Xcloud.id

Negara: Malaysia

  • Erupsi Gunung Lewotobi, 28 Penerbangan di Bandara Komodo Batal

    Erupsi Gunung Lewotobi, 28 Penerbangan di Bandara Komodo Batal

    Jakarta –

    Sebanyak 28 penerbangan di Bandara Internasional Komodo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, dibatalkan imbas erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur, NTT. Jumlah tersebut bertambah dari sebelumnya hanya enam penerbangan.

    “Update terbaru 28 penerbangan batal,” kata Humas Bandara Internasional Komodo, Marwa, dilansir detikBali, Minggu (3/8/2025).

    Marwa mengatakan ada 36 jadwal penerbangan di Bandara Komodo pada Sabtu (3/8). Dari jumlah tersebut, dia berujar, hanya 10 penerbangan yang beroperasi.

    Pembatalan penerbangan dilakukan masing-masing maskapai sejak pagi hingga jadwal penerbangan terakhir sore tadi. Dua di antaranya penerbangan internasional rute Malaysia-Labuan Bajo.

    Marwa menjelaskan puluhan penerbangan yang batal itu terdiri dari penerbangan kedatangan dan keberangkatan. Berdasarkan hasil paper test, dia melanjutkan, belum ada sebaran abu vulkanik di permukaan darat sehingga Bandara Komodo tetap dibuka.

    Baca selengkapnya di sini.

    (rfs/rfs)

  • Profesor Ini Kritik Keras Negara Muslim Soal Nasib Gaza & Afghanistan

    Profesor Ini Kritik Keras Negara Muslim Soal Nasib Gaza & Afghanistan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Seorang profesor mengkritik habis-habisan para negara muslim terkait krisis di Gaza dan Afghanistan. OKI yang merupakan kumpulan dari 57 negara mayoritas muslim juga dinilai banyak retorika namun sangat kurang dalam tindakan.

    Ini diungkapkan Profesor Emeritus Studi Timur Tengah dan Asia Tengah Universitas Nasional Australia, Amin Saikal dalam tulisannya yang dimuat di The Conversation tanggal 31 Juli 2025.

    “Dalam penanganan dua krisis terbesar saat ini di dunia Muslim, kehancuran Gaza dan kekuasaan kejam Taliban di Afghanistan, negara-negara Arab dan Muslim sangat tidak efektif,” jelas Saikal, dikutip Sabtu (2/8/2025).

    “Badan utama mereka, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), kuat dalam retorika namun kurang bertindak serius dan nyata,” dia menambahkan.

    Saikal yang juga Wakil Rektor Rekan Strategis Universitas Victoria mengatakan OKI sebenarnya diharapkan bisa bertindak sebagai badan perwakilan dan konsultatif. Selain itu juga membuat keputusan dan rekomendasi soal isu utama di dunia Muslim.

    Namun yang terjadi sebaliknya. OKI dianggap tak berbuat banyak saat serangan Israel kepada Gaza dan melawan pemerintahan Taliban di Afghanistan.

    Salah satu contoh ketidakberdayaan OKI pada serangan Gaza adalah tidak dapat membujuk negara tetangga Israel, khususnya Mesir dan Yordania agar dapat membuka perbatasan untuk masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza.

    Selain itu juga tidak bisa memaksa berbagai negara, yakni Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko untuk menangguhkan hubungan dengan Israel. Dengan begitu Israel bisa menyetujui solusi dua negara.

    Seruan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan pelapor khusus PBB untuk Palestina Franseca Albanese untuk menangguhkan Israel dari PBB juga tidak diadopsi oleh OKI.

    “Tidak bisa mendesak anggota Arabnya yang kaya minyak, khususnya Arab Saudi dan UEA untuk memanfaatkan sumber daya untuk mendorong Presiden AS Donald Trump menyetop pasokan senjata ke Israel dan menekan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengakhiri perang,” kata Saikal.

    Sementara untuk masalah Afghanistan, OKI juga dinilai tak berbuat banyak. Termasuk gagal menekan pada Taliban yang ultra-ektremis.

    Salah satunya terkait larangan Taliban untuk anak perempuan mendapatkan pendidikan. Pada Desember 2022, Sekretaris Jenderal OKI Hissein Brahim Taha pernah menyerukan penyatuan ulama Islam dan otoritas agama untuk melawan keputusan tersebut.

    Sayang seruan itu tak pernah jadi kenyataan dan dalam waktu sebulan keputusan OKI berubah drastis. Karena kelompok itu meminta komunitas internasional tidak ikut campur dalam urusan Afghanistan.

    Hingga kini tak ada negara Muslim yang mengakui pemerintahan Taliban. Namun mereka, dan juga OKI tak mengambil tindakan apapun untuk kelompok tersebut.

    “Sebagian besar anggota OKI terlibat dengan Taliban untuk tingkat politik, ekonomi, keuangan dan perdagangan,” tegasnya.

    Dalam tulisan tersebut, Saikal mengatakan beberapa alasan OKI tak efektif dalam dua krisis itu. Salah satunya negara-negara anggota belum menjadi pembangun jembatan untuk mengembangkan strategi terkait tujuan dan tindakan saat mengatasi perbedaan geopolitik dan sektarian.

    OKI juga dinilai hanya sebagai ajang diskusi. Mengingat saat ini terjadi persaingan antar negara anggota, juga dengan wilayah lain di AS dan China.

    “Sudah saatnya melihat fungsi OKI dan menentukan caranya lebih efektif dalam menyatukan umat,” tutur Saikal.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ramai Sorotan Media Asing pada Pengampunan Prabowo ke Tom Lembong dan Hasto

    Ramai Sorotan Media Asing pada Pengampunan Prabowo ke Tom Lembong dan Hasto

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah media asing menyoroti pemberian pengampunan khususnya kepada mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong dan mantan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.

    Presiden Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden (Keppres) memberikan abolisi kepada Tom Lembong sehingga membebaskannya dari jerat pidana 4,5 tahun penjara atas perkara korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag).

    Tidak hanya itu, Presiden turut memberikan amnesti kepada mantan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang sebelumnya dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara usai terbukti memberikan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) DPR 2019—2024.

    Media-media asing seperti Aljazeera, Reuters, Associated Press (AP), dan The Star yang berbasis di Malaysia, memberitakan bahwa pengampunan dari Prabowo itu dalam rangka HUT ke-80 RI. Abolisi untuk Tom dan amnesti kepada Hasto dipandang sebagai langkah Prabowo untuk menyatukan elemen bangsa, apalagi keduanya dinilai sebagai figur ‘oposisi’.

    Aljazeera, dengan judul berita ‘Indonesian president frees hundres of prisoners as part of unity plan’, mengaitkan Tom dan Hasto sebagai rival politik Prabowo ketika Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Saat itu, Tom merupakan salah satu petinggi Timnas AMIN, yang mendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

    Sementara itu, PDIP merupakan partai pengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Hasto sebelumnya menjabat sekjen pada partai berlogo banteng moncong putih itu. Partai itu adalah satu-satunya partai politik di DPR yang tidak secara resmi menyatakan dukungan kepada pemerintah atau berkoalisi dengan Prabowo.

    Aljazeera juga mengaitkan Tom dan Hasto sebagai figur yang dulunya dekat dengan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), dan akhirnya berubah menjadi pengkritik bahkan rival politik. Tom menjabat Mendag dan Kepala BKPM Kabinet Kerja Jokowi, sedangkan Hasto dan PDIP mendukung Jokowi dua kali Pilpres.

    Sementara itu, Reuters juga menyoroti pengampunan kepada Tom dan Hasto yang dianggap sebagai pihak ‘oposisi’ pemerintahan Prabowo saat ini. Media tersebut juga menyoroti perbedaan abolisi dan amnesti yang keduanya dapat.

    Abolisi yang didapatkan Tom itu membebaskannya dari segala tuntutan dan hukuman pidananya. Sedangkan, amnesti kepada Hasto hanya membebaskannya dari hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim.

    Pemberitaan di AP dan The Star juga menyoroti hal serupa. Pengampunan dari Presiden Prabowo itu turut diberikan kepada ribuan orang narapidana yang dipenjara akibat di antaranya perkara penghinaan presiden.

    Tom Lembong dan Hasto Bebas

    Pada Jumat (1/8/2025), Tom dan Hasto sama-sama dibebaskan menyusul pemberian Keppres yang sudah ditandatangani oleh Presiden Prabowo. Keduanya dibebaskan sehari setelah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco mengumumkan parlemen menyetuji pemberian amnesti dari Prabowo kepada keduanya dan ribuan orang lainnya.

    Tom, yang disambut oleh istrinya, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, serta penasihat hukumnya Ari Yusuf Amir, resmi bebas dari Lapas Cipinang, Jakarta Timur di mana dia telah ditahan sejak akhir 2024 lalu.

    “Saya tidak ingin kemerdekaan saya hari ini menjadi akhir dari cerita. Saya ingin ini menjadi awal dan tanggung jawab bersama,” ujar Tom.

    Sementara itu, Hasto mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Presiden Prabowo Subianto, DPR, tim penasihat hukumnya serta seluruh kader PDIP.

    Pada malam yang sama, dia dibebaskan dari Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih, di mana dia mendekam sejak 20 Februari 2025.

    “Yang kedua tentu saja kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo atas keputusan yang memberikan amnesti tersebut yang artinya apa yang kami suarakan di dalam pledoi, di dalam duplik tentang keadilan yang hakiki dijawab oleh beliau, dengan menggunakan hak prerogatif dari Bapak Presiden,” ucapnya.

    Keppres yang ditandatangani Prabowo sebelumnya telah diserahkan ke pihak KPK maupun Kejagung yang menangani perkara Hasto dan Tom. Sehari sebelumnya, Kamis (31/7/2025), Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan bahwa telah menyetujui amnesti dan abolisi tersebut berdasarkan hasil konsultasi antara pemerintah dan DPR.

    Sebagai informasi, abolisi merupakan hak yang dimiliki kepala negara untuk menghapuskan tuntutan pidana terhadap seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana, serta menghentikan proses hukum yang sedang berjalan.

    Adapun, amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu.

    “DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap surat presiden […] tanggal 30 Juli 2025 tentang permintaan pertimbangan DPR RI atas pemberian abolisi atas nama Tom Lembong,” ujar Dasco pada konferensi pers di Gedung DPR, Kamis (31/7/2025).

    Kemudian, DPR juga membahas tentang persetujuan atas surat presiden mengenai pemberian amnesti kepada 1.116 orang. Termasuk di antaranya adalah Hasto Kristiyanto.

    “Tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti termasuk saudara Hasto Kristiyanto,” lanjut Dasco.

  • Emisi Kendaraan Komersial Juga Jadi Perhatian Pemerintah

    Emisi Kendaraan Komersial Juga Jadi Perhatian Pemerintah

    Jakarta –

    Menekan emisi gas buang juga bakal berlaku untuk kendaraan komersial. Hal ini langsung disampaikan Direktur Sarana dan Transportasi Jalan, Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan RI, Yusuf Nugroho, S.T., M.T., pada forum diskusi di GIIAS 2025, bertajuk “Perkembangan Teknologi Kendaraan Truk di Indonesia: Ditinjau dari Perspektif Inovasi Produk, Kebijakan Pemerintah, dan Keselamatan Berkendara” yang digelar UD Trucks.

    Dalam paparannya Yusuf mengatakan pemerintah secara bertahap tengah mengharmonisasi regulasi kendaraan komersial dengan target dekarbonisasi sektor transportasi 2060 dan Net Zero Emission (NZE).

    “Inisiatif dari pelaku industri seperti UD Trucks tidak hanya mendukung agenda nasional, tetapi juga memberikan efek berantai terhadap efisiensi nasional secara keseluruhan,” kata Yusuf.

    Di satu sisi, di tengah tuntutan global untuk menekan emisi, mempercepat digitalisasi, dan meningkatkan daya saing logistik nasional, UD Trucks Indonesia pastikan akan ikut berkomitmen akan ikut di dalamnya.

    Dalam diskusi tersebut, UD Trucks menjelaskan tiga pendekatan utama yang ditawarkan untuk menjawab tantangan logistik nasional. Pertama, dari sisi teknologi mesin, UD Trucks menghadirkan truk Quester dengan standar emisi Euro 5 yang mengadopsi sistem Selective Catalytic Reduction (SCR). Teknologi ini terbukti mampu menurunkan emisi nitrogen oksida (NOx) hingga 85% dibandingkan kendaraan berstandar Euro 2, menjadikannya solusi konkret untuk menekan dampak lingkungan dari sektor transportasi.

    Kedua, dari sisi efisiensi pengoperasian, Quester dilengkapi dengan transmisi otomatis ESCOT atau Automatic Manual Transmission (AMT) yang memungkinkan perpindahan gigi lebih presisi dan hemat bahan bakar. Teknologi ini secara rata-rata mampu meningkatkan efisiensi konsumsi bahan bakar hingga 10%, memperpanjang usia komponen sistem penggerak kendaraan, serta mengurangi kelelahan pengemudi – faktor penting dalam menekan risiko kecelakaan kerja.

    UD Trucks secara resmi meluncurkan Quester 350 ESCOT 8L Euro 5 (Tractor Head) di ajang GIIAS 2025, ICE BSD, Tangerang, Jumat (25/7/2025). Peluncuran ini menjadi momen bersejarah yang menandai 90 tahun eksistensi UD Trucks secara global, sekaligus 50 tahun kontribusi dan kepercayaan yang terbangun di Indonesia. Foto: Grandyos Zafna/detikcom

    Ketiga, UD Trucks turut mendorong digitalisasi dalam pengelolaan armada melalui sistem My UD Fleet. Layanan ini memungkinkan perusahaan logistik memantau kendaraan secara real-time, menganalisis perilaku pengemudi serta menerapkan perawatan kendaraan yang lebih terencana. Dengan My UD Fleet, pengelolaan armada menjadi lebih efisien – mulai dari pengaturan rotasi kendaraan, memperpanjang masa pakai kendaraan, hingga menekan biaya operasional secara signifikan.

    “Teknologi bukan hanya fitur, tetapi solusi. Dengan menggabungkan mesin yang lebih bersih, transmisi pintar, dan konektivitas armada melalui My UD Fleet, kami ingin menjadi mitra transformasi logistik nasional. Solusi ini telah kami uji di berbagai wilayah dan terbukti meningkatkan efisiensi operasional,” jelas Catur Satyawira.

    Sebagai catatan, UD Trucks membeberkan berdasarkan data World Bank Logistic Performance Index (LPI) 2023, Indonesia menempati peringkat ke-63 dunia, masih tertinggal dibandingkan negara ASEAN lain seperti Thailand (34) dan Malaysia (26).

    Salah satu penyebab utama adalah efisiensi logistik yang rendah, di mana biaya logistik Indonesia mencapai sekitar 23% dari PDB, jauh di atas rata-rata global sebesar 12-14%. Kontributor utama dari biaya tinggi ini adalah inefisiensi armada, konsumsi bahan bakar yang boros, dan waktu tunggu operasional yang tidak optimal.

    (lth/dry)

  • Prabowo Perintahkan Perluas Jaringan Bandara internasional

    Prabowo Perintahkan Perluas Jaringan Bandara internasional

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kementerian dan lembaga terkait untuk memperluas jaringan bandara internasional di berbagai daerah.

    Hal itu disampaikan saat memimpin rapat terbatas secara virtual dari kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat, 1 Agustus, guna mengevaluasi perkembangan sejumlah program kerja kementerian di Kabinet Merah Putih.

    “Presiden memerintahkan dibuka sebanyak-banyaknya bandara internasional di berbagai daerah,” kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dilansir ANTARA.

    Menurut Teddy, arahan untuk memperluas jejaring bandara internasional di daerah itu guna mendorong percepatan perputaran ekonomi dan pariwisata di daerah.

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali menetapkan tiga bandara di Indonesia sebagai bandara internasional, yakni Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II (Palembang), Bandara H.A.S. Hanandjoeddin (Bangka Belitung), dan Bandara Jenderal Ahmad Yani (Semarang).

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebut pembukaan kembali status internasional ini didasari oleh peningkatan trafik pasca pandemi serta sebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kegiatan keagamaan.

    Selain itu, Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan juga mengusulkan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan agar penerbangan rute Pontianak-Kuching, Malaysia, dapat kembali dibuka.

    Dalam ratas yang digelar seusai ibadah Jumat, Presiden juga memerintahkan agar otoritas terkait melakukan pencegahan potensi timbulnya kebakaran hutan akibat cuaca panas, serta meningkatkan perkembangan di sektor ekonomi, pertanian dan kelautan.

    Hadir dalam kegiatan itu di antaranya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi, Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, hingga Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

  • Viral Ibu Curhat Wajah Berubah Total saat Hamil, Butuh Berapa Lama untuk Kembali?

    Viral Ibu Curhat Wajah Berubah Total saat Hamil, Butuh Berapa Lama untuk Kembali?

    Jakarta –

    Seorang ibu di Malaysia menceritakan kisahnya mengalami perubahan bentuk wajah secara signifikan ketika hamil dan melahirkan. Melalui akun X @ayyitsla, perempuan yang akrab disapa Farah ini bercerita perubahan wajahnya itu bermula di bulan keempat kehamilan.

    Wajahnya mulai berubah dan mengalami pregnancy nose, yang membuat hidungnya membesar. Lalu, pada bulan keenam mengandung, mulai muncul garis kerutan di area dahinya, dan semakin parah di bulan-bulan selanjutnya.

    Kondisi ini begitu berat untuknya, sampai pernah merasa insecure. Ia seakan melihat wajah orang lain ketika bercermin.

    “I nak share my pregnancy journey, bersyukur tak ada morning sickness dari start pregnant sampai now dah 8 bulan. Tapi muka i berubah 100%. From this to this,” tulisnya melalui akun X saat itu.

    “Ini mungkin ujian kecil namun saya sangat bersyukur, kehamilan berjalan lancar dan saya tiada alahan pun. Alhamdulillah,” sambungnya dikutip dari MStar.

    Sebulan setelah melahirkan, wajahnya berangsur-angsur kembali. Ia juga berencana akan menjalani perawatan di sebuah klinik untuk mengembalikan kondisi wajahnya.

    “As you can see here my skin are getting better but not in best shape compared to before pregnancy (seperti yang bisa dilihat, kulitku membaik tapi tidak berada di bentuk terbaik dibandingkan sebelum kehamilan),” katanya melalui akun X sambil memperlihatkan wajahnya saat ini.

    Perubahan wajah bumil di Malaysia yang mulai membaik, satu bulan setelah melahirkan. Foto: Tangkapan layar viral @ayyitslala

    Butuh Berapa Lama untuk Kembali ‘Normal’?

    Spesialis kulit dr Ruri Diah Pamela, SpDVE, FINSDV menekankan kondisi ini umum dialami oleh sebagian ibu hamil. Menurutnya, sebagian besar kondisi ini akan membaik dengan sendirinya seiring tubuh ibu yang beradaptasi kembali ke kondisi sebelum hamil. Hormon mulai stabil beberapa bulan pertama pasca persalinan.

    dr Ruri mengatakan durasi kembalinya bentuk wajah bisa bervariasi tiap ibu hamil. Ini akan tergantung dari faktor genetik, gaya hidup, kondisi kulit, dan perawatan yang dilakukan.

    “Umumnya, perubahan bisa mulai membaik dalam 3 hingga 6 bulan, tetapi beberapa kondisi seperti melasma bisa bertahan lebih lama dan membutuhkan penanganan khusus,” kata dr Ruri ketika dihubungi detikcom, Jumat (1/8/2025).

    Jika perubahan terjadi begitu drastis dan menetap lebih dari enam bulan, maka perlu diperiksakan ke dokter kulit. Terlebih jika perubahan wajah juga disertai gejala gatal, nyeri, pengelupasan berlebihan, atau penurunan percaya diri.

    “Penanganannya sangat tergantung pada diagnosis, misalnya jika terjadi melasma, bisa diberikan topikal pencerah, chemical peeling ringan, atau terapi laser tertentu. Jika ada tanda-tanda peradangan atau kondisi kulit lain seperti dermatitis penanganan juga disesuaikan secara individual,” tandasnya.

    Halaman 2 dari 3

    (avk/up)

  • ALFI Institute rekomendasikan lima kebijakan untuk reformasi logistik

    ALFI Institute rekomendasikan lima kebijakan untuk reformasi logistik

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Institute Yukki Nugrahawan mendorong agar pemerintah bersinergi dengan pelaku usaha untuk melakukan reformasi sistem logistik nasional dengan lima prioritas kebijakan.

    Kelima fokus itu adalah meningkatkan ketersediaan infrastruktur logistik baik darat, laut, dan udara; meningkatkan tata kelola fiskal dan tata niaga logistik yang mudah, efisien, dan optimal.

    “Lebih lanjut, melakukan harmonisasi regulasi serta proses birokrasi yang mudah dam tidak berbelit, dan mendorong revitalisasi armada angkutan untuk mendorong performa operasional logistik,” kata Yukki dikutip di Jakarta, Sabtu.

    Selanjutnya, fokus kelima, ujar Yukki, adalah meningkatkan kapasitas para pelaku usaha logistik dan rantai pasok serta SDM yang berada pada sektor logistik, khususnya dalam proses digitalisasi dan manajemen sistem logistik darat, laut, dan udara.

    Reformasi sistem logistik nasional, kata Yukki, penting untuk meningkatkan daya saing.

    “Untuk menekan biaya logistik yang rendah menjadi keharusan agar daya saing Indonesia meningkat. Kami menilai lima rekomendasi fokus kebijakan ini perlu dilakukan secara komprehensif dan berjalan bersama-sama,” ujar Yukki.

    ​​​​Menurut paparan ALFI Institute, meskipun telah terjadi tren penurunan biaya logistik nasional per PDB dari 26 persen pada tahun 2014 menjadi 14,3 persen per PDB pada tahun 2024, tapi secara perbandingan dengan negara kawasan Asia Tenggara, Indonesia masih tergolong lebih tinggi dibandingkan Vietnam, Malaysia, dan Singapura.

    Secara spesifik, Yukki mengatakan tingginya biaya logistik per PDB ini dipengaruhi oleh berbagai macam biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha yang meliputi biaya transportasi maupun pergudangan, serta administrasi manajemen logistik.

    Namun, secara makro, Yukki melihat tingginya biaya logistik nasional ini tidak terlepas dari ketersediaan infrastruktur logistik yang belum terintegrasi dan merata, serta rantai pasok yang belum efisien,

    “Ketersediaan infrastruktur logistik dan manajemen rantai pasok yang secara kuantitas dan kualitas meningkat tidak hanya dapat menurunkan biaya logistik, namun lebih dari itu juga menegaskan posisinya sebagai pusat utama perdagangan dan jasa serta investasi,” katanya.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kunjungan wisman ke Batam tembus 160 ribu tertinggi sepanjang 2025

    Kunjungan wisman ke Batam tembus 160 ribu tertinggi sepanjang 2025

    Kami optimis tren naik ini akan terus berlanjut, apalagi jika kebijakan Visa on Arrival (VoA) bisa digratiskan.

    Batam (ANTARA) – Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Batam, Kepulauan Riau (Kepri), mencapai angka tertinggi sepanjang tahun 2025 yakni sebanyak 167.469 di bulan Juni.

    Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Ardiwinata menyoroti bahwa Batam merupakan pintu utama masuknya wisman ke Kepri, dengan kontribusi sebesar 77,63 persen dari total kunjungan di wilayah Kepri.

    “Kami optimis tren naik ini akan terus berlanjut, apalagi jika kebijakan Visa on Arrival (VoA) bisa digratiskan. Saat ini, VoA masih dikenakan biaya Rp250 ribu, tentu akan menambah daya tarik Batam jika tanpa biaya,” ujarnya saat dihubungi di Batam, Sabtu.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri, jumlah kunjungan wisman ke Batam setiap bulannya tercatat sebanyak 124.481 di bulan Januari, 104.684 di Februari, 100.279 di Maret, 100.442 di April, 140.831 di Mei, dan 167.469 di bulan Juni.

    Angka tersebut mencapai total sebanyak 738.186 wisman yang telah berkunjung, dari total target 1,7 juta wisman.

    Ardiwinata juga menyebutkan bahwa tingginya angka kunjungan ini tidak lepas dari infrastruktur pariwisata yang memadai dan kemudahan akses ke Batam.

    “Batam memiliki daya tarik tersendiri, dengan infrastruktur yang siap, akses transportasi yang mudah, serta promosi dan acara pariwisata yang terus digencarkan,” katanya pula.

    Ia juga menyoroti dominasi wisatawan asal Singapura sebagai penyumbang terbesar kunjungan ke Batam. Selain itu, wisatawan dari Malaysia juga menunjukkan tren peningkatan yang pesat.

    Menurutnya, lonjakan di bulan Juni juga dipengaruhi oleh musim libur sekolah pada kedua negara tersebut.

    “Nanti tanggal 9 itu juga sebuah libur umum untuk Singapura, jadi kami harap banyak yang berkunjung ke Batam,” kata dia lagi.

    Ia juga menyampaikan harapan akan lonjakan kunjungan pada bulan Agustus mendatang, terutama saat momentum Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Republik Indonesia.

    “Bulan ini ada banyak kegiatan 17-an yang digelar di kecamatan-kecamatan, desa wisata, serta pusat perbelanjaan. Apalagi tanggal 18 Agustus menjadi hari libur nasional, sehingga peluang peningkatan kunjungan wisman sangat besar,” katanya pula.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Viral Ibu Curhat Wajah Berubah Total saat Hamil, Butuh Berapa Lama untuk Kembali?

    Viral Bumil Wajahnya Berubah Drastis saat Hamil, Ternyata Ini Penyebabnya

    Jakarta –

    Belum lama ini, viral curahan hati seorang ibu di Malaysia yang menceritakan perubahan wajah selama hamil dan setelah melahirkan. Dalam foto yang belum lama ini diunggah, pemilik akun X @ayyitslala itu menunjukkan perubahan wajahnya satu bulan setelah melahirkan.

    Nampak kondisi wajahnya jauh lebih membaik meski belum kembali sepenuhnya. Ia berencana akan melakukan perawatan di sebuah klinik untuk memperbaiki kondisi wajahnya.

    “Macam i cakap it shall pass sebab ni hanyalah hormone pregnancy and i hate when people commented “ni penyakit ain” “ni effect make up and salah skincare” and taknak terima apa yang i try to educate. So new mommies or someone yang kena macam i, jangan risau,” tulis akun @ayyitsala, dikutip detikcom, Sabtu (2/8/2025).

    Perkembangan perubahan wajah bumil di Malaysia, satu bulan setelah melahirkan. (Foto: Tangkapan layar viral @ayyitslala)

    Dikutip dari MStar, wanita yang akrab disapa Farah ini menceritakan pengalaman kehamilannya saat itu. Setiap bulan, wajahnya terus berubah dan pada bulan keempat mengandung, ia mengalami pregnancy nose yang membuat hidungnya membesar. Ketika masuk usia kehamilan 6 bulan, garis kerutan muncul di dahinya.

    Perubahan wajahnya semakin kentara di usia kehamilan tujuh bulan. Dia mengaku seperti melihat orang lain saat bercermin.

    “Ini mungkin ujian kecil namun saya sangat bersyukur, kehamilan berjalan lancar dan saya tiada alahan pun. Alhamdulillah,” jelasnya.

    Spesialis kulit dr Ruri Diah Pamela, SpDVE, FINSDV menegaskan perubahan wajah selama kehamilan adalah hal yang umum dialami sebagian ibu. Menurutnya, ini disebabkan oleh banyak faktor, seperti perubahan hormon secara drastis dan perubahan metabolisme tubuh.

    “Ini juga mungkin disebabkan kondisi stres fisik dan emosional pasca persalinan, kekurangan tidur, dan kelelahan merawat bayi,” kata dr Ruri ketika dihubungi detikcom, Jumat (1/8/2025).

    Menurut dr Ruri, kondisi lain yang dapat muncul adalah hiperpigmentasi seperti melasma yang memburuk setelah melahirkan karena pengaruh hormon estrogen dan progesteron.

    dr Ruri menuturkan beberapa perubahan yang terjadi pada kulit ibu hamil atau melahirkan tidak sepenuhnya bisa dicegah. Namun, ini bisa dikelola dengan gaya hidup sehat.

    “Misalnya dengan perawatan kulit yang tepat, menjaga kualitas tidur, asupan nutrisi cukup, serta manajemen stres. Penggunaan sunscreen juga penting untuk mencegah pigmentasi yang lebih berat,” tandasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (avk/up)

  • Tekan Lonjakan Kecelakaan Roda Dua, Pijar Foundation dan Kemenhub Dorong Regulasi Keselamatan Adaptif

    Tekan Lonjakan Kecelakaan Roda Dua, Pijar Foundation dan Kemenhub Dorong Regulasi Keselamatan Adaptif

    Jakarta: Pijar Foundation bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyelenggarakan program Road Safety Fellowship 2025 bertema “Mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui Sistem Keselamatan Roda Dua yang Inovatif dan Adaptif”.

    Inisiatif ini berfungsi sebagai platform strategis yang mempertemukan lebih dari 30 aparatur sipil negara dari 12 Kementerian dan Lembaga untuk merumuskan solusi nyata terhadap tingginya jumlah kecelakaan sepeda motor terutama pada kelompok usia produktif demi tercapainya visi Indonesia Emas 2045.

    “Bonus demografi akan jadi sia-sia jika generasi produktif meninggal di jalan. Kecelakaan roda dua tak boleh lagi dianggap hal biasa. Tanpa regulasi yang tegas dan sistem keselamatan yang memadai, ini akan menjadi ancaman mematikan bagi masa depan bangsa,” ujar Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Muhammad Taufiq, DEA

    Data dari Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri mencatat lonjakan kecelakaan kendaraan roda dua meningkat lebih dari 50 persen dalam lima tahun terakhir. Sepanjang 2024, tercatat lebih dari 150.000 kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan roda dua, sebanyak 26.893 korban jiwa mayoritas berasal dari kelompok usia produktif 15 – 24 tahun.

    “Data menunjukkan ada tiga korban jiwa setiap jam akibat kecelakaan jalan. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan bahwa tanpa intervensi kebijakan yang kuat, Indonesia bisa kehilangan aset terpentingnya untuk menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Cazadira F. Tamzil, Executive Director Pijar Foundation.
    Teknologi dan Regulasi sebagai Kunci Menurunkan Fatalitas
    Salah satu poin utama dalam diskusi ini adalah pentingnya penguatan regulasi untuk teknologi keselamatan aktif seperti Anti-Lock Braking System (ABS). Teknologi ini dinilai dapat menurunkan resiko kecelakaan fatal dengan mencegah penguncian roda saat pengereman mendadak dan  memberikan waktu bagi pengendara untuk beraksi, sehingga risiko kecelakaan fatal dapat ditekan.

    “Data menunjukkan bahwa pengendara rata-rata hanya memiliki 0,75 detik untuk bereaksi sebelum kecelakaan. Ironisnya, hampir 50% pengendara tidak merespons sama sekali. Hal ini dapat diminimalkan jika kendaraan dilengkapi dengan teknologi keselamatan yang tepat seperti ABS” ungkap Pakar Transportasi ITB/Perwakilan Tim Pakar Economic Impact of Road Safety Research ITB, Ir. R. Sony Sulaksono Wibowo, M.T, Ph.D.

    Tak hanya berdampak pada keselamatan jiwa, kecelakaan roda dua juga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Hasil riset dari Institut Teknologi Bandung dan Universitas Indonesia menunjukkan bahwa kerugian ekonomi akibat kecelakaan yang melibatkan kendaraan roda dua diperkirakan mencapai 2,9–3,1% dari total Produk Domestik Bruto (PDB).
    Belajar dari Negara Tetangga

    Negara-negara di Asean seperti Malaysia telah lebih dahulu mengadopsi teknologi keselamatan aktif untuk kendaraan roda dua. Setelah melalui kajian selama dua tahun, pemerintah Malaysia mengharuskan pemasangan sistem pengereman ABS pada sepeda motor baru yang terbukti menurunkan angka kecelakaan dan kematian hingga 30 persen. 

    “Inovasi teknologi kendaraan saat ini semakin pesat membawa banyak manfaat bagi kita semua. Antara lain dalam meningkatkan efisiensi bahan bakar, kenyamanan berkendara, pengurangan emisi gas buang, dan juga sistem pengereman yang berdampak pada peningkatan keselamatan jalan,” jelas Aan, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, melalui pidatonya yang disampaikan oleh Yusuf Nugroho, Direktur Sarana dan Keselamatan Jalan. 

    Dalam menghadapi tantangan keselamatan jalan yang semakin kompleks, kolaborasi lintas sektor serta adopsi teknologi keselamatan menjadi penting. Regulasi perlu dikembangkan secara responsif terhadap inovasi. Sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mendorong kebijakan keselamatan berkendara yang lebih progresif dan adaptif.
     

     

    Menuju Regulasi yang Inklusif dan Adaptif

    Sebagai output utama, Road Safety Fellowship 2025 menghasilkan sejumlah rekomendasi kebijakan strategis antara lain:

    Peninjauan dan penguatan regulasi melalui peninjauan UU LLAJ 2009, Permenhub 12/2019, dan PP 55/2012
    Pembentukan Task Force atau Pokja lintas K/L
    Studi kelayakan dan uji coba teknologi di proving ground untuk pengujian implementasi teknologi pengereman seperti ABS, disertai pilot project dan roadmap 5–10 tahun
    Integrasi kurikulum keselamatan di sekolah menengah
    Kewajiban produsen kendaraan menyediakan edukasi keselamatan berbasis teknologi kepada konsumen. 

     
    Kombes Pol Arief Bahtiar dari Korlantas Polri menegaskan pentingnya untuk melindungi kelompok usia produktif dari risiko kecelakaan.

    “Jika kita gagal melindungi kelompok usia produktif dari risiko kecelakaan, Indonesia akan kehilangan daya saingnya. Kecelakaan lalu lintas bukan sekedar membawa kerugian ekonomi, tetapi luka batin bagi bangsa.” 

    Dengan target global dari WHO untuk menurunkan angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas hingga 50%, Indonesia tidak bisa lagi menunda. Langkah konkret dari lintas kementerian atau lembaga kini menjadi landasan penting untuk menciptakan sistem keselamatan jalan yang modern, adaptif, dan berpihak pada perlindungan nyawa.

    Jakarta: Pijar Foundation bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyelenggarakan program Road Safety Fellowship 2025 bertema “Mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui Sistem Keselamatan Roda Dua yang Inovatif dan Adaptif”.
     
    Inisiatif ini berfungsi sebagai platform strategis yang mempertemukan lebih dari 30 aparatur sipil negara dari 12 Kementerian dan Lembaga untuk merumuskan solusi nyata terhadap tingginya jumlah kecelakaan sepeda motor terutama pada kelompok usia produktif demi tercapainya visi Indonesia Emas 2045.
     
    “Bonus demografi akan jadi sia-sia jika generasi produktif meninggal di jalan. Kecelakaan roda dua tak boleh lagi dianggap hal biasa. Tanpa regulasi yang tegas dan sistem keselamatan yang memadai, ini akan menjadi ancaman mematikan bagi masa depan bangsa,” ujar Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Muhammad Taufiq, DEA

    Data dari Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri mencatat lonjakan kecelakaan kendaraan roda dua meningkat lebih dari 50 persen dalam lima tahun terakhir. Sepanjang 2024, tercatat lebih dari 150.000 kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan roda dua, sebanyak 26.893 korban jiwa mayoritas berasal dari kelompok usia produktif 15 – 24 tahun.
     
    “Data menunjukkan ada tiga korban jiwa setiap jam akibat kecelakaan jalan. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan bahwa tanpa intervensi kebijakan yang kuat, Indonesia bisa kehilangan aset terpentingnya untuk menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Cazadira F. Tamzil, Executive Director Pijar Foundation.

    Teknologi dan Regulasi sebagai Kunci Menurunkan Fatalitas
    Salah satu poin utama dalam diskusi ini adalah pentingnya penguatan regulasi untuk teknologi keselamatan aktif seperti Anti-Lock Braking System (ABS). Teknologi ini dinilai dapat menurunkan resiko kecelakaan fatal dengan mencegah penguncian roda saat pengereman mendadak dan  memberikan waktu bagi pengendara untuk beraksi, sehingga risiko kecelakaan fatal dapat ditekan.
     
    “Data menunjukkan bahwa pengendara rata-rata hanya memiliki 0,75 detik untuk bereaksi sebelum kecelakaan. Ironisnya, hampir 50% pengendara tidak merespons sama sekali. Hal ini dapat diminimalkan jika kendaraan dilengkapi dengan teknologi keselamatan yang tepat seperti ABS” ungkap Pakar Transportasi ITB/Perwakilan Tim Pakar Economic Impact of Road Safety Research ITB, Ir. R. Sony Sulaksono Wibowo, M.T, Ph.D.
     
    Tak hanya berdampak pada keselamatan jiwa, kecelakaan roda dua juga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Hasil riset dari Institut Teknologi Bandung dan Universitas Indonesia menunjukkan bahwa kerugian ekonomi akibat kecelakaan yang melibatkan kendaraan roda dua diperkirakan mencapai 2,9–3,1% dari total Produk Domestik Bruto (PDB).
    Belajar dari Negara Tetangga

    Negara-negara di Asean seperti Malaysia telah lebih dahulu mengadopsi teknologi keselamatan aktif untuk kendaraan roda dua. Setelah melalui kajian selama dua tahun, pemerintah Malaysia mengharuskan pemasangan sistem pengereman ABS pada sepeda motor baru yang terbukti menurunkan angka kecelakaan dan kematian hingga 30 persen. 
     
    “Inovasi teknologi kendaraan saat ini semakin pesat membawa banyak manfaat bagi kita semua. Antara lain dalam meningkatkan efisiensi bahan bakar, kenyamanan berkendara, pengurangan emisi gas buang, dan juga sistem pengereman yang berdampak pada peningkatan keselamatan jalan,” jelas Aan, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, melalui pidatonya yang disampaikan oleh Yusuf Nugroho, Direktur Sarana dan Keselamatan Jalan. 
     
    Dalam menghadapi tantangan keselamatan jalan yang semakin kompleks, kolaborasi lintas sektor serta adopsi teknologi keselamatan menjadi penting. Regulasi perlu dikembangkan secara responsif terhadap inovasi. Sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mendorong kebijakan keselamatan berkendara yang lebih progresif dan adaptif.
     

     

    Menuju Regulasi yang Inklusif dan Adaptif

    Sebagai output utama, Road Safety Fellowship 2025 menghasilkan sejumlah rekomendasi kebijakan strategis antara lain:

    Peninjauan dan penguatan regulasi melalui peninjauan UU LLAJ 2009, Permenhub 12/2019, dan PP 55/2012
    Pembentukan Task Force atau Pokja lintas K/L
    Studi kelayakan dan uji coba teknologi di proving ground untuk pengujian implementasi teknologi pengereman seperti ABS, disertai pilot project dan roadmap 5–10 tahun
    Integrasi kurikulum keselamatan di sekolah menengah
    Kewajiban produsen kendaraan menyediakan edukasi keselamatan berbasis teknologi kepada konsumen. 

     
    Kombes Pol Arief Bahtiar dari Korlantas Polri menegaskan pentingnya untuk melindungi kelompok usia produktif dari risiko kecelakaan.
     
    “Jika kita gagal melindungi kelompok usia produktif dari risiko kecelakaan, Indonesia akan kehilangan daya saingnya. Kecelakaan lalu lintas bukan sekedar membawa kerugian ekonomi, tetapi luka batin bagi bangsa.” 
     
    Dengan target global dari WHO untuk menurunkan angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas hingga 50%, Indonesia tidak bisa lagi menunda. Langkah konkret dari lintas kementerian atau lembaga kini menjadi landasan penting untuk menciptakan sistem keselamatan jalan yang modern, adaptif, dan berpihak pada perlindungan nyawa.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (RUL)