabowo Akan Sambut Anwar Ibrahim Sore Ini

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri acara pelantikan Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan XXXII di Kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, hari ini. Namun Prabowo dikabarkan batal menghadiri acara tersebut.

    “Presiden awalnya diagendakan untuk memberikan arahan dan melakukan Pelantikan Pamong Praja Muda di IPDN. Namun, baru saja kami menerima informasi pembatalan kehadiran beliau,” kata Wamendagri Bima Arya kepada wartawan, Senin (28/7/2025).

    Bima Arya mengatakan Prabowo akan menjemput kedatangan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim yang diagendakan tiba di Jakarta sore ini. Menurutnya, perlu persiapan terkait agenda tersebut.

    “Presiden dijadwalkan akan melakukan pertemuan penting dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim sore ini di Jakarta. Tentu memerlukan persiapan untuk pertemuan tersebut,” kata Bima.

    Selain itu, kata Bima, Prabowo juga dijadwalkan agenda penting untuk melakukan koordinasi pemerintahan. Agenda itu akan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta.

    (fca/idn)

  • Jawaban PM Anwar Ibrahim Saat Didemo ‘Turun Anwar’

    Jawaban PM Anwar Ibrahim Saat Didemo ‘Turun Anwar’

    Jakarta –

    Ribuan warga Malaysia menggelar demonstrasi di Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7) dalam aksi memprotes biaya hidup yang melonjak dan mendesak Anwar Ibrahim mundur. PM Malaysia Anwar Ibrahim buka suara terkait demonstrasi tersebut.

    Dirangkum detikcom, Senin (28/7/2025), dalam aksinya, para demonstran juga menuntut Perdana Menteri (PM) Anwar Ibrahim, yang dianggap gagal memenuhi janji reformasi, untuk mundur dari jabatannya.

    Unjuk rasa yang diselenggarakan oleh partai-partai oposisi ini menandai aksi protes besar pertama di negara tersebut sejak Anwar naik ke tampuk kekuasaan setelah pemilu tahun 2022 lalu.

    Para demonstran, seperti dilansir AFP, Sabtu (26/7/2025), berkumpul di berbagai titik di sekitar pusat kota Kuala Lumpur sebelum berkumpul dalam jumlah besar di area Lapangan Merdeka pada Sabtu (26/7) waktu setempat.

    Penyebab Anwar Ibrahim Didesak Mundur

    Sejumlah demonstran tampak membawa poster bertuliskan “Turun Anwar” saat para personel kepolisian secara ketat mengawasi jalannya aksi protes

    “Dia (Anwar) telah memerintah negara ini selama tiga tahun dan belum memenuhi janji-janji yang dibuatnya,” kata salah satu demonstran, Fauzi Mahmud (35), yang datang dari Selangor.

    “Dia telah mengunjungi banyak negara untuk mendatangkan investasi, tetapi kami belum melihat apa pun,” ucapnya kepada AFP, merujuk pada kunjungan Anwar baru-baru ini ke luar negeri, seperti Rusia dan Eropa.

    “Biaya hidup masih tinggi,” ujar Fauzi yang seorang insinyur ini.

    Anwar ditunjuk sebagai PM Malaysia dengan tiket reformis dan berjanji untuk memberantas korupsi, nepotisme, dan kronisme dalam sistem politik yang terpecah belah di negara tersebut.

    Beberapa hari menjelang unjuk rasa, Anwar mengumumkan serangkaian langkah populis untuk mengatasi berbagai masalah dan keluhan rakyat. Salah satunya dengan memberikan bantuan uang tunai sebesar 100 Ringgit, setara Rp 387 ribu, kepada seluruh warga Malaysia yang berusia 18 tahun ke atas.

    Bantuan tunai itu akan dibayarkan satu kali, mulai 31 Agustus mendatang.

    Anwar juga mengumumkan bahwa sekitar 18 juta pengendara Malaysia akan memenuhi syarat untuk membeli bahan bakar yang disubsidi besar-besaran dengan harga 1,99 Ringgit (Rp 7.712) per liter, dibandingkan harga saat ini sebesar 2,05 Ringgit (Rp 7.944) per liter.

    Mahathir Ikut Turun ke Jalan

    Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, turut turun ke jalan saat ribuan massa menggelar demo pada Sabtu dan mendesak Anwar Ibrahim mundur.

    Dilansir AFP, (27/7/2025), mantan mentor Anwar, itu juga mengkritik Anwar dihadapan massa. Ia mendesak agar Anwar Ibrahim mundur.

    “Sudah tiga tahun, apa yang didapat rakyat? Saya pikir dia (Anwar) senang melihat kita menderita,” kata Mahathir.

    “Cukup, tolong, mundurlah,” kata Mahathir, yang bulan lalu merayakan ulang tahunnya yang ke-100 dan merupakan salah satu politisi tertua di dunia.

    Respons Anwar Ibrahim

    Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim merespons demonstrasi yang menuntutnya mundur. Anwar mengatakan dirinya tidak diundang.

    “Yah, saya tidak diundang,” kata Anwar kepada wartawan ketika ditanya tentang demonstrasi tersebut, seperti dilaporkan The Star dikutip dari Malaymail, Minggu (27/7/2025).

    Sementara itu, dalam sebuah unggahan di Facebook, Anwar menyampaikan rasa terima kasih kepada petugas keamanan dan tanggap darurat, serta menyerukan agar keterlibatan demokratis terus berlanjut, melampaui protes.

    “Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota pasukan keamanan mulai dari kepolisian, pemadam kebakaran, tim medis, dan relawan yang telah bertugas dengan profesionalisme, disiplin, dan dedikasi,” ujar Anwar, seraya memuji mereka atas upaya mereka dalam memastikan keselamatan publik dan kelancaran acara.

    Lebih lanjut, Anwar juga mendoakan massa yang berkumpul agar dapat pulang dengan selamat. Anwar juga mendesak agar mereka terus berpartisipasi dalam wacana nasional.

    “Kritik dan perbedaan pandangan tidak boleh dipandang sebagai permusuhan,” tulisnya.

    “Faktanya, mereka harus terus berkembang dan tumbuh sebagai urat nadi negara-bangsa yang dewasa, progresif, dan berdaulat,” ungkapnya.

    Anwar, yang telah lama mencitrakan dirinya sebagai pemimpin reformis, mengatakan ia tetap “teguh dan konsisten” dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, khususnya hak atas kebebasan berbicara dan mengkritik.

    Anwar juga menunjuk sesi Tanya Jawab Perdana Menteri (PMQT) di Parlemen sebagai bukti keterbukaan pemerintahannya terhadap pengawasan.

    “Anggota Parlemen bebas mengajukan pertanyaan apa pun secara langsung, dan mengajukan keberatan kepada saya sebagai perdana menteri secara langsung,” ujarnya.

    “Saya mendesak Anda untuk terus mendesak anggota parlemen agar hadir dan berpartisipasi aktif, terutama dalam PMQT,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Anwar juga mengajak rakyat Malaysia untuk bergerak lebih dari sekadar protes, mendorong mereka untuk “terlibat dalam dialog dan wacana, menemukan titik temu, serta memetakan dan membangun bangsa ini bersama-sama,”.

    “Tidak hanya di jalanan, tetapi dengan bangkit untuk menjelajahi, menguasai, dan merebut batas-batas baru sehingga negara ini dapat didorong maju dengan kekuatan dan semangat,” tambahnya.

    Mengakhiri postingannya dengan nada berwawasan ke depan, Anwar mengajak masyarakat untuk kembali ke Kuala Lumpur dalam waktu dekat, menyoroti upaya restorasi yang akan datang di situs-situs bersejarah seperti Gedung Sultan Abdul Samad.

    “Landmark-landmark ini sedang menjalani konservasi skala besar agar kita dapat meningkatkan pariwisata dan mendukung perekonomian di ibu kota, yang kaya akan nilai sejarah, harapan, dan semangat kebangsaan, terutama bertepatan dengan Tahun Kunjungan Malaysia 2026 yang akan datang,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 4

    (yld/fas)

  • PM Malaysia Anwar Ibrahim Kunjungi Indonesia Hari Ini

    PM Malaysia Anwar Ibrahim Kunjungi Indonesia Hari Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dijadwalkan melakukan kunjungan resmi ke Indonesia pada 28–29 Juli 2025. Kedatangan Anwar Ibrahim untuk menghadiri Konsultasi Tahunan ke-13 Indonesia-Malaysia bersama Presiden Prabowo Subianto. 

    Kementerian Luar Negeri Malaysia (Wisma Putra) menyebutkan forum konsultasi ini menjadi momentum strategis guna memperkuat hubungan bilateral sekaligus mengeksplorasi peluang kolaborasi baru dalam menghadapi dinamika kawasan dan tantangan global.

    Konsultasi tahunan merupakan platform kerja sama bilateral tertinggi antara kedua negara yang digelar secara bergiliran sejak pertama kali dilaksanakan pada 2006. Forum ini menjadi wujud komitmen politik untuk mempererat sinergi di berbagai sektor, termasuk perdagangan, pertahanan, konektivitas, ketahanan pangan, dan pendidikan.

    Pertemuan ini menjadi konsultasi pertama yang dihadiri oleh Prabowo dan Anwar setelah keduanya resmi menjabat sebagai kepala pemerintahan di masing-masing negara. Forum ini juga menandai kelanjutan pertemuan tahunan setelah terakhir kali digelar pada 2017.

    Selain agenda pertemuan bilateral, kedua pemimpin akan menyaksikan penandatanganan empat nota kesepahaman (MoU) yang mencakup kerja sama perbatasan darat, sektor kesehatan, serta teknologi informasi dan komunikasi.

    Dalam rangkaian kunjungannya, PM Anwar juga dijadwalkan berkunjung ke Sekretariat ASEAN di Jakarta atas undangan Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn. Di sana, ia akan menyampaikan pidato mewakili Malaysia sebagai ketua ASEAN tahun ini, menegaskan komitmen terhadap integrasi regional dan pembangunan komunitas ASEAN.

    Kunjungan ini turut didampingi oleh sejumlah menteri kabinet Malaysia, yakni Menteri Luar Negeri Mohamad Hasan, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul Aziz, serta Menteri Pendidikan Fadhlina Sidek.

    Dua kepala pemerintahan negara bagian Malaysia di Pulau Kalimantan, Premier Sarawak Abang Johari Openg dan Ketua Menteri Sabah Hajiji Noor, juga dijadwalkan hadir mendampingi PM Anwar dalam lawatan ini.

  • MAKI Sebut Riza Chalid di Malaysia, Diduga Sudah Nikah dengan Kerabat Sultan

    MAKI Sebut Riza Chalid di Malaysia, Diduga Sudah Nikah dengan Kerabat Sultan

    JAKARTA – Tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Muhammad Riza Chalid diyakini saat ini benar berada di Malaysia dan diduga sudah menikahi kerabat sultan dari salah satu negara bagian Negeri Jiran.

    Hal ini disampaikan oleh Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengutip Antara. Dirinya menyampaikan pernikahan itu ditengarai telah dilakukan sejak empat tahun lalu.

    “Dalam konteks ini saya sudah memastikan Riza Chalid ada di Malaysia, dan diduga sudah menikah dengan orang yang punya kekerabatan dengan raja atau sultan di Malaysia, empat tahun lalu,” kata Boyamin.

    Menurut informasi yang diperoleh Boyamin, Riza Chalid menikah dengan kerabat sultan dari negara bagian berinisial J atau negara bagian berinisial K.

    “Sultan itu kalau tidak dari negara bagian J, dari negara bagian K,” ungkapnya.

    Dia mengatakan Riza Chalid saat ini lebih banyak tinggal di Johor, Malaysia.

    Berdasarkan temuannya ini, Boyamin menyatakan akan merekomendasikan Kejaksaan Agung untuk segera mengajukan permohonan resmi red notice. Menurutnya melalui red notice, kepolisian Malaysia akan tunduk dengan aturan Interpol sehingga memudahkan penangkapan Riza Chalid.

    “Walau upaya ekstradisi tetap bisa dilakukan, tetapi tetap harus mengupayakan red notice,” kata Boyamin.

    Di sisi lain, apabila Red Notice tidak dapat dilakukan, Boyamin mendorong agar dilakukan sidang in absentia tanpa kehadiran Riza Chalid, agar harta atau aset Riza Chalid di dalam negeri maupun di luar negeri bisa disita dan atau dibekukan, karena dapat dikenakan pasal pencucian uang.

    Adapun Kejaksaan Agung menyatakan Muhammad Riza Chalid mangkir dari panggilan pertama, Kamis (24/7), sebagai tersangka dalam kasus yang menjeratnya.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) sedang mengagendakan pemanggilan kedua terhadap Riza Chalid sebagai tersangka.

    Terkait keberadaan Riza Chalid di Malaysia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) telah menggandeng Kejagung serta pihak imigrasi dan polisi Malaysia untuk memantau Riza Chalid.

    Menteri Imipas Agus Andrianto mengatakan Riza sudah meninggalkan Indonesia sejak Februari 2025 untuk datang ke Malaysia.

  • Panti Asuhan, Tempat Bulan dan Salim Menemukan Harapan Baru Regional 27 Juli 2025

    Panti Asuhan, Tempat Bulan dan Salim Menemukan Harapan Baru Regional 27 Juli 2025

    Panti Asuhan, Tempat Bulan dan Salim Menemukan Harapan Baru
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    – Halaman gedung bercat hijau putih
    Panti Asuhan Nur Hidayah
    tampak ramai pada Sabtu (26/7/2025).
    Di antara riuhnya suara anak-anak yang sedang bermain, tampak Bulan Cahya Nur Krisya (8) dan Salim Muhammad Tafi Hasan (11) yang asyik bermain ponsel.
    Mereka adalah dua dari ratusan anak yang dibesarkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) ini, yang terletak di Jalan Pisang No 23, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Solo, Jawa Tengah.
    Bulan dan Salim meskipun memiliki perbedaan usia, terlihat akrab saat secara bergantian menonton video di YouTube menggunakan ponsel milik salah satu pegawai panti asuhan.
    Bulan yang mulai tinggal di panti asuhan tersebut sejak tahun 2024 melalui rujukan Dinas Sosial Gorontalo mengungkapkan rasa senangnya.
    “Di panti itu rasanya kayak bagus, enak, nyaman. Banyak temannya,” ujarnya.
    Kegiatan di panti asuhan ini cukup beragam dan dilaksanakan dengan semangat.
    Bulan menjalani rutinitas harian yang terstruktur: bangun pagi, shalat Tahajud, belajar, mengaji, hingga shalat berjemaah.
    “Bangun tidur langsung Tahajud. Habis itu shalat jemaah. Terus baca Alquran. Habis itu mandi, makan dan berangkat sekolah,” papar gadis yang bercita-cita menjadi Kowad ini.
    Senada dengan Bulan, Salim pun merasa nyaman tinggal di panti asuhan.
    Dia mengaku masuk panti asuhan pada tahun 2021 dan menjalani aktivitas yang tidak jauh berbeda dengan teman-teman sebayanya.
    “Di sini enak, nyaman,” ungkap Salim, yang juga merupakan anak berkebutuhan khusus.
    Meskipun membutuhkan perhatian ekstra, Salim tetap menjalani rutinitas yang sama, termasuk berangkat ke sekolah setelah menjalani berbagai kegiatan spiritual.
    Keduanya kini memiliki harapan akan masa depan usai tinggal dan dididik di Panti Asuhan. 
    Direktur Panti Asuhan Nur Hidayah, Slamet Jayadi, menceritakan tentang perjalanan panti ini yang didirikan pada tahun 1992 oleh almarhum Siswo Utomo.
    Awalnya, LKSA ini fokus pada keterampilan masyarakat, termasuk pembuatan handycraft dan kajian keagamaan.
    Namun, pada tahun 1997, panti asuhan ini resmi berdiri.
    “Waktu itu di Jalan Pisang No 12, yang sekarang digunakan untuk SDIT. Kemudian pada tahun 1999, kita pindah ke Jalan Pisang No 23,” jelasnya.
    Panti asuhan ini memiliki tujuh asrama dan menerapkan konsep unik dalam pengasuhan, yaitu pengasuhan ala keluarga atau “hummy” imbuh Slamet.

    Di Panti Asuhan Nur Hidayah, para pengasuh berperan sebagai sosok orangtua.
    Slamet sendiri telah mengasuh selama 14 tahun, menjadikan anak-anak menyebutnya dengan panggilan ‘Ayah’.
    “Ayah itu mewakili peran pengganti ayah bagi anak-anak asuh kami,” sambungnya.
    Panti asuhan ini tidak hanya memberikan akses pendidikan dasar, tetapi juga mendukung anak-anak hingga ke perguruan tinggi.
    “Kami ingin mengurangi beban negara melalui pendidikan. Selain pengasuhan, kami dukung anak-anak untuk berpendidikan hingga tinggi,” tegas Slamet, yang mengungkapkan bahwa banyak alumni panti ini telah mencapai kesuksesan dalam berbagai bidang, seperti guru, TNI, pengusaha, bahkan bekerja di kementerian.
    Saat ini, jumlah anak asuh di Panti Asuhan Nur Hidayah mencapai 350 anak yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk Aceh, Kalimantan, Gorontalo, hingga Malaysia.
    Anak-anak di panti ini diberikan kebebasan untuk memilih sekolah sesuai dengan minat dan bakat mereka, tanpa harus terikat pada sekolah dalam yayasan yang sama.
    “Kita menawarkan mereka sesuai dengan minat, bakat, dan kemauan anak. Kita tidak memaksakan, sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang sesuai cita-citanya,” jelas Slamet.
    Dengan dedikasi yang tinggi, Panti Asuhan Nur Hidayah terus berkomitmen untuk menciptakan generasi penerus yang berkualitas, mewujudkan harapan dan impian anak-anak yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi III DPR pastikan penegakan hukum di Kalbar berjalan baik

    Komisi III DPR pastikan penegakan hukum di Kalbar berjalan baik

    Kapolda Kalbar Irjenpol Pipit Rismanto memberikan cinderamata kepada Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dalam kunjungan kerja Komisi III DPR RI di Pontianak, Minggu (ANTARA/HO-Humas Polda Kalbar)

    Komisi III DPR pastikan penegakan hukum di Kalbar berjalan baik
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 27 Juli 2025 – 17:59 WIB

    Elshinta.com – Komisi III DPR RI memastikan penegakan hukum berjalan dengan baik di Kalimantan Barat dengan melakukan reses masa persidangan IV tahun sidang 2024–2025 di Polda Kalbar.

    “Kunjungan ini bertujuan mengevaluasi kinerja dan strategi penegakan hukum di wilayah Kalbar,” kata Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman di Pontianak, Minggu.

    Dalam keterangannya, Kapolda Kalbar Irjenpol Pipit Rismanto memaparkan kondisi geografis, demografis, serta sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian di Kalbar kepada rombongan yang dipimpin Ketua dan Wakil Ketua Komisi III DPR RI.

    “Kalbar memiliki luas wilayah 14,68 juta hektare dengan jumlah penduduk sebanyak 5,6 juta jiwa. Luas dan kompleksitas wilayah menimbulkan tantangan tersendiri dalam penegakan hukum,” kata Pipit.

    Beberapa isu strategis yang diangkat antara lain keberadaan perkebunan sawit dan pertambangan tanpa izin (PETI), penyalahgunaan subsidi migas dan pupuk, serta penyelundupan barang dan orang di wilayah perbatasan, termasuk kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Selain itu, kejahatan konvensional dan peredaran narkoba melalui jalur tikus dari Malaysia juga menjadi perhatian serius.

    Kapolda juga menyampaikan penggunaan anggaran Polda Kalbar tahun 2025 sebesar Rp1,45 triliun, dengan realisasi serapan hingga pertengahan tahun mencapai 50,27 persen. Ia mengusulkan tambahan anggaran guna mendukung pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara dan peningkatan mobilitas personel melalui dana perjalanan dinas.

    “Dukungan anggaran sangat penting untuk mengoptimalkan pelayanan dan operasional kepolisian, termasuk di daerah perbatasan yang rawan,” kata Pipit.

    Dalam hal penegakan hukum, Polda Kalbar mengedepankan pendekatan Restorative Justice yang sejalan dengan kebijakan hukum progresif, dengan mengutamakan pemulihan hubungan sosial di tengah masyarakat.

    Periode Januari–Juli 2025 juga mencatat penurunan signifikan gangguan kamtibmas dan angka kriminalitas dibandingkan tahun sebelumnya. Atas capaian ini, Polda Kalbar mendapat penghargaan nasional dari KPK dan Kementerian ATR/BPN dalam penanganan Tipikor, TPPO, dan konflik pertanahan.

    Turut hadir dalam kegiatan ini Kajati Kalbar, Kepala BNNP Kalbar, Wakapolda Kalbar, dan sejumlah pejabat utama (PJU) Polda Kalbar.

    Kunjungan Komisi III DPR RI ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antar-lembaga untuk menghadapi tantangan hukum di wilayah perbatasan. Kapolda menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan integritas Polri di Kalbar.

    “Dukungan legislatif melalui evaluasi dan masukan strategis menjadi fondasi penting bagi keberhasilan Polri dalam menciptakan keamanan, keadilan, dan penegakan hukum yang berintegritas di Bumi Khatulistiwa,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Sah! Malaysia Ditunjuk Jadi Penengah Konflik Perang Thailand-Kamboja

    Sah! Malaysia Ditunjuk Jadi Penengah Konflik Perang Thailand-Kamboja

    Jakarta, CNBC Indonesia – Thailand dan Kamboja telah menyetujui Malaysia bertindak sebagai mediator dalam konflik perbatasan mereka. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan pada hari Minggu (27/7/2025).

    Hal ini dilakukan saat kedua pihak yang bertikai masing-masing mengatakan pihak lain telah melancarkan serangan artileri lebih lanjut di daerah yang disengketakan. Nantinya, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dan Penjabat Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai dijadwalkan tiba di Malaysia pada Senin malam.

    “Mereka memiliki kepercayaan penuh pada Malaysia dan meminta saya untuk menjadi mediator,” kata Mohamad, menambahkan bahwa ia telah berbicara dengan rekan-rekannya dari Kamboja dan Thailand dan mereka sepakat tidak ada negara lain yang boleh terlibat dalam masalah ini.

    Pembicaraan di Malaysia ini dilakukan setelah Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Ketua forum regional ASEAN, mengusulkan gencatan senjata pada hari Jumat. Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump pada hari Sabtu mengatakan bahwa kedua pemimpin telah sepakat untuk mengupayakan gencatan senjata.

    Pengumuman gencatan senjata ini terjadi empat hari setelah pertempuran terburuk dalam lebih dari satu dekade pecah antara tetangga Asia Tenggara ini. Saat ini, jumlah korban tewas mencapai lebih dari 30, termasuk 13 warga sipil di Thailand dan delapan di Kamboja.

    “Lebih dari 200.000 orang telah dievakuasi dari daerah perbatasan di kedua negara,” kata pihak berwenang.

    (tps/tps)

    [Gambas:Video CNBC]

  • MAKI Ungkap Info Riza Chalid Kini Tinggal di Johor, Diduga Nikahi Kerabat Sultan

    MAKI Ungkap Info Riza Chalid Kini Tinggal di Johor, Diduga Nikahi Kerabat Sultan

    GELORA.CO – Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) memastikan tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Muhammad Riza Chalid saat ini berada di Malaysia dan diduga sudah menikahi kerabat sultan dari salah satu negara bagian Negeri Jiran. Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman di Kuala Lumpur, Sabtu (26/7/2025), menyampaikan pernikahan itu ditengarai telah dilakukan sejak empat tahun lalu.

    “Dalam konteks ini saya sudah memastikan Riza Chalid ada di Malaysia, dan diduga sudah menikah dengan orang yang punya kekerabatan dengan raja atau sultan di Malaysia, empat tahun lalu,” kata Boyamin.

    Menurut informasi yang diperoleh Boyamin, Riza Chalid menikah dengan kerabat sultan dari negara bagian berinisial J atau negara bagian berinisial K. “Sultan itu kalau tidak dari negara bagian J, dari negara bagian K,” ungkapnya.

    Dia mengatakan Riza Chalid saat ini lebih banyak tinggal di Johor, Malaysia. Berdasarkan temuannya ini, Boyamin menyatakan akan merekomendasikan Kejaksaan Agung untuk segera mengajukan permohonan resmi red notice. Menurutnya melalui red notice, kepolisian Malaysia akan tunduk dengan aturan Interpol sehingga memudahkan penangkapan Riza Chalid.

    “Walau upaya ekstradisi tetap bisa dilakukan, tetapi tetap harus mengupayakan red notice,” kata Boyamin.

    Di sisi lain, apabila red notice tidak dapat dilakukan, Boyamin mendorong agar dilakukan sidang in absentia tanpa kehadiran Riza Chalid, agar harta atau aset Riza Chalid di dalam negeri maupun di luar negeri bisa disita dan atau dibekukan, karena dapat dikenakan pasal pencucian uang.

    Adapun Kejaksaan Agung menyatakan Muhammad Riza Chalid mangkir dari panggilan pertama, Kamis (24/7/2025), sebagai tersangka dalam kasus yang menjeratnya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) sedang mengagendakan pemanggilan kedua terhadap Riza Chalid sebagai tersangka.

    Terkait keberadaan Riza Chalid di Malaysia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) telah menggandeng Kejagung serta pihak imigrasi dan polisi Malaysia untuk memantau Riza Chalid. Menteri Imipas Agus Andrianto mengatakan Riza sudah meninggalkan Indonesia sejak Februari 2025 untuk datang ke Malaysia.

  • Komisi III DPR Evaluasi Penegakan Hukum di Kalbar

    Komisi III DPR Evaluasi Penegakan Hukum di Kalbar

    Pontianak, Beritasatu.com– Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar), guna mengevaluasi kinerja serta strategi penegakan hukum di wilayah perbatasan tersebut.

    “Kunjungan ini bertujuan mengevaluasi kinerja dan strategi penegakan hukum di wilayah Kalbar,” kata Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, di Mapolda Kalbar, Pontianak, seperti dilansir Antara, Minggu (27/7/2025).

    Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto dalam paparannya menjelaskan, Kalbar memiliki wilayah seluas 14,68 juta hektare dan jumlah penduduk sekitar 5,6 juta jiwa. Menurutnya, luas wilayah dan kondisi geografis yang kompleks menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum.

    Isu strategis yang disoroti antara lain keberadaan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan tanpa izin (PETI), penyalahgunaan subsidi migas dan pupuk, serta maraknya penyelundupan barang dan orang di wilayah perbatasan. Selain itu, kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta peredaran narkoba melalui jalur tikus dari Malaysia juga menjadi fokus perhatian.

    “Polda Kalbar mencatat adanya penurunan gangguan kamtibmas dan tindak kriminal sepanjang Januari hingga Juli 2025,” ungkap Pipit.

    Terkait anggaran, Polda Kalbar mengelola dana sebesar Rp 1,45 triliun untuk tahun 2025, dengan serapan mencapai 50,27 persen hingga pertengahan tahun. Kapolda mengusulkan tambahan anggaran untuk pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara dan peningkatan mobilitas personel.

    “Dukungan anggaran sangat penting untuk operasional, terutama di wilayah perbatasan yang rawan,” ujarnya.

    Dalam penegakan hukum, Polda Kalbar mengedepankan pendekatan Restorative Justice guna menyelesaikan perkara secara adil dan berkeadilan sosial. Atas berbagai capaian tersebut, Polda Kalbar menerima penghargaan dari KPK dan Kementerian ATR/BPN dalam penanganan kasus Tipikor, TPPO, dan konflik agraria.

    Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar, Kepala BNNP Kalbar, Wakapolda Kalbar, serta para pejabat utama Polda Kalbar.

    Habiburokhman menyebut, kunjungan kerja ini menjadi bagian dari pengawasan Komisi III untuk memastikan penegakan hukum berjalan efektif dan responsif terhadap isu strategis di daerah perbatasan.