Xcloud.id

Negara: Malaysia

  • Biang Kerok Adopsi IPv6 RI Kalah Jauh dari Malaysia hingga Thailand

    Biang Kerok Adopsi IPv6 RI Kalah Jauh dari Malaysia hingga Thailand

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan sederet hal yang menjadi tantangan dan hambatan, yang berdampak pada lambatnya adopsi Internet Protocol Version 6 atau IPv6 di Indonesia. 

    Per 2025, penetrasi IPv6 secara nasional baru mencapai hampir 18%. Jauh tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai 72%, Vietnam sebesar 63%, dan Thailand yang telah 50%.

    Ketua Umum APJII Muhammad Arif mengungkapkan, capaian tersebut pun baru tampak signifikan usai operator telekomunikasi seperti Telkomsel, Indosat Ooredoo, dan XL Smart, berbondong-bondong mengimplementasikannya.

    “Ini adalah kemajuan nyata, tetapi tentu saja belum cukup,” ujarnya dalam IPv6 Enhanced Net5.5G Conference 2025, Kamis (4/12/2025).

    Pasalnya, sisa alamat IPv4 global yang beredar di pasar sekunder mengalami kenaikan harga. Terkadang dimanipulasi, terkadang disimpan, dan semakin diperlakukan sebagai komoditas spekulatif.

    Arif memandang bahwa dinamika ini merugikan ISP kecil, membatasi inovasi, dan memperlebar ketidaksetaraan. 

    APJII meyakini bahwa keamanan IPv4 tidak boleh dibiarkan menjadi alat monopoli atau kelas aset spekulatif. Satu-satunya solusi etis dan berkelanjutan adalah percepatan adopsi IPv6 secara nasional di Indonesia.

    Melalui keterlibatan dengan ratusan ISP, nyatanya terdapat empat hal yang masih menjadi hambatan dalam adopsi. 

    Pertama, penggunaan IPv6 dilihat tidak memberikan keuntungan bisnis. Saat ini, masih banyak operator melihat IPv6 hanya menambah beban biaya, bukan keuntungan. Kedua, beban biaya yang besar karena keharusan peningkatan infrastruktur dan memerlukan modal yang tentunya tidak sedikit. 

    Ketiga, masih minim tenaga ahli yang memiliki pengalaman praktis soal IPv6. Khususnya soal routing, mekanisme transisi, dan keamanan. Keempat, banyak inisiatif adopsi yang berjalan sendiri-sendiri dan tidak terkoordinasi dengan baik. 

    Migrasi bagi ISP kecil pun telah dilakukan uji coba, terutama yang mengalami masalah keamanan pada IPv4.

    APJII bersama Indonesia Network Information Center (IDNIC) yang didukung oleh Dana Inovasi Masyarakat Informasi (Information Society Innovation Fund/ISIF), melaksanakan uji coba jaringan FTTX hanya IPv6 menggunakan 464XLAT.

    Hasilnya sangat mencolok, yang menunjukkan lebih dari 50.000 pengguna terhubung. Kemampuan IPv6 meningkat dari 0% menjadi lebih dari 90%. Ketergantungan pada Signet berkurang secara signifikan.

    Sistem operasi modern seperti Android dan Linux beroperasi dengan lancar. Skalabilitas dan efisiensi jaringan meningkat.

    Saat ini, IPv6 hanya diterapkan oleh operator besar dan tidak didukung oleh peningkatan keamanan routing atau pengembangan kapasitas untuk ISP kecil. 

    Prioritas Nasional 

    Untuk menutup kesenjangan antara potensi dan implementasi aktual, APJII mengusulkan lima prioritas nasional.

    Pertama, perangkat IPv6 yang terjangkau seperti CPE, ONT, dan perangkat lain. Kedua, pelatihan teknis yang diperluas dan pengembangan pedagang lokal. Ketiga, model bisnis yang jelas untuk migrasi dual-stack dan IPv6-only. 

    Keempat, integrasi KPI IPv6 ke dalam program nasional seperti NET5, 5G, dan SPBE. Kelima, solusi terintegrasi, perangkat, dan pelatihan. 

    “Ini adalah langkah-langkah nyata dan dapat dilaksanakan yang dapat memberikan dampak nasional yang terukur untuk pertumbuhan IPv6 di masa depan,” tambahnya.

    Di samping itu, Indonesia membutuhkan peta jalan nasional IPv6 yang terkoordinasi, sehingga tak bergerak secara individu.

    Arif menuturkan, peta jalan ini harus mengintegrasikan tiga lapisan. Mulai dari pemberdayaan kebijakan, menyelaraskan kementerian, regulator, dan program nasional untuk memastikan mandat IPv6 sesuai dan insentif strategis.

    Pemerintah juga perlu mematok target adopsi dan mekanisme pendanaan untuk penetrasi IPv6 yang lebih massif. Selain itu, juga mempersiapkan kesiapan ekosistem di Indonesia.

  • Pakar Unair: Curah Hujan Ekstrem Bukan Satu-satunya Faktor Penyebab Banjir Sumatra

    Pakar Unair: Curah Hujan Ekstrem Bukan Satu-satunya Faktor Penyebab Banjir Sumatra

    Bisnis.com, SURABAYA – Bencana ekologis, yakni banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di pulau Sumatra seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengundang sorotan dari pakar kebencanaan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Hijrah Saputra.

    Hijrah menuturkan bencana yang terjadi di pulau Sumatra tersebut dipicu oleh cuaca ekstrem yang tengah melanda Asia Tenggara dan berhubungan dengan perubahan pola hujan. Hal tersebut dibuktikan dengan banjir yang juga terjadi di Malaysia hingga Thailand.

    “Pemicu utamanya yaitu curah hujan ekstrem akibat siklon tropis Senyar dan bibit siklon di Selat Malaka yang juga memicu banjir besar di beberapa negara bagian Malaysia,” ujar Hijrah, Kamis (4/12/2025).

    Namun, ia menyebut bahwa terdapat faktor lain yang turut andil memperparah bencana di Sumatra, hingga merenggut ratusan korban jiwa, berbagai fasilitas umum rusak parah, hingga menyebabkan ribuan orang harus kehilangan tempat tinggal. Faktor tersebut ialah kondisi lingkungan yang telah rusak.

    “Faktor penyebab banjir di Sumatra adalah kondisi lingkungan, seperti lereng gundul, permukiman di sekitar sungai, drainase terbatas, dan infrastruktur vital yang belum adaptif,” bebernya.

    Menurutnya, aktivitas penebangan kayu di kawasan hulu DAS (Daerah Aliran Sungai) adalah faktor yang memperparah bencana tersebut. Dalam ekosistem, pohon berperan vital sebagai penyimpanan cadangan air tanah dan berfungsi menahan struktur tanah agar tidak terjadi longsor.

    “Video dan foto yang beredar menunjukkan banyak kayu terdampar di sungai dan pesisir. Itu bukan sekadar fenomena alam, melainkan bukti adanya aktivitas penebangan yang tidak terkendali. Penebangan hutan membuat daya serap berkurang, memperbesar limpasan air, dan meningkatkan risiko longsor,” tegasnya.

    Dalam upaya penanganan bencana, Hijrah mengapresiasi langkah cepat pemerintah, seperti evakuasi menggunakan helikopter dan kapal perang, distribusi logistik, pemulihan listrik, hingga operasi modifikasi cuaca. Hal tersebut menunjukkan respon darurat yang berjalan cukup baik. Namun, menurutnya pemerintah masih perlu meningkatkan antisipasi untuk meminimalisasi kejadian serupa terjadi kembali.

    “Antisipasi jangka panjang masih lemah, sistem peringatan dini belum menjangkau desa terpencil, tata ruang belum disiplin, dan rehabilitasi lingkungan masih sporadis. Antisipasi jangka pendek mungkin sudah cepat walaupun ada beberapa titik yang sulit dijangkau secara geografis agak sedikit terlambat,” ucapnya.

    Hijrah mengungkapkan terdapat tiga tahapan langkah konkret yang dapat dijalankan. Pertama, langkah jangka pendek, yakni fokuskan SAR dalam 72 jam pertama usai terjadinya bencana, suplai logistik, dan layanan kesehatan. 

    Langkah kedua, yakni jangka menengah adalah melakukan audit kerusakan, perbaikan infrastruktur, dan relokasi warga dari zona merah. Terakhir, jangka panjang, dengan rehabilitasi DAS, reboisasi lereng, normalisasi sungai, hingga integrasi mitigasi bencana ke RPJMD. 

    “Ini bukan sekadar takdir, tapi konsekuensi dari cara kita mengelola alam dan kesiapan sistem kita. Kalau kita ingin mengurangi korban di masa depan, maka ketahanan harus dibangun dari disiplin tata ruang, ekologi DAS, dan sistem peringatan dini yang terintegrasi secara regional,” pungkasnya.

  • Begini Kondisi 3 WN Malaysia Usai Dikabarkan Hilang Saat Banjir Sumatra

    Begini Kondisi 3 WN Malaysia Usai Dikabarkan Hilang Saat Banjir Sumatra

    Liputan6.com, Jakarta – Tiga warga negara (WN) Malaysia yang sempat diberitakan hilang di tengah bencana alam di Pulau Sumatra, dikabarkan telah ditemukan di Aceh, Kamis (4/12/2025).

    Kementerian Luar Negeri Malaysia, melalui Konsulat Jenderal Malaysia di Medan menyampaikan ketiga warga lansia berusia antara 63 hingga 64 tahun, yang sebelumnya tidak dapat dihubungi sejak 27 November, telah berhasil ditemukan dan dievakuasi dari daerah yang terisolasi akibat banjir.

    Dikutip dari Antara, mereka telah diterbangkan oleh TNI Angkatan Udara dari Bandara Rembele, Takengon, ke Medan, Sumatra Utara, dan tiba di Bandara Kualanamu pada Rabu (3/12) malam.

    Konsulat Jenderal Malaysia di Medan sedang mengatur kepulangan ketiganya ke Malaysia secepat mungkin.

    Sementara itu satu orang warga Malaysia yang hilang saat terjadi tanah longsor di Padang Panjang, Sumatra Barat, masih belum dapat ditemukan hingga hari ketujuh, hari ini.

    Upaya pencarian terus dilakukan di sepanjang tepi sungai dan area tanah longsor dekat Jambatan Kembar, Padang Panjang.

    Di sisi lain, Konsulat Jenderal Malaysia di Medan juga menerima informasi satu lagi warga lansia berusia 64 tahun asal Malaysia yang tidak dapat dihubungi di tengah bencana Sumatra.

    Upaya untuk melacak keberadaan warga lansia itu terus dilakukan.

    Konsulat Jenderal Malaysia di Medan terus berkoordinasi erat dengan pihak berwenang Indonesia dan memberikan dukungan kepada keluarga, yang saat ini membantu pejabat setempat dalam proses identifikasi yang diperlukan.

    Konsulat Jenderal Malaysia di Medan juga menyatakan terus memantau perkembangan pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda sebagian wilayah Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara sejak 27 November 2025.

    Operasi pencarian dan penyelamatan (SAR) serta pemulihan masih berlangsung, dengan akses ke beberapa daerah terdampak yang berangsur-angsur membaik.

    Adapun otoritas Indonesia telah mulai membuka kembali beberapa jalur akses darat, sehingga memungkinkan penyaluran bantuan penting seperti makanan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar secara lebih cepat dan teratur.

    Upaya pemulihan jalur jalan utama juga sedang dilakukan, dengan target penyelesaian perbaikan jalur kunci pada pertengahan Desember untuk mendukung kerja pemulihan wilayah terdampak secara menyeluruh.

  • HIN dan IVF Group mulai bangun layanan fertilitas di KEK Sanur

    HIN dan IVF Group mulai bangun layanan fertilitas di KEK Sanur

    Inisiatif ini menjawab kebutuhan ribuan masyarakat Indonesia akan layanan fertilitas berkualitas, sekaligus menghadirkan teknologi dan tenaga medis berstandar internasional,

    Denpasar (ANTARA) – Hotel Indonesia Natour, anak perusahaan PT. Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney, bersama Alpha IVF Group, jaringan klinik fertilitas terkemuka asal Malaysia, mulai membangun pusat layanan fertilitas berstandar internasional di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur.

    “Hari ini kita melakukan groundbreaking Alpha IVF sebagai fondasi penting membangun pusat kesehatan berstandar internasional sejalan dengan apa yang dicanangkan dan visi pemerintah untuk membangun health and wellness destination di Bali,” kata Direktur Utama PT. Hotel Indonesia Natour Christine Hutabarat setelah groundbreaking di Kawasan KEK Sanur, Denpasar, Bali, Kamis.

    Pembangunan Alpha IVF & Women’s Specialist-Bali tersebut menjadi tonggak penting dalam pengembangan fasilitas kesehatan seluas 6.343 m² yang dikelola oleh PT Alpha IVF dan SPOG Bali (ASPOBA), anak perusahaan Alpha IVF Group.

    Christine Hutabarat menyampaikan, kolaborasi ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat transformasi Sanur sebagai destinasi wisata kesehatan kelas dunia.

    “Inisiatif ini menjawab kebutuhan ribuan masyarakat Indonesia akan layanan fertilitas berkualitas, sekaligus menghadirkan teknologi dan tenaga medis berstandar internasional,” katanya.

    Dia menjelaskan, kehadiran Alpha IVF akan memberikan nilai tambah signifikan bagi peningkatan kualitas kesehatan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

    Christine menambahkan, pengalaman global Alpha IVF akan semakin mengokohkan posisi KEK Sanur sebagai pusat layanan kesehatan unggulan yang melayani masyarakat Indonesia maupun wisatawan mancanegara.

    Fasilitas tersebut akan menghadirkan layanan fertilitas komprehensif, termasuk program bayi tabung (IVF), layanan obstetri dan ginekologi, serta berbagai layanan kesehatan wanita dan anak.

    Pusat ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan fertilitas, kesehatan wanita, dan wisata medis dengan standar internasional.

    “Kami yakin kolaborasi ini akan menjadi katalis bagi terciptanya ekosistem wisata kesehatan yang inklusif, berkelanjutan, dan kompetitif, sehingga memperkuat daya tarik Indonesia sebagai destinasi internasional,” katanya.

    Sementara itu, Group Managing Director Alpha IVF Group Dato’ Dr. Colin Lee menyatakan, Indonesia memiliki kebutuhan yang terus berkembang dalam layanan fertilitas. Karena itu, Alpha IVF dibangun di Bali untuk lebih dekat melayani kebutuhan masyarakat Indonesia.

    “Kehadiran kami di Bali bertujuan membawa standar internasional lebih dekat kepada masyarakat, sekaligus mendukung visi pemerintah menjadikan KEK Sanur pusat wisata kesehatan terkemuka di kawasan ini,” katanya.

    Pusat ini akan menjadi satu-satunya pusat fertilitas unggulan di KEK Sanur dan menjadi bagian penting dari ekspansi Alpha IVF Group di Indonesia.

    Selain memberikan layanan medis berkualitas, fasilitas ini akan menjadi anchor bagi pengembangan ekosistem kesehatan wanita dan fertilitas, termasuk transfer pengetahuan kepada tenaga medis lokal, peningkatan kapasitas klinis, serta penguatan layanan reproduksi modern di Asia Tenggara.

    Melalui proses seleksi yang ketat, Alpha IVF Group ditunjuk sebagai operator internasional berdasarkan kapabilitas klinis, rekam jejak global, dan reputasi kelas dunia memastikan hanya institusi terbaik yang dapat beroperasi di kawasan ini.

    Pembangunan pusat fertilitas di The Sanur tidak hanya memperluas akses terhadap layanan medis inovatif, tetapi juga memperkuat ekosistem kesehatan nasional yang modern dan berorientasi masa depan, menempatkan The Sanur sebagai destinasi unggulan global bagi solusi kesehatan generasi berikutnya.

    KEK Sanur merupakan kawasan kesehatan dan pariwisata pertama di tanah air yang diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 25 Juni 2025.

    Kawasan seluas 41,26 hektare itu menjadi salah satu proyek strategis nasional yang dirancang untuk menampung berbagai fasilitas unggulan modern dan terintegrasi, mulai dari fasilitas medis bertaraf internasional, akomodasi hotel dan MICE, dan pusat riset kesehatan.

    Pewarta: Rolandus Nampu
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Akselerasi IPv6 Butuh Dukungan TikTok Hingga Produsen HP

    Akselerasi IPv6 Butuh Dukungan TikTok Hingga Produsen HP

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telkomsel mengungkapkan bahwa akselerasi adopsi Internet Protocol Version 6 atau IPv6 di Indonesia, turut membutuhkan dukungan dari penyedia layanan konten atau over-the-top (OTT) maupun produsen gawai.

    Vice President Global Networks Operations PT Telkomsel Galumbang Pasaribu menyampaikan, langkah adopsi IPv6 oleh Telkomsel dilakukan dengan mengintensifkan komunikasi kepada para produsen perangkat utama atau principle devices. 

    Dalam hal ini, Galumbang meminta kepada para produsen handphone, misalnya, untuk mengatur default perangkat menjadi IPv6—sekalipun masih dual stack.

    “Efeknya adalah di tahun ini kami sudah berada di angka 38% dan Indonesia di angka 18%,” ungkapnya dalam IPv6 Enhanced Net5.5G Conference 2025, Kamis (4/12/2025). 

    Galumbang memaparkan, dari lima perangkat utama yang beredar di Telkomsel dengan inisial A, O, S, V, dan X, baru inisial A (Apple) yang sudah dominan menggunakan IPv6 meskipun populasinya tak begitu besar. 

    Kemudian inisial X, telah mengadopsi IPv6 mencapai 81,5% dari total perangkat yang beredar di Telkomsel.  

    Sementara inisial O, S, dan V yang populasinya cukup besar di Indonesia, justru masih minim mengadopsi IPv6 dan masih dominan menggunakan IPv4. 

    Untuk itu, Galumbang meminta pemerintah untuk mengeluarkan aturan agar para produsen perangkat utama tersebut dapat menggunakan IPv6. 

    “Perlu aturan dari pemerintah agar mereka dapat support kami membantu adoption rate di IPv6 untuk perangkat mereka yang sudah beredar di Indonesia,” tambahnya. 

    Bukan hanya peran para pemegang merek gawai tersebut, Galumbang juga melihat potensi akselerasi adopsi IPv6 dapat melalui OTT yang tengah digandrungi masyarakat, yakni TikTok. 

    Google maupun Meta saat ini sudah siap dengan IPv6, tetapi beberapa aplikasi atau konten lokal perlu didorong agar mereka juga mengaktifkan IP tersebut.

    Dirinya pun tidak menampik saat ini sejumlah OTT besar di Indonesia masih menggunakan IPv4 sebagai default mereka. 

    “Kita tahu kayak TikTok itu masih berbasis IPv4. Sementara dominasi dia, traffic dia sekarang mungkin salah satu yang tertinggi. Otomatisnya juga berimpact kepada penetrasi rate kita di IPv6,” tuturnya, 

    Sebelumnya pada 2023, Telkomsel juga telah melakukan langkah berupa mengaktifkan semua cross domain network yang ada di Telkomsel. 

    Hasilnya, tingkat adopsi IPv6 sukses terakselerasi menjadi 17%, di saat kala itu Indonesia baru mencapai 14%. 

    Asosiasi Internet of Things Indonesia (Asioti) melaporkan, adopsi IPv6 masih menjadi tantangan karena baru mencapai 18% pada 2025. Naik 2% dari 2024 yang mencapai 16%. 

    Ketua Asioti Teguh Prasetya menuturkan, meski capaian tersebut naik 2% dari 2024, tetapi masih jauh tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai 72%, Vietnam sebesar 63%, dan Thailand yang telah 50%. 

    Indonesia sendiri menargetkan penetrasi IPv6 mencapai 31% pada 2030. Artinya, Indonesia perlu mengejar penetrasi setidaknya 3% per tahun dalam lima tahun ke depan, untuk mencapai target tersebut. 

  • BI: QRIS antarnegara mudahkan transaksi di luar negeri

    BI: QRIS antarnegara mudahkan transaksi di luar negeri

    ANTARA – Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Singapura Widi Agustin, di Penang, Malaysia, Rabu (3/12), menyatakan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) antarnegara sebagai transaksi pembayaran di luar negeri, lebih mudah dan efisien dibandingkan menggunakan valuta asing atau kartu perbankan. Saat ini QRIS antarnegara telah terkoneksi dengan QR sejumlah negara seperti Malaysia, Thailand, Singapura, dan Jepang. (Rangga Pandu Asmara Jingga/Rayyan/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Penetrasi IPv6 RI Baru 18% per 2025, Tertinggal dari Malaysia dan Thailand

    Penetrasi IPv6 RI Baru 18% per 2025, Tertinggal dari Malaysia dan Thailand

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Internet of Things Indonesia (Asioti) melaporkan, adopsi Internet Protocol Version 6 atau IPv6 di Indonesia masih menjadi tantangan karena baru mencapai 18% pada 2025. Naik 2% dari 2024 yang mencapai 16%. 

    Ketua Asioti Teguh Prasetya menuturkan, meski capaian tersebut naik 2% dari 2024, tetapi masih jauh tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai 72%, Vietnam sebesar 63%, dan Thailand yang telah 50%. 

    “Sementara itu, kesenjangan digital antara wilayah-wilayah terus menjadi tantangan nyata bagi kami, terutama setelah bencana di wilayah Sumatra,” ujarnya dalam IPv6 Enhanced Net5.5G Conference 2025, Kamis (4/12/2025). 

    Oleh karena itu, Teguh menyampaikan belasungkawa yang mendalam dan berharap agar Sumatra dapat segera pulih. 

    Indonesia sendiri menargetkan penetrasi IPv6 mencapai 31% pada 2030. Artinya, Indonesia perlu mengejar penetrasi setidaknya 3% per tahun dalam lima tahun ke depan, untuk mencapai target tersebut. 

    Adopsi IPv6 dan NET5.5G menjadi penting karena turut ambil bagian sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi digital masa depan, tata kelola cerdas, sistem IoT, dan layanan publik yang inklusif.  

    Asioti pun telah berkolaborasi dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Masyarakat Telematika Indonesial (Mastel), Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (Atsi), serta komunitas lainnya.

    “Seperti yang ditekankan dalam white paper kami, Asioti tidak dapat melakukannya sendirian. Itulah mengapa ini menjadi upaya nasional,” tegasnya. 

    Dalam kesempatan ini pula, Asioti meluncurkan IPv6 and NET5.5G White Paper sebagai peta jalan yang dikembangkan untuk mengubah kebijakan menjadi tindakan yang konkret. 

    Tegus menyampaikan harapannya dalam penyelenggaraan konferensi hari ini, dapat menghasilkan rumusan langkah-langkah konkret untuk mempercepat adopsi melalui regulasi, investasi, dan pengembangan sumber daya manusia.

    Selain itu, memperkuat pemahaman akan urgensi dan manfaat IPv6 dan NET5.5G di Indonesia, serta memperdalam kolaborasi di antara kita semua, pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas teknis sebagaimana tercantum dalam peta jalan nasional kita.

    Untuk diketahui, IPv6 Enhanced Net5.5G merupakan protokol jaringan yang digunakan untuk menghubungkan dan mengidentifikasi perangkat di internet.

    IPv6 merupakan versi terbaru dari Internet Protocol (IP) yang dikembangkan untuk menggantikan IPv4. Dibandingkan versi sebelumnya, IPv6 memiliki beberapa keunggulan, diantaranya, jumlah alamat IP address yang lebih banyak.  

    Selain itu, IPv6 juga memungkinkan manajemen dan delegasi alamat lebih mudah dan lebih baik, dengan kemampuan konfigurasi otomatis. 

    Pasar global IPv6 diestimasi mencapai 34,3 miliar unit pada 2023 dan diproyeksikan mencapai 127,6 miliar unit pada 2030, dengan pertumbuhan rata-rata per tahun mencapai 20,6% dari 2023 hingga 2030. 

  • BI: Transaksi QRIS antarnegara RI-Malaysia tertinggi di ASEAN

    BI: Transaksi QRIS antarnegara RI-Malaysia tertinggi di ASEAN

    Penang, Malaysia (ANTARA) – Bank Indonesia menyatakan transaksi sistem pembayaran Quick Response code Indonesian Standard (QRIS) antara Indonesia dan Malaysia merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain.

    “Transaksi QRIS cross border Indonesia-Malaysia menjadi yang paling tinggi di antara negara ASEAN lainnya,” ujar Kepala Perwakilan BI di Singapura Widi Agustin usai menjadi pembicara dalam acara “Promosi Destinasi Wisata Indonesia dan Promosi Pemanfaatan Kerja Sama QR Cross Border Payment”, yang diadakan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Penang, di Penang, Malaysia, Rabu (3/12/2025).

    QRIS antarnegara adalah sistem pembayaran lintas negara (cross border payment) berbasis kode QR yang dapat digunakan untuk transaksi lintas negara.

    Berdasarkan data Bank Indonesia, selama periode Januari-September 2025, volume transaksi inbound QR antarnegara Malaysia ke Indonesia sebanyak lebih dari 3,4 juta transaksi dengan nominal transaksi sebanyak Rp775 miliar.

    Sebaliknya, volume transaksi outbond Indonesia ke Malaysia sebanyak 516 ribu transaksi, dengan nominal transaksi mencapai Rp178 miliar.

    Saat ini QRIS antarnegara milik Indonesia sudah terintegrasi/terkoneksi dengan sistem QR sejumlah negara antara lain Malaysia, Thailand, Singapura dan Jepang.

    Linkage atau konektivitas QRIS Indonesia akan diperluas ke berbagai negara lain seperti Korea Selatan, Uni Emirat Arab hingga India, yang saat ini telah mencapai tahap penandatanganan nota kesepahaman.

    Ketika sistem QR dua negara sudah terintegrasi, maka wisatawan dari dua negara tersebut dapat melakukan pembayaran dengan memindai QR di negara tujuan, menggunakan aplikasi finansial lokal negaranya.

    Sebagai contoh, sistem QR Indonesia (QRIS) dengan sistem QR Malaysia (QR DuitNow) sudah terintegrasi sejak 2023, maka warga Malaysia dapat melakukan pembayaran di Indonesia dengan memindai QRIS Indonesia menggunakan aplikasi finansial lokal miliknya, begitupun sebaliknya.

    Widi menyampaikan yang perlu dilakukan saat ini adalah untuk terus meningkatkan kesadaran wisatawan mancanegara, dari negara-negara yang sudah terkoneksi sistem QR-nya itu, terkait kemudahan melakukan pembayaran di Indonesia menggunakan sistem pembayaran QR antarnegara.

    “Mungkin ke depan yang perlu kita perkuat adalah bagaimana wisatawan asal negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand semakin paham bahwa mereka bisa menggunakan QR cross border dengan rekening banknya, untuk melakukan pembayaran di Indonesia,” kata Widi.

    Di sisi lain, kata dia, perlu juga dilakukan perluasan gerai-gerai bisnis di tanah air yang dapat menerima pembayaran melalui QR lintas negara.

    Widi juga menuturkan penggunaan QR antarnegara dapat menjadi game changer dalam sektor pariwisata nasional, di mana kecepatan, kemudahan, keandalan dan murahnya transaksi, akan memicu wisatawan tertarik datang ke Indonesia.

    Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KJRI Penang aktif dorong kemudahan pembayaran bagi WNI di Malaysia

    KJRI Penang aktif dorong kemudahan pembayaran bagi WNI di Malaysia

    Penang (ANTARA) – Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Penang secara aktif terus mendorong kemudahan transaksi pembayaran bagi warga negara Indonesia yang berkunjung ke Malaysia.

    Salah satu upaya yang gencar dilakukan adalah mendorong pihak-pihak terkait seperti di rumah sakit, farmasi, restoran, retailer dan merchant-merchant yang berada di Malaysia khususnya Penang, Kedah dan Perlis, yang menjadi wilayah kerja KJRI Penang, mengakseptasi penggunaan sistem pembayaran quick response (QR cross border payment).

    “KJRI Penang sangat berkepentingan bagi terciptanya kemudahan dan keamanan bertransaksi keuangan bagi masyarakat Indonesia yang berada di wilayah kerja kami,” kata Konsul Jenderal RI Penang Wanton Saragih dalam acara “Promosi Destinasi Wisata Indonesia dan Promosi Pemanfaatan kerja sama QR Cross Border Payment” di Penang, Malaysia, Rabu.

    Melalui QR Cross Border Payment Indonesia-Malaysia, warga Indonesia yang berkunjung ke Malaysia, akan dimudahkan melakukan pembayaran hanya dengan memindai QR DuitNow (QR standar bank sentral Malaysia), di gerai-gerai bisnis yang ada di Malaysia.

    Dengan pembayaran melalui QRIS, masyarakat Indonesia memiliki alternatif dan tidak lagi bergantung pada money changer untuk bertransaksi di Penang.

    Pembayaran menggunakan rupiah dapat dilakukan hanya dengan memindai QR DuitNow (QR standar bank sentral Malaysia), yang terdapat di gerai, melalui aplikasi pembayaran di telepon pintar.

    Pada acara tersebut, KJRI Penang memberikan apresiasi kepada kalangan industri dan pelaku bisnis di Penang yang telah mengakseptasi pembayaran melalui QRIS sebagai salah satu opsi pembayaran.

    KJRI Penang mendorong agar semakin banyak gerai bisnis di Wilayah Kerjanya yang juga menerima pembayaran melalui QRIS.

    Untuk diketahui QR Indonesia (QRIS) dari Indonesia dan QR DuitNow dari Malaysia telah disepakati oleh Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia sebagai QR Cross Border Payment sejak Mei 2023.

    Dengan integrasi itu WNI di Malaysia dapat melakukan pembayaran dengan mudah di Malaysia, demikian juga sebaliknya.

    Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bea Cukai memusnahkan rokok-minuman keras penindakan Kanwil Jakarta

    Bea Cukai memusnahkan rokok-minuman keras penindakan Kanwil Jakarta

    Kami mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk terus bekerja sama menjaga Indonesia dari ancaman barang ilegal.

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memusnahkan barang-barang ilegal hasil penindakan Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta yang berstatus Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN).

    Dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama memaparkan barang yang dimusnahkan terdiri atas 13,4 juta batang rokok ilegal senilai Rp16,2 miliar, dengan potensi kerugian negara Rp10,5 miliar dari komponen cukai dan pajak rokok.

    Selain itu, Bea Cukai juga memusnahkan 19.511 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) atau setara 12.864,82 liter, dengan nilai barang Rp9,9 miliar dan potensi kerugian negara Rp21,1 miliar yang dihitung dari nilai cukai, bea masuk, PPN, dan PPh.

    Pemusnahan dilakukan secara simbolis di Kanwil Bea Cukai Jakarta. Sementara proses pemusnahan secara penuh berlangsung di fasilitas PT Solusi Bangun Indonesia di Gunung Putri, Jawa Barat, dan disiarkan langsung.

    “Kami memastikan setiap tindakan yang dilakukan kembali pada tugas dan fungsi Bea Cukai, yakni melindungi masyarakat dari barang berbahaya serta menjaga iklim usaha nasional dan penerimaan negara. Sinergi lintas lembaga menjadi kunci keberhasilan pengamanan ini,” ujar Djaka.

    Sepanjang Januari-November 2025, Kanwil Bea Cukai Jakarta telah melakukan 885 penindakan kepabeanan, dengan komoditas yang dominan meliputi obat-obatan dan kosmetik, barang pornografi, makanan dan minuman, elektronik, dan bahan kimia.

    Nilai potensi kerugian negara yang berhasil diamankan ditaksir mencapai Rp2,62 miliar.

    Di sektor cukai, tercatat ada 1.094 penindakan, dengan barang bukti berupa 41 juta batang rokok ilegal, 16.323 liter MMEA, 3.556 liter etil alkohol, dan 11,25 liter Hasil Pengelolaan Tembakau Lainnya (HPTL), dengan nilai barang Rp71,41 miliar.

    Potensi kerugian negara yang terselamatkan mencapai Rp37,64 miliar. Proses penegakan hukum menghasilkan penetapan 16 tersangka dan pengenaan denda hingga Rp8,04 miliar.

    Kepala Kanwil Bea Cukai Jakarta Akhmad Rofiq menjelaskan bahwa barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan sepanjang periode Januari-November 2025.

    “Jadi Jakarta ini bukan daerah produsen untuk rokok ilegal. Jakarta ini adalah daerah transit dan daerah distribusi, sehingga kemudian kita selalu cegah rokok-rokok ilegal dari luar negeri,” katanya lagi.

    Rofiq memaparkan bahwa memang banyak rokok ilegal diselundupkan dari Malaysia dan China menuju pantai timur Sumatera sebelum diselundupkan ke Jakarta.

    Penindakan utamanya dilakukan melalui operasi laut, pemantauan jalur distribusi, hingga intercept terhadap barang yang bergerak dari atau menuju wilayah lain. Operasi Macan Kemayoran (OMK) menjadi strategi utama dalam rangkaian pengawasan tersebut.

    Selain pengawasan rokok dan MMEA, Kanwil Bea Cukai Jakarta juga aktif menggagalkan penyelundupan narkoba.

    Sepanjang 2025, telah dilaksanakan 78 sinergi penindakan bersama Polri, BNN, dan BPOM. Total barang bukti 162,6 kilogram berupa berbagai jenis narkoba, meliputi 40,5 kg sabu, 30,7 kg ganja, dan 43.772 butir ekstasi.

    Dengan capaian tersebut, diperkirakan 284.534 jiwa berhasil diselamatkan dari potensi penyalahgunaan narkoba, sekaligus menghemat biaya rehabilitasi negara hingga Rp250,8 miliar.

    Adapun untuk kinerja penerimaan Kanwil Bea Cukai Jakarta, hingga akhir November 2025 dari hasil bea dan cukai tercatat mencapai Rp3,18 triliun, sementara penerimaan pajak dalam rangka impor sebesar Rp8,22 triliun.

    Realisasi ini mencapai 94,78 persen dari target penerimaan tahun berjalan. Sampai dengan akhir tahun diproyeksi capaian akan melebihi 100 persen.

    “Kami mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk terus bekerja sama menjaga Indonesia dari ancaman barang ilegal. Pengawasan yang kuat hanya bisa berjalan jika dibarengi kepatuhan dan dukungan publik. Bea Cukai akan terus berdiri di garda depan untuk memastikan keamanan dan kesehatan bangsa,” kata Djaka pula.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.